PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI KEC PABELAN KAB SEMARANG)
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM
Oleh: MUHAMMAD ZAKI AZHAR NIM: 08380052 PEMBIMBING: 1. DR. HAMIM ILYAS, M.Ag 2. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag
MUAMALAT FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013
ABSTRAK Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah, antara lain melalui: Pengembangan Kawasan Terpadu(PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT),mengembangkan IDT menjadi Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT). Pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia mengembangkan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang dikenal dengan Kecamatan Development Program (KDP) dan Urban Poverty Program (UPP) yang kemudian disatukan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Secara spesifik tujuan PNPM Mandiri Pedesaan antara lain mendukung peningkatan kapasitas, akuntabilitas, serta restrukturisasi dan pelembagaan skema dari dana bergulir PNPM mandiri dan mencapai pengentasan kemiskinan di masyarakat sasaran PNPM dengan memastikan akses yang berkelanjutan untuk membiayai di masa depan. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dalam prosesnya kegiatan ini berjalan tidak sesuai yang diharapkan yakni banyak mengalami kendala, hambatan dan keterlambatan pembayaran (kredit macet). Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba mencari gambaran tentang Bagaimanakah penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam perempuan di Desa Pabelan Kab. Semarang? Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam untuk perempuan di desa Pabelan Kab. Semarang? Setelah melalui penelitian seksama yang penulis lakukan maka kredit macet tersebut bisa teratasi dengan dua cara yakni as-Sulh}u dan arbitrase. Dalam konsep as-Sulh}u dipakailah istilah modern yang dikenal dengan istilah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring sementara untuk arbitrase atau tahkim diselesaikan lewat jalur hukum dengan berkonsultasi pada Lawyer. Dan dari kajian barometer hukum islam penulis berkesimpulan bahwa penanganan kredit macet PNPM Mandiri desa Pabelan tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi mereka malah mengimplementasikan aturan-aturan islam dalam menangani kredit macet yang terjadi di desa Pabelan. Dan pada akhirnya kegiatan simpan pinjam tersebut masih berjalan dengan baik hingga saat ini.
ii
MOTTO ALWAYS GO ON AND MOVE ON TO THE RIGHT WAY
vii
PERSEMBAHAN
¾ Untukkedua Orang tuasayatercinta Bapak khabib sholeh dan ibu latifah yang telahbahu-membahumendidikdanmembiayai study saya. ¾ Temandansahabatsemua yang terusmendukungdanmenemaniperjalanan study ini. ¾ SeluruhKeluargabesarsaya yang tiadahentinyamemberikan spirit dandoasupayasegeramenyelesaikan study saya.
viii
KATA PENGANTAR
ﺑﺴـ ــﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ . وﺑﻪ ﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻟﺪﻳﻦ.اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌـ ــﺎﻟﻤﻴﻦ
اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ و ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ و.أﺷﻬـ ــﺪان ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ وأﺷﻬــﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳـ ــﻮﻟﻪ .أﺟﻤﻌــﻴﻦ
ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و أﺻﺤﺎ ﺑﻪ
Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan dan hidayah Allah terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini Alhamadulilah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan pertempuran intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do’a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terimakasih yang tak terhingga
jaza>kumulla>h khairankas|i>ran kepada: 1. Prof. Dr. H. Musa Asy’ariselaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
ix
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Drs. MochamadSodik, S.sos.,M.SiselakuPembimbingAkademik (PA) yang telahbanyakmemberikanmasukan-masukankepadapenyusun. 5. Dr. Hamim Ilyas M. Ag. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengahtengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 6. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 7. Pak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi. 8. Ibu Ulfatusy Syukriaty dan seluruh jajaran pengurus UPK. Terima kasih atas kesediaan izin dan kerjasamanya untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
x
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Khabib Sholeh dan Ibu Latifah pahlawan dan penyemangat penyusun. 10. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terimakasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Terakhir penyusun berharap semogaskripsiini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin. Yogyakarta, 24 Rabi’ul Awwal 1434 H 17 Februari 2013 M Penyusun
Muhammad Zaki Azhar 08380052
xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. A. Konsonan tunggal Huruf Arab
ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل
Nama
Huruf Latin
Keterangan
Alîf Bâ’ Tâ’ Sâ’ Jîm Hâ’ Khâ’ Dâl Zâl Râ’ zai sin syin sâd dâd tâ’ zâ’ ‘ain gain fâ’ qâf kâf lâm mîm
tidak dilambangkan b t ṡ j ḥ kh d ż r z s sy ṣ ḍ ṭ ẓ ‘ g f q k l
tidak dilambangkan be te es (dengan titik di atas) je ha (dengan titik di bawah) ka dan ha de zet (dengan titik di atas) er zet es es dan ye es (dengan titik di bawah) de (dengan titik di bawah) te (dengan titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas ge ef qi ka `el
xii
م ن و ھـ ء ي
nûn wâwû hâ’ hamzah yâ’
m n w h ’ Y
`em `en w ha apostrof ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
ّ متعد دة ّ عدة
ditulis
Muta‘addidah
ditulis
‘iddah
ditulis
Hikmah
ditulis
‘illah
C. Ta’ marbutah di akhir kata 1. Bila dimatikan ditulis h
حكمة علة
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.
