NUPTK ASPAL (Asli tapi Palsu), Gimana Ya Solusinya??? Keberadaan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) di dunia pendidikan saat ini terutama di sekolah merupakan sesuatu yang saat ini diburu oleh semua PTK. Hal ini tentunya berbeda sekali ketika aplikasi untuk memproses pengajuan NUPTK pertama kali diluncurkan pada akhir tahun 2006. Pendataan untuk para PTK yang akan diproses NUPTK sepi-sepi saja. Para PTK pun mengisi form pengajuan NUPTK dengan ogah-ogahan karena mereka menganggap itu tidak penting. Bahkan banyak yang form pengajuan NUPTK diisikan oleh petugas Tata Usaha (TU) sekolah yang notabene data yang diisikanya kurang valid. Mengapa dikatakan kurang valid karena di form pengajuan NUPTK mempersyaratkan hal-hal penting diantaranya menuliskan nama ibu dan riwayat pendidikan formal. Untuk 2 hal ini tentunya PTK yang lebih tahu nama ibunya siapa, dia dulu sekolah di SD mana, masuk tahun berapa, lulus tahun berapa sampai terakhir pendidikanya apa. Realitanya, banyak nama ibu tidak diisi atau kalau diisi itupun nama ibunya direkayasa, yang paling banyak diisi dengan nama Siti, Umi dll. Masak sih semua PTK dalam satu sekolah nama ibunya sama SITI semua atau Umi semua, tentunya hal ini perlu dipertanyakan bukan? Selanjutnya, untuk riwayat pendidikan formal banyak yang menuliskan hanya pendidikan terakhirnya saja, padahal namanya riwayat pendidikan ya tentunya mulai dari SD sampai yang terakhir. Sehingga suatu ketika ada kepala Sekolah yang protes ke LPMP mengapa koq NUPTKnya tidak keluar-keluar, padahal pesuruh sekolahnya saja sudah keluar. Woooow hebat bukan??? Dalam hal ini, ternyata NUPTK tidak memandang jabatan, tetapi tergantung datanya lengkap dan rasional. Setelah di cek oleh pihak LPMP ternyata data Kepala Sekolah tersebut tidak lengkap terutama pada riwayat pendidikan formal, yang terentri hanya S1 saja, sedangkan riwayat mulai SD, SMP, SMA tidak terisi. Hal ini tentu saja yang menyebabkan NUPTKnya tidak keluar-keluar, karena salah satu item penting
sebagai penentu keluar NUPTK adalah tahun
lulus SD. Kita kembali ke cerita pesuruh sekolah yang NUPTKnya sudah keluar mendahului Kepala Sekolahnya. Pada umumnya, pesuruh sekolah memang berlatar belakang pendidikan SD, bahkan ada yang tidak punya ijazah. Berbekal ijazah SD inilah dia menuliskan ke dalam form pengajuan NUPTK pada item riwayat pendidikan formal, yang akhirnya terbaca sebagai
pendidikan terakhirnya. Secara aturan pengisian data, data pesuruh sekolah yang lebih valid tentunya, karena standar minimal yaitu tahun lulus SD sudah terpenuhi. Cerita tadi sekaligus bisa memberikan pelajaran bahwa jangan menganggap remeh terhadap data. Anggaplah semua data itu penting sehingga kalau diminta mengisinya kita akan selalu sungguh-sungguh. Lambat laun kebutuhan adanya NUPTK semakin meningkat. Hal ini terkait dengan program sertifikasi yang diluncurkan oleh pemerintah yang muaranya bagi yang lolos portofolionya dan lulus PLPG akan menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang nominalnya minimal 1x gaji. Untuk bisa terekrut dalam program tersebut, salah satu syaratnya adalah harus memiliki NUPTK. Maka berduyun-duyunlah PTK terutama Pendidik dalam hal ini guru, Wakasek dan Kepala Sekolah termasuk pengawas sekolah ke dinas pendidikan kab/kota seperti
antrian
sembako
untuk
memperoleh
yang
namanya
NUPTK.
