Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

MODUL TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS STANDAR

USAID-KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar Seri Pembelajaran dari USAID - KINERJA

2014

KATA PENGANTAR KINERJA merupakan program kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID-Indonesia dengan Pemerintah Indonesia dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik untuk peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan dasar, pendidikan dasar, dan peningkatan iklim usaha. Sejak Tahun 2010, KINERJA telah memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah yang tersebar di 20 kabupaten/kota di 4 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Pada Tahun 2012, USAID memperluas mandat kerja Program KINERJA dengan menambah Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai KINERJA Papua) selama 3 tahun dimulai dari April 2012 sampai dengan Februari 2015, dengan menggunakan strategi dan pendekatan yang sama seperti yang telah diterapkan di provinsi lainnya dan hanya fokus pada pendampingan bidang kesehatan. Pendekatan Program KINERJA dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik berbasis standar dilakukan dengan menguatkan dua pilar penting, yaitu melalui penyedia pelayanan (supply-side) dan pengguna pelayanan (demand-side). Penguatan penyedia pelayanan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pelayanan berbasis inovasi, tata kelola, dan praktik yang baik sedangkan pengguna pelayanan ditujukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah, melalui peningkatan kemampuan dalam menyuarakan hak-haknya dalam pelayanan publik, melakukan pengawasan, dan monitoring kualitas pelayanan di tingkat unit dan manajemen layanan. Implementasi pendekatan dan bantuan teknis Program KINERJA ini mendapat respon dan antusiasme yang baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota dampingan. Sejumlah kabupaten/kota dampingan menunjukkan perubahan nyata pada perbaikan pengelolaan pelayanan publik, yaitu melalui kebijakan, alokasi sumber daya manusia dan keuangan, keterlibatan masyarakat, penerapan standar layanan, dan memunculkan praktik baik (good practices) tata kelola pelayanan publik, baik di tingkat unit layanan maupun di tingkat dinas dan pemerintah kabupaten/kota. Tujuan pembuatan modul ini didasari atas kerjasama Program KINERJA – LAN RI menerapkan praktik baik pelayanan publik di kabupaten/kota. Atas dasar tersebut, kami berinisiatif menyiapkan modul lengkap untuk dijadikan panduan atau referensi bagi LAN RI mengembangkan materi sebagai pemutakhiran peraturan Kepala LAN terkait kurikulum dan materi pelatihan Pelayanan Publik. Modul yang kami siapkan ini berjudul “Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar” yang mencakup Overview Program KINERJA; Peningkatan kualitas Pelayanan Publik berbasis sektor; Praktik baik dalam Penerapan Tata kelola Sektor; Instrumen Penguatan Penyedia dan Pengguna Layanan dalam Tata Kelola Sektor; dan Pelembagaan Tata kelola Sektor. Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyusunan modul ini baik berupa kata-kata maupun maksud tulisan yang disampaikan. Penyempurnaan-penyempurnaan yang diperlukan dalam modul ini akan terus kami lakukan, tentunya dengan masukkan dari pembaca atau pengguna modul ini. Harapan kami, semoga modul ini bermanfaat untuk pengembangan kurikulum materi pelatihan pelayanan publik ke arah yang lebih baik lagi.

Jakarta, Oktober 2014

ELKE RAPP Chief of Party, USAID - KINERJA

www.kinerja.or.id

Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar

1

DAFTAR ISI

Sesi I

Sesi 2

2

KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

2

DAFTAR ISTILAH

6

DAFTAR SINGKATAN

8

AGENDA

15

SILABUS PELATIHAN

17

Overview tentang Program KINERJA dan Penilaian Mandiri

26

•

Gambaran Umum

26

•

Tujuan Sesi

26

•

Bahan dan Alat

27

•

Alur Sesi

27

•

Rencana Sesi

27

•

Powerpoint dan Catatan Fasilitator 1.1.

29

•


46

•

Panduan dan Lembar Kerja

48

•

Bahan Bacaan: Profil Pogram KINERJA

51

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Sektor di Indonesia

60

•

Gambaran Umum

60

•

Tujuan Sesi

60

•

Bahan dan Alat

61

•

Alur Sesi

61

•

Rencana Sesi

61

•

Powerpoint dan Catatan Fasilitator

63

•



101

www.kinerja.or.id

Sesi 3

•

Bahan Bacaan 2.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Sektor di Indonesia

103

•

Bahan Bacaan 2.2. Pemetaan Jenis Standar Pelayanan Publik di Indonesia

109

•

Bahan Bacaan 2.3. Penerapan SPM dalam Tata Kelola Distribusi Guru Proposional (DGP)

126

Praktik Baik dalam Penerapan Tata Kelola Sektor

134

•

Gambaran Umum

134

•

Tujuan Sesi

134

•

Bahan dan Alat

134

•

Alur Sesi

135

•

Rencana Sesi

135

•


137

•


175

•

Bahan Bacaan 3.1. Praktik Cerdas KINERJA – Kemitraan Bidan dan Dukun, Aceh Singkil, Aceh

178

•

Bahan Bacaan 3.2. Praktik Cerdas KINERJA – Mendukung Iklim Usaha yang Baik melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Barru, Sulawesi Selatan

188

•

Bahan Bacaan 3.3. Praktik Cerdas KINERJA – Distribusi Guru Proporsional, Luwu Utara, Sulawesi Selatan

198

•

Bahan Bacaan 3.4. Praktik Cerdas KINERJA – Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Berbasis Standar Pelayanan Minimal, Bener Meriah, Aceh

208

•

Bahan Bacaan 3.5. Praktik Cerdas KINERJA – Penuhi SPM, Bulukumba Bantu Sekolah Atasi Kekurangan Dana

214

•

Bahan Bacaan 3.6. Praktik Cerdas KINERJA – Integrasi Standar Pelayanan Minimal dalam Anggaran, Kabupaten Jember, Jawa Timur

219

•

Bahan Bacaan 3.7. Praktik Cerdas KINERJA – Peraturan Walikota Makassar dalam Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

225

•

Bahan Bacaan 3.8. Praktik Cerdas KINERJA – Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kab. Jayapura

230

www.kinerja.or.id


3

Sesi 4

Sesi 5

4

•

Bahan Bacaan 3.9. Praktik Cerdas KINERJA – Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik, Kota Probolinggo, Jawa Timur

219

•

Bahan Bacaan 3.10. Praktik Cerdas KINERJA – Rencana Strategis Berbasis Pelayanan Beri Peluang Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak, Kota Singkawang, Kalimantan Barat

225

Instrumen Penguatan Penyedia dan Pengguna Layanan dalam Tata Kelola Sektor

230

•

Gambaran Umum

230

•

Tujuan Sesi

230

•

Bahan dan Alat

230

•

Alur Sesi

231

•

Rencana Sesi

231

•


233

•


284

•

Bahan Bacaan 4.1. Penyusunan RKS & RKAS Berorientasi Pelayanan Publik

286

•

Bahan Bacaan 4.2. Penyusunan SOP Berorientasi Tata Kelola Pelayanan Publik

294

•

Bahan Bacaan 4.3. Jurnalisme Warga dan Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik (dalam Program KINERJA)

308

•

Bahan Bacaan 4.4. Penerapan Survei Pengaduan & Janji Perbaikan Layanan

319

•

Bahan Bacaan 4.5. Peran MSF dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Tingkat Unit Layanan dan Daerah

328

•

Bahan Bacaan 4.6. Pengurangan Jenis Izin sebagai Tahap Lanjutan dari Proses Reformasi Perizinan di PTSP Daerah

344

Pelembagaan Tata Kelola Sektor dalam Pelayanan Publik

354

•

Gambaran Umum

354

•

Tujuan Sesi

354

•

Bahan dan Alat

355

•

Alur Sesi

355


www.kinerja.or.id

Sesi 6

•

Rencana Sesi

355

•


357

•


371

•

Bahan Bacaan 5.1. Analisis Kekuatan Diri

373

Evaluasi Pelatihan

376

•

376


Daftar Pustaka/Referensi

378

Video Praktik Baik KINERJA

379

CD Peraturan Perundangan Terkait

380

www.kinerja.or.id


5

DAFTAR ISTILAH KINERJA

Sebuah program bantuan teknis kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan manajemen pelayanan dan partisipasi masyarakat di tiga sektor: pendidikan dasar, kesehatan dasar dan peningkatan iklim usaha.

KINERJA Utama

Adalah pelaksanaan Program KINERJA di empat provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan yang mencakup 20 kabupaten/kota.

KINERJA Papua Adalah pelaksanaan Program KINERJA di Provinsi Papua yang meliputi empat kabupaten/ kota: Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya dan Kab. Mimika. Insentif

Upaya-upaya mendorong pemerintah selaku penyedia layanan publik untuk secara terus menerus meningkatkan kinerja penyediaan layanan publiknya melalui peningkatan keterlibatan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (akuntabilitas) selaku pengguna layanan.

Demand (Pengguna Layanan) Tuntutan dan keterlibatan publik/masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam perbaikan

kualitas/inovasi layanan publik yang disediakan. Engaging Demand and Supply Pelibatan semua elemen dalam pemerintahan daerah yaitu pemerintah sebagai penyedia

layanan, publik/masyarakat sebagai pengunan layanan, organisasi masyarakat dan DPRD sebagai pengawas penyediaan layanan yang bertujuan untuk perbaikan/inovasi layanan publik. Inovasi

Praktik baik yang dikembangkan melalui program KINERJA mencakup tiga sektor: kesehatan, pendidikan dan perbaikan ikim usaha. Setiap inovasi terdiri dari sejumlah kegiatan tata kelola yang mencakup mekanisme pemberian masukan dari masyarakat, pembaharuan peraturan dan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengawasan dan umpan balik yang dibutuhkan agar berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan publik

Replikasi

Upaya peningkatan sistem manajemen serta menyebarluaskannya pada skala yang lebih besar melalui organisasi-organisasi perantara, termasuk upaya diseminasi dan promosi di

6


www.kinerja.or.id

tingkat yang lebih tinggi agar dapat diadopsi menjadi kebijakan, melakukan diseminasi berbasis web dan peningkatan kapasitas penyedia layanan dengan memanfaatkan hubungan dengan asosiasi pemerintah daerah, lembaga pelatihan nasional dan provinsi, lembaga swadaya masyarakat, serta perguruan tinggi. Supply (Penyedia Layanan)

Pemerintah daerah ataupun badan/organisasi yang berada dibawah pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik.

Scaling Up

Upaya replikasi praktik baik ke tingkat yang lebih luas baik pada pemerintah daerah yang sama (within) ataupun ke pemerintah daerah lain.

www.kinerja.or.id


7

DAFTAR SINGKATAN AKD

Analisa Kekuatan Diri

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APEKSI

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

ASI

Air Susu Ibu

AusAID

Australian Agency for International Development

AWP

Annual Work Plan (Rencana Kerja Tahunan)

BAKD

Bina Administrasi Keuangan Daerah

BaKTI

Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia atau Yayasan BaKTI

Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BEE

Business Enabling Environment (Iklim Usaha yang Baik)

BERMUTU

Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading, Bank Dunia

BKD

Badan Kepegawaian Daerah

BLH

Badan Lingkungan Hidup

BOK

Bantuan Operasional Kesehatan

BOS

Bantuan Operasional Sekolah

BOSP

Biaya Operasional Satuan Pendidikan

BPKA

Badan Pengelolaan Keuangandan Asset

BPMPKB

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

BPOM

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

CIDA

Canadian International Development Agency

CMEF

Common Monitoring and Evaluation Framework (Kerangka Pemantauan Dan Evaluasi Bersama)

8


www.kinerja.or.id

CSO

Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil)

DAK Dana Alokasi Khusus DAU

Dana Alokasi Umum

DBE1

Decentralized Basic Education 1

DEO

District Education Office (Dinas Pendidikan Kabupaten)

DG

Office of Democratic Governance

DGP

Distribusi Guru Proporsional

DHO

District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten)

DinKes Dinas Kesehatan DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPD

Dewan Perwakilan Daerah

DPOD

Direktorat Pemerintahan dan Otonomi Daerah

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

EAP

East Asia Pacific

EBF

Exclusive Breastfeeding (ASI Eksklusif)

EDS

Evaluasi Diri Sekolah

FGD

Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Fokus)

FIPO

Fajar Institute for Pro-Autonomy

FKPP

Forum Komunikasi Peduli Pendidikan

Forda UKM

Forum Daerah Usaha Kecil dan Menengah

FY

Fiscal Year (TA, Tahun Anggaran)

GIZ

Lembaga Jerman untuk Kerjasama Internasional (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

GOI

Pemerintah Indonesia

HIPMI

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

HSP

Program Pelayanan Kesehatan

IBF

Inisiasi Menyusui Dini/IMD

www.kinerja.or.id


9

IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat

IMB

Ijin Mendirikan Bangunan

IPM

Indeks Pembangunan Manusia

IPM

Indeks Pengaduan Masyarakat

IO

Intermediary Organizations (Organisasi Mitra Pelaksana)

IR

Intermediate Result (Hasil Antara)

ISO

International Standardization Organization

IUI

Izin Usaha Industri

IUJK

Izin Usaha Jasa Konstruksi

IT Informasi dan Teknologi JPIP

Jawa Pos Institute for Pro-Autonomy

JPL

Jam Pelajaran

Juklak Petunjuk Pelaksanaan Juknis Petunjuk Teknis JW

Jurnalis Warga

K3

Komite Kesehatan Kecamatan

Kabupaten

District

KDh Kepala Daerah Kemitraan

Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan [organisasi mitra Kinerja]

Kesga Kesehatan Keluarga KIA

Kesehatan Ibu dan Anak

KIE

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Kota Municipality/city KP Konsultasi Publik

10

KP3M

Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

KPMP

Kantor Penanaman Modal danPerijinan

KPTP

Kantor Pelayanan Terpadu Perijinan


www.kinerja.or.id

KUA PPAS

Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

LAN Lembaga Administrasi Negara LOGICA

Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh [Proyek AusAID]

LPKIPI

Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan

LPSS

Local Public Service Specialist (Spesialis Pelayanan Publik Daerah)

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

M&E

Pemantauan dan evaluasi

MCH

Maternal and Child Health (Kesehatan Ibu dan Anak/KIA)

MDG

Millienium Development Goal (Tujuan Pembangunan Milenium)

MenPAN-RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

MI Madrasah Ibtidaiyah MOEC

Ministry of Education and Culture (Kemendikbud/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

MOF

Ministry of Finance (Kemenkeu/Kementerian Keuangan)

MOH

Ministry of Health (Kemenkes/Kementerian Kesehatan)

MOHA

Ministry of Home Affairs (Kemendagri/Kementerian Dalam Negeri)

MONE

Ministry of National Education (Kemendiknas/Kementerian Pendidikan Nasional)

MSF

Multi-Stakeholder Forum (Forum Lintas Pemangku Kepentingan)

MSS

Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimum)

MTE

Mid-term Evaluation (Evaluasi Jangka Menengah)

MTs

MadrashaTsanawiyah (setingkat SMP)

Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

NGO

Non-governmental Organization (LSM/Lembaga Swadaya Masyarakat)

NO

National Office - Kantor Nasional Kinerja

NSPK

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

OA

Autonomy Awards (Penghargaan di Bidang Otonomi)

www.kinerja.or.id


11

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

OMP

Organisasi Mitra Pelaksana

OMS

Organisasi Masyarakat Sipil/CSO – Civil Society Organization

Ortala Organisasi dan Tatalaksana OSS

One-Stop-Service (Pelayanan Terpadu Satu Atap)

P2PL

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

PC

Provincial Coordinator (Koordinator Provinsi)

PKD

Pelayanan Kesehatan Dasar

PKM

Pusat Kesehatan Masyarakat

PMP

Performance Management Plan (Rencana Manajemen Kinerja)

PMT Pemberian Makanan Tambahan PO

Provincial Office (Kantor Provinsi)

POPI

Provincial OSS Performance Index (Indeks Kinerja OSS Provinsi)

PP

Peraturan Pemerintah

PPD

Public-Private Dialogue (Dialog Pemerintah-Swasta)

PPID

(Modul Pelatihan) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPKBD

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

PSD

Public Service Delivery (Penyelenggaraan Pelayanan Publik)

PSS

Public Service Standard/Standar Pelayanan Publik

PTD

Proportional Teacher Distribution (Distribusi Guru secara Proporsional)

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PUM

Ministry of Home Affairs’ Directorate for De-concentration and Regional Cooperation (Direktorat Pemerintahan Umum)

12

Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat

RAPBD

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RDP

Rapat Dengar Pendapat


www.kinerja.or.id

Renja

Rencana Kerja (tahunan)

Renstra

Rencana Strategis (lima tahunan)

Riskesdas

Riset Kesehatan Dasar

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

RKS/RKAS

Rencana Kerja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RTI

RTI International [nama dagang untuk Research Triangle Institute]

SBM

School-Based Management (MBS/Manajemen Berbasis Sekolah)

SD Sekolah Dasar SDM

Sumber Daya Manusia

SDU

Service Delivery Unit

SI

Social Impact (organisasi mitra KINERJA)

SITU

Surat IjinTempat Usaha

SIUP

Surat Ijin Usaha Perdagangan

SK

Surat Keputusan (Kepala Daerah)

SKPD

District Technical Working Unit (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

SMERU

SMERU Research Institute [organisasi mitra KINERJA]

SMP

Sekolah Menengah Pertama

SMS

Short Message Service

SNP

National Education Standards (Standar Nasional Pendidikan)

SOP

Standard Operating Procedure (Prosedur Operasi Standar)

SPM

Standar Pelayanan Minimal

SPP

Standar Pelayanan Publik

STTA

Short-term Technical Assistance (Bantuan Teknis Jangka Pendek)

TA

Technical Assistance (Bantuan Teknis)

www.kinerja.or.id


13

TAF

The Asia Foundation

TB Tuberculosis TBA

Traditional Birth Attendant (Dukun)

TDI

Tanda Daftar Industri

TDP

Tanda Daftar Perusahaan

TKED

Tata Kelola Ekonomi Daerah

TOT Training of Trainers UGM

Universitas Gadjah Mada

UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

UKM

Usaha Kecil dan Menengah

UNDP

United Nations Development Program

UNfGI

University Network of UGM (Jaringan Universitas untuk Inovasi Tata

Kelola Pemerintahan UGM) UNPSA

United Nation Public Service Award

UPT Unit Pelaksana Teknis UPTD

Unit Pelaksana Teknis Daerah

USAID

United States Agency for International Development/Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat

14

YanKes

Pelayanan Kesehatan

YKP

Women’s Health Foundation (Yayasan Kesehatan Perempuan)


www.kinerja.or.id

AGENDA Hari/Tanggal/Waktu

Agenda

Hari I 12.00-20.00

Check in Peserta

Hari II 08.00 – 09.00

Pembukaan Sambutan Orientasi Program Diklat (informasi susunan agenda pelatihan, tempat sarapan dan makan siang, pengumpulan SPPD, penyelesaian administrasi)

09.00 – 10.15

Sesi 1: Overview tentang Program KINERJA Penilaian Mandiri

10.15 – 10.30

Rehat

10.30 – 11.15

Dinamika Kelompok

10.15 – 12.15

Sesi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Sektor di Indonesia

12.15 – 13.30

Makan Siang

13.30 – 15.30

Sesi 3: Praktik Baik dalam Penerapan Tata kelola Sektor di Bidang Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Dasar dan PTSP

15.30 – 16.00

Rehat

16.00 – 17.30

Sesi 3

17.30 – 17.15

Refleksi Hari II

Hari III 08.00 – 10.15


10.15 – 10.30

Rehat

10.30 – 12.15

Melembagakan Tata Kelola Sektor dalam Pelayanan Publik

12.15 – 13.30

Makan Siang

13.30 – 15.30

Action Planning

15.30 – 16.00

Rehat

16.00 – 17.30

Presentasi, Penilaian Mandiri, dan Refleksi Hari III

www.kinerja.or.id


15

Hari/Tanggal/Waktu

Agenda

Hari IV

16

08.00 – 10.00

Identifikasi Pemutakhiran Materi Pelatihan Pelayanan Publik dari Pembelajaran KINERJA

10.00 – 11.00

Penutupan

11.00 – 12.00

Check-out

12.00 – 13.30

Makan Siang


www.kinerja.or.id

SILABUS Penerapan Tata Kelola Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia Peserta Program USAID-KINERJA Tujuan pembelajaran: • Melengkapi para widyaiswara dengan materi/substansi terkini tentang pelayanan publik berbasis tata kelola di Indonesa yang telah terbukti berhasil di sejumlah daerah • Menyediakan alat/bahan ajar baru bagi para widyaiswara untuk pelatihan pelayanan publik

Indikator keberhasilan pembelajaran: Setelah pembelajaran, para widyaiswara diharapkan mampu: • Menjelaskan bentuk penerapan tata kelola pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia • Mendampingi penerapan instrumen penguatan penyedia layanan dan pengguna layanan dalam sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan peningkatan iklim usaha • Mempromosikan praktik baik dalam tata kelola pelayanan untuk dapat diadaptasi dan diadopsi ke dalam konteks peserta di tingkat daerah dan unit layanan, baik melalui pendampingan langsung maupun melalui diseminasi informasi praktik baik

www.kinerja.or.id


17

18


www.kinerja.or.id

2

1

No

check list

Lembar Evaluasi diri/

PTD

dll.]

Program KINERJA

7. Hasil (indikasi dampak) yang dicapai oleh

KINERJA

6. Sekilas tentang sektor dan program strategis

dalam Tata Kelola

- Penerapan SPM

Warga, Media Mainstream), Survei Pengaduan,

Stakeholder Forum, Peran Media (Jurnalisme

Layanan

- Mapping Standar

4. Pendekatan penguatan Supply

Indonesia

5. Pendekatan Penguatan Demand [Multi

- Tata Kelola Sektor

3. Standar layanan publik di Indonesia

• Bahan Bacaan

Handout:

Catatan Fasilitator

Power point

•

Handout:

Catatan Fasilitator

Power point

Kelola Sektor di

90 menit

15 menit

2. Penguatan Supply – Demand berbasis Standar

replikasi (third party involvement)

1. Konsep tata kelola sektor – inovasi, insentif dan

• Penjelasan dan Tanya jawab:

berkelompok

2. Melaporkan Hasil Penilaian Diri secara

Sektor

1. Penilaian Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis

KINERJA itu?

Apakah Program

Melalui Tata

Pelayanan Publik

Kualitas

Peningkatan

Penilaian Diri

2. Tujuan Pembelajaran

•

Indonesia

Bacaan Pengantar:

Handout:

dalam Peningkatan Pelayanan Publik di

Pembelajaran

Power point

Bahan Pendukung

Facilitator’s note

30 menit

Waktu

Pendampingan Teknis pada Pemerintah Daerah

1. Inisiatif Program Kinerja dan Mandat

Hari I (7 jam = 420 menit)

Rincian / Sub Bahasan

dan Tujuan

Pengantar

Topik Pembahasan

• Tanya Jawab

• Diskusi

Kelas

• Presentasi

atas hasil

• Diskusi pleno

• Bekerja mandiri

Presentasi

Metode Pembelajaran

www.kinerja.or.id


19

3

No

dan PTSP

Kesehatan Dasar

Pelayanan

Dasar,

Pendidikan

Pemutaran Video

•

- Sumber Daya Manusia

- Kelembagaan

- Leadership

dan SPM (MoHA)

• Praktik Baik UNPSA

yang baik

penerapan praktik

• Lembar analisis

dan PTSP

o Identifikasi Faktor Sukses

Handout:

Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Dasar

Power point

- Lembar kerja 2

langkah latihan

- Petunjuk langkah-

• Panduan latihan:

Bahan Pendukung

Catatan Fasilitator

60 menit

45 menit

60 menit

30 menit

Waktu

Praktik-praktik baik dalam Tata Kelola Bidang

Penjelasan dan Tanya jawab

-

Pengantar

Pemutaran Video Praktek Baik

Penerapan

Sektor di Bidang

sektor pilihan peserta

• Presentasi dan tanggapan atas hasil latihan

-

Tata kelola


• Kerja Kelompok: Menerapkan tata kelola pada

Baik dalam

Praktik

Topik Pembahasan

Round Robin

Diskusi kelompok

Metode Pembelajaran

20


www.kinerja.or.id

5

4

No

Pelayanan Publik –

Sektor

contoh

RKAS Berorientasi

Tata Kelola

• Penyusunan RKS /

(Supply) dalam

Handout: Bahan bacaan

Catatan Fasilitator

Power point

Lembar kerja

langkah latihan

Petunjuk langkah-

dan Lembar Kerja

45 menit

-

-

Panduan latihan:

Bahan Pendukung

Layanan

Penyedia Layanan (Supply)

• Pendekatan dan Instrumen Penguatan Tata Kelola

Penguatan

Penyedia


Hari II (7 jam = 420 menit)

15 menit

45 menit

Penyajian dan Pembahasan Hasil Diskusi Kelompok

Kesimpulan dan evaluasi pelatihan hari I

30 menit

Waktu

Diskusi Kelompok untuk Analisis Contoh Praktik Baik

o Adopsi dan Adaptasi Praktik Baik

o Identifikasi Tantangan

- Dll.

- Kompetensi

- Standar Layanan


Instrumen

Refleksi Hari I

Topik Pembahasan

lainnya

oleh kelompok

untuk ditanggapi

satu kelompok

Presentasi salah

Metode Pembelajaran

www.kinerja.or.id


21

6

No

Sektor

Tata Kelola

(Demand) dalam

Layanan

dalam Tata Kelola

• Engaging Supply – Demand serta Interaksi Aktif

Layanan (Demand)

• Pendekatan dan Instrumen Penguatan Pengguna

Penguatan

Pengguna


Presentasi dan Pembahasan Hasil Latihan Kelompok

Pilihan

Kerja Kelompok Penerapan Instrumen pada Sektor


Instrumen

Topik Pembahasan

45 menit

60 menit

45 menit

Waktu

Lembar kerja

langkah latihan

Petunjuk langkah-

Engaging S-D

Demand

•

•

Pelayanan Publik di

Peningkatan

Peran MSF dalam

KINERJA

dalam Program

Perkembangannya

Peran JW dan

dan Lembar Kerja

Handout: Bahan bacaan

Catatan Fasilitator

•

•

Power point

-

-

Panduan latihan:

Perizinan PTSP

• Penyederhanaan

Pelayanan Publik

SOP Berorientasi

• Penyusunan

Bahan Pendukung

Round Robin

Diskusi kelompok

Metode Pembelajaran

22


www.kinerja.or.id

7

No

Pelayanan Publik

dalam lokakarya dengan praktik saat ini

Membandingkan praktik baik yang telah diidentifikasi

Diskusi kelompok untuk kasus pilihan:

dan Analisa Kekuatan Diri (AKD)

2. Menggunakan Proses Perbaikan Terus Menerus

yang Baik

30 menit

1. Langkah Mengadopsi dan Mengadaptasi Praktik

Tata Kelola

Sektor dalam

30 menit

Penjelasan dan Tanya Jawab

Melembagakan

45 menit

Waktu

60 menit

Pilihan

Kerja Kelompok Penerapan Instrumen pada Sektor


Presentasi dan Pembahasan Hasil Latihan Kelompok

Topik Pembahasan

Layanan

Pengaduan dan Janji

Penerapan Survei

Lembar kerja

langkah latihan

Petunjuk langkah-

-

-

Lembar kerja

langkah latihan

Petunjuk langkah-

Panduan Latihan

(AKD)

• Analisa Kekuatan Diri

Bahan Bacaan

Lanjut

Rencana Aksi /Tindak

• Lembar kerja

Handout:

Catatan Fasilitator

Power point

-

-

Panduan latihan (BW)

•

dan Daerah

tingkat Unit Layanan

Bahan Pendukung

Diskusi kelompok

Round Robin

Diskusi kelompok

Metode Pembelajaran

www.kinerja.or.id


23

8

No

Meliputi penyiapan dan penyelenggaraan fasilitator,

dan materi.

tingkat reaksi

Tindak Lanjut

Pembahasan hasil diskusi kelompok dan Rencana


Evaluasi dan

Topik Pembahasan

15 menit

45 menit

Waktu

tingkat reaksi peserta

• Lembar evaluasi

Handout:

Bahan Pendukung

Checklist Isian

kelompok lainnya

untuk ditanggapi

satu kelompok

Presentasi salah

Metode Pembelajaran

Overview tentang Program KINERJA dan Penilaian Mandiri

www.kinerja.or.id

1


25

SESI 1 Overview tentang Program KINERJA dan Penilaian Mandiri

Gambaran Umum Dalam sesi ini diperkenalkan profil Program USAIDKINERJA, meliputi apa yang menjadi domain kerja Program KINERJA, tujuan program, wilayah kerja, dan latar belakang perlunya program ini, sasaran program, pendekatan yang digunakan, dan unsurunsur governance yang diperkuat. Untuk mendapatkan gambaran pemahaman peserta atas tata kelola pelayanan publik, sesi ini diawali dengan proses “Penilaian Mandiri” terhadap lima aspek penting tata kelola pelayanan publik, yang meliputi legal framework, inovasi, adopsi dan adaptasi praktek baik, keterlibatan stakeholder, dan pelembagaan tata kelola pelayanan publik.