كرامة األولياء
ditulis
Karāmah al-auliyā’
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.
زكاة الفطر
ditulis xiii
Zakāh al-fiṭri
D. Vokal pendek __◌َ_
فعل
__◌ِ_
ذكر
__ ُ◌_
يذھب
ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis
fathah kasrah dammah
a faʻala i żukira u yażhabu
E. Vokal panjang 1
Fathah + alif
ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis
ā jāhiliyyah ā tansā ī karīm ū furūd
2
fathah + ya’ mati
3
kasrah + ya’ mati
4
dammah + wawu mati
Fathah + ya’ mati
ditulis
ai
بينكم
ditulis
bainakum
fathah + wawu mati
ditulis
au
قول
ditulis
qaul
جاھلية تنسى
كـريم
فروض
F. Vokal rangkap 1 2
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof
أأنتم أعدت لئن شكرتم
ditulis
A’antum
ditulis
U‘iddat
ditulis
La’in syakartum
xiv
H.
Kata sandang alif + lam 1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.
القرآن القياس
ditulis
Al-Qur’ān
ditulis
Al-Qiyās
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
السمآء الشمس I.
ditulis
As-Samā’
ditulis
Asy-Syams
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.
ذوي الفروض أھل السنة
ditulis
Żawī al-furūd
ditulis
Ahl as-Sunnah
xv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL........................................................................................
i
ABSTRAK .......................................................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ...........................................................
iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....................................................
iv
PENGESAHAN ...............................................................................................
vi
MOTTO ...........................................................................................................
vii
PERSEMBAHAN ............................................................................................
viii
KATA PENGANTAR .....................................................................................
ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.............................................
xii
DAFTAR ISI....................................................................................................
xvi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang .........................................................................
1
B. Pokok Masalah .........................................................................
5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ............................................
5
D. Telaah Pustaka .........................................................................
6
E. Kerangka Teoritik ....................................................................
10
F. Metode Penelitian ....................................................................
15
G. Sistematika Pembahasan ..........................................................
17
GAMBARAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG ..........
19
A. Hutang Piutang.........................................................................
19
B. Penyelesaian kredit bermasalah.................................................
32
xvi
BAB III
BAB IV
1. A}s-S{ulhu...............................................................................
36
2. Arbitrase (Tahkim)...............................................................
39
MEKANISME SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI DESA PABELAN .......................................................
45
A. PNPM Mandiri .........................................................................
45
B. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pengelolaannya...........
53
C. Pelaksanaan Kegiatan dan Sistem Pengembalian Pinjaman ...
57
D. Sistem Pengembalian Pinjaman ...............................................
68
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET ..........................................................................
70
A. Rescheduling ............................................................................
70
B. Reconditioning .........................................................................
76
C. Restructuring............................................................................
80
D. Eksekusi/Arbitrase ...................................................................
85
PENUTUP......................................................................................
91
A. Kesimpulan ..............................................................................
91
B. Saran.........................................................................................
92
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
93
BAB V
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran I Terjemahan..................................................................
I
Lampiran II Biografi Ulama...........................................................
II
Lampiran III Undang-Undang Kenotariatan.................................. VIII Lampiran IV Curriculum Vitae......................................................
xvii
XV
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah
darah
Indonesia,
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial1. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah, antara lain melalui: Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT),mengembangkan IDT menjadi Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Padat Karya, dan pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia mengembangkan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang dikenal dengan Kecamatan Development Program (KDP) dan Urban Poverty Program (UPP) yang kemudian disatukan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)2. PNPM
Mandiri
diluncurkan
oleh
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari 1
“teks-pembukaan-uud-1945”. http://saidansam.wordpress.com/2009/08/03/, 3 Agustus 2009, diakses 2 Juli 2012 2
Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2012-2015, hlm.1
1
2
program-program penanggulangan kemiskinan pada era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dan diantara bentuk pengelolaan dana PNPM mandiri Perdesaan adalah melalui pemanfaatan simpan pinjam untuk perempuan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan dan salah satu sasarannya adalah masyarakat miskin di pedesaan. Desa Pabelan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang merupakan salah satu desa yang mendapatkan proyek program tersebut. Desa di wilayah Semarang bagian selatan ini mendapatkan proyek tersebut sejak tahun 2006. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES} Desa Pabelan 2011-2015 pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Desa tersebut 3
