KEPEMILIKAN PATEN SPARE PART MAGIC RING STUDI TENTANG KONTRUKSI HUKUM DALAM PERJANJIAN ANTARA CV.INDOSUMITECH DENGAN INVESTOR DI BOYOLALI (Studi kasus paten produk penghemat bahan bakar motor Magic Ring)
NASKAH PUBLIKASI Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh : SHERVIANA DIASTIKA NIM : C.100.100.130
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016
Dqm Pssii sbpsi Flhrhs Hukffi
fr,
KEPEMILIKAN PATEN SPARE PART MAGIC RING STUDI TENTANG KONTRUKSI HUKUM DALAM PERJANJIAN ANTARA CV.INDOSUMITECH DENGAN INVESTOR DI BOYOLALI (Studi kasus paten produk penghemat bahan bakar motor Magic Ring) SHERVIANA DIASTIKA NIM: C.100.100.130 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016 ABSTRAK
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yaitu kontruksi hukum dari perjanjian persekutuan antara Inventor dan Investor pada CV.Indosumitech. sumber data menggunakan data sekunder berupa perjanjian kerjasama persekutuan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Kontruksi hukum dari perjanjian kerjasama antara Inventor dengan Investor adalah perjanjian kerjasama persekutuan. Hal ini sesuai dengan pasal 1618 dan 1619 KUHPerdata dan pendapat J.Satrio; 2) perlindungan hukum bagi Inventor apabila Investor melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama persekutuan: pihak pertama akan memberhentikan usaha bersama dan meminta kembali sertifikat paten sebagai jaminan dalam perjanjian kerjasama, serta mengembalikan produk yang telah diproduksi. Hal ini sesuai dengan pasal 1619 KUHPerdata dan pendapat J.Satrio. Kata Kunci : Perjanjian, Persekutuan, Wanprestasi. ABSTRACT This research is normative juridical research that is the legal construction of partnership agreements between inventors and investors in CV.Indosumitech. source data using secondary data in the form of a cooperation agreement communion. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: 1) the legal construction of the cooperation agreement between the Investor Inventor is a cooperation agreement communion. This is in accordance with article 1618 and 1619 of the Civil Code and opinions J.Satrio; 2) the legal protection of Inventor when investors are in default under a cooperation agreement communion: the first party will dismiss joint venture and reclaim the patent certificate as collateral in the agreement, as well as return the products that have been produced. This is in accordance with article 1619 of the Civil Code and opinions J.Satrio. Keywords: Agreement, Guild, Default.
iii
PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkahlangkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penguatan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang efektif dan kompetitif secara internasional. Di dunia akademis kesadaran terhadap HKI masih rendah. Indikasinya adalah banyaknya hasil penelitian yang belum memiliki hak paten sehingga mudah sekali dibajak orang lain. Penyebabnya antara lain masih rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh pemerintah sehingga peneliti tidak terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Di samping itu, kurangnya anggaran pemerintah untuk bidang riset dan teknologi menghasilkan lingkungan yang tidak kondusif untuk mengasilkan SDM dengan kualitas keilmuan yang memadai. Terakhir,aneka pengeluaran dan biaya perjalanan untuk pengurusan paten masih menjadi halangan tersendiri bagi orang yang akan menghasilkan hak paten.1 Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.
