NASIONALISME DAN KOMUNITAS TERBAYANG DALAM KARYA-KARYA NOVEL PRAMOEDYA ANANTA TOER Koh Young Hun, Ph.D Professor, Dept. of Malay-Indonesian Studies Hankuk University of Foreign Studies, Seuol, Korea
1. Nasionalisme dan Sistem Budaya Terdapat bermacam-macam definisi tentang nasionalisme dengan sudut pandangan masing-masing. Misalnya Carlton J. H. Hayes berpendapat bahwa nasionalisme adalah gabungan rasa kesetianan terhadap negara dengan kesadaran kerakyatan (nationality)(Hayes 1931: 6). Hans Kohn juga menguraikan nasionalisme sebagai suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar harus diberikan kepada negara(Kohn 1965: 6). Dia menegaskan juga bahwa kesetiaan ini kemudian menjadi suatu keinginan dan sentimen yang berkembang melalui berbagai pengalaman hidup masyarakat tertentu. Keinginan dan sentimen ini menimbulkan gerak kesadaran bagi anggota masyarakat tersebut untuk menyumbangkan jasa-jasa melalui aktivitas-aktivitas yang teratur dengan tujuan terkahirnya untuk menegak sebuah negara berdaulat(Kohn 1967: 19). Ellie Kedourie menjelaskan nahwa gerak kesadaran demikian lebih menitikberatkan penentuan hasil diri sendiri, bangsa dan negara untuk mencapai kebebasan dan kesejahteraan serta memupuk kepribadian sejati, yang timbul oleh adanya tekanan-tekanan sosial, ekonomi, politik dan pengaruh asing(Kedourie 1966: 73). Benjamin Schwartz turut memberi pendapatnya tentang nasionalisme sebagai “commitment to the preservation and advancement of the social entity known as the nation which takes priority over the commitment to all other values and beliefs, and where other values and beliefs are judged in terms of their relevance to this mind”(Schrartz 1964: 19). Dengan demikian, nasionalisme dapat diterangkan sebagai satu paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju di dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai dan memelihara identitas, kemakmuran negara bangsa yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa suatu definisi atau konsep nasionalisme tidak dapat diterapkan untuk semua negara bagi menguraikan gerakan nasionalisme masing-masing. Ini disebabkan karena berbedanya pengalaman hidup yang menumbuhkan gerak kesadaran sesuatu masyarakat ke arah penentuan nasibnya. Kawasan Asia Tenggara khususnya yang pernah mengalami jajahan kuasa asing mempunyai desakan kesadaran bangsa sebagai usaha melepaskan diri dari keadaan yang menyengsarakan. Maka, dalam masyarakat di Asia Tenggara, gerakan akibat tekanan-tekanan sosial, ekonomi, dan politik itu mulai terlihat secara jelas dengan kemasukan kuasa-kuasa Barat, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Ongkili 1971: 43).
59
Kalau ditinjau dari segi ini, perlu ditemukan satu definisi nasionalisme yang berlainan dengan definisi umum bagi Indonesia, yang walaupun terdiri dari begitu banyak suku bangsa dan mempunyai budaya daerah masing-masing, tetapi bergabung dalam satu kasatuan geografik-politik. 1 Ini bermaksud bahwa selain gejala yang wujud sebagai gerakan mengutamakan kepentingan suatu bangsa yang sudah ada – meskipun mungkin perlu dibangun, diperkuat, dibebaskan dari kekuasaan atau pengaruh buruk kekuatan-kekuatan asing – ada juga gejala-gejala lain, yaitu gejala pembentukan suatu bangsa baru. Dalam konteks ini, tanggapan Pramoedya mengenai penyatuan bangsa Indonesia sebagai salah satu syarat nasionalisme, yang dipaparkan dalam tetralogi Bumi Manusia, perlu ditekankan juga. Karya novel sejarah ini dihasilkan pada waktu dia diasingkan ke Pulau Buru. Tetralogi ini terdiri dari: Bumi Manusia yang melukiskan konflik dan tragedi atas nasib manusia pribumi, manusia terjajah yang dengan susah payah membangun kehidupan lewat usaha yang jujur dan gigih; Anak Semua Bangsa yang memaparkan secara luas dan mendasar soal kebangkitan bangsa-bangsa terjajah pada awal abad ke-20; Jejak Langkah yang bercerita tentang kemunculan organisasiorganisasi modern pribumi; dan Rumah Kaca yang menceritakan usaha-usaha pihak kuasa kolonial Hindia Belanda yang bertujuan mengawasi gerak-gerik penduduk pribumi secara menyeluruh. Dalam pada itu, Pramoedya memaparkan pandangannya antara lain mengenai citra pemberontakan pribumi terhadap kuasa kolonial, warisan budaya bangsa, pergerakan kebangkitan nasional, peranan wanita dalam peralihan zaman dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah awal kebangkitan Indonesia yang ditampilkan dalam karya ini tidaklah untuk diperalat sebagai hiasan bagi cerita saja, melainkan untuk dipersoalkan, dikaji kembali, dan dibetulkan. Dengan demikian, Pramoedya telah menolak dengan tegas sebagian terpenting dari versi resmi sejarah nasional Indonesia yang telah dikenali secara baku(Heryanto 1986: 230). Dalam konteks ini, Pramoedya memberi tanggapan terhadap kebangkitan nasionalisme Indonesia pada awal abad ke-20, misalnya gerakan Budi Utomo dengan tafsiran tersendiri dalam karya ini. Dia membedakan gerakan Budi Utomo dengan gerakan kesadaran Sarekat Islam. Pramoedya berpendapat juga setelah kerajaan Majapahit, sampai awal abad ke-20, bangsanya belum pernah dipersatukan. Dia menerangkan bahwa bangsa baru yang mencakupi kepulauan yang jauh lebih besar daripada Majapahit ini dapat dipersatukan dengan beberapa faktor yang sedikit sebanyaknya memiliki persamaan dan sarana modern yang diperlukan. Faktor-faktor ini adalah antara lain bahasa Melayu yang sudah merupakan lingua-franca di seluruh kepulauan Indonesia pada masa itu, dan agama Islam sebagai kepercayaannya. Selain itu, Pramoedya sangat mementingkan fungsi pers dan organisasi yang canggih sebagai salah satu sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut(Koh Young Hun 1996: 133). Pandangan Pramoedya ini bersesuaian dengan gagasan Anderson yang menjelaskan nasionalisme bukan dengan sistem politik lagi, melainkan dengan aspek 1
Perluasan daerah dan kekuasaan politik ke seluruh kepulauan berlaku hanya pada sekitar tahun 1904. Perlahan-lahan pada permulaan abad ke-20 dalam perkembangan yang meningkat menjelang berhentinya perjuangan yang telah disusun di Aceh sekitar tahun 1904. Pihak Belanda mulai merundingkan kembali kontraknya dengan penguasa-penguasa di Indonesia(lihat Robert van Niel, 1984, Munculnya Elit Modern Indonesia, pp.63-64).