........ sesi ini diawali dengan proses “Penilaian Mandiri” terhadap lima aspek penting tata kelola pelayanan publik, ........

Tujuan Sesi 1. Peserta mendapatkan gambaran tentang Program KINERJA. 2. Peserta memahami batasan, tujuan, pendekatan dan unsur-unsur yang diusung oleh Program Kinerja. 3. Mendapatkan gambaran umum tentang pemahaman peserta akan topik tata kelola pelayanan publik melalui proses “Penilaian Mandiri”.

26


www.kinerja.or.id

Bahan dan Alat

1. Media pelatihan: Komputer dan LCD, papan dan kertas flipchart 2. Alat Tulis: Kertas untuk mencatat, Spidol, Pensil atau Ballpoint 3. Bahan Paparan, Lembar Kerja, dan Bahan Bacaan

Alur Sesi (45 menit)

Pengantar (5 menit)

Keterkaitan (5 menit)

Penerapan (20 menit)

Refleksi (10 menit)

Kelanjutan (5 menit)

Rencana Sesi Waktu

Alur

5

Pengantar

Isi

Materi

• Peserta diperkenalkan dengan Program KINERJA sebagai salah satu program Democratic and Decentralized Governance USAID.

• PPT 1.1

• Peserta memahami bahwa Program ini sudah berjalan sejak Tahun 2010 dan akan berakhir pada Tahun 2015. 5

www.kinerja.or.id

Keterkaitan

• Program KINERJA memfokuskan diri pada perbaikan tata kelola pelayanan publik. • LAN juga berperan dalam perbaikan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur.


27

SESI 1 . Overview tentang Program KINERJA dan Penilaian Mandiri

28

Waktu

Alur

20

Penerapan

10

5

Isi

Materi

Memaparkan: • Apa yang menjadi domain kerja Program KINERJA, • Tujuan program, • Wilayah kerja, • Latar belakang perlunya program • Sasaran program, • Pendekatan yang digunakan, dan • Unsur-unsur governance yang diperkuat.

• PPT 1.1 • BB 1.1

Refleksi

Melakukan penilaian mandiri dengan langkah-langkah: • Fasilitator menjelaskan tujuan dan panduan melakukan “Penilaian Mandiri”. • Masing-masing peserta mengisi lembar “Penilaian Mandiri”.

• PPT 1.2 • LK 1.1

Kelanjutan

Mengemukakan bahwa gambaran lebih lengkap tentang konsep dan pendekatan tata kelola sektor dalam pelayanan publik akan disampaikan pada Sesi 2.


www.kinerja.or.id


PROGRAM KINERJA TATA KELOLA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK PENGANTAR

1

Mengapa slide ini penting? Ada banyak faktor penyebab rendahnya mutu/kualitas pelayanan publik di Indonesia, antara lain salah satu faktor pentingnya adalah tata kelola (good governance) yang belum tertata dengan baik di Indonesia, khususnya pada tataran program management

Inti uraian: Terdapat 3 kata kunci penting dalam implementasi Program KINERJA: Pertama, kinerja. Misi utama program ini adalah shifting local government behaviour dari regulatory based behaviour menjadi outcome based behaviour. Kinerja adalah outcome/hasil dari pengelolaan program. Kedua, tata kelola. Merupakan pendekatan penting dalam era demokratisasi pelayanan dengan menggunakan 4 prinsip penting; partisipasi, akuntabilitasi, transparansi dan responsiveness. Ketiga, pelayanan publik. Seperti kita ketahui bersama dibandingkan dengan kinerja lainnya dalam tujuan desentralisasi dan otonomi daerah – kinerja pelayanan publik di Indonesia merupakan yang terendah di bandingkan lainnya.

www.kinerja.or.id


29


Apakah Program KINERJA? Program peningkatan penyediaan layanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan iklim usaha dengan tujuan memberikan solusi yang sesuai kebutuhan daerah, berjangka panjang dan dapat menjadi basis data yang luas bagi Indonesia. A project to improve public service delivery in education, health and business climate with the intend to deliver locally owned, long term and broad based solutions for Indonesia. 2

Mengapa slide ini penting? Memberikan orientasi kepada peserta tentang deskripsi ruang lingkup pendampingan program KINERJA di Indonesia

Inti uraian: 1. Menegaskan 3 sektor penting fokus pendampingan Program KINERJA yang berkaitan erat dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Human Develompment Index (HDI), dimana pada posisi 2012 masih berada dalam kategori menengah yakni di urutan 121 dari 188 negara, naik tipis dari 124 di tahun 2012. 2. Bidang fokus wilayah pendampingan KINERJA antara lain pendidikan dasar untuk program – distribusi guru proporsional, biaya operasional satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah berpelayanan publik. Kedua, kesehatan dasar mencakup isu-isu penting terkait dengan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), antara lain – Inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif dan Persalinan Aman (Safe Delivery). Sedangkan berkaitan dengan isu ekonomi, KINERJA mengusung program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Pilihan program sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pemerintah daerah disyaratkan untuk memberikan dana penunjang (cash dan In kind) untuk suksesnya implementasi kegiatan di lapangan. Selain hal itu KINERJA tidak memberikan dukungan berupa belanja modal, melainkan hanya penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Pada tahun pertama KINERJA mendukung hanya satu sektor, bila dipertimbangkan hasil cukup baik akan diteruskan dengan sektor kedua pada tahun berikutnya.

30


www.kinerja.or.id

Tujuan Akhir Program Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan iklim usaha pada pemerintah daerah melalui tata kelola (governance) yang lebih baik.

3

Mengapa slide ini penting? Menegaskan tujuan akhir yang ingin dicapai dari pendampingan Program USAID-KINERJA

Inti Uraian: Beberapa isi penting yang perlu dielaborasi dalam menjelaskan objective Program KINERJA antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas berhubungan dengan penerapan standar layanan publik. Standar layanan berhungan dengan manajemen pelayanan publik baik dari sisi input, proses/output dan hasil/outcome b. Sektor pendampingan telah dijelaskan pada power poin presentasi sebelumnya c. Tata kelola merupakan pendekatan penting yang diusung oleh KINERJA, bukan pendekatan teknis, regulatif dan managemen.

www.kinerja.or.id


31


Wilayah Program KINERJA

4

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan 5 provinsi mitra Program KINERJA di Indonesia antara lain: Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua. Keempat provinsi di luar Papua disebut sebagai Main KINERJA Partners sedangkan Papua merupakan provinsi ektensi. Pada keempat provinsi non papua, intervensi dilakukan pada tiga sektor sedangkan Provinsi Papua hanya berfokus pada program kesehatan, khususnya TB dan HIV/Aids yang berkaitan dengan KIA.

Inti uraian: Proses pemilihan kota/kabupaten mitra dilakukan dengan proses sebagai berikut : •

KINERJA berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi

•

Kabupaten/kota diinformasikan atau diundang oleh provinsi untuk sosialisasi program

•

Kabupaten/kota menyampaikan komitmen nyata terhadap program, tidak adanya pemekaran selama empat tahun kedepan, dan tidak adanya dukungan dari program lain yang sejenis

•

Proses seleksi kabupaten/kota akan dilakukan secara acak

• Menunjukkan provinsi lokasi Program KINERJA

32


www.kinerja.or.id

Wilayah Kerja Aceh

JaTim

PROVINSI

KOTA/KABUPATEN

ACEH

Banda Aceh Aceh Tenggara Aceh Singkil Bener Meriah Simeulue

JATIM

Kab. Probolinggo Kota Probolinggo Tulungagung Jember Bondowoso

KALBAR

Singkawang Malawi Sekadau Sambas Bengkayang

SULSEL

Makassar Barru Luwu Utara Luwu Bulukumba

SulSel

KalBar

5

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan provinsi, kabupaten/kota lokasi Program KINERJA Utama (4 provinsi)

Inti uraian: Kota/kabupaten mitra Program KINERJA tersebar dari wilayah perkotaan hingga wilayah remote yang memerlukan perjalanan lebih dari 10 jam dari ibukota provinsi seperti Kab. Melawi di Kalbar, Kab. Luwu Utara di Sulawesi Selatan dan Kab. Simeuleu & Aceh Singkil di Provinsi Aceh

www.kinerja.or.id


33


Kab./Kota Mitra •

Kota Jayapura

•

Kab. Jayapura

•

Kab. Jayawijaya

•

Kab. Mimika

6

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bahwa Program KINERJA juga bekerja di empat kab/kota di Provinsi Papua, antara lain: Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya dan Kab. Mimika

Inti uraian: Dibandingkan dengan kota/kab. KINERJA utama, tantangan pendampingan implementasi tata kelola (governance) pelayanan publik pada Provinsi Papua jauh lebih berat, khususnya dari sisi demand side. Sebagaimana kita ketahui inovasi dan level penerapan tata kelola khususnya keterlibatan, akuntabilitas dan transparansi sedang berkembang di wilayah paling timur di Indonesia.

34


www.kinerja.or.id

Rasional 1. Sukses pelembagaan demokrasi politik dan desentraliasi di Indonesia belum dibarengi dengan kinerja pelayanan publik yang memadai 2. Lemahnya struktur insentif dalam peningkatan pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia 3. Belum tersedianya mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik yang inovatif, efektif dan efisien (termasuk kebijakan, prosedur dan investasi publik yang mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan akses dan efektivitas biaya atau kemitraan dengan sektor swasta dalam peningkatan pelayanan) 4. Keterbatasan daya jangkau program – kerjasama dengan pihak ketiga/ intermediary sebagai katalisator dan multiplier replikasi

7

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan isu kunci yang melatarbelakangi implementasi Program KINERJA. Bahwa meskipun desentralisasi sudah diterapkan sejak Tahun 1999, kualitas kinerja pelayanan publik belum menunjukkan perubahan yang lebih baik. Dipahami bahwa penyedia pelayanan publik yang baik ataupun yang buruk, tidak memperoleh implikasi apapun. Insentif bagi penyedia layanan diperlukan untuk memacu prestasi kerja. Inovasi dari penyedia layanan berperan penting dalam menyiasati dinamika (perubahan) tantangan. Pelibatan pihak ketiga/intermediary untuk pendampingan penyedia dan pengguna layanan dalam proses perbaikan kinerja belum menjadi “budaya”.

Inti uraian: Program KINERJA ada untuk memperbaiki interrelasi antara penyedia dan pengguna layanan, dengan memperbaiki struktur insentif, mendukung munculnya inovasi, dan mempromosikan kemampuan pihak ketiga dalam membantu proses perbaikan pelayanan publik. Tantangan utama untuk meningkatkan pelayanan publik di Indonesia adalah struktur insentif yang lemah. Kewenangan, kapasitas dan sumber daya yang ada di tingkat lokal - meskipun untuk berbagai tingkat - dan bisa lebih baik dilaksanakan dan dimanfaatkan. Dalam pendampingan Inovasi termasuk kebijakan yang lebih baik, prosedur dan investasi publik yang mendukung pembangunan ekonomi, layanan perampingan untuk meningkatkan akses dan mengurangi biaya atau kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola atau meningkatkan layanan. Mengingat dan mempertimbangkan geografical Indonesia, adalah sangat berat untuk program sebesar KINERJA melakukan intervensi langsung dan mengontrol dampak langsung yang bermakna di sejumlah Kota/ Kabupaten. Karena itu KINERJA akan mendukung replikasi praktik yang ada yang telah terbukti efektif. Bantuan terbatas KINERJA ini digunakan sebagai "katalisator" untuk, dan "multiplier" dari, upaya reformasi pelayanan publik di daerah.

www.kinerja.or.id


35


Sasaran Program (Objectives) 1. Sistem insentif yang lebih baik guna peningkatan pelayanan oleh pemerintah daerah 2. Meningkatnya adopsi inovasi “approach” penyediaan pelayanan publik 3. Replikasi praktik pelayanan publik dalam skala yang lebih luas 8

Mengapa slide ini penting? Menegaskan hasil akhir yang menjadi target sasaran Program KINERJA serta menjadi pengukuran penting dalam menilai sukses dan gagalnya Program KINERJA melalui Performance Measurement Plan (PMP).

Inti uraian: Target sasaran Program KINERJA adalah perbaikan sistem insentif, adopsi inovasi penyedia pelayanan, dan replikasi praktek baik dalam skala yang lebih luas dari skala pendampingan program

36


www.kinerja.or.id

3 Pilar Penting Program KINERJA •

Insentif – Memperkuat sisi permintaan (meningkatkan kepedulian masyarakat) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik;

•

Inovasi – Memanfaatkan praktik-praktik inovatif yang ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan menerapkan pendekatan-pendekatan pelayanan publik yang menjanjikan; dan

•

Replikasi – Memperkuat keberhasilan inovasi secara nasional dan mendukung lembaga-lembaga perantara dalam menyelenggarakan dan menyebarluaskan praktik pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah.

9

Mengapa slide ini penting? Sejalan dengan slide sebelumnya tentang sasaran program bahwa Program KINERJA akan fokus dalam memperbaiki sistem insentif, mendorong adopsi inovasi penyedia pelayanan, dan replikasi praktik baik dalam skala yang lebih luas dari skala pendampingan program.

Inti uraian: Sistem insentif dilakukan melalui sisi pengguna layanan, yakni penguatan organisasi masyarakat sipil (OMP) dan masyarakat luas pengguna layanan. Sedangkan penguatan/pemberdayaan sisi inovasi dilakukan melalui intervensi pada penyedia layanan antara lain pemegang kebijakan (eksekutif dan legislatif), kepala dinas dan manajemen operasional pelayanan publik dan penyedia layanan di tingkat service delivery unit, dan replikasi merupakan proses scaling up praktik baik/inisiatif baik yang telah dihasilkan melalui pihak ketiga ketiga/ intermediary organizations.

www.kinerja.or.id


37


Program Implementasi • - - -

Penyedia Layanan (Supply) Pemegang kebijakan Dinas terkait, Service delivery unit

• Pengguna Layanan (Demand) - Masyarakat (Citizens) - Organisasi Masyarakat (Civil society organizations) - Media • - - -

Diseminasi dan Replikasi Melalui pihak ketiga (University, LSM, Yayasan, dll.) Pemerintah provinsi Pemerintah pusat, donor dan lembaga pelaksana kemitraan lainnya

10

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan siapa saja stakeholder utama yang menjadi kelompok sasaran program baik disisi supply, demand dan proses replikasi program.

Inti uraian: Efektifiitas kinerja hasil pendampingan ditentukan dengan ketepatan pemetaan para pihak mitra kerja Program KINERJA di sisi supply (sisi penyedia layanan), pengguna layanan, dan diseminasi & replikasi. Pada sisi pemegang kebijakan antara lain DPRD dan kepala daerah serta efektifitas peran Banggar dan TAPD dalam mendukung program-program yang didukung oleh USAID KINERJA. Secara umum disisi supply, support intervensi diberikan dari tingkat high-level management, medium level management dan operational level management untuk public service delivery. Pada posisi demand fokus KINERJA melalui stakeholder kunci dan utama selain masyarakat luas pengguna layanan Sedangkan replikasi bertumpu pada Organisasi Mitra Pelaksana Program (OMP) yang telah bekerja bersama KINERJA sejak tahun pertama dilakukan dan telah mendapatkan berbagai penguatan secara teknis maupun managerial.

38


www.kinerja.or.id

Roadmap Pendampingan Mitra – KINERJA Tahun

Pelaksana

Kegiatan Orientasi, Kesepakatan, Konsultasi dengan Kabkota

2012

Intermediary Organizations

Pendampingan Paket I

2013

Intermediary Organizations

Pendampingan Paket II

Short Term Technical Assistance Consultant

Scaling Up & Pembelajaran dari Pendampingan Paket I

Intermediary Organizations (Hibah Lanjutan)

Scaling Up & Pembelajaran dari Pendampingan Paket 1 dan Paket 2

2014

Short Term Technical Assistance Consultant 2015 Akhir Project

Penerapan Kebijakan dengan APBD atau non APBD

Pengembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Pendampingan Paket I dan Paket II

2011

11

Mengapa slide ini penting? Menggambarkan tahapan intervensi/pendampingan Pogram KINERJA pada pemerintah daerah mitra.

Inti uraian: Strategi pendampingan Program KINERJA pada pemerintah daerah mitra menggunakan modelling dan piloting. Menggunakan hasil baik di tingkat “model”, pemerintah daerah melakukan “buy in” untuk melakukan scaling up menggunakan sumber daya anggaran daerah. KINERJA mendukung melalui quality back assurance. Secara umum program pendampingan KINERJA terdiri dari 2 tahap, paket pertama dan paket kedua, Dukungan paket kedua hanya diberikan apabila mitra daerah menunjukkan kinerja yang baik pada pelaksanaan paket pertama. Secara programatik KINERJA mulai diimplementasikan pada tahun 2011 dan akan berakhir pada periode February 2015.

www.kinerja.or.id


39


Relasi Pendampingan Mitra dan Replikasi

2013

Orientasi, Kesepakatan, Konsultasi

Intermediary Pendampingan Paket I dengan Kab-kota Organizations 2012 Intermediary Pendampingan Paket I (IO) Organizations

(IO) Intermediary

Organizations 2013 Intermediary Organizations Short Term Technical Short Term Technical Assistance Assistance Consultant

2014

Replikasi outside

dengan Kab-kota

2011

Pendampingan Paket II Pendampingan Paket II

Scaling Up & Pembelajaran dari Pendampingan Paket I Scaling Up & Pembelajaran dari Pendampingan Paket I

Consultant

Intermediary Scaling Up & Pembelajaran dari 2014 Intermediary Pendampingan Scaling Up & Pembelajaran dari 2 Organizations Paket 1 dan Paket Organizations Pendampingan Paket 1 dan Paket 2 (Hibah Lanjutan) (Hibah Lanjutan)

Short Term Short Term Technical Technical Assistance Assistance Consultant Consultant 2015 2015 Akhir Akhir Project Project

Penerapan Kebijakan dengan APBD atau Penerapan Kebijakan dengan APBD atau non APBD non APBD

Pengembangan Kebijakandan danPelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Kebijakan Pendampingan Paket II)II) Pendampingan PaketIIII(Round (Round

2012

Kegiatan di Lokasi Mitra

Konsultasi PelaksanaOrientasi, Kesepakatan, Kegiatan di Lokasi Mitra

Pembelajaran yang dituangkan ke dalam dokumen, bentuk kegiatan, dan Kompetensi IOs

Lingkungan/iklim kondusif

Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi/Universitas/Media: Pemantauan, Validasi, Promosi, dan Insentif

Pelaksana

2011 Tahun

Pengembangan Kebijakandan dan Pelaksanaan Pendampingan Pengembangan Kebijakan Pelaksanaan Pendampingan PaketI (Round I (Round Paket I) I)

Tahun

12

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan hubungan hasil/pembelajaran dari kegiatan di lokasi pendampingan dengan persiapan replikasi

Inti uraian: Bahwa persiapan replikasi (sebagai instrumen keberlanjutan program) sudah dimulai sejak kegiatan pendampingan dilaksanakan. Pembelajaran dan praktik baik yang dihasilkan dari kegiatan pendampingan menjadi input dalam menyusun strategi replikasi.

40


www.kinerja.or.id

Area Program KINERJA Apa yang Diterapkan? Instrumen/ Pendekatan Yang telah teruji dan dapat diimplementasikan (Praktik Baik – Best/Good Practice ) Sub Sektor Pendidikan Dasar • • •

Penyebaran Guru secara proporsional Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Manajemen Berbasis Sekolah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Sub Sektor KIA,TB dan HIV

• • • •

Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Ekslusif Pengelolaan Puskesmas TB HIV / AIDS

Sub Sektor Perbaikan Iklim Usaha PTSP untuk Ijin Usaha dan Reviu Regulasi

13

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan paket program pendampingan dari masing-masing sektor dampingan Program KINERJA

Inti uraian: Pilihan paket intervensi disepakati bersama stakeholder nasional khususnya departemen teknis terkait dan mempertimbangkan masukan dari berbagai focus group discussion (FGD) – bersama mitra donor dari berbagai negara (Australia, Canada, Amerika, Jepang dan lainnya) yang bergerak pada area yang sama. Program paket yang dipilih diharapkan memiliki multiplier effect dan pengungkit terbesar dalam mendongkrak kinerja pelayanan bidang pendidikan dasar, kesehatan dasar dan pengembangan iklim usaha yang baik. Pelayanan pendidikan dasar ditujukan pada pemerataan guru di wilayah perkotaan dan remote agar siswa mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan guru, ketersediaan dana operasional pendidikan yang selama ini masih didominasi oleh anggaran tugas pembantuan pusat dan penyelenggaraan pelayanan belajar mengajar di tingkat sekolah yang berorientasi pada pelayanan publik dan pro – pengguna layanan. Pelayanan kesehatan dasar ditujukan pada upaya pengurangan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu yang cukup tinggi di Indonesia melalui program strategis antara lain kemitraan bidang dukun (safe delivery, ASI eksklusif dan IMD). Pelayanan peningkatan iklim usaha dicapai melalu pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan kajian regulasi one stop services. Paket-paket pendampingan Program KINERJA

www.kinerja.or.id


41


Ruang Lingkup/Batasan Program 1. Pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 2. Tata kelola (governance) di level sektor khususnya pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. KINERJA bukan merupakan program teknis 3. Penguatan kapasitas (capacity building), tidak menyediakan belanja modal 4. Micro (inductive) to macro (deductive) 5. Modeling • Intervensi terbatas pada Puskesmas/sekolah tertentu sebagai model atau piloting 14

Mengapa slide ini penting? Menegaskan batasan teknis maupun pendekatan dalam proses pendampingan Program KINERJA pada pemerintah daerah mitra.

Inti uraian: •

Pelayanan pubik yang menjadi fokus pendampingan teknis Program KINERJA hanya berkaitan dengan kewenangan wajib urusan dasar pemerintah daerah khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi.

•

Tata kelola – Program KINERJA bukan program sektoral sehingga fokus pendampingan lebih pada optimasi keterlibatan para pihak dalam pengelolaan sektor terkait.

•

KINERJA tidak menyediakan bantuan belanja modal akan tetapi hanya penguatan kapasitas supply dan demand dalam pengelolaan pelayanan publik melalui capacity building.

•

Pendampingan dilakukan melalui micro to macro – artinya dari skala kecil menuju proses pengelolaan yang lebih luas. Dalam pendampingan penerapan SPM, KINERJA hanya memulai dari indikator terkait paket, tidak secara langsung mengaplikasikan seluruh indikator terkait.

•

42

Modeling dan piloting telah dijelaskan dalam slide terdahulu.


www.kinerja.or.id

Bentuk & Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pelayanan Publik Bentuk Pelayanan

Penyediaan Barang Publik

Penyediaan Jasa Publik

Penyelenggara Pelayanan

Pelayanan Administrasi

Pemerintah

Korporasi

Lembaga Independent

Daerah

Pusat

Urusan Wajib

Pelayanan Dasar

Urusan Pilihan

Pelayanan bukan Dasar

15

Mengapa slide ini penting? Menegaskan skema pelayanan publik sesuai dengan UU 25 tahun 2009 tentang UU Pelayanan Publik.

Inti uraian: Apakah pelayanan publik? Menurut UU 25 tahun 2009, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sejalan dengan definisi tersebut pelayanan publik dapat dijelaskan kedalam dua kategori besar antara lain kedalam jenis/bentuk pelayanan dan aktor/penyelenggara pelayanan publik. Menururut jenisnya pelayanan publik dibagi ke dalam 3 jenis layanan: penyediaan barang publik, penyediaan jasa publik dan pelayanan administrasi. Sedangkan menurut penyelenggara pelayanan publik terbagi kedalam tiga pelaku utama: pemerintah pusat, pemerintah kota/kabupaten, korporasi dan lembaga independen. Program KINERJA hanya fokus pada pendampingan penyediaan jasa publik yang disediakan menurut kewenangan pemerintah daerah.

www.kinerja.or.id


43


Tujuan Pelatihan •

Melengkapi para widyaiswara dengan materi/substansi terkini tentang pelayanan publik berbasis tata kelola di Indonesia yang telah terbukti berhasil di sejumlah daerah

•

Menyediakan alat/bahan ajar baru bagi para widyaiswara untuk pelatihan pelayanan publik

16

Mengapa slide ini penting? Menegaskan orientasi pelaksanaan pelatihan ini.

Inti uraian: Seluruh materi dalam pelatihan ini merupakan hasil kapitalisasi pengalaman KINERJA dalam proses pendampingan teknis hingga tahun ke empat. Banyak praktik baik yang telah dihasilkan oleh Program KINERJA di lapangan, Pelatihan ini dimaksudkan untuk memenuhi beberapa hal penting, antara lain: • Melengkapi para widyaiswara dengan materi/substansi terkini tentang pelayanan publik berbasis tata kelola di Indonesa yang telah terbukti berhasil di sejumlah daerah • Menyediakan alat/bahan ajar baru bagi para widyaiswara untuk pelatihan pelayanan publik

44


www.kinerja.or.id

TERIMA KASIH

17

www.kinerja.or.id


45



Penilaian Mandiri

1

Tujuan Penilaian Mandiri 1. Memberikan kesempatan kepada para pelatih untuk memahami level awal pengetahuan tentang tata kelola sektor di Indonesia sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan 2. Memahami tingkat aplikasi konsep tata kelola sektor kedalam praktek penerapan pelayanan publik di Indonesia. 3. Memiliki orientasi lebih baik dalam mengikuti proses belajar 2

46


www.kinerja.or.id

Aspek Penting dalam Penilaian Mandiri 1. Legal framework dalam tata kelola pelayanan publik di Indonesia 2. Pendekatan (approach), mekanisme, dan prosedur dalam inovasi pelayanan publik di Inonesia 3. Adopsi dan adaptasi praktik baik dalam tata kelola pelayanan publik 4. Strategi keterlibatan multi stakeholders dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia 5. Pelembagaan dalam tata kelola pelayanan publik di Indonesia 3

Aplikasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri 1. Lakukan praktek pengisian lembar penilaian diri secara individual 2. Fasilitator meminta para pelatih untuk menyampaikan kesan terhadap proses penilaian diri yang telah dilakukan. 3. Fasilitator meminta para pelatih berbagi pengalaman terhadap substansi/isi materi penilaian diri 4. Penguatan/affirmasi terhadap pengalaman penilaian diri 5. Peninjauan pengukuran dan “range” pengetahuan setiap pertanyaan evaluasi diri 6. Penambahan dan atau pengurangan pernyataan penilaian diri 4

www.kinerja.or.id


47



Panduan Fasilitator Judul:

Penilaian Mandiri Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar

Tujuan:

Membantu para peserta untuk melakukan evaluasi diri terhadap tingkat pemahaman yang dimiliki pada saat awal pelatihan, khususnya yang berhubungan dengan konsep dan penerapan Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar di Indonesia.

