PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 3 TAHUN 2007 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menggali sumber potensi dan mengoptimalkan pendayagunaan asset daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan; b. Bahwa undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal (5), penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan peraturan Daerah; c. Bahwa dengan dilakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana butir b, maka Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi pada Pihak Ketiga dipandang perlu dilakukan penyesuaian; d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b dan c di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Penertaan Modal Daerah.
Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
1
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609); 16. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Barang daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri A).
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DAN BUPATI SUKABUMI
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bupati adalah Bupati Sukabumi; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi; 7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah; 8. Penertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu; 9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah; 3
10. Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan yang nilainya kurang dari 50% terhadap Total Saham atau Modal Dasarnya; 11. Pihak ketiga adalah perorangan, Instansi/lembaga, Badan baik yang berbadan hukum atau badan usaha yang dapat melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah daerah, yaitu BUMN, BUMD,Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM dan Yayasan yang tunduk pada hukum Indonesia); 12. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas; 13. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat PD. adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari asset daerah yang dipisahkan; 14. Perseroan Terbatas yang selanjutnta disingkat PT adalah Badan Usaha yang modalnya terdiri atas saham-saham. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendayagunaan asset daerah dalam rangka penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan asli daerah; (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha. BAB III JENIS DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL Pasal 3 Jenis penyertaan modal daerah dapat berupa : a. Uang yang dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD; b. Barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang, yang dalam penyertaannya ditetapkan dengan peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. Fasilitas Pemerintah Daerah berupa kemudahan-kemudahan dalamm pelaksanaan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, yang dinilai dengan besaran sesuai kesepakatan bersama.
Pasal 4 Bentuk penyertaan modal daerah, meliputi : 4
a. Penyertaan modal kepada BUMD baik berbentuk hukum Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas; b. Penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik; c. Penyertaan modal untuk pembelian saham badan hukum perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau swasta; d. Penyertaan modal dalam rangka pengelolaan asset daerah melalui kontak atau kerjasama yang bersifat menguntungkan bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5 Besaran penyertaan modal daerah disesuaikan dengan jenis dan bentuk usahanya, yaitu : a. penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham; b. penyertaan modal dalam pembentukan perusahaan yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan komposisi kepemilikan saham; c. penyertaan modal untuk pembelian saham badan hokum perusahaan yang dimiliki oleh Negara atau swasta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; d. penyertaan modal dalam rangka pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama sesuai dengan nilai asset daerah yang dinilai dengan uang.
Pasal 6 Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
Pasal 7 Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang ditetapkan oleh Bupati.
BAB V PENILAIAN ASSET Pasal 8 (1) Penilaian terhadap asset daerah yang disertakan sebagai modal daerah melalui kontrak atau kerjasama, dilaksanakan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk oleh Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian asset; (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
BAB VI PENYERTAAN MODAL DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN Pasal 9 (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan perusahaan, baik atas prakarsa Pemerintah Daerah maupun atas kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (2) Pelaksanaan pembentukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENYERTAAN MODAL DALAM PENGELOLAAN ASSET DAERAH MELALUI KONTRAK ATAU KERJASAMA
Pasal 10 (1) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga adalah asset daerah yang tidak dipisahkan dan merupakan asset yang tidak atau belum didayagunakan secara optimal; (2) Penyertaan modal daerah dalam pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dapat berupa : a. Tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah atau yang telah diserahkan kepada Bupati; b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal; c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. (3) Asset daerah yang didayagunakan dalam bentuk kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditetapkan oleh Bupati; (4) Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat daftar inventaris tersendiri.
Pasal 11 (1) Perjanjian dasar antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga memuat materi pokok : a. identitas masing-masing; b. jenis dan nilai modal masing-masing; c. bidang usaha; d. jangka waktu perjanjian; e. hak dan kewajiban; f. sanksi; g. lain-lain yang dianggap perlu. (2) Jenis bentuk dan pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
6
Pasal 12 (1) Bidang usaha penyertaan modal daerah dalam pengelolaan asset daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan analisis penggunaan yang memiliki nilai tertinggi dan terbaik (highest and best use); (2) Penggunaan tertinggi dan terbaik sebagaimana tersebut pada ayat (1), dimaksud sebagai dasar penentuan studi kelayakan (feasibility study) terhadap asset daerah yang akan dikerjasamakan. Pasal 13 (1) Dalam penyertaan modal daerah, asset daerah yang didayagunakan melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga, dapat dikelola bersama-sama atau dikelola langsung oleh pihak ketiga; (2) Untuk asset daerah yang dikelola langsung oleh pihak ketiga, diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pemerintah daerah dapat menempatkan tenaga yang ditunjuk untuk duduk dalam Dewan Komisaris Perusahaan; b. Dalam susunan organisasi perusahaan, dibentuk dewan pengawas yang terdiri dari masing-masing pihak; c. Pihak ketiga menyampaikan laporan pengelolaan usaha secara berkala setiap semester dan tahunan.
