MOTIVASI INDONESIA MENGAKUISISI LADANG MINYAK DI ALJAZAIR PADA TAHUN Oleh : Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, M

MOTIVASI INDONESIA MENGAKUISISI LADANG MINYAK DI ALJAZAIR PADA TAHUN 2013 Oleh : [email protected] Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP, M.A Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax. 0761-63277 Abstract This study describes the acquisition of Indonesia to the oil fields in Algiers in 2013. The main factor is the motivation to acquire oilfields Indonesia is Indonesia's economic and political interests. The data was obtained from books, and from the internet. This research analyzed by using the theory of decision making. This study explains that Indonesian policy acquired oil fields in Algeria to meet the needs of the oil in Indonesia. the existence of good relations between Indinesia and Algiers, and the challenges of oil exploration in Indonesia. Keyword: acquisition, motivation, national interest.

Pendahuluan Penelitian ini merupakan suatu kajian hubungan internasional yang akan menganalisis dan memaparkan tentang akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap ladang minyak di Aljazair. Adapun alasan penulis dalam pemilihan judul ini yaitu bahwa ketertarikan penulis terhadap Indonesia yang memilih ladang minyak yang ada di Aljazair sebagai ekspansi minyak bumi di iuar negeri. Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari bergabungnya Indonesia sebagai anggota OPEC, yaitu organisasi Negara-negara pengekspor minyak pada tahun 1961. Pada tahun 2008, Indonesia resmi mundur dari keanggotaan OPEC. Hal ini dikarenakan produksi minyak Indonesia yang terus menurun setiap tahunnya sedangkan konsumsi minyak terus meningkat, sehingga Indonesia harus mengimpor minyak dari Page1

beberapa Negara penghasil minyak lainnya. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan besar yang setiap hari mengelola blok-blok minyak yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti chevron, petrochina, conocophilip, medco, dan Badan Usaha Milik Negara Pertamina. Di Indonesia, energi migas masih menjadi andalan utama perekonomian Indonesia, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri. Pembangunan prasarana dan industri yang sedang giat-giatnya dilakukan di Indonesia, membuat pertumbuhan konsumsi energi rata-rata mencapai 7% dalam 10 tahun terakhir. Peningkatan yang sangat tinggi, melebihi rata-rata kebutuhan energi global, mengharuskan Indonesia untuk segera menemukan cadangan migas baru, baik di Indonesia maupun ekspansi ke luar negeri. Cadangan terbukti minyak bumi dalam kondisi depleting, sebaliknya gas bumi cenderung meningkat. Perkembangan produksi minyak Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sehingga perlu upaya luar biasa untuk menemukan cadangan-cadangan baru dan peningkatan produksi. Pada tanggal 28 november 2013, PT Pertamina telah menyelesaikan transaksi dengan ConocoPhillips untuk mengakuisisi unit bisnisnya di Aljazair, ConocoPhillips Algeria Limited (Copal) dengan total nilai US$1,75 miliar atau sekitar Rp19,25 triliun. Akuisisi tersebut menjadikan Pertamina menguasai 65 persen hak partisipasi (participating interest) di Blok 405a, yang memiliki tiga lapangan minyak utama, yaitu Menzel Lejmat North (MLN), Ourhoud, dan Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

EMK. Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, mengatakan, Pertamina akan memiliki 65 persen hak partisipasi dan bertindak selaku operator di lapangan MLN dan masing-masing 3,7 persen serta 16,9 persen di lapangan Ourhoud dan EMK.1 Pertamina, yang masih menjadi perusahaan dengan produksi migas terbesar di dalam negeri, telah memburu aset asing selama beberapa tahun terakhir. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri, namun produksi minyak nasional menghadapi sejumlah kendala, antara lain meningkatnya unplanned shutdown dan extended maintenance serta masalah pada offtaker (pembeli) minyak. Di sisi lain, beberapa proyek peningkatan produksi tidak terlaksana sesuai rencana, baik dari sisi tata waktu penyelesaian proyek maupun dari sisi tambahan produksi yang dihasilkan. Rencana kerja pemboran dan workover pun tidak sepenuhnya terlaksana, sehingga terdapat potensi penambahan produksi yang tidak dapat direalisasikan. Tim Pengawas Peningkatan Produksi Migas (TP3M) mencatat bahwa kondisi peralatan produksi yang sudah lama dioperasikan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memang meningkatkan risiko terjadinya unplanned shutdown ataupun extended maintenance. Karena itu inspeksi dan pemeliharaan rutin oleh KKKS perlu lebih ditingkatkan. Namun unplanned 1

