BUPATI KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 7s
TAHUN 2Ot6
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
Menimbang
:
ketentuan Pasal 3O ayat (5) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan dan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
a. bahwa berdasarkan
2Ol4 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
yang
menyatakan bahwa Setiap Puskesmas wajib memiliki Izin Pelayanan Kesehatan yang untuk menyelen diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pemberian lzio Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822],;
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 44381;
Negara
-23. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9 Nomor
!44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 5063 ); 4.
Undang-Undang Nomor
L2 Tahun 20ll
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); 5. Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara {LemLraran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5a9a);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentarrg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teraktrir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2OLS tentarrg Penrbahan l(edua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 56791; 7. Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2OL4 tentang Pralrtek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1L6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSLl; 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OL4 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2OL4 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O71;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2OL4 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun
2Ol4 Nomor 3O7, Tambahan kmbaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 5612);
-310.
Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengggaraarl Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a59fl; 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;
L2.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OL4 tentang Perubahal Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Sangihe Di Peovinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nornor L67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5557);
13.
Peratrrran Presiden Nomor 72 Ta}:lun 2Ol2 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2OLS tentang Pembentukan Produk Hukrrm Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36); 15.
Peratnran Menteri Kesehatan Nomor 74L(2AA8 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16.
Peraflrran Menteri Kesehatan Nomor
75 Tahun 2OL4
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Menteri
Kesehatan Nomor 33 Tahun 2OL5 tentang Pedoman Pen3rusunan Perencanaan Kebutrrhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 7O5);
17. Peraturan
18. Peratrrran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 2OO9
Tahun2OO9 Nomor 5);
-4-
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe TahUn Anggaran 2Ot6 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 4);
20. peraftrran Bupati Kepulauan sangihe Nomor 23 Tatrun 2O1O tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe
Tatrun 2O1O Nomor 23); 21. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31 Tahun 2OLS tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dale Belar{a Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 31)'
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
IZIN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERI.AN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAI{ATDI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
BAB I KEtrENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe' 2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u.nsur penyelenggata pemerintahan Daerah yarlg memimpin pelaksanaan urr.san Pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom' Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe'
3. 4. Dinas adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangiheyang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidaflg kesehatan di kabuPaten.
-5-
Dinas
Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
5.
Kepala
6.
Kepulauan Sangihe. yang digUnakan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat promotif,preventif' menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
kuratifmaupunrehabilitatifyangdilakukanolehpemerintah,pemerintah
7.
daerah dan/ atau masYarakat' pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya upaya kesehatan perorangan tingkat pertama' dengan
masyarakat dan mencapai lebih mengutamakan upaya promotif d'an preventif, untuk wilayah kerjanya' kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di derajat
8.
g.
UKM adalah Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disinglat kesehatan serta setiap kegia.tan untuk memelihara dan meningkatkal dengan mencegah dan menallggulangr timbulnya masalah kesehatan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat' UKP adalah Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat kesehatan yarlg suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan
ditujukanuntukpeningkatan,Pef,cegatran,perryembuharr memulihkan penyakit,pengurangan penderitaan akibat penyakit dan kesehatan Perseorangan. diri dala:rr,bidang 10. Tenega Kesehatan adalatrsetiap orang yeng mengabdikan memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui
kesehatan serta memerlukan pendidikan di bidang kesehatan yaxg unfirk jenis tertentrr kewenangan unhrk melakukan upaya kesehatan' yang meliputi pengajuart 11. Registrasi adalah proses pendaftaran Rrskesmas dan pemberian kode Puskesmas' 12.
y#Lg Akreditasi Pgskesmas adalah pengakuan terhadap Rrskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggsa akreditasi Puskesmas d.itetapkan oleh menteri untrrk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
13.
pelayanan kesehata-n yffLg mengatrll. pelimpahan trrga.s dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal mal-lpun horisontal'
Sistem
rujukan adalah penyelenggasaara
-614. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Rrskesmas kepada
masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem. 15- Sistem
Informasi Puskesmas adatah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan kepuhrsa:r datam
melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai
sas.aran
kegiatannya. 16'
hrsat
Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Rrskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten KepuLauan Sangihe beserta jejaringnya (Puskesmas Pembantu, puskesmas Keliling)
yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseor€rngan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan
upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derqjat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah keq.anya. 17 . I/art Operasional Puskesmas adal ah lzinyang diberikan kepada R,rskesmas termasuk jejaringnya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. 18.
Pelayanan kesehatan yang dilakukan Puskesmas adalah terdiri dari pelayanan kesehatan perseorangan primer dan pelayanan kesehatan
masyarakat primer. 19. Pelayanan kesehatan perseorangan primer ad.alah pelayanal kesehatan yang terjadi kontak pertama secara perseorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan 2O.
Pelayanan kesehatan primer adalah pela3ianan peningkatan da11 pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan d.engan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagra:r Kesatu
Maksud dan T\rjuan Pasal 2 t1)
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian izat operasional Puskesmas.
-7-
(2) Pedoman pemberian izin operasional puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
a. b.