Waktu:

10 menit

Tahapan Kegiatan:

1. Bagikan lembar pernyataan ini kepada setiap peserta 2. Jelaskan kepada para peserta tujuan evaluasi diri ini dan minta kepada setiap para peserta untuk menjawab setiap pernyataan yang ada dengan memilih jawaban Ya, Tidak atau Tidak Yakin. Jawaban tidak yakin diberikan bila peserta merasa belum memahami maksud pernyataan atau tidak yakin tingkat nilai pernyataan dimaksud sesuai dengan kondisi daerah masingmasing. 3. Pilih 1 atau 2 peserta untuk berbagi pengalaman setelah mengisi lembar evaluasi diri ini. 4. Hasil isian dikumpulkan, para peserta mengisi kembali lembar ini pada akhir proses pelatihan untuk melihat peningkatan pemahaman setelah mengikuti proses pelatihan (bersifat optional) 5. Sebagai bagian dari upaya mempraktikkan tata kelola pelayanan publik sejak dini, fasilitator mencatat/mendata hasil latihan seluruh peserta (dikelompokkan), selanjutnya menampilkan hasil tersebut dalam pleno. Fasilitator memperlihatkan hasil isian daerah dengan bagian jawaban terbanyak Ya, dan daerah dengan jawaban paling banyak Tidak.

Lembar Kerja:

Lihat lembar kerja terlampir

Simpulan

48


www.kinerja.or.id

Lembar Kerja 1 Penilaian Mandiri Tata Kelola Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2014 Pilih salah satu jawaban (Ya, Tidak atau Tidak Yakin) sesuai dengan pengetahuan Anda mengenai pernyataan berikut ini.

No

Pernyataan

1

Demokratisasi pelayanan publik merupakan inti dari negara demokrasi modern, oleh karena itu pelayanan yang diterima publik merupakan akibat keputusan yang dibuat secara bersama/ demokratis antara berbagai pihak (multi stakeholder), sejak proses perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasinya. Masyarakat sebagai penerima layanan tidak hanya menjadi pihak pasif penerima informasi layanan, akan tetapi juga terlibat dalam proses konsultatif dan lebih dari itu juga sebagai mitra penyedia layanan bahkan memiliki kendali terhadap tingkat standar layanan yang ditetapkan.

2

Pilar penting dalam tata kelola pelayanan publik berbasis standar antara lain melalui penguatan penyedia layanan (supply) dari sisi inovasi, pengguna layanan (demand) melalui insentif, interaksi intensif antara keduanya serta diseminasi secara luas praktik baik.

3

Berikut ini merupakan elemen penting penciptaan insentif dalam pelayanan publik, antara lain: (a) penguatan pengguna layanan agar mampu menyuarakan hak-haknya; (b) penetapan ukuran kinerja pelayanan; dan (c) kompetisi antar penyelenggara pelayanan intra dan inter distrik serta inter unit layanan.

4

Sebagian besar kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menetapkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama dan telah tercermin dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, anggaran dan pelaporan daerah.

5

Penyelenggaraan pelayanan publik (supply) di unit layanan (Puskesmas dan sekolah) telah mengakomodasi hak-hak warga melalui SOP layanan, menjamin partisipasi aktif pengguna layanan (demand) dalam perencanaan (misalnya, Perencanaan BOK dan Tingkat Puskesmas, Rencana Kerja Sekolah serta Rencana Kerja Anggaran Sekolah), memberikan ruang bagi kelompok warga/ forum multi stakeholder, keterbukaan dalam menginformasikan hasil layanan dan kinerja pelayanan.

www.kinerja.or.id

Ya

Tidak

Tidak Yakin


49


50

No

Pernyataan

6

Revitalisasi peran forum lintas pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum) sangat diperlukan dalam menyuarakan dan mengawal penyelenggaraan pelayanan publik berbasis standar layanan, akan tetapi tidak perlu sampai pada pencermatan alokasi anggaran di KUA PPAS, APBD dan RKA-SKPD.

7

Penyelenggara layanan dapat melakukan penjaringan pengaduan warga secara aktif dan pasif terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan, antara lain cukup dengan menyediakan kotak saran serta SMS dan telepon pengaduan.

8

Penting bagi setiap penyelenggara layanan untuk menginfomasikan hak-hak masyarakat secara kreatif dan inovatif dalam pengelolaan layanan sesuai dengan standar layanan yang ada, baik yang bersifat suka rela seperti ISO maupun yang wajib seperti SPM, SOP dan SPP, sebagai acuan dalam mengukur kinerjanya dari waktu ke waktu.

9

Penyelenggara layanan publik seperti Dinas Kesehatan cq Puskesmas dan Dinas Pendidikan cq sekolah diwajibkan hanya melakukan Survei Kepuasan Pelanggan secara internal, dan tidak perlu menunjuk pihak ketiga untuk melakukannya.

10

Tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara janji dan maklumat layanan, keduanya adalah kewajiban dinas yang disusun bersama dengan stakeholder/customers mengacu kepada hasil survei pengaduan pelanggan dan informasi kinerja layanan lainnya dari masyarakat.

11

Penyusunan Renja dan Renstra SKPD dan RPJMD wajib menampilkan hasil kinerja pelayanan publik sesuai dengan urusan pemerintahan yang ada dengan mempertimbangkan hasil pencapaian kinerja dan target pencapaian SPM dan MDGs serta prosesnya melibatkan publik/demand secara aktif.


Ya

Tidak

Tidak Yakin

www.kinerja.or.id

kerjasama dengan pemerintah daerah untuk

Bahan Bacaan

membuat penyediaan layanan publik lebih responsif seraya tetap meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan masyarakat secara luas agar mampu menuntut kualitas pelayanan yang lebih baik

Profil Program KINERJA

dari pemerintah. KINERJA bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah dalam mengatasi

1. Pengantar

kesenjangan penyediaan pelayanan publik di daerah. Dengan insentif yang lebih baik, inovasi

Program KINERJA adalah program bantuan teknis

yang lebih luas serta bentuk replikasi yang lebih

kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan

banyak, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan

Pemerintah Amerika Serikat, melalui United States

dapat memberikan pelayanan yang lebih murah dan

Agency for International Development (USAID)/

lebih baik dan/atau lebih responsif terhadap kebutuhan

Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat,

dan keinginan masyarakat.

yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan pengelolaan/manajemen

Lima provinsi telah dipilih oleh Pemerintah dan

pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat,

USAID, yaitu: Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan,

khususnya di tiga sektor yaitu Pendidikan,

Kalimantan Barat, dan Papua. Di masing-masing

Kesehatan, dan Peningkatan Iklim Usaha. Program

provinsi, KINERJA bekerja di 5 kabupaten/kota,

KINERJA dimulai pada bulan Oktober 2010 dan

kecuali di Papua yang hanya bekerja di 4 kabupaten/

akan berakhir pada bulan Februari 2015.

kota sehingga total berjumlah 24 kabupaten/kota. Kabupaten/kota yang menjadi mitra kerja KINERJA

Guna mencapai perubahan dalam penyediaan

adalah sebagai berikut:

layanan publik yang berkelanjutan, dibutuhkan

No

Aceh

Jawa Timur

Sulawesi Selatan

Kalimantan Barat

Papua

1.

Aceh Tenggara

Bondowoso

Bulukumba

Melawi

Kota Jayapura

2.

Aceh Singkil

Probolinggo

Kota Makassar

Sekadau

Jayapura

3.

Bener Meriah

Kota Probolinggo

Barru

Kota Singkawang

Mimika

4.

Simeuleu

Jember

Luwu

Bengkayang

Jayawijaya

5.

Kota Banda Aceh

Tulungagung

Luwu Utara

Sambas

www.kinerja.or.id


51


Dalam pelaksanaan program, KINERJA bekerja sama dengan universitas, organisasi masyarakat

Keterlibatan warga masyarakat dalam

sipil dan media lokal guna mendorong penyediaan

pengelolaan pelayanan publik, peningkatan

pelayanan yang lebih baik. Kerjasama ini

akuntabilitas, pemberian penghargaan

dilaksanakan melalui pemberian dana hibah untuk

atau sanksi, dan perluasan akses informasi

pelaksanaan program oleh organisasi masyarakat

atas kinerja pemerintah daerah bagi publik

sipil di tingkat nasional, regional dan lokal.

diharapkan akan menjadi insentif atau pendorong bagi pemerintah selaku penyedia layanan guna meningkatkan kinerja penyediaan

2. Pilar Program KINERJA

layanan publiknya secara lebih efektif, efisien dan responsif.

KINERJA mengembangkan 3 pillar program untuk mengupayakan perbaikan layanan publik, yaitu insentif, inovasi, dan replikasi.

Program dukungan KINERJA meliputi aspek peningkatan insentif kinerja pemerintah daerah dengan memberi warga masyarakat hak suara

a. Insentif

sehingga penyediaan pelayanan menjadi lebih efektif, mendukung sistem manajemen

52

Insentif adalah upaya-upaya mendorong

kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan

pemerintah selaku penyedia layanan publik

persaingan melalui kompetisi yang sehat,

untuk secara terus menerus meningkatkan

program pemberian penghargaan yang

kinerja penyediaan layanan publiknya melalui

kompetitif, dan penyediaan informasi bagi publik.

peningkatan keterlibatan warga masyarakat

Paket-paket insentif dikembangkan berdasarkan

selaku pengguna layanan.

inovasi yang menjamin adanya kemitraan antara


www.kinerja.or.id

masyarakat dengan pemerintah daerah, di

pemerintah daerah dan masyarakat dalam

dalam maupun di luar daerah mitra KINERJA.

melaksanakan inovasi di satu atau dua sektor di setiap kabupaten/kota, bergantung pada

Bantuan teknis KINERJA untuk memperkuat

pengalaman di masa lalu serta kapasitas dan

sistem insentif berupa: (1) kajian dan advokasi

prioritas pemerintah daerah bersangkutan.

anggaran, (2) pengembangan forum multipemangku kepentingan (multi-stakeholder

c. Replikasi

forums) untuk memantau pelayanan publik, (3) mekanisme penanganan pengaduan dan

Strategi replikasi KINERJA berupaya

umpan balik, dan (4) sistem benchmarking

meningkatkan sistem manajemen serta

dan penghargaan. KINERJA akan meninjau

menyebarluaskannya pada skala yang lebih

dan menyempurnakan bantuan teknisnya

besar melalui organisasi-organisasi perantara.

guna memperkuat sistem insentif tersebut dan

KINERJA juga akan melakukan upaya

melibatkan lembaga-lembaga perantara untuk

diseminasi dan promosi di tingkat yang lebih

mendukung pemerintah daerah dan masyarakat

tinggi agar dapat diadopsi menjadi kebijakan,

yang telah terpilih selama pelaksanaan program.

melakukan diseminasi berbasis web dan peningkatan kapasitas penyedia layanan

b. Inovasi

dengan memanfaatkan hubungan dengan asosiasi pemerintah daerah, lembaga pelatihan

Inovasi atau praktik baik yang dikembangkan

nasional dan provinsi, lembaga swadaya

melalui program KINERJA mencakup tiga

masyarakat, serta perguruan tinggi.

sektor: kesehatan, pendidikan dan perbaikan ikim usaha.Setiap inovasi terdiri dari sejumlah

Tim replikasi KINERJA telah mengembangkan

kegiatan tata kelola yang mencakup mekanisme

sebuah menu yang terdiri dari empat langkah

pemberian masukan dari masyarakat,

umum “replikasi”, yang mencakup: kompilasi

pembaharuan peraturan dan kebijakan,

praktik baik yang telah dilembagakan (sudah

perencanaan, penganggaran, pemantauan,

tersedia di beberapa sektor); kajian mendalam

pengawasan dan umpan balik yang dibutuhkan

mengenai bagaimana praktik-praktik baik

agar berhasil dalam meningkatkan kualitas

diadopsi dari satu pemerintah daerah ke

layanan publik.

pemerintah daerah lain; diseminasi praktikpraktik baik melalui forum, asosiasi, peer-to-peer

KINERJA akan meninjau dan menyempurnakan

learning dan media serta mengembangkan

model/cara yang berasal dari berbagai

struktur penjaminan kualitas dan peningkatan

sumber (pemerintah, mitra pembangunan,

kapasitas; dan adopsi praktik-praktik baik di

dan organisasi kemasyarakatan) dan, melalui

dalam dan di luar 24 kabupaten/kota mitra

lembaga-lembaga perantara, membantu

KINERJA.

www.kinerja.or.id


53


KINERJA akan meninjau dan menyempurnakan

c. Kemitraan untuk fokus peningkatan

perangkat untuk melakukan replikasi terhadap

permintaan akan pelayanan publik yang

inovasi dengan melibatkan lembaga-lembaga

lebih baik, hubungan antara reformasi

perantara guna mendukung pemerintah

nasional dan kabupaten/kota, dan Indeks

daerah dan masyarakat selama pelaksanaan

Pemerintah Daerah; serta

program. Kabupaten/kota mitra KINERJA akan

d. Social Impact dan Lembaga Penelitian

memilih salah satu paket program replikasi dan

SMERU untuk fokus kerangka pemantauan

menambahkannya pada tahun-tahun berikutnya

dan evaluasi serta sistem pengukuran

sesuai dengan kebutuhan. Replikasi akan

kinerja.

dimulai sejak awal program, kemungkinan besar dengan melakukan kompilasi praktik baik di

KINERJA juga menjalin kerja sama dengan

salah satu sektor tertentu dan tinjauan terhadap

lembaga-lembaga perantara yang dapat

realisasi proses adopsi dari satu pemerintah

menyediakan bantuan teknis dan memfasilitasi

daerah ke pemerintah daerah lain agar tersedia

proses di berbagai kabupaten/kota dan provinsi

waktu yang cukup untuk melakukan proses

untuk tujuan memanfaatkan skala ekonomi serta

replikasi yang sebenarnya sampai berakhirnya

mendorong replikasi.

program KINERJA. Kegiatan replikasi juga bisa dalam bentuk identifikasi forum-forum untuk melakukan diseminasi dan kunjungan lapangan

4. Ruang Lingkup Program KINERJA

antar pemerintah daerah. Ruang lingkup program KINERJA meliputi: 1)

3. Mitra Kerja KINERJA Program KINERJA dikelola oleh sebuah konsorsium dibawah koordinasi RTI International yang beranggotakan: a. The Asia Foundation - Indonesia untuk fokus pengembangan ikim usaha yg baik. b. Universitas Gadjah Mada - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk fokus pembinaan pemerintah daerah dan diseminasi melalui universitas-universitas di daerah.

54


Pengembangan iklim usaha, 2) Tata kelola program pendidikan dasar, dan 3) Tata kelola program kesehatan dasar.

a. Pengembangan Iklim Usaha yang Baik

Meningkatkan iklim usaha yang baik (BEE) melalui perizinan usaha yang lebih baik agar usaha mikro, kecil dan menengah dapat berkembang merupakan salah satu prioritas pemerintah pusat dan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

www.kinerja.or.id

Pemerintah daerah yang memilih BEE sebagai

b. Tata Kelola Program Kesehatan Dasar

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Akses ke

salah satu prioritas mereka akan mendapatkan dukungan untuk menerapkan kerangka kerja seperti gambar di bawah ini. Dialog pemerintah-

Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) merupakan

swasta (public-private dialog atau PPD) yang

prioritas utama pemerintah pusat dan daerah

pertama akan diadakan untuk mengidentifikasi

dalam mencapai Sasaran Pembangunan

intervensi BEE yang sejalan dengan

Milenium (MDGs) dan memenuhi Standar

implementasi Indeks Tata Kelola Ekonomi (EGI).

Pelayanan Minimum (SPM) terkait yang

Hasil EGI dan PPD pertama akan dibahas

ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

dalam PPD kedua untuk merumuskan rencana aksi BEE yang akan dilaksanakan kurang-lebih

KINERJA mendukung upaya-upaya pemerintah

selama dua tahun. Pemerintah daerah akan

pusat untuk menyediakan akses ke pelayanan

membahas perbaikan pelayanan satu atap

kesehatan dasar yang lebih berkualitas (PKD).

(OSS) untuk perizinan usaha dan melakukan

KINERJA memilih fokus Kesehatan Ibu dan

kajian dan reformasi peraturan perundang-

Anak (KIA) berdasarkan identifikasi yang

undangan. Kemajuan pelaksanaan rencana

dilakukan oleh para pemangku kepentingan

aksi BEE akan ditinjau setiap enam bulan dalam

antara lain dari pakar pembangunan, praktisi,

PPD di mana dalam kurun waktu tersebut dapat

mitra pemerintah dan perwakilan provinsi bahwa

dilakukan penyesuaian dan memetik pelajaran

masalah kesehatan ibu dan anak adalah isu

yang bermanfaat.

yang paling rentan. Meskipun dalam beberapa

Kerangka Pelaksanaan Iklim Usaha yang Baik.

www.kinerja.or.id


55


tahun terakhir sektor kesehatan telah mengalami

masalah kesehatan, salah satunya adalah

perbaikan namun penurunan angka kematian

persalinan. Program ini digabungkan

ibu dan anak masih terlalu lambat untuk

dengan Program Kemitraan Bidan dan

mencapai MDGs pada tahun 2015.

Dukun yang mempromosikan persalinan dengan fasilitas kesehatan yang tepat dan

KINERJA mendorong para pelaku di pemerintah

tenaga kesehatan yang memenuhi syarat.

daerah untuk mencapai kinerja yang lebih

Hanya bidan yang hendaknya menangani

baik dengan memanfaatkan kesempatan

aspek-aspek klinis sedangkan dukun bayi

yang diberikan oleh reformasi yang telah

memantau persiapan sebelum persalinan.

dilaksanakan.Terutama untuk intervensi kesehatan, KINERJA memilih reformasi

c. Tata Kelola Program Pendidikan

Akses ke pendidikan dasar menjadi prioritas

kebijakan yang berfokus pada pelaksanaan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang KIA dan perbaikan pelayanan

utama pemerintah pusat maupun daerah dalam

Puskesmas serta penguatan mekanisme

rangka mencapai Sasaran Pembangunan

umpan balik.

Milenium (MDGs) dan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah

KINERJA mendukung program-program

Indonesia di bidang pendidikan dasar. Paket-

nasional Kementerian Kesehatan berikut ini:

paket sektor pendidikan mencakup penyebaran guru, anggaran pendidikan dan analisis biaya

• Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan

satuan, serta manajemen berbasis sekolah.

ASI Eksklusif. Kedua program gabungan

Ketiga intervensi ini dipilih karena telah diakui

ini berupaya meningkatkan kesadaran

oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan

akan pentingnya air susu ibu. Program ini

pemerintah daerah sebagai masalah penting

merupakan intervensi berbasis bukti yang

dalam perbaikan pelayanan pendidikan dasar.

efektif untuk mengurangi angka kematian bayi dan kasus-kasus diare. Program ini

KINERJA akan memanfaatkan model-model

juga berupaya meningkatkan nutrisi ibu

yang telah dikembangkan oleh pemerintah

hamil dan menyusui.

daerah dengan bantuan dari berbagai program penyediaan pelayanan publik yang didukung

• Kesiapan Persalinan K1 - K4 (pemeriksaan

56

oleh mitra-mitra pembangunan sebelumnya

ibu hamil/perawatan pasca melahirkan [PNC

terkait dengan proses perencanaan dan

or KN /kunjungan neonatal]). Program ini

penganggaran partisipatif. Dukungan KINERJA

menggambarkan tahapan tindakan yang

akan berfokus pada penerapan model-model

perlu diambil untuk menghadapi berbagai

tersebut, terutama berkaitan dengan mekanisme


www.kinerja.or.id

pelaksanaan, pengawasan, dan umpan balik

guna mendukung pengeluaran operasional

guna mendukung reformasi pendidikan dasar.

pendidikan. Menurut hasil beberapa survei,

Dukungan KINERJA pada tiga program

jumlah BOS tidak cukup untuk memenuhi

pemerintah adalah:

kebutuhan pengeluaran pendidikan yang sebenarnya. Banyak kabupaten/

• Penyebaran Guru secara Proporsional.

kota bersedia membiayai kekurangan

Sebagian besar dinas pendidikan

ini tetapi mereka tidak mengetahui cara

kabupaten/kota mengajukan permintaan

menghitungnya. Analisis Anggaran

tenaga kependidikan berdasarkan

Pendidikan dan Biaya Satuan Operasional

kebutuhan ruang kelas berbasis bukti

Sekolah (BOSP), yang difasilitasi oleh

dan hasil dari upaya pemenuhan

DBE1-USAID, mendorong dinas pendidikan

Standar Pelayanan Minimum Pemerintah

kabupaten dan pemangku kepentingan

Indonesia. Proyek percontohan BERMUTU

terkait untuk menganalisis biaya satuan

Kemendiknas yang didukung pendanaan

pendidikan sebagai dasar dalam

dari Bank Dunia memfasilitasi dinas

menentukan alokasi pendidikan secara

pendidikan untuk melakukan kajian,

keseluruhan per kabupaten/kota. Hasil

menganalisis dan mengembangkan

analisis ini digunakan untuk mengetahui

rekomendasi-rekomendasi di bidang

apakah terjadi kekurangan dana dan,

pengelolaan guru. Hasilnya seringkali

jika ya, maka bagaimana mengatasinya,

memperlihatkan rasio kelebihan guru di

terutama ketika dana BOS tidak cukup untuk

kabupaten/kota dan adanya ketimpangan

menutupi keseluruhan biaya. Kekurangan

besar rasio antara kota dan kecamatan.

dana dapat ditutup dengan dana APBD

Penyebaran guru tidak merata di seluruh

kabupaten atau provinsi atau dengan

sistem pendidikan dan terkonsentrasi di

sumbangan dari masyarakat.

sekolah-sekolah perkotaan, sedangkan yang bersedia mengajar di daerah pedesaan hanya sedikit.

• Manajemen Berbasis Sekolah. Kemendiknas telah mengembangkan kebijakan dan model-model melalui BOS

• Analisis Anggaran Pendidikan dan

untuk membantu pemangku kepentingan

Biaya Satuan Operasional Sekolah.

di sekolah (kepala sekolah, guru,

BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

komite sekolah dan orang tua) dalam

adalah hibah Pemerintah Indonesia yang

mengembangkan rencana pembangunan

mulai tahun 2011 telah dialokasikan

sekolah terpadu dan laporan keuangan

ke anggaran pemerintah daerah untuk

sekolah melalui proses yang lebih

kemudian diteruskan ke sekolah-sekolah

partisipatif, transparan dan akuntabel.

www.kinerja.or.id


57


58

Salah satu aspek penting pendekatan KINERJA

kapasitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

adalah keterlibatan masyarakat dan media

Sebagian besar program KINERJA dilaksanakan

lokal dalam menuntut pelayanan publik yang

melalui dana hibah bagi organisasi nasional

lebih baik dan pemberian bantuan teknis

dan daerah yang juga menerima pelatihan

kepada pemerintah daerah guna meningkatkan

peningkatan kapasitas dari KINERJA.


www.kinerja.or.id

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Sektor di Indonesia

www.kinerja.or.id

2


59

SESI 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Sektor di Indonesia

Gambaran Umum Sesi ini menjelaskan tentang proses pelayanan publik yang berlaku di Indonesia selama ini dan unsur-unsur apa saja yang bisa dan harus berperan dalam mengubah penyediaan pelayanan publik ke arah yang lebih baik melalui tata kelola sektor. Penerapan standar pelayanan merupakan elemen penting dalam mengukur perbaikan pelayanan publik, baik standar ditingkat daerah maupun di tingkat nasional. Sesuai mandat Program KINERJA, tata kelola yang disajikan adalah dalam bidang pendidikan dasar, kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan iklim usaha. Namun demikian, pendekatan yang digunakan tetap bisa diaplikasikan untuk sektorsektor lain dengan penyesuaian seperlunya.

Penerapan standar pelayanan merupakan elemen penting dalam mengukur perbaikan pelayanan publik, ...........

Tujuan Sesi 1. Peserta memahami tujuan dari penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah 2. Peserta memahami konsep dari tata kelola sektor dan pelayanan publik. 3. Peserta memahami instrumen-instrumen yang berperan dalam pelayanan publik baik dari sisi penyedia layanan (supply) maupun pengguna layanan (demand).

60


www.kinerja.or.id

4. Peserta dapat melihat cara kerja instrumeninstrumen tersebut serta hasil-hasil yang dicapai di lapangan dalam pelaksanaan Program KINERJA.

Bahan dan Alat

1. Media pelatihan: Komputer dan LCD, papan dan kertas flipchart 2. Alat Tulis: Kertas untuk mencatat, Spidol, Pensil atau Ballpoint 3. Bahan Paparan, Lembar Kerja, dan Bahan bacaan


Pengantar (5 menit)



Refleksi (10 menit)


Rencana Sesi Waktu

Alur

5

Pengantar

www.kinerja.or.id

Isi

Materi

• Peserta diajak untuk melihat kembali tujuan akhir Program KINERJA • Peserta memahami sesi ini akan mengupas lebih lengkap konsep dan pendekatan tata kelola sektor pelayanan publik yang diterapkan Program KINERJA

• PPT 2.1


61

SESI 2 . Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Sektor di Indonesia

62

5

Keterkaitan

• Menguraikan keterkaitan konsep dan pendekatan yang digunakan Program KINERJA dengan kebijakan dan praktik perbaikan pelayanan publik di Indonesia. • Menjelaskan keunikan pendekatan penerapan standar oleh KINERJA untuk memotivasi stakeholders kabupaten/kota bekerja sama memperbaiki kualitas pelayanan publik.

95

Penerapan

(40 menit) Penjelasan dan tanya jawab mengenai: • Konsep tata kelola sektor – inovasi, insentif dan replikasi (third party involvement) • Penguatan Supply – Demand berbasis Standar • Standar layanan Publik di Indonesia • Pendekatan penguatan Supply • Pendekatan Penguatan Demand [Multi Stakeholder Forum, Peran Media (Jurnalisme Warga, Media Mainstream), Survei Pengaduan, dll.] • Sekilas tentang sektor dan program strategis-KINERJA • Hasil (indikasi dampak) yang dicapai oleh Program Kinerja (25 menit) Kerja Kelompok: Menerapkan tata kelola pada sektor pilihan peserta (30 menit) Presentasi dan tanggapan atas hasil latihan (1 atau 2 kelompok terpilih presentasi, kelompok lain menanggapi)

10

Refleksi

5

Kelanjutan

• PPT 2.1 • LK 2.1 • BB 2.1 • BB 2.2 • BB 2.3

• Melihat kembali apakah tujuan sesi tercapai • Mintalah peserta memberikan umpan balik Contoh-contoh praktik baik yang dihasilkan dari penerapan pendekatan tata kelola sektor akan disampaikan pada Sesi 3


www.kinerja.or.id


Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Sektor

1

Mengapa slide ini penting : Menegaskan relasi penting kualitas pelayanan dan tata kelola sektor. Hipotesa yang dibangun melalui penerapan tata kelola pelayanan publik yang baik dalam pengelolaan program dan kegiatan maka peningkatan pelayanan publik akan dapat dicapai.