Diakses dari: http://www.pertamina.com pada 14 April 2014

Page2

shutdown dan extended maintenance juga diakibatkan oleh kondisi eksternal seperti cuaca ekstrim, petir dan gelombang tinggi. Demikian pula penyebab tidak tercapainya sasaran peningkatan produksi dari proyek-proyek KKKS terdiri dari berbagai faktor, antara lain kondisi subsurface yang ternyata berbeda dengan simulasi dan keterlambatan penyelesaian proyek oleh KKKS. Namun beberapa proyek dan rencana kerja pemboran tidak dapat terlaksana karena hambatan dalam perizinan dan pengaturan tumpang tindih lahan, khususnya dengan kegiatan 2 kehutanan dan perkebunan. Pembahasan Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai kontribusi dan pengaruh yang besar dalam suatu negara. Di Indonesia, minyak bumi masih menjadi salah satu yang berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan negara. Disamping itu, minyak bumi merupakan sumber pasokan energi yang utama bagi seluruh masyarakat. Perkembangan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan akan minyak bumi terus meningkat. Hal ini tidak diiringi dengan produksi yang terus menurun. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya meningkatkan produksi minyak bumi dengan berbagai cara, seperti impor dari negara penghasil minyak lainnya, serta melakukan ekspansi ke beberapa negara.

2

Diakses:http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56artikel/3950-produksi-minyak-nasional-realisasi-danrekomendasi.html. pada tanggal 14 April 2014

Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Salah satu ekspansi ke luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah indonesia adalah akuisisi ladang minyak di Aljazair. Ada beberapa faktor utama mengapa pemerintah melakukan akuisisi ladang minyak di Aljazair. Diantaranya kebutuhan minyak dalam negeri yang terus meningkat tidak diiringi dengan produksi yang terus menurun, adanya beberapa kendala yang dihadapi dalam pengusahaan minyak dalam negeri, dan adanya hubungan baik antara indonesia dan Aljazair. Kebutuhan Minyak dalam Negeri Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam penting yang dimiliki Indonesia. Disamping peran minyak dan gas bumi sebagai sumber pasokan energi dan bahan bakar bagi masyarakat serta bahan baku (feedstock) bagi industri, pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi merupakan sumber penerimaan bagi Negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pajak. Prosentase penerimaan dari minyak dan gas bumi saat ini sekitar 20% terhadap keseluruhan penerimaan Negara dalam APBN, sehingga target produksi/lifting minyak nasional dan harga minyak merupakan bagian dari asumsi utama dalam penyusunan APBN, bersama dengan kurs tukar rupiah terhadap Dollar Amerika. Perlu diperhatikan bahwa produksi minyak merupakan volume yang dikeluarkan dari perut bumi dan kemudian disimpan dalam tanki penampungan (stock). Sedangkan lifting minyak adalah volume yang diambil dari tanki penampungan (stock), diangkut dengan tanker atau melalui Page3

pipa, dan dijual.kepada pembeli. Angka produksi dan lifting untuk suatu periode tertentu sebenarnya tidak tepat sama. Namun perbedaannya tidak signifikan dan pada prinsipnya keduanya merupakan rangkaian proses eksploitasi cadangan minyak bumi. Di Indonesia, minyak bumi masih merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya perekonomian serta laju peredaran kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, tentu akan mengakibatkan semakin tingginya permintaan terhadap minyak bumi tersebut. Semakin meningkatnya permintaan tersebut tidak diiringi oleh jumlah produksi minyak nasional yang terus menurun. Dari data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada tahun 2012 produksi minyak nasional berkisar pada angka 700-900 ribu barel per hari. Adapun kebutuhan minyak nasional mencapai angka 1,4 juta barel per hari. Adanya Kendala dalam Pengusahaan Minyak di Dalam Negeri Permasalahan korupsi dan isu Mafia Migas merupakan salah satu kendala utama dalm pengusahaan Migas di dalam negeri. Inti dari mafia itu adalah kejahatan terorganisir yang umumnya bersifat rahasia. Di Indonesia, secara formal belum ada satupun pelaku kejahatan terorganisir di sektor Migas yang ditangkap apalagi diproses peradilan hingga dijatuhi hukuman. Hanya, “baunya” saja yang terus menjadi pembicaraan banyak orang di Republik Indonesia atau mungkin mafia Migas itu nyata ada di Sektor Hilir seperti yang diungkapkan Praktisi Hukum Todung Mulya Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Lubis bahwa Persoalan mafia migas aktual yang dihadapi saat ini adalah persoalan oil trading yang dimonopoli oleh mafia yang dekat dengan lingkar kekuasaan. Monopoli mafia inilah yang menggerus APBN dan memberatkan subsidi. Meskipun mafia Migas tersebut belum berhasil dibuktikan secara yuridis formal, sama dengan sektor industri dan layanan pemerintahan lainnya, tentu Migas juga tak luput kena dari praktik korupsi. Dari sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam suatu studinya menyampaikan bahwa pada 2011 saja, ada Rp 152,96 T yang diselamatkan dari potensi keuangan negara di sektor Migas. terdiri atas penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp 152,43 T dan penyelamatan potensi keuangan negara akibat pengalihan hak barang milik negara (BMN) sebesar Rp 532,20 M. Ada 4 rekomendasi yang diberikan KPK kepada industri Migas, yakni 1. Perbaikan Sistem dan Manajemen Aset, 2. Perbaikan dan Pengawasan yang lebih ketat terhadap penghitungan Cost Recovery, 3. Pencatatan Lifting dengan sistem informasi yang terintegrasi dan online, dan 4. Pengawasan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak Migas. 3Tidak hanya KPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada 2013 juga telah melakukan pemeriksaan kepada SKK Migas dengan hasil temuan antara lain sistem informasi evaluasi dan monitoring Authorization for Expenditure (AFE) belum tersedia, klausul pencadangan dana

