PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa)
NASKAH PUBLIKASI Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Oleh : ANISA NUR HAYATI B 200 110 020
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
HALAMAN PENGESAHAN
Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul : “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa)” Yang disusun dan dipersiapkan oleh: ANISA NUR HAYATI B 200 110 020 Penanda tangan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima. Surakarta, Juni 2015 Pembimbing
(Drs. Atwal Arifin, M.si,AK,CA)
Mengetahui, Dekan FEB UMS
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN BELANJA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa) ANISA NUR HAYATI B 200 110 020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta ABSTRACT This study aims to prove empirically that Economic Growth (PE), the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), Local Revenue (PAD), affect Human Development Index with the Allocation of expenditure on education (BPDDK) and expenditure on health (BKSHT) as intervening variable. The population in this study is 119 regencies/cities in Java during 2009-2012, with the total samples of 62 regencies/cities. The sampling method used in this study is purposive sampling. The result of sobel test showed that PAD and DAU significant effect on IPM through BPDDK. Whereas PE and DAK no significant effect on IPM through BPDDK. Based on path analisys showed that to determine the effect of PE, DAU and DAK on IPM selected indirect path through BPDDK, whereas PAD selected direct path without going through BPDDK. Further, PE and DAU significant effect on IPM through BKSHT. Whereas PAD and DAK no significant effect on IPM through BKSHT. Based on path analisys showed that to determine the effect of PE, DAU and DAK on IPM selected indirect path through BKSHT, whereas PAD on IPM selected direct path without going through BKSHT. Key Words: Human Development Index, Economic Growth, Local Revenue,General Allocation Fund, Special Allocation Fund, expenditure on education and expenditure on health.
ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Pendidikan (BPDDK) dan Belanja Kesehatan (BKSHT) sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah 119 kabupaten/kota yang terdapat di Jawa selama 2009-2012, dengan jumlah sampel sebanyak 62 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BPDDK. Sedangkan PE dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BPDDK. Dalam analisis jalur menunjukkan untuk mengetahui pengaruh PE, DAU dan DAK terhadap IPM dipilih jalur tidak langsung melalui BPDDK, sedangkan PAD dipilih jalur langsung tanpa melalui BPDDK. Selanjutnya, PE dan DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BKSHT. Sedangkan PAD dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BKSHT. Dalam analisis jalur menunjukkan untuk mengetahui pengaruh PE, DAU dan DAK terhadap IPM dipilih jalur tidak langsung melalui BKSHT. Sedangkan pengaruh PAD terhadap IPM dipilih jalur langsung tanpa melalui BKSHT. Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan. PENDAHULUAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi.
Menurut Christy dan Adi (2009) IPM dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi (PE). Hubungan antara PE dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik, artinya apabila terdapat PE maka akan mempengaruhi pembangunan manusianya. PE secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Ragional Bruto (PDRB). Menurut Marhaeni dkk (dalam Ardiansyah dkk, 2014) PE merupakan syarat perlu untuk meningkatkan IPM dan harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemertaan pembangunan melalui distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai. Sumber pendapatan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Widodo (2011) menyatakan bahwa ada dua sektor yang perlu diperhatikan pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahi pengaruh PE, PAD, DAU dan DAK terhadap IPM dengan belanja pendidikan dan kesehatan sebagai variabel intervening (studi empiris pada kabupaten/kota di jawa)” tahun 2009-2012. TINJAUAN PUSTAKA Pembangunan Manusia. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah
dibuat
namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat membandingkan antar wilayah atau antar negara. Untuk itu, Perserikatan BangsaBangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) (BPS,
2009:3). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity) (BPS, 2009:9). Pertumbuhan Ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Apriana dan Suryanto, 2010). Dalam skala daerah, untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah. Sumber PAD diperoleh dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain pendapatan daerah yang sah. Upaya peningkatan penerimaan dari PAD perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, agar daerah tidak terlalu mengandalkan pemerintah pusat, tetapi harus mandiri (Halim, 2013:168).
Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar (UU No. 33 Th. 2004). Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Th. 2004). Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49 (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan. Dana untuk kesehatan yang diatur pada UU No 36 tahun 2009 menyebutkan besar anggaran kesehatan pemerintah
dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji, oleh karena itu sudah semestinya pemerintah harus dapat menyediakan pelayanan publik yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia yang selanjutnya dapat meningkatkan IPM. Hipotesis H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Pendidikan. H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Pendidikan. H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Pendidikan. H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Pendidikan. H5: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Kesehatan. H6: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Kesehatan. H7: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Kesehatan. H8: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Kesehatan.
