1 ANGAN l
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUARA ENIM, Menimbang : a.
bahwa Retribusi Daerah Terutama Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yamg penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan,
peran
serta
masyarakat
dan
akuntabilitas
dengan
memperhatikan potensi daerah; b.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah Kabupaten Mura Enim yang mengatur tentang retribusi daerah terutama mengenai reteribusi jasa usaha perlu dilakukan penyesuaian;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan
Daerah. Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2
6.
Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 9.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
55
Tahun
2005
tentang
Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM dan BUPATI MUARA ENIM Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, rseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan
oleh Pemerintah Kabupaten dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 8. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 9. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. 10. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan Pemerintah Kabupaten dengan
menganut
prinsip-prinsip
komersial
yang
meliputi
Pelayanan
dengan
menggunakan/memanfaatkan kekayaan Kabupaten yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. 11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjut nya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjut nya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administartif berupa bunga atau denda; 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
5
15. Pemeriksaan adalah keterangan
serangkaian kegiatan menghimpun
dan/atau bukti yang
dan mengelola
data,
dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II RETRIBUSI JASA USAHA Bagian kesatu Objek dan Jenis Retribusi Pasal 2 Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang menganut prinsip komersial yang meliputi : a. Pelayanan
dengan
mengunakan/
memanfaatkan
kekayaan
daerah
yang
belum
dimanfaatkan. b. Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Pasal 3 Jenis Retribusi jasa usaha adalah : a.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c.
Retribusi Terminal;
d.
Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e.
Retribusi Rumah Potong Hewan;
f.
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
g.
Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah; Bagian kedua Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya tarif Pasal 4
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
6
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan
Pasal 5 Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah. Bagian Keempat Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 6 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian Kekayaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten. Pasal 7 (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah Pemakaian Kekayaan Daerah. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pasal 8 Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten.
Paragraf 2 Cara mengukur tingkat pengunaan jasa
7
Pasal 9 Cara mengukur tingkat pengunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, tipe/bentuk dan frekuensi kekayaan daerah yang digunakan. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi
Pasal 10 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah : I. Gedung milik Pemerintah Kabupaten NO 1.
TARIF RETRIBUSI (Rp)
PENGGUNAAN
KETERANGAN
Gedung Kesenian Puteri Dayang Rindu 1). Kepentingan Umum a). Aula utama beserta fasilitas (sound system, meja, kursi, panggung dan tenda sebelah kiri untuk fasilitas konsumsi) - malam hari - siang hari
15.000.000 1 kali pakai perhari 10.000.000
b). Aula Pertemuan beserta fasilitasnya (meja, meja konsumsi, kursi) - malam hari - siang hari
2.500.000 1 kali pakai perhari 2.000.000
c). Halaman kiri beserta fasilitasnya (tenda 10 unit, kursi dan panggung)
5.000.000 1 kali pakai perhari
d). Halaman Kanan
5.000.000 1 kali pakai perhari
e). Pelaminan
500.000/set 1 kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia pelaminan
f). Musik
500.000 1 kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia alat musik
g). Konsumsi - undangan di bawah 500 orang - undangan diatas 500 orang h). Tenda/Tarub
2). Kepentingan Kabupaten. a). Aula Utama
200.000 1 kali pakai perhari 1.000.000 merupakan kontribusi penyedia konsumsi 20.000 1 kali pakai perhari merupakan kontribusi penyedia tenda/tarub
Dinas
b). Aula Pertemuan
Pemerintah 1.000.000 1 kali pakai perhari 500.000 1 kali pakai perhari
8
2.
3.