3

Rinto Pudyantoro. A to Z Bisnis Hulu MIGAS. Jakarta: Petromindo 2012. Hal: 20

Page4

Abandomenment and Site Restoration (ASR) belum tercantum dalam setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), formula rig service, pengawasan eksplorasi lemah, serta status kekayaan negara pada SKK Migas belum ditetapkan. Oleh sebab itu, untuk kemajuan industri hulu Migas di masa mendatang, BPK RI menghimbau kepada seluruh jajaran SKK Migas untuk memperbaharui komitmen dengan menghindari kekuasaan mutlak pada satu orang, membuat sistem untuk meminimalkan risiko, membuat desain dan menerapkan fraud control system serta, membudayakan kerja bersih, transparan dan akuntabel. Pendanaan asing dan nasional juga menjadi kendala dalam pengusahaan minyak di dalam negeri. Berbicara mengenai isu ini tentu tidak lepas dari 4 kata kunci, yakni: 1. Sejarah, 2. Teknologi, 3. Modal, dan 4. Risiko.4 Sejarah Republik Indonesia menunjukan bahwa sebelum Proklamasi Kemerdekaan, sudah ada beberapa perusahaan Migas asing yang beroperasi di Indonesia, diantaranya adalah Stanvac yang memegang Konsesi mulai 1925 sampai 1951, Caltex mulai 1936 sampai 1953 dan Shell sampai 1955 berdasarkan Indische Mijnwet/IM 1899. Pada Agustus 1951, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat memberikan perhatian serius terhadap sektor Migas. Adalah Mohammad Hasan, selaku Ketua Komisi Komisi Perdagangan dan Industri di DPR yang 4

Madjedi Hasan. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.hal: 40

Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

mengajukan mosi membentuk satu Panitia Negara Urusan Pertambangan yang kemudian disetujui dengan suara bulat pada Sidang 2 Agustus 1951. Tak lama setelah mosi Mohammad Hasan disebarluaskan ke publik, diadakan pembicaraan antara, Mohammad Hasan dengan manajemen perusahaan asing di Indonesia. Dalam pembicaraan tersebut, pihak perusahaan asing menawarkan pembagian keuntungan 50% : 50% yang kemudian dijawab Mohammad Hasan dengan pertanyaan tentang siapa yang akan menanggung biaya operasi. Kemudian, Mohammad Hasan kembali ke perusahaan asing tersebut dengan usulan agar pembagian 50% : 50% diambil dari hasil produksi, tanpa ikut serta dalam pembiayaan operasi. Hasil pembicaraan inilah menjadi platform pembicaraan dalam renegosiasi Konsesi Stanvac, Caltex dan Shell dimana setelah 2 tahun akhirnya pada Maret 1954 terjadi kesepakatan Pemerintah dengan Stanvac dan selanjutnya pola yang sama dengan Caltex dan Shell. Ketiga kontrak ini yang selanjutnya secara resmi menandai era keterlibatan asing dalam pengolahan Migas nasional pasca kemerdekaan hingga sekarang dengan sistem hukum kontrak yang berbeda karena bergantung dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan seperti UU No. 44 Prp Tahun 1960 yang disebut sebagai era Kontrak Karya. Namun, sistem KK ini ditentang Ibnu Sutowo karena dianggap sama saja dengan sistem Konsesi. Pasca Peristiwa G30S/PKI 1965, Ibnu Sutowo mendorong lahirnya sistem bagi hasil dimana dua pihak yang terlibat (pemerintah dan perusahaan asing) berbagi hasil produksi migas yang Page5

