NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR
: MOU-418/K/D6/2007
NOMOR
: NK-06/1.02/PPATK/04/07
TENTANG KERJASAMA DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI DAN PENANGANAN KASUS YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA
Pada hari ini, Kamis tanggal 19 April Tahun Dua Ribu Tujuh, kami masing masing yang bertanda tangan di bawah ini: 1. DIDI WIDAYADI : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang beralamat di Jl. Pramuka No. 33 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2. YUNUS HUSEIN : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang beralamat di Gedung Bank Indonesia Kebon Sirih Lt. 4, Jl. Kebon Sirih No. 82-84 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Selanjutnya secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pusat Pelapora n dan Analisis Transaksi Keuangan selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
1
Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; Bahwa dalam rangka pertukaran informasi dan penanganan kasus yang berindikasi berpotensi kerugian keuangan dan berindikasi tindak pidana diperlukan kerjasama antara PPATK dan BPKP; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Nota Kesepahaman antara Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama Dalam Rangka Pertukaran Informasi dan Penanganan Kasus Berindikasi Tindak Pidana. Bahwa untuk mewujudkan kerjasama yang efektif dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya, BPKP dan PPATK memandang perlu untuk menyusun suatu Nota Kesepahaman dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Tindak Pidana adalah setiap perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang -undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; (2) Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003; (3) Laporan Hasil Audit BPKP adalah Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI); BAB II TUJUAN Pasal 2 Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerjasama yang efektif antara BPKP dan PPATK agar masing -masing pihak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif. BAB III RUANG LINGKUP KERJASAMA Pasal 3
2
Ruang lingkup kerja sama, meliputi: a. Pertukaran informasi, b. Bantuan audit investigatif atau tenaga auditor dari BPKP, c. Bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis dari PPATK, d. Sosialisasi Rezim Anti Pencucian Uang; e. Pendidikan dan Pelatihan. BAB IV PERTUKARAN INFORMASI Pasal 4 (1) Pertukaran informasi dilakukan melalui permintaan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan masing -masing lembaga. (2) BPKP dapat memberikan informasi kepada PPATK berupa: a. Informasi hasil pengawasan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); b. Informasi lain yang diperlukan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang PPATK. (3) PPATK dapat memberikan informasi sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang BPKP. Pasal 5 (1) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyebutkan maksud dan tujuan penggunaan informasi tersebut. (2) Hasil pemberian informasi pada ayat (1) bersifat rahasia. BAB V BANTUAN AUDIT INVESTIGATIF ATAU TENAGA AUDITOR DARI BPKP Pasal 6 Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, PPATK dapat meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atau memberikan bantuan tenaga auditor. Pasal 7 (1) Bantuan audit investigatif atau tenaga auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan memperhatikan tugas dan fungsi BPKP. (2) Dalam melaksanakan tugas bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK memfasilitasi untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. (3) Dalam hal BPKP menghadapi kendala dalam memperoleh bukti atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPATK menindaklanjuti perolehan bukti atau informasi tersebut. (4) Sebelum LHAI BPKP atau laporan hasil pelaksanaan tugas perbantuan tenaga auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan, BPKP dan
3
PPATK mengadakan gelar kasus bersama untuk menyimpulkan terpenuhi atau tidaknya indikasi potensi kerugian keuangan dan indikasi tindak pidana dan dituangkan dalam Berita Acara. Pasal 8 Dari hasil gelar kasus bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, BPKP menyerahkan LHAI baik yang berindikasi tindak pidana, maupun non tindak pidana kepada PPATK, untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundangundangan. BAB VI BANTUAN TENAGA AHLI DAN BANTUAN TEKNIS DARI PPATK Pasal 9 (1) Bantuan tenaga ahli dan bantuan teknis dari PPATK diberikan dengan memperhatikan fungsi, tugas dan wewenang PPATK. (2) Dalam memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKP memfasilitasi untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan PPATK. (3) Dalam hal PPATK menghadapi kendala dalam memperoleh data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKP menindaklanjuti perolehan bukti atau informasi tersebut. BAB VII SOSIALISASI REZIM ANTI PENCUCIAN UANG Pasal 10 Pelaksanaan kerjasama sosialisasi rezim anti pencucian uang sebagai berikut: a. PPATK dapat memberikan dukungan informasi dan narasumber tentang rezim anti pencucian uang pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPKP. b. BPKP dapat memberikan dukungan kepada PPATK dalam rangka sosialisasi rezim anti pencucian uang yang dilaksanakan oleh PPATK. c. PPATK dapat melakukan sosialisasi rezim anti pencucian uang kepada pegawai BPKP d. PPATK dan BPKP melakukan monitoring atas hasil sosialisasi rezim anti pencucian uang. e. Hasil kegiatan sosialisasi rezim anti pencucian uang dilaporkan kepada Pimpinan PPATK dan Kepala BPKP. BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 11 Pelaksanaan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:
4
(1) PPATK dan BPKP dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bersama untuk meningkatkan kompetensi pegawai/pejabat masing -masing dalam suatu bidang tertentu sesuai kebutuhan. (2) PPATK dan BPKP menyediakan narasumber dan instruktur yang diperlukan untuk kepentingan Pendidikan dan Pelatihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) PPATK dapat memanfaatkan fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB IX PEJABAT PENGHUBUNG Pasal 12 (1) PPATK dan BPKP masing-masing menunjuk pejabat penghubung. (2) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan masing-masing. (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pihak. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 13 Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini menjadi beban anggaran masing -masing lembaga. BAB XI PENUTUP Pasal 14 (1) Hal-hal lain sepanjang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam kesepakatan bersama antara PPATK dan BPKP. (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 19 April 2007 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
DIDI WIDAYADI
YUNUS HUSEIN
5
