MONITORING PENGADILAN HAM AD HOC TANJUNG PRIOK

Progress Report # 3 Elsam

Monitoring Pengadilan HAM Tanjung Priok

PROGRESS REPORT # 3

MONITORING PENGADILAN HAM AD HOC TANJUNG PRIOK

LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

JL. SIAGA II NO. 31 PEJATEN BARAT JAKARTA 12510 INDONESIA

Tel : (62-61) 797 2662, 791 92564 Fax : (62-61) 791 92519 Email : [email protected] website : www.elsam.or.id

1



PROGRESS REPORT # 3

ISHLAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PROSES PENGADILAN HAM TANJUNG PRIOK 1. Pendahuluan Sampai dengan saat ini, Pengadilan HAM Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM Tanjung Priok telah memasuki proses pemeriksaan saksi, kecuali untuk terdakwa Mayjend. TNI Sriyanto, yang akan melakukan pemeriksaan saksi pada tanggal 11 Desember 2003. Berkas perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan saksi adalah untuk berkas perkara Sutrisno Mascung dkk, Mayjend TNI (Purn). Pranowo dan Mayjend TNI (Purn) R. Butar-Butar. Laporan ini merupakan hasil pemantauan terhadap proses persidangan pelanggaran berat HAM di Pengadilan HAM ad hoc Jakarta Pusat. Laporan ini akan mengetengahkan beberapa masalah penting yang dapat mempengaruhi proses persidangan di Pengadilan HAM Tanjung Priok. Yang pertama, adalah mengenai ishlah yang dilakukan para korban peristiwa Tanjung Priok dengan para pejabat keamanan yang bertanggungjawab dalam peristiwa Tanjung Priok. Yang kedua, mengenai tanggungjawab negara untuk melaksanakan pengadilan HAM berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi. Yang ketiga, mengenai implikasi ishlah terhadap pemeriksaan saksi. Dan keempat, adalah mengenai apa yang harus dilakukan hakim dalam proses pemeriksaan saksi, terutama eksplorasi hakim terhadap “ishlah” yang dilakukan para korban.

2. Ishlah : Hak Prerogratif Korban Ishlah memiliki landasan filosofis dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan permaafan, menghentikan tuntut menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan. 1 Ishlah adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini, ishlah merupakan pilihan yang menjadi hak prerogratif dari korban maupun ahli warisnya. Ishlah merupakan pilihan yang sifatnya voluntaristik, suka rela dan tanpa paksaan. Kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku sama-sama dalam posisi tidak saling menekan dan memilih secara bebas jalan menuju ishlah ini. Ishlah dalam prakteknya 1

A. Yani Wahid, “Islah, resolusi konflik untuk rekonsiliasi”, Kompas, 16 Maret 2001.

2



adalah bersifat pribadi dan bilateral antara pelaku dan korban. Dalam hal pelaku dan korban jumlahnya lebih dari satu maka tetap ishlah ini dalam koridor perdamaian dua belah pihak. Namun, Ishlah inipun bersifat privat atau pribadi dan tidak bisa dilakukan penyamarataan terhadap semua Korban atau pelaku. Sekali lagi bahwa ishlah adalah pilihan yang sifatnya pribadi antara pelaku dan korban. Munculnya pemikiran tentang ishlah sendiri adalah sebuah proses yang sering didahului dengan perubahan perspektif baik korban ataupun pelaku dalam mensikapi peristiwa yang terjadi. Kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, mengalami proses pemahaman tertentu sehingga lebih memilih proses penyelesaian melalui perdamaian dan memilih untuk bermusywarah dan memberikan permaafan. Konteks ishlah dalam kasus Tanjung Priok sendiri tidak lepas dari adanya beberapa perubahan persepsi dari korban dalam hal mencari keadilan terhadap kasus Tanjung Priok yang menimpa mereka. Dalam dokumen piagam ishlah kasus Tanjung Priok jelas terlihat bahwa adanya perubahan persepsi dari korban kasus Tanjung Priok dalam melihat permasalahan peristiwa Tanjung Priok. Perubahan cara pandang juga terlihat dalam hal bagaimana seharusnya kasus Tanjung Priok ini akan diselesaikan. 2 Piagam Ishlah tentang Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 menunjukkan bahwa pilihan melakukan ishlah adalah pilihan yang didasarkan pada keyakinan agama dan kesadaran para pihak secara sukarela. Para korban dan pelaku yang dalam piagam ishlah tersebut menyatakan sebagai pihak kesatu dan pihak kedua yang melakukan perdamaian dan melakukan permaafan. Namun demikian, konteks “permaafan” ini harus diletakkan secara tegas dalam wilayah privat. Secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa isi dari piagam ishlah tersebut tidak berniat menghentikan atau adanya pernyataan bahwa para pihak tidak menyetujui proses pengadilan terhadap para terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa ishlah yang dijalankan adalah persolan privat (personal) antara para pihak dan tidak ada korelasinya dengan proses peradilan yang sedang berjalan. Dengan pemahaman seperti ini, tidak ada alasan yang kuat untuk menjadikan ishlah sebagai mekanisme penyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan menggugurkan atau meniadakan proses penuntutan kepada para terdakwa melalui mekanisme pengadilan pidana Indonesia. 3