METODE PENELITIAN Populasi dan Sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Jawa per Desember 2009–2012, sejumlah 119 kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Berdasarkan kriteria-kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan sampel, maka dihasilkan jumlah sampel penelitian sebanyak 62 kabupaten/kota. Metode Analisis Data. Setelah data terkumpul, untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel maka dilakukan analisis deskriptif. Selanjutnya pada proses analisis data, penelitian ini menggunakan alat analisis jalur (path analisys). Data diolah menggunakan program SPSS 20. Peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis. HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Sobel Jika hasil t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien mediasi pengaruh tidak langsung adalah signifikan yang menunjukkan adanya pengaruh mediasi. Dimana, nilai ttabel pada tingkat signifikansi α = 0,05 sebesar 1,971. H1 ditolak, nilai thitung sebesar 0,853< ttabel 1,971 yang berarti bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel PE terhadap IPM melalui BPDDK tidak signifikan. H2 diterima, dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 2,784> ttabel 1,971 yang berarti bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel PAD terhadap IPM melalui BPDDK signifikan. H3 diterima, dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 4,50> ttabel 1,971 yang berarti bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel DAU terhadap IPM melalui BPDDK signifikan. H4 ditolak, dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 0,382<
ttabel 1,971 yang berarti bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel DAK terhadap IPM melalui BPDDK tidak signifikan. H5 diterima, dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 2,215> ttabel 1,971 yang berarti bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel PE terhadap IPM melalui BKSHT signifikan. H6 ditolak, dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 1,208< ttabel 1,971 yang berarti bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel PAD terhadap IPM melalui BKSHT tidak signifikan. H7 diterima, dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 3,098> ttabel 1,971 yang berarti bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel DAU terhadap IPM melalui BKSHT signifikan. H8 ditolak, dapat dilihat dari nilai thitung sebesar 0,968< ttabel 1,971 yang berarti bahwa model pengaruh tidak langsung dari variabel DAK terhadap IPM melalui BKSHT tidak signifikan. Analisis Jalur Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh mediasi dari suatu model penelitian melalui variabel intervening. Pengaruh tidak langsung = p2 x p3. 1. Analisis Jalur dengan BPDDK sebagai Variabel Intervening p2 a. -0,049 b. 0,181 c. 0,416 d. 0,035
a. b. c. d.
PE PAD DAU DAK
(Variabel Independen)
e1 0,731 1.
BPDDK p3 -0,013
(Variabel Intervening)
IPM p1 a. -0,070 b. 0,212 c. -0,172 d. -0,382
(Variabel Dependen)
e2 0,693
Pengaruh tidak langsung (p2xp3) PE ke IPM melalui BPDDK menghasilkan nilai sebesar 0,000637, dibandingkan dengan koefisien dari pengaruh langsung (p1) dari PE ke IPM sebesar -0,070. Pengaruh tidak langsung PAD ke IPM melalui BPDDK menghasilkan nilai sebesar -0,002353 dibandingkan dengan koefisien dari pengaruh langsung dari PAD ke IPM sebesar 0,212. Pengaruh tidak langsung DAU ke IPM melalui BPDDK menghasilkan nilai sebesar -0,005408. dibandingkan dengan koefisien dari pengaruh langsung dari DAU ke IPM sebesar -0,172. maka pengaruh intervening lebih besar. Pengaruh tidak langsung DAK ke IPM melalui BPDDK menghasilkan nilai sebesar -0,000455 dibandingkan dengan koefisien dari pengaruh langsung dari DAK ke IPM sebesar -0,382. Maka pengaruh intervening PE, DAU dan DAK lebih besar dibanding pengaruh langsungnya. Sedangkan pengaruh intervening PAD lebih kecil. 2. Analisis Jalur dengan BKSHT sebagai Variabel Intervening e1 0,831 p2 a. 0,135 b. 0,084 c. 0,306 d.. 0,93
a. b. c. d.
