PARAFKOORDINASI 1
Sekda Batang
2
Asisten 1 Sekda
3
Asisten It Sekda
4
Kepala Disdikpora
5
KabagHukumSetda
6
Pengetik
PROVINSI JAWA
TENGAH
PERATURAN BUPATI NOMOR &y TAHUN
BATANG 2015
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUPATI Menimbang
Mengingat
BATANG,
bahwa dalam rangka peningkatkan m u t u pendidikan d i Kabupaten Batang, diperlukan pendidik d a n tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi tinggi sesuai P e r a t u r a n M e n t e r i Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 6Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah d a n Angka Kreditnya, m a k a Pendidik d a n Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian B e r k e l a n j u t a n bagi Pendidik d a n Tenaga Kependidikan ; 1 2.
Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1 9 6 5 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 5 2 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 8 Tahun 1 9 9 9 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas d a n Korupsi, Kolusi d a n Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
1
# ^.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 0 3 N o m o r 47, T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); U n d a n g - U n d a n g Nomor 14 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g G u r u dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 157, T a m b a h a n Lembarem Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T6ihun 2014 N o m o r 6, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembeiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya D a e r a h Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan P e m e r i n t a h N o m o r 19 T a h u n 2 0 0 5 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N o m o r 19 T a h u n 2005 t e n t a n g Standar N a s i o n a l P e n d i d i k a n ( L e m b a r a n N e g a r a Republik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
4.
5. •
16.
17.
18.
19.
20.
21. 22.
23.
24.
25.
Indonesia T a h u n 2008 Nomor 9 1 , Tambahain Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang G u r u (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Peraturan Pemerintah N o m o r 17 T a h u n 2 0 1 0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 0 Nomor 112, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara D a n Reformasi Birokrasi Nomor 16 T a h u n 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0 3 / V / P B / 2 0 1 0 dan Nomor 14 T a h u n 2010 tentang Petunjuk Peiaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 T a h u n 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 T a h u n 2008 Tentang Standar Kompetensi Konselor; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Progrsim Induksi Bagi Guru Pemula; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Peiaksanaan Jabatan Fungsional G u r u D a n Angka Kreditnya; Peraturam Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah K a b u p a t e n B a t a n g T a h u n 2 0 1 3 N o m o r 3);
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN D A N PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. BAB I KETENTUAN U M U M Pasal 1
1 2 3 4 5
6
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: •• 1 . P e m e r i n t a h P u s a t y a n g s e l a n j u t n y a d i s e b u t P e m e r i n t a h PARAF KOORDINASI adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang Sekda Batang d i b a n t u o l e h W a k i l P r e s i d e n dan m e n t e r i s e b a g a i m a n a d imaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Asisten I Sekda Indonesia T a h u n 1945. Asisten II Sekda 2. P e m e r i n t a h a n D a e r a h adalah penyelenggaraan urusan jpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan J Kepala Disdtkpora Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya KabagHukumSetda dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Pengetik ^ Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945. 3. P e m e r i n t a h Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin peiaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. K e m e n t e r i a n adalah Kementerian Pendidikan d a n Kebudayaan Republik Indonesia. 5. M e n t e r i a d a l a h M e n t e r i P e n d i d i k a n d a n Kebudayaan Republik Indonesia. 6. P e m e r i n t a h Provinsi adalah P e m e r i n t a h Provinsi J a w a Tengah. 7. D a e r a h a d a l a h K a b u p a t e n Batang. 8. B u p a t i a d a l a h B u p a t i B a t a n g . 9. D i n a s adalah D i n a s Pendidikan K a b u p a t e n Batang. 10. Kepala D i n a s a d a l a h Kepala D i n a s P e n d i d i k a n K a b u p a t e n Batang. 11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, kepala sekolah atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 12. T e n a g a k e p e n d i d i k a n a d a l a h anggota m a s y a r a k a t y a n g mengabdikan diri d a n diangkat untuk menunjang I>enyelen^araan pendidikan yaitu pengawas sekolah. 13. Kepala S e k o l a h a d a l a h g u r u y a n g diberi tugas t a m b a h a n u n t u k m e m i m p i n t a m a n k a n a k - k a n a k (TK), s e k o l a h dasar (SD), sekolah dasar l u a r biasa (SDLB), sekolah m e n e n g a h pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK).