3. Pengadilan HAM : Tanggung Jawab Negara Negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penuntutan dan proses pengadilan terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam sistem hukum pidana, kewajiban 2 Lihat Piagam Islah tentang Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 tertanggal 1 Maret 2001. pada bagian menyadari secara jelas menunjukkan bahwa adanya perubahan pemahaman dan penyikapan atas kasus Tanjung Priok 16 Tahun yang silam oleh para korban dan pelaku. 3 Lihat juga artikel Satya Arinanto, Islah dalam Perspektif Keadilan Transisional, Kompas, 16 Maret 2001. Bahwa berdasarkan ukuaran minimal tampak bahwa islah yang dilakukan belum mengandung unsur pengakuan terhadap kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan, dan belum ada upaya untuk meminta pengampunan atas kajahatan yang pernah dilakukan dalam kasus Tanjung Priok.

3



negara untuk melakukan penuntutan adalah perlindungan terhadap masyarakat secara preventif yang bertujuan untuk menghindarkan masyarakat mengalami tindak kejahatan, sedangkan tujuan yang kedua adalah fungsi represif dari hukum pidana yaitu untuk melakukan penjeraan (detterent effect) kepada pelaku kejahatan melalui mekanisme penghukuman. Kewajiban negara untuk melakukan penuntutan dan meminta pertanggung jawaban pelaku ini adalah bukan hanya demi kepentingan para korban tetapi juga demi kepentingan masyarakat secara umum terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Disini hak atas tegaknya hukum bukan hanya semata-mata hak individual tetapi juga hak kolektif. Si korban boleh saja memaafkan pelaku, tetapi hal itu tidak mencegah orang lain yang menghendaki agar pelaku dihukum. Dalam hukum positif Indonesia Kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri sudah merupakan legal definition of crime (kejahatan yang diformulasikan menurut hukum pidana) melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan atas kejahatan terhadap kemanusiaan inilah yang sekarang ini dihadapi oleh para terdakwa kasus Tanjung Priok. 4 Dalam mensikapi kejahatan yang sifatnya extra ordinary, hukum pidana internasional mengenal asas “ nullum crimen sine iure “ dimana dipandang tidak adil apabila suatu kejahatan tidak mendapatkan penghukuman. 5 Dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, penuntutan dan penghukuman merupakan tanggung jawab negara untuk melaksanakannya. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalah kejahatan serius yang dikutuk secara universal (universal condemnation) dan pelakunya dapat dikategorikan sebagai musuh seluruh umat manusia. Melihat regulasi dan praktek internasional dalam menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, pertanggungjawaban negara untuk menyelesaikan pelanggaran ham yang berat tersebut adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Mekanisme pertanggungjawaban terhadap kejahatan kemanusiaan di Indonesia sampai saat ini hanya dapat melalui pengadilan HAM sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tidak dikenal mekanisme lain dalam hukum positif Indonesia, kecuali menggunakan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000. Ishlah yang oleh sebagian korban dipakai sebagai mekanisme untuk mencari penyelesaian perkara pelanggaran ham yang berat merupakan mekanisme penyelesaian 4 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM mengatur yurisdiksi kejahatan yang dapat diadili oleh pengadilan HAM yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para terdakwa dalam kasus pelanggaran ham yang berat Tanjung Priok didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaa. Secara lengkap dakwaan kepada para terdakwa, lihat Progress Report # 1 Monitoring Pengadilan HAM Tanjung Priok Elsam, tanggal 15 Oktober 2003

