Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Muhammad Tang Cora Donald A. Rumokoy Abstract: North Bolaang Mongondow Regency formed as a result of the nuances of reform and regional autonomy. North Bolaang Mongondow with its existence as an expansion are after the implementation of regional autonomy, the maters that were examined in this study was: how much influence among the variables of human resources, financial resources/funding, policy development to variable acceleration of infrastructure development in North Bolaang Mongondow. The research method used was research using both primary and secondary data, by dividing the questionnaire and secondary data collection agencies. Inference and descriptive statistics used in this research is simple regression and multiple regressions. Respondents totaled 75 people, drawn by simple random sampling. The results of this study show that there are significant human resource affect toward infrastructure acceleration; the higher the human resource, then, the better the acceleration of the development. there are significant financial resources impact on infrastructure acceleration; the higher the financial resources, then, the faster the infrastructure acceleration is. There are significant effects of the development policy toward the infrastructure acceleration; the higher the development policy, then, the better the infrastructure acceleration. It is advised that human resource should be improved and developed through civil service recruitment with accurate competition and qualification, technical tutor related to infrastructure acceleration, and incentive to existing employees. Besides, there should be researches done in relation to financial resources aspects in North Bolaang Mongondow Region in order to infrastructure development acceleration. There also should be further researches especially about divisions of development policies between the development done by both legislative and executive government. Key Words: Human Resources, financial resources, policy development, acceleration of infrastructure development Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ada sebagai akibat dari nuansa reformasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah dan adanya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Amandemen Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan memungkinkan Muhammad Tang Cora adalah Lulusan Program Studi PSP Pascasarjana Unsrat
1
Donald A. Rumokoy adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unsrat
terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selain itu berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 lahirlah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (BOLMUT). Menghadapi era globalisasi yang bergulir begitu cepat yaitu sebagai proses dinamika masyarakat dunia yang semakin berhubungan satu sama lainnya dalam berbagai aspek kehidupan baik budaya, ekonomi, politik teknologi maupun lingkungan maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka menuju Bolaang Mongondow Utara yang sejahtera maka semua stakeholders harus mempersiapkan diri untuk mendukung visi dan misi Bolaang Mongondow Utara. Untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan mewujudkan visi dan misi, maka diterapkan kepemerintahan yang baik. Di dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan visi, misi juga ditetapkan untuk mewujudkan visi dengan rumusan sebagai berikut: mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Mandiri, religious dan Sejahtera. Selanjutnya dalam pelaksanaan misi tesebut ditetapkan empat strategi utama yaitu: 1. Mewujudkan Pemerintahan yang entrepreneur. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 3. Membangun Infrastruktur yang handal. 4. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat berbasis sektor pertanian termasuk perikanan dan agroindustri yang berkelanjutan. Aspek finansial menjadi perhatian karena dana pemerintah yang ditata dalam APBN dan APBD harus digunakan untuk berbagai program prioritas demi memperlancar kegiatan pembangunan lokal. Percepatan pembangunan infrastruktur akan membutuhkan dana yang relatif besar. Pendanaan program kegiatan percepatan infrastruktur bila hanya bergantung pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat tidak memungkinkan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus melakukan perencanaan keuangan daerah dan berupaya untuk mendapatkan dana APBD Provinsi dan APBN. Kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan infrastruktur akan berkontribusi terhadap implementasi program kegiatan pembangunan di era otonomi daerah. Ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kurang tepat maka dirasakan kesulitan dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Aparatur pemerintah sebagai perencana pelaksana percepatan pembangunan yang melakukan penilaian persepsi tentang pengaruh dari sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana dan kebijakan pembangunan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dibatasi pada infrastruktur ke Pekerjaan Umum (PU) an dengan fokus pada sarana fisik terutama jalan dan jembatan. Fokus lain pada persepsi terhadap APBD sisi Belanja Langsung atau Belanja Program Kegiatan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama pada kebijakan penganggaran dan kebijakan dalam penentuan prioritas program percepatan infrastruktur.