/
'J
4
PARAF KOORDINASI 1
Sekda Batang
2
Asisten 1 Sekda
3
Asisten It Sekda
4
Kepa fa Disdikpora
5
KabagHukumSetda
6
Pengetik
/
\
. G u r u adalah pendidik profesional dengan tugas u t a m a mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menUai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan '•anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, menengah. > d a n pendidikan .Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal; j^atuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikari pada jalur pendidikan formal, n o n f o r m a l d a ninformal pada setiap jenjang d a n jenis pendidikan. 1/. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang d i l a k u k a n seseorang d a n menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang m e m e n u h i standar m u t u a t a u n o r m a tertentu serta m e m e r l u k e o i p>endidikan profesi. 18. Kualifikasi a k a d e m i k a d a l a h ijazah j e n j a n g p e n d i d i k a n a k a d e m i k y a n g h a r u s dimiliki oleh f>endidik d a n tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang d a n satuan p e n d i d i k a n formed d it e m p a t penugasan. 19. K o m p e t e n s i adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, d a nperilaku yang h a r u s dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik d a n tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 20. Sertifikat adalah bukti formal sebagai w u j u d pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas k e i k u t sertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian. 2 1 . Organisasi profesi adalah p e r k u m p u l a n y a n g berbadan h u k u m yang didirikan d a n diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan n o n komersial. 22. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untxik pendidikan anak u s i a d i n i j a l u r pendidikan formal, pendidikan dasar, d a n / a t a u pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan d a n mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan. 23. Pembinaan pendidik d a n tenaga kependidikan adalah proses, cara, d a n perbuatan d a l a m m e m b i n a pendidik d a n tenaga kependidikan yang dilakukan melalui alur sistematis d a n terarah u n t u k meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya d a n atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, a t a u diagonal. 24. Pengembangan profesional pendidik d a n tenaga kependidikan adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik a t a u tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman /dari dan pengamatan secara seksama atas cara mengajamya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran i n f o r m a l d a nf o r m a l y a n g d i r e n c a n a k a n s e c a r a s i s t e m a t i s untuk mencapai kemajuan d a n pengembangan dalam profesinya.
5
25. Program indiiksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan d i tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/ b i m b i n g a n d a n konseling bagi g u r u p e m u l a pada sekolah di tempat tugasnya. PARAFKOORDINASI 1
Sekda Batang
2
Asisten 1 Sekda
3
Asisten II Sekda
4
Kepala Disd/kpora
5
KabagHukunn Setda
6
Pengetik
\ — (
pengembangan kompetensi G u r u yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Penilaian kinerja g u r u adalah penilaiam dari tiap butir kegiatan tugas u t a m a guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.
/, * '
/
B A B II RUANG LINGKUP
V
Pasal 2 R u a n g L i n g k u p p>embinaan d a n pengembangan keprofesian yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 3 (1) P e m b i n a a n d a n p e n g e m b a n g a n p r o f e s i o n a l g u r u , k e p a l a sekolah d a n pengawas di selenggareikan dengan : a. P e n g e m b a n g a n K e p r o f e s i a n B e r k e l a n j u t a n y a n g b e r b a s i s kelompok kerja; b. P e n i n g k a t a n sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dapat dilaksanakan secara m a n d i r i dan/ atau karena penugasan; c. P e n g e m b a n g a n sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir berbasis peningkatan kompetensi d a n kinerja. (2) P e m b i n a a n d a n pengembangan sebagaimana yang d i m a k s u d p a d a a y a t (1) b e r s i f a t t e r b u k a , a d i l , a k u n t a b e l , transparan, d a n partisipatif. B A B III KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 4 Kebijakan strategis p e m b i n a a n d a n p e n g e m b a n g a n profesi d a n karier guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh pemerintah daerah meliputi: a. p r o g r a m i n d u k s i bagi g u r u p e m u l a ; b. p e n i l a i a n k i n e r j a g u r u ; d a n c. p e n g e m b a n g a n k e p r o f e s i a n b e r k e l a n j u t a n .