Dalam hukum pidana internasional seringkali tidak memasukkan atau mengatur tentang sanksi pidana dan oleh karena itu dalam hukum kebiasaan internasional tidak memasukkan prinsip nulla poena sine lege dan nampak adanya artikulasi dari prinsip nullum crimen sine lege menjadi nullum crimen sine iure yang menjadi dasar legalitas dalam hukum pidana internasional. Lihat Muladi, Pengadilan Pidana bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi, Jurnal Demokrasi dan HAM, Jakarta, 2000, hlm. 38 5

4



yang belum dikenal atau belum diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini berarti bahwa mekanisme ishlah yang telah dijalankan oleh korban tidak akan mengurangi atau menjadikan peristiwa pelanggaran ham yang berat yang terjadi dapat serta merta ditiadakan atau dicabut sebagaimana dalam kasus-kasus yang termasuk delik aduan. Terhadap para terdakwa yang telah melakukan perdamaian (ishlah) dengan korban tidak serta merta dapat menghapuskan atau menghilangkan tanggung jawab para terdakwa terhadap proses penuntutan di pengadilan terhadap kejahatan yang didakwakan pada para terdakwa tersebut. Dengan kondisi ini sebetulnya pilihan atas ishlah tidak dapat diposisikan untuk menggantikan (subtitusi) terhadap proses penuntutan terhadap pelaku ke pengadilan.

4. Ishlah : Pengaruhnya terhadap Proses Kesaksian Seperti dipaparkan di atas, proses ishlah terjadi karena adanya perspektif yang berubah dari korban dalam menyikapi peristiwa yang terjadi. Perubahan perspektif ini menyebabkan cara yang penyelesaian yang ditempuh pun berubah tergantung kondisi dan keinginan korban. Tetapi perubahan perspektif ini berpengaruh terhadap proses pemeriksaan kesaksian di pengadilan dimana dalam beberapa keterangannya saksisaksi cenderung mengubah “perspektifnya” atas peristiwa yang terjadi. Selama proses pemeriksaan saksi, alasan yang dikemukakan untuk mengubah keterangan atau mencabut keterangan dalam BAP adalah karena alasan emosional saksi yang disebabkan oleh situasi psikologis saksi sebelum melakukan ishlah dan setelah melakukan ishlah. Proses pemeriksaan kesaksian di Kejaksaaan Agung yang dilakukan sekitar bulan Februari 2001, sedangkan ishlah dilakukan pada tanggal 1 Maret 2001. Perubahan persfektif yang terjadi pada para saksi tersebut terjadi setelah dilakukan ishlah pada 1 Maret 2001, sedangkan proses pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini mengacu pada berkas acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung bulan Februari 2001 sebagaimana tertuang dalam BAP. Dengan demikian, merupakan sesuatu yang dapat dikorelasikan bahwa setelah dilakukan ishlah banyak saksi yang mencabut keterangannya dalam BAP. Perubahan persfektif pasca ishlah inilah yang significan berpengaruh terhadap materi kesaksian yang diberikan di pengadilan. Sejak pemeriksaan saksi dimulai pada awal November 2003, Pengadilan HAM Tanjung Priok sampai saat ini telah memeriksa 16 orang saksi. Dari 16 orang saksi yang telah diperiksa tersebut, beberapa diantaranya memberikan keterangan dalam beberapa berkas perkara yang berbeda (lihat tabel 1). Dalam berkas perkara yang telah memasuki proses pemeriksaan saksi, proses persidangan diwarnai dengan koreksi (revisi) beberapa keterangan penting dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) yang dilakukan oleh para saksi. Dalam perkara untuk Sutrisno Mascung dkk, hampir semua saksi yang telah diperiksa mengkoreksi (merevisi) kesaksian mereka sebagaimana yang tercantum dalam BAP, terutama untuk beberapa point keterangan yang signifikan, seperti pengakuan adanya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat militer pada saat pemeriksaan di Kodim