Muhammad Zulfan Zubaidi, ST. http://pnpm-kaltim.com, diakes 30 Juni 2012
3
disebutkan bahwa jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15-55 th) 1962 orang. Pekerja 1145 orang dan pengangguran 817 orang. Dari data tersebut dapat dibaca bahwa 41,64 % penduduk Desa Pabelan berpotensi miskin jika tidak ada upaya signifikan untuk menanggulanginya4. Sebab sumber kemiskinan adalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak- hak dasar karena terbatasnya jangkauan layanan dasar (kesehatan dan pendidikan); terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi; serta rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal masyarakat. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2006 pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di Desa Pabelan yang awalnya disebut dengan PPKM terdiri dari 2 kelompok dengan jumlah anggota masing-masing kelompok 10 orang dengan pinjaman untuk masing-masing anggota sebesar Rp.1.000.000,- jangka waktu pinjaman selama satu tahun dengan bunga sebesar 1,5 %. Perkembangan selanjutnya pengajuan 2 kelompok baru berjumlah 20 orang untuk pinjaman
4
Peraturan Desa Pabelan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) tahun 2011-2015 bab II
4
perguliran, begitu seterusnya hingga mencapai 20 kelompok dengan jumlah anggota 200 orang5. Dengan jumlah anggota 200 orang dan uang yang beredar mencapai Rp.925.000.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Pabelan dapat dinilai sukses. Kesuksesan pelaksanaan simpan pinjam tersebut dipengaruhi oleh kinerja pengurus, dukungan pemerintah desa dan kemauan peminjam untuk mengembangkan usahanya dengan suatu harapan jika sudah lunas dapat mengajukan pinjaman yang lebih besar. Akan tetapi dengan berjalannya waktu ada diantara kelompok peminjam yang anggotanya tidak memenuhi kewajiban mengangsur secara rutin bahkan terjadi kemacetan angsuran dari peminjam kepada pihak PNPM Mandiri, sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya perlambatan perguliran kepada pihak atau kelompok lain. Ketidaklancaran angsuran ternyata tidak hanya disebabkan oleh lambatnya angsuran dari sebagian peminjam tetapi juga disebabkan ada beberapa orang yang sengaja tidak mau mengembalikan dengan alasan uang habis dan jualannya merugi, padahal diantara orang yang memiliki sikap tersebut adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mengangsur secara rutin. Hal inilah yang membuat pengurus harus mencari strategi pemecahan agar semua peminjam memiliki tanggungjawab sama dalam mengangsur. Maka dalam skripsi ini kami akan
5
Ibid.
5
membahas cara penyelesaian kredit macet PNPM Mandiri Desa Pabelan dari Tinjauan Hukum Islam.
B. Pokok Masalah Dari paparan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam perempuan di Desa Pabelan Kab. Semarang? 2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam untuk perempuan di desa Pabelan Kab. Semarang?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian a. Memberikan gambaran tentang langkah –langkah penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Pabelan Kab. Semarang b. Memberikan pemahaman tentang konsep Hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Pabelan Kab. Semarang. 2. Kegunaan Penelitian a. Memberikan informasi kepada pelaksana kegiatan simpan pinjam untuk perempuan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet.
6
b. Memberikan pemahaman dan penguatan kepada pelaksana kegiatan simpan pinjam untuk perempuan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang mengatur mekanisme simpan pinjam dan cara penyelesaian masalahnya
D. Telaah Pustaka Telaah tentang penyelesaian kredit macet telah cukup banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam sebagai bentuk alternatif pemecahan masalah. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, tesis ataupun jurnal yang di tulis oleh praktisi maupun akademisi. Diantaranya penelitian tentang hutang piutang yang ditulis dalam bentuk skripsi oleh M. Lutfi Aziz Fak. Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2007 yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah", karya ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tambahan 1.5% perbulan / 18% pertahun pada hutang-piutang yang telah berjalan di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah tersebut serta respon masyarakat terhadap tambahan tersebut.6 Kesimpulannya ada perbedaan pendapat tentang tambahan tersebut tetapi mayoritas pandangan memperbolehkan karena mengandung unsur tolong menolong.
6
M. Lutfi Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah", Skripsi Fak. Syari'ah IAIN Walisongo tahun 2007, Publikasi 31 Oktober 2011, hlm. ii
7
Karya ilmiah lain yang berbentuk skripsi yang di tulis oleh Muhammad Naim Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung". Karya ini membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tambahan yang disebut sebesar 1,5% per bulan dan penerapan sistem Tanggung Renteng pada pelaksanaan hutang-piutang di Unit Pengelola Kegiatan Kec. Kaloran. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah menyikapi praktek hutangpiutang yang terjadi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kaloran, jasa atau bunga pinjaman sebesar 1,5 % per bulan adalah sebagai sesuatu yang sah dan diperbolehkan menurut hukum. Yang mana dalam hal ini penggunaan bunga tersebut oleh UPK digunakan atau dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet untuk digulirkan bagi kelompok lain yang belum mendapat dana pinjaman tersebut, selain digunakan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat atau nasabah.7 Kemudian
buku
karya
Suharjono
yang
berjudul
Manajemen
Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah mengupas tentang kebijakan pengendalian resiko perkreditan yang meliputi, kebijakan dan prosedur
7
Muhammad Naim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung Terhadap Pelaksanaan HutangPiutang Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung", Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008, Publikasi 31 Oktober 2011 hlm. Abstraksi.