2
BAB II KERANGKA TEORI A. Tinjauan Pustaka Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya,baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ke dua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. B. Otonomi Daerah Syaukani (2003) dalam Rosidin (2010), pada dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisisaikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Menurut Syakrani dan Syahriani (2009), khusus yang menyangkut otonomi daerah di Indonesia yang merupakan implikasi penerapan politik desentralisasi telah melewati beberapa kali eksperimen sejarah kebangsaan, meskipun hingga sekarang bangsa ini belum menemukan format yang ideal. C. Sumber Daya Manusia Menurut Umboh (1995) sumber daya dimaksudkan ialah alat atau kekayaan yang tersedia (available means) atau kemampuan / bahan untuk menyelesaikan persoalan. Menurut Deacon dan Malock, dalam Umboh (1995) sumber daya sebagai alat atau bahan yang tersedia dan diketahui potensinya untuk memenuhi keinginan. Sumber daya tidak selalu bersifat langka, tetapi dapat pula bersifat melimpah. Sumber daya yang melimpah mempermudah dalam pemenuhan keinginan, keadaan sebaliknya dapat juga berlaku. D. Sumber Daya Finansial / Dana Secara garis besar, pengelolaan (manajemen) keuangan daerah dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu Manajemen penerimaan daerah dan Manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. E. Kebijakan Ada beberapa teori tentang kebijakan di antaranya yaitu; menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan ialah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip – prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuam tertentu. F. Pembangunan Infrastruktur Adapun pembangunan sering diartikan sebagai suatu perubahan dan merupakan sesuatu yang mestinya terjadi dalam suatu masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pembangunan sama dengan pertumbuhan. Pembangunan sebagai upaya untuk melakukan perubahan guna mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik, baik secara material maupun spiritual. G. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
3
Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial / Dana, Kebijakan Pembangunan terhadap variabel percepatan pembangunan infrastruktur. Di dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kabupaten / kota lebih mengarah pada dimensi regulasi, fasilitasi dan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan jiwa konsep otonomi daerah itu sendiri yaitu demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada penelitian ini hipotesis yang akan diuji sebagai berikut: Epsilon
Sumber Daya Manusia (X1) Percepatan Infrastruktur di Bolaang Mongondow Utara (Y)
Sumber Daya Finansial/ Dana (X2)
Kebijakan Pembangunan (X3)
Gambar 1 Model Penelitian dan Kerangka Pemikiran METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini dilakukan selama empat bulan dan dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Lokasi dalam penelitian ini ialah: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alasan permasalahan yang ada di 5 (lima) SKPD sama dalam sumber Daya Manusia, Sumber daya Finansial / Dana dan Kebijakan Pembangunan. Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, atas masalah sebagaimana telah diuraikan pada bab – bab terdahulu, maka dipilih metoda penelitian statistik inferensi dengan analisis kuantitatif. Selain itu digunakan analisis deskriptif. Data primer diperoleh baik dari wawancara langsung maupun dengan pengisian kuesioner terhadap responden yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, data statistik, dokumen yang berkaitan dengan Infrastruktur Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 1. Variabel Penelitian Di dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu variabel x atau variabel tidak terikat dan variabel Y atau variabel terikat. Adapun variabel x terdiri dari : x1 Sumber Daya Manusia, x2 Sumber Daya Finansial / Dana, x3 Kebijakan Pembangunan. Untuk variabel Y yaitu Percepatan Pembangunan Infrastruktur