Gedung Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) 1) Kamar 2) Aula (Kursi + Sound System) 3) Ruang kelas (Kursi + Sound System) 4) Ruang Makan (Kursi + Meja) 5) Kursi lipat belajar 6) Kursi lipat biasa
12.500 250.000 125.000 100.000 600 400
Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1). Kepentingan Umum a). Aula beserta fasilitas (sound system, meja, kursi, panggung dan fasilitas konsumsi/meja pransmanan) - malam hari - siang hari
750.000 1 kali pakai perhari 500.000 1 kali pakai perhari
b). Kamar
25.000 Per hari
c). Konsumsi - undangan di bawah 300 orang - undangan di atas 300 orang 2). Kepentingan Kabupaten a). Aula b). Kamar 4.
per orang per hari 1 kali pakai perhari 1 kali pakai perhari 1 kali pakai perhari Perkursi/hari Perkursi/hari
Dinas
150.000 1 kali pakai perhari 250.000 1 kali pakai perhari
Pemerintah 300.000 1 kali pakai perhari 15.000 Per hari
Gedung Wisata Bedegung 1). Pondok Wisata 2). Wisma Wisata
75.000 1 kali pakai perhari 40.000 Per kamar per hari
II. Alat-Alat Berat NO 1
TARIF RETRIBUSI (Rp)
PENGGUNAAN
PERHARI
PERBULAN
Bulldozer a. Kapasitas 170 HP
971.950
24.298.750
b. Kapasitas 200 HP
1.316.840
32.921.000
2
Motor Grader 110 HP
476.700
11.917.500
3
Wheel Loader 1.3 M3
589.400
14.735.000
4
Hydraulic
1.424,134
35.603,344
Excavator
Backhoe
1,0 M3 5
Tire Roller 6- 18 ton
366.800
9.170.000
6
Tronton Nissan 24 ton
366.800
9.170.000
7
Dump Truck
8
a. 3,5 ton
125.300
3.132.500
9
b. 5 ton
156.800
3.920.000
10
Pedestrian Roller 1,2 ton
65.800
1.645.000
11
Asphalt Sprayer 65.815
1.645.375
a. 350 L
KETERANGAN
9
b. 200 L 12
35.900
897.500
81.550
2.038.750
103.450
2.586.250
Plate Temper TV .60
20.600
515.000
Water Pump 7,8 HP
20.600
515.000
AC Welding 230 A
68.815
1.720.375
Air Compressor a. 7 M3/H b. 125 CFM
13
III. Laboratorium Air NO I
JENIS PELAYANAN
TARIF (Rp)
PEMERIKSAAN KUALITAS AIR 1. Pemeriksaan Bakteriologi Air a. Coliform
75.000,-
b. Colitinja
92.000,-
c. Angka Kuman
90.000,-
d. Ecoli Patogen
62.000,-
e. Salmonela
109.000,-
f.
109.000,-
Shigella
g. Vibrio Cholera
109.000,-
2. Pemeriksaan Kimia Air a.
Kimia (Per-parameter) - Arsen
28.000,-
- Besi
28.000,-
- Flourida
28.000,-
- Kadmium
28.000,-
- Kesadahan (CaCo3)
28.000,-
- Khlorida
28.000,-
- Kromium Valensi 6
28.000,-
- Mangan
28.000,-
- N sebagai Nitrat
28.000,-
- N sebagai Nitrit
28.000,-
- pH
28.000,-
- Seng
28.000,-
- Sianida
28.000,-
- Sulfat
28.000,-
- Aluminium
28.000,-
- Timbal
28.000,-
10
- Tembaga b.
28.000,-
Kimia lengkap (air minum, air PDAM, air mineral
525.000,-
dan lain-lain) II
PEMERIKSAAN SAMPLE MAKANAN
III
a.
Ecoli Patogen
62.500,-
b.
Salmonella
109.000,-
c.
Shigella
109.000,-
d.
Vibrio Cholera
109.000,-
PEMERIKSAAN FEACES a.
Feaces Rutin
10.000,-
b.
Telur Cacing
10.000,-
IV. Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah. NO 1.
JASA PELAYANAN (Rp)
JENIS PELAYANAN
JUMLAH (Rp)
Ambulance - 5 Km Pertama (PP)
15.000
10.000
25.000
1.000
1.000
2.000
20.000
15.000
35.000
- Km selanjutnya per Km (P)
1.000
1.000
2.000
- Tunggu per Jam
3.500
2.500
6.000
- Km selanjutnya per Km (P) 2.