Inti uraian: Menurut UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pernyataan kualitas pelayanan selalu dikaitkan dengan penetapan standar pelayanan publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Kualitas pelayanan berhubungan erat beberapa konsep penting di bawah: 1. Prosedur pelayanan: Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian: ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan dalam hal ini biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk pelayanan hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

www.kinerja.or.id


63


Tujuan Sesi 1. Peserta memahami relasi tujuan berdirinya negara RI dengan pelayanan publik. 2. Peserta memahami konsep demokrasi, tata kelola sektor, dan pelayanan publik. 3. Peserta memahami instrumen penguatan penyedia layanan (supply) dan pengguna layanan (demand). 4. Peserta memahami aplikasi tata kelola pelayanan dalam pendampingan paket KINERJA. 5. Peserta mengetahui hasil capaian pendampingan Program KINERJA. 2

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tujuan sesi, khususnya pernyataan tujuan terkait pemahaman instrumen penguatan penyedia layanan, pengguna layanan, bagaimana aplikasi-nya dan contoh-contoh hasil capaian.

Inti uraian: Bahwa melalui proses pelatihan ini, peserta akan memahami: 1. Instrumen penguatan penyedia layanan. Penyedia layanan selanjutnya diistilahkan dengan supply, pengguna layanan diistilahkan dengan demand. 2. Aplikasi (bagaimana praktik) tata kelola pelayanan dalam pendampingan paket KINERJA. 3. Contoh-contoh hasil capaian pendampingan Program KINERJA.

64


www.kinerja.or.id

Pokok Bahasan 1. Konsep tata kelola sektor – inovasi, insentif dan replikasi (third party involvement) 2. Penguatan Supply – Demand berbasis standar 3. Peta standar layanan publik di Indonesia 4. Pendekatan penguatan supply 5. Pendekatan penguatan demand (Multi Stakeholder Forum, Peran Media: Jurnalisme Warga, Media Mainstream, Survei Pengaduan, dll.) 6. Replikasi/scaling up 7. Sektor dan program strategis 8. Hasil (indikasi dampak) yang dicapai oleh Program KINERJA 3

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan lingkup substansi pendekatan KINERJA dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola sektor.

Inti uraian: • • • • • • • • • • •

Terdapat 8 pokok bahasan terkait pendekatan KINERJA dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola sektor. Konsep tata kelola sektor; menunjukkan hubungan pilar inovasi, insentif, dan replikasi dalam proses perbaikan tata kelola sektor. Penguatan sisi supply dan demand; berorientasi pada pemenuhan standar/dilakukan berdasarkan standar tertentu. Peta standar layanan publik di Indonesia; menunjukkan ‘semesta’ standar yang telah diterbitkan di Indonesia, karakter (sifat inti) dan bagaimana kewajiban penerapan dari masing-masing standar tersebut. Pendekatan penguatan supply; menjelaskan macam kegiatan/instrument yang digunakan. Pendekatan penguatan demand; menjelaskan macam kegiatan/instrument yang digunakan. Replikasi/scaling up; menjelaskan. Pendekatan penguatan demand; menjelaskan tujuan, strategi, dan instrument yang digunakan. Replikasi/scaling up; menjelaskan target replikasi penerapan tata kelola sektor, baik di tingkat unit layanan maupun di tingkat dinas/pemda. Sektor dan program strategis; menjelaskan paket pendampingan KINERJA dimana konsep dan pendekatan tata kelola sektor diaplikasikan. Hasil (indikasi dampak) yang dicapai Program KINERJA; menjelaskan contoh-contoh hasil yang dicapai melalui penerapan tata kelola sektor.

www.kinerja.or.id


65


Kualitas Pelayanan Publik di Indonesa Saat Ini • • • • •

IPM, urutan ke 121 dari 188 Negara pada tahun 2013 (UNDP) Governance effectiveness index of 7 Asian Economies 1996 – 2012, urutan ke 7 setelah Vietnam Score efisiensi Birokrasi negara-negara Asia, urutan 10 dari 12 negara yang disurvei tahun 2012. Tertinggi Singapore Corruption perception index urutan 134 dari 175 negara Asia Pasific (2013, Transparansi Internasional) Kualitas Kesehatan peringkat 6 dan kesehatan ke-7 dari 10 negara Asia Tenggara dibawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. 4

Mengapa slide ini penting? Memberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan publik Indonesia pada hari ini di percaturan internasional.

Inti uraian: Berbagai indikator kinerja pembangunan dan pelayanan publik Republik Indonesia pada akhir 2013 menunjukkan level capaian yang masih rendah, bahkan ketika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga terdekat Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Berturut-turut slide di atas menginformasikan beberapa penilaian lembaga internasional terhadap Kinerja pelayanan Indonesia terkait dengan indeks komposit pembangunan manusia – dimana posisi Indonesia berada di bawah garis tengah negara di dunia. Hal yang sama dalam efektifitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, skore efisiensi birokrasi negara – negara Asia, tingkat persepsi korupsi dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

66


www.kinerja.or.id

Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Demokrasi •

Tantangan Indonesia Menjadi Negara dengan Pertumbuhan dan Keadilan Ekonomi Tinggi adalah Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

•

Reformasi Sektor Publik Merupakan Faktor Pengingat Penting dalam Pembangunan Bangsa dan Negara

•

Pelayanan publik dalam negara modern adalah inti dari demokrasi. Pelayanan yang diterima publik sebagai akibat keputusan yang dibuat secara bersama (demokratis) adalah inti negara demokratis modern. 5

Mengapa slide ini penting? Menegaskan pentingnya reformasi sektor publik serta pelayanan publik sebagai agenda penting.

Inti uraian: •

“Kinerja” kualitas pelayanan publik sebuah negara menjadi cermin level kualitas penerapan demokrasinya. Kualitas demokrasi tidak saja berhenti pada demokrasi-prosedural akan tetapi menunjukkan output dan outcome dari demokrasi. Dalam pelayanan publik demokrasi adalah cara untuk mencapai tingkat pelayanan terhadap hak-hak publik secara jelas dan terukur.

www.kinerja.or.id


67


Paradigma Pelayanan Publik Aspek

Old Public Management

New Public Adminsitration

New Public Service

Dasar Teoritis

Teori Politik

Teori Ekonomi

Teori Demokrasi

Konsep Kepentingan Publik

Kepentingan publik adalah sesuatu didefinisikan secara politik dan yang tercantum dalam aturan

Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu

Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai

Kepada Siapa Birokrasi publik harus bertanggung jawab

Clients dan pemiliih

customers

Warganegara (citizens)

Peranan Pemerintah

Rowing (pengayuh)

Steering (mengarahkan)

Negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan diantara warga negara dan kelompok komunitas

Akuntabilitas

Menurut hierarkhi administratif

Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan customers

Multi aspek: akuntabilitas pada hukum, nilai komunitas, nurma politik, standar profesional, kepentingan warga negara

Sumber: denhardt & denhardt, 2000 : 28 - 29

6

Mengapa slide ini Penting? Memberikan orientasi kerangka teoritis evolusi perkembangan paradigma berfikir pelayanan publik di dunia.

Inti uraian: Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi – organisasi sektor publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep New Public Management atau NPM. Pada perkembangannya, pendekatan manajerial modern tersebut memiliki banyak sebutan, misalnya: managerialism, ‘new public management’, ‘market-based public administration‘, ‘post bureaucratic paradigm’, dan ‘entrepreneurial government.’ Perubahan model manajemen publik tersebut menunjukkan adanya pergeseran besar model administrasi publik tradisional menuju sistem manajemen publik modern yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajer publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetensi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT) dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Penerapan konsep NPM telah

68


www.kinerja.or.id

menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkhis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Cara berfikir NPM adalah melihat manajemen swasta lebih baik dari manajemen publik. Secara umum ciri NPM: pencapaian kinerja dan akuntabilitas; mengurangi fungsi pemerintah, privatisasi dan mekanisme pasar; depolitisasi kekuasaan/desentralisasi kewenangan dan mendorong demokratisasi. Bila ciri utama New Public Administration lebih fokus pada pasar maka New Public Service memiliki pendekatan sebagai berikut: pilihan kolektif dalam pemerintahan, kebutuhan sumber daya, keterbukaan untuk publik, keadilan kebutuhan (equity of need), mencari keadilan (justice) dan masyarakat adalah penguasa tertinggi (Stewart & ranson, 1988).

www.kinerja.or.id


69


Pilar Tata Kelola Sektor dalam Pelayanan Publik 1. Insentif – Memperkuat sisi permintaan (meningkatkan kepedulian masyarakat) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik; 2. Inovasi – Memanfaatkan praktik-praktik inovatif yang ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan menerapkan pendekatan-pendekatan pelayanan publik yang menjanjikan; dan 3. Replikasi – Memperkuat keberhasilan inovasi secara nasional dan mendukung lembaga-lembaga perantara untuk menyelenggarakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah.

7

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tiga pilar penting dalam penerapan tata kelola sektor pelayanan publik.

Inti uraian: •

Pilar insentif adalah pilar pada sisi demand. Perbaikan tata kelola pada pilar insentif adalah memperkuat sisi permintaan/kepedulian masyarakat pengguna dan masyarakat umum atas peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

•

Pilar inovasi adalah pilar pada sisi supply. Perbaikan tata kelola pada pilar inovasi adalah memperkuat dinas/unit layanan untuk memanfaatkan praktik-praktik baik yang telah terbukti berhasil dan mendorong munculnya inovasi.

•

Replikasi adalah pilar untuk perluasan dan keberlanjutan perbaikan tata kelola sektor, baik pada tingkat unit layanan maupun pada tingkat dinas/pemerintah daerah, dan mendukung lembaga-lembaga perantara untuk mendiseminasikan dan memberikan pendampingan penerapan praktik baik/inovasi.

70


www.kinerja.or.id

Tata Kelola Sektor SUPPLY (1) Meningkatkan kapasitas penyedia layanan dalam pengelolaan pelayanan publik yang didasarkan pada inovasi dan praktik baik (Increase the

capacity of service providers for managing service provision based on innovation and good practices).

IN

DEMAND (2)

Meningkatkan minat dan keterlibatan publik dalam penyediaan layanan

PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK yang BAIK

INOVASI

(Increase public interest and engagement in local government service provision)

INSENTIF

(3) Mendokumentasikan dan membangun struktur guna mendukung replikasi praktik baik

REPLIKASI

8

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bahwa penyediaan layanan publik yang baik melalui konsep tata kelola sektor melibatkan sisi supply, sisi demand, dan proses replikasi/scaling up.

Inti uraian: •

Penyediaan layanan publik yang baik dilakukan melalui pendekatan tata kelola sektor

•

Pendekatan ini memperkuat sisi supply dan demand secara bersamaan

•

Penguatan sisi supply dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyedia layanan dalam pengelolaan pelayanan publik yang didasarkan pada inovasi dan praktik baik

•

Penguatan sisi demand dilakukan untuk meningkatkan minat dan keterlibatan publik dalam penyediaan layanan, menjadi mekanisme insentif bagi penyedia layanan yang berkinerja baik

•

Replikasi dilakukan untuk mendokumentasikan dan membangun struktur guna mendukung replikasi praktik baik.

www.kinerja.or.id


71


Pilar Tata Kelola Sektor dalam Pelayanan Publik SUPPLY (1) • Memperbaiki pelaksanaan dasar • Perubahan struktural

IN

DEMAND

PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK YANG BAIK

INOVASI

(2) • Penciptaan permintaan • Pengukuran kinerja • Mekanisme komunikasi

INSENTIF

(3) • Melatih Penyedia layanan • Mempromosikan dampak • Diseminasi paket-paket

REPLIKASI

9

Mengapa slide ini penting ? Menunjukkan strategi dasar dalam proses perbaikan tata kelola sektor untuk sisi supply, sisi demand, dan replikasi.

Inti uraian: •

Strategi dasar dalam penguatan sisi supply adalah memperbaiki mekanisme pelaksanaan dasar dan memperbaiki struktur kelembagaan.

•

Strategi dasar dalam penguatan sisi demand adalah memperbaiki “ pasar”/kebutuhan akan layanan yang lebih baik, pengukuran kinerja, dan memperbaiki mekanisme komunikasi.

•

Strategi dasar dalam replikasi adalah melatih penyedia layanan, mempromosikan dampak, dan diseminasi paket-paket dampingan KINERJA.

72


www.kinerja.or.id

Komponen KINERJA Komponen

Kegiatan

Insentif

1. Menumbuhkan tuntutan (demand) terhadap perbaikan kinerja 2. Menerapkan ukuran kinerja pada sektor 3. Mengkomunikasikan hasil-hasil kinerja

Inovasi

1. Mengidentifikasi berbagai model peningkatan penyediaan layanan 2. Menerapkan berbagai model inovasi dalam penyediaan layanan

Replikasi

1. Menyusun isi dari paket-paket replikasi 2. Membangun jaringan bagi terciptanya replikasi 3. Dukungan kebijakan nasional

10

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan kegiatan kunci dalam tata kelola sektor, masing-masing untuk komponen insentif, inovasi, dan replikasi.

Inti uraian: •

Kegiatan kunci untuk menumbuhkan insentif terdiri dari menumbuhkan tuntutan (demand) terhadap perbaikan kinerja, menerapkan ukuran kinerja pada sektor, dan mengkomunikasikan hasil-hasil kinerja.

•

Kegiatan kunci untuk mendorong inovasi terdiri dari mengindentifikasi berbagai model peningkatan penyediaan layanan dan menerapkan berbagai model inovasi dalam penyediaan layanan.

•

Kegiatan kunci untuk mendorong replikasi terdiri dari: menyusun isi dari paket-paket replikasi, membangun jaringan bagi terciptanya replikasi, dan advokasi kementerian teknis/terkait untuk memperoleh dukungan kebijakan nasional.

www.kinerja.or.id


73


Elemen Insentif No.

Kegiatan

1.

Mengukur & mempublikasikan keluaran/output penyedia layanan

2.

Meningkatkan pengawasan legislatif terhadap layanan publik

3.

Meningkatkan interaksi antara penerima dan penyedia layanan

4.

Pemantauan anggaran oleh LSM dan DPRD

5.

Manajemen SDM berbasis kinerja

6.

Evaluasi dan pelaporan kinerja

7.

Tolok ukur kinerja nasional dan regional

8.

Program penghargaan yang kompetitif

11

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan paket lengkap kegiatan untuk elemen insentif

Inti uraian: Terdapat 8 kegiatan untuk elemen insentif, yang terdiri dari: 1. Mengukur dan mempublikasikan keluaran/output penyedia layanan 2. Meningkatkan pengawasan legislatif terhadap layanan publik 3. Meningkatkan interaksi antara penerima dan penyedia layanan 4. Pemantauan anggaran oleh LSM dan DPRD 5. Manajemen SDM berbasis kinerja 6. Evaluasi dan pelaporan kinerja 7. Tolok ukur kinerja nasional dan regional 8. Program penghargaan yang kompetitif

74


www.kinerja.or.id

Elemen Inovasi No.

Kegiatan

1.

Menghubungkan K/K untuk beragam pendekatan penyediaan layanan yang lebih baik

2.

Menerapkan inovasi

3.

Mengaitkan pendapatan dan pengelolaan untuk layanan yang lebih baik

4.

Memperbaiki iklim kepemerintahan yang baik bagi dunia usaha

5.

Menciptakan kemitraan publik-swasta

6.

Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan layanan publik

7.

Kerjasama antar lembaga terkait penyediaan layanan publik 12

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan paket lengkap kegiatan untuk elemen inovasi

Inti uraian: Terdapat 7 kegiatan untuk elemen inovasi, yang terdiri dari: 1. Menghubungkan K/K untuk beragam pendekatan penyediaan layanan yang lebih baik 2. Menerapkan inovasi 3. Mengaitkan pendapatan dan pengelolaan untuk layanan yang lebih baik 4. Memperbaiki iklim kepemerintahan yang baik bagi dunia usaha 5. Menciptakan kemitraan publik-swasta 6. Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan layanan publik 7. Kerjasama antar lembaga terkait penyediaan layanan publik

www.kinerja.or.id


75


Elemen Replikasi No.

Kegiatan

1.

Mengukur potensi pasar dari layanan

2.

Pembinaan bagi organisasi-organisasi lokal

3.

Mendorong riset dan analisis tentang tata kelola daerah yang efektif

4.

Dukungan terhadap penyusunan kebijakan strategis

5.

Belajar dari dan membangun jaringan dengan daerah lain 13

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan paket lengkap kegiatan untuk elemen replikasi

Inti uraian: Terdapat 5 kegiatan untuk elemen replikasi, yang terdiri dari: 1. Mengukur potensi pasar dari layanan 2. Pembinaan bagi organisasi-organisasi lokal 3. Mendorong riset dan analisis tentang tata kelola daerah yang efektif 4. Dukungan terhadap penyusunan kebijakan strategis 5. Belajar dari dan membangun jaringan dengan daerah lain

76


www.kinerja.or.id

Relasi Peningkatan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan KEBIJAKAN STANDAR LAYANAN A (SAAT INI)

SUMBER DAYA

LAYANAN B (BESOK)

PRAKTIK BAIK KOMPETENSI

14

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan urgensi dan kepentingan penetapan standar layanan sebagai salah satu elemen penting dalam dalam upaya peningkatan pelayanan publik

Inti uraian: Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, sejumlah instrumen diperlukan mulai dari tataran: 1. Kebijakan, terkait di dalamnya adalah seluruh mata rantai pengelolaan pelayanan publik sejak formulasi kebijakan-penetapannya-perencanaan dan penggangaran – implementasi hingga proses monitoring dan evaluasi kebijakan. 2. Standar-standar layanan berhubungan penyediaan input, proses, output dan outcome. Program Kinerja fokus pada mempromosikan standar proses dan standar pelayanan minimal urusan wajib pelayanan dasar. 3. Sumber daya, dapat terdiri dari sumberdaya uang, manusia dan effort lainnya yang diperlukan dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik. 4. Praktek baik, mengadaptasi dan mengadopsi (menggunakan) praktik baik yang telah teruji dan menerapkannya dalam konteks lokal. 5. Kompetensi, tingkat kualifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi individu dan ditetapkan melalui standar tertentu.

www.kinerja.or.id


77


Mengapa Perlu Standar dalam Pelayanan Publik? PKM di Sulsel

PKM di Jatim

15

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan perbedaan kualitas ketika standar tertentu digunakan sebagai patokan

Inti uraian: Contoh konkrit perbedaan kualitas ketika standar gedung Puskesmas diterapkan

78


www.kinerja.or.id

Matriks Komparatif (secara deskripsi) •

Contoh: sifat inti jenis standar pelayanan NSPK

SPP

SPM

SOP

ISO

Terkait berbagai aspek pelayanan publik yang menjadi kepentingan nasional; efisiensi, keselamatan, pemerataan, mutu dll.

Terkait berbagai aspek pelayanan publik yang merupakan praktik baik: transparansi dan informasi, kepastian, biaya yang terjangkau, mekanisme pengaduan, dll.

Terkait berbagai aspek ayanan yang menjadi kepentingan nasional/ internasional; cakupan yang merata dan mutu pelayanan dasar

Terkait berbagai aspek pelayanan publik, dengan fokus pada konsistensi dalam prosedur dan hasil

Terkait komitmen unit pelaksana pelayanan publik terhadap mutu pengelolaan dan hasil yang memuaskan klien – pendekatan manajemen

Pemetaan jenis standar pelayanan publik - KINERJA April 2011

16

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan perbandingan antar jenis standar berdasarkan sifat inti-nya

Inti uraian: Terdapat sejumlah jenis standar yang diberlakukan di Indonesia, yaitu 1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 2. Standar Pelayanan Publik 3. Standar Pelayanan Minimal 4. Standard Operation Procedure 5. International Standard Organization Seringkali kita masih belum jelas apa perbedaan dari masing-masing jenis standar tsb. Berdasarkan sifat inti (karakter)-nya, perbandingan antar jenis standar adalah sebagaimana dalam tabel di atas.

www.kinerja.or.id


79


Matriks Komparatif (deskripsi) •

Contoh: Kewajiban menerapkan standar pelayanan NSPK

Wajib (jika urusan dilaksanakan)

SPP

SPM

SOP

Wajib untuk pelayanan publik

Wajib untuk pelayanan dasar

Tergantung instansi (kecuali SOP yang merupakan NSPK)

ISO Wajib jika mendapat akreditasi


17

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan perbandingan antar jenis standard berdasarkan kewajiban penerapannya

Inti uraian: Terdapat sejumlah jenis standard yang diberlakukan di Indonesia, yaitu 1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 2. Standar Pelayanan Publik 3. Standar Pelayanan Minimal 4. Standard Operation Procedure 5. International Standard Organization Bagaimana bentuk kewajiban penerapan masing-masing standar tsb? Berdasarkan kewajiban penerapannya, perbandingan antar jenis standard adalah sebagaimana dalam tabel di atas.

80


www.kinerja.or.id

Keterkaitan Jenis Standar


18

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan keterkaitan antar standar

Inti uraian: Dari berbagai standar yang diberlakukan, keterkaitan antar standar tsb dapat dijelaskan sbb: 1. NSPK diberlakukan bagi urusan wajib dan pilihan 2. Untuk urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar diberlakukan SPM 3. Dalam mencapai target SPM, diterapkan SPP, SOP, ISO, bahkan SNP khusus untuk pendidikan.

www.kinerja.or.id


81


Matriks Komparatif (deskripsi)


19

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan contoh harmonisasi berbagai jenis standar pada sektor kesehatan

Inti uraian: Pada contoh sektor kesehatan: 1. NSPK mengatur bagaimana kualitas input pelayanan dan outcome pelayanan 2. SPM mengatur lebih rinci/teknis bagaiman kualitas outcome dan output untuk setiap jenis pelayanan 3. SPP mengatur dengan rinci bagaimana proses pelayanan dilakukan 4. SOP mengatur dengan rinci bagaimana input layanan dijalankan/dioperasikan 5. ISO mendorong pengelolaan input dan proses pelayanan mampu memenuhi standar kualitas tertentu.

82


www.kinerja.or.id

Pendampingan SPM - USAID KINERJA 1. Memastikan Pemda mengadopsi dan mengintegrasikan SPM kedalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar. 2. Memperkuat peran masyarakat, MSF dan media dalam melakukan pengawasan dan promosi pelayanan publik berbasis standar. 3. Merekomendasikan hasil pembelajaran pendampingan dalam perbaikan kebijakan di tingkat nasional dan daerah. 20

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan arah pendampingan SPM yang dilakukan oleh USAID KINERJA

Inti uraian: •

Arah pendampingan SPM oleh KINERJA tentu tidak menduplikasi pola pendampingan oleh kementerian teknis terkait.

•

Arah pendampingan SPM oleh KINERJA tetap dalam kerangka pendekatan tata kelola yang memperkuat sisi supply, demand, dan replikasi.

•

Arah pendampingan SPM oleh KINERJA adalah terintegrasinya SPM dalam siklus pengelolaan pelayanan publik, sejak perencanaan s/d evaluasi.

•

Arah pendampingan SPM oleh KINERJA selengkapnya adalah sbb: 1. Memastikan Pemda mengadopsi dan mengintegrasikan SPM kedalam pengelolaan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar. 2. Memperkuat peran masyarakat, MSF dan media dalam melakukan pengawasan dan promosi pelayanan publik berbasis standar. 3. Merekomendasikan hasil pembelajaran pendampingan dalam perbaikan kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

www.kinerja.or.id


83


SIKLUS PENDAMPINGAN SPM DAN DUKUNGAN KINERJA DI DAERAH

Kesadaran & dukungan politik guna meningkatk an capaian MSS

Peraturan Daerah yang mendukung penerapan MSS

Reviu peraturan pendukung

Penguatan sistem data dan penilaian capaian MSS

Survei-mini untuk menilai capaian MSS

Proses partisipatif untuk menentukan kesenjangan, prioritas dan strategi

Menghitung pengurangan kesenjangan dan strategi terkait

Rencana & anggaran mencantumk an targettarget MSS

Penilaian capaian MSS yang lebih baik

Pendekatan untuk Analisis Menyederhanakan kesenjangan model penghitungan memadukan strategi dan hasil penghitungan dibandingkan biaya biaya dalam rencana & target nasional anggaran

Lokakaya multi-stakeholder skala provinsi, pada awal proses, dan setelah satu siklus, untuk membangkitkan kesadaran/komitmen dan berbagi pendapat

Dukungan KINERJA IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

21

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan siklus pendampingan SPM yang dilakukan oleh KINERJA

Inti uraian: • •

•

Siklus pendampingan KINERJA adalah sebagaimana dalam gambar, dimulai dari reviu regulasi dan kebijakan daerah dalam implementasi SPM. Dukungan KINERJA di daerah adalah dengan menfasilitasi lokakarya multi-stakeholder skala provinsi, yaitu pada awal proses, dan setelah satu siklus untuk membangkitkan kesadaran/komitmen dan berbagi pendapat. Secara umum USAID-KINERJA menerapkan 8 langkah dalam pendampingan integrasi SPM pada pemerintah daerah: - - - - -

- - -

84

Reviu regulasi dan kebijakan daerah dalam implementasi SPM Evaluasi diri pencapaian SPM Analisis Kesenjangan pencapaian SPM terkini vs target nasional Mengidentifikasi intervensi program dan kegiatan untuk menutup kesenjangan (mempertimbangkan hasil survei pengaduan) Penghitungan kebutuhan biaya dan strategi mendapatkannya untuk menutup kesenjangan º Indikator yang terkait dengan pendampingan Program KINERJA º Seluruh indikator – sektor kesehatan Mengintegrasikan rencana pembiayaan ke dalam dokumen perencanaan di unit layanan dan SKPD Mengintegrasikan rencana pembiayaan ke dalam dokumen perencanaan daerah: Renja, RKPD, Renstra, RPJMD Mengintegrasikan rencana pembiayaan ke dalam dokumen anggaran daerah: º RKA, KUA – PPAS & APBD.


www.kinerja.or.id

Paket Kegiatan Pendampingan KINERJA/USAID dan Indikator SPM terkait Sektor

Paket

MSS – Indikator

Indikator yg Relevan dgn Paket

18

1-4

ISO

Kesehatan MCH (IBF, EBF dan SD)

Pemeriksaan kehamilan, ranjang bayi, kunjungan pasca melahirkan, gizi buruk, dll.