8
perkreditan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, serta organisasi perkreditan.8 Dalam buku Fiqih Islam Karya Sulaiman Rasyid9 dan buku Ahmad Basyir yang berjudul Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai10 membahas juga masalah-masalah yang berhubungan dengan utang piutang ini, hanya saja dengan porsi yang terbatas. Kemudian yang sangat berkaitan dengan masalah kredit macet adalah tentang perikatan hukum (akad) yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam membuat perjanjian. Dalam buku Asas-asas Hukum Muamalat yang disusun oleh Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad, adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan akibat hukum pada obyeknya.11 Sedangkan definisi menurut Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Dalam Islam adalah suatu perbuatan antara perjanjian akad atau beberapa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.12 Karya ilmiah lain yang membahas tentang hutang piutang adalah skripsi karya Noor Makhmudiyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam 8
Suharjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), hlm. 73. 9
Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam cet. Ke-25, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 288.
10
Ahamd Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, cet. II (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), hlm. 35. 11
Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 1993),
hlm. 42. 12
Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 42.
9
Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik", skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik. Kesimpulan dari judul tersebut adalah bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada debitur (orang yang berutang) dimana kreditur mensyaratkan kepada debitur harus mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur dengan didasari sikap saling percaya. Para tokoh agama mengatakan bahwa utang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kreditur maupun debitur guna memenuhi suatu kebutuhan atau hajat hidupnya. Dalam pandangan hukum Islam, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan, sebab dalam utangpiutang bersyarat tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.13 Buku yang membahas hutang piutang antara lain buku yang di tulis oleh Abu Annas Sayid Bin Rajab yang diterjemahkan oleh Ahmad Afandi, 13
Noor Makhmudiyah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama terhadap Transaksi Utang Piutang Bersyarat Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik, Skripsi Fakultas Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2010 Publikasi 23 Agustus 2010, hlm. ii
10
buku ini membahas tentang diskursus hukum hutang-piutang. Dalam paparannya, Sayyid bin Rajab membahas menurut pandangan fiqh dan hadits sekaligus, yakni memberikan ketentuan berdasarkan hadits bila dirasa benar dan sesuai, serta mengutip pendapat para fuqaha’ dan menjelaskan dalil (alQur’an dan al-Hadits) yang perlu diberi penjelasan14 Buku lain yang berbicara masalah hutang piutang adalah buku karya Muhammad Sayyid Sa>biq yakni Fiqih Sunnah Jilid 3. Buku ini membahas tentang definisi hutang, disyariatkannya hutang, akad perhutangan, harta yang boleh diperhutangkan dan seterusnya15 Jadi sejauh pengamatan penulis kajian yang khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam dalam penyelesaian kredit macet dalam PNPM merupakan hal baru, maka judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet PNPM Mandiri Desa Pabelan Kabupaten Semarang layak di bahas.
E. Kerangka Teoritik Manusia merupakan mahluk sosial yang dalam interaksinya tidak dapat dilepaskan dari peran manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin kompleks. Sejak manusia ada dimuka bumi mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Hubungan tersebut dinamakan
14
Abu Annas Sayid bin Rajab dalam Ahmad Afandi, Hukum Hutang Piutang, (Yogyakarta: 2007) hlm. ii 15
Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 115-121
11
hubungan muamalat16 sedangkan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat disebut hukum muamalat17. Dalam interaksi sehari-hari manusia terkadang merasa tidak berharga karena tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia harus mencari pinjaman atau hutang guna memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Sayyid Sa>biq utang (qard}) adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi hutang) kepada debitur (pemilik utang) agar debitur mengembalikan kepada kreditur ketika telah mampu.18 Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tetapi
harus
hati-hati
dalam
menerapkannya.
Karena
hutang
bisa
mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sebaliknya bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.19 Orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana firman Allah berikut ini:
ﻣﻦ ذا ﱠاﻟﺬي ﻳﻘﺮض اﷲ ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻴﻀﺎﻋﻔﻪ ﻟﻪ أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻛﺜﲑة واﷲ ﻳﻘﺒﺾ .وﻳﺒﺴﻂ وإﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮن 20
16
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, hlm 11.
17
Ibid, Hlm 12
18
Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah, hlm. 115 Jilid 3.
19
“Adab Islami dalam utang piutang”, http://abufawaz.wordpress.com/2012/03/02/adabIslami-dalam-hutang-piutang/, akses 22 Juli 2012 20
Al Baqarah, (2): 245
12
Sedangkan dalil dari al-Hadits adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Rafi’ sebagai berikut’, Nabi berkata Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi’ untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi’ kembali kepada beliau dan berkata, “Wahai Rasulullah! Yang kudapatkan hanyalah seekor unta ruba’i terbaik?” Beliau bersabda,
ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﻘﺮض ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﺮﺗﲔ إﻻ ﻛﺎن ﻛﺼﺪﻗﺘﻬﺎ ﻣﺮة
.21.