JASA SARANA (Rp)
Mobil Jenazah - 5 Km Pertama (PP)
V. Laboratorium Limbah Cair NO 1
TARIF RETRIBUSI (RP)
PELAYANAN Pengambilan Contoh a. Pengambilan contoh air
Rp.30.000,-/hari
b. Pengambilan contoh benthos
Rp.60.000,-/hari
c. Pengambilan contoh plankton
Rp.60.000,-/hari
d. Pengukuran
kualitas
air
(ph,suhu,DO,
DHL,
Rp.75.000,-/hari
kekeruhan) e. Pengukuran debit
Rp.45.000,-/hari
f. Botol contoh kapasitas 5 liter
Rp.7.500,-/hari
g. Botol contoh kapasitas 3 liter
Rp.4.500,-/hari
h. Botol contoh kapasitas ½ liter
Rp.2.500,-/hari
i. Botol (steril) contoh air mikrobiologi
(300 cc)
Rp.12.500,-/hari
11
2
Analisa Laboratorium dan di lapangan (Analisis Air) a. Fisis 1) Daya hantar listrik
Rp.15.000,-/contoh
2) Kekeruhan
Rp.15.000,-/contoh
3) Suhu
Rp.15.000,-/contoh
4) Salinitas
Rp.15.000,-/contoh
5) Warna
Rp.17.500,-/contoh
6) Kecerahan
Rp.15.000,-/contoh
7) Bau
Rp.15.000,-/contoh
8) Rasa
Rp.15.000,-/contoh
b. Kimiawi 1) Ammonia bebas
Rp.30.000,-/contoh
2) Ammonia total
Rp.35.000,-/contoh
3) Sulfida
Rp.45.000,-/contoh
4) Nitrit
Rp.30.000,-/contoh
5) Nitrat
Rp.32.000,-/contoh
6) pH
Rp.15.000,-/contoh
7) TSS
Rp.35.000,-/contoh
8) TDS/TS
Rp.35.000,-/contoh
9) Karbondioksida/Bicarbonat ion
Rp.30.000,-/contoh
10) Deterjen
Rp.75.000,-/contoh
11) Fluorida
Rp.30.000,-/contoh
12) Klorida
Rp.17.000,-/contoh
13) Klor bebas
Rp.35.000,-/contoh
14) Alkaniti
Rp.35.000,-/contoh
15) Posfat
Rp.35.000,-/contoh
16) Silika
Rp.35.000,-/contoh
17) Sulfat
Rp.30.000,-/contoh
18) Total nitrogen
Rp.125.000,-/contoh
19) Sulfit
Rp.35.000,-/contoh
20) Zat organic
Rp.35.000,-/contoh
21) Kesadahan total
Rp.30.000,-/contoh
22) Kesadahan calsium (ca hardness)
Rp.17.500,-/contoh
23) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)
Rp.17.500,-/contoh
24) Lumpur kasar
Rp.17.500,-/contoh
25) Chlorine
Rp.30.000,-/contoh
26) Zat padat terendapkan
Rp.30.000,-/contoh
12
c. Khusus 1) COD
Rp.90.000,-/contoh
2) BOD
Rp.75.000,-/contoh
3) DO
Rp.25.000,-/contoh
4) Organik (KMnO4)
Rp.25.000,-/contoh
5) Detergent (ekstract carbon chloroform)
Rp.75.000,-/contoh
6) Minyak/lemak
Rp.75.000,-/contoh
7) Phenol
Rp.75.000,-/contoh
8) Cyanida
Rp.75.000,-/contoh
9) Silikat (S1 O2)
Rp.35.000,-/contoh
10) Senyawa aktif biru metilen (surfaktan)
Rp.30.000,-/contoh
d. Logam 1) Besi (Fe)
Rp.90.000,-/contoh
2) Cadmium (Cd)
Rp.90.000,-/contoh
3) Timah Hitam (Pb)
Rp.75.000,-/contoh
4) Tembaga (Cu)
Rp.75.000,-/contoh
5) Seng (Zn)
Rp.125.000,-/contoh
6) Chromium total (Cr)
Rp.35.000,-/contoh
7) Chromium (Cr+6) dan (Cr+ 3)
Rp.90.000,-/contoh
8) Aluminium (Al)
Rp.90.000,-/contoh
9) Kalium (K)
Rp.90.000,-/contoh
10)Kalsium (Ca)
Rp.90.000,-/contoh
11)Magnesium (Mg)
Rp.80.000,-/contoh
12)Mangan (Mn)
Rp.80.000,-/contoh
13)Natrium (Na)
Rp.90.000,-/contoh
14)Nikel (Ni)
Rp.90.000,-/contoh
15)Selenium (Se)
Rp.100.000,-/contoh
16)Air raksa (Hg)
Rp.150.000,-/contoh
17)Arsen (As)
Rp.150.000,-/contoh
18)Barium (Ba)
Rp.150.000,-/contoh
19)Boron (Bo)
Rp.90.000,-/contoh
20)Silver
Rp.90.000,-/contoh
21)Strontium
Rp.90.000,-/contoh
22)Cobalt
Rp.90.000,-/contoh
e. Biota 1) Benda apung
Rp.150.000,-/contoh
2) Benthos
Rp.170.000,-/contoh
13
3) Plankton f.
