BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 67 TAIIUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGI{A KREDITNYA
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR | 34 TAHUN 2014 TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Menimbang:
a.
bahwa ketentuan mengenai Alih Tingkat jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan menjadi Analis Kepegawaian Keahlian, persyaratan pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian, batas waktu pemberlakuan ketentuan peralihan pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian dan beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya tidak sesuai lagi dengan syarat dan kebutuhan teknis pengangkatan dan penilaian jabatan;
b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya; Mengingat:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9a\
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27e71;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2OI4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 108); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5I2I); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor I94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3\; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2OI3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1BB, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a67); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4OI7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a0 1 9);
9. Peraturan Pemerintah
9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l6al;
-31
0. Peraturan Pemerintah
Nomor 53
Tahun
20 I 0
tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 7 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 1
1. Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2OI2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 235);
IZ.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2Ol3 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 128); 13.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 36 I M. PAN I I I I 2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur PER/ 14lM.PANl6l2OO8;
Negara
Nomor
14.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007;
15.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998); MEMUTUSI(AN:
MenetapKan
:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007, diubah sebagai berikut:
4-
1. Ketentuan Pasal 14 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Analis Kepegawaian Keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang II I c, dan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II I d, apabila memperoleh ijazah Strata Satu (S- 1)/ Diploma IV (D-lV), dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruan g III I a.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilampiri dengan: a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya telah memperhitungkan nilai rjazah Strata Satu (S1)/Diploma IV (D-IV); b. fotokopi sah ijazah Strata Satu (S- 1)/Diploma IV (D-IV); c. fotokopi sah surat keputusan dalam pangkat terakhir; dan
d. fotokopi sah penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir. 2. Ketentuan Pasal 16 ayat ( 1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16
(1) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Diploma III (D-lll): Ilmu Kepegawaian, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, Ilmu Manajemen Administrasi, Ilmu Administrasi Perkantoran, dan Ilmu Kesekretariatan. b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang IIlc; c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan. (2) PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian Keahlian harus memenuhi syarat: a. berij azah paling rendah Strata Satu (S- 1)/ Diploma IV (D-lV): Ilmu Kepegawaian, Ilmu Manajemen, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, dan Ilmu Sosiologi. b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III I a; c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.
5-
3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19A (1) Analis Kepegawaian Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian Keahlian dengan ketentuan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Strata Satu (S- 1)/ Diploma IV (D-lV) Ilmu Kepegawaian, Ilmu Manajemen, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, dan Ilmu Sosiologi. b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian Keahlian; c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang disyaratkan; dan d. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.
(2) Analis Kepegawaian Keterampilan yang akan diangkat menjadi Analis Kepegawaian Keahlian diberikan angka kredit sebesar 650/o (enam puluh lima persen) dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredrt tjazah Strata Satu (S-l)/Diploma IV (D-lV) dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
4.
Ketentuan
Pas
al 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27
(
1)
PNS yang pada saat Peraturan Menteri
Negara Nomor
Aparatur Negara PER l14 IM.PAN l6l2008 ditetapkan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian melalui penyesuaian I inpassing dengan ketentuan: a. Untuk Analis Kepegawaian Keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) berrjazal't paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; 2) memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian; Pendayagunaan
3) memiliki 4)
pangkat paling rendah Pengatur,
golongan ruang II/c; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
-65) 6)
setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan.
b. Untuk Analis
Kepegawaian Keahlian harus memenuhi
syarat sebagai berikut: 1) berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)Diploma IV (D-tV,);
2) memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian;
3) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda 4) 5) 6)
golongan ruan g III I a; usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; setiap LrnsLrr penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.
(2) Angka kredit kumulatif untuk pengangkatan dalam jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan dan Analis Kepegawaian Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PtrR I 14 IM.PAN I 6 l2OO8. (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan
sesuai dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Analis Kepegawaian. (4) Pengangkatan PNS melalui penyesuaianlinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016. 5.
Mengubah Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2OO7, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
-7 Pasal II
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2I November 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd. EKO SUTRISNO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2OI4 MBNTBRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
ttd. YASONNA HAMONANGAN LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI4 NOMOR 1832
ngan aslinya AN NEGARA dang-undangan,
S
BA
Direkt
s *\
+'
re,)'T ,..li,,,.
t;.'*]
.-._
Haryomo Dwi Putranto
LAMPIRAN I PBRATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWATAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2014 Contoh: Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan
TBNTANG
Manajemen PNS
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPAI-A, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
SURAT PBRNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN MANAJEMBN PNS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja
telah melakukan kegiatan manajemen PNS sebagai berikut:
No.
Kode
Kegiatan
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan Hasil
3
4
5
2
1
Jumlah Volume Kegiatan 6
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit 8
I
Keterangan/
bukti fisik 9
1.
2. 3.
dst.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
(atasan langsung)
NIP.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, soAYla/V S
BA
Direktu
aslinya
ttd.
NEGARA
g-undangarl,
Haryomo Dwi Putranto
EKO SUTRISNO
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2OI4 TBNTANG
Contoh: Surat Pernyataan Melaku kan Kegiatan Pengembangart
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPAI-A BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITI\TYA
Sistem Manaiemen PNS
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja
telah melakukan kegiatan pengembangan siste m manajemen PNS sebagai berikut:
No.