PE PAD DA DAK
(Variabel Independen)
2. BKSHT (Variabel Intervening)
p3 0,165
IPM p1 a. -0,092 b. 0,196 c. -0,228 d. -0,398
(Variabel Dependen)
e2 0,670
Pengaruh tidak langsung PE ke IPM melalui BKSHT menghasilkan nilai sebesar 0,022275 dibandingkan dengan koefisien dari pengaruh langsung dari PE
ke IPM sebesar -0,092. Pengaruh tidak langsung PAD ke IPM melalui BKSHT menghasilkan nilai sebesar 0,01386 dibandingkan dengan koefisien dari pengaruh langsung dari PAD ke IPM sebesar 0,196. Pengaruh tidak langsung DAU ke IPM melalui BKSHT menghasilkan nilai sebesar 0,05049 dibandingkan dengan koefisien dari pengaruh langsung dari DAU ke IPM sebesar -0,228. Pengaruh tidak langsung DAK ke IPM melalui BKSHT menghasilkan nilai sebesar 0,015345. Apabila dibandingkan dengan koefisien dari pengaruh langsung dari DAK ke IPM sebesar -0,398. Maka pengaruh intervening PE, DAU dan DAK lebih besar dibanding pengaruh langsungnya. Sedangkan pengaruh intervening PAD lebih kecil. PENUTUP Kesimpulan 1. Variabel PE tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BPDDK, dilihat dari nilai thitung sebesar 0,853 < ttabel 1,971 sehingga H1 ditolak. Pengaruh tidak langsung PE ke IPM melalui BPDDK lebih besar dari pengaruh langsung PE ke IPM, 0,00637 > -0,070 maka untuk mengetahui peningkatan IPM dipilih jalur tidak langsung yaitu melalui BPDDK. 2. Variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BPDDK, dilihat dari nilai thitung sebesar 2,784 > ttabel 1,971 sehingga H2 diterima. Pengaruh tidak langsung PAD ke IPM melalui BPDDK lebih kecil dari pengaruh langsung PAD ke IPM, -0,02353 < 0,212 maka untuk mengetahui peningkatan IPM dipilih jalur langsung yaitu melalui PAD.
3. Variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BPDDK, dilihat dari nilai thitung sebesar 4,50 > ttabel 1,971 sehingga H3 diterima. Pengaruh tidak langsung DAU ke IPM melalui BPDDK lebih besar dari pengaruh langsung DAU ke IPM, -0,005408 > -0,172 maka untuk mengetahui peningkatan IPM dipilih jalur tidak langsung yaitu melalui BPDDK. 4. Variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BPDDK, dilihat dari nilai thitung sebesar 0,382 < ttabel 1,971 sehingga H4 ditolak. Pengaruh tidak langsung DAK ke IPM melalui BPDDK lebih besar dari pengaruh langsung DAK ke IPM -0,000455 > -0,382, maka untuk mengetahui peningkatan IPM dipilih jalur tidak langsung yaitu melalui BPDDK. 5. Variabel PE berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BKSHT, dilihat dari nilai thitung sebesar 2,215 > ttabel 1,971 sehingga H5 diterima. Pengaruh tidak langsung PE ke IPM melalui BKSHT lebih besar dari pengaruh langsung PE ke IPM, 0,022275 > -0,092 maka untuk mengetahui peningkatan IPM dipilih jalur tidak langsung yaitu melalui BKSHT. 6. Variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BKSHT, dilihat dari nilai thitung sebesar 1,208 < ttabel 1,971 sehingga H6 ditolak. Pengaruh tidak langsung PAD ke IPM melalui BKSHT lebih kecil dari pengaruh langsung PAD ke IPM, 0,01386 < 0,196 maka untuk mengetahui peningkatan IPM dipilih jalur langsung yaitu melalui PAD. 7. Variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BKSHT, dilihat dari nilai thitung sebesar 3,098 > ttabel 1,971 sehingga H7 diterima. Pengaruh tidak
langsung DAU ke IPM melalui BKSHT lebih besar dari pengaruh langsung DAU ke IPM, 0,05049 > -0,228 maka untuk mengetahui peningkatan IPM dipilih jalur tidak langsung yaitu melalui BKSHT. 8. Variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM melalui BKSHT, dilihat dari nilai thitung sebesar 0,968 < ttabel 1,971 sehingga H8 ditolak. Pengaruh tidak langsung DAK ke IPM melalui BKSHT lebih besar dari pengaruh langsung DAK ke IPM, 0,015345 > -0,398 maka untuk mengetahui peningkatan IPM dipilih jalur tidak langsung yaitu melalui BKSHT. 9. Pertama, nilai R2 = 0,494, artinya variabel IPM dijelaskan oleh PE, PAD, DAU dan DAK dengan BPDDK sebagai variabel intervening sebesar 49,4% dan sisanya sebesar 50,6% dijelaskan faktor lain di luar model penelitian. Kedua, nilai R2 = 0,437, artinya variabel IPM dijelaskan oleh PE, PAD, DAU dan DAK dengan BKSHT sebagai variabel intervening sebesar 43,7% dan sisanya sebesar 56,3% dijelaskan faktor lain di luar model penelitian. Saran 1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel bebas, seperti variabel non keuangan atau dapat memasukkan variabel intervening yang ada sebagai variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap IPM. 2. Menambah objek penelitian dengan melibatkan Kabupaten/Kota di daerah lain di Indonesia, khususnya Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa yang mempunyai tingkat IPM cenderung masih rendah. Sehingga jika diketahui kebijakan apa yang