dihasilkan, bukan berbagi hasil penjualan migas sebagaimana yang dilakukan sistem KK dan Pemerintah selaku tuan rumah juga mempunyai kewenangan manajemen. Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) pertama dalam sejarah industri migas di dunia pada akhirnya berhasil disepakati dan ditandatangani antara Perusahaan Minyak Nasional (Permina) selaku wakil pemerintah dengan perusahaan minyak bernama Independence Indonesian American Oil Company (IIAPCO) yang kemudian pada akhirnya model PSC ini menjadi cikal bakal PSC generasi pertama meskipun dasar hukumnya diperdebatkan. Baru kemudian pada 1971, PSC memiliki dasar hukum yang kuat dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina khususnya Pasal 12 sebagai dasar hukum PSC hingga diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2001, konsep PSC masih tetap diberlakukan dengan beberapa modifikasi yang menguntungkan negara. Jadi, jelas bahwa dari sudut sejarah, keberadaan perusahaan asing telah hadir dan ikut mengelola sumber kekayaan alam Migas kita jauh sebelum kita merdeka hingga saat ini. Hal lain yang perlu didiskusikan adalah mengenai Teknologi. Kegiatan mencari cadangan Migas adalah kegiatan bisnis hulu Migas yang pertama dan yang paling penting. Keberhasilan pada kegiatan eksplorasi akan menentukan kegiatan berikutnya dimana kadang tidak selalu ditemukan cadangan minyak. Sekarang ini, terutama di Indonesia sudah jarang sekali cadangan minyak yang berada dekat dengan permukaan. Pengeboran sumur Migas di darat (onshore) sudah biasa hingga Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

kedalaman 4.000 feet atau malah lebih. Bahkan lapangan-lapangan baru yang ditemukan di Indonesia saat ini kebanyakan berada di tengah laut (offshore) dan di laut dalam dengan kedalaman lebih dari 10.000 feet seperti proyek gas laut dalam (Indonesian Deep Water Development/IDD) di Selat Makassar, Kalimantan Timur, yang sedang dikerjakan Chevron. Teknologi juga sangat diperlukan untuk mengaktifkan kembali atau meningkatkan/mempertahankan produksi sumur-sumur tua. Aktivitas pencarian dan perawatan/pengaktifkan ini tentu membutuhkan teknologi canggih. Di satu sisi, beberapa teknologi ini sudah dikuasai anak bangsa melalui beberapa perusahaan nasional seperti Pertamina dan Medco E&P, namun disisi lain masih ada yang belum dikuasai karena beberapa faktor. Menurut Indonesia Petroleum Association melalui Ketuanya, Lukman Mahfoedz, untuk inovasi dan teknologi dunia migas di Indonesia itu 15 sampai 20 tahun ketinggalan teknologinya dibanding luar negeri. Hal ini sangat disayangkan mengingat kebutuhan energi di tanah air sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS) yang mampu menyediakan teknologi canggih tentu Indonesia sangat tertinggal.5 Selanjutnya mengenai permodalan dan risiko merupakan dua variable yang sangat terkait erat. Apalagi jika mencari Migas di laut dalam. Pada rentang waktu 2009-2013 saja, sebanyak 12 Kontraktor

5

Barlet Anderson. Pertamina Indonesia National Oil. Singafore American Ltd, 1972.

Page6

Kontrak Kerja (KKKS) Migas asing mengalami kerugian hingga US$1,9 miliar atau Rp 19 T di 16 Blok Eksplorasi di laut dalam akibat gagal mendapatkan cadangan minyak dan gas yang ekonomis. Akibatnya seluruh kerugian dalam kurun waktu 2009 hingga 2013 tersebut ditanggung sendiri oleh KKKS asing tersebut dan tidak diganti oleh Negara. Untuk modal biaya produksi, sebagai contoh PT Pertamina Hulu Energi West Offshore Madura (PHE WMO) harus mengeluarkan dana investasi hingga US$ 20 juta atau sekitar Rp 200 miliar untuk mengebor satu sumur minyak di di wilayah Madura. Jadi bayangkan berapa besar investasi yang sudah dikeluarkan Pertamina untuk melakukan pengeboran minyak dengan risiko minyaknya belum pasti diperoleh dan tidak diganti negara biaya yang telah dikeluarkan. Selain, risiko kerugian finansial yang sangar besar, resiko lainnya adalah ketidakpastian dan kejelasan tafsiran hukum yang dihadapi oleh KKKS seperti kasus Bioremediasi yang dihadapi pekerja PT Chevron Pacific Indonesia, Kontrak dan ijin yang tidak diperpanjang, dan permasalahan politik nasional. Dengan demikian, jika tidak siap dengan modal finansial yang besar dan berani menghadapi berbagai faktor risiko tentu sangat sulit berinvestasi di Hulu Migas. Apalagi ditambah dengan kondisi dunia perbankan yang masih belum yakin menyalurkan kredit ke KKKS terutama bagi KKKS yang masih dalam tahapan mencari cadangan minyak/eksplorasi. Permasalahan Tata kelola migas juga menjadi salah satu kendala dalam pengusahaan migas di Indonesia. Bicara Tata Kelola Migas tidak bisa lepas dari Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2013. Ada 2 hal substansial yang menjadi dasar bagaimana konstitusi memaknai pengelolaan sumber daya alam Migas dan pembubaran badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BPMigas) karena diputuskan bertentangan dengn Konstitusi. 6 Dalam Putusan a quo, dinyatakan bahwa tujuan utama dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga implementasinya ke dalam pengorganisasian negara dan pemerintah pun harus menuju kearah tercapainya tujuan tersebut. Menurut MK, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara 6

Syaiful Bahkri. Migas untuk Rakyat: Pergulatan Pemikiran dan peradilan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Grafindo 2012.

