No title

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN IMAM MASJID SEBAGAI WALI MUH{AKKAM DALAM PERNIKAHAN

A. Analisis Penyebab Terjadinya Peran Imam Masjid Sebagai Wali Muh{akkam dalam Pernikahan (Studi Kasus di Masjid Al-Mu’awanah Siwalankerto Surabaya) Islam adalah agama dan jalan hidup bagi semesta alam yang berdasarkan kepada firman Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Merujuk dalam ikatan pernikahan dalam Islam terkandung beberapa nilai yang bersifat sakral, di mulai dari pertama (h}itbah) sampai ia menjadi suami-istri, tidak lepas dari berbagai nilai dan aturan yang bersifat religius yang harus ditaati. Namun dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada pembahasan wali nikah dimana seorang wali tidak diinformasikan bahwa si anak akan melangsungkan pernikahan sehingga status perwaliannya langsung diwakilkan kepada imam masjid dalam hal ini disebut wali muh{akkam. Pada hakikatnya penunjukan imam masjid yang berperan sebagai wali

muh{akkam dalam melangsungkan akad pernikahan bukanlah tanpa penyebab, penyebab yang timbul tanpa adanya interfensi dari pihak lain, melainkan timbul dari pelaku itu sendiri, adapun penyebab yang timbul dari kejadian nikah dengan menggunakan peran imam masjid sebagai wali muh{akkam dalam pernikahan

56 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

57

adalah : pertama, ingin menolong dari perbuatan zina. Kedua, mengikuti sunah rasul agar menyegerakan menikah bagi yang sudah mampu. Ketiga, sesuai pemahaman imam masjid bahwa menikah menggunakan wali muh}akkam tanpa menginformasikan wali nasab adalah sah atas dasar jarak lebih dari 1 Safar. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh imam masjid tersebut membuktikan bahwa imam masjid diduga salah dalam memahami kajian tentang hukum perkawinan yang sah terutama dalam hal wali. Imam masjid bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan landasan beliau mendapatkan informasi terkait sahnya pernikahan tanpa wali jika telah melampaui batas jarak minimal 1 safar dari keterangan gurunya saat beliau mengaji. Alasan lain yang memperkuat pendapat imam masjid tersebut ialah alasan pernikahan sebagai ajang untuk menghindari perbuatan maksiat (zina). Penulis beranggapan bahwa pemahaman imam masjid salah kaprah, hal ini dibuktikan dengan alasan sebagai berikut : 1. Bisa jadi imam masjid salah menafsirkan keterangan dari gurunya, atau bisa juga imam masjid dalam memahami keterangan dari gurunya dalam kondisi tidak memungkinkan. 2. Keterbatasan imam masjid dalam hal mengetahui hukum perkawinan secara universal dan konprenhensif.

Dalam hadits yang berkenaan dengan wali

nikah, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

58

ْْ‫ْأَُّْياامَرأَةْْنَ َك َحتْْبغَي‬:‫ْقال‬.‫م‬.‫الزهرىْ َعنْْعُرَوةْ َعائ َش َْةْأَنْْالنّيب ص‬ ُ ْْ‫َعنْْ ُسلَي َمانْْبنْْ ُمو َسىْ َعن‬ ْْ‫اح َهابَاطلْ ْفنكاحهاباطل ْفنكاحهاباطل ْفإنْ ْ َد َخ َْل ْ ْبَ َاوََهَااَهرااااسلحل ْمن‬ ُ ‫إذنْ ْ َولي َها ْفَن َك‬ َ .)‫لْ َمنََْْل َولْْلَْهُْ(روامهااخلمسةْا َْلّْالنسائي‬ ُْ ‫فَرجهاْفَإنْْاسلجْرواْفَال ُسلطَا ُْنْ َو‬ Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka sulthan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali.” Nampaknya imam masjid kurang mengerti substansi dari kandungan hadis tersebut, sehingga mengalami kerancauan dalam berfikir. 3. Imam masjid hanya memusatkan fikirannya pada kondisi sosial dari calon pasangan pengantin. Kondisi sosial yang dimaksud ialah dapat berupa menyegerakan menikah karena mempelai laki-laki dianggap sudah mampu atau menyegerakan pernikahan karena takut kaduanya berbuat zina. Ini adalah pandangan sosial filosofis. Seharusnya imam masjid tidak hanya memperhatikan pandangan sosial filosofis saja melainkan harus mengaitkan dan mempertimbangkan tentang keabsahan nikah ditinjau dari segi agama dan Negara. 4. Imam masjid tidak mengetahui rujukan pasti sebagai dasar hukum menikah menggunakan wali muh}akkam meskipun wali nasabnya ada, imam masjid