4
(Y). 2. Operasional variabel a. Variabel x1 Sumber daya manusia dalam penelitian ini ialah semua penyelenggara pembangunan daerah secara spesifik sumber daya aparatur, dengan pemahaman terhadap otonomi daerah, termasuk kuantitas, kualitas aparatur di bidang infrastruktur. b. Variabel x2 Sumber daya finansial / dana merupakan aktualisasi dari kapasitas riil, potensi dan sumber pembiayaan bidang infrastruktur terutama infrastruktur ke PU an. c. Variabel x3 Kebijakan pembangunan terkait infrastruktur respon pemerintah, akomodasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa hingga tingkat kabupaten, dan konsistensi program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. d. Variabel Y percepatan pembangunan infrastruktur diarahkan kepada penilaian terhadap fokus pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan dan jembatan, adanya signifikansi hasil di bidang perhubungan umum, dan perhatian pada percepatan pembangunan infrastruktur lingkungan seperti drainase, persampahan dan sanitasi, serta realisasi program dan kegiatan percepatan sarana prasarana umum termasuk pendidikan dan kesehatan. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian berjumlah 316 orang. 2. Sampel Penelitian. Metoda pengumpulan sampel dilakukan berdasarkan simple random sampling. Dilakukan sampling pada SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejumlah 5 (lima) unit dengan total responden yaitu 75 responden. Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini meliputi: 1) Kuesioner yang bersifat tertutup bagi responden. 2) Wawancara secara terstruktur maupun bebas bagi pejabat dan staf terkait dalam rangka menggali pendapat, pandangan serta informasi tambahan yang diperlukan. 3) Pedoman observasi yang dipakai untuk mengamati data dan kondisi faktual di lapangan. 4) Review dokumen mengenai percepatan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan yaitu: 1) Pengisian kuesioner yang disiapkan sebelumnya 2) Wawancara 3) Observasi 4) Pengumpulan data sekunder 5) Kajian dokumentasi Instrumen berbentuk kuesioner tentang Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan menjawab / pengisian kuesioner. Pengisian dimaksud ditujukan kepada pegawai / pengelola maupun stakeholders yang dijadikan sampel / responden.
5
Menurut Haque (1982) dalam Rompis (2000), data dalam penelitian berkedudukan sangat berarti, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Karena itu, kebenaran data sangat menentukan mutu hasil penelitian kebenaran hasil penelitian Tingkat realibilitas dan validitas menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data dalam suatu penelitian, mulai dari penjabaran konsep – konsep sampai pada saat data siap untuk dianalisis. Di dalam menilai reliabilitas dan validitas sejumlah pertanyaan penting harus dijawab yaitu apakah konsep – konsep penelitian dijabarkan dengan tepat, apakah pertanyaan dalam kuesioner sudah jelas bagi pewawancara dan responden dan lain – lain. Validitas berkaitan dengan ketepatan pengungkapan data dari variabel yang diteliti. Adapun tingkat tinggi rendahnya validitas instrument memberikan petunjuk bahwa sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang diteliti. Reliabilitas dimaksudkan sebagai ketepatan. Di dalam hal ini dipersoalkan apakah skor responden yang kita peroleh dengan sesuatu instrument benar-benar merupakan skor yang sebenarnya, responden tersebut di dalam hal karakterisitik yang kita ukur. Reliabilitas lebih mudah dimengerti dengan memperhatikan tiga aspek dari suatu alat ukur: kemantapan, ketepatan dan homogenitas. Surakhmad (1983) menjelaskan tentang teknik Belah dua (split half). Teknik ini yang dipakai dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas dengan jalan melakukan pembagian dua kelompok / bagian yang sama dan skor dari kelompok pertama dikorelasikan dengan kelompok kedua atau berikutnya. Prosedur yang lazim dengan membagi dua kelompok ialah mengumpulkan items yang bernomor genap menjadi satu dan item yang bernomor gasal menjadi kelompok