Page7

tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang.

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Pendapat Mahkamah lainnya adalah jika, BUMN yang dibentuk atau ditunjuk nanti ingin bekerjasama dengan BU atau BUT, maka bentuk KKS selain kontrak bagi hasil adalah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang memberi manfaat sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat dan tidak melanggar prinsip penguasaan negara yang dimaksud dalam konstitusi.

Menurut Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta.

Pendapat-pendapat Mahkamah Konsitusi inilah yang harus digunakan dalam revisi UU Migas 2001, baik yang mengatur lembaga maupun bagaimana cara lembaga mengelola atau berkontrak dengan dengan pihak lain. Revisi UU Migas ini nantinya diharapkan untuk mendukung peningkatan cadangan migas dan kapasitas nasional dan perubahan tata kelola dilakukan untuk memperkuat peran negara dan pengelolaan migas yang menjamin transparansi dan mengacu kepada tujuan utamanya: Kemakmuran Rakyat Indonesia.

Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsensi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Permasalahan lapangan operasional migas menjadi kendala berikutnya. Pencarian minyak bumi di Indonesia dimulai oleh Jans Reerink sejak 1871. Ia memperoleh informasi adanya rembesan minyak bumi di Desa Palimanan, Kecamatan Maja, dan Desa Cibodas, Majalengka, Jawa Barat. Pengeboran perdana dilakukan pada 1871 di sumur Madja-1 atau Cibodas Tengah 1, Jawa Barat, dan berhasil mendapatkan minyak. Namun, kegiatan pencarian ini hanya berjalan satu tahun, kemudian dihentikan karena

Page8

produksinya terus menurun dan dinilai tidak ekonomis.7 Setelah kegagalan Jans Reerink, warga Belanda lainnya bernama Aeliko Jans Zijlker pada 1882 menemukan rembesan minyak bumi di kawasan Telaga Said, suatu kawasan perkebunan karet dan tembakau di Langkat, Sumatera Utara. Dimana kemudian ia memperoleh konsesi di kawasan tersebut pada 8 Agustus 1883 dari Sultan Langkat. Kemudian, pada 1884 Zijkler memulai proyek pengeboran beberapa sumur eksplorasi . Sumur pertama di Telaga Said menghasilkan minyak 200 liter pada kedalaman 200 meter dan dinyatakan sebagai penemuan tidak ekonomis. Pengeboran kedua juga gagal, hanya mendapatkan air. Pengeboran berikutnya dilakukan di Telaga Tunggal ternyata cukup sukses. Sumur tersebut mendapatkan minyak 1.710 liter (10,6 barel) pada kedalaman 21 meter dan pada kedalaman 31 meter kembali ditemukan minyak sebesar 86.402 liter (540 barel). Pada kedalaman 121 meter terjadi semburan kuat dari gas, air dan minyak (blowout) sehingga pengeboran dihentikan. Berdasarkan fakta tersebut, maka sumur Telaga Tunggal 1 dinyatakan sebagai sumur minyak komersial pertama yang ditemukan di Hindia Belanda. Sejak saat itu hingga saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan baik asing maupun dalam negeri yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi, dimana dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dan produksi tidak sedikit hambatan dan

7

tantangan yang dihadapi para pelaku usaha di sektor industri ini. Dalam perjalanan sejarah industri hulu migas, permasalahan yang dihadapi jika dikelompokan secara garis besar terbagi atas dua bagian yakni: Permasalahan teknis dan non-teknis. Permasalahan Teknis diawal-awal kegiatan hulu migas merupakan masalah yang sangat pokok dan menjadi fokus penyelesaian masalah semua pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pada kondisi awal, yakni pada masa kolonialisme hingga era awal kemerdekaan sekitar tahun 1945-1967, teknologi dan peralatan penunjangnya masih sangat minim dan tradisional, hal ini dikarenakan masih minimnya teknologi di bidang hulu migas dan masih terbatasnya alat-alatnya sehingga untuk melakukan kegiatan eksplorasi saja kesulitan apalagi melakukan kegiatan pemeliharaan pada masa produksi. Namun demikian, pada masa-masa awal, permasalahan non-teknis juga sudah mulai timbul sebagaimana yang terdokumentasikan tentang permasalahan perburuhan dan hubungan sosial yang dihadapi Pertamina di Pangkalan Berandan. Dalam perkembangannya, dimana disisi Permasalahan teknis sudah teratasi dengan baik dan tidak begitu berarti terhadap permasalahan yang muncul dikarenakan perkembangan teknologi dan alat-alat yang sangat canggih untuk mendukung kegiatan hulu migas, disisi lain justru permasalahan non-teknis semakin banyak dan semakin variatif macamnya serta semakin merusak dalam hal skala kerugiannya (materi maupun immateriI/jiwa).