59

hanya menganggap bahwa yang demikian ada sumber hukum pasti dan sah dibuat rujukan. 5. Jarak satu safar yang dibuat dasar hukum utama imam masjid untuk melangsungkan

pernikahan

menggunakan

wali

muh}akkam

tanpa

menginformasikan wali nasabnya adalah tidak sah bahkan tidak relevan jika digunakan pada zaman yang modern saat ini, pasalnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk menggubungi wali nasabnya seperti menggunakan alat komunikasi yang canggih dan terpercaya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Muh{akkam dalam Pernikahan (Studi Kasus di Masjid Al-Mu’awanah Siwalankerto Surabaya) Jika dilihat dari segi hukum Islam terdapat beberapa elemen-elemen hukum Islam yang berkenaan dengan hukum adanya wali dalam pernikahan. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Baqa>rah: 232 berbunyi :

ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ  ْْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ  ْْْْْْْْْ Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara


60

kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Baqa>rah: 232). Berdasarkan ayat tersebut di atas, status wali sangatlah penting dalam perkawinan karena menentukan keabsahan nikah, Rasulullah Saw juga bersabda dalam hadisnya yang berbunyi :

ْ‫ْأّياإمرأةْنكحتْبغيْإذن‬:‫ْقال‬.‫م‬.‫عنْسليمانْبنْموسىْعنْالزهرىْعنْعروةْعائشةْانْالنيب ص‬ ْ‫وليها ْفنكاحهاباطل ْفنكاحهاباطل ْفنكاحهاباطل ْفإن ْدخل ْباوَهااَهرااااسلحل ْمن ْفرجها ْفا ّْن‬ .)‫ولْمنَْلولْلهْ(روامهااخلمسةْا َْلّْالنسائي‬ ّْ ْ‫اسلجرواْفالسلطان‬ Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Barang siapa di antara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tenang walinya) maka sulthan adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali.” Berdasarkan hadis di atas status wali sangat urgen dalam pernikahan oleh sebab itu tidak bisa menggunakan wali muh}akkam apabila masih dijumpai wali nasabnya. Jika mengacu kalimat ‫ول ْمن َْلول ْله‬ ْ ْ ‫فالسلطان‬, sultan

ّ

atau penguasa hanya bisa bertindak sebagai wali jika urutan wali yang paling berhak tidak ada, namun hal ini dilanggar oleh kedua calon mempelai maupun oleh imam masjid yang tiba-tiba bertindak sebagai wali dalam pernikahannya, jika wali nasab dari calon pengantin itu ada maka terlebih


61

dahulu harus menggunakan wali nasab dan tidak boleh menggunakan wali ditingkat yang dibawahnya, jika wali nasab memang benar tidak ada, atau ada namun ad}al untuk menjadi wali, maka sultan (dalam hadist ini) baru bisa bertindak sebagai wali, namun dalam aturan yang berlaku sultan adalah seorang kepala KUA yang telah diamanati oleh undang-undang. kriteria sebagai sulthan bukanlah sangat remeh, yang ditunjuk sebagai sulthan bukanlah sembarang orang, dan bukan orang biasa pula, melainkan memiliki pengetahuan agama yang sangat luas, memiliki kredibilitas dan integritas baik, dan juga adil. Jika mengacu pada tahap keadilan sesuai dengan hadis nabi Saw:

ْ‫دىعدْلْ ْ(رواهْأمحدْبن‬ َْ ْ‫ل ْ َْو َْشاه‬ ْ‫اح ْإَْلْ ْبَْْو ي‬ َْ ‫َْل ْنْ َْك‬:‫ْقال‬.‫م‬.‫انْبنْحصنيْعنْالنيبْص‬ َْ ‫عنْعمر‬ )‫حنبل‬ Artinya: "Dari Imran Ibn Husein dari Nabi Saw bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"(HR.Ahmad Ibn Hambal). Dari kata adil ini penulis jadikan analisis untuk mengatahui apakah seorang imam masjid ini bisa termasuk orang yang adil?. Dibaik itu semua imam masjid mempunyai empat orang istri, kemudian dimana letak keadilan, tentunya tidak bisa didefinisikan sesederhana itu padahal dalam al-Qur’an yang bisa adil hanyalah Allah Swt.