Memberikan Standarisasi operasional puskesmas; Meningkatkan mutu pelayanan Rrskesmas. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi
:
a. lnn Opetasional Puskesmas; b. Pembinaan dan pengawasan puskesmas. BAB III IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS Bagran Kesatu
Umum Pasal 4
(1) Setiap Puskeemae wajib memiliki izin operasional rrntrrk rnenyelenggarakan pelayanan kesehatan.
/a
(21
lzin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh
Bupati atas Pengajuan Kepala Dinas Kesehatan. (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpapjagg selama memenuhi persyaratan. (a) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) dilakukafl dengan mengajukan permohonan perparijangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin. Bagian Kedua Persyaratan Pasal 5
(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Dinas Kesehatan mengqiukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui
Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Salgihe yang menyelenggarakan Perizinandengan melampirkan dokrmen :
-8-
a. Fotokopi sertilikat tanah dan bukti lain kepemilikan tanatr yang sah; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentrran peraturan perundang-undangan;
d. e.
surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas; Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan dan pengorganisasian untuk
f. Profil Puskesmas yang meliputi
Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin.
(2) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerbitkan but
lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima. (3) Dafam hal berkas permohonan belum lengkap sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada' pemberi izin. (a) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan, pemberi izin harus menetapkan untuk memberikan atam menolak permohonan izin-
(S) Dalam hal terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan data:rr ktrnrn waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21, pemberi iz;n dapat
memperpanjang jangka waktu pemrosesan izin paling lama L4 (empat belas) hari kerja d.engan menyarnpaikan pemberitahuan tertrrlis kepada pemohon. (6) penetapan pemberian atau penolakan permoh.onan izan dilalcrkan setelah pemberi izin melalmkan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan. (Z) Dalam hal permohonan izin ditolak, pemberi izin harus mernberikan alasan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
(8) Apabila pemberi izin tidak menerbitkan iztfl atam tidak menolak permohonan hingga berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), permohonan izin dianggap diterima.
-9Pasal 6
(1)PendirianPuskesmasharusmemenuhipersyaratanlokasi, bangunan,prasarana,peralatankesehatan,ketenagaan,kefarmasiandan laboratorium.
t2|BangunanPuskesmasharusmemenuhipersyaratanyangmeliputi: a. Persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan ketentuan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
;
b.Bersifatpefinalf,endanterpisahd.enganbangunanlain;dan
c. Menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan memberi keselamatan dan kesehatan serta- kernudahan dalam pelayananbagisemuaorangtermasukyangberkebutu}rankhusus, anak-a:rak dan lanjut usia'
Pasal 7 Pasal 6 setiap (1) Selain bangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Kesehatan' Puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas Tenaga pada (2) BangUnan rumatr dinas Tenaga Kesehatal sebagaimana dimaksud tenaga kesehatE"n ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan aksebilitas
dalam memberikan PelaYanan' Pasal 8
hrskesmas tra11s memiliki pra.saraia yang berfungsi paling sedikit terdiri atas : a. Sistem penghawaan (ventilasi);
b. Sistem PencahaYaan; c. Sistem sanitasi; d. Sistem kelistrikan; e. Sistem komunikasi; f. Sistem gas medik; g. Sistem Proteksi Petir; h. Sistem proteksi kebakaran; i. Sistempengendaliankebisingan; j. Sistem transportasi vertikal untuk balgunan lebih dari 1 (satrr) lantai; k. Kendaraan puskesmas kelilingi dan 1. Kendaraan ambulans.
IL
-10Pasal 9
pendirian puskesmas harrs memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium' Pasal 10
Selain bangunan Puskesmas sebagaimana dimaksrrd dalam Pasal 9, setiap puskesmas harus memiliki bangunan rumah Dinas Tenaga Kesehatan. Pasal 11
Bangunan dan prasar'ana hams d,ilakukan pemeliharaan, perawatarr dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi' Bagian Ketiga T\rgas Fungsi Puskesmas
Pasal 12
Fuskesmas mernpunyai tugas rnelaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujpan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendrrlnrng tenrrujudnya kecamatan sehat. Pasal 13
Dalam melaksanakan tugAs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
a. b. c.
Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerja.nya; Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan Penyelenggaraar Administrasi dan Manejemen Puskesmas.
Bagian KeemPat Organisasi Puskesmas
Pasal (1) Organisasi Puskesmas disusun
14
oleh Dinas Kesehatan
kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.
berdasarkan
-11-
(1) paling sedikit sebagaimana dimaksud" pad'a ayat Puskesmas organisasi {2} terdiri atas :
a. KePala Puskesmas; b. KePala sub bagian tata usaha; c.penanggungjawabUKMdankeperawatanKesehatanMasyarakat; dan laboratorium, penunjang d.. penanggung jawab UKP, kefarmasian medik lainnYa; dan
e.penanggungjawabjaringanpelayananF\'rskesmasd'anjejaringfasilitas PelaYanan kesehatan'
Bagian Kelima Sumber DaYa Manusia Pasal 15
(1)
Tenaga Kesehatan dan sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Non Kesehatan'
(2)
Jenisd.anjumlahTenagaKesehatandantenaganonkesehatan
berdasarkan analisis beban sebagaimana dimaksud pad"a ayat (1) dihitung jumlah pelayanan yang
kerja, dengan mempertimbangkan diselenggarakan, jumlah. pendud.uk
dan persebarannya, karakterietik
wilayah kerja, luas wilayah kerj,a, ketersediaan fasilitas
peLayanan
kerja dan pembagian waktu kesehatan tingkat peftama lainnya di wilayah kerja.