Pendidikan PTD

27

5-6

Jumlah dan kualitas guru SD dan SMP

BOSP

27

21-27

KTSP, RPP, penilaian, dan pengelolaan

SBM

27

27 (14-27)

Indikator MBS, MSS tingkat sekolah

22

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan macam paket kegiatan pendampingan KINERJA dan indikator SPM yang terkait

Inti uraian: Paket dampingan KINERJA adalah pada sektor Kesehatan, pendidikan, dan peningkatan iklim dunia usaha. Macam paket pada masing-masing sektor dan nomor indikator SPM yang terkait dengan masing-masing paket tersebut adalah sebagaimana tabel tsb

www.kinerja.or.id


85


Kerangka Tata Kelola dalam Paket Dukungan KINERJA • • • • • • •

Manajemen data Penghitungan Penyusunan kebijakan yg partisipatif Manajemen layanan & program Rencana, monev dan pelaporan Penanganan pengaduan Pakta layanan • • • • •

MSFs Konsultasi publik Penanganan keluhan Jurnalisme warga Integrasi gender

Penyediaan (Supply)

Tuntutan (Demand)

• Peraturan • Standar Pelayanan Minimum

Layanan Publik yang Lebih Baik

Reformasi peraturan perundangan

23

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bagaimana kerangka pendekatan tata kelola dalam paket dukungan KINERJA

Inti uraian:

86

•

Pada sisi supply, paket dukungan KINERJA meliputi: - Manajemen data - Penghitungan - Penyusunan kebijakan yg partisipatif - Manajemen layanan & program - Rencana, monev dan pelaporan - Penanganan pengaduan - Pakta layanan

•

Pada sisi demand, paket dukungan KINERJA meliputi: - MSFs - Konsultasi publik - Penanganan keluhan - Jurnalisme warga - Integrasi gender


www.kinerja.or.id

MODEL Penerapan tata kelola dalam sektor Pendampingan KINERJA •

Penyebaran Guru Proporsional (PGP)

•

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

•

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

24

Mengapa slide ini penting?

Inti uraian:

www.kinerja.or.id


87


Tata Kelola Penyebaran Guru Proporsional Hasil yang Diharapkan: •

Tersedianya data pendidikan yang relevan, update dan valid

•

Analisis distribusi guru di tingkat kota/kab.

•

Rekomendasi skema insentif bagi guru di daerah “terpencil”

•

Rencana kerja distribusi guru

•

Guru terdistribusi secara proporsional 25

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan hasil yang diharapkan dari Paket Tata Kelola Penyebaran Guru Proporsional

Inti uraian: Hasil yang diharapkan adalah: 1. Tersedianya data pendidikan yang relevan, update dan valid 2. Analisis distribusi guru di tingkat kota/kab. 3. Rekomendasi skema insentif bagi guru di daerah “terpencil” 4. Rencana kerja distribusi guru 5. Guru terdistribusi secara proporsional

88


www.kinerja.or.id

Tata Kelola Distribusi Guru Proporsional (1) Rasional • Ketersediaan guru faktor penting dalam meingkatkan kemajuan belajar siswa • Ketimpangan penyebaran guru antara kota/kabupaten (surplus) dan di desa (defisit) • Fakta: Bukan kekurangan akan tetapi penyebaran PENGUATAN SUPPLY SIDE

KETERKAITAN

Kegiatan

Hasil

PENGUATAN DEMAND SIDE Kegiatan

• Persetujuan Tujuan & Pendekatan (Kdh dan DPRD) • Komitmen ketersediaan data yang baik (stakeholder pendidikan) • Rekoleksi data (bila perlu) • Verifikasi data • Kesepakatan penggunaan data terkini • Kesiapan dan penyebaran informasi publik data yang relevan.

Tersedianya data pendidikan yang relevan, update dan valid.

Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam memahami pentingnya kebutuhan data penyebaran guru yang valid dan update.

• Analisis data pendidikan (menggunakan instrumen teruji) • Kesiapan untuk berbagi informasi data yang relevan ke publik.

Analisis distribusi guru di tingkat kota/kabupaten.

Memperkuat keterlibatan, pemantauan, dan advokasi ke masyarakat mengenai analisis data yang relevan dan sesuai.

26

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan alasan perlunya Distribusi Guru Proporsional dan bagaimana keterkaitan antara penguatan supply side dan demand side dalam DGP

Inti uraian: •

Jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada penguatan sisi supply

•

Jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada penguatan sisi demand

•

Jelaskan hasil dari keterkaitan/relasi antara hasil penguatan sisi supply dan sisi demand

www.kinerja.or.id


89


• Penyusunan proposal teknik dan keuangan • Pendampingan pengajuan rekomendasi ke SKPD • Skema pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil • Inovasi manajemen pendidikan dan pembelajaran guru • Pendampingan SKPD dalam mengajukan proposal ke tim eksekutif • Pendampingan SKPD dalam mengajukan proposal ke DPRD • Kesiapan untuk berbagi informasi publik yang relevan • Penyiapan Petugas Purel/ IPO di SKPD

Rekomendasi Skema Penyebaran Guru Proporsional ke SKPD, Bupati dan DPRD

• Penyusunan rencana aksi oleh SKPD • Pendampingan Penyusunan SK Bupati/Walikota

Rencana kerja distribusi guru

Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan proposal rekomendasi.

• Mendukung Kab/Kota dan SKPD dalam melaksanakan SK dan Rencana aksi

Guru terdistribusi secara proporsional

Mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan dan advokasi mengenai:

Rekomendasi skema insentif bagi guru di daerah “terpencil”

Fasilitasi keterlibatan masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan proposal mengenai: • Sistem/rencana pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil. • Inovasi manajemen pendidikan dan pembelajaran guru.

• Implementasi rencana kerja. • Setuju atas komitmen rencana dan kebijakan pada SK. • Media memberitakan informasi mengenai mobilisasi distribusi ulang guru.

27

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan alasan perlunya Distribusi Guru Proporsional dan bagaimana keterkaitan antara penguatan supply side dan demand side dalam DGP.

Inti uraian:

90

•

Jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada penguatan sisi supply.

•

Jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada penguatan sisi demand.

•

Jelaskan hasil dari keterkaitan/relasi antara hasil penguatan sisi supply dan sisi demand.


www.kinerja.or.id

Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Dasar-KIA Hasil yang diharapkan: • •

• •

Meningkatnya ibu melahirkan yang dibantu oleh tenaga kesehatan dan/ atau di fasilitas kesehatan, dan konsumsi ASI Eksklusif Berfungsinya “lembaga antara” sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan monitoring, pengawasan, advokasi, dan mediasi peningkatan pelayanan Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan (bidang KIA) di Puskesmas Meningkatnya jumlah bayi 0 – 6 bulan mengkonsumsi ASI Eksklusif. 28

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan hasil yang diharapkan dari Paket Tata kelola Pelayanan Kesehatan Dasar-KIA.

Inti uraian: Hasil yang diharapkan adalah: 1. Meningkatnya ibu melahirkan yang dibantu oleh tenaga kesehatan dan/atau di fasilitas kesehatan, dan konsumsi ASI Eksklusif. 2. Berfungsinya “lembaga antara” sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan monitoring, pengawasan, advokasi, dan mediasi peningkatan pelayanan Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif. 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan (bidang KIA) di Puskesmas. 4. Meningkatnya jumlah bayi 0 – 6 bulan mengkonsumsi ASI Eksklusif.

www.kinerja.or.id


91


Tata Kelola - Persalinan Aman, IMD & ASI Eksklusif Supply

Hasil

Demand

Reformasi Kebijakan

Tersedia peraturan yg terintegrasi dg SPP dan SPM

Penguatan OMS untuk penyadaran hak-hak

Mutu pelayanan (kompetensi, konseling, komunikasi, fasilitasi, SOP, dan lainnya

K1, K4, & persalinan sesuai SOP & skenario Pencapaian SPM daerah

Fasilitasi Org Prof, adopsi praktik baik

Memperkuat desain promosi kesehatan

Meningkat K1, K4, persalinan nakes & faskes

Praktik-praktik baik sekaligus mencegah keterlambatan & OMS sebagai agent of change

Memperkuat kemitraan bidan dan dukun

Kemitraan terlaksana dg baik

Masyarakat terlibat dalam pengawasan pelaksanaan

Bekerjasama dg sektor terkait dan Sistem Informasi KIA

Data yg akurat

Masyarakat terlibat dalam SI KIA

Forum Kemitraan OMS & Sektor terkait

Tersedia model kemitraan

Penguatan penyadaran hak-hak kesehatan\

Mendesain Strategi promosi IMD dan ASI

Perbaikan untuk promosi KIA

Masyarakat terlibat dalam promosi 29

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bagaimana keterkaitan antara penguatan supply side dan demand side dalam tata kelola persalinan aman, IMD, dan ASI Eksklusif

Inti uraian:

92

•


•


•



www.kinerja.or.id

Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Hasil yang diharapkan: • • • •

Pelayanan PTSP tertata (kembali) secara lebih baik. Kerangka regulasi yang baik bagi PTSP selesai disusun. PTSP berjalan dengan baik dan efektif. PTSP berjalan baik secara berkelanjutan.

30

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan hasil yang diharapkan dari Paket Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Inti uraian: Hasil yang diharapkan adalah: 1. Pelayanan PTSP tertata (kembali) secara lebih baik 2. Kerangka regulasi yang baik bagi PTSP selesai disusun 3. PTSP berjalan dengan baik dan efektif 4. PTSP berjalan baik secara berkelanjutan

www.kinerja.or.id


93


Tata Kelola PTSP (1) KEGIATAN PADA SISI PENYEDIA LAYANAN

OUTCOME

KEGIATAN PADA SISI PENERIMA LAYANAN

Memfasilitasi PTSP untuk : - Melakukan diagnostic study terhadap alur pelayanan perizinan saat ini. - Menyusun Tim Pembentukan/Perbaikan PTSP. - Menyelenggarakan rangkaian pertemuan partisipatif untuk: • Menyusun action plan perubahan

Pelayanan PTSP tertata (kembali) secara lebih baik.

- Menyelenggarakan Studi Tata Kelola Ekonomi Daerah untuk memahami persepsi pelaku usaha. - Identifikasi stakeholder kunci (termasuk CSO dan pelaku usaha). - Mendorong media mempublikasikan hasil peta peraturan dan rangkaian pertemuan.

Memfasilitasi Pemda (antar-SKPD terkait) untuk: - Identifikasi dan analisis Perda terkait perizinan. - Menyelenggarakan rangkaian pertemuan untuk mengkaji peraturan terkait hasil pemetaan. - Menyusun dan mengeluarkan (revisi) peraturan yang relevan (Perda, SK kepala daerah, SE).

Kerangka regulasi yang baik bagi PTSP tersusun.

- Mendorong pelibatan MSF dalam setiap tahapan kegiatan perbaikan PTSP. - Memobilisasi UKM untuk mendaftarkan usahanya, terutama pelaku usaha perempuan agar mendaftar atas namanya. - Sosialisasi dan promosi PTSP khususnya pada kelompok UKM.

31

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bagaimana keterkaitan antara penguatan supply side dan demand side dalam tata kelola PTSP.

Inti uraian:

94

•


•


•



www.kinerja.or.id

Tata Kelola PTSP (2) KEGIATAN PADA SISI PENYEDIA LAYANAN

OUTCOME

Bersama Pemda menyusun mekanisme kerja baru: - Menyusun SOP, SP, dan mekanisme Tim Teknis - Mepublikasikan informasi perizinan - Penyederhanaan izin dan/atau izin paralel - Menyusun sistem database perizinan terintegrasi - Memperkuat kapasitas staf PTSP untuk memahami budaya dan mekanisme kerja yang baru (inhouse training, outbond, magang).

PTSP Berjalan dengan Baik dan Efektif

Kegiatan Monev dan Penanganan Pengaduan: - Menyusun mekanisme monitoring berbasis IT melalui Kartu Kendali sebagai alat manajemen - Menyelenggarakan IKM secara reguler - Menyusun mekanisme penanganan pengaduan berbasis IT - Petugas pengaduan dan penyedia informasi tersedia dan memiliki kemampuan yang memadai.

PTSP Berjalan dengan Baik secara Berkelanjutan

- - -

KEGIATAN PADA SISI PENERIMA LAYANAN - - -

- -

Melibatkan MSF dalam kegiatan perbaikan PTSP dari mulai penyusunan action plan s/d pelaksanaan kegiatan. Memobilisasi UKM untuk mendaftarkan usahanya, terutama bagi pelaku usaha perempuan agar mendaftarkan usaha atas namanya. Melibatkan media untuk sosialisasi dan promosi PTSP.

Mendorong pengguna layanan untuk menggunakan saluran pengaduan di PTSP guna menyalurkan feedback serta mencari informasi yang dibutuhkan. Menyelenggarakan pertemuan regular stakeholder untuk mendiskusikan permasalahan perizinan usaha.

Memfasilitasi pembentukan Forum PTSP di tiap provinsi sebagai wadah pembelajaran antar PTSP. Mendukung provinsi dan Nasional menerapkan mekanisme Monev PTSP secara reguler. Menyusun Modul ToT PTSP dan mencetak kader-kader pelatih melalui ToT level provinsi.

32

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bagaimana keterkaitan antara penguatan supply side dan demand side dalam tata kelola PTSP.

Inti uraian: Jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada penguatan sisi supply Jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada penguatan sisi demand Jelaskan hasil dari keterkaitan/relasi antara hasil penguatan sisi supply dan sisi demand

www.kinerja.or.id


95


Target Capaian – Program KINERJA (2011–2014) Tahapan

Tahun

2011

2012

2013

2014

2015

Program Intervensi

Kab./ Kota

-

20

24

24

24

Replikasi Within

SDU/ Pendekatan

352

475

475

Replikasi Outside & Scaling up

Kab/ Kota

10

15

25

Total Mitra

Kab/Kota

34

49

49

-

-

33

Mengapa slide ini penting: Menunjukkan target capaian Program KINERJA

Inti uraian:

96

•

Target capaian ditinjau dari tahapan program intervensi, replikasi within, dan replikasi outside.

•

Jumlah target capaian sebagaimana dalam tabel.


www.kinerja.or.id

CAPAIAN – KINERJA UTAMA • Pendidikan (18 kota/kabupaten) - 9 SBM : 176 sekolah telah menyusun perencanaan dan penganggaran partisipatif. - 3 BOSP: meningkatnya anggaran operasional sekolah untuk menutup kesenjangan. - 6 PTD : menerbitkan regulasi, perhitungan kebutuhan penyebaran guru dan skema insentif serta 1 kota/kab. telah merelokasi 128 guru ke wilayah terpencil. • Kesehatan (19 kota/kabupaten) - Kemitraan dukun beranak dan bidan berkontribusi pada penuruan dan bahkan dalam beberapa kasus menghapus kematian bayi pada 2013. - Peraturan baru yang melarang distribusi susu formula. - Lebih dari 60 Puskesmas telah memiliki manajemen data lebih baik. • BEE (8 kota/kabupaten) - Mendirikan PTSP baru di dua kota/kabupaten dan memperkuat enam lainnya. - Mengurangi waktu, biaya dan jenis perijinan yang diwajibkan oleh Pemda.

34

Mengapa slide ini penting: Menunjukkan capaian Program KINERJA ditinjau dari perubahan yang dihasilkan sisi supply.

Inti uraian: Jelaskan contoh-contoh capaian yang dihasilkan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan kantor perizinan satu pintu.

www.kinerja.or.id


97


CAPAIAN – KINERJA UTAMA • Dukungan untuk penanganan pengaduan - Survei atas pengaduan pelanggan dilakukan di semua SDU: 58 Puskesmas dan 176 sekolah telah menandatangani pakta layanan. • Memperkuat pengawasan masyarakat - Mendirikan lebih dari 200 MSF untuk pengawasan dan partisipasi warga. - 115 jurnalis warga telah memberitakan isu-isu PSD dan layanan garis depan. Rata-rata 150 publikasi per kuartal. - MSF mendapatkan tambahan dana, memberikan kontribusi tenaga, menjaring donasi. • Mendorong kompetisi dalam penyediaan layanan - Program Penghargaan Bidang Otonomi di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan telah diperkuat dan menyelenggarakan program baru di Kalimantan Barat. - Tujuh k/k dan satu provinsi menerima penghargaan pada 2013, dan tiga menjadi nominasi dalam Penghargaan PBB untuk Pelayanan Publik.

35

Mengapa slide ini penting: Menunjukkan capaian Program KINERJA ditinjau dari perubahan yang dihasilkan sisi demand

Inti uraian: •

Memberikan contoh-contoh capaian pada penanganan pengaduan, pengawasan masyarakat, dan kompetisi penyediaan layanan

98


www.kinerja.or.id

CAPAIAN – KINERJA UTAMA • Pelatihan manajemen eksektutif untuk memperkuat kepemimpinan dan pengelolaan penyediaan layanan kesehatan. - Staf DHO dan Puskesmas menyinggung SPM dalam rencana dan anggaran tahunannya, serta menyusun dan menerapkan rencana aksi. • Memperbesar kesadaran masyarakat untuk paham akan hak-hak kesehatannya - Membangkitkan kesadaran masyarakat melalui program radio, jurnalis warga, dan media alternatif. - 20 jurnalis warga berhasil memberitakan sekitar 30 publikasi per kuartal terkait isu-isu penyediaan layanan kesehatan. • Mendukung tuntutan/permintaan akan layanan kesehatan - Pelibatan multi-stakeholder engagement, pembentukan 16 forum. - Semua kota/kabupaten melibatkan MSF dalam pengawasan layanan kesehatan. - Alokasi dana desa bagi MSF Jayapura untuk kader-kader kesehatan dan pos-pos TB.

36

Mengapa slide ini penting: Menunjukkan capaian Program KINERJA-Papua.

Inti uraian: Menjelaskan contoh-contoh capaian baik pada tingkat unit layanan, dinas/Pemda, dan masyarakat.

www.kinerja.or.id


99


TERIMA KASIH

17

100


www.kinerja.or.id

Panduan dan Lembar Kerja Panduan Fasilitator

Judul

Menerapkan Tata Kelola pada Sektor Pilihan

Waktu

25 menit

Petunjuk Kerja Kelompok

1. Peserta mengelompok, sehingga setiap kelompok terdiri dari max 6 orang 2. Setiap kelompok menyepakati ketua dan notulis 3. Setiap kelompok memilih sektor yang akan menjadi studi kasus 4. Pada studi kasus terpilih, setiap kelompok membahas Bagaimana pendekatan tata kelola diterapkan pada studi kasus: a. Apa hasil yang diharapkan dari penerapan pendekatan tata kelola pada studi kasus? b. Apa saja kegiatan yang dinilai penting/kunci untuk penguatan sisi supply? c. Apa saja kegiatan yang dinilai penting/kunci untuk penguatan sisi demand? d. Apa hasil yang diharapkan dari keterkaitan antar kegiatan sisi supply dan demand? 5. Susun hasil diskusi pada lembar kerja berikut ini:

Lembar Kerja

www.kinerja.or.id



101


Lembar Kerja Kelompok: Studi kasus pilihan: Hasil yang Diharapkan dari Penerapan Tata Kelola:

KEGIATAN PENGUATAN SISI SUPPLY

102

KETERKAITAN HASIL


KEGIATAN PENGUATAN SISI DEMAND

www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 2.1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Sektor di Indonesia

• Penguatan Supply – Demand berbasis Standar

dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor

Peningkatan penyediaan layanan publik adalah

mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dalam

salah satu tantangan terbesar diberbagai

tata pemerintahan, dimana tidak ada yang sangat

belahan dunia. Perlu digarisbawahi, pada

dominan yang menentukan gerak aktor lain. Proses

sistem pemerintahan desentralisasi seperti di

pengambilan keputusan dan kebijakan juga ikut

Indonesia, penting adanya penegakan standar

mempertimbangkan masukan dan arahan dari

pelayanan (NSPK – Standar Pelayanan Minimal,

komponen/aktor yang terlibat.

negara dan sektor non-pemerintah dalam sebuah usaha kolektif (UNDP, 2001). Definisi ini

Standar Pelayanan Publik, Standar Prosedur Operasional) yang kemudian menjadi rujukan

Dalam tata kelola pelayanan publik yang baik

bagi 590-an kabupaten/kota di Indonesia dalam

berbasis standar, ada banyak komponen/aktor yang

menyelenggarakan pelayanan publik yang

perlu memainkan perannya masing-masing agar

memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap

penyediaan layanan publik yang dapat berjalan

warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan

efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan

administrasi yang disediakan. Pelayanan publik

masyarakat setempat. Dua komponen utama yang

dasar terutama di sektor pendidikan, kesehatan

perlu saling bersinergi secara aktif adalah supply/

dan infrastruktur merupakan salah satu determinan/

penyelenggara layanan dan demand/penerima

faktor penentu kunci untuk kualitas hidup yang lebih

layanan. Di saat yang sama, negara/pemerintah

baik bagi masyarakat.

daerah sebagai pembuat kebijakan di daerah juga memilik peran yang penting. Prinsip-prinsip tata

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tata

kelola yang baik, seperti partisipasi aktif masyarakat,

kelola yang baik merupakan salah satu kunci

akuntabilitas, transparansi dan responsif merupakan

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang

pra-kondisi yang penting untuk dikembangkan.

berkualitas. Sekedar mengingatkan ulang, tata kelola/tata pemerintahan yang dirujuk disini adalah

Masing-masing komponen ini mempunyai

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi

peran yang saling menguatkan dan mengisi.

www.kinerja.or.id


103


Masyarakat/klien yang menerima layanan

pada swasta/lembaga non-pemerintah lainnya karena

mempunyai peran signifikan dalam menyuarakan

adanya keterbatasan, supervisi dan asistensi

kebutuhannya atas layanan publik yang berkualitas,

teknis dari penyelenggara layanan publik mutlak

efektif dan aman kepada pengambil kebijakan dan/

diperlukan.

negara; selain juga memberikan input/masukan teknis pada penyedia layanan dan melakukan

Negara dan/pemerintah daerah yang merupakan

pengawasan atas layanan publik yang ada. Apabila

pengambil kebijakan utama, memiliki kewajiban

dibutuhkan, maka mobilisasi masyarakat untuk

untuk tanggap terhadap kebutuhan masyarakat/

membantu pelayanan publik (seperti dalam konteks

warganya yang disuarakan melalui berbagai

kesehatan, pendidikan dan infrastruktur) dapat

mekanisme warga. Negara dan/pemerintah daerah

didorong guna menjamin kesetaraan akses terhadap

juga perlu menjamin ketercukupan sumber daya

pelayanan publik yang dibutuhkan. Di saat yang

untuk penyediaan layanan publik serta memberikan

sama, penyelenggara layanan berkewajiban untuk

arahan dan supervisi bagi pemberi layanan.

menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan

Selain negara/pemerintah daerah, peran dari

kebutuhan masyarakat, dengan menggunakan

anggota parlemen yang merupakan representasi

rujukan standar layanan yang ada. Selain itu,

dari masyarakat juga diperlukan, untuk menjamin

penyelenggara layanan juga perlu memberikan

kebijakan yang responsif terhadap masukan/suara

informasi dan laporan serta melakukan lobby kepada

warga dan juga menjamin ketersediaan aturan serta

pengambil kebijakan untuk menjamin ketersediaan

sumber daya yang dibutuhkan dalam penyediaan

sumber daya yang dibutuhkan. Akuntabilitas vertikal

layanan publik. Ketiga aktor dan relasi diantara

dalam bentuk laporan pada pengambil kebijakan

mereka dalam konteks penyediaan layanan publik

perlu juga disertai dengan akuntabilitas sosial pada

dapat digambarkan melalui diagram berikut.

masyarakat yang menjadi penerima utama layanan publik. Dalam situasi pelayanan publik didelegasikan

Daerah: Politisi, Pembuat Kebijakan

Klien/Warga

104

Kekuatan Warga: Input Teknis dan Pengawasan


Layanan

Penyedia Layanan

www.kinerja.or.id

Dengan demikian, segala usaha untuk meningkatkan layanan publik melalui tata kelola yang baik dalam suatu sektor, akan membutuhkan intervensi yang mendorong masing-masing aktor ini untuk memainkan peran yang diharapkan. Pelayanan publik yang optimal – berkualitas, efektif dan aman, merupakan kondisi yang bisa tercapai ketika ketiga aktor ini memainkan peran yang diharapkan.

Situasi yang mencerminkan praktik tata kelola/pemerintahan sektor yang baik1 : 1. Pengembangan dan penerapan protokol dan standar penyediaan layanan 2. Adanya struktur dan prosedur untuk memungkinkan warga dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan kesehatan dan penyusunan prioritas, keputusan alokasi sumber daya dan kualitas layanan 3. Pengorganisasian forum untuk menjaring masukan dan ide dari masyarakat dan stakeholders terkait layanan dan prioritas kesehatan. 4. Stakeholders/multipihak memiliki kapasitas dan sumber daya untuk mengadvokasi kebijakan dan perubahan layanan kesehatan

• Penerapan Tata Kelola Sektor yang Baik:

layanan (demand) serta pengambil kebijakan memainkan perannya dalam peningkatan pelayanan publik di sektor:

Berikut adalah situasi yang menggambarkan tata kelola sektor yang baik, dimana sisi pemberi/ penyedia layanan (supply) dan sisi penerima

1. Pejabat pemerintah merumuskan kebijakan, rencana, peraturan, prosedur dan standar

1 Diadaptasi dari Health System 20/20 Project* Brinkerhoff, Derick W. and Thomas Bossert. 2008. Health Governance: Concepts, Experience, and Programming Options. Washington, DC: US Agency for International Development, Health Systems 20/20, Policy Brief, February.

www.kinerja.or.id


105


berdasarkan bukti tentang efektivitas intervensi

7. Adanya pendanaan, pemberian dukungan

sektor, alokasi sumber daya, pola belanja dan

dan aturan pengawasan yang menyediakan/

sebagainya

menawarkan insentif bagi pemerintah, LSM dan

2. Pejabat pemerintah membuat keputusan tentang alokasi sumber daya untuk layanan berdasarkan bukti mengenai kebutuhan dan efektivitas layanan dan sesuai dengan kebijakan. 3. Pembuat regulasi/kebijakan secara teratur mencari masukan dari para ahli teknis dalam organisasi pemerintah dan masyarakat sipil dan pengguna pelayanan publik sebagai masukan bagi undang-undang sektor terkait, termasuk peran masyarakat, masyarakat sipil dan swasta. 4. Penyedia layanan secara teratur meninjau dan memperbarui layanan yang mereka berikan berdasarkan bukti efektivitas pelayanan, kebutuhan klien dan masalah disektor yang ada 5. Protokol, standar, dan kode etik, termasuk prosedur sertifikasi untuk lembaga pelatihan, fasilitas pelayanan publik, dan penyedia layanan, telah dikembangkan untuk semua aktor

penyedia layanan swasta untuk meningkatkan kinerjanya dalam penyediaan layanan publik. 8. Adanya struktur dan prosedur yang memungkinkan/mendorong para pakar teknis layanan publik dan masyarakat local untuk mereviu dan member masukan atas prioritas sektor, keputusan alokasi sumber daya dan kualitas layanan selama proses perencanaan strategis pemerintah berlangsung. 9. Alokasi dan pemanfaatan sumber daya secara teratur dapat dilacak, dan informasi hasil juga tersedia bagi tinjauan publik dan pemangku kepentingan terkait. 10. Adanya sistem monitoring yang memungkinkan dilakukannya pelaporan, penyelidikan dan mengadili mis-alokasi dan penyalahgunaan sumber daya. 11. Pemerintah dan organisasi-organisasi kesehatan

yang terlibat dalam penyediaan pelayanan dan

penyedia layanan publik secara teratur

telah disebarluaskan.

menyelenggarakan forum untuk menjaring

6. Struktur (misalnya, lembaga pembuat kebijakan dengan sumber daya manusia yang sesuai) dan prosedur pengawasan memungkinkan penyedia layanan, klien dan stakeholder terkait lainnya untuk mencari keadilan ketika peraturan, protokol, standar, dan/atau kode etik tidak dipenuhi.

masukan/pendapat/ide dari para pemangku kepentingan publik dan penerima layanan bersangkutan (kelompok rentan, kelompok dengan masalah kesehatan tertentu, dll) terkait prioritas, layanan dan sumber daya. 12. Organisasi masyarakat sipil (termasuk organisasi profesional khusus yang berhubungan dengan sektor, LSM dan media)

106


www.kinerja.or.id

memberikan pengawasan dari sisi masyarakat, LSM dan organisasi penyedia layanan swasta dengan cara memberikan dan membiayai

• Upaya yang Dibutuhkan untuk Mendorong Peran Masing-masing Pelaku

pelayanan dalam rangka membantu pelayanan publik yang ada. 13. Para pelaku atau pemangku kepentingan terkait memiliki kesempatan teratur untuk bertemu dengan manajemen organisasi layanan publik guna membicarakan isu-isu terkait efisiensi atau kualitas layanan.