Ibid, hal: 54

Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Page9

Tidak bisa dipungkiri, saat ini masalah sosial kemasyarakatan menjadi kendala besar kegiatan industri hulu Migas di Indonesia. Perbedaan persepsi, ketidaklengkapan informasi dan benturan berbagai kepentingan telah menimbulkan konflik sosial yang menghambat kegiatan eksplorasi dan produksi, termasuk memunculkan isu-isu permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika melihat data dalam Laporan Tahunan SKK Migas 2012, ada beberapa jenis gangguan keamanan di Industri Hulu Migas, yakni pencurian/perampokan sebanyak 908 kasus (61,29%), sengketa tanah sebanyak 235 kasus (17.80%), ancaman sebanyak 105 kasus (7,95%), perusakan material sebanyak 66 kasus (5%), unjuk rasa sebanyak 53 kasus (4,02%), dan pencurian minyak sebanyak 52 kasus (3,94%)8. Permasalahan lain adalah semakin meningkatnya tuntutan daerah terhadap bagi hasil minyak dan gas bumi. Daerah merasa bahwa mekanisme perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi kurang transparan. Sehingga daerah menuntut diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil produksi (lifting) minyak dan gas bumi dari hasil produksi di daerahnya. Di samping itu, saat ini daerah terus gencar ingin berpartisipasi dalam hal kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dengan dibentuknya beberapa BUMD yang sedang dan ingin berinvestasi pada kegiatan eskplorasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayahnya. Permasalahan ini perlu dibicarakan secara khusus karena 8

Benny Lubiantara. Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas. Jakarta: Grasindo 2012. Hal: 77

Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

banyak konflik antara perusahaan Migas dengan masyarakat sekitar operasi dipengaruhi juga faktor kesejangan ekonomi dan struktur sosial. Masyarakat beranggapan kehadiran perusahaan di wilayahnya tidak membawa dampak kesejahteraan bagi mereka padahal di satu sisi, perusahaan “mengambil” minyak di “wilayah” mereka. Sedangkan, di sisi lain perusahaan juga menganggap bahwa tugas mensejahterahkan masyarakat bukanlah menjadi tugas utama perusahaan tapi perusahaan beperan membantu atau berpartisipasi semampunya melalu program sosial kemasyarakatan yang dimiliki perusahaan. Seharusnya program peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor Migas menggunakan Dana Bagi Hasil Daerah dan merupakan tanggung jawab pemerintah setempat. Dasar hukum Dana Bagi Hasil untuk daerah adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jenis dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN (Pasal 10). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam termasuk di dalamnya yang berasal dari sektor kehutanan; pertambangan umum; perikanan; pertambangan minyak bumi; pertambangan gas bumi; dan pertambangan panas bumi (Pasal 11). Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi Page10

komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, dibagi dengan imbangan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah {Pasal 14 ayat (2) huruf e}. Sedangkan penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah {Pasal 14 ayat (2) huruf e}. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya {Pasal 19 ayat (1)}. Pada ayat (2), (3), dan (4) diatur mengenai besarnya porsi bagi hasil bagi Pemerintah daerah dan rincian porsi bagi hasil antara daerah provinsi, kabupaten/kota penghasil dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Hubungan Baik Antara Indonesia dan Aljazair Hubungan Indonesia – Aljazair telah dirintis sejak masa perjuangan rakyat Aljazair merebut kemerdekaan dari penjajahan Perancis (1954 – 1962). Indonesia sebagai tuan rumah dan Ketua Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 mengundang wakil dari Front Pembebasan Nasional Aljazair (Front de Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Liberation National/FLN) untuk hadir sebagai peninjau pada KAA Bandung 1955. Pada tahun 1956 – 1961 FLN Aljazair telah membuka kantor cabang di Jakarta yang dikepalai oleh Lakhdar Brahimi yang pernah menjabat sebagai Menlu Aljazair (19911993) untuk menggalang dukungan masyarakat internasional khususnya dari negara-negara anggota GNB bagi perjuangan kemerdekaan Aljazair. Sejarah hubungan bilateral ini sangat berarti bagi masyarakat Aljazair. Hubungan baik kedua negara juga dilatarbelakangi oleh beberapa kesamaan seperti sama-sama negara berpenduduk mayoritas muslim dan sama-sama menganut politik luar negeri yang anti kolonialisme serta Non Blok. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair tanggal 5 Juli 1962 yang disusul dengan pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1963, ditandai oleh pembukaan KBRI di Alger dan Kedutaan Besar Aljazair di Jakarta. Ikatan sejarah tersebut telah menjadi dasar terciptanya kerjasama yang baik diantara kedua negara di berbagai fora regional dan internasional. Kedua negara mempunyai kesamaan pandangan mengenai berbagai isu internasional yang menjadi perhatian bersama dan juga saling dukung di berbagai organisasi regional dan internasional, seperti PBB, OKI, G15, GNB, Kelompok 77 dan OPEC. Hubungan kedua negara secara perlahan namun pasti terus mengalami peningkatan. Di bidang politik antara lain ditandai oleh saling dukung di berbagai fora regional maupun internasional dan saling Page11

