BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN I(AWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGATiI MASYARAKAT DAN I{AWASAII TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR | 34 TAHUN 2015
TANGGAL
:
9 SEPTEMBER2OlS
BADN{ I(IPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor I2I lP I 2Ol4 tentang Pembentukan Kementerian dan
b.
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2OL42OL9, Presiden membentuk kementerian dan mengangkat menteri negara kabinet kerja periode tahun 2OI4-2OI9; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2OL4 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terjadi pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga;
c. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
-22. Peraturan Presiden Nomor 58
Tahun 2OI3 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12814 3.
Peraturan Presiden Nomor L2 Tahun 2015 tentang Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 20 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282l.; MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Tenaga ditugaskan pada:
Kerja dan Transmigrasi yang
-3a. Direktorat Jenderal Pembinaan
Pembangunan
Kawasan Transmigrasi;
b. Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengembangan
Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
c. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, yang bekerja pada unit kerja:
1) Balai
Besar
Pengembangan
Latihan
Ketran smigrasian Jakarta ; Balai Besar Latihan Ketransmigrasian Yograkarta;
2) 3) Balai Latihan Transmigrasi Pekanbaru; 4l Balai Latihan Transmigrasi Denpasar; 5) Balai Latihan Transmigrasi Banjarmasin; dan 6) Balai Latihan Transmigrasi Makassar. d.
Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi yang bekerja pada unit kerja:
1) Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Ketransmigrasian; 2l Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian; dan 3) Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Ketransmigrasian Bengkulu. yang mengalami perubahan susunan organisasi dan nomenklatur kementerian.
2. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. BAB II PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 2
Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat
(1) Pegawai Negeri
Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2) Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) ditetapkan terhitung mulai tanggal Agustus 20 15.
1
-4Pasal 3
Pegawai Negeri
Sipil Direktorat Jenderal
Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembin aar' Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatannya sampai dengan selesainya penataan pada organisasi yang baru. BAB III TATA CARA PENGALIHAN Pasal 4 (1)
Pejabat Yang Berwenang wajib membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(21
Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
(3)
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 5
(1)
Kepala Badan Kepegawaian Negara
menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas, Serta Badan Penelitian, Pengembangan,
dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (21 Dalam menetapkan keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan wewenangnya kepada
pejabat lain yang ditunjuk.
-5(3) Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian ini, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
yang bersangkutan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (4) Keputusan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Yang Berwenang. Pasal 6
Keputusan Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang
bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang. Pasal 7
Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dapat dibentuk Tim Pelaksana
dan Penataan
Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pengalihan
Pasal 8
Untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat lain yang ditunjuk membuat daftar nominatif
Pegawai Negeri
Sipil Direktorat Jenderal
Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
-6Pasal 9
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini
mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd. BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd. YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT5 NOMOR 1380 Sali BA
Direktu
gan aslinya IAN NEGARA dang-undangan,
col
\= *\\\
w;\ wrNDC
I.AMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG
PEI,AKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDEML PEMBINAAN PEI.,ATIHAN
DAN
PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KER.IA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENCEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTEzuAN TENAGA KER.JA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGEzu SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NO. I
NAMA 2
NIP
TEMPAT TANGGAL LAHIR
JENIS KEId,MIN
JABATAN TERAKHIR
4
5
6
3
PANGKAT TERAKHIR GOL. RUANG
TMT 8
UNIT
PENDIDIKAN TERAKHIR
ORGANISASI
9
l0
WILq,YAH PEMBAYARAN
LAMA
ll
Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerj aan,
NIP
aslinya NEGARA
undangan,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd. BIMA HARIA WIBISANA
i Putranto
-2PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN I NOMOR URUT
KODE/ LAJUR
URAIAN
1
2
3
1
1
2
2
3
3
Cukup Jelas T\rlislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan.
T\rlislah Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar.
4
4
Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK Pengangkatan Pertama.
5
5
6
6
7
7dan8
Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, jika Pria tulislah uP', jika Wanita tulislah "'\ /'". Tulislah jabatan terakhir dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan SK jabatan terakhir, misalnya: - Kepala Subdirektorat
- Lektor Kepala - dan sebagainya Tulislah pangkat/ golongan ruang
terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya.
I
9
Tulislah pendidikan terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Misalnya SLTA, DIII, 51 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang diakui oleh instansi.
9
10
T\rlislah unit organisasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat dialihkan, misalnya Biro Kepegawaian.
10
11
Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 2OI5 TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Menimbang
:4.
bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor l2I /P /20 14 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2OI4-2O19 dan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2OI4 tentang Penataan T\rgas dan Fungsi Kabinet Kerja, terjadi pergeseran tugas dan fungsi antar kementerian dan lembaga sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pembinaa.n Pembangunan
Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembin aar, Pelatihan dan Produktivitas, serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daeratr Tertinggal, dan Transmigrasi; b.
batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
Nomor 58 Tahun 20 13 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Presiden
Tahun 2013 Nomor 128); 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 13);
-24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2OL4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 998) sebagaima.na telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2O15 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282); 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tatrun 20 15 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil,
Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas serta Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1380); Memperhatikan
1.
Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor perihal Usul Pengalihan Pegawai tanggal Negeri Sipil Direktorat Jenderal Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daeratr Tertinggal, dan Transmigrasi;
2.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
Pegawai Negeri Sipil: 1. Nama
2. NIP 3. Tempat, tanggal lahir 4. Pangkat/golongan ruang/TMT 5. Unit Organisasi Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 dialihkan
menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. KEDUA
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini, akan diadakan perbaikan sebagimana mestinya.
KETIGA
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimErna mestinya.
-3Tembusan disampaikan kepada: 1. Menteri Desa, Pembangunan Transmigrasi; 2. Menteri Ketenagakeq' aan; 3. Kepala KPPN yang bersangkutan;
Daerah Tertinggal,
dan
4.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
BIMA HARIA WIBISANA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd. BIMA HARIA WIBISANA
aslinya NEGARA
Direktu
g-undangan,
Haryomo Dwi Putranto
LAMPIRAN III PERATURAN KEPAI.A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKIORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKIORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN
DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERIINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DAFTAR NOMINATIF PECAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI, DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS, SERTA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN TENAGA KER.IA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SURAT KEPUTUSAN KEPALA NO. 1
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR
TANGGAL
2
3
NAMA
NIP
TANGGAL LAHIR
PENDIDIKAN
PANGKAT/
TERAKHIR
GOL.RUANG/TMT
4
J
6
7
8
WILAYAH PEMBAYARAN 9
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ PE.IABAT LAIN YANG DITUNJUK *),
aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
NEGARA
Direkt
-undangan,
ttd. BIMA HARIA WIBISANA
Har5romo Dwi Putranto