Untuk mendorong keterlibatan beragam aktor (supply, demand) ini, maka perlu adanya upayaupaya yang terencana dan sistematis agar para aktor dapat terlibat dan memainkan peran masingmasing secara maksimal. Dari sisi supply, di SKPD maupun di unit layanan, penting untuk melakukan promosi dan mendorong keterbukaan dan atau

14. Para pelaku dan pemangku kepentingan terkait

meningkatkan akses informasi, manajemen

memiliki sarana keuangan/alat/ kapasitas untuk

partisipatif, dan memperkuat akuntabilitas.

mendukung dan berpartisipasi secara efektif

Sedangkan dari sisi permintaan, penguatan

dengan pejabat publik dalam pembentukan

kapasitas advokasi dari organisasi masyarakat

kebijakan, rencana dan anggaran pelayanan

sipil dan media menjadi penting sehingga

publik.

mereka dapat terlibat mendorong layanan publik yang lebih baik.

15. Informasi menyangkut kualitas dan biaya pelayanan publik tersedia untuk umum guna

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk

membantu klien membuat pilihan kemana

upaya-upaya di atas antara lain:

mereka akan mencari layanan yang mereka butuhkan.

•

dengan isu sektor untuk menjamin pemenuhan

16. Prosedur/sistem yang ada untuk mengurangi/

hak dasar warga, contoh: di sektor kesehatan

menghilangkan/mengendalikan bias dan

Perbup pelarangan promosi susu formula di unit

ketidakadilan dalam mengakses layanan. 17. Tersedia struktur bagi masyarakat sipil dan

Target reformasi kebijakan lokal yang terkait

layanan persalinan. •

Peningkatan kapasitas penyedia layanan publik

sektor swasta untuk berpartisipasi secara setara

dan unit-unit dalam melakukan perencanaan

dalam proses perencanaan dan penganggaran

dan penganggaran partisipatif dengan merujuk

program-program layanan publik dasar baik di

pada pemenuhan standar pelayanan minimal

tingkat nasional dan daerah.

sektor. Tentunya perencanaan partisipatif tidak saja melibatkan SKPD dan unit pelaksana teknis terkait, tapi melibatkan masyarakat untuk

www.kinerja.or.id


107


• •

mendengarkan masukan mereka terhadap

– termasuk didalamnya monitoring terhadap

perencanaan sektor.

pemenuhan standar layanan dalam proses

Bantuan teknis pada pengembangan strategi

penyediaan layanan publik - melalui forum

Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).

multi-stake holder/MSF baik yang ada di tingkat

Bantuan teknis untuk menghitung kesenjangan

nasional maupun daerah.

dan kebijakan pendanaan untuk Standar

sumber daya dan analisis situasi sebagai

Publik (PSS) yang melibatkan masyarakat sipil

masukan bagi para pembuat kebijakan). •

mengorganisir warga, mediasi pemantauan dan

penanganan pengaduan.

advokasi.

Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif.

•

Memperkuat kemitraan antara unit pelayanan/ supply dengan masyarakat dan massa/media

•

Inisiasi dan advokasi bagi maklumat/janji layanan.

•

Dukungan kampanye media untuk layanan publik yang baik.

sosial.

•

Revitalisasi lembaga lokal/mitra dalam

Menetapkan dan memperkuat mekanisme

•

•

Advokasi kebijakan (kebijakan, ketercukupan

Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan dan juga pemerhati pelayanan publik lainnya. •

•

Peningkatan kesadaran akan hak sipil (termasuk

•

Pembentukan atau penguatan forum warga.

hak reproduksi, hak konsumen, hak atas

•

Mengembangkan jaringan dengan lembaga

pendidikan), sehingga mereka dapat menuntut

yang lebih tinggi (kabupaten/DPRD, provinsi dan

layanan yang lebih baik.

nasional seperti ombudsman dan KIP) dalam

Mendukung keterlibatan warga dalam

penyelesaian sengketa pelayanan publik.

perencanaan dan monitoring layanan publik

108


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 2.2.

Pemetaan Jenis Standar Berkaitan dengan Pelayanan Publik di Indonesia DAFTAR ISI

1.

Latar Belakang

2.

Pemetaan Jenis Standar

3.

Hakekat Jenis Standar Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Publik (SPP) Standard Operating Procedures (SOP) Standar ISO

4.

Hubungan antar Berbagai Jenis Standar

5.

Peranan Aktor Pemerintah dan Masyarakat

6.

Pendekatan Memaksimalkan Standar Kekayaan di Daerah

1. Latar Belakang

Daerah (UPTD). Standar-standar yang dimaksud, antara lain:

Satu dasawarsa desentralisasi di Indonesia telah melahirkan berbagai kebijakan yang mendukung

I. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada

II. StandarPelayanan Minimal (SPM)

masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan

III. Standar Pelayanan Publik (SPP)

pemerintah adalah reformasi dalam penentuan

IV. Standard Operating Procedures (SOP)

standar pelayanan dasar/publik dan melakukan

V. Standar berkaitan akreditasi ISO (International Organization for Standardization)

sosialisasi tentang standar tersebut kepada pemerintah daerah dan Unit Pelaksana Teknis 1

www.kinerja.or.id


109


Oleh karena semua jenis standar diperkenalkan dan

pengalaman di Sulawesi Selatan kemudian akan

dipromosikan hampir secara simultan oleh berbagai

diperluas di Kalimantan Barat, Jawa Timur dan

instansi pemerintah, “kekayaan” ini cenderung

Aceh. (Lampiran TOR Lokakarya Standar Pelayanan

dipandang menjadi suatu beban daripada suatu

Tingkat Provinsi).

bantuan bagi daerah. Keanekaragaman sifat, dasar hukum, dan sponsor/pendorong standar berbeda-

Dalam menjalankan program ini KINERJA

beda tersebut mengakibatkan kompleksitas dan

didukung oleh satu tim konsorsium yang terdiri

beban kerja yang berat. Hakekat standar dan

dari TAF (The Asia Foundation) yang akan fokus

keterkaitan antar standar belum dijelaskan secara

pada program mendukung pengembangan iklim

memadai di semua daerah, dan upaya sosialisasi

usaha daerah melalui kegiatan PTSP dan kajian

cenderung berjalan secara terpisah-pisah. Banyak

kebijakan; Kemitraan pada penguatan LPSS; Social

aktor di daerah menyambut inisiatif-inisiatif sponsor

Impact dan SMERU fokus pada monitoring dan

berbagai jenis standar dengan baik, tetapi akhirnya

evaluasi program untuk mengukur dampak; dan

mengeluh bahwa secara keseluruhan standar-

Universitas Gajah Mada fokus pada dokumentasi

standar menimbulkan kebingungan dan melampaui

dan pembelajaran beberapa praktik inovasi dan

kapasitas daerah untuk menerapannya. Situasi

replikasi. Kendali manajemen program dilakukan

ini disayangkan, karena semua jenis standar,

oleh kantor Nasional di Jakarta dan didukung oleh

apabila dikenal dengan baik dan diterapkan sesuai

kantor perwakilan di empat provinsi wilayah kerja

sifatnya, sesungguhnya dapat meningkatkan akses

program. Untuk mencapai kualitas pelayanan publik

pelayanan publik, menjadi ukuran kualitas dan

dan standar pelayanan, KINERJA secara langsung

tingkat kepuasan pengguna layanan.

melibatkan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktor Jenderal Pemerintahan

Mengingat tujuan KINERJA adalah untuk

Umum mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang

bentuk monitoring dan evaluasi program. Dalam

diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya

perkembanganya sesuai dengan paket program

dalam sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan

maka KINERJA melakukan komunikasi dan

iklim usaha, KINERJA dapat mendukung pihak

melibatkan beberapa pihak dari Kementerian

nasional dan terutama aktor-aktor di daerah untuk

Kesehatan yaitu Direktorat Bina Kesehatan Ibu dan

memaksimalkan kekayaan alat standar yang telah

Direktorat Bina Kesehatan Anak dan Balitbangkes;

ditawarkan atau diwajibkan pada daerah. Upaya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui

menerapkan standar pelayanan pada program

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat

KINERJA akan diawali di Provinsi Sulawesi Selatan,

Pembinaan Sekolah Menengah dan Direktorat

yang untuk itu telah terlebih dahulu menyelesaikan

Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

tahap persiapan dalam rangka KINERJA. Dari

Pendidikan Dasar; dan Kementerian Pemberdayaan

2

110


www.kinerja.or.id

2. Pemetaan Jenis Standar

Aparatur Negara melalui dan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Publik.

Penting bagi daerah untuk memahami secara utuh Untuk mendokumentasikan praktik baik dan

(komprehensif) perbedaan jenis standar, kelebihan

pengembangan model yang mendukung inovasi dan

masing-masing jenis standar, dan hubungan antar

replikasi, KINERJA melakukan kerjasama dengan

jenis standar. Dengan pemahaman yang baik ini,

beberapa donor yang telah memulai program yang

aktor-aktor dapat memutuskan dengan pikiran jernih

relatif mirip dengan program KINERJA antara lain:

bagaimana serangkaian standar dapat diterapkan

DBE-1 USAID, LGSP-USAID, BASICS – CIDA,

di suatu daerah agar tercapai hasil yang maksimal

LOGICA AUSaid, DecGG - GIZ, BEC-World Bank,

-sesuai dengan kebutuhan, kapasitas dan faktor lain

DSF- World Bank, dll.

di suatu daerah. Untuk membantu para pihak yang berkepentingan (stakeholder) mencapai pengertian yang memadai/utuh, KINERJA (dengan sumbangan pikiran dari “tim nasional” yang telah disebutkan) mempersiapkan suatu perbandingan antar jenis standar (Tabel 1). Perbandingan ini dimaksudkan untuk membandingkan/menkonstatasikan perbedaan dan juga kesamaan antar jenis standar dari aspek sifat, hukum, akar dan kelembagaannya.

3

www.kinerja.or.id


111

112

Berkaitan berbagai aspek pelayanan publik yang menjadi kepentigan nasional; efisiensi, keselamatan, pemerataan, mutu dll.

Koordinasi oleh MoHA; Menteri2 menyusun peraturan

PP 38/2007 (pembagian urusan) PP sektoral lain (misalnya PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)

Wajib (jika urusan dilaksanakan)

Juklak/Juknis sebelum era desentraliasi perlu disesuaikan; lahir NSPK

Menteri-menteri melalui Peraturannya masingmasing

Sifat inti

Unit pemerintah/ badan pendukung

Dasar hukum

Kewajiban menerapkan standar

Asal historis standar

Penentu standar

NSPK

Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar Menteri-menteri melalui Peraturannya masingmasing (13 sampai hari ini)

Lahir dalam PP 25/2000; Permen2 keluar 2001, namun konsep perlu dikembangkan lagi; ronde kedua di 2008

Wajib untuk pelayanan dasar

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 65/2005 tentang SPM

Koordinasi oleh MoHA/Tim Konsultasi/ DPOD; Menteri2 menyusun peraturan

Berkaitan berbagai aspek pelayanan yang menjadi kepentingan nasional/ internasional; jangkauan yang merata dan mutu pelayanan dasar

SPM

SOP

ISO

Kerangka dari KemPAN, dan spesifik oleh instansi/ UPTD yang relevan

Mulai awal 2000s, namun belum punya dasar hukum yang kuat, sampai keluar UU 25/2009

Wajib untuk pelayanan publik

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

KemPAN mendorong daerah dan pihak lain langsung

Instansi daerah yang relevan; badan akreditasi kalau relevan

Telah lama diupayakan, namun popularitas meningkat tahun 2000s

Tergantung instansi (kecuali SOP yang merupakan NSPK)

Contoh: SOP yang berada dalam SNP (lihat NSPK). Juga badan akreditasi

Instansi penyedia pelayanan/ badan akreditasi/Menteri2

International Organization for Standardization

Mulai didorong pertengahan 2000s oleh KemPAN

Wajib jika mendapat akreditasi

Badan internasional

Promosi dari KemPAN; Instansi penyedia pelayanan/badan akreditasi

Berkaitan berbagai aspek Berkaitan komitmen suatu Berkaitan berbagai aspek pelayanan publik, dengan unit pelaksana pelayanan pelayanan publik yang publik terhadap mutu fokus pada konsistensi merupakan praktek yang pengelolaan dan hasil prosedur dan hasil baik: transparansi dan yang memuaskan klien – informasi, kepastian, pendekatan manajemen harga yang terjangkau, mekanisme pengaduan dll.

SPP

Tabel 1: Perbandingan Inti Jenis Standar


4

www.kinerja.or.id

5

www.kinerja.or.id


113

Instansi yang melaksanakan urusan yang dibarengi NSPK

Pelayanan apapun yang mempunyai aspek teknis

Sedang; khusunya aspek teknis

Tuntutan NSPK dapat berimplikasi biaya (mis., pilihan teknologi)

Kurang jelas kalau diperlukan

Pelaporannya tergantung kategori dalam NSPK. Menteri-menteri seharusnya memonitor penerapan NSPK

Tergantung kategori NSPK

Instansi daerah yang relevan

Pelayanan sasaran

Kapasitas pelaksana yang diperlukan

Fokus ongkos penerapan

Dasar hukum di daerah

Pelaporan/ pengendalian

Sanksi untuk pengabaian

NSPK

Belum jelas

Pencapaian SPM dilaporkan kepada KDH dan kepada menteri yang bersangkutan. Menteri memonitor pencapaian SPM

Kurang jelas kalau diperlukan; terdapat Perda & peraturan KDH

Jangkauan/mutu sesuai target pencapaian yang diatur oleh menteri-menteri

Sedang-tinggi; aspek perhitungan biaya dan integrasi dalam perencanaan/ anggaran paling rumit

Pelayanan dasar (urusan wajib)

Dinas, dan UPTD dlm. sektor yang mempunyai SPM

SPM

Belum jelas

Belum keluar PP yang akan menjelaskan. Sistem ombudsman?

Masing-masing UPTD mempunyai panduan, dan service charter

Ongkos mengembangkan SPP; SPP cenderung prosedural, namun mutu staf dapat berimplikasi dana

Rendah-sedang; aspek mekanisme pengaduan dan survei kepuasan paling rumit

Pelayanan apapun yang menyentuh publik

Terutama UPTD

SPP

Badan akreditasi dapat tarik statusnya

Kalau SOP intern saja – tidak ada pelaporan. Untuk yang berasal dari badan akreditasi, sesuai tuntutan badan

Pedoman internal UPTD/ dokumen akreditasi

Ongkos awal untuk mengembangkan SOP

Rendah-sedang; perlu pengertian “business process”

Berkaitan pelayanan apapun

UPTD

SOP

Badan akreditasi dapat tarik statusnya?

Sesuai tuntutan ke badan akreditasi nasional (di bawah ISO)

Dokumen akreditasi dari badan akreditasi

Ongkos akreditasi dan monitoring secara berkala cukup tinggi

Tinggi, oleh karena merupakan pendekatan yang menyeluruh

Khususnya RS, Puskesmas, OSS

UPTD

ISO


Tergantung jenis standar, aktor di daerah diberikan

pengaduan dari unit pelayanan pemerintah daerah/

ruang gerak untuk penerapan yang berbeda.

UPTnya atau hanya Ombudsman yang dibentuk

Sebagian standar merupakan kewajiban (NSPK/

oleh Pemerintah.1 Lagipula, belum jelas apakah

SPM/sebagian dari SPP/sebagian dari SOP). Untuk

masyarakat yang kurang puas dengan pencapaian

sebagian SPP, SOP dan standar berkaitan akreditasi

SPM dapat mengunakan jalur Ombudsman (Pusat

ISO, pengembangan atau penerapannya tergantung

atau Daerah) untuk pengaduannya. Selain contoh

instansi/unit pelaksana – tidak ada keharusan yang

ini, banyak pertanyaan lain yang masih menunggu

berasal dari pemerintah.

klarifikasi, dan upaya klarifikasi sebaiknya dilakukan secara terkait oleh pihak nasional yang berperan

Pencapaian atau penerapan standar sangat

mensponsori berbagai jenis standar.

tergantung pada kapasitas aktor di daerah, dan jenis standar yang dihadapi. Ada standar yang menuntut

Dilihat secara menyeluruh, dapat dimengerti kalau

kapasitas yang tinggi (misalnya beberapa SPM),

penerapan semua jenis standar secara simultan

dan ada yang lebih mudah diterapkan (berbagai

menjadi tantangan yang kurang layak diupayakan

SOP yang sepenuhnya dikembangkan secara

untuk kebanyakan daerah. Oleh karena itu,

intern). Kapasitas yang dimaksudkan termasuk

sebaiknya masing-masing daerah memutuskan

aspek keuangan. SPM sangat berimplikasi pada

secara bijaksana bagaimana memanfaatkan

pendanaan karena terfokus pada jangkauan/akses,

keragaman standar yang didorong oleh berbagai

mutu pelayanan, dan tata kelola. Beberapa dari

“sponsor.”

SOP/SPP lebih menekankan prosedur internal sebuah organisasi, dan tidak menuntut pendanaan

3. Hakekat Jenis Standar

yang besar untuk membenahi prosedur tersebut.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Penerapan berbagai standar juga dimudahkan oleh peraturan perundang-undangan yang jelas dan menyentuh hal yang penting. Sebaliknya,

Sebelum era desentralisasi dan reformasi, peranan

masih banyak hal yang perlu diklarifikasi untuk

unit dekonsentrasi (perpanjangan pemerintah pusat

berbagai jenis standar. Misalnya, dalam UU 25/2009

seperti Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian),

masyarakat diberikan hak untuk mengajukan

sangat berperan di daerah. Perangkat daerah

pengaduan kepada Ombudsman. Masih belum jelas

melaksanakan beberapa urusan, namun daerah

apakah Ombudsman daerah juga dapat menangani

1 Isu ini digugat oleh beberapa daerah sampai ke Mahkamah Konstitusi. Perlu juga dicatat bahwa lembaga ombudsman belum terbentuk di semua provinsi dan kabupaten/kota (sebagai lembaga pusat atau daerah).

6

114


www.kinerja.or.id

diberikan ruang gerak yang terbatas. Peranan

tidak lagi dinamakan “juklak/juknis,” melainkan

instansi di daerah, apakah “dekon” atau otonom,

diberikan singkatan “NSPK” (Norma, Standar,

sering diberikan koridor yang agak sempit melalui

Prosedur dan Kriteria).3

pentunjuk pelaksanaan - Juklak (yang menekankan aspek peranan dan prosedural) dan petunjuk

Proses penyesuaian pedoman-pedoman tersebut

teknis (Juknis). Juklak biasannya dikeluarkan oleh

telah mulai tahun 2007 (seharusnya diselesaikan

Kementerian Dalam Negeri (pembinaan umum),

pada 2009, sesuai ketentuan PP 38/2007), dan

sedangkan Juknis biasannya dikeluarkan oleh

harus dilakukan dalam semua bidang urusan (31)

kementerian-kementerian sektoral (pembinaan

yang tidak menjadi bidang esklusif pemerintah.

teknis).

Tentu tidak semua urusan yang sekarang dipegang daerah perlu NSPK, atau perlu NSPK yang “berat/

Dengan desentralisasi yang sangat dalam (disebut

tebal.” “Campur tangan” Pemerintah dalam

Big Bang oleh pengamat luar), kebanyakan

urusan otonom hanya dapat dijustifikasi oleh

urusan terkait pelayanan dasar/pelayanan

karena pembagian urusan sebagaimana terdapat

2

publik , diserahkan kepada kabupaten/kota.

dalam PP 38/2007 tetap perlu penjelasan yang

Pedoman-pedoman yang dulu menjadi alat

operasional. Kementerian-kementerian sebenarnya

mendukung Kanwil/Kandep dan unit otonom di

dapat dengan cepat menyelesaikan NSPK apabila

daerah, sebagian menjadi kurang relevan lagi

mereka memanfaatkan (menyesuaikan) juklak/juknis

(khususnya juklak) mengingat perubahan drastis

yang telah ada agar mencerminkan pengaturan

dalam sistem pemerintahan; dari pendekatan

kelembagaan yang terdesentralisasi.

sentralistis ke pendekatan desentralisasi. Konsekuensinya, berbagai juklak/juknis perlu

Beberapa kementerian kemudian menyesuaikan/

disesuaikan agar mencerminkan letak urusan dan

mengkonfirmasikan NSPK dengan tetap

hubungan kelembagaan baru, terutama dengan

menggunakan nama produk hukum yang lama.

memperhatikan pembagian urusan pemerintahan

Misalnya, Kementerian Pendidikan Nasional

yang diuraikan secara rinci dalam Peraturan

menggunakan istilah Standar Nasional Pendidikan

Pemerintah (awalnya dalam PP 25/2000, yang

(SNP) untuk suatu paket standar yang telah lama

kemudian diperbaharui dalam PP 38/2007).

dikembangkan dan telah familiar bagi stakeholders

Pedoman-pedoman baru yang relevan bagi daerah

sektor pendidikan. Ada juga kementerian-

2 Pelayanan dasar adalah “jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.” (Pasal 1(8) PP 65/2005) 3 Kecuali di Aceh, di mana peraturan perundang-undangan berkaitan otonomi khusus menyebutkan hanya “NSP” (kriteria tidak muncul).

7

www.kinerja.or.id


115


kementerian yang mengeluarkan paket parsial

dan peraturan lanjutan lainnya menambah rincian

atau lengkap yang diperbaharui dengan judul yang

tentang konsep SPM.

memuat istilah “NSPK.” Kenyataannya tidak ada cara yang baku dalam penyusunan instrumen

Beberapa kementerian mulai mengeluarkan

kementerian tentang NSPK. Oleh karena itu,

peraturan tentang SPM pada tahun 2001, sebagai

para stakeholders perlu waspada; bisa saja

respon terhadap PP 25/2001. Sebutan SPM pada

suatu kementerian mengeluarkan instrumen baru

tahap ini dianggap terlalu ambisius, khususnya

dengan judul “NSPK”, namun kementerian itu tetap

karena tuntutan pendanaan. Selain itu formulasinya

menjalankan instrumen lain yang juga bersifat NSPK

masih kurang jelas dan kurang layak untuk

(yang juga disesuaikan atau mungkin masih lama/

dikendalikan melalui sistem data/pelaporan yang

kontradiktif).

ada pada saat itu. Pada fase ini muncul juga banyak debat dan kesalahpahaman atas SPM,

Dalam mengkonfirmasi/mengembangkan NSPK,

yang masih perlu banyak diskusi dan klarifikasi.

diharapkan bahwa pembinaan dari Pemerintah

Misalnya,saat ini telah jelas bahwa daerah dapat

diimbangi dengan hak otonomi daerah. Oleh karena

mengejar SPM lebih cepat daripada sasaran

itu, praktik baik dalam menyusun/memperbaharui

periodik yang ditentukan Pemerintah, dan daerah

NSPK adalah dengan membatasinya pada prinsip/

dapat meningkatkan SPM (9 tahun wajib belajar

kepentingan nasional yang pokok, seperti hal-hal

sekarang ditingkatkan di berbagai daerah menjadi

berikut: pemerataan akses pada pelayanan, mutu

12 tahun wajib belajar). Selain itu, sudah lebih jelas

pelayanan, keselamatan, perlindungan, kenyamaan,

bahwa tidak ada dan tidak perlu dana khusus atau

efisiensi, keseragaman/kebangsaan.

organisasi khusus di daerah untuk SPM. Pencapaian SPM merupakan kegiatan inti daerah dan segala

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

sumber daya perlu memprioritaskan pencapaian SPM. Sudah tentu organisasi daerah dapat

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah hak warga

disesuaikan agar pelayanan yang dimaksudkan

negara yang tertuang dalam konstitusi,Undang-

menonjol, namun tidak perlu menambah unit-

Undang dan Konvenan Internasional. Sebagaimana

unit khusus seakan SPM adalah suatu “proyek”

diatur dalam UU No. 32/2004, penyelenggaraan

tambahan.

urusan wajib (yang bersifat pelayanan dasar) berpedoman pada standar pelayanan minimal.

Pada tahun 2008, setelah dikeluarkannya PP

Standar yang dimaksudkan ditetapkan oleh

65/2005 dan peraturan pelaksana yang sangat

Pemerintah dan diperkirakan akan dicapai secara

operasional, Tim Konsultasi antar kementerian

bertahap. Peraturan Pemerintah No. 65/2005

membantu DPOD mempedomani kementerian-

8

116


www.kinerja.or.id

kementerian dan menyaring usulan SPM dari

pencapaian SPM di beberapa daerah, misalnya

departmen, dengan kriteria yang lebih sesuai

melalui upaya uji coba/pilot.

konsep dan tertuang dalam PP 65/2005. Kini, 13 menteri mengeluarkan SPM yang disaring

Walaupun informasi atas status penerapan SPM

melalui proses baru. Walaupun masih belum

masih langka, jelas bahwa daerah mengalami

sempurna, daftar SPM saat ini lebih berguna bagi

kesulitan dalam penerapan SPM. Dukungan

4

semua pihak. Diharapkan masyarakat menjadi

bersifat pengembangan kapasitas masih terbatas,

lebih jelas akan pelayanan dasar yang dapat

khususnya untuk pengintegrasian SPM dalam

mereka klaim. Pemerintah daerah akan lebih jelas

proses perencanaan/penganggaran dan metode

atas pencapaian yang diharapkan dalam satu

menghitung biaya yang diperlukan untuk menutupi

periode jangka menengah, dan mampu mengukur

kesenjangan dalam pencapaian SPM.

“kesenjangan” dan merencanakan/menganggarkan

Standar Pelayanan Publik (SPP)

agar kesenjangan dapat ditutup dalam kurun waktu yang ditentukan.

Sesuai UU 25/2009 tentang pelayanan publik, Penerapan SPM telah mulai dilakukan di berbagai

SPP adalah indikator “kualitas pelayanan sebagai

daerah, namun belum jelas sampai sejauh mana.

kewajiban dan janji penyelenggara kepada

Kementerian-kementerian belum mengeluarkan

masyarakat dalam rangka pelayanan yang

gambaran utuh tentang pencapaian SPM di

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.”

daerah karena sistem pelaporan5 belum berjalan

Motivasi untuk mengembangkan SPP adalah

semestinya, mungkin karena daerah dibebani

untuk mencegahkorupsi dan menjamin masyarakat

terlalu banyak tuntutan laporan dengan format

mendapatkan pelayanan publik yang baik. Tiga aspek

yang berbeda-beda. Terlihat bahwa beberapa

yang diutamakan adalah syarat-syarat pelayanan

kementerian (seperti Pendidikan Nasional)

publik disampaikan dengan jelas dan lengkap, waktu

hanya mengetahui status sistem pendataan dan

pelayanan jelas dan menjamin akses, dan biaya

4 Masih cukup banyak SPM yang dikembangkan untuk urusan yang sebenarnya tidak memenuhi definisi pelayanan dasar.” Lagipula, belum jelas apakah sasaran periodik untuk pencapaian SPM, secara bertahap, seimbang dengan segala sumber daya keuangan yang bersedia untuk daerah. 5 Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah-LPPD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah- LKPJ, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah – LAKIP dan lain lain.