5



maupun saat penahanan di RTM Cimanggis. Hal serupa juga terjadi dalam perkara Pranowo dan R. Butar-Butar. Alasan para saksi melakukan koreksi (revisi) atau “perbaikan” keterangan tersebut disebabkan karena pada saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung para saksi tersebut belum melakukan ishlah dan masih dendam terhadap tentara, sehingga pada waktu memberikan keterangan, saksi sengaja merekayasa keterangannya 6 . Atas keterangan ini memang majelis hakim telah memperingatkan saksi agar memberikan keterangan sebagaimana yang dialaminya. Namun, peringatan majelis hakim ini tidak pernah dihiraukan oleh para saksi dan koreksi (revisi) keterangan ataupun perbaikan keterangan ini tetap saja berlanjut dalam pemeriksaan-pemeriksaan saksi berikutnya. Sebagai contoh lain, dalam sidang perkara Pranowo tanbggal 12 November 2003 saksi Syarifuddin Rambe secara tegas mengkoreksi (merevisi) keterangannya dalam BAP. Selanjutnya dalam berkas terdakwa Sutrisno Mascung dkk pada sidang 10 November 2003, saksi Syarifuddin Rambe kembali mengkoreksi (merevisi) keterangannya yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan di Kodim saksi tidak pernah mengalami penyiksaan apapun dari aparat Kodim. Dalam perkara yang sama Ahmad Sahi secara terang-terangan mengkoreksi (merevisi) keterangannya dalam BAP dengan mengatakan “pemukulan itu sekali-sekali saja, penyiksaan itu tidak pernah ada” 7 .

Contoh 1 Hakim Anggota I: betul. Di sini, disebutkan lagi, “akibat siksaan tadi, sekujur badan saya mengalami rasa sakit, mulut sukar dibuka dan tidak bisa makan, kepala benjol-benjol, bahkan saya tidak bisa duduk”. Sewaktu itu, memang tidak bisa duduk lagi? Syarifuddin Rambe: ya, agak susah duduk-lah saya. Hakim Anggota I: susah, ya. Kan, makanya saya bilang, ini acuan kami. Saya juga bilang tadi kan, ini dibaca dan ditandatangani. Begitu kan? Kami hanya mengungkit dari sini, loh. Apakah bisa diperlihatkan kepada kami ada tanda-tanda penyiksaan waktu itu? Di mana yang ada? Syarifuddin Rambe: tidak ada. (Transkrip kesaksian Syarifuddin Rambe dalam perkara Sutrisno Mascung dkk 10 November 2003)

6

Lihat transkrip pemeriksaan saksi Hendriyana dalam berkas perkara R. Butar-Butar, 19 November 2003, transkrip saksi Muchtar Dewang dalam berkas perkara Pranowo 18 November 2003, Laporan observasi berkas perkara Pranowo tanggal 11 November 2003 7

Transkrip pemeriksaan saksi Ahmad Sahi dalam berkas perkara Sutrisno Mascung 27 Oktober

2003

6



Contoh 2 Saksi Muchtar Matuna Dewang menyebutkan bahwa alasan keterangan di pengadilan yang benar adalah karena pada saat diperiksa saksi sangat benci kepada aparat dan dendam, tetapi setelah ini saksi merasa dosa karena melebih-lebihkan masalah ini. Saksi juga menyebutkan bahwa telah merasa ikhlas dengan keadaan yang menimpa saksi (saksi kehilangan satu kaki), dan waktu diperiksa di kejaksaan belum merasa ikhlas, saksi setelah melalui proses pemaafan dan perdamaian selanjutnya meminta terdakwa untuk dibebaskan. 8