Luar
biasa
bukannnnnnnnnnnnn??? Melihat tingginya tingkat kebutuhan akan adanya NUPTK, ternyata membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkannya. Memanfaatkan dalam arti begini, para guru yang sangat membutuhkan NUPTK kadang tidak mau melalui proses yang panjang, mereka maunya instant, dengan berbagai macam alasan misalnya sudah mengajukan NUPTK berkali-kali tetapi belum keluar juga. Datanglah “dewa penyelamat” yang menjanjikan NUPTK dalam waktu singkat. Guru bisa memperoleh NUPTK dalam waktu 1 minggu bahkan bisa lebih singkat misalnya 2 hari. Tentu saja ini hal yang mustahil, kalau kita tidak punya akses ke Jakarta. Realitanya banyak yang memperoleh NUPTK dalam waktu singkat. Pihak yang mendapatkan NUPTK tersebut tentu saja senang dan menganggap itu NUPTKnya, tanpa mengetahui detail datanya. Pemilik asli dari NUPTK bisa di cek menggunakan aplikasi nuptkwebbrowser. Pada tahun 2010, Jakarta uji coba model perekrutan sertifikasi secara online, jadi berdasarkan kelayakan dilihat dari datanya
meliputi
usia, masa kerja, tingkat pendidikan, status
kepegawaian, golongan dan sebagainya. Strategi perekrutan secara online tersebut akhirnya bisa mendeteksi banyak NUPTK milik seseorang dipakai oleh orang lain, NUPTK seorang guru dipakai oleh Kepala Sekolahnya sendiri untuk pendaftaran sertifikasi. Semua itu menyebabkan para pemilik NUPTK asli yang pada waktu itu saatnya ikut sertifikasi tidak bisa ikut sertifikasi karena NUPTKnya sudah dipakai oleh orang lain untuk pengajuan sertifikasi. Solusi dari Jakarta
pada waktu itu bahwa data yang bersangkutan diajukan ikut sertifikasi kembali karena NUPTKnya telah dipakai oleh PTK lain. Hal tersebut bisa terjadi karena dulu perekrutan peserta sertifikasi dilakukan secara manual berdasarkan usulan dari sekolah. Di dalam pemberkasan harus mencantumkan NUPTK, pada saat mencantumkan NUPTK mereka bisa saja salah, karena salah satu digit saja itu bisa jadi NUPTK orang lain. Semua berkas yang sudah masuk tentunya akan dientri menggunakan aplikasi khusus juga yang mana muaranya nanti akan masuk ke server pusat. Oleh karena itu, ketika pusat mulai menggunakan strategi sertifikasi online, masuklah semua data NUPTK dari peserta yang pernah ikut sertifikasi. Di server pusat inilah baru ketahuan bahwa NUPTK si A telah dipakai oleh si B. Beranjak ke tahun-tahun berikutnya, ternyata semakin banyak ditemukan ada NUPTK asli tapi palsu. Bisa dikatakan asli karena NUPTKnya benar berjumlah 16 digit, ketika di cek di nuptk webbrowser NUPTK tersebut ada. Palsu karena setelah di cek bahwa NUPTK di luar berbunyi pemiliknya adalah si A, tetapi setelah di klik detailnya ternyata jadi si B. Lalu siapa dong pemilik asli dari NUPTK tersebut, karena ketika di klik cek nuptk pemilik aslinya ya tetap si A. Seperti contoh di bawah ini adalah kasus NUPTK Aspal (Asli Tapi Palsu).
Dari contoh di atas, pemilik asli NUPTK 1044724626300003 adalah SUHARSINI yang telah dipakai oleh FATHUROHIM. Ketika hal ini di cek melalui aplikasi untuk Verifikasi dan Validasi NUPTK 2013 melalui PADAMU NEGERI hasilnya adalah seperti di bawah ini:
Solusi bagi PTK yang terbukti telah menggunakan NUPTK orang lain adalah pengajuan NUPTK baru secara online dengan mengunduh Formulir A05. Mekanisme pengajuan dan sebagainya bisa dilihat di situs padamu.kemdikbud.go.id atau alamat IP 118.98.222.83.