9

www.kinerja.or.id


117


diketahui dengan pasti.Prinsip transparansi dan

umum. Penyusunan SOP memerlukan pemahaman

akuntabilitas sangat mewarnai standar-standar yang

yang baik akan berbagai sistem/proses dalam suatu

dikembangkan di bawah payung SPP.

organisasi, khususnya yang paling menentukan sukses organisasi. SOP memberikan arahan dan

Dengan adanya SPP, diharapkan bahwa persoalan

petunjuk untuk menambah keseragaman agar

yang seringkali dihadapi oleh penyedia layanan

keluaran menjadi konsisten. SOP juga menekankan

(misalnya penundaan waktu pelayanan, pelayanan

efisiensi suatu proses. Dengan adanya SOP, staf

yang kurang sopan, penyalahgunaan wewenang

akan lebih mudah berkomunikasi dan melatih staf

dan kekuasaan, perlakukan tidak adil terhadap

baru.

pengguna layanan, permintaan imbalan yang tidak sesuai biaya) dapat dibenahi oleh organisasi

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan/atau

pelayanan itu sendiri.6

UPT nya dapat mengembangkan SOP. Biasannya, untuk organisasi yang serupa maka SOP nya juga

Belum banyak daerah/organisasi yang

akan hampir serupa sehingga tidak perlu mulai dari

mengembangkan dan menerapkan SPP. Sosialisasi

nol. Namun demikian, SOP perlu mencerminkan

belum dilakukan secara intensif, dan ini dapat

juga perbedaan yang terdapat dalam organisasi

dimengerti karena PP untuk pelaksanaan UU

(dibandingkan kelas organisasi tersebut) dan

25/2009 belum siap. Dalam PP tersebut diharapkan

kekhususan pengguna pelayanan.

akan diuraikan pendekatan kongkrit untuk mewujudkan SPP dan cara menjamin agar SPP

Semua organisasi dapat menggunakan SOP,

dipatuhi. Aspek sanksi diatur secara umum dalam

dan pada umumnya organisasi mengembangkan

undang-undang (misalnya peranan ombudsman)

SOP secara suka rela (atau menerima SOP dari

dan perlu dijelaskan dengan baik dalam peraturan

organisasi induknya). Di Indonesia, dalam bidang

pelaksananya.

pemerintahan, terdapat juga SOP yang wajib diikuti apabila suatu organisasi ingin atau wajib

Standard Operating Procedures (SOP)

mendapat akreditasi. Misalnya, seluruh rumah sakit (RS) wajib melakukan akreditasi, dan dinilai

SOP (prosedur tetap dalam bahasa Indonesia)

3 tahun sekali.Badan yang mengelola akreditasi

dibutuhkan dalam hampir semua organisasi yang

rumah sakit di Indonesia adalah Komisi Akreditasi

menjamin mutu suatu proses, baik pelayanan intern

Rumah Sakit (KARS). Apabila RS inging mendapat

maupun pelayanan langsung kepada masyarakat

akreditasi yang diakui secara internasional,

6 Ombusdman (2010). Banyak Istansi Tak Terapkan Standar Pelayanan Publik, Kamis, 2 September. http://www.ombudsman. go.id/Website/detailArchieve/387/id

10

118


www.kinerja.or.id

Sistem ISO telah teruji menjadi suatu pendekatan

perlu menerapkan SOP yang diatur oleh badan internasional ISQua.

7

yang menyeluruh untuk memperbaiki proses internal agar kepuasan klien tercapai. Standar yang dituntut

Standar ISO8

cukup ketat, namun cara untuk memenuhinya masih fleksibel untuk mencerminkan kekhususan organisasi.

ISO 9001:2008 adalah salah satu dari berbagai standar ISO (International Organization for Standardization) yang mengarah pada manajemen

ISO 9001-2008 mengandalkan pada organisasi

organisasi yang bermutu. ISO adalah suatu organisasi

sendiri untuk menerapkan audit manajemen guna

internasional non-pemerintah, dan membentuk

mendapat gambaran atas status organisasi.

jaringan antar 159 organisasi nasional (yang dapat

Aspek yang tercakup termasuk aspek hukum,

merupakan badan pemerintah atau berorientasi

perencanaan, desain proses keluaran organisasi,

pada swasta). Sekretariat ISO berpusat di Jenewa-

komunikasi, kompetensi staf, otoritas dan

Swiss. ISO hanya menentukan standar, dengan

pertanggung jawaban internal, hubungan dengan

kerjasama organisasi nasional dan keahlian tertentu.

klien, pengukuran prestasi, dan lain-lain.

Standar ini bersifat persyaratan proses manajemen

Pelibatan klien dalam tahap ini sangat disarankan

yang dianggap akan menghasilkan suatu sistem

agar nampak apakah organisasi mampu memenuhi

manajemen yang bermutu. Sistem ini relevan untuk

kebutuhan klien. Apabila diinginkan, organisasi

organisasi apapun, publik atau swasta, besar atau

dapat membuktikan statusnya/perbaikan dengan

kecil. Organisasi yang mampu menerapkannya

memanfaatkan suatu “badan independen sertifikasi

mendapat “sertifikasi ISO 9001:2008,” namun

sistem mutu” (independent quality system

organisasi dapat mengikuti standar tanpa mendapat

certification body) yang akan menjamin

sertifikasi.

tingginya kredibilitas bahwa organisasi betul mencapai standar ISO. Di Indonesia, sistem

Organisasi yang pantas mengejar sertifikasi ISO

akreditasi ISO dikelola oleh Komite Akreditasi

adalah yang mengutamakan kepuasan kliennya.

Nasional9 dan didukung oleh pihak ketiga, yaitu

7 Jurnas.com (2010). 2014, RS Ditargetkan Terakreditasi Internasional Jakarta Friday, 9 July, 7 http://www.jurnas.com/ news/3248/2014,_RS_Ditargetkan_Terakreditasi_Internasional/103/Sosial_Budaya 8 Informasi untuk bagian laporan ini disesuaikan sebagian besar dari situs ISO, di bawah judul “ISO 9000 essentials” http://www. iso.org/iso/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/quality_management/iso_9000_essentials.htm 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 Tentang Komite Akreditasi Nasional

11

www.kinerja.or.id


119


yang bersifat “pelayanan dasar;” sedangkan NSPK

badan sertifikasi; 14 badan sertifikasi ISO (seri 9000) terakreditasi (data 2003).

10

meliputi semua urusan.

Selain memberikan

sertifikasi, badan ini juga diberikan hak melakukan kunjungan pemeriksaan (surveillance visits) minimal

Bagan 1 berupaya memberikan gambaran

sekali setiap tahun, untuk menjamin bahwa sistem

sederhana tumpang tindihnya berbagai standar

ISO betul berjalan.

secara konseptual, yaitu yang berkaitan dengan urusan daerah. Dalam bidang pendidikan misalnya,

Keputusan untuk mendapatkan sertifikasi,

NSPK (yang dinamakan SNP – Standar Nasional

untuk SKPD atau UPTnya, sangat tergantung

Pendidikan), sebagian merupakan SOP. Keduanya

pada persepsi manfaat dan biaya (yang cukup

berkaitan dengan urusan non-pelayanan dasar,

berat pada tahap sertifikasi, dan kunjungan

namun juga dapat bermain dalam domain urusan

pemeriksaan secara terus-menurus dari badan

wajib yang bersifat pelayanan dasar.

sertifikasi). Perlu juga dipertimbangkan apakah badan sertifikasi (yang berada di Indonesia dan

Wajar jika pihak pemerintah memberi kesan

menawarkan harga sertifikasi yang berbeda-

bahwa NSPK merupakan payung untuk semua

beda) benar-benar memahami organisasi yang

standar, namun perlu disadari bahwa tidak semua

disertifikasi dan mempunyai reputasi yang baik.

standar dapat dipayungi oleh NSPK karena NSPK merupakan suatu kewajiban yang berasal dari Pemerintah (mutlak untuk urusan wajib,

4. Hubungan antar Berbagai Jenis Standar

atau diaktifkan pada saat daerah memilih untuk melaksanakan urusan pilihan). Ini artinya standar yang berasal dari badan akreditasi non-pemerintah

Ada banyak keterkaitan antar jenis standar yang

(sebagian SOP atau standar yang didorong dalam

perlu diperhatikan. Misalnya, apabila NSPK

konteks ISO) tidak masuk dalam Bagan 1, namun

dipahami dalam arti yang luas, seperti dijelaskan

perlu juga mendapatkan perhatian.

di atas, maka kebanyakan standar lain dapat dipayungi oleh NSPK. Contoh, jelas bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian integral dari NSPK. Namun, sebagaimana dilihat dalam Bagan 1, SPM berkaitan dengan urusan wajib

10 Achmad, Kukuh, S. (2011). The Acceptance of Accredited Conformity Assessment Bodies by Regulatory Authorities – Indonesian Experience, National Accreditation Body of Indonesia (KAN). Obtained April 16, 2011 from http://www.aseansec.org/14899. htm

12

120


www.kinerja.or.id

Bagan 1: Keterkaitan Berbagai Jenis Standar

Bagan 2: Standar-standar Dilihat dalam

Suatu Sektor (Pendidikan)

Kembali ke Bagan 1, tumpang tindih juga terlihat

Kompleksitas akan bertambah jika pihak non-

antara SPM dan SPP. Meskipun SPM ditetapkan

pemerintah juga mendapat perhatian. Dalam

oleh Pemerintah, beberapa SPP yang berkaitan

pelayanan publik terdapat juga penyelenggara

dengan mutu staf akan mirip atau sama, karena

pelayanan di luar pemerintah daerah/UPTnya.

jika dilihat dari segi profesionalitas maka menjadi

SOP dan SPP juga digunakan oleh pihak swasta

kewajiban daerah untuk mempekerjakan staf

dan LSM/organisasi masyarakat sipil. Penerapan

yang mempunyai kualifikasi yang pas akan sama

standar dalam organisasi ini juga penting, namun

dengan keinginan suatu organisasi untuk menjamin

derajat/prosedur kewajiban dan pengendalian agak

keterampilan staf setara dengan tuntutan pelayanan

berbeda dari organisasi pemerintah daerah dan

yang ingin diberikan kepada pengguna layanan.

UPTnya. Jelas bahwa beberapa standar tetap sama – SPM terkait mutu guru berlaku juga untuk sekolah

Keterkaitan standar dapat juga dilihat dalam masing-

yang dikelola swasta/LSM/agama. SPP yang

masing sektor. Bagan 2 menunjukan serangkaian

digunakan oleh organisasi non-pemerintah perlu

standar dalam sektor pendidikan.

juga mencerminkan keharusan yang diamanatkan UU 25/2009, misalnya tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan publik.

13

www.kinerja.or.id


121


Perlu disadari bahwa SOP, SNP, SPP dan standar

dipertahankan dalam kegiatan imunisasi, sebaiknya

lain dapat mengatur juga peranan pihak Pemerintah,

imunisasi itu tidak dijalankan sama sekali. Hal ini

selain dari aktor-aktor di daerah. Misalnya, SNP

berbeda dari SPM di mana diharapkan bahwa dalam

dapat mengatur peranan Pemerintah dalam

waktu beberapa tahun, misalnya, 95% dari suatu

mengadakan ujian nasional, selain pihak daerah

populasi terjangkau dengan pelayanan imunisasi.

(ujian nasional menyumbangkan 60%, sedangkan ujian daerah 40%).

Sayangnya, masing-masing kementerian/lembaga nasional mengalami kesulitan melihat keseluruhan

Melihat jenis standar dan hubungannya, wajar jika

standar secara utuh, dan ini berdampak bada aktor-

muncul pertanyaan mengapa muncul banyak jenis

aktor di daerah. Masing-masing punya alasan yang

standar seperti yang diwajibkan atau ditawarkan

kuat mengapa jenis standar tertentu perlu diberikan

saat ini? Pertanyaan ini hanya dapat dijawab

perhatian. Namun kapasitas aktor-aktor di daerah

oleh Pemerintah, namun dapat diduga bahwa

untuk menerapkan semua jenis standar kurang

masing-masing instansi sponsor melihat sesuatu

diperhatikan.

yang berguna dalam paket yang disponsori. Apabila Menteri Pendidikan Nasional mengemas

Oleh karena beragam jenis standar sebenarnya

sebagian NSPK menjadi “Standar Nasional

sangat mirip atau merupakan sub-kategori dari

Pendidikan,” stakeholder dalam sektor ini akan

kategori standar yang lebih umum, penting sekali

manangkap maksud dan isinya dengan lebih

sosialisasi standar dilakukan secara koheren. Aktor

mudah. Selain itu, KemPAN akan beranggapan

di daerah perlu mengetahui sifat dan asal standar

bahwa apabila sebagian aspek penyelenggaraan

dan secara persis prestasi apa yang diharapkan

pelayanan dibungkus menjadi SPP maka akan

dari aktor di daerah, serta ruang geraknya dalam

lebih mudahuntuk menjelaskan kepada masyarakat

penerapan standar.

tentang haknya atas pelayanan.

5. Peranan Aktor Pemerintah dan Masyarakat

Dapat dimengerti jika Kementerian Dalam Negeri ingin menekankan bagian dari NSPK yang lebih mangarah pada cakupan, mutu, dan tata kelola

Perbandingan umum jenis standar (Tabel 1) jelas

pelayanan dasar. Standar ini berbeda dari banyak

memperlihatkan sifat masing-masing jenis cukup

standar lain yang dipayungi NSPKkarena diakui

berbeda, walaupun ada juga hubungan yang erat

bahwa perlu waktu untuk mencapai SPM secara

antar berbagai jenis. Mengingat perbedaan yang

sepenuhnya. Untuk sebagian besar NSPK, aspek

dimaksudkan, jelas bahwa peranan aktor-aktor di

waktu kurang relevan; apabila obat “cold chain” tidak

14

122


www.kinerja.or.id

berbagai tingkat pemerintahan (dan masyarakat) akan mencerminkan perbedaan ini. Tabel 2 di bawah menunjukan secara padat peranan masing-masing aktor yang perlu aktif dalam pengembangan dan penerapan berbagai jenis standar.

Tabel 1: Perbandingan Peranan Stakeholder dalam Penerapan Jenis Standar NSPK

SPM

SPP

SOP

ISO

Badan/ Mekanisme Internasional

Asosiasi profesi teknis mempengaruhi sebagian dari NSPK

Konvensi internasional (MDGs) mempengaruhi fokus SPM

Pengalaman Service centres di negara lain untuk “praktik baik”

Badan tertentu menentukan standar (e.g., ISQ, International Baccalaureate)

ISO menentukan standar; misalnya ISO-9001 tentang mutu manajemen

Pemerintah

Menentukan NSPK, dalam Permen2; mendukung penerapannya

Menentukan SPM, dalam Permen2 dan mendukung penerapannya

Menentukan kerangka memanfaatkan SPP dan mendukung penerapannya

Menentukan akreditasi atau tunjuk badan yang memberikan akreditasi

Promosi manfaat ISO dan mendukung daerah/UPTD mendapat akreditasi ISO

Daerah Provinsi/ Gubernur selaku Wakil Pemerintah

Menerapkan NSPK terkait urusannya, dan mendukung monitoring Kabupaten/Kota

Menerapkan SPM terkait urusannya sesuai sasaran menteri/ prioritas daerah; mendukung memonitor kabupaten/kota

Mendukung organisasi yang relevan untuk mengembangkan dan menerapkan SPP

Mendukung organisasi yang relevan untuk mengembangkan dan menerapkan SOP

Mendukung organisasi yang relevan untuk mengikuti akreditasi ISO

Daerah Kabupaten/ Kota

Menerapkan Menerapkan SPM NSPK yang terkait terkait urusannya urusannya sesuai sasaran Menteri/prioritas daerah

Mendukung unit/ organisasi yang relevan untuk mengembangkan dan menerapkan SPP

Mendukung unit/ organisasi yang relevan untuk mengembangkan dan menerapkan SOP

Mendukung organisasi yang relevan untuk mengikuti akreditasi ISO

Penyelenggara Pelayanan (UPTD dan Nonpemerintah)

Menerapkan aspek dari NSPK yang relevan terhadap mandat organisasi

Mengembangkan dan menerapkan SPP sesuai jiwa UU 25/2009

Mengembangkan dan menerapkan SOP sesuai misi, dan sesuai badan akreditasi jika relevan

Menerapkan standar/sistem ISO, sesuai akreditasi (misalnya ISO9001-2008)

Menerapkan aspek dari SPM yang relevan terhadap mandat organisasi

15

www.kinerja.or.id


123


NSPK

SPM

SPP

Masyarakat Setempat

Memonitor pemenuhan NSPK; kritik/ menyumbangkan rekomendasi kepada penyelenggara dan Pemda

Mengikuti proses perencanaan daerah berkaitan prioritas SPM yang perlu dikejar; memonitor pemenuhan SPM; kritik/ menyumbangkan rekomendasi kepada penyelenggara dan Pemda

Mengikuti proses penentuan SPP (mis., service charter); memonitor pemenuhan SPP; kritik/ menyumbangkan rekomendasi kepada penyelenggara dan Pemda

Pihak yang MengembangKan Kapasitas

Mendorong, secara komersial atau disubsidi (oleh para donor misalnya), upaya pemerintah dan masyarakat madani untuk mengembangkan dan/atau menerapkan standar-standar peningkan pelayanan publik (termasuk pelayanan dasar). Pihak ini termasuk instansi

SOP

ISO Memonitor pemenuhan standar yang telah ada (SPM/SPP); memberikan rekomendasi kepada penyelenggara

pemerintah di daerah (misalnya LAN regional), universitas, CSO/ jaringan CSOs, dan proyek yang didukung para donor.

16

124


www.kinerja.or.id

6. Pendekatan Memaksimalkan Standar Kekayaan di Daerah

dan/atau menerapakan standar-standar di pemerintah daerah/UPTD dan organisasi lain yang relevan. •

Untuk menerapkan berbagai standar, aktor-aktor

Menentukan strategi pemerintahan daerah

di daerah memerlukan pemetaan seperti yang

dalam implementasi standar, sesuai kemajuan,

diupayakan dalam laporan ini. Diharapkan bahwa

kebutuhan dan kapasitas pemerintah daerah/

pemetaan ini dapat diperhalus agar lebih berguna

UPTD danorganisasi lain yang relevan.

lagi. Masing-masing daerah dapat menyesuaikannya KINERJA siap untuk mendukung pemerintahan

menjadi bagian dari suatu alat daerah untuk:

daerah dalam upaya ini, di provinsi/kabupaten/kota •

Sosialisasi jenis standar-standar di daerah

•

Menilai kemajuan dalam mengembangkan

yang telah menjadi mitranya.

17

www.kinerja.or.id


125


Bahan Bacaan 2.3.

ditempatkan dan bertugas di daerah-daerah tersebut dalam jangka waktu lama. Di daerah-daerah itu moda transportasi dan fasilitas hidup – terutama tempat tinggal dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok – sangat terbatas. Akibatnya, guru cenderung

Penerapan SPM dalam Tata Kelola Distribusi Guru Proprosional (DGP)

terkonsentrasi di daerah-daerah nyaman. Di sisi lain, di perkotaan pun ketidak-merataan guru antar sekolah kerap terjadi yang disebabkan oleh penempatan dan penataan guru yang lebih didasarkan pada pertimbangan politis dibandingkan

Distribusi guru menjadi isu penting dalam upaya

kebutuhan sekolah.

pemerataan akses dan mutu pendidikan di tanah air sehingga Pemerintah Pusat mengeluarkan Surat

Dalam hal penyebaran guru, rasio guru-murid yang

Keputusan Bersama 5 Menteri Tahun 2011 tentang

rendah, khususnya di tingkat sekolah dasar, tidak

Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri

otomatis berarti bahwa semua sekolah memiliki

Sipil. Tulisan hikmah pembelajaran ini bertujuan

jumlah guru yang diperlukan. Bahkan masih

untuk memberi masukan kepada pengambil

banyak sekolah yang kekurangan guru, terutama di

kebijakan, khususnya pemerintah kabupaten/

daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah

kota dalam menerapkan kebijakan yang dapat

tertinggal. Sebagian besar kabupaten/kota tidak

memecahkan masalah ketimpangan distribusi

memiliki sistem manajemen guru yang efektif untuk

guru antar sekolah dan wilayah. Masukan ini

dapat secara cermat menganalisis kekurangan dan

didasarkan pada pengalaman Program KINERJA

kelebihan guru di setiap satuan pendidikan. Dinas

yang membantu enam kabupaten/kota dalam

Pendidikan cenderung memberi perhatian lebih

menyusun dan melaksanakan kebijakan distribusi

pada kekurangan guru dibandingkan kelebihan guru.

guru sehingga pelayanan publik bidang pendidikan menjadi lebih merata dan meningkat mutunya.

Ketidakmerataan guru mempunyai dampak negatif pada dua hal. Pertama, pelayanan publik bidang

Ketidakmerataan Distribusi Guru dan Dampaknya Karakteristik geografis Indonesia menyebabkan distribusi guru antar wilayah tidak merata. Secara geografis, Indonesia memiliki berbagai wilayah sulit yang dikenal dengan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pada umumnya guru enggan

126


pendidikan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru menjadi tidak maksimal karena pada jam pelajaran banyak kelas dibiarkan kosong tanpa kegiatan belajar, kriteria ketuntasan mengajar tidak tercapai, dan akhirnya kompetensi murid manjadi rendah. Kedua, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah yang kelebihan guru menjadi ‘idle’ dan tidak dapat memenuhi jumlah jam mengajar sesuai standar (24 jam per minggu) karena harus

www.kinerja.or.id

berbagi dengan guru lainnya. Keadaan ini membawa

jumlah kelas) di tingkat SD, dan guru mata pelajaran

kerugian bagi guru karena berpengaruh pada

tertentu di tingkat SMP dan SMA jika dilihat dari

pengembangan karir guru, yakni sertifikasi dan

jumlah rombongan belajar dan beban mengajar

kenaikan pangkat yang mensyaratkan terpenuhinya

guru. Padahal saat ini dapat diasumsikan bahwa

jam mengajar.

jumlah anak usia sekolah dasar terus menurun.

Sementara itu dapat diasumsikan bahwa

Jelas bahwa kelebihan guru menyebabkan

peningkatan jumlah guru dan rasio guru-murid

inefisiensi penggunaan sumber daya. Dalam

yang rendah akan menunjukkan jumlah murid

konteks ini perlu dicatat bahwa banyak kabupaten/

per rombongan belajar menjadi kecil dan dengan

kota mengalokasikan dana di sektor pendidikan

demikian proses pembelajaran lebih efektif.

sekitar 30% sampai 40% dari total anggaran daerah,

Ada dua aspek terkait dengan situasi tersebut

dan 80% sampai 85% dari porsi itu digunakan untuk

yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, yakni

membayar gaji/honor dan tunjangan guru.

pengangkatan guru baru dan distribusi guru. Dalam era desentralisasi, tanggung jawab pengangkatan guru menjadi urusan pemerintah kabupaten/ kota sedangkan pemerintah pusat berwenang menetapkan kuota jumlah guru PNS. Kuota untuk guru PNS di semua tingkatan terus meningkat dan menyebabkan terus meningkatnya jumlah guru, terutama di tingkat sekolah dasar. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh perubahan status guru honorer menjadi guru PNS. Logikanya, hal ini akan menyebabkan menurunnya jumlah guru non-PNS.

Program Tata Kelola DGP KINERJA untuk pencapaian SPM Permendikbud 15/2010 yang kemudian diubah dengan Permendikbud 23/2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten/ kota menyebutkan bahwa: •

untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam)

Namun, kenyataannya di sekolah-sekolah di daerah

orang guru untuk setiap satuan pendidikan,

pedesaan dan terpencil masih banyak ditemukan

dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru

guru yang berstatus honorer, baik yang dibayar oleh pemerintah daerah, maupun oleh sekolah sendiri. Pelimpahan kewenangan pengelolaan guru kepada pemerintah daerah belum disertai dengan peningkatan kapasitas untuk pengelolaan guru, khususnya berkaitan dengan analisis kebutuhan nyata di setiap tingkat dan jenis sekolah. Hal ini tercermin dari masih banyaknya daerah yang berkelebihan guru kelas (dilihat dari rasio guru untuk

www.kinerja.or.id

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru

setiap satuan pendidikan. •

Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

Untuk mencapai SPM tersebut, melalui Program Tata Kelola DGP, KINERJA membantu enam daerah mitra bersama para pemangku kepentingannya dalam hal:


127


•

Penghitungan dan analisis penyebaran guru;

KINERJA mendorong pemerintah daerah untuk

•

Penyusunan rekomendasi kebijakan dan teknis

melaksanakan program distribusi guru secara

pelaksanaan distribusi secara proporsional;

bertanggung jawab. Semua biaya program

Pelaksanaan inovasi dalam distribusi guru

ditanggung oleh pemerintah daerah, termasuk

secara proporsional.

penyediaan insentif untuk guru yang dipindahkan

•

bilamana diperlukan. Pemerintah daerah juga perlu Pendekatan yang digunakan KINERJA dalam

tanggap terhadap keluhan masyarakat, terutama

program ini adalah transparansi, akuntabilitas,

orangtua/wali murid, tentang ketersediaan guru di

partisipatif, dan responsif. Pengalaman di beberapa

sekolah. Tanggapan juga perlu diberikan kepada

daerah menunjukkan bahwa program distribusi

guru yang dipindahkan ketika menghadapi kesulitan-

guru tidaklah populer dan mempunyai tantangan

kesulitan di tempat tugas yang baru.

tersendiri yang kadangkala sulit dihadapi oleh penyelenggara pendidikan. Banyak penolakan dari pihak guru ketika hendak dipindahkan. Pemindahan guru yang dilakukan secara transparan akan menghindari penolakan tersebut. Pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka kepada guru dan para pemangku kepentingan tentang kondisi sebaran guru, masalah yang ditimbulkannya, dan rencana pemecahannya. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan dalam proses distribusi guru menjadi penting.

128


Proses Tata Kelola DGP Pendampingan KINERJA bersama organisasi mitra dalam program tata kelola distribusi guru proporsional dilaksanakan dari dua sisi: penyedia dan pengguna layanan atau dari sisi pemerintah daerah dan sisi masyarakat melalui multi stakehoder forum (MSF). Pendekatan Program Tata Kelola DGP KINERJA dapat digambarkan melalui diagram berikut:

www.kinerja.or.id

Di sisi penyedia layanan, pemerintah daerah

Seluruh proses tersebut dilaksanakan dengan

berkewajiban mengelola data guru, menghitung

memegang prinsip-prinsip:

kesenjangan kebutuhan guru, merumuskan kebijakan, membuat perencanaan dan pelaporan

•

Dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;

sesuai regulasi untuk mencapai SPM dalam rangka

•

Melibatkan instansi terkait di luar Dinas

meningkatkan akses dan mutu pelayanan publik.