Dari pandangan Hukum Islam utang-piutang memiliki fleksibilitas, yaitu tergantung situasi dan toleransi. Namun pada umumnya memberi utang hukum nya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukum nya bisa menjadi wajib ketika diberikan kepada seseorang yang membutuhkan seperti memberi hutang kepada tetangga karena keluarganya sakit parah dan tidak mampu berobat. Memberi hutang bisa menjadi haram, misalnya memberi hutang untuk hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.22 Ada beberapa etika bagi kreditur salah satunya yaitu memberikan kelonggaran waktu pengembalian hutang apabila debitur dalam keadaan kesulitan keuangan sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi: 23
.وإن ﻛﺎن ذوﻋﺴﺮة ﻓﻨﻈﺮة إﱃ ﻣﻴﺴﺮة وأن ﺗﺼﺪﻗﻮا ﺧﲑ ﻟﻜﻢ إن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن
21
(HR.. Hadits ini di-hasankan Ibnu Majah II/812 no.2430, dari Ibnu Mas’ud oleh AlAlbani di dalam Irwa’ al-Gali
“Pengertian dan hukum utang piutang dalam Islam”, http://dutakita.com/agama/93pengertian-dan-hukum-hutang-utang-piutang-dalam-Islam, akses 22 Juli 2012 23
Al-Baqarah (2): 280.
13
Sedangkan etika bagi kreditur ialah berkewajiban untuk bersegera dalam pengembalian hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Rasulullah SAW bersabda: 24
.ﻣﻄﻞ اﻟﻐﲎ ﻇﻠﻢ واذأﺗﺒﻊ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻰء ﻓﻠﻴﺘﺒﻊ
Dalam konteks hukum perdata menjumpai perjanjian pinjam meminjam dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”25 Keberadaan PNPM Mandiri kalau dicermati sebenarnya juga mengandung nilai-nilai seperti diatas. Apalagi PNPM Mandiri ada karena memang untuk membantu masyarakat terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan utang piutang. Secara spesifik Tujuan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut: 1. Mendukung peningkatan kapasitas, akuntabilitas, serta restrukturisasi dan pelembagaan skema dari dana bergulir PNPM Mandiri. 2. Mengembangkan strategi jalan keluar bagi Pemerintah dalam masa transisi dari skema dana bergulir yang didukung langsung oleh pemerintah Al-Hafid Ibnu Hajar Asqalani, Bulugul Mara>m, Bab Salam Wa Qardi Wa ar-Rah}a>ni, (Hadis dari Abi Hurairah dari Rasulullah), hlm. 332. 24
25
R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 451
14
menjadi sebuah keuangan mikro yang berdiri sendiri secara operasional dan finansial. 3. Memperkuat hubungan antara pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri dan sektor keuangan komersial. 4. Mencapai pengentasan kemiskinan di masyarakat sasaran PNPM dengan memastikan akses yang berkelanjutan untuk membiayai di masa depan.26 PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga desa, dalam hal ini TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan27. Bisa disimpulkan bahwa sebenarnya antara utang piutang dalam Hukum Islam, utang piutang dalam Hukum Perdata dan tujuan PNPM Mandiri 26
“Mengkritisi dana PNPM Mandiri pinjaman dana bergulir” http: // dumadia.wordpress.com/ 2010/12/29/ diakses 22 Juli 2012 27 “Penyaluran dana PNPM Mandiri”, http://id.Wikipedia.org/wiki/PNPM MandiriPedesaan, Akses 22 Juli 2012
15
ada benang merahnya yaitu membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup.