62

Beberapa argumen yang dinyatakan oleh para ulama’adalah berkata Imam Syafi’i rahimahullahu ta’ala : “Seorang wali sultan (wali hakim) boleh menikahkan wanita balighah hanya pada ketika walinya tidak ada sama sekali, atau walinya enggan menikahkan perempuan mereka yang sudah mencapai baligh akil dengan seorang laki-laki kufu’ atau setara jika ia minta untuk dinikahkan (ad}al). Beliau Imam Syafi`’i juga mengatakan, suatu pernikahan baru dianggap sah, bila dinikahkan oleh wali yang dekat lebih dulu. Bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib. Maka selanjutnya bila wali jauh pun tidak ada, hakimlah yang bertindak sebagai wali. Sedangkan al-Mughni juga berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudarasaudara lelaki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (al-Mawla), kemudian penguasa. Para ulama fiqih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar tanpa alasan yang mendasar maka nikahnya tidak sah, dan wali Muh{akkam berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz alMilibari urutannya berpindah kepada wali hakim sebagai berikut, jika semua wali nasab dan asha>bah tidak ada, atau walinya ghaib, jauh dan sulit untuk


63

dijangkau (disini perlu kajian dengan dikaitkannya dengan sulit untuk dijangkau, sekarang sudah banyak kemudahan walaupun sudah melewati jarak dua marhalah, maka jika jarak tempuh yang sangat jauh sekarang sudah mudah diakses maka illat jarak dua marhalah dapat diabaikan, sebagai tindakan prefentif illat dua marh}alah dapat diabaikan, agar tidak sesuka wali hakim mengarahkan pernikahan kepada wali hakim apabila walinya berada pada jarak dua marh}alah). Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat, wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali, terjadi ad}al, walinya enggan untuk menikahkannya, jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim, jatuh kepada wali muh{akkam jika wali hakim tidak ada sama sekali. Berbeda dengan pandangan imam pada umumnya, imam Abu Hanifah lebih cenderung membolehkan pernikahan dengan menggunkan wali

muh}akkam bahkan beliau berpendapat pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali adalah sah dan dibenarkan, karena imam Abu Hanifah menganggap pernikahan diibaratkan dengan jual beli, jika sudah dewasa dianggap sudah bisa menguasai dirinya sendiri dan tidak butuh adanya perwalian lagi.


64

Dari penjabaran pendapat-pendapat ulama’ fiqih di atas sudah jelas bahwa dapat disimpulkan imam masjid ini telah mengingkari urutan para wali dan tidak memperhatikan pentingnya wali nasab sebagai urutan wali yang utama dan pertama, imam masjid ini seharusnya mengetahui bahwa wali hakim atau muh{akkam adalah urutan wali terakhir, setelah urutan wali di atasnya sudah tidak dijumpai keberadaannya maka wali muh{akkam ini baru bisa bertindak sebagai wali. Dan pernikahan yang seperti ini menurut penulis adalah terdapat cacat hukum didalamnya bahkan dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan yang ada. Selain itu maqa>s}idu al-Shari>’ah juga bisa digunakan sebagai alat tinjau pada pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali muh}akkam , jika ditinjau menggunakan tingkatan h}ifdu al-Di>n, dan h}ifdu al-Nasl sangatlah bertentangan, sebagaimana yang penulis uraikan adalah sebagai berikut : secara h}ifdu al-Din (memelihara agama), imam masjid sudah tak memperhatikan dengan pemeliharaan agama melalui pernikahan, imam masjid

lebih

cenderung

mempermudah

agama

dengan

melakukan

penyelewengan melalui pernikahan yang jelas-jelas tidak dibenarkan menurut aturan yang ada, sehingga peran agama dalam melindungi pernikahan sangatlah remeh dan wujud pemeliharaan agama tidaklah tercapai. Sedangkan secara h}ifdu al-Nasl (menjaga keturunan), dalam Islam tentu menganjurkan terjaganya keturunan melalui jalan pernikahan yang sah