Pasal 14 (1) Masing-masing pihak mendapatkan imbalan atas pendayagunaan asset daerah berdasarkan pembagian keuntungan (profit sharing), yaitu keuntungan bersih operasional setelah dipotong pajak-pajak dan kewajiban lain; (2) Besarnya persentase pembagian keuntungan bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau berdasarkan proposi persentase modal masing-masing; (3) Penentuan proporsi persentase modal masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan Tim Penilai bersama atau lembaga independen yang bersertifikasi dibidang penilaian asset. Pasal 15 (1) Waktu yang diperlukan dalam penyertaan modal pemerintah daerah melalui kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak; (2) Apabila waktu yang dijanjikan telah berakhir maka asset pemerintah daerah dapat didayagunakan kembali melalui kontrak atau kerjasama dengan memberikan prioritas kepada pihak ketiga yang telah mendayagunakan sebelumnya.
Pasal 16 Pihak ketiga tidak boleh mengalihkan hak dan kewajiban termasuk mengalihkan kontrak perjanjian kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.
7
BAB VIII TATA CARA PENYERTAAN MODAL Bagian Pertama Penyertaan Modal kepada BUMD Pasal 17 (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam pendirian BUMD; (2) Penyertaan modal daerah ditunjuk untuk membiayai kegiatan investasi BUMD dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan; (3) Penyertaan modal daerah kepada BUMD yang berbadan hukum Persetoan Terbatas terdiri dari kewajiban modal ditempatkan pada saat pendirian sebesar 25% dari komposisi Kepemilikan saham dan modal disetor untuk pemenuhan kewajiban saham portepel. Pasal 18 (1) Rencana usulan penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari rencana pada tingkat Perusahaan (Corporate) dan tingkat unit atau devisi secara jangka panjang, menengah dan tahunan; (2) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (business plan) berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait; (3) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis financial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hokum. Pasal 19 (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas/Dewan Pengawas bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perusahaan daerah atau saran dan pertimbangan dewan komisaris serta berita acara keputusan RUPS bagi BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas; (2) Badan Pengawas/Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah atau Komisaris pada Perseroan Terbatas yang ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah daerah, dalam melakukan telaahan sebagai bahan pemberian saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus senantiasa memperhatikan prospek usaha Perusahaan, kebutuhan biaya dan kondisi riil perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemilik; (3) Badan Pengawas/Dewan Pengawas, selain memperhatikan ayat (1) harus berpedoman pada Coporate Plan. Pasal 20 (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi;
8
(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut menyangkup aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis, serta disampaikan kepada Tim Anggran Pemerintah Daerah untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan DPRD; (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk memantau dan mengikuti secara aktif seluruh proses pembahasan usulan penyertaan modal dimaksud; (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan evaluasi dan kajian sebagai bahan kebijakan penyertaan modal dan kepemilikan BUMD.
Pasal 21 (1) Asset daerah yang disertakan dalam BUMD merupakan asset daerah yang dipisahkan; (2) Pengelolaan mengenai asset daerah yang dipisahkan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Penyertaan Modal dalam Pembelian Saham Badan Hukum Perusahaan Pasal 22 (1) Pembelian saham badan hukum perusahaan dapat dilakukan terhadap perusahaan milik Negara atau swasta; (2) Dalam rangka pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus dilakukan pengkajian dan penjajagan terhadap badan hukum Perusahaan yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham; (3) Tugas pengkajian dan penjajagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati; (4) Pelaksanaan pembelian saham ditetapkan oleh Bupati. Pasal 23 Penyimpanan saham daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
Bagian Ketiga Penyertaan Modal dalam Pengelolaan Asset Daerah Melalui Kontrak atau Kerjasama Pasal 24 (1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengelola asset mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alas an pertimbangan dan kelengkapan data; b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan asset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah ekonomi (value anded) terhadap asset daerah; c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah; d. Penyertaan modal daerah dalam bentuk asset dilakukan melalui proses persetujuan DPRD; 9
e. Pengeloa barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah yang berpedoman pada persetujuan Bupati; f. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD atau unit kerja terkait; g. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; h. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan. (2) Penyertaan modal daerah atas barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alas an/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian teknis tim inten instansi pengguna barang; b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan pendayagunaan asset daerah dalam rangka optimalisasi nilai tambah (value anded) terhadap asset daerah; c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; d. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD dan unit kerja terkait; e. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan; f. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan. (3) Pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IX PELAKSANAAN Pasal 25 (1) Dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah untuk pembentukan perusahaan, Bupati menujuk pejabat untuk mewakili Pemerintah Daerah duduk dalam kepengurusan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Bupati menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham; (3) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kontrak atau kerjasama; (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai dengan kompetesi dalam membidangi tugasnya; (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertanggungjawab pada Bupati.
Pasal 26 (1) Proses pencairan penyertaan modal daerah kepada BUMD dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Dalam melakukan pencairan dana penyertaan modal, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah harus terlebih dahulu memperhatikan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20; 10
(3) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
BAB X HASIL USAHA Pasal 27 (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan audit Akuntann Publik; (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke Kas daerah dan dimasukan dalam APBD Tahun berikutnya. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28 (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah; (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. Pasal 29 (1) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester dan laporan tahunan; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang menyangkut penyertaan modal daerah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Sukabumi Nomor 3 Tahun 1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 11
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.
Ditetapkan di : Palabuhanratu pada tanggal : 26 Februari 2007 BUPATI SUKABUMI
SUKMAWIJAYA Diundangkan di : Palabuhanratu pada tanggal : 28 Februari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
H. DEDEN ACHADIYAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E
12