kunjung diantara pejabat tinggi kedua negara. Kunjungan kenegaraan Presiden RI Ibu Megawati Soekarnoputri ke Aljazair yang berlangsung pada tahun 2002 telah dibalas oleh Presiden Aljazair, Mr. Abdelaziz Bouteflika pada tahun 2003. Saling kunjung ini menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama, seperti di bidang ekonomi perdagangan dan sosial budaya. Pada bulan April 2005 Presiden Abdelaziz Bouteflika kembali berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri KTT Asia – Afrika yang merupakan Comemorative Summit untuk KAA Bandung 1955. Bagi bangsa Aljazair, Bandung menempati posisi khusus di hati mereka dan mereka bangga terhadap Konferensi Bandung karena dari Konferensi itulah dimulainya penggalangan dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Aljazair. Pada tahun 2003 kedua negara telah membentuk Komisi Bersama Indonesia – Aljazair Tingkat Menteri Luar Negeri yang memperkuat forum yang sebelumnya telah dibentuk, yaitu Pertemuan Komisi Bersama Tingkat Pejabat Tinggi (2000). Pertemuan I Komisi Bersama Tingkat Menteri telah berlangsung di Jakarta tahun 2003. Dalam pertemuan ini kedua Delegasi telah mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan, yaitu bidang ekonomi, keagamaan, informasi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan lingkungan hidup. Menteri Luar Negeri kedua negara juga sepakat untuk mengisi hubungan bilateral yang sangat bersejarah ini dengan kerjasama nyata.

Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Selain itu, hubungan antar Parlemen juga merupakan aspek penting dari kedekatan hubungan antara kedua bangsa. Parlemen kedua negara juga berkeinginan untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan melembagakan persahabatan di antara kedua Parlemen. Ketua Parlemen Aljazair, baik Mr. Abdelkader Bensalah (Ketua Majelis Al Ummah) maupun Mr. Abdelaziz Ziari (Ketua People’s National Assembly) menyatakan bahwa pembentukan Persahabatan Parlemen Indonesia – Aljazair akan mewujudkan kedekatan hubungan bersejarah kedua bangsa. Hubungan ekonomi Indonesia Aljazair juga terus mengalami peningkatan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh kedua pihak untuk menjalin hubungan ekonomi yang kuat dan langsung. Posisi strategis Aljazair yang terletak di Benua Afrika bagian Utara bertetangga dengan Portugal, Spanyol, Perancis, Italia dan Yunani di Laut Mediterania dengan garis pantai yang cukup panjang dan pelabuhan besar di Ibu Kota Alger dan Kota Oran telah menjadikan Aljazair sejak dulu sebagai mitra dagang penting negara-negara di kawasan Mediterania dan Afrika Utara. Sejarah pendudukan asing di Aljazair yang diawali oleh bangsa Romawi, Mesir, Yunani, Kesultanan Otoman Turki dan Kekhalifahan Arab serta Perancis selama beberapa abad membuktikan bahwa Aljazair mengandung potensi dagang yang tidak kecil. Sebagai negara berkembang penghasil minyak dan gas berpenduduk 32 juta dengan pendapatan perkapita mencapai US$ 4,450 (2007), Aljazair merupakan pasar yang potensial. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Uni Eropa pada tahun 2001 telah Page12