Rp.170.000,-/contoh
Mikrobiologi 1) C. Perfringens
Rp.175.000,-/contoh
2) Coliform (milifore)
Rp.175.000,-/contoh
3) Ascherichia col
Rp.175.000,-/contoh
4) Salmonela
Rp.75.000,-/contoh
5) Fecal coliform
Rp.80.000,-/contoh
6) MPN Fecal coliform
Rp.80.000,-/contoh
7) MPN coliform
Rp.80.000,-/contoh
8) Total plate count
Rp.80.000,-/contoh
9) Jamur
Rp.80.000,-/contoh
10)Bakteri pathogen
Rp.80.000,-/contoh
11)Test anti biotika
Rp.325.000,-/contoh
Bagian Kelima Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 11 Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di pungut atas pelayanan tempat Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
Pasal 12 Objek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pasa Pasal 3 huruf b adalah pelayanan tempat Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 13
Subjek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Pasar Grosir dan atau Pertokoan milik Pemerintah Kabupaten.
14
Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa
Pasal 14 Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan luas tempat usaha dan atau jenis barang.
Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 15 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah : a. Dengan luas sampai dengan 9 meter persegi Rp. 756.000,-/tahun. b. Dengan luas lebih dari 9 meter persegi sampai dengan 12 meter persegi Rp.1.008.000,/tahun. c. Dengan luas lebih dari 12 meter persegi sampai dengan 20 meter persegi Rp.1.680.000,/tahun. d. Dengan luas lebih dari 20 meter persegi sampai dengan 36 meter persegi Rp.3.044.000,/tahun. e. Dengan luas lebih dari 36 meter persegi sampai dengan 54 meter persegi Rp.4.536.000,/tahun. Bagian Keenam Retribusi Terminal Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 16 Dengan nama Retribusi Terminal di pungut atas pelayanan Terminal. Pasal 17 (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pasa Pasal 3 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
15
Pasal 18 Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dilingkungan Terminal. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa Pasal 19 Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 20 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal adalah : NO 1.
JENIS PELAYANAN
JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS
Tempat Parkir bagi 1. Angkutan Kota/Pedesaan kendaraan penumpang, a. MPU/Otolet bus umum dan b. Bus/Non Bus Kendaraan barang 2. Angkutan antar kota/pedesaan a. Bus Kecil 10-17 penumpang b. Bus Sedang 18-27 penumpang c. Bus Ekonomi > 28 orang d. Bus Non Ekonomi > 28 orang 3. a. b. c. d.
Angkutan Barang Mobil Pick Up JBB < 3.000 Kg Mobil Truck Double JBB 5.500-10.000 Mobil Truck Besar JBB 10.000-15.000 Mobil Truck Tronton JBB 15.00024.000 e. Mobil Trailler/ Gandengan JBB > 24.000
TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000 2.000 3.000 4.000 5.000 10.000
2.