5. Ishlah : Apa yang harus dilakukan hakim? Proses mengkoreksi (merevisi) atau “perbaikan” keterangan yang seringkali dilakukan oleh para saksi seharusnya mendapat perhatian serius dari majelis hakim sebagai pihak yang bertugas menjaga jalannya persidangan agar sesuai dengan tujuan pengadilan, yaitu mencari kebenaran materiil. Dengan sering terjadinya koreksi (revisi) keterangan oleh para saksi, secara otomatis akan mempengaruhi kualitas persidangan. Lebih jauh lagi koreksi (revisi) keterangan tanpa alasan yang jelas tersebut dapat menyesatkan jalannya proses peradilan (rechtpleging) karena dapat menyebabkan kesalahan pada hakim dalam menjatuhkan putusannya. Selain itu, koreksi (revisi) keterangan tersebut dapat mengakibatkan orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana atau bahkan sebaliknya orang yang bersalah terlepas dari segala tuntutan pidana yang seharusnya diterima. Hal ini disebabkan, karena koreksi, revisi ataupun pencabutan keterangan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas yang dapat diterima secara yuridis. Dalam hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, ditentukan bahwa “sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya” 9 . Selanjutnya apabila keterangan yang diberikan saksi berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara (BAP), sesuai dengan kewenangannya, Hakim Ketua Sidang (harus) mengingatkan hal itu serta meminta keterangan (penjelasan) mengenai perbedaan yang ada dan mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan sidang (Pasal 163 KUHAP). Koreksi (revisi) keterangan dan kemudian diikuti dengan memberikan keterangan baru yang dilakukan para saksi tersebut, apabila ditelaah secara mendalam, apabila ada indikasi saksi memberikan keterangan palsu, sebenarnya merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai criminal contempt of court, karena koreksi (revisi) keterangan tersebut dapat menghalangi-halangi pengadilan dalam mencari kebenaran dalam suatu perkara yang sedang diadilinya.

8 Lihat transkrip kesaksian Muchtar Matuna Dewang tanggal 18 November 2003. Saksi diperiksa untuk terdakwa Pranowo.

9

Pasal 160 ayat (3) KUHAP

7



Menurut doktrin, perbuatan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah merupakan

kejahatan berat yang ditujukan kepada Tuhan, pada Hakim (Pengadilan) dan sesama manusia. Selain itu, beberapa penulis memandang perbuatan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagai tindak pidana yang membahayakan kepercayaan umum terhadap peradilan. Lebih jauh lagi, perbuatan memberikan keterangan palsu merupakan perbuatan yang membahayakan jaminan yang diberikan negara untuk memelihara kepercayaan umum. Pendapat para ahli hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia , sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, yang menetapkan bahwa terhadap orang yang memberikan keterangan palsu di dalam suatu persidangan dapat diancam dengan pidana paling lama 9 tahun 10 . Namun demikian, walaupun dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas mengenai masalah keterangan palsu ini, dalam prakteknya, Hakim Ketua sidang memberikan peringatan kepada para saksi yang memberikan keterangan yang berbeda di persidangan, kejadian serupa malah semakin menjadi-jadi dan terulang dalam perkara yang lain dengan saksi yang sama. Sementara itu. Hakim Ketua sidang hanya sebatas memperingatkan. Padahal apabila dicermati secara serius, perbedaan keterangan yang diberikan para saksi tersebut sangat berpengaruh dan significan terhadap pemaknaan element of crimes terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan bila ditarik lebih jauh lagi akan melemahkan substansi dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan fenomena seperti ini seharusnya majelis hakim lebih tanggap lagi dengan mencermati latar belakang pencabutan keterangan saksi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui motivasi dan latar belakang saksi melakukan koreksi (revisi) atau perbaikan terhadap keterangan yang telah diberikan dalam BAP 11 . Masalah ini perlu digali secara lebih mendalam disebabkan, karena para saksi yang memberikan keterangan yang berbeda dengan BAP atau yang melakukan pencabutan BAP tersebut menyatakan bahwa mereka mencabut BAP-nya karena pada waktu diperiksa di Kejaksaan Agung belum melakukan ishlah dan masih memendam dendam terhadap tentara.

10

P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus, Penerbit PT. Mandar Maju, Bandung 1991 halaman 328. Menurut doktrin, perbuatan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah merupakan kejahatan berat yang ditujukan kepada Tuhan, pada Hakim (Pengadilan) dan sesama manusia. Selain itu, ada penulis yang memandang perbuatan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagai tindak pidana yang membahayakan kepercayaan umum terhadap peradilan. 11

M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini Jakarta 1988, Lihat juga laporan observasi dengan saksi Syaiful Hadi tanggal 12 November 2003 dan saksi Hendriyana tanggal 19 November 2003 dalam perkara dengan terdakwa R. Butar-Butar serta Media Indonesia 12 November 2003. Ada kemungkinan saksi memiliki motif atau kepentingan berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa yang sulit diketahui oleh hakim sehingga membuat saksi tersebut cenderung memberikan keterangan palsu dan bohong. Dalam beberapa kesempatan saksi-saksi yang ikut ishlah mengatakan bahwa mereka mendapat uang dari pejabat tentara yang melakukan ishlah yang jumlahnya bervariasi mulai Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 300 juta.