berpengaruh terhadap IPM, maka dapat dijadikan evaluasi dan pembelajaran pemerintah daerah guna peningkatan IPM. 3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan lebih dari empat tahun, supaya memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh terhadap tingkat IPM. DAFTAR PUSTAKA Abrar, Muhammad. 2010. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08, No. 01, Februari 2007. Page :1450-1465. Anggraini, Rinda Ayun Anggraini dan Luthfi Muta’ali (2013). “Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011”. Jurnal. Apriana, Dina dan Rudy Suryanto. 2010. “Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. XI, No.1, Januari 2010. Hal : 64-73. Ardiansyah. 2010. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Sumatera Utara”. Skripsi. Ekonomi Pembangunan, Universitas Sumatera Utara. Medan. Ardiansyah, dkk. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal (SNA 17). Arifin, zainal. 2009. “Memahami PDRB sebagai Instrumen untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi di Daerah”. (online) (http://bappeda.jambiprov.go.id/?v=pr&id=216, diakses tanggal 28 Februari 2015). Astri, Meylin dkk. 2013. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia”. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis. Vol.1 No.1
Badan Pusat Statistik. 2009, “Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008”. JakartaIndonesia. Budiriyanto, Eko. 2011. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Formulasi DAU. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI. Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia”. Jurnal. The 3rd National Conference UKWMS. Surabaya. Frasti, Hessy Erlisa. 2013. “Antara Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Korupsi yang Membelenggu Perekonomian di Indonesia” (Online), (http://hessyfrasti.blog.uns.ac.id/2013/05/19/antara-peningkatanpertumbuhan-ekonomi-dan-korupsi-yang-membelenggu-perekonomian-diindonesia/, diakses tanggal 24 Nopember 2014). Frediyanto, Yanuar. 2010. “Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah”. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. Ghozali, Imam. 2009 dan 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro. Ginting dkk. 2008. “Pembangunan Manusia di Imdonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya”. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.4, No.1, Agustus 2008. Hal 17-24. Halim, Abdul. 2013. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Yogyakarta: Salemba Empat. Herkulana. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Barat”. Jurnal. Kuncoro, Mudrajat. 2010. Ekonomika Pembangunan – Masalah, Kebijakan, dan Politik. Jakarta: Erlangga. Maiharyanti, Eva. 2010. “Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan manusia dan Belanja Modal sebagai variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam”. Skripsi. Medan: Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
Maimunah, Mutiara. 2006. “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera” Jurnal (SNA). Maryani, Tri. 2010. Analisis Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal. Mirza, Denni Sulistio. 2012. “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Jurnal. Putro, Nugroho Suranto dan Sugeng Pamudji. 2010. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”. Jurnal. Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta : Andi Offset. Santoso, Singgih. 2012. Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Pendidikan dan Kesehatan sebagai variabel intervening” . Jurnal. Vol. 9 No.1. Hal 113-133. Siagian, Pramela Augustina. 2009. “Flypaper effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara. Medan. Soebagyo, Daryono. 2013. Perekonomian Indonesia. Surakarta: PPE FEB UMS. Suliyanto. 2011. “Analisis Regresi Berganda”. (online) (http%3A%2F%2Fmaksi.unsoed.ac.id%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2012% 2F04%2FAnalisisRgeresiBerganda_20091.ppt&ei=XEj1VLKkBIqI8QWzsY EI&usg=AFQjCNGStzy44_dBqUYzzHUy2aX8JgfbrQ, diakses tanggal 3 Maret 2015). Sumardjoko, Imam. 2014. “Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Intervening”. Jurnal (SNA).
Sugiyono. 2013. “Metode Penelitian Bisnis”. Bandung: Alfabeta. Syahril. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Universitas Sumatra Utara. Medan. Todaro, Michael P. 2002. Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga Edisi 4. Jakarta: Erlangga. Toddy.
2014. “Mengapa PDRB?”. (online) (http://bappeda.pekanbaru.go.id/ artikel/9/mengapa-pdrb-/page/1/, diakses tanggal 12 November 2014).
Widodo, Adi; Waridin dan Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Pembangunan Manusia Vol.5 No.2 Tahun 2011. _________, 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. _________, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. _________, 2003. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. _________, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. _________, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. _________, 2005. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. _________, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. _________, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. www.bps.go.id www.djpk.depkeu.go.id