Fasilitas lainnya a. Kios Penjualan
2,5 meter X 3 meter 3 meter X 3 meter
b. Loket Bus
4 meter X 6 meter
c. Ruko
22 meter X 22 meter
d. Cafetaria
360.000,-/tahun 700.000,-/tahun 5.000.000,-/tahun 3.000.000,-/tahun
Bagian ketujuh ..........
16
Bagian Ketujuh Retribusi Tempat Khusus Parkir Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 21 Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir di pungut atas pelayanan Tempat Khusus Parkir. Pasal 22 (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud
Pasal 3 huruf d adalah pelayanan
tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 23 Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa Pasal 24 Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian tempat khusus parkir. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 25 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tempat khusus parkir adalah :
NO 1 2 3 4 5
JENIS KENDARAAN Sedan, Jeep dan mini bus Bus dan Truck sedang Fuso dan Bus Besar Tronton dan Alat Berat Sepeda Motor
TARIF RETRIBUSI (Rp) 1.000,5.000,5.000,5.000,500,-
(2) Tatacara dan penentuan Tempat Khusus Parkir akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
17
Bagian Kedelapan Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 26
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan di pungut atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan. Pasal 27 (1) Objek Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Pasal 28 Subjek Retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak dari Pemerintah Kabupaten. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa Pasal 29 Cara mengukur tingkat pengguna jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong. Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 30 Struktur dan besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan adalah :
18
NO 1.
RETRIBUSI (Rp)
JENIS KEGIATAN Sapi, Kerbau dan Kuda a. Pemeriksaan Hewan Ante Mortem
20.000,-/ekor
b. Pemeriksaan Hewan Post Mortem
20.000,-/ekor
c. Biaya Kamar Potong
10.000,-/ekor
d. Biaya Kamar Daging
10.000,-/ekor
2.
Untuk Pemotongan Darurat dikenakan biaya 50% dari ketentuan yang berlaku
3.
Untuk Pemotongan seekor kambing, biri-biri
10.000,-/ekor
Untuk Pemotongan Darurat dikenakan biaya 50% dari ketentuan yang berlaku 4.
Untuk Pemotongan Unggas a. Pemeriksaan Hewan Ante Mortem dan Post Mortem b. Pemasaran / Penjualan Daging Ayam Potong
100,-/ekor
c. Biaya Tempat Potong Unggas (Kamar Potong)
500,-/ekor
100,-/ekor
Untuk Pemotongan Darurat dikenakan biaya 50% dari ketentuan yang berlaku 5.
Untuk
Pemeriksaan
Daging
(Daging
Yang
1.000,-/ekor
Dipotong diluar RPH Kabupaten Muara Enim)
Bagian Kesembilan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 31 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. Pasal 32 (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 33 ………..
19
Pasal 33 Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi, wisata dan olahraga. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 34 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan fasilitas pelayanan tempat rekreasi, wisata dan olahraga. Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 35 Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi orang masuk tempat rekreasi, wisata dan olahraga : 1) Dewasa
Rp.2.000,-/orang
2) Anak-anak
Rp.1.000,-/orang
b. Retribusi kendaraan bermotor masuk kawasan rekreasi, wisata dan olahraga : 1) Mobil Bus/truck dan sejenisnya
Rp.5.000,-/kendaraan
2) Mobil Mini Bus
Rp.3.000,-/kendaraan
3) Sedan dan sejenisnya
Rp.4.000,-/kendaraan
4) Kendaraan bermotor roda dua
Rp.2.000,-/kendaraan
c. Retribusi Fasilitas lainnya : 1) Pemasangan perkemahan perhari/unit
Rp.7.000,-
2) Perahu perhari/unit
Rp.5.000,-
3) Kamar Ganti Pakaian/Kamar kecil/WC
Rp.1.000,-/orang
Bagian Kesepuluh Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 36 Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
20
Pasal 37
(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah Kabupaten. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
Pasal 38 Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan produksi usaha daerah. Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 39 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, jumlah dan tipe produksi usaha daerah. Paragraf 3 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 40 Struktur dan besarnya biaya retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagai berikut ; 1. Bibit Tanaman Perkebunan a. Bibit Karet 1) Entrys
Rp.3.000,-/meter
2) Stum Mata Tidur
Rp.1.000,-/batang
3) Bibit Karet Polybag (pertumbuhan sampai dengan 2 payung)
Rp.3.000,-/batang
b. Bibit Sawit Polybag (umur maksimum 24 bulan)
Rp.15.000,-/batang
2. Bibit Tanaman hasil Pertanian a. Benih padi ( untuk semua jenis / varietas ) 1) Kelas Benih Dasar
Rp.14.000,- /kg
2) Kelas Benih Pokok
Rp.12.000,-/kg
3) Kelas Benih Sebar
Rp. 7.000,-/kg
21
4) Kelas Benih Bina
Rp. 6.000,-/kg
b. Benih Sayuran Dataran Tinggi 1) Kentang
Rp.15.000,- /kg untuk G2, Rp.12.500,-/kg untuk G3
2) Buncis
Rp. 20.000,-/kg
3) Kacang Panjang
Rp. 20.000,-/kg
c. Benih / Bibit Hortikultura Buah-buahan 1) Rambutan (Okulasi)
Rp.10.000,-/pohon
2) Durian (okulasi)
Rp.10.000,-/pohon
3) Duku (non okulasi)