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat dari dekat obyek yang teliti. Dalam konteks penelitian ini, obyek penelitian yang dimaksud adalah pelaksanaan penagihan kredit macet di PNPM Mandiri Desa Pabelan. Di samping itu penulis juga menggunakan penelitian pustaka (library research), dalam arti meskipun sejak semula penelitian ini dilakukan dengan kajian lapangan, namun tetap mengacu pada teori dan konsep yang dikaitkan dengan kondisi di lapangan. 2. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat preskriptif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara aplikatif dalam rangka perbaikan dan pengawasan terhadap cara penagihan kredit macet yang dihadapi pihak terkait berdasarkan hukum Islam, serta bertujuan memberikan sebuah gambaran terhadap praktek penarikan kredit macet PNPM Mandiri kecamatan Pabelan. 3
Pendekatan Penelitian Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menilai apakah
16
penarikan kredit macet PNPM Mandiri Desa Pabelan sudah sesuai dengan norma yang ada atau belum. Adapun norma yang dimaksud adalah ilmu fiqih. 4. Sumber Data Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bersumber dari dua sumber data, yaitu: a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus PNPM Mandiri Kecamatan Pabelan serta dokumen-dokumen yang diperoleh. b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Hal ini disebabkan bahwa penelitian hukum senantiasa didasarkan pada bahan pustaka yang ada serta relevan dengan materi yang sedang dikaji. 5. Metode Pengumpulan Data a. Observasi Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan lapangan tentang operasional PNPM Mandiri Desa Pabelan. kemudian dari data tersebut, dianalisis dan disinergikan dengan Hukum Islam yang dikuatkan wawancara kepada para anggota, karyawan maupun pemanfaat PNPM tersebut. b. Wawancara/Interview Wawancara Penulis lakukan guna mendukung kelancaran penelitian. Wawancara Penulis laksanakan kepada pelaku PNPM
17
Mandiri Desa Pabelan serta pemanfaat pilihan yang kami pilih secara random. c. Dokumentasi Yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada terutama klausul perjanjian yang di buat pengurus dengan para kreditur atau dokumen lain yang memiliki tingkat signifikansi dengan penelitian ini. d. Kepustakaan Yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. 6. Analisis data Dalam menganalisa data, penulis berangkat dari kerangka berpikir deduktif, yaitu norma atau aturan utang -piutang kemudian melihat dan menilai apakah penarikan kredit macet PNPM Mandiri Desa Pabelan apakah sudah sesuai dengan hukum dan kaidah syar’i
G. Sistematika Pembahasan Untuk memberikan gambaran dan mempermudah pemahaman tentang skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut: Bab Satu, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian dan alasan diangkatnya judul. Dalam pembahasan ini dilanjutkan secara berturut-turut dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
18
penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan terdiri dari tiga bab yaitu bab dua, bab tiga, dan bab empat. Bab Dua, membahas tentang gambaran umum hutang piutang, Penyelesaian kredit macet dan arbitrase (tah}kim). Bab Tiga, membahas tentang mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dimulai dari pembahasan tentang PNPM Mandiri, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pengelolaannya dan pelaksanaan kegiatan serta sistem pengembalian pinjaman. Bab Empat, Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet yang terdiri dari rescheduling, restructuring, reconditioning dan arbitrase. Bab Lima berisi tentang kesimpulan dari apa yang dibahas pada bagian sebelumnya, maka pada bab ini dijelaskan atas beberapa persoalan yang menjadi pokok-pokok bahasan yang dilengkapi saran-saran.
91
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Penyelesaian kredit macet kegiatan Simpan Pinjam perempuan desa Pabelan Kabupaten Semarang dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (rescheduling), persyaratan (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penanganan dilakukan melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial. Dan jika memang tidak mampu setelah berikhtiar maka PNPM Membebaskan hutang mereka Akan tetapi jika ada diantara mereka yang sengaja menunda-nunda pembayaran maka langkah hukum pun dilakukan dengan cara penyitaan agunan. Jika mereka tetap tidak membayar maka agunan tersebut dilelang dan sisanya dikembalikan. 2. Menurut analisis penulis penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam perempuan desa Pabelan Kabupaten Semarang secara hukum Islam adalah diperbolehkan karena dalam penyelesaiannya mengedepankan unsur
As}-S}ulh}u
atau
musyawarah,
dan
langkah
rescheduling,
reconditioning serta restructuring juga sudah dilakukan. Baru langkah
91
92
yang paling akhir adalah tahkim atau arbitrase bagi nasabah yang mengingkari komitmen.
B. Saran-Saran 1. Bagi Pengelola PNPM untuk terus mengedepankan sikap amanah dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta menjadikan hukum Islam sebagai spirit dalam penyelesaian kredit macet 2. Bagi para kreditur agar bisa menaati aturan perkreditan PNPM Mandiri dengan beri’tikad akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai waktu yang ditentukan. 3. Bagi para penulis agar tulisan ini bisa di beri masukan yang konstruktif agar lebih baik dan semakin baik di era yang akan datang.
93
DAFTAR PUSTAKA
A. Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Intermasa, 1984.
B. Al- Hadist Al-San’ani>, Imam. Subul Al-Sala>m, Bandung, Dahlan, juz 3 Asqalani, Al-Hafid Ibnu Hajar. Bulughul Maram, Bab Salam Wa Qardi Wa ar-Rahani, (Hadis dari Abi Hurairah dari Rasulullah) At-Tirmiz|i, Sunan at-Tirmiz|i, Beirut: Dar> al-Fikr t.t. Bukhari no. 2400, akan tetapi lafazhnya dikeluarkan oleh Abu Dawud, kitab Al-Aqd}iah, no. 3628 dan Ibnu Majah, bab Al-Habs fi al-di
Mula>zamah
Bukhari, kitab Al-Istiqradh, no. 2405 Dawud, Abu. dalam Kitab Al-Buyu’, Tirmidzi dalam kitab Al-Buyu’ Dawud, Abu. no.3504, At-Tirmidzi no.1234, An-Nasa’I VII/288. Kitab H{asyiyyah al-Baji
al-Khat{i Takhrij Aha>dits Manar As-sabil (no.1389).)