I
Kode
Kegiatan
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan Hasil
3
4
5
2
Jumlah Volume Kesiatan 6
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
7
8
Keterangan/
bukti fisik 9
1
2. 3.
dst.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
(atasan langsung)
NIP.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
oY/
Direktu
ttd.
NEGARA
g-undangan,
Haryomo Dwi Putranto
EKO SUTRISNO
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
Contoh:
Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Analis Kepegawaian
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN
Profesi
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PEI"AKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITT{YA
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANALIS KEPEGAWAIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja
telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Analis Kepegawaian sebagai berikut:
No.
Kode
Kegiatan
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan Hasil
Jumlah Volume Kegiatan
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
3
4
5
6
7
8
2
1
Keterangan/
bukti fisik 9
I 2. 3.
dst.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,
(atasan langsung)
NIP.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
Salin BADA
b#ffi
Direktur
slinya
ttd.
GARA
-undangan, a"\
'.4''-^'4+'-
.j-?11r,/[,up':r
Harvomo Dwi Putranto
EKO SUTRISNO
LAMPIRAN IV PERATURAN KtrPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
Contoh: Surat Pernyataan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA
Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Analis Kepegawaran
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS ANALIS KEPEGAWAIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja Menyatakan bahwa: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang ITMT Jabatan Unit kerja
telah melakukan kegiatan penunjang tugas Analis Kepegawaian sebagai berikut:
Kode
No.
Kegiatan
I I
2
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan Hasil
3
4
5
Jumlah Volume Kegiatan 6
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
7
8
Keterangan/
bukti fisik
I
2. 3.
dst.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
(atasan langsung)
NIP.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
B
Direkt
an aslinya N NEGARA dang-undangan,
Harvomo Dwi Putranto
ttd. EKO SUTRISNO
LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
Contoh:
PERUBATIAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPAI-A BADAN KEPEGAWAIAN
Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Analis kepegawaian
NEGARA NOMOR 67 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA
SURAT PERNYATAAN TELAH MBNGIKUTI PBNDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALIS KEPEGAWAIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja
menyatakan bahwa: Nama NIP
Pangkat/ golongan ruang/ TMT Jabatan Unit kerja
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Ana lis Kepegawaian sebagai berikut: Kode
No.
Kegiatan 1
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan Hasil
3
4
5
2
Jumlah Volume Kegiatan 6
Angka Kredit
Jumlah Angka Kredit
7
B
Keterangan/
bukti fisik 9
I 2. 3.
dst.
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
(atasan langsung)
NIP.
KEPALA KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN
i*o*lnr
aslinya
ttd.
N NEGARA
Direkt
ang-undangan,
IAWTA 3,,;ri6.'9
Haryomo Dwi Putranto
EKO SUTRISNO
CONTOI]:
I,AMPIRAN VI
I}I.]N T.]TAI'AN AN GKA KRE D IT
PI'RATUIi{N I{F]PNI,A I}AI)AN I{I'I'I'(IAWAIAN NI'GARN NOMOR
34'fAIIUN 2014
TI'NTAN(-i ITERUBAHAN KI'DUA A1'AS PI'RATURAN KEPAI.A BADAN KI.]PI.]GAWAINN NI'C}ARA NOMOR 67 TAIIUN 2006 TI'NTANG PIi'I'UNJUK I'T.]LAKSANAAN .JABATAN FUNGSIONNL ANNI-IS KI'PtrGNWAIAN DAN AN(}KA KRI'DITNYA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR: ...... Instansi:
Masa Penilaian: KETERANGAN PERORANGAN
I 1
Nama
2
NIP
a
Nomor Seri KARPEG Pan gkat/ Golongan Ruang/TMT 5 Tempat dan Tanggal Lahir 6 Jenis Kelamin 7 Pendidikan Tertinggi 4
8 Jabatan Fungsional/TMT 9
Masa Kerja Golongan
10
Unit Kerja
Lama
Baru
II PBNtrTAPAN ANGKA KRtrDIT 1
BARU
LAMA
JUMLAH
UNSUR UTAMA A
Pendidikan
1) Pend dikan Formal 2) Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (ST'|PP)
3) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan B
C
Tugas Pokok 1) Manajemen PNS 2) Pengembangan Sistem Manajemen PNS Pengembangan Profesi
Jumlah Unsur Utama 2
III
UNSUR PtrNUNJANG ANALIS KtrPEGAWAIAN Penunjang tugas Analis Kepegawaian
Jumlah Unsur Penunjang Jun lah Unsur Utama dan Unsur Penunjang DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM
JABATAN
......./PANGKAT
../TMT.
ASLI disampaikan dengan hormat kepada: 1. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan 2. Analis Kepegawaian yang bersangkutan.
TtrMBUSAN disampaikan kepada 1. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Ditetapkan di Pada tanggal
:
NIP.
KEPALA
BADAN KEPBGAWAIAN NEGARA,
''.\ ,dEhg"r aslinya Dire
,W,ninru NEGARA g- u nd an gan, 'a,rt.ih ll "tr t,
Futranto
ttd. EKO SUTRISNO