ayat (21 Paling (3) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimanei dimaksud Pada sedikit terdiri atas : a. Dokter atau dokter layanan primer; b. Dokter gigr;
c. Perawat; d. Bidan; kesehatan masYarakat; f. Tenaga kesehatan lingkungan; o Ahli teknologi laboratorirrm medik;
e. Tenaga
h. Tenaga Sizi; dan i. Tenaga kefarmasian.
{
-L2-
(4)
Tenar non kesehatan menduk*ng kegiatan
dapat sebagaimana dimaksud pada ayat Ql harus ketatausahaan, administrasi, keuangan, sistem
informasidankegiatanoperasionallainPuskesrnas. Pasal 16 dengan standa'r (1) Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai etika profesi' profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, pasien, serta mengutamakan kepentingan dan
menglrormati
hak
dan kesehatan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dirinya dalam bekerja. memifiki surat (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesinas harus izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan' Pasal 17
Puskesmas harus dilaksanakan oleh tenaga melakukan kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan unttrk pekerj aan kefarmasian. pada ayat (1) (2t pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud d,ilaksasakan sesuai ketentuan peraturan perrrndang-undangal'
(U Pelayanan kefarmasian
di
Pasal 18
kriteria (1) Pelayanan laboratorium di Puskesmas hal.Ls memenuhi ketenagaan, saralla, prasarana, perlengkapan dan peralatan' sebagaimana dimaksud pada ayat {21 Pelayana.n laboratorium di Puskesma.s (1) dilahsanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan' Pasal 19
Selain persyaratan tenaga kesehatan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 harus memenuhi juga persyaratan penunjang medik lainnya seperti dapur Puskesmas, ambulans, perbengkelan dan gas medik'
-
13-
Bagian Keenam Peralatan Kesehatan Pasal 2O
Peralatankesehatand.iPuskesmashartrsmemenuhipersyaratan:! a. Standar mutu, keamanan, keselamatan; dan b, Memiliki izin edar sesuai ketentuan peratrrran perundang-undangan;
pengqji c. Dluji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi
dan
pengkalibrasi Yang berwenang'
Bagian Ketujuh UPaYa Kesehatan
Pasal 21 (1)
Dalam
rangka
Puskesmas peningkatan mtrtlt pelayanan' upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan
menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama' pada ayat (1) (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud secara terintegrasi dan berkesinambungan'
dilaksanakan
Pasal 22 (1)
13 meliprrti uKM tingkat pertama sebagaimana d.imaksud' d'alam Pasal
(21
pengembangan. uKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kesehatan masyarakat upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya :
Pelayanan Promosi kesehatan; b. Pelayanan kesehatan lingkungan; berencana; c. Pelayanan kesehatan ibu, anak dan kelumga
a.
d. Pelayanan gSzi; dan
Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit' (3) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan pelayanan oleh setiap Puskesmas untrrk mendukung pencapaian stsndar
e.
minimal kabupaten bidang kesehatan'
&
-14-
(4) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukall upaya yang sifatnya inovatif dan/atau hersifat ekstensilikasi dan intensilikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhusrrsan wilayah kerja dan potensi sumber d.aya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.
Pasal 23
(1) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dalam bentuk : a. Rawat jalan;
b. c. d. e.
Pelayanan gawat darurat; Pelayanan satu hari (one day Carel; Home care; dan /atau Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebuhrhan pelayanan kesehatan.
(2) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar pelayaflafl. Pasal 24
Untuk melaksanakan upaya kesehatan
sebagaima.na. dimaksud dalatra Pasal
2L, Pasal 22, dan Pasal 23, Puskesmas harus menyelenggarakan a. Manajemen Puskesmas;
b. c. d.
:
Pelayanan kefarmasian; Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; d.an Pelayana.n laboratorium.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25
(1) Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas dengan dapat melibatkan Organisasi Profesi.
tl-
-15-
{21
(3)
Pembinaan dan penga\ilasan sebagaimana dimaksud pada ayat (u diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat' Pembinaap dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} berupa
fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai ireriaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orallg mengetahuinya, melrlerintahkan pengUndaugan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Ditetapkan di Tahuna tanggal 11' J$I"i fl{'l6 Pada
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
HIRONI
S ROMPAS MAKAGANSA
Diundangkan di Tahuna pada tanggal 14' JuLi ?C;15 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN SANGIHE
EDWIN RORING 26 BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUI.AUAN SANGIHE TATIUN 2016 NCIMOR
tL