6
PARAF KOORDINASI 1
Sekda Batang
2
Asisten 1 Sekda
3
Asisten II Sekda
4
Kepala Disdikpora
5
KabagHukurr Setda
6
Pengetik
/
Pasal 5 Pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pengembangan profesi d a n karier. HI P e m b i n a a n d a n p e n g e m b a n g a n k a r i e r p e n d i d i k d a n t e n a g a Ikependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pasal 6 (1) P e m e r i n t a h d a e r a h w a j i b m e m b i n a d a n mengembangkan profesionalitas pendidik d a n tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) P e n y e l e n ^ a r a p e n d i d i k a n o l e h m a s y a r a k a t b e r k e w a j i b a n m e m b i n a dan mengembangkan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. (3) P e m e r i n t c i h daerah melaksanakan pembinaan d a n pengembangan profesional pendidik d a n tenaga kependidikan pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah. Pasal 7 (1) P e n d i d i k dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) P e n d i d i k d a n t e n a g a k e p e n d i d i k a n y a n g t e l a h m e n g i k u t i pendidikan d a n pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan d a n pelatihan penjenjangan. (3) P e n d i d i k d a n t e n a g a k e p e n d i d i k a n y a n g t e l a h m e n g i k u t i pendidikan dan pelatihan wajib m e l a k u k a n desiminasi di lingkungan satuan pendidikannya, serta m e n y u s u n laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait. BAB IV PROGRAM INDUKSI BAGI GURU
PEMULA
Pasal 8 (1) G u r u c a l o n p e g a w a i n e g e r i s i p i l u n t u k m e n j a d i g u r u Pegawai Negeri Sipil diwajibkan m e n g i k u t i program induksi, pendidikan dan pelatihan prajabatan. (2) P r o g r a m i n d u k s i b a g i g u r u p e m u l a w a j i b d i l a k s a n a k a n o l e h satuan pendidikan tempat g u r u pemula bertugas dalam j a n g k a w a k t u 1(satu) t a h u n d a n dapat diperpanjang paling l a m a 1(satu) t a h u n .
7
Pasal 9
PARAF KOORDINASI 1
Sekda
2
Asisten 1 Sekda
3
Asisten II Sekda
4
Kepala Disdikpora
5
KabagHukumSetda
6
Pengetik
Peserta program i n d u k s i adalah: 1 p e m u l a berstatus calon pegawai negeri sipil y a n g ^' gaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh
3atang
/
C.