1
Haris munandar,sally sitanggang, 2011, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta:ERLANGGA, Hal.6-7
1
Pengertian Invensi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2) adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi,dapat berupa produk,proses, Sedangkan Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama. Ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan, pertama untuk mengadakan penciptaan itu sendiri, kedua untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh, ketiga untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada, keempat untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuanpenemuan terdahulu. 2 Di Indonesia banyak sekali contoh hasil Invensi yang dibuat oleh para Inventor dalam mengembangkan hasil teknologi yang sebelumnya belum pernah ada ataupun hasil pengembangan Invensi yang pernah ada kemudian di kembangkan lagi menjadi alat yang lebih praktis lagi sehingga mudah digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai contoh seorang Inventor dari kota Boyolali telah menemukan alat penghemat bahan bakar untuk motor. Produk yang di hasilkan dari penemuan seorang Inventor tersebut di beri nama Magic Ring. alat tersebut sudah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DirjenHKI) dan sudah mendapat sertifikat hak paten dan sertifikat merek. Untuk memproduksi hasil invensinya tersebut, Inventor
dan investor melakukan
kerjasama yaitu dengan mendirikan suatu usaha bersama dengan memproduksi 2
Tim Lindsey , 2002, hak kekayaan intelektual,Jakarta: PT.ALUMNI, hal. 96
2
barang bernama Magic Ring dalam jumlah yang banyak untuk kemudian d pasarkan di masyarakat, dengan maksud bagi hasil antara Inventor dengan investor. dengan system pembagian dalam persen yaitu pihak pertama dalam hal ini yaitu Inventor mendapat 60% dan pihak kedua yaitu Investor mendapat 40% dengan syarat Investor memegang sertifikat paten yang telah disepakati di awal kerjasama tersebut sebagai jaminan. Dalam akta perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dijelaskan bahwa pihak pertama memperoleh modal awal produksi dan pihak kedua membawa sertifikat paten yang atas nama pemilik paten yaitu pihak petama dengan perjanjian apabila kerjasama berakhir ataupun terjadi suatu masalah antara kedua belah pihak tersebut di selesaikan melalui Pengadilan Negeri Boyolali. namun dalam proses kerjasama tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan adanya suatu kendala yang dialami oleh Investor tersebut, maka Inventor
selaku pengelola usaha tidak dapat menjalankan produksi
tersebut.sehingga mengalami kerugian dalam arti tidak dapat meneruskan produksi yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam akta perjanjian kerjasama. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana kontruksi dari hubungan hukum antara Inventor dengan Investor dalam perjanjian kerjasama?, 2) bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Inventor dalam proses penyelesaian sengketa terhadap Investor yang melakukan Wanprestasi diluar pengadilan?
3
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menjelaskan kontruksi hukum dari upaya perlindungan hukum terhadap pemilik paten, 2) untuk mendeskripsikan upaya perlindungan hukum terhadap Inventor dalam proses penyelesaian sengketa terhadap Investor yang melakukan Wanprestasi diluar pengadilan. Manfaat penelitian ini adalah 1) penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Inventor dan Investor pada umumnya untuk melakukan perjanjian kerjasama, 2) memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban kepada para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama persekutuan. Dalam penelitian ini mendasarkan pada pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang berwenang. Dalam penelitian ini penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap taraf sinkronisasi baik yang vertikal maupun yang horizontal.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Subyek hukum adalah Sesuatu yang menurut hukum berhak / berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap dalam tindakan hukum. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.
4
Subyek Perjanjian Kerjasama Subjek perjanjian kerjasama berupa orang atau manusia harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Seseorang harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, tidak lemah pikirannya, tidak dibawah pengampuan atau perwalian. Apabila anak belum dewasa, orang tua, atau wali dari anak tersebut yang harus bertindak. Subjek yang melakukan perjanjian ini telah memenuhi syarat untuk dapat mewakili suatu perusahaan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Pihak pertama diwakili oleh Sumiyanto selaku Inventor sekaligus direktur CV.Indosumitech dan pihak kedua diwakili oleh H.Turaji selaku Investor. Subjek dalam perjanjian kerjasama antara Sumiyanto dan H.Turaji telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 1618 KUH Perdata bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
Obyek Perjanjian Kerjasama Objek dalam perjanjian ini berupa spare part motor yaitu Magic Ring alat penghemat bahan bakar. Sesuai dengan ketentuan pasal 1623 KUHPerdata bahwa persekutuan khusus ialah persekutuan yang sedemikian yang hanya mengenai barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil-hasil yang akan didapatnya dari barang-barang itu, atau lagi mengenai suatu perusahaan maupun mengenai hal menjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan tetap. Agar suatu
5
perjanjian dapat dikatakan memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka prestasi yang menjadi objek perjanjian harus tertentu, atau sekurang-kurangnya jenis objek tertentu. Menurut J.Satrio bahwa essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Pada perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan essensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan essensialia dari perjanjian formal.3 Selanjutnya dikatakan bahwa barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Jadi suatu hal tertentu yang dimaksud adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan jumlahnya dapat ditentukan atau dapat dihitung. Sebab apabila perjanjian tidak tertentu yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya, perjanjian yang demikian tidak sah.