mempunyai Perjanjian Kerjasama dan Kemitraan dengan Aljazair, bahkan pada tahun 2002 mengadakan Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa - Aljazair yang meningkatkan peran strategis Aljazair di kawasan, sebagai pintu gerbang masuknya komoditi dari wilayah lain ke Eropa bagian Selatan. Selama ini Aljazair telah membeli komoditi ekspor Indonesia diantaranya kayu dan produk kayu (kayu lapis dan mebel), kopi, minyak dan lemak nabati, minyak kelapa sawit (CPO), benang polyster dan sintetis, komponen elektronik serta makanan kaleng, susu bubuk, margarine dan obatobatan generik. Perekonomian Aljazair dewasa ini terus meningkat, meskipun 98% masih mengandalkan sektor migas. Sebagai negara penghasil dan pengekspor migas, Aljazair mengandalkan pembangunan perekonomiannya dari sektor migas. Sebagai anggota OPEC yang aktif, Menteri Perminyakan dan Enerji Aljazair, Dr. Khalil Chekib adalah Presiden OPEC (2001 – 2002 dan 2008 - 2009). Perusahaan minyak Aljazair, Sonatrach telah sejak lama memiliki kerjasama dengan Pertamina Indonesia. Kita menilai penting Aljazair sebagai pemasok kebutuhan akan bahan bakar minyak. Indonesia sejak tahun 2002 telah membeli minyak mentah dari Aljazair (sahara blend) sejumlah 320 ribu barel per hari. Di bidang sosial budaya, Aljazair juga merupakan mitra yang sangat penting. Modal dasar bagi peningkatan hubungan sosial budaya antara lain adalah citra positif Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Indonesia di mata masyarakat Aljazair yang telah terbentuk sejak sebelum kemerdekaan Aljazair. Hingga sekarang, masyarakat Aljazair sangat mengenal Indonesia. Hal ini tidak mengherankan karena peran Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair terdapat dalam buku sejarah modern Aljazair. Kesamaan latar belakang agama Islam para penduduknya juga merupakan salah satu faktor pendukung. Aljazair juga menganggap Indonesia sebagai negara yang telah mencapai kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasi kerjasama yang cukup nyata adalah di bidang keagamaan, antara lain berupa saling kunjung tokoh-tokoh keagamaan dan pertukaran mahasiswa antara Universitas Islam Emir Abdelkader di Kota Constantine dengan berbagai Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia. Simpulan Indonesia merupakan sebuah negara dengan sumber daya alam yg melimpah. Dari beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia, minyak bumi merupakan salah satu hasil yang dapat di unggulkan oleh Indonesia. Dengan hasil minyak bumi yang cukup banyak, pada tahun 1961 Indonesia resmi bergabung sebagai anggota OPEC, yaitu Organisasi Negara-negara pengekspor minyak bumi. Akan tetapi, pada tahun 2008 Indonesia resmi mundur dari keanggotaan OPEC, hal ini dikarenakan oleh Produksi minyak Indonesia yang terus menurun dan konsumsi miyak bumi yang semakin meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengimpor minyak bumi dari luar negeri untuk Page13

memenuhi kebutuhan dalam negerinya, sehingga Indonesia tidak lagi disebut sebagai negara pengekspor minyak bumi. Kebutuhan minyak bumi yang mencapai angka 1,4 juta barel per hari dan produksi dalam negeri yang hanya 700 – 900 ribu barel per hari, pemerintah indonesia harus mengimpor minyak bumi dari luar negeri. Disamping itu, pemerintah indonesia juga melakukan beberapa ekspansi ke luar negeri. Salah satu negara tujuan tersebut adalah Aljazair. Pada tanggal 28 november 2013, PT Pertamina telah menyelesaikan transaksi dengan ConocoPhillips untuk mengakuisisi unit bisnisnya di Aljazair, ConocoPhillips Algeria Limited (Copal) dengan total nilai US$1,75 miliar atau sekitar Rp19,25 triliun. Akuisisi tersebut menjadikan Pertamina menguasai 65 persen hak partisipasi (participating interest) di Blok 405a, yang memiliki tiga lapangan minyak utama, yaitu Menzel Lejmat North (MLN), Ourhoud, dan EMK. Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, mengatakan, Pertamina akan memiliki 65 persen hak partisipasi dan bertindak selaku operator di lapangan MLN dan masing-masing 3,7 persen serta 16,9 persen di lapangan Ourhoud dan EMK.

Pemerintah Indonesia dalam pengusahaan eksplorasi minyak di dalam negeri. Daftar Pustaka Benny Lubiantara. Ekonomi Migas: Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas. Jakarta: Grasindo 2012. Rinto Pudyantoro. A to Z Bisnis Hulu MIGAS. Jakarta: Petromindo 2012. Madjedi Hasan. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009 Barlet Anderson. Pertamina Indonesia National Oil. Singafore American Ltd, 1972. Syaiful Bahkri. Migas untuk Rakyat: Pergulatan Pemikiran dan peradilan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Grafindo 2012. Diakses:http://www.esdm.go.id/berita/artike l/56-artikel/3950-produksi-minyaknasional-realisasi-danrekomendasi.html. pada tanggal 14 April 2014 Diakses dari://http.www.pertamina.com. pada tanggal 14 April 2014

Dalam Penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa motivasi Indonesia mengakuisisi ladang minyak di Aljazair adalah untuk kepentingan ekonomi dan politik Indonesia yaitu untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri Indonesia dan adanya hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan Aljazair, serta adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Jom FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015

Page14