Rp. 5.000,-/pohon
4) Duku (grafting)
Rp.10.000,-/pohon
5) Sawo (grafting)
Rp. 7.500,-/pohon
3. Bibit Perikanan Jenis Bibit/Benih
Ukuran / Spesifikasi
Tarif / Volume
a. Ikan Mas
3 – 5 cm 5,5 – 8 cm 8,5 – 12 cm
Rp. 100,- / ekor Rp. 120,- / ekor Rp. 200,- / ekor
b. Ikan Nila
3,5 – 5 cm 5,5 – 8 cm
Rp. 90,- / ekor Rp. 115,- / ekor
c. Ikan Patin
1,5 – 2 inci 2,5 – 3 inci
Rp. 150,- / ekor Rp. 200,- / ekor
c. Ikan Lele
1,5 – 2 inci 2,5 – 3 inci
Rp. 100,- / ekor Rp. 150,- / ekor
Pasal 41 Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 36 merupakan golongan Retribusi Jasa Usaha BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN Pasal 42 (1)
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)
Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
(3)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(4)
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan dan lain sebagainya.
22
(5)
Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
(6)
Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
dan pengaturan pelaksanaan
teknis operasional lainnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 43 (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis. (2)Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis. (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi jasa usaha dimaksud. BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA Pasal 44 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung; (3)
Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut;
(4)
Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten;
(5)
Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
23
Pasal 45 (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi
yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI KEBERATAN Pasal 46
(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas. (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi. Pasal 47 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan dijadikan harus diberi keputusan oleh Bupati; (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
24
BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 48 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Pasal 49 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama alamat wajib retribusi. b. Masa retribusi. c. Besarnya kelebihan pembayaran. d. Alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan
pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi
disampaikan secara
langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 50 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagi bukti pembayaran.
25
BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 51 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 52 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 53 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
(3)
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara. BAB XI PENYIDIKAN Pasal 53
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam udang-undang hukum acara pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :. a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
26
dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawah; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Menghentikan penyidikan. j.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang. Pasal 56 (1)
Tarif Retribusi Jasan Usaha sebagaimana dimaksud pasal 3 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)
Peninjauan tarif
retribusi sebagaimana
dimaksud
ayat
(1) dilakukan
dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah. (3)
Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
27
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pemotongan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1994 Nomor 7). 2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998 Nomor). 3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 69). 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Penjualan Produksi Benih/Bibit Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Produk Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 70). 5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 74). 6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Pemeriksaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 4). 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 80). 8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Bibit Perkebunan Produksi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 2). 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor
8 Tahun 2004 tentang Retribusi
Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 3) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 2). 10.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Bibit/Benih Perikanan Produk Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1). Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
28
Pasal 58 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.
Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 19 September 2011 BUPATI MUARA ENIM ttd MUZAKIR SAI SOHAR
Diundangkan di Muara Enim pada tanggal 19 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM ttd TAUFIK RAHMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 2 Seri B