Hak dan kewajiban Para Pihak Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Inventor dengan Investor berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban para pihak, hal ini ditentukan pada ketentuan pasal sebagai berikut : Pasal 1635 KUHPerdata bahwa janji dengan mana kepada salah seorang sekutu dijanjikan semua keuntungan, adalah batal. Pasal 1627 KUHPerdata bahwa para sekutu yang telah mengikatkan dirinya untuk memasukan tenaga dan kerajinannya kedalam persekutuan 3
Ibid, s hal.57-58
6
diwajibkan memberikan perhitungan kepada persekutuan tentang semua keuntungan yang mereka telah peroleh dengan kerajinan yang sedemikian sebagaimana menjadi hal dalam persekutuan. Menurut Prof.Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.4 Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Inventor dan Investor pada CV.Indosumitech berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban diantara keduanya. Hal ini ditentukan pada pasal 1635 KUHPerdata bahwa janji dengan mana kepada salah seorang sekutu dijanjikan semua keuntungan, adalah batal. Kemudian Pasal 1627 KUHPerdata bahwa para sekutu yang telah mengikatkan dirinya untuk memasukan tenaga dan kerajinannya kedalam persekutuan diwajibkan memberikan perhitungan kepada persekutuan tentang semua keuntungan yang mereka telah peroleh dengan kerajinan yang sedemikian sebagaimana menjadi hal dalam persekutuan.
4
Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, hal.1
7
Wanprestasi Wanprestasi dapat diartikan sebagai apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi perkataan ini berarti : ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.5 a. Menurut J.Satrio : “suatu keadaan dimana debitur tidak memenihi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Prestasi dalam perjanjian ini adalah bagi pihak pertama dapat menjalankan tugasnya dalam mengawasi kinerja pegawai, menjaga, menyimpan produk dalam gudang agar tidak rusak. Bagi pihak kedua adalah memberi komisi bersih atas hasil usaha bersama 60% dan memberikan fasilitas untuk pihak pertama, serta bertanggung jawab apabila ada klaim atau gugatan yang berkaitan dengan HKI. Prestasi terpenting dari perjanjian kerjasama adalah melaksanakan usaha bersama dalam hal memproduksi barang dan penjualan spare part magic ring melalui agen-agen yang terdapat di beberapa kota besar di Indonesia serta melalui system online melalui website www.indosumitech.com. Sesuai dengan pasal 1618, 1619, 1625, 1627 KUHPerdata. Apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan wanprestasi sehingga bertentangan dengan pasal 1618 KUHPerdata bahwa Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi 5
Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal.44
8
karenanya. Sedangkan menurut pasal 1619 KUHPerdata bahwa Segala persekutuan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Hal yang paling mudah dalam menentukan seseorang melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila seorang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian dan melakukan wanprestasi
Overmacht Perjanjian kerjasama persekutuan antara Inventor dan Investor pada CV.Indosumiteh mengalami keadaaan-keadaan dimana dapat dikategorikan sebagai overmacht adalah keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.6 Perjanjian kerjasama persekutuan antara Inventor dan Investor pada CV.Indosumitech dalam hal ini pihak kedua mengalami suatu keadaan overmacht yaitu Investor mengalami kerugian dalam hal investasi di bidang lain sehingga menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam hal ini sebagai Investor pada CV.Indosumitech, pada keadaan tersebut pihak kedua tersebut tidak dapat memberikan komisi serta memberikan gaji selama 4 bulan kepada karyawan 6
R Setiawan, 1997, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Putra A Bardin, hal. 27
9