Mugniy al-Muh{ta>j ila Syarh al-Fa>z} al-Minha>j, juz 6
C. Fikih Mu’amalat. “Pengertian dan hukum utang piutang dalam Islam”,http://dutakita.com/agama/93pengertian-dan-hukumhutang-utang-piutang-dalam-Islam, akses 22 Juli 2012 Basyir, Ahmad Azhar. Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
93
94
Djazuli, A., Kiadah-kaidah Fikih, edisi pertama cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010. Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam Cet. Ke-25, (Bandung: Sinar Baru, 1992) Sa>biq, Sayyid, Fiqh Sunnah, juz 12 Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 3, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2009
D. Hutang Piuatang dan Hukum Perjanjian Islam. "Adab
Islam dalam Hutang piutang", abufawaz.wordpress.com/2012/03/02/adab-Islami-dalam-hutangpiutang, diakses 25 September 2012
"Muntaha Al-Iradat",(I/197). Dikutip dari Mauqif Asy-Syari’ah Min AlMasharif Al-Islamiyyah Al-Mu’ashirah,karya DR. Abdullah Abdurrahim Al-Abbadi “ kredit macet”, http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/1971084pengertian-kredit/, akses tanggal 26 Januari 2013 “ persengketaan dalam ekonomi”, http://putralmbk.blogspot.com/ akses 27 Januari 2013 “Adab
Islami dalam utang piutang”, http://abufawaz.wordpress.com/2012/03/02/adab-Islami-dalam-hutangpiutang/, akses 22 Juli 2012
“ash
shulhu”, http://syariah-muher.blogspot.com/2010/05/as-shulhu-danmediasi-dalam.html, akses tanggal 27 Januari 2013
“Fatwa
tentang bunga bank di Indonesia”, http://ikadabandung.wordpress.com/ 2007/12/03/fatwa-tentang-bungabank-di-indonesia/, akses 8 Oktober 2012
“lima
jurus kredit macet”, http://swa.co.id/listed-articles/lima-jurusmenangani-kredit-macet, akses tanggal 1 februari 2013
“mudahkanlah orang yang berhutang padamu”, http://muslim.or.id/akhlaqdan-nasehat/mudahkanlah-orang-yang-berutang-padamu.html, akses tanggal 8 oktober 2012 A.totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Salemba Empat, 2000, Jakarta.
95
Abu Annas Sayid bin Rajab dalam Ahmad Afandi, Hukum Hutang Piutang", Yogyakrta, 2007). Basyir,Ahamd Azhar. Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai, cet. II. Bandung: Al-Ma’arif, 1983. Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Suharjono, Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR tanggal 2 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, yang telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000. Thomas Suyanto,Drs.dkk “Dasar-dasar Perkreditan”, Edisi IV, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Yustisia, Gema Diskusi Panel Pengurusan Piutang Negara, Denpasar 1994
E. PNPM Mandiri “mengkritisi dana PNPM Mandiri pinjaman dana bergulir” http: // dumadia.wordpress.com/ 2010/12/29/ diakses 22 Juli 2012 “Mengkritisi Dana Pnpm Mandiri Pinjaman Dana Bergulir”, http://dumadia. wordpress.com/2010/12/29/mengkritisi-dana-pnpm-mandiri-pinjamandana-bergulir/ “Pencairan DUB PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012”, http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp, diakses tanggal 8 oktober 2012 “Penyaluran dana PNPM Mandiri”, http://id.Wikipedia.org/wiki/PNPM Mandiri‐Pedesaan, Akses 22 Juli 2012 “Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan”, http://mutosagala.wordpress.com/2012/06/18/ program-nasionalpemberdayaan-masyarakat-pnpm-mandiri-perdesaan/ akes tanggal 8 oktober 2012
96
“Sejarah PNPM Mandiri perkotaan”, http://pnpmkorkotpadang.blogspot.com/ 2011/02/sejarah-pnpm-mandiri-perkotaan.html, akses tanggal 8 oktober 2012 “sejarah PNPM Mandiri”, http://www.pnpm-mandiri.org/, akses tgl 8 Oktober 2012 “Sistem Manajemen informasi terpadu”, http://simpadupnpm.bappenas.go.id/ Desinventar, diakses tagl 8 oktober 2012 “teks-pembukaan-uud-1945”. http://saidansam.wordpress.com/2009/08/03/, 3 Agustus 2009, diakses 2 Juli 2012 Departemen Dalam negeri Republik Indonesia, “Penjelasan IV Jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri perdesaan”, Tim koordinsai PNPM Mandiri Jakarta Departemen Dalam Negeri, Juknis PNPM Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Semarang tahun 2012-2015 Muhammad Zulfan Zubaidi, ST. http://pnpm-kaltim.com, diakes 30 Juni 2012 Noor Makhmudiyah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama terhadap Traknsaksi Utang Piutang Bersyarat Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik, Skripsi Fakultas Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2010 Publikasi 23 Agustus 2010 Peraturan Desa Pabelan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DES) tahun 2011-2015 bab II Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QUR’AN No Hlm Ft.