yang lain. Apabila satu test dipecah dua dalam mana setiap bagian ialah sebanding dan setiap bagian itu sama panjang dengan test yang semula, maka reliabilitas test yang semula (sebelum dipecah) dapat diperkirakan dengan mempergunakan rumus peramal Spearman – Brown yakni dengan mengganti koefisien korelasi (antara test bagian satu dengan test bagian lainnya dengan nilai r dalam rumus tersebut. Pengolahan Data dilakukan dengan instrumen yang tersedia. Data diolah dengan bantuan program komputer menggunakan analisis regresi sederhana, regresi berganda, korelasi berganda. Pemeriksaan ini ditempuh melalui pengujian hipotesis. Regresi linear multipel yang dibahas di sini, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keberartian regresi dengan menerima kenyataan bahwa bentuknya sudah linear. Hasil pengolahan statistik dilakukan interpretasi dengan dibantu data sekunder bersama – sama dengan hasil wawancara dan kajian kondisi faktual di lapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam langkah berikutnya. Selain menggunakan statistik, data juga dikaji dengan menggunakan tabulasi silang masing – masing antara variabel: sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana, dan kebijakan pembangunan terhadap variabel percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
6
1. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hasil analisis statistik didapatkan nilai r = 0,4770 atau koefisien determinan R2 = 0,2169 untuk pengaruh sumber daya manusia terhadap percepatan infrastruktur. Hal ini berarti percepatan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh sumber daya manusia sebesar 21,69 persen. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial melalui analisa regresi menunjukkan Y = 10,45 + 0,44 X1. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat sumber daya manusia sangat rendah maka percepatan pembangunan hanya 10,45 dan setiap ditingkatkan sumber daya manusianya maka peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur mencapai 0,44. Berkaitan dengan pengaruh sumber daya manusia, maka sumber daya manusia harus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga akan makin mempercepat peningkatan infrastruktur pembangunan. Terdapat pengaruh signifikan sumber daya manusia terhadap percepatan infrastruktur bila makin tinggi sumber daya manusia maka percepatan pembangunan lebih baik. Sumber daya manusia aparatur sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur. 2. Pengaruh Sumber Daya Finansial / Dana terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hasil analisis statistik didapatkan nilai r = 0,15 atau koefisien determinan R2 = 0,14 untuk pengaruh sumber daya finansial / dana terhadap percepatan infrastruktur. Hal ini berarti percepatan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh sumber daya finansial / dana sebesar 14 persen. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial melalui analisa regresi menunjukkan Y = 9,76 + 0,41 X2. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat sumber daya finansial / dana tidak terlalu mendukung atau sangat rendah maka percepatan pembangunan infrastruktur hanya 9,76 (berada dalam kategori rendah) dan setiap ditingkatkan sumber daya finansial / dana maka peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur mencapai 0,41. Berkaitan dengan pengaruh sumber daya finansial / dana, maka sumber daya finansial / dana harus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga akan makin mempercepat peningkatan infrastruktur pembangunan. Terdapat pengaruh signifikan sumber finansial / dana terhadap percepatan infrastruktur bila makin tinggi sumber finansial / dana maka percepatan pembangunan lebih baik. Sumber finansial / dana aparatur sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3. Pengaruh Kebijakan Pembangunan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hasil analisis statistik didapatkan nilai r = 0,53 atau koefisien determinan R 2 = 0,5245 untuk pengaruh kebijakan pembangunan terhadap percepatan infrastruktur.