Pendidikan (Bappeda, BKD, Bagian Keuangan,

Di sisi lain, masyarakat melalui multi stakeholder

Bagian Hukum, DPRD);

forum terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut,

•

Melibatkan forum multi stakeholder;

termasuk menyelenggarakan konsultasi publik,

•

Pendampingan intensif.

mengintegrasikan isu-isu gender dan memberi ruang bagi warga masyarakat untuk menyampaikan

Proses pendampingan tata kelola distribusi guru

aspirasi dan keluhan melalui jurnalisme warga.

menghasilkan:

Secara lebih utuh, proses Tata Kelola DGP adalah

•

Data sebaran guru yang valid dan mutakhir;

sebagai berikut:

•

Analisis distribusi guru di seluruh kecamatan di kabupaten/kota mitra;

•

Pembentukan Tim Teknis;

•

Penghitungan kondisi sebaran guru antar

•

Rekomendasi teknis distribusi guru yang proporsional;

sekolah dan wilayah;

•

Rencana kerja distribusi guru proporsional;

•

Rekomendasi kebijakan;

•

Skema insentif bagi guru yang ditempatkan di

•

Uji publik kebijakan;

•

Publikasi kebijakan;

•

Peraturan bupati/walikota;

•

Penetapan kebijakan dan penerbitan regulasi;

•

Petunjuk teknis pelaksanaan distribusi guru

•

Penyusunan petunjuk teknis;

•

Monitoring dan evaluasi.

daerah “terpencil”;

proporsional; •

Implementasi distribusi guru secara proporsional sesuai rekomendasi teknis;

Tabel-1. Hubungan Penyedia dan Pengguna Layanan dalam Program DGP Kegiatan Penyedia Layanan Pertemuan, FGD, lokakarya Penyamaan Persepsi tentang Pentingnya DGP.

www.kinerja.or.id

Kegiatan Pengguna Layanan

Hasil Pemahaman dan tujuan yang sama mengenai pentingnya DGP. Pembentukan Tim Teknis DGP. Rencana tindak lanjut.

Ikut serta dalam pertemuan, FGD, lokakarya sehingga memahami kebijakan pemerintah daerah mengenai DGP.


129


Kegiatan Penyedia Layanan

Hasil

Lokakarya dan FGD Pengumpulan Data sebaran guru yang valid dan dan Validasi Data Guru mutakhir

Kegiatan Pengguna Layanan Memberi informasi dan masukan tentang kondisi ketersediaan guru di sekolah-sekolah

Lokakarya dan FGD analisis data sebaran guru

Analisis kesenjangan sebaran guru Memberi masukan tentang antar sekolah dan kecamatan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan guru.

Lokakarya dan FGD penyusunan rekomendasi teknis pemerataan dan penataan guru

Rekomendasi teknis pemerataan dan penataan guru termasuk skema insentifnya.

Memberi masukan tentang bagaimana pemerataan guru dilaksanakan sesuai kondisi kebutuhan masing-masing sekolah.

Lokakarya dan FGD Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota Peraturan Bupati/Walikota dan Petunjuk teknis pelaksanaan Petunjuk Teknis Pelaksanaan DGP

Memberi masukan kebijakan DGP termasuk regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan

Pemindahan dan penataan guru secara proporsional

Memonitor dan mengawasi pelaksanaan distribusi guru dan menyampaikan pengaduan guru dan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Penempatan guru secara proporsional dan sesuai kebutuhan.

Selain melanjutkan dukungan teknis kepada kota/

Dampak Program Tata Kelola DGP

kabupaten mitra melalui organisasi mitra pelaksana

130

dan konsultan paruh waktu, pada tahun ini KINERJA

Dengan mencapai jumlah jam mengajar yang

mendorong kabupaten/kota non-mitra untuk

diwajibkan secara nasional, guru-guru yang

mereplikasi praktik-praktik baik penerapan distribusi

dipindahtugaskan dapat memenuhi standar

guru proporsional. KINERJA menyediakan bantuan

sertifikasi dan memenuhi persyaratan untuk

teknis terbatas kepada pemerintah daerah yang

promosi lebih lanjut. Selain itu, salah satu

ingin mereplikasi program ini. Untuk mendukung

pemerintah kabupaten mitra KINERJA memberikan

program replikasi, KINERJA juga memperkuat

kesempatan promosi ‘jalur cepat’ bagi guru yang

organisasi mitra pelaksana sehingga siap digunakan

dipindahtugaskan ke daerah terpencil. Pengalaman

oleh pemerintah daerah non-mitra.

KINERJA menunjukkan bahwa Program Tata Kelola


www.kinerja.or.id

DGP ini memberi dampak positif bagi guru, sekolah,

•

masyarakat dan murid.

Melalui forum lintas pemangku kepentingan, lebih banyak warga masyarakat yang dapat menyuarakan keprihatinan mereka dan

Dampak terhadap guru: •

melakukan peran pengawasan.

Meningkatnya kesejahteraan: guru yang

Dampak lainnya adalah bahwa model Tata Kelola

memenuhi persyaratan jam bekerja standar

DGP di salah satu kabupaten mitra KINERJA, yakni

dapat menjaga sertifikasi mereka dan menerima

Kabupaten Luwu Utara diapresiasi oleh Kementerian

honor tambahan atas prestasi yang mereka

PAN-RB untuk dipilih menjadi salah satu dari

capai. Selain itu, Pemerintah Luwu Utara

sembilan peserta yang mewakili Indonesia pada

memberikan insentif bulanan kepada guru-

kompetisi UNPSA (United Nation Public Service

guru yang dipindahtugaskan ke daerah-daerah

Award).

terpencil. •

Meningkatnya pengetahuan tentang kebijakan pendidikan: guru dapat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan karena pemerintah daerah transparan dan inklusif dalam merancang dan merencanakan inisiatif.

Dampak terhadap sekolah: •

Sekolah dapat sepenuhnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum yang berlaku dan dengan guru-guru yang kompeten

Pembelajaran Inisiatif ini dapat menginspirasi kabupaten/kota lain yang telah melakukan penghitungan distribusi guru tetapi masih harus berjuang untuk benar-benar melaksanakan sepenuhnya. Sejumlah pembelajaran yang dapat dipetik dari segi non-teknis pelaksanaan program ini antara lain: •

melaksanakan program distribusi guru

di semua kelas. Dengan demikian sekolah dapat

membutuhkan stimulus, perhatian dan seringkali

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai SPM. •

bantuan teknis dari aktor-aktor eksternal seperti

Sekolah di kota/kabupaten mempunyai kapasitas yang lebih baik untuk mencapai standar pelayanan yang dimandatkan secara nasional

masyarakat sipil. •

keprihatinannya dan melaksanakan peranan

mengajar minimal.

•

Pelayanan pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh oleh masyarakat secara lebih luas.

www.kinerja.or.id

Juga dibutuhkan media independen dimana masyarakat dapat menyampaikan

sehubungan dengan jumlah pertemuan belajar-

Dampak terhadap masyarakat dan murid:

Komitmen pemerintah daerah untuk

pengawasan publik. •

Pengelolaan data distribusi guru membutuhkan perhatian lebih lanjut karena proses memvalidasi jumlah guru membutuhkan investasi waktu yang signifikan dalam konteks Indonesia (negaranegara lain dengan sistem pengumpulan dan


131


•

pemeriksaan data yang lebih maju mungkin

dan pemerintah daerah) dapat memahami pokok

tidak menghadapi masalah yang sama). Data

persoalannya, berkomitmen untuk mengatasi

harus terus diperbaharui secara teratur untuk

kekurangan guru dan bekerja sama dalam

menjaga kualitasnya.

mensukseskan inisiatif. Sebagai hasilnya, tidak ada

Dukungan politik dari badan legislatif penting

penolakan besar yang dilaporkan sejak kelompok

untuk menjamin tersedianya sumber daya

pertama guru dipindahtugaskan.

anggaran dan regulasi pendukung. Kunci keberhasilan program ini adalah komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Rekomendasi untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif ini adalah: •

Setiap kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah perlu melibatkan warga

Kesimpulan Berdasarkan pengalaman pendampingan KINERJA di enam kabupaten mitra, dapat disimpulkan beberapa hal: •

mempunyai komitmen untuk melaksanakan

masyarakat. • •

program distribusi guru, namun membutuhkan

Memberi dukungan untuk pelembagaan partisipasi publik. Pemerintah daerah perlu mendukung penerbitan

perhatian dan bantuan teknis dari pihak luar; •

dilakukan secara transparan dan partisipatif

(membuka akses ke informasi publik).

dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk

Minimalkan “politisasi pendidikan” melalui prosedur pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan transparan.

Di masa lalu untuk melaksanakan distribusi guru proporsional di Indonesia tidak berhasil karena kurangnya kesadaran dan dukungan publik, politisisasi pengambilan keputusan mengenai distribusi guru, dan kurangnya desakan untuk

Distribusi guru dapat dilaksanakan jika proses penghitungan dan perumusan kebijakan

dan pertukaran informasi secara transparan •

Pada dasarnya pemerintah kabupaten

forum multi stakeholder. •

Untuk bisa berperan dalam proses tata kelola distribusi guru proporsional, kapasitas forum multi stakeholder perlu diperkuat terlebih dahulu.

•

Pengelolaan data guru belum berjalan dengan baik di banyak daerah sehingga proses penghitungan sebaran guru yang valid dan mutakhir memerlukan waktu yang cukup lama.

melakukan perubahan. Penerapan program tata kelola DGP di Luwu Utara memberi pelajaran bahwa dengan membuka akses bagi partisipasi publik seluas mungkin, pemerintah dapat mencapai hasil maksimal karena para pemangku kepentingan terkait (guru, orangtua, murid, sekolah

132


www.kinerja.or.id

Praktik Baik dalam Penerapan Tata kelola Sektor

www.kinerja.or.id

33 Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar

133

SESI 3

Gambaran Umum Sesi ini menayangkan film singkat tentang praktik-

Praktik Baik Penerapan Tata Kelola Sektor Pelayanan Publik

praktik baik hasil pendekatan Program KINERJA, di bidang pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan pelayanan terpadu satu pintu. Sesi ini juga mengulas kriteria, area, dan cara-cara untuk mendorong penerapan praktik baik, beserta langkahlangkahnya. Melalui sesi ini, peserta diajak untuk mencermati dan menganalisis praktik baik, dan mendiskusikan sejauh mana praktik baik ini dapat diadopsi dan diadaptasi di lingkungan kerjanya.

Tujuan Sesi Sesi ini juga mengulas kriteria, area, dan cara-cara untuk mendorong penerapan praktik baik, beserta langkah-langkahnya.

1. Peserta memahami kriteria praktik baik 2. Peserta mampu mengidentifikasi dan mendokumentasikan praktik baik 3. Peserta memahami cara yang tepat dalam mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik

Bahan dan Alat

1. Media Pelatihan: Komputer dan LCD, Papan + Kertas Flipchart 2. Alat Tulis: Kertas untuk mencatat, Spidol, Pensil atau Ballpoint

134


www.kinerja.or.id

3. Video praktik baik 4. Bahan Paparan, Lembar Kerja, dan Bahan bacaan


Pengantar (5 menit)



Refleksi (20 menit)


Rencana Sesi Waktu

Alur

5

Pengantar

Isi

Materi

• Peserta diajak untuk melihat kembali tujuan akhir Program KINERJA

• PPT 3.1

• Peserta memahami sesi ini akan mengupas lebih lengkap konsep dan pendekatan tata kelola sektor pelayanan publik yang diterapkan Program KINERJA 5

Keterkaitan

• Video • LK 3.1 • BB 3.1 sd BB 3.10

• Kumpulan praktik baik yang berpotensi untuk direplikasi secara nasional • Kumpulan praktik baik dikaitkan dengan upaya nasional mendorong inovasi pelayanan publik

175

Penerapan

(45 Menit) Penayangan video praktik baik di 3 sektor dampingan KINERJA (45 Menit) Penjelasan dan tanya jawab: • Praktik-praktik baik dalam Tata Kelola Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Dasar dan PTSP o

Identifikasi Faktor Sukses -

Leadership

- Kelembagaan -

www.kinerja.or.id

Sumber daya manusia


135

SESI 3 . Praktik Baik dalam Penerapan Tata kelola Sektor

Waktu

Alur

Isi -

Materi

Standar Layanan

- Kompetensi - Dll. o

Identifikasi Tantangan

• Adopsi dan Adaptasi Praktik Baik (40 menit) Kerja Kelompok: Analisis Contoh Praktik Baik (45 menit) Presentasi dan tanggapan atas hasil latihan (1 atau 2 kelompok terpilih presentasi, kelompok lain menanggapi) 20 5

Refleksi Kelanjutan

•

Melihat kembali apakah tujuan sesi tercapai

•

Mintalah peserta memberikan umpan balik

Menegaskan kembali instrumen penguatan sisi supply dan demand yang diperkenalkan di sesi 2, dan menyampaikan bahwa sesi 4 akan mengulas lebih lengkap masing-masing instrumen yang digunakan

136


www.kinerja.or.id


Praktik Baik Penerapan Tata Kelola Sektor Pelayanan Publik

1

www.kinerja.or.id


137


Tujuan Sesi 1. Peserta memahami kriteria praktik-praktik baik dalam tata kelola pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); 2. Peserta mampu mengidentifikasi praktik baik dan dapat mendokumentasikannya; 3. Peserta memahami cara yang tepat dalam mengadaptasi dan menerapkan praktik baik tersebut. 2

Mengapa slide ini penting? Memberikan koridor/arah apa yang menjadi tujuan sesi ini.

Inti uraian: Terdapat 3 tujuan dari sesi ini, yaitu: 1. Peserta memahami kriteria praktik-praktik baik dalam tata kelola pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); 2. Peserta mampu mengidentifikasi praktik baik dan dapat mendokumentasikannya; 3. Peserta memahami cara yang tepat dalam mengadaptasi dan menerapkan praktik baik tersebut.

138


www.kinerja.or.id

Pokok Bahasan 1. Praktik-praktik baik dalam tata kelola bidang pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). 2. Kriteria praktik baik/praktik cerdas. 3. Langkah mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik. 4. Mencermati dan menganalisis praktik baik dalam tata kelola pelayanan publik. 3

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi pokok bahasan sesi ini

Inti uraian: Terdapat 3 pokok bahasan dari sesi ini, yaitu: 1. Praktik-praktik baik dalam tata kelola bidang pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 2. Kriteria praktik baik/praktik cerdas 3. Langkah mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik 4. Mencermati dan menganalisis praktik baik dalam tata kelola pelayanan publik

www.kinerja.or.id


139


Area Praktik Baik •

Tata Kelola Distribusi Guru Proporsional (DGP)

•

Tata Kelola Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

•

MBS Berorientasi Pelayanan Publik

•

Tata Kelola Kesehatan Dasar (KIA, IMD, Manajemen Puskesmas)

•

Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 4

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi area praktik baik hasil pendampingan KINERJA.

Inti uraian: Terdapat 5 area praktik baik, yaitu: 1. Tata Kelola Distribusi Guru Proporsional (DGP) 2. Tata Kelola Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 3. MBS Berorientasi Pelayanan Publik 4. Tata Kelola Kesehatan Dasar (KIA, IMD, Manajemen Puskesmas) 5. Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

140


www.kinerja.or.id

Kriteria Praktik Baik • • •

•

Inisiatif-inisiatif berdampak positif nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Inisiatif-inisiatif yang terbukti berkelanjutan dalam pilar dan komponen tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik di sisi penyedia layanan dan pengguna layanan. Inisiatif-inisiatif yang memiliki pengaruh yang berkelanjutan pada penyusunan evaluasi kebijakan, pengelolaan pelayanan dan pengelolaan program di unit layanan dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Inisiatif berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

5

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi kriteria praktik baik

Inti uraian: Terdapat 4 kriteria praktik baik, yaitu: 1. Inisiatif-inisiatif berdampak positif nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 2. Inisiatif-inisiatif yang terbukti berkelanjutan dalam pilar dan komponen tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik di sisi penyedia layanan dan pengguna layanan 3. Inisiatif-inisiatif yang memiliki pengaruh yang berkelanjutan pada penyusunan evaluasi kebijakan, pengelolaan pelayanan dan pengelolaan program di unit layanan dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 4. Inisiatif berkelanjutan secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan Tambahkan standar waktu UNPSA untuk mengukur praktik baik berkelanjutan

www.kinerja.or.id


141


Area Praktik Baik Tata Kelola Pendidikan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Penyusunan kebijakan bidang pendidikan dan kesehatan yang partisipatif dan berbasis bukti. 2. Perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. 3. Pelaporan yang akuntabel dan transparan. 4. Mekanisme pengaduan yang responsif. 5. Penyediaan pelayanan bidang pendidikan & kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan publik. 6. Kompetisi penyediaan layanan pendidikan yang efektif dan efisien. 7. Pengelolaan pengaduan yang bersifat aktif melalui survei pengaduan. 8. Janji pelayanan dan maklumat pelayanan.

6

Mengapa slide ini Penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi tema-tema praktik baik hasil tata kelola pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar.

Inti uraian: Terdapat 8 tema praktik baik tata kelola pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan dasar, yaitu: 1. Penyusunan kebijakan bidang pendidikan dan kesehatan yang partisipatif dan berbasis bukti 2. Perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel 3. Pelaporan yang akuntabel dan transparan 4. Mekanisme pengaduan yang responsif 5. Penyediaan pelayanan bidang pendidikan & kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan publik 6. Kompetisi penyediaan layanan pendidikan yang efektif dan efisien 7. Pengelolaan pengaduan yang bersifat aktif melalui survei pengaduan 8. Janji pelayanan dan maklumat pelayanan

142


www.kinerja.or.id

Area Praktik Baik Tata Kelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 1. Pelimpahan Kewenangan (dari SKPD dan kepala daerah ke PTSP) – dimulai dengan pemetaan izin dan analisis regulasi terkait. 2. Pembuatan/revisi SOP Perizinan. 3. Penyusunan Mekanisme Tim Teknis (sebagai konsekuensi kewenangan dan SOP yang baru). 4. Mekanisme Penanganan Pengaduan. 5. Pelaksanaan Survey IKM (berdasar panduan dari KemenPAN-RB yang dimodifikasi). 6. Penyederhanaan/pengurangan izin (termasuk menghapus dan menggabungkan izin-izin yang ada). 7

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi tema-tema praktik baik hasil tata kelola pelayanan terpadu satu pintu.

Inti uraian: Terdapat 6 tema praktik baik tata kelola PTSP, yaitu: 1. Pelimpahan Kewenangan (dari SKPD dan kepala daerah ke PTSP) – dimulai dengan pemetaan izin dan analisis regulasi terkait 2. Pembuatan/revisi SOP Perizinan 3. Penyusunan Mekanisme Tim Teknis (sebagai konsekuensi kewenangan dan SOP yang baru) 4. Mekanisme Penanganan Pengaduan 5. Pelaksanaan Survey IKM (berdasar panduan dari KemenPAN-RB yang dimodifikasi) 6. Penyederhanaan/pengurangan izin (termasuk menghapus dan menggabungkan izin-izin yang ada)

www.kinerja.or.id


143


Contoh Praktik Baik Sektor Pendidikan Dasar – USAID KINERJA 1. Pencapaian SPM ketersediaan guru melalui regulasi, penganggaran dan pelaksanaan Distribusi Guru Proporsional 2. Kebijakan, regulasi, dan alokasi dana ke sekolah untuk menutup kesenjangan pembiayaan operasional sekolah 3. Peningkatan pelayanan publik melalui partisipasi publik dan survei pengaduan di sekolah 8

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan contoh praktik baik sektor pendidikan dasar.

Inti uraian: Setidaknya terdapat 3 contoh, meliputi: 1. Pencapaian SPM ketersediaan guru melalui regulasi, penganggaran dan pelaksanaan Distribusi Guru Proporsional 2. Kebijakan, regulasi, dan alokasi dana ke sekolah untuk menutup kesenjangan pembiayaan operasional sekolah 3. Peningkatan pelayanan publik melalui partisipasi publik dan survei pengaduan di sekolah

144


www.kinerja.or.id

Contoh Praktik Baik Sektor Kesehatan Dasar – USAID KINERJA 1. Penerapan kebijakan percepatan pencapaian SPM melalui regulasi*) 2. Pencapaian SPM kesehatan melalui perencanaan dan penganggaran kesehatan 3. Penerapan regulasi di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA)

*) Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan SPM Kesehatan, mengatur target tahunan SPM di Kota Makassar berdasarkan hasil costing SPM

9

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan contoh praktik baik sektor kesehatan dasar

Inti uraian: Setidaknya terdapat 3 contoh, meliputi: 1. Penerapan kebijakan percepatan pencapaian SPM melalui regulasi*) 2. Pencapaian SPM kesehatan melalui perencanaan dan penganggaran kesehatan 3. Penerapan regulasi di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA)

www.kinerja.or.id


145


Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu untuk mendorong iklim usaha yang kondusif.

10

146


www.kinerja.or.id

Cara Mendorong Penerapan Praktik Baik 1. Berbagi cerita sukses dengan beragam pihak terkait/pemangku kepentingan (stakeholders) untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dasar dan perizinan usaha; 2. Membangun landasan bagi pertukaran gagasan inovatif; 3. Membangun basis data yang dapat diakses oleh pemerintah daerah untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam penerapan pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan iklim usaha yang dihadapi dari waktu ke waktu; 4. Membentuk kemitraan yang efektif inter dan intra pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan, kesehatan, dan iklim usaha.

11

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan bagaimana cara mendorong (mengadvokasi) penerapan praktik baik.

Inti uraian: Untuk mendorong adanya adopsi/penerapan praktek baik, maka cara-cara yang ditempuh adalah; 1. Berbagi cerita sukses dengan beragam pihak terkait/pemangku kepentingan (stakeholders) untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dasar dan perizinan usaha; 2. Membangun landasan bagi pertukaran gagasan inovatif; 3. Membangun basis data yang dapat diakses oleh pemerintah daerah untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam penerapan pelayanan pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan iklim usaha yang dihadapi dari waktu ke waktu; 4. Membentuk kemitraan yang efektif inter dan intra pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan, kesehatan, dan iklim usaha.

www.kinerja.or.id


147


Format Praktik Baik dan Teknik Evaluasi • •

•

Situasi sebelum inisiatif dimulai Apakah motivasi untuk mengembangkan inisiatif tersebut? Apa inovasinya?

• • • •

Penilaian atas hasil yang dicapai Keberlanjutan Pelajaran yang dapat diperoleh Kemampuan untuk ditransfer dan diadaptasi 12

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan bagaimana format pendokumentasian praktik baik termasuk pointers untuk evaluasi praktik baik.

Inti uraian: Format pendokumentasian praktik baik adalah memuat sekurang-kurangnya;

148

•

Situasi sebelum inisiatif dimulai

•

Apakah motivasi untuk mengembangkan inisiatif tersebut?

•

Apa inovasinya?

•

Penilaian atas hasil yang dicapai

•

Keberlanjutan

•

Pelajaran yang dapat diperoleh

•

Kemampuan untuk ditransfer dan diadaptasi


www.kinerja.or.id

4 Langkah Adopsi Transfer Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Mencocokkan Kebutuhan dengan praktik baik yang ada

Identifikasi penegasan lingkup praktik baik yang akan diadaptasi

Adaptasi transfer

Penerapan dan evaluasi transfer

13

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan langkah-langkah adopsi praktik baik.

Inti uraian: Langkah-langkah adopsi praktik baik ada 4, yaitu: 1. Mencocokkan kebutuhan dengan praktik baik yang ada (praktik yang akan diadopsi) 2. Identifikasi penegasan lingkup praktik baik yang akan diadaptasi 3. Adaptasi transfer 4. Penerapan dan evaluasi transfer

www.kinerja.or.id


149


Diskusi kelompok

14

150


www.kinerja.or.id

Diskusi Kelompok 1. Bacalah bahan bacaan yang tersedia mengenai praktik-praktik baik penerapan tata kelola sektor di bidang pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan pelayanan terpadu satu pintu (lihat slide berikutnya) 2. Pilih salah satu praktik baik. 3. Diskusikan dan analisis praktik baik yang sudah dipilih tersebut dalam satu kelompok kerja. 4. Tuliskan hasil analisis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimana praktik baik tersebut dapat mengatasi atau memberi solusi atas permasalahan sebelum inisiatif dilaksanakan? 15

www.kinerja.or.id


151


Diskusi Kelompok b. Bagaimana penjelasan mengenai keberhasilan penerapan praktik baik tersebut dari berbagai sisi seperti kepemimpinan, kelembagaan, sumberdaya manusia, kemampuan finansial, dan lain sebagainya? c. Apa saja tantangan yang dihadapi ketika praktik baik tersebut dilaksanakan? Bagaimana tantangan tersebut ditangani? d. Apakah praktik baik tersebut dapat diadopsi dan diadaptasi oleh daerah lain? Jika tidak, mengapa? Jika ya, apa syaratnya dan bagaimana caranya? 5. Presentasikan dan diskusikan hasil kerja kelompok.

152


16

www.kinerja.or.id

Contoh-contoh praktik baik

17

www.kinerja.or.id


153


Contoh Praktik Baik Sektor Pendidikan Dasar 1. Distribusi Guru Proporsional, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan 2. Penuhi SPM, Pemerintah Daerah Bantu Sekolah Atasi Kekurangan Dana, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan 3. Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik, Kota Probolinggo, Jawa Timur 18

154


www.kinerja.or.id

Contoh Praktik Baik Sektor Kesehatan Dasar a. Kemitraan bidan-dukun dalam peningkatan cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh b. Perencanaan dan penganggaran kesehatan berbasis Standar Pelayanan Minimal, Kabupaten Bener Meriah, Aceh c. Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan 19

www.kinerja.or.id


155


Contoh Praktik Baik Sektor Pendidikan Dasar d. Integrasi Standar Pelayanan Minimal dalam Anggaran, Kabupaten Jember, Jawa Timur e. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Jayapura, Papua f. Rencana Strategis Berbasis Standar Pelayanan Beri Peluang Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Kota Singkawang, Kalimantan Barat 20

156


www.kinerja.or.id

Contoh Praktik Baik Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu – USAID KINERJA 1. Pembentukan PTSP baru (Lutra, Simeulue) dan Pengembangan PTSP di 6 kabupaten/kota lain 2. Menyederhanakan jumlah izin di 5 kabupaten (Tulungagung: dari 104 – 32; dari Lutra: dari 150 jadi 57) 3. Pelaksanaan izin parallel/izin paket (mengurangi waktu dan biaya) – tidak perlu berurutan, misal: di Singkil, Barru, Probolinggo dan Tulungagung 4. Pelaksanaan IKM di seluruh PTSP dampingan 5. Menyusun SOP izin (termasuk mekanisme penanganan pengaduan) 6. Membentuk forum PTSP di Kalbar, Jatim, Sulsel, revitalisasi forum PTSP di Aceh (sharing antar kabupaten kota) 7. Di Sulsel, Ombudsman-Forum PTSP-CSO membuat MoU untuk mekanisme pengaduan bersama (hotline bersama)

21

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi tujuan sesi.

Inti uraian: Tujuan sesi terdiri dari: 1. Pelatih memahami langkah-langkah strategis dalam mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik tata kelola sektor pelayanan publik 2. Pelatih mampu mengidentifikasi perbandingan antara praktik baik dan kondisi saat ini dalam tata kelola pelayanan publik 3. Pelatih mampu menerapkan model perbaikan yang berkesinambungan dengan menggunakan hasil analisis praktik baik

www.kinerja.or.id


157



Panduan Fasilitator Judul

Praktik Baik Penerapan Tata Kelola Sektor Bidang Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Dasar, dan PTSP

Waktu

40 menit


1. Disediakan beberapa bahan bacaan mengenai praktik-praktik baik penerapan tata kelola sektor di bidang pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan pelayanan terpadu satu pintudengan judul-judul seperti di bawah ini: Sektor Pendidikan Dasar: a. Distribusi Guru Proporsional, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan b. Penuhi SPM, Pemerintah Daerah Bantu Sekolah Atasi Kekurangan Dana, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan c. Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik, Kota Probolinggo, Jawa Timur Sektor Pelayanan Kesehatan Dasar: a. Kemitraan Bidan-Dukun dalam Peningkatan Cakupan Persalinan dengan Tenaga Kesehatan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh b. Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Berbasis Standar Pelayanan