1
11
20
2
12
21
3
12
23
4
13
24
5
21
8
6
22
9
7
22
11
8
24
14
9
25
16
9
10
27
28
19
22
Terjemahan BAB I “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” “Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui Menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah sebuah perbuatan zalim. BAB II Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran “Seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah telah bersedekah kepadanya satu kali” “Barang siapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar “Aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan, maupun keduanya”. “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal”. Maka Nabi bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah I
11
28
23
orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang)”. “Aku mendatangi Nabi di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dam menambahkannya”
II
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH Sayyid Sabiq Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari’ah. Kesibukannya dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan ‘al-Ikhwan al-Muslimun’. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai ‘Fiqih T{aharah.’ Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan’ani, Syarah Bulug}ul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma’, mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta’lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari’at (taklif) dengan meneladani al-Qur’an dalam memberikan alasan hukum. Bukhori Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kuniah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya. Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab ats-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.
Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama Kazaya Shahabah wa Tabi'in, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarakdan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.
I.
Pertanyaan untuk UPK Kecamatan Pabelan 1. Apakah yang dimaksud dengan Simpan pinjam Untuk Perempuan (SPP)? 2. Apakah semua desa di Kecamatan Pabelan mendapat Program SPP? 3. Berapa jumlah dana yang telah digulirkan untuk SPP di Kecamatan Pabelan? 4. Apakah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Pabelan berjalan lancar? 5. Apakah kegiatan SPP benar-benar sesuai tujuannya? 6. Berapakah jumlah personel UPK? 7. Apakah tugas UPK? 8. Apakah jumlah personel UPK sudah cukup dibanding dengan tugasnya? 9. Apakah kegiatan SPP di Kecamatan Pabelan mengalami kemacetan? 10. Bagaimanakah upaya yang ditempuh UPK mengatasi kredit macet? 11. Ada berapa tahapan cara dalam menyelesaikan kredit bermasalah? 12. Apa faktor yang paling menyebabkan kredit tidak berjalan lancar? 13. Apa saja kendala yang anda temui dalam menyelesaikan kredit macet?
II. Pertanyaan untuk TPK Desa Pabelan 1. Apakah yang dimaksud dengan Simpan pinjam perempuan (SPP)? 2. Sejak kapan Desa Pabelan mendapatkan program SPP? 3. Siapakah yang dapat mengajukan pinjaman untuk SPP? 4. Berapa jumlah pemanfaat SPP di Desa Pabelan? 5. Apakah program SPP di Desa Pabelan dimanfaatkan secara benar?
6. Mengapa SPP di Desa Pabelan mengalami kemacetan? 7. Sebutkan jumlah pemanfaat SPP yang macet? 8. Jelaskan sebab-sebab kemacetan tersebut ! 9. Bagaimana upaya yang ditempuh TPK dalam mengatasi kemacetan? 10. Apakah konsekuensi dari kemacetan tersebut?
III. Pertanyaan untuk peminjam. 1. Apa profesi / pekerjaan anda? 2. Mengapa anda memilih SPP PNPM, bukan yang lain untuk peminjaman uang? 3. Sudah berapa kali anda meminjam uang di SPP? 4. Pernahkah anda masuk dalam daftar kredit yang bermasalah? 5. Kenapa anda terlambat mengembalikan pinjaman? 6. Apakah perbedaan SPP PNPM mandiri dengan bank pada umumnya? 7. Adakah unsur kesengajaan atau menunda-nunda dalam pengembalian pinjaman? 8. Berapa penghasilan anda per bulan? 9. Menurut anda bagaimana upaya UPK dalam mengatasi kredit yang bermasalah? 10. Sudahkah UPK melakukan yang terbaik menurut anda? 11. Apakah UPK se-ekstrim debt collector/bank titil jika ada nasabah yang menyepelekan pembayaran? 12. Apa saran anda supaya program ini berjalan lancar dan tidak macet?
CURRICULUM VITAE
Nama
: Muhammad Zaki Azhar
Tempat/Tanggal Lahir
: Semarang, 15 Maret 1990
NIM
: 08380052
Fakultas
: Syari’ah dan Hukum
Jurusan
: Muamalat
Alamat Asal
: Dusun Takan Kidul RT 02/05 Kec. Pabelan Kab. Semarang.
Nomer Telepon
: 085643465323
Email
: [email protected]
Alamat Tinggal
:-
Orang Tua: Ayah
: Khabib Sholeh. S.Pd, M.Pd
Ibu
: Latifah. S.Pdi
Alamat Asal
: Dusun Takan Kidul RT 02/05 Kec. Pabelan Kab. Semarang.
Riwayat Pendidikan: A. Pendidikan Non-Formal: Ponpes Darussalam Ngesongsengon jombang
(2005-2008)
B. Pendidikan Formal:
MI Pabelan
(1997-2003)
MTS NU Salatiga
(2003-2005)
MA Darussalam Jombang
(2005-2008)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2008-2013)