8



Secara yuridis, alasan para saksi mengkoreksi (merevisi) keterangannya tersebut tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena, sebelum memberikan keterangannya pada waktu diperiksa di Kejaksaan Agung, para saksi tersebut tidak berada dibawah paksaan ataupun tekanan pihak manapun. Bahkan, sebelum menandatanganinya, jaksa penyidik membacakan kembali keterangan yang telah diberikan oleh para saksi tersebut 12 . Dengan demikian, apabila ada kecenderungan bahwa keterangan yang diberikan para saksi tersebut merupakan keterangan palsu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 174 KUHAP, hakim dengan mendasarkan pada “persangkaan” bahwa keterangan saksi tersebut merupakan “keterangan palsu”, hakim dapat mengambil tindakan terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu tersebut. Selanjutnya, dengan “persangkaan” bahwa saksi tersebut merupakan “saksi palsu”, hakim seharusnya mengambil tindakan yang berupa : 1. Peringatan 2. Apabila telah diperingatkan tetap memberikan keterangan palsu, maka saksi tersebut dapat ditahan untuk selanjutnya dituntut atas keterangan palsu 3. Penahanan dan penuntutan terhadap “saksi palsu” tersebut dapat dilakukan oleh hakim ketua sidang atau juga atas permintaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, apabila tidak ada langkah yang dilakukan oleh pengadilan, terutama majelis hakim yang mengadili perkara pelanggaran HAM Tanjung Priok terhadap masalah pencabutan keterangan dalam BAP ini, dikhawatirkan cita-cita untuk “menciptakan suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 13 ” akan dengan sendirinya tercampakkan oleh pengadilan yang mengabaikan masalah ini. Selama proses pemeriksaan terhadap saksi, majelis hakim terlihat atau terkesan cenderung menanggapi proses ishlah yang dilakukan oleh sebagian korban secara berlebihan. Hal ini terlihat dari eksplorasi hakim terhadap proses ishlah dan kedudukan saksi dalam proses ishlah tersebut. Tak jarang majelis hakim sampai perlu menanyakan tentang bagaimana ishlah dibuat dan apa yang diterima para korban terhadap sebagai hasil dari ishlah 14 . Penggalian latar belakang atau motivasi proses ishlah akan positif apabila hal ini dilakukan untuk mencari motif para saksi dan terdakwa melakukan ishlah. Namun, akan menjadi kontraproduktif apabila eksplorasi terhadap proses ishlah ini malah melupakan pokok perkara yang sedang diperiksa, yaitu perkara pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. 12

Hal ini dapat diketahui pada waktu saksi akan memberikan keterangannya di depan sidang, majelis hakim biasanya menanyakan kepada saksi apakah keterangann yang ada dalam BAP adalah keterangannya adalah keterangan saksi atau bukan. 13

Penjelasan umum butir 4 penjelasan Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung 14

Transkrip kesaksian Wasjan bin Sukarna dan Ahmad Sahi dalam perkara R. Butar-Butar tanggal 5 November 2003