pemula
berstatus Pegawai
pemula
bukan PNS
yang
Negeri Sipil m u t a s i dari ditugaskan pada
sekolah
r
L
Pasal
10
peiaksanaan proses pembelajaran, bagi g u r u kelas d a n guru m a t a pelajaran; b. p e i a k s a n a a n proses b i m b i n g a n d a n konseling, bagi g u r u bimbingan dan konseling; dan fungsi c. p e i a k s a n a a n t u g a s l a i n y a n g r e l e v a n d e n g a n sekolah. (2) G u r u p e m u l a y a n g t e l a h m e n y e l e s a i k a n p r o g r a m i n d u k s i dengan nilai kinerja sekurang-kurangnya kategori balk berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas. BAB V PENILAIAN KINERJA
GURU
Pasal 11 Penilaian kinerja g u r u sebagai bagian dari pembinaan terkait Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Pasal
guru
12
Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja guru, difokuskan pada k e m a m p u a n guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, dan/atau peiaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah. Pasal
13
(1) P e n i l a i a n k i n e r j a g u r u d i l a k u k a n s e k a l i d s i l a m 1 ( s a t u ) tahun. (2) P r o s e s p e n i l a i a n k i n e r j a g u r u s e b a g a i m a n a p a d a a y a t (1) dilakukan sepanjang t a h i m u n t u k m e m a n t a u unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi d a n keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran. (2) R e n t a n g w a k t u a n t a r a p e i a k s a n a a n k e g i a t a n e v a l u a s i d i r i d a n k e g i a t a n p e n i l a i a n k i n e r j a g u r u adaledi 2 (dua) semester. (3) K e g i a t a n p e n i l a i a n k i n e r j a g u r u d i a w a l i d e n g a n k e g i a t a n evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
8
(4) D i a n t a r a k e g i a t a n e v a l u a s i kinerja guru dilakukan berkelanjutan. Pasal
PARAF KOORDINASI 1
Sekda Batang
2
Asisten ] Sekda
3
Asisten II Sekda
4
Kepala Disdikpora
5
KabagHukumSetda
6
Pengetik
*
V
diri dan kegiatan penilaian pengembangan keprofesian
14
(1) K e g i a t a n penilaian kinerja guru d i tingkat satuan pendidikan d i l a k s a n a k a n deilam 4 (empat) tahapan, y a i t u persiapan, pelaiksanaan, penilaian, dan pelaporan. P e n i l a i a n k i n e r j a g u r u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) dilakukan oleh kepala sekolah. Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksaneikan sendiri, kepala sekolah dapat menunjuk guru senior yang m e m e n u h i kriteriasebagai penilai.
r
7
BAB VI KEPROFESIAN
PENGEMBANGAN
Pasal
BERKELANJUTAN
15
Pengembangan keprofesian berkelanjutan dileiksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan u n t u k meningkatkan keprofesian guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. (2) P e n g e m b a n g a n k e p r o f e s i a n b e r k e l a n j u t a n d i d a s a r k a n p a d a dua hal, yaitu hasil Evaluasi Diri dan hasil Penilaian kinerja guru. Pasal
16
(1) P e n g e m b a n g a n keprofesian berkelemjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi i l m i a h , d a n k a r y a inovatif. (2) K e g i a t a n p e n g e m b a n g a n d i r i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e l i p u t i d i k l a t f u n g s i o n a l d a n k e g i a t a n k o l e k t i f guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi g u r u y a n g m e n c a k u p : a. k o m p e t e n s i pedagogis; b. k e p r i b a d i a n ; c. s o s i a l ; d a n d. profesional. (3) B e n t u k d a n j e n i s p u b l i k a s i i l m i a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e r u p a k a n k a r y a t u l i s i l m i a h y a n g t e l a h dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi g u r u terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran d i sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara u m u m . (4) P u b l i k a s i i l m i a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 3 ) terdiri atas: a. P r e s e n t a s i p a d a f o r u m i l m i a h ; b. P u b l i k a s i i l m i a h a t a s h a s i l p e n e l i t i a n a t a u g a g a s a n i l m u di bidang pendidikan f o r m a l ; dan c. P u b l i k a s i b u k u p e l a j a r a n , b u k u pengayaan, dan pedoman guru.
9
PARAF KOORDINASI 1
Sekda Batang
2
Asisten 1 Sekda
3
Asisten II Sekda
4
Kepala Disdikpora
5
Kabag Hukum Setda
6
Pengetik
V
Bentuk dan jenis Kaiya inovatif sebagaimana a k s u d p a d a a y a t (1) m e r u p a k a n k a r y a y a n g b e r s i f a t ^embangan, modifikasi a t a u p e n e m u a n baru sebagai )entuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas )roses pembelajaran d i sekolah d a n p e n g e m b a n g a n dunia
is: • L. H a s i l p e n e m u a n t e k n o l o g i t e p a t g u n a .). Hasil cipta k a r y a seni ; dan d. H a s i l pengembangan penyusunan soal d a n sejenisnya.
standar,
pedoman.