7
Hal ini berarti percepatan pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan sebesar 52,45 persen. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Secara parsial melalui analisa regresi menunjukkan Y = 2,90 + 0,82 X3. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat kebijakan pembangunan tidak terlalu mendukung atau bernilai 0 maka percepatan pembangunan hanya 2,90 (berada dalam kategori rendah) dan setiap ditingkatkan penilaian kebijakan pembangunan maka peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur mencapai 0,82. Berkaitan dengan pengaruh kebijakan pembangunan, maka kebijakan pembangunan harus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga akan makin mempercepat peningkatan infrastruktur pembangunan. Terdapat pengaruh signifikan kebijakan pembangunan terhadap percepatan infrastruktur bila makin tinggi kebijakan pembangunan maka percepatan pembangunan lebih baik. Kebijakan pembangunan sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 4. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial / Dana, Kebijakan Pembangunan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Berdasarkan hasil analisis korelasi berganda didapatkan nilai korelasi r = 0,7963 atau koefisien determinan (R2) = 0,6186 artinya ke tiga variabel bebas yakni sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana, dan kebijakan pembangunan memiliki pengaruh terhadap variabel percepatan pembangunan infrastruktur dan bersifat positif. Hal ini berarti secara bersama – sama ketiga variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel percepatan pembangunan infrastruktur dan variasi dari percepatan pembangunan infrastruktur merupakan hasil dari kontribusi dari sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana dan kebijakan pembangunan sebesar 61,86 persen. Sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk sebagai variabel dalam penelitian ini. Apabila sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana, dan kebijakan pembangunan tinggi maka sangat diharapkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur akan tinggi pula. Hal sebaliknya juga akan berlaku apabila Sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana, dan kebijakan pembangunan rendah maka percepatan pembangunan infrastruktur diduga akan melambat. Nilai korelasi berganda untuk pengaruh secara bersama sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana, dan kebijakan pembangunan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara r = 0,7963. Artinya terdapat pengaruh yang sangat kuat dan bersifat positif antara ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap percepatan infrastruktur. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia akan memberi percepatan pada pembangunan terutama infrastruktur. Sumber daya
8
manusia aparatur sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur. 2. Sumber finansial / dana berpengaruh signifikan terhadap percepatan infrastruktur sehingga makin meningkat sumber finansial / dana maka percepatan pembangunan lebih baik. Sumber finansial / dana aparatur sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3. Kebijakan pembangunan berpengaruh signifikan terhadap percepatan infrastruktur. Artinya kebijakan pembangunan lebih diperhatikan maka percepatan pembangunan infrastruktur mengalami percepatan. Kebijakan pembangunan sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 4. Ada pengaruh signifikan dari ke tiga variabel bebas yakni sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana, dan kebijakan pembangunan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan bersifat positif. Hal ini berarti secara bersama – sama ketiga variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel percepatan pembangunan infrastruktur dan variasi dari percepatan pembangunan infrastruktur merupakan hasil dari kontribusi dari sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana dan kebijakan pembangunan. Sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana, kebijakan pembangunan secara bersama – sama memberi pengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. B. Saran Berdasarkan hasil penelitian, perlu diajukan beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat sebagai pelaksana otonomi daerah dan bagi ilmuwan yang bermaksud untuk meneliti lanjut topik ini: 1. Di dalam penelitian ini sumber daya manusia dilakukan penelitian hanya terbatas pada aparatur pelaksana yang memberikan penilaian terhadap internal pemerintah. Di masa mendatang perlu dilakukan penelitian kepada masyarakat sebagai responden dalam rangka penilaian persepsinya terhadap pengaruh sumber daya manusia terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas maka perlu dilakukan beberapa upaya seperti peningkatan kapasitas aparatur melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi dan kualifikasi yang tepat, pelaksanaan bimbingan teknis terkait percepatan infrastruktur, pelatihan intensif bagi pegawai yang sudah ada. 2. Dalam penelitian ini masih belum dilakukan penelitian terhadap jenis atau sumber – sumber keuangan daerah, oleh karena itu masih perlu dilakukan penelitian menyangkut aspek sumber – sumber keuangan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam rangka peningkatan sumber dana / finansial perlu dikaji sumber – sumber penerimaan kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Lebih lanjut perlu dilakukan analisis sumber – sumber dana untuk program / kegiatan percepatan infrastruktur baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN.
9
3. Perlu dilakukan penelitian lanjut terutama dengan pemisahan antara kebijakan
pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah eksekutif maupun pemerintah legislatif. Bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu memperhatikan implementasi kebijakan pembangunan mulai pada tahapan perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengendalian percepatan pembangunan infrastruktur. DAFTAR PUSTAKA Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis. Gaya Media. Yogyakarta. Kaho, J.R., 2010. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Rosidin, U. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. CV Pustaka Setia. Bandung. Syakrani dan Syahriani, 2009. Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
10