sehingga menyebabkan macetnya produksi yang seharusnya dapat dijalankan akan tetapi harus berhenti karena hal tersebut. Dalam permasalahan ini pihak kedua tidak memberitahukan kepada pihak pertama sehingga menimbulkan keadaan gangguan system komunikasi antara para pihak. Pihak yang harus membuktikan adanya overmacht dalam BW disebutkan dengan jelas pada Pasal-Pasal 1244 dan 1444, yaitu pihak debitur yang terpaksa tidak dapat memenuhi prestasi. Oleh Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian ditegaskan, bahwa: adanya overmacht (keadaan memaksa) harus dibuktikan oleh pihak debitur, sedangkan yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut.7
PENUTUP Simpulan Pertama, Kontruksi hukum dari perjanjian kerjasama antara Inventor dan Investor pada CV.Indosumitech adalah perjanjian kerjasama persekutuan sesuai dengan pasal 1618 KUHPerdata dan pendapat R.Subekti. Kedua, Perlindungan hukum bagi Inventor apabila terjadi wanprestasi oleh Investor dalam perjanjian kerjasama. a) Dalam pengaturan Hak dan Kewajiban : Terdapat perlindungan hukum dalam hal: kewajiban pihak kedua pemenuhan semua kebutuhan produksi barang dan pemasaran produk, kewajiban pihak kedua dalam hal memberikan hasil atas usaha bersama adalah 60% untuk pihak pertama 7
R Subekti, Op.Cit., hal. 56
10
dan 40% untuk pihak kedua dihitung dari hasil bersih usaha, perlindungan hukum atas kepemilikan sertifikat paten, b) Dalam hal terjadinya wanprestasi :1) Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua adalah tidak dapat memberikan gaji kepada karyawan selama 4 bulan, menarik kembali fasilitas yang diberikan kepada pihak pertama serta tidak dapat menjalankan usaha bersama ini. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata serta pendapat J.Satrio, 2) Akibat hukum wanprestasi dari pihak kedua : Akibat hukum dari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua yaitu piihak pertama akan memberhentikan usaha bersama dan meminta kembali sertifikat paten sebagai jaminan dalam perjanjian kerjasama, serta mengembalikan produk yang telah diproduksi. Hal ini sesuai dengan pasal 1619 KUHPerdata dan pendapat J.Satrio. c) Dalam hal terjadi overmacht : 1) Bentuk overmacht pada perjanjian ini yaitu Investor mengalami kerugian dalam
hal investasi di bidang lain sehingga menyebabkan tidak dapat
menjalankan kewajibannya dalam hal ini sebagai Investor pada CV.Indosumitech, pada keadaan tersebut pihak kedua tersebut tidak dapat memberikan komisi serta memberikan gaji selama 4 bulan kepada karyawan sehingga menyebabkan macetnya produksi yang seharusnya dapat dijalankan akan tetapi harus berhenti karena hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1626 KUHPerdata dan pendapat R.Subekti, 2) Akibat hukum dari overmacht adalah segala kerugian yang timbul akibat overmacht tersebut merupakan resiko timbale balik. Overmacht (keadaan memaksa) harus dibuktikan oleh pihak debitur, sedangkan yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum harus
11
membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut. Hal ini sesuai dengan pasal 1244 dan 1444 KUHPerdata dan pendapat Subekti.
Saran Pertama, Pihak pertama harus cermat melihat isi perjanjian agar tidak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian antara para pihak, sehingga memberi dampak yang merugikan bagi para pihak. Kedua, Pihak kedua hendaknya dalam membuat suatu perjanjian kerjasama harus dibuat secara lebih rinci, jelas, dan tegas. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menghindari timbulnya masalah tentang perbedaan penafsiran / kekeliruan dalam penerapan perjanjian. Ketiga, Bagi masyarakat Terhadap pihak yang beritikad baik sudah sepantasnya mendapat perlindungan hokum dengan mencantumkan ketentuan tambahan untuk penentuan criteria wanprestasi. Keempat, Bagi penelitian berikutnya Penelitian penelitian berikutnya perlu melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perlindungan hokum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama.
12
DAFTAR PUSTAKA
Haris munandar,sally sitanggang, 2011, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta:ERLANGGA Kitab undang-undang hukum perdata. Lindsey, Tim, 2002, hak kekayaan intelektual,Jakarta: PT.ALUMNI. Prodjodikoro, Wirjono, 1986, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung: PT.Bale Setiawan, R, 1997, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Putra A Bardin. Subekti, 1996, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
13