65

sehingga tanpa adanya kerancauan nasab yang tidak jelas. Jika penulis amati pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan peran imam masjid sebagai wali muh}akkam sangat bertentangan dengan h}ifdu al-Nasl , pernikahan seperti ini penulis anggap tidak sah, pernikahan yang tidak sah bisa disamakan dengan perzinaan dan akan timbul kerancauan nasab. Hasil dari pernikahan akan timbul adanya keturunan, jika keturunan itu perempuan maka nasab dari anak tersebut ikut dengan ibunya, namun imam masjid dan kedua calon mempelai sudah terlanjur menganggap pernikahan mereka adalah sah sehingga bapak biologis dari anak tersebut menjadi wali dalam pernikahan, yang seharusnya pernikahan yang demikian itu menggunakan wali hakim, dan akan terjadi pernikahan tidak sah secara beruntut dan berturut-turut.

C. Analisis Hukum Positif Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Muh{akkam dalam Pernikahan (Studi Kasus di Masjid Al-Mu’awanah Siwalankerto Surabaya) Setelah penulis menganalisis peran imam masjid sebagai wali muh}akkam menurut hukum Islam, selanjutnya penulis akan mengelaborasi terkait peran imam masjid sebagai wali muh}akkam ditinjau dari hukum positif , hukum positif yang penulis maksud adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan lain yang mengatur tentang pernikahan.


66

Pernikahan yang penulis teliti ini merupakan nikah sirri, yaitu nikah yang diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan

sebagai

pernikahan

yang

dirahasiakan

karena

prosesi

pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya dihadiri hanya oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dipestakan dalam bentuk resepsi walimatul ursy> secara terbuka untuk umum. Dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan illegal dan tidak sah. Menurut UU Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku” UU Perkawinan pasal 2 ayat 1 menegaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-


67

undangan yang berlaku artinya pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah.” Kompilasi Hukum Islam juga menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Senada dengan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasai Hukum Islam, KUHper juga menerangkan demikian, bab tentang perkawinan diatur dalam buku satu tentang orang bab empat, mulai pasal 26 hingga 102. Secara umum, peraturan tentang perkawinan dalam kuhper memiliki kesamaan pandangan dengan UU Perkawinan. Setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk memberitahukan kehendaknya kepada pencatat sipil, sebagaimana diatur dalam pasal 50. “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Kegiatan pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum nasional dan akan mendapatkan akta nikah. Masalah yang timbul dari perkara yang penulis teliti tidak hanya pada nikah bawah tangan saja yang tidak sah menurut aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, melainkan ada masalah lain yang perlu dianalisis berdasarkan hukum postif juga, masalah itu sebagai bahasan pokok penulis dalam pembahasan skripsi ini, masalah yang dimaksud adalah wali dalam


68

pernikahan. Masalah wali yang penulis maksud yakni wali nikah dengan menggunakan imam masjid sebagai wali muh}akkam padahal wali nasab dari mempelai perempuan benar adanya namun tidak diinformasikan bahwa si anak akan melangsungkan prosesi pernikahan degan lelaki pilihannya. Dari kasus ini penulis akan menganalisis berdasarkan hukum positif sebagai berikut. Pertama, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya sesuai yang diamanahkan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam bab wali nikah mulai pasal 19 sampai 23, nikah tanpa izin dan dilibatkannya wali yang paling berhak maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah. Kedua, dalam Pasal 2 ayat (1) PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa sebab-sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim, antara lain : tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan hadir, wali nasabnya ad}al. Senada dengan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1), hanya redaksinya yang sedikit berbeda, didalam KHI tersebut disebutkan, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ad}al atau enggan." Dalam KHI pasal 1 sub b diterangkan, "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama


69

atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah". Beberapa dasar hukum di atas sudah sangat jelas, dan peran imam masjid sebagai wali muh}akkam dalam pernikahan adalah cacat hukum prespektif hukum positif yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan, jika dalam hal walinya cacat hukum maka pernikahannya pun dianggap tidak sah.


No title

Recommend Documents