BAB VII SUMBER DAYA PENDIDIKAN Pasal 17 Bagian Kesatu Kelembagaan (1) K e l e m b a g a a n penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan m u s y a w a r a h kerja. (2) K e l e m b a g a a n penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan d i dalam sekolah, jaringan sekolah dan kepakaran lainnya. (3) K e p a k a r a n l a i n n y a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) adalah lembaga pemerintah dan/atau nonpemerintah yang terakreditasi. Pasal 18 Bagian Kedua Ketenagaan Ketenagaan dalam kegiatan pengembemgan keprofeisan berkelanjutan mencakup: a. K e p a l a s e k o l a h ; b. P e n g a w a s sekolah; c. G u r u P e m a n d u ; d. Kepala s e k o l a h P e m a n d u ; e. P e n g a w a s s e k o l a h P e m a n d u ; f. G u r u P e m b i m b i n g ; d a n g. K o o r d i n a t o r p e n g e m b a n g a n k e p r o f e s i a n b e r k e l a n j u t a n .
10
Pasal 19 Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan d a n memfasilitasi sarana d a n prasarana penyelenggaraan p e m b i n a a n d a n p e n g e m b a n g a n keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. PARAF KOORDINASI 1
Sekda Batang
2
Asisten 1 Sekda
3
Asisten II Sekda
4
Kepala Disdikpora
5
KabagHukunn Setda
6
Pengetik
^ -"1
Pasal 2 0 Bagian Keempat Pendanaan
(1) P e m e r i n t a h
r
Daerah menyediakan dana d a n mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk iftengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik J p a n tenaga kependidikan. penyelenggaraan pembinaan d a n ^ (2) P e n d a n a a n p e n g e m b a n g a n keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat menggunakan sumber lain yang sah dan/atau biaya atas k e m a u a n diri sendiri. wajib (3) B a g i g u r u p e n e r i m a t u n j a n g a n p r o f e s i p e n d i d i k secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan u n t u k dirinya minimal 5 % (lima per seratus) dari t u n j a n g a n profesi pendidik y a n g diterima. (4) A l o k a s i d a n a u n t u k k e g i a t a n p e n g e m b a n g a n k e p r o f e s i a n berkelanjutan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) disimpan dalam rekening masing-masing guru penerima tunjangan profesi pendidik. Pasal 2 1 Bagian Kelima Manajemen (1) S a t u a n p e n d i d i k a n m e r e n c a n a k a n k e b u t u h a n p e m b i n a a n dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri g u r u dan penilaian kinerja guru. dan (2) K e p a l a D i n a s m e n e t a p k a n p e i a k s a n a a n p e m b i n a a n pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan. peningkatan (3) S a t u a n p e n d i d i k a n m e n j a m i n , d u k u n g a n kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi d a n / a t a u keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah m a u p u n Daerah. sekolah merencanakan, melaksanakan, (4) K e p a l a mengevaluasi dan melaporkan peiaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan d i sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan. pengawas (5) K e l o m p o k k e r j a g u r u , k e p a l a s e k o l a h , d a n sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan peiaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang telah dilaksanakan.
11
PARAFKOORDINASI 1
Sekda Batang
'
2
Asisten 1 Sekda
3
Asisten II Sekda
4
Kepala Disdikpora
5
KabagHukum Setda
6
Pengetik
/
h
Dinas melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Guru yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan d a nkelompok kerja untuk menjamin t e r l a k s a n a n y a k e g i a t a n secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel. B A B VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang p a d a t a n g g a l 25 Nopember 2 0 1 5 BUPATI
BATANG.
ttd
YOYOK RIYO Diundangkan di Batang ppada a d a tanggal t a n g g a l 25^Nopember ^ - - ^ 2 0 1 5 2015 Sekretaris D a e n m Kabupaten Batang
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN
NASIKHIN
Berita Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2015
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19650803 199210 1 001
12
N o m o r 64
SUDIBYO