60
budaya. Menurut penejlasan Anderson, definisi bangsa dapat dimengerti sebagai suatu komunitas yang dibayangkan – dan dibayangkan sekaligus sebagai terbatas maupun berdaulat. Dia menguraikan juga bahwa bangsa itu dibayangkan karena anggotanya tidak akan pernah mengenal satu dengan yang lain, tetapi dalam benak tiap anggota itu, hidup satu bayangan mengenai keterkaitan antara mereka. Selanjutnya, bangsa itu dibayangkan sebagai terbatas, karena pasti ada perbatasan dengan bangsa-bangsa lain, dan sebagai berdaulat, karena negara yang adalah lambang kebebasan yang diimpikan setiap bangsa. Selain itu, menurut Anderson, bangsa itu dibayangkan sebagai satu komunitas karena, lepas dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin secara nyata ada, bangsa selalu dibayangkan sebagai persaudaraan yang horizontal dan mendalam(Anderson 1986: 15-16). Anderson menawarkan bahwa nasionalisme hanya dapat dipahami dengan menghubungkannya dengan kemerosotan sistem-sistem budaya besar yang mendahuluinya – dan dua sistem budaya besar yang relevan menurutnya adalah komunitas agama dan kuasa dinasti hirarkis dengan penguasa yang berwahyu sebagai puncaknya. Menurut Anderson, perlahan-lahan sejak abad ke-17 dan ke-18, kedua sistem ini mengalami kemerosotan. Kemerosotan keduanya menjadi penting bagi perkembangan bayangan tentang bangsa, karena mereka menanamkan manusia dalam keberaturan yang ada, dengan memebrikan makna kepada berbagai penderitaan duniawi, dan dalam berbagai cara, menawarkan penyelamatan dari penderitaan itu. Selain itu, dia berpendapat bahwa satu hal yang telah memungkinkan bayangan tentang bangsa itu adalah perubahan dalam gagasan tentang ‘keserentakan’. Dahulu, di abad pertengahan, ‘keserentakan’ dipahami sebagai ‘keserentakan masa lalu dan masa depan dalam keseketikaan masa kini’, yang bagaimanapun, tampaknya bersumber dari semacam konsepsi tentang keterkaitan antara peristiwa yang tidak bersifat duniawi, melainkan ditentukan secara transendental. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sekuler, maka berkembang pula konsepsi tentang waktu yang ‘homogen, kosong’, dan yang diukur oleh jam dan kalender. Anderson menjelaskan seperti berikut: The idea of sociological organism moving calendrically through homogeneous, empty time is a precise analogue of the idea of nation, which also is conceived as a solid community moving steadily down(or up) history. An American will never meet, or even now the means of more than a handful of his 240,000,000-odd fellow-Americans. He has no idea of what they are up to at any one time. But he has complete confidence in their steady, anonymous, simultaneous activity. (Anderson 1986: 31).
Anderson menerangkan bahwa gagasan waktu seperti ini terkandung jelas dalam bentuk buku atau novel modern, dan lebih jauh lagi, dalam surtat kabar. Oleh karena itu, perkembangan kapitalisme cetak-mencetak merupakan faktor yang sangat menentukan, karena memungkinkan orang untuk berpikir tentang dirinya sendiri, dan dalam hubungan dengan orang lain, menurut cara-cara yang sama sekali baru. Lebih jauh lagi, kapitalisme cetak-mencetak ini mendorong kemerosotan ‘bahasa-bahasa kebenaran’ seperti bahasa Latin, karena logika kapitalisme menuntut pencetakan buku-buku dalam bahasa-bahasa rakyat, setelah pasar untuk buku-buku bahasa Latin menjadi jenuh karena memang secara inheren terbatas. Oleh karena itu, berkembanglah secara perlahan ‘bahasa-bahasa cetak mencetak’, yang timbul dari berbagai bahasa rakyat sehari-hari yang ada, melalui suatu proses yang alamiah dan arbitrer.
61
Anderson menjelaskan juga bahwa: “nationalism has to be understood by aligning it, not with self-consciously held political ideologies, but with the large cultural systems that preceded it, out of which – as well as against which – it came into being.” (Anderson 1986: 19). Menurutnya sistem kebudayaan yang sesuai untuk memenuhi tujuan itu adalah tidak lain dari komunitas agama dan kuasa dinastik(dynastic realm). Dengan demikian, anggota-anggota masyarakat menganggap bahwa walaupun mereka saling tidak mengenal, mereka dianggap berada di bawah satu naungan, yaitu komunitas yang dibayangkan(imagined community)(Anderson 1986: 15-16). Dalam kaitan itu, ia memberi definisi mengenai bangsa sebagai suatu komunitas politik yang dibayangkan secara terbatas dan berdaulat. Selanjutnya diterangkannya bahwa karya novel dan surat kabar dapat memberi sarana teknis untuk membentuk semula suatu komunitas yang dibayangkan, yaitu suatu bangsa. Hal ini dapat terjadi karena para pembaca novel dan surat kabar, walaupun mereka berada di daerah masing-masing yang berlainan, dapat mengambil citra dibayangkan yang sama (Anderson 1986: 30-34). 2. Aspek Kerjasama dan Kemitraan 2.1. Bahasa Melayu sebagai Faktor Penyatu Bangsa Sebagaimana yang tersebut di atas, Pramoedya menganggap beberapa faktor dan sarana itu penting untuk menyatukan bangsa yang ada di kepulauan Indonesia. Faktorfaktor seperti ini, yaitu bahasa Melayu, agama Islam, dan organisasi modern pada dasarnya berkaitan dengan kerjasama dan kemitraan. Dengan perkataan lain, tanpa unsur kerjasama dan kemitraan, faktor-faktor penyatu bangsa yang tersebut di atas tidak dapat terwujud. Pramoedya menggarisbawahi pentingnya penggunaan bahasa Melayu sebagai salah satu faktor penyatu bangsa dalam tetralogi ini. Ia memaparkan pandangan ini melalui tokoh utama Minke. Sebenarnya pada awal novel ini, Minke menulis artikel di surat kabar dalam bahasa Belanda, karena pendidikan di sekolah Belanda(HIS) membuat dia lebih menguasai bahasa Belanda daripada bahasa Jawa dan Melayu. Tetapi, ketika golongan bukan pribumi menerbitkan surat kabar dalam bahasa Melayu, beberapa orang yang memupuk semangat nasionalisme kepada Minke, misalnya Jean Marais dan Kommer mendesaknya supaya menulis dalam bahasa Melayu. Mereka berpendapat bahwa dengan berbuat demikian Minke dapat mempersoalkan isu-isu yang menyangkut kepentingan pembaca pribumi sendiri secara lebih mengesankan dan menyeluruh. Mereka menuntut seperti berikut, “Sekali Tuan mulai menulis Melayu, Tuan akan cepat dapat menemukan kunci. Bahwa Tuan mahir berbahasa Belanda memang mengagumkan. Tetapi bahwa Tuan menulis Melayu, bahasa negeri Tuan sendiri, itulah tanda kecintaan Tuan pada negeri dan bangsa sendiri - - - - Siapa yang mengajak bangsa-bangsa pribumi bicara kalau bukan pengarang-pengarangnya sendiri seperti Tuan” (Anak Semua Bangsa: 104).
Tokoh utama Minke dituntut menyuluhi bangsanya sendiri dengan tulisan di surat kabar. Untuk mencapai tujuan itu, ia harus mendalami bahasa Melayu yang sudah
62
menjadi lingua-franca di kepulauan Indonesia. 2 Kaum intelek Indonesia yang sejak tahun 1908 dengan pelbagai cara telah berusaha mendirikan organisasi-organisasi bagi mempengaruhi rakyat agar mereka bangun dan maju, lambat laun mereka menyadari bahwa tidak akan dapat berhubungan rapat dengan seluruh rakyat melalui perantaraan bahasa Belanda. Ini disebabkan karena bahasa Belanda itu hanya dapat dipahami oleh sejumlah yang kecil dari bangsa Indonesia. Berdasarkan keyakinan bahwa hanya penyatuan bangsa Indonesia seluruhnya yang dapat mewujudkan suatu tenaga besar untuk menentang kuasa penjajahan, maka dengan sendirinya mereka berusaha mencari satu bahasa yang dapat dipahami bagian rakyat yang terbesar, yaitu bahasa Melayu(Alisjahbana 1956: 14-15). Mac Kahin juga berpendapat bahwa faktor integrasi penting adalah perkembangan bahasa kesatuan Hindia Kuno, bahasa Melayu Pasar, menjadi suatu bahasa nasional. Bahasa ini memasuki pasar dan membantu aliran Islam yang picik. Sampai suatu batas penting tertentu, ini terjadi karena orang Belanda sering memakai bahasa Melayu dalam kalangan pemerintah. Sementara orang Belanda bersikeras bahwa gengsi orang Belanda dan rasa rendah diri orang Indonesia dapat dipelihara sebaikbaiknya dengan melarang orang Indonesia bicara dalam bahasa Belanda dengan seorang Belanda. Menurut Bousquet, orang Belanda menganggap pemakaian bahasa Belanda oleh pribumi melenyapkan senjang antara yang rendah dan yang tinggi, dan ini harus dihindari, apa pun yang terjadi. Dia menjelaskan juga bahwa dengan menentang orang Indonesia memakai bahasa yang menandai jarak yang memisahkannya dari orang Eropa, orang Belanda telah berusaha dan meskipun sia-sia, masih tetap berusaha menghilangkan kesempatan hubungan Indonesia dengan dunia luar. Karena orang Belanda tidak membiarkan pemakaian bahasanya meluas sebelum nasionalisme lahir, kini kaum nasionalis memakai bahasa Melayu sebagai suatu senjata melawa pengaruh Belanda. Mereka percaya diri mampu menempa suatu rantai untuk mencapai tujuantujuannya, namun kini mereka melihat, bahwa mereka telah menyediakan suatu senjata, yaitu bahasa nasional umum yang dipakai untuk mengungkapkan aspirasi-aspirasi nasional umum mereka(Bousquet 1940: 89). Kalau ditinjau dari segi ini, tanggapan dan tekanan Pramoedya tentang penggunaan bahasa Melayu dalam tetralogi ini sangat masuk akal. Pramoedya 2
John Hoffman berpendapat bahwa bahasa Melayu telah diperkenalkan di daerah Ambon mulai pertengahan abad ke-14 oleh para pedagang dari Melaka. Pada awal abad ke-17 dapat dikatakan bahasa itu digunakan secara meluas di daerah tersebut. Di daerah Batavia juga, mulai tahun 1620, bahasa Melayu sudah merupakan salah satu bahasa agama pembaharuan. Pada awal abad ke-18 pihak VOC lebih memihak untuk menggunakan bahasa Melayu dalam urusan-urusan perdagangan dan administrasi. Tetapi, setelah VOC dibubarkan pada akhir abad ke-18, kalangan pegawai negeri digalakkan supaya menggunakan bahas Jawa dengan ‘remarkable decree’ pada tahun 1811. Namun begitu, selepas pemerintahan Belanda dipulihkan, bahasa Melayu digunakan lagi dengan ‘Resolusi 25 Maret’ dan langkah pemerintah pada tahun 1827, 1937, dan 1939. Walaupun didirikan Institut Surakarta pada tahun1832, yang mengajar bahasa Jawa kepada pegawai Belanda untuk melancarkan tugasnya, namun kebanyakan pegawai itu suka menggunakan bahasa Melayu daripaha bahasa Jawa, karena menguasainya bahasa Jawa dianggap sukar. Menjelang pertengahan abad ke-19, kalangan bangsawan Jawa juga turut menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan dengan orang-orang asing. Selanjutnya, Gubernur Rochussen(1845-51) memberi arahan supaya bahasa Melayu digunakan secara lebih meluas daripada bahasa-bahasa daerah lain waktu berurusan dengan pemerintah daerah. Mulai tahun 1848, bahasa Melayu digunakan dalam memperkenalkan pedidikan duniawi serta agama untuk pribumi(Lihat John Hoffman. 1979. “A Foreign Investment: Indies Malay to 1901” dalam Indonesia No. 27. pp.66-77).
63
menjelaskan mengapa bahasa Melayu harus digunakan untuk menyatukan bangsa adalah selain sudah menjadi lingua-franca di kepualan Indonesia, bahasa ini mempunyai ciri-ciri khas, yaitu ia sangat praktikal digunakan, karena tidak mengandungi tingkat-tingkat pertuturan bahasa. Dalam pandangan ini tersirat keinginan Pramoedya yang hendak melepaskan unsur-unsur warisan feodal yang menghambat perkembangan bangsa. Sebenarnya tokoh utama Minke mengalami perubahan pikiran setelah dia menangani kasus Trunodongso di Tulangan. Trunodongso adalah petani kecil yang terpaksa menyewakan ladangnya dengan uang kontrak yang sangat kecil untuk keperluan tanaman tebu yang dikendalikan oleh penjajah Belanda. Trunodongso diusir dari ladang dan sawahnya, lalu Minke memuatkan berita itu dalam surat kabar, karena Minke menganggapnya tidak adil, dan perlu diberitahukan kepada masyarakat pribumi. Minke juga menolong keluarga Trunodongso, dan sekaligus mengetahui penderitaan hidup pribumi yang sebenarnya. Kasus ini memberi rangsangan besar kepada Minke untuk mengenali bangsanya sendiri lebih mendalam. Dengan demikian, satu titik tolak yang baru sudah mulai dalam dirinya, karena pemikiran Minke mengalami perubahan mulai saat itu. Dibandingkan dengan sebelumnya, Minke memberi perhatian khusus kepada kasus yang menyengsarakan pribumi, dan melibatkan diri dalam pembelaan kaum marhaen melalui tulisan berbahasa Melayu dalam surat kabar. Oleh karna itu, dapat dikatakan bahwa soal menggunakan bahasa Melayu dapat membuka jalan yang luas untuk mencapai cita-cita Minke. Minke digambarkan Pramoedya sebagai pelopor yang amat menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa yang digunakan dalam surat kabar dan pengurusan organisasi modern. Maka, ketika dia bertemu dengan ketua cabang Palembang Syarikat Dagang Islamiah dalam perjalanan yang diadakan untuk melihat perkembangan organisasi itu dari dekat, dia menjelaskan perlunya menggunakan bahasa seperti berikut, “Dik,” panggilnya, “mengapa kita mesti menggunakan bahasa Melayu?” “Dalam rapat-rapat cabang yang tahu bahasa Jawa tentu tak diharuskan berbahasa Melayu. Tetapi kalau tingkatnya sudah Kongres atau tingkat Pusat, atau berhubungan dengan Pusat, tak bisa tidak harus dipergunakan Melayu.” “Mengapa Jawa harus dikalahkan oleh Melayu?” “Diambil praktisnya, Mas. Sekarang yang tidak praktis akan tersingkir. Tingkat-tingkat di dalamnya adalah bahasa pretensi untuk menyatakan kedudukan diri. Melayu lebih sederhana. Organisasi tidak membutuhkan pernyataan kedudukan diri. Semua anggota sama, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah - - - - Waktu bangsa-bangsa asing menguasai Nusantara, bukan Jawa lagi bahasa diplomasi. Melayu. Organisasi kita bukan organisasi Jawa, tapi Hindia.” “Tapi anggota orang Jawa lebih banyak.” “Orang Jawa tak perlu susah payah mempelajari Melayu, sebaliknya bangsabangsa lain membutuhkan tahunan untuk bisa menggunakan Jawa. Kita ambil praktisnya. Apa salahnya orang Jawa mengalah, melepaskan kebesaran dan kekayaannya yang tidak tepat lagi untuk jamannya yang juga tidak tepat? Demi persatuan Hindia?”(Jejak Langkah: 373-374)
Perlu ditegaskan bahwa skala pemikiran Minke terhadap bangsa itu besar sekali. Minke menganggap bahwa bangsa yang dimaksudkannya, yaitu Bangsa Melayu Besar, adalah seluruh bangsa yang berbahasa Melayu di dalam dan luar Hindia Belanda. Ini berarti selain Hindia, termasuklah Malaya seluruhnya kecuali yang berbahasa Cina, serta orang-orang yang berbahasa Melayu di Siam, Singapura dan Filifina. Oleh yang demikian, dia berkeinginan memperluaskan Syarikat Dagang Islamiah itu ke seluruh
64
bangsa yang tersebut. Di sini juga, bahasa Melayu menjadi dasar pandangan ini. Ini jelas bertepatan dengan pandangan: “The new middle-class intelligentsia of nationalism had to invite the masses into history: and the invitation-card had to be written in a language they understood.”(Nairn 1977: 340). 2.2. Gerakan Organisasi Sebagai Sarana Penting Aspek kerjasama dan kemitraan dipaparkan juga oleh Pramoedya, yang memberi tafsiran baru tentang gerakan kebangkitan nasional dalam tetralogi Bumi Manusia. Pramoedya memaparkan pentingnya organisasi pribumi sebagai salah satu sarana unutk penyatuan bangsa dalam tetralogi ini. Dibandingkan dengan sarana-sarana lain, misalnya surat kabar, fungsi suatu organisasi dapat dikatakan relatif konkrit sifatnya dalam usaha menyadarkan bangsa Indonesia. Usaha-usaha menubuhkan satu organisasi sebenarnya satu tahap yang terakhir untuk tujuan kebangkitan nasional, seperti yang tersuara dalam tetralogi ini. .Pramoedya mementingkan sekali sifat organisasi yang merangkumi seluruh kepulauan Indonesia. Dengan denikian, Budi Utomo yang mempunyai sifat keterbatasan hanya kepada pulau Jawa dan Madura saja itu tidak dianggapnya sebagai sebuah organisasi tulen. Sebaliknya, Syarikat Dagang Islamiah dianggap lebih bermakna, karena sifat organisasinya lebih luas dan demokratik. Tokoh Minke menaruh perhatian terhadap pendirian organisasi dalam karya ini ketika pihak pemerintah Hindia Belanda mengesahkan terbentuknya organisasi penduduk Cina di Hindia, yang diberi nama Tiong Hoa Hwee Kon(THHK) pada tahun 1900. Pendirian organisasi Cina ini sedikit sebanyak mengagetkan Minke, karena sinkeh Khouw Ah Soe pernah menjelaskan bahwa menurutnya perantau-perantau Cina membanting tulang di seluruh dunia untuk mengumpulkan kekayaan melulu, dan pulang nanti hanya dikagum orang, memperbaiki kuburan leluhur. Selain itu, organisasi THHK ini dianggapnya lahir pada waktu pribumi masih tertidur dalam kejahilannya. Organisasi modern ini sangat menarik perhatian Minke, karena selain ia diatur dengan aturan demokratik, juga mendapat pengakuan dari kuasa Guberman Hindia Belanda. Lebih dari itu, organisasi modern ini memiliki kedudukan yang sama dengan seorang Eropa di hadapan hukum, karena organisasi ini dianggap sebagai sebuah badan hukum. Inilah yang mendorong Minke mengambil prakarsa untuk mendirikan sebuah organisasi pribumi yang pertama, yaitu Syarikat Priyayi, yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa organisasi pada tahun 1906. Si samping itu, beberapa orang tokoh turut memberi dorongan kepada Minke supaya dia menyadar kewajiban golongan terpelajar pribumi. Di antaranya adalah Khouw Ah Soe yang mengatakan: “Jangan harapkan pendidikan modern akan diberikan di negeri-negeri jajahan seperti negeri Tuan ini. Hanya bangsa jajahan sendiri yang tahu kebutuhan negeri dan bangsanya sendiri. Negeri penjajah hanya akan menghisap madu bumi dan tenaga bangsa jajahannya. Dibolak-dibalik akhirnya kaum terpelajar bangsa jajahan sendiri yang perlu tahu kewajibannya”(Anak Semua Bangsa: 81). Tokoh Ang San Mei juga membujuk Minke dengan kata-kata seperti: “Semua terpelajar pribumi Asia dalam kebebasannya mempunyai kewajiban-kewajiban tak terbatas buat kebangkitan bangsanya masing-masing. Kalau tidak, Eropa akan merajalela”(Jejak Langkah: 66). Malah seorang dokter Jawa keraton pada waktu memberi kuliah umum di STOVIA, berseru agar dimulai mendirikan organisasi sosial, memajukan anak-anak bangsa, mempersiapkan mereka memasuki jaman modern, jaman kemajuan, jamannya sendiri(Jejak Langkah: 119-120).
65
Setelah terdirinya Syarikat Priyayi, Minke berpendapat bahwa organisasi ini tidak akan mendapat anggota dari kalangan rakyat umum, karena kata ‘priyayi’ yang bersifat feodal itu turut digabungkan juga. Oleh yang demikian, pada tahun 1909 terdirilah Syarikat Dagang Islamiah yang beranggotakan semua lapisan masyarakat, berbahasa Melayu seperti dalam Syarikat Priyayi. Ahmat Adam berpendapat bahwa organisasi ini tidak bergerak dengan mulus pada tahap awal. Hanyalah apabila organisasi ini diwujudkan di Surakarta pada tahun 1911, baru Syarikat Dagang Islamiah ini menjadi aktif, dan kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam 3 pada tahun 1912(Ahmat Adam 1989: 32). Perlu ditekankan bahwa Pramoedya mementingkan peranan golongan menengah dalam gerakan nasionalisme. Dia menggambarkan usaha-usaha Minke untuk mengumpul anggota organisasinya, kebanyakannya terdiri dari golongan menengah. Apabila Syarikat Priyayi didirikan, dan mingguan Medan(Priyayi) diterbitkan oleh R.M. Tirto(Minke), maka sasaran pertama ialah mendapatkan keanggotaan dan lingkungan pembaca dari kalangan pegawai pangreh praja rendahan. Namun, ketika Syarikat Priyayi mengalami kemalapan, Minke segera membuat kesimpulan bahwa sesungguhnya kelas menengah yang bebas merdeka dapat dianggap sebagai golongan yang maju dalam masyarakat Hindia, dan dapat menjadi harapan bagi hari depan rakyat. Dalam konteks ini harus dilihat inisiatif Minke untuk mendirikan Syarikat Dagang Islamiah. Keutamaan selalu diberikan kepada Islam, dan ini dapat mengingatkan kita bahwa adanya orientasi yang kuat pada Islam di kalangan menengah pedagang Hindia yang sedang tumbuh(Wertheim 1987: 17). Pramoedya beranggapan juga bahwa berkat usaha pertama Minke, demam organisasi di Hindia menjadi semakin meninggi, dan memberi laluan kepada lahirnya partai politik yang pertama, yaitu ‘Indische Partij’(partai Hindia). Keadaan ini sudah mulai mengkhawatirkan pemerintah kolonial, karena banyak organisasi seperti ini yang muncul. Sementara itu, Pramoedya mendedahkan kelemahan organisasi Budi Utomo yang lahir sebagai persatuan Hindia di dewan besar STOVIA pada tahun 1908. Latar belakang terbentuknya Budi Utomo ini adalah berkat perkembangan pendidikan Barat di Indonesia yang berjalan lambat namun pasti selama paruh kedua abad ke-19. Di bawah politik etis, pemerintah kolonial memasukkan semakin banyak priyayi atasan ke dalam jajaran hierakinya, dan dengan demikian mangubah pembesar-pembesar tradisional ini menjadi alat birokrasi Belanda. Oleh karena meluasnya sistem birokrasi di pusat ini menuntut keterampilan administratif dan pendidikan formal, maka perintang-perintang tradisional yang melekat pada hieraki sosial Jawa itu pun berangsur-angsur melenyap, diganti dengan kriteria pengetahuan dan keterampilan praktis, sedangkan kedua kriteria tersebut dengan pesat bisa ditingkatkan melalui pendidikan Barat. Dengan demikian, dapat dikatakan pemetik keuntungan terbesar politik etis adalah kalangan priyayi rendahan. Budi Utomo pada dasarnya adalah sebuah organisasi pelajar, dengan para siswa STOVIA sebagai intinya. Tujuan organisasi masih samara-samar dirumuskan kata-kata ‘kemajuan bagi Hindia’. Lingkup kegiatan organisasi tidak jelas, masih ragu antara hanya terbatas pada penduduk pribumi Jawa dan Madura pada satu pihak, di lain pihak 3
Pramoedya menjelaskan bahwa “semua menggunakan nama Sarekat, bukan lagi Syarikat, nama yang diwariskan oleh Raden Mas Minke, dan nampaknya akan jadi abadi dalam dunia organisasi di Hindia” (Rumah Kaca: 201)
66
mencakup seluruh pendudk di Hindia tanpa pandang suku, kelamin, dan agama. Namun, setelah debat selama satu tahun lingkup kegiatan organisasi ditetapkan terbatas pada penduduk pribumi Jawa dan Madura. Yang lebih penting lagi diputuskan pula, bahwa organisasi ini tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik, tetapi akan memusatkan pada soal-soal pendidikan dan kebudayaan. Dengan keanggotaannya yang dikuasai oleh golongan priyayi, dan khususnya priyayi rendahan, maka sasaran kegiatan Budi Utomo sangat mengutamakan ditingkatkannya penyebaran pendidikan Barat. Slogan organisasi juga berubah, dari ‘perjuangan untuk hidup’ menjadi ‘perkembangan yang harmonis’, mencerminkan bahwa dominasi dalam Budi Utomo ada di tangan kaum priyayi moderat, angkatan tua dan yang berpandangan keduniawian. Semangat protonasionalisme dari pimpinan pelajar pada masa awal organisasi itu dengan cepat menjadi kenangan masa lalu yang amat jauh(Akira Nagazumi 1989: 252). Sebagaimana yang dijelaskan di atas, Minke merasa kesal karena organisasi Budi Utomo memencilkan ruang lingkupnya bagi masyarakat Jawa saja. Memandang cerita campur tangan pihak pemerintah kolonial pada waktu pemilihan presiden pusat Budi Utomo dalam kongres II di Yogyakarta, maka terbukti bahwa organisasi ini tidak terlepas dari pengaruh pemerintah kolonial. Bagi Minke yang hendak menyatukan seluruh kepulauan Hindia dengan nama Bangsa Melayu Besar, organisasi yang diperlukannya ialah sebuah organsasi pelbagai bangsa dan puak yang beranggotakan serba Hindia sebagai alat penyatuannya. Maka, keberatan terhadap Budi Utomo dapat ditampilkan seperti berikut. Mudah untuk dipahami mengapa B.O. menolak organisasi bangsa-ganda. Sovinisme budaya dan bahasa mungkin membikin mereka merasa jauh lebih tinggi daripada bangsa-bangsa se-Hindia. Bangsa-bangsa terperintah di luar Jawa juga punya sovinismenya sendiri. Sampai-sampai bangsa Melayu Betawi, yang tak menentu sangkan-parannya, juga merasa lebih tinggi dari bangsa Jawa. Lantas bakal jadi apa semua ini? - - - Aku simpulkan, setidak-tidaknya sementara: B.O. memisahkan dari dari bangsa-bangsa teperintah Hindia selebihnya, dia telah bikin sempit hidup sendiri. Hindia bukan Jawa. Hindia berbangsa-ganda, organisasinya wajar kalau bewatak bangsa-ganda (Jejak Langkah: 251-252).
Kalau ditinjau dari segi amanat yang disampaikan pengarang kepada pembaca, kesan tokoh Minke dapat dikatakan mirip dengan tokoh Max Havelaar dalam novel Max Havelaar oleh Multatuli. Minke menganggap Multatuli sebagai guru, maka dia pernah mengatakan seorang diri bahwa sekiranya Multatuli ada di Surabaya, dia akan datang dan berkata padanya: “Guru, hari ini aku mulai melangkah mengikuti tumitmu.”(Anak Semua Bnagsa: 187). Berdasarkan pengalaman sebagai pegawai negeri pada pemerintah kolonial Hindia Belanda, Multatuli sebenarnya mendedahkan ketidakadilan yang terjadi di Hindia Belanda, sehingga karya Max Havelaar telah menggoncang perasaan rakyat di Belanda mengenai tindakan-tindakan pemerintahnya yang membawa kesengsaraan kepada pribumi Hindia. Menurut Sastrowardoyo, Multatuli dalam karyanya Max Havelaar telah membuka mata masyarakat dan pemerintah Belanda terhadap kepincangan serta kecurangan yang berlangsung ketika di bawah kuasa kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19. Pengaruh Max Havelaar demikian besarnya, sehingga mengubah aliran politik ke gagasan liberal di Belanda yang kemudian politik pemerintahannya terhadap Hindia Belanda sebagai jajahannya. Maka, orang mulai memperhatikan petani-petani Hindia Belanda yang tertindas, karena sistem ekonomi 67
yang lebih menguntungkan pihak penjajah saja. Satu kenyataan penting adalah bahwa Sistem Tanam Paksa, yang mengutamakan keuntungan-keuntungan yang dapat dikikis dari Hindia untuk perbendaharaan Belanda, telah dapat dihapuskan oleh desakan pengaruh pemikiran Multatuli(Sastrowardoyo 1983: 43-44). Pramoedya memaparkan bahwa syarat pertama bagi mewujudkan nasionalisme adalah tidak lain dari menantang dan mengusirkan kuasa kolonial. Minke, tokoh utama dalam karya ini, diberi kesadaran oleh Nyai tentang ketidakadilan kuasa penjajahan. Pramoedya memberi tanggapan seperti berikut, “ - - - - Jangan agungkan Eropa sebagai keseluruhan. Di mana pun ada yang mulia dan jahat. Di mana pun ada malaikat dan iblis. Di mana pun ada iblis bermuka malaikat, dan malaikat bermuka iblis. Dan satu yang tetap, Nak, abadi: yang kolonial, dia selalu iblis. Kau hidup dalam alam kolonial. Kau tak dapat menghindari. Tak apa, asal kau mengerti, dia iblis sampai akhir jaman, dan kau mengerti dia memang iblis.”(Anak Semua Bangsa: 75).
Tokoh Minke digambarkan Pramoedya sebagai seorang yang terus terang, tabah, bebas, dan penentang ketidakadilan. Minke pada awalnya memahami dan mengagumi budaya Eropa, karena pendidikan di HBS. Namun begitu, berkat pengaruh tokoh-tokoh seperti Nyai, Magda Peters, dan Kommer, dia bersungguh-sungguh berusaha untuk menyadarkan bangsanya dengan mendirikan organisasi dan tulisan di surat kabar. Dalam pada itu, dia bertubrukan dengan ketidakadilan sistem kuasa kolonial. Tabiat Minke yang mengutamakan keadilan jelas menunjukkan sikap pemberontakannya terhadap kuasa kolonial. Gambaran pemberontakan yang dipaparkan dalam karya ini lebih merupakan satu perjuangan yang berkaitan langsung dengan kesadaran bangsa. Minke turut mengalami konflik yang berpunca dari rasa kurang senang dalam hubungannya dengan Eropa. Bagi Minke, Eropa adalah satu belenggu yang tidak dapat dielakkan. Justru, Minke adalah seorang yang berpendidikan Eropa. Namun kebiadaban Eropa membuat Minke menjadi tersengsara, sehingga dia menolak kehadiran mereka, yang menjadi syarat pertama untuk kebangkitan nasional. 3. Kesimpulan Suatu konsep nasionalisme tidak dapat diterapkan untuk semua bangsa dan negara bagi menguraikan kebangkitan nasional masing-masing. Dalam konteks ini, nasionalisme Indonesia yang berlatarbelakang beraneka ragam budaya tidak dijelaskan dengan mudah. Definisi bangsa yang ditawarkan Anderson, yaitu suatu komunitas yang dibayangkan, khususnya dengan perekmbangan kapitalisme cetak-mencetak, bersesuanan dengan pandangan Pramoedya yang dipaparkan dalam karya tetralogi Bumi Manusia. Dalam pada itu, Pramoedya menganggap penggunaan satu bahasa, yaitu bahasa Melayu, merupakan faktor yang penting untuk menyatukan bangsa di kepulauan Indoneisa. Dia mengimbau agar bangsa-bangsa di kepulauan ini bersatu dengan nama Bangsa Melayu Besar. Sebagai seorang sastrawan nasionalis, Pramoedya memihak juga kepada Sarekat Islam yang bersifat se-Hindia daripada gerakan Budi Utomo. Dalam pada itu, Minke digambarkannya sebagai seorang nasionalis yang bersungguh-sungguh berusaha untuk menguruskan organisasi supaya benar-benar menjadi salah satu sarana penyatu bangsa kepulauan Hindia yang mengesankan.
68
Melalui novel sejarah ini, Pramoedya hendak meninjau kembali kekalahan nenek moyang bangsanya, dan ingin menyadarkan bangsanya juga supaya tidak mengulang lagi sejarah yang pahit itu. Seperti Havelaar, Minke juga dilukiskan sebagai tokoh yang serba putih, berlapang dada serta luas wawasan dunianya, cemerlang gagasannya, terpelajar dan berperikemanusiaan yang tinggi.
Bibliografi Ahmat Adam. 1989. “Pramoedya Ananta Toer dalam Rumah Kaca” dalam Dewan Sastera, Jun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Akira Nagazumi. 1989. Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918. Jakarta: Grafiti. Anderson, Benedict R. O’G. 1986. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. Ariel Heryanto. 1986. “Jejak Langkah Sang Pemula” dalam Pramoedya(ed.) Dokumentasi Pramoedya Ananta Toer dan Karyanya: 1986-1987. bentuk mimeograph. Bousquet, G. H. 1940. A French View of the Netherlands Indies. Terjemahan dari bahasa Perancis oleh Philip E. Lilienthal. N.Y & London. Hayes, Carlton J. H. 1931. The Historical Revolution of Modern Nationalism. New York: Richard R. smith. Jakon Sumardjo. 1983. Pengantar Novel Indonesia. Jakarta: Karya Unipress. Kedourie, Ellie. 1966. Nationalism. London: Hutchinson University Press. Koh Young Hun. 1996. Pemikiran Pramoedya Ananta Toer dalam Novel-Novel Mutakhirnya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kohn, Hans. 1965. Nationalism: Its Meaning and History. Toronto: Van Nostrand. Kohn, Hans. 1967. The Idea of Nationalism: A Study of Its Original and Development. New York: Collier Books. Nairn, Tom. 1977. The Break-Up of Britain. London: New Left Books. Niel, Robert van. 1984. Munculnya Elit Modern Indonesia. Terjemahan Zahara Deliar Noer. Jakarta: Pustaka jaya. Ongkili, James P. 1971. “Perkembangan Nasionalisme” dalam Jebat, bil. 1, 71/72. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Pramoedya ananta Toer. 1980. Bumi Manusia. Jakarta: Hasta Mitra. Pramoedya ananta Toer. 1980. Anak Semua Bnagsa.. Jakarta: Hasta Mitra. Pramoedya ananta Toer. 1985. Jejak Langkah. Jakarta: Hasta Mitra. Pramoedya ananta Toer. 1988. Rumah Kaca. Jakarta: Hasta Mitra.
69
Schwartz, Benjamin. 1964. In Search of Wealth and Power: Yen Fu and the West. Subagio Sastrowardoyo. 1983. Sastra Hindia Belanda dan Kita. Jakarta: Balai Pustaka. Sutan Takdir Alisjahbana. 1956. Sejarah Bahasa Indoneisa. Jakarta: Pustaka Rakyat. Wertheim, W. F. 1986. “Strategi Kolonial dan Sarekat Islam” dalam Kancah, nomor
70