9



Menurut kami, seharusnya majelis hakim lebih focus kepada pembuktian perkara, bukan mengeksplorasi proses ishlah secara mendalam. Majelis hakim seharusnya memandang ishlah sebagai suatu mekanisme yang sifatnya privat dan personal antara para korban dengan para terdakwa. Majelis hakim tidak boleh terjebak kepada persoalan ishlah dan non ishlah. Persoalan ishlah haruslah dipandang sebagai suatu “niat baik” (goodwill) atau keinginan para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara pribadi diantara mereka tanpa harus melihat apakah proses ishlah tersebut significan atau tidak significan pengaruhnya terhadap proses peradilan. Majelis hakim seharusnya hanya mendudukkan posisi ishlah sebagai sesuatu yang dapat meringankan para terdakwa (apabila dijatuhi pidana), bukan sesuatu yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa. Namun demikian, eksplorasi terhadap proses ishlah dapat dilakukan sepanjang ada relevansinya dengan pemeriksaan perkara, misalnya atas alasan apa koreksi, revisi ataupun pencabutan BAP. Apakah karena saksi telah melakukan ishlah atau belum. Apakah pencabutan keterangan tersebut dilakukan karena ada kesepakatan antara para pihak dalam ishlah untuk menutupi fakta peristiwa atau untuk meringankan para terdakwa dengan memberikan keterangan palsu atau tidak.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa : 1. Ishlah merupakan hak prerogratif korban yang bersifat privat dan personal. Namun demikian, ishlah tidak dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan tanggungjawab para pelaku terhadap pelanggaran HAM berat yang telah dilakukannya. 2. Oleh karena privat dan personal, secara otomatis ishlah tidak dapat mengurangi kewajiban negara untuk mengadili dan menuntut para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan ke pengadilan. Jaksa dan hakim dalam perkara ini berada dalam kapasitas mewakili (publik) negara, bukan mewakili individu (personal). 3. Ishlah bukan untuk membuktikan pokok perkara sehingga tidak ada relevansinya hakim, jaksa maupun penasehat hukum untuk menggali persoalan proses ishlah yang telah terjadi selama pemeriksaan kesaksian. 4. Pencabutan keterangan yang dilakukan para saksi merupakan fenomena yang mengkhawatirkan yang dapat mempengaruhi proses peradilan yang fair. Apabila hal ini terus berlanjut, jaksa penuntut umum harus mengajukan saksi baru untuk memperkuat dakwaannya. 5. Sedangkan terhadap para saksi yang mengkoreksi (merevisi) keterangannya tanpa alasan yang jelas, hakim harus mengabaikan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

Jakarta, 4 Desember 2003

10



Lamp 1. Saksi-saksi yang telah diperiksa dalam Kasus Tanjung Priok No

Berkas

1.

Sutrisno Mascung dkk

2.

3.

Pranowo

R. Butar-Butar

Nama Saksi

Ahmad Sahi Husein Sape

Suherman Muchtar Dewang

Syarifuddin Rambe Yudi Wahyudi

Syafruddin Rambe Ahmad Sahi

Sofyan bin Sulaeman Muchtar Dewang

Irtha Sumitro Wahyudi

Rahmat Siti Fatimah Nur Cahaya

Wasjan bin Sukarna Ahmad Sahi

Syaiful Hadi Lili Ardiansyah

Hendriyana Aminatun

Keterangan Saksi Ahmad Sahi mengkoreksi (merevisi) beberapa keterangannya dalam BAP dengan alasan telah melakukan ishlah dengan tentara Kedua saksi tersebut mengkoreksi (merevisi) beberapa keterangannya dalam BAP dengan alasan telah melakukan ishlah dengan tentara saksi Syarifuddin Rambe mengkoreksi (merevisi) beberapa keterangannya dalam BAP dengan alasan telah melakukan ishlah dengan tentara Kedua saksi tersebut mengkoreksi (merevisi) beberapa keterangannya dalam BAP dengan alasan telah melakukan ishlah dengan tentara

Tanggal

27 Oktober 2003

3 November 2003

10 November

11 November 2003

18 November 2003

2 Desember 2003 29 Oktober 2003 Kedua saksi tersebut mengkoreksi (merevisi) beberapa keterangannya dalam BAP dengan alasan telah melakukan ishlah dengan tentara

5 November 2003

12 November 2003 Saksi Hendriyana dalam keterangannya juga mengkoreksi (merevisi) sebagian keterangannya dengan alasan yang sama

19 November 2003

11


4.

Sriyanto


Baru akan menghadirkan saksi pada tanggal 11 Desember 2003

Lamp. 2 Para pihak penandatangan ishlah peristiwa Tanjung Priok No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mewakili Korban Syarifuddin Rambe Ahmad Sahi Syafwan Sulaeman Nasrun HS Asep Saprudin Sudarso Ny. Siti Chotimah

Mewakili Penanggungjawab Peristiwa Tanjung Priok Try Sutrisno Sugeng Subroto Pranowo Soekarno R. Butar-Butar Sriyanto H. Mattaoni B.A

12

MONITORING PENGADILAN HAM AD HOC TANJUNG PRIOK

Recommend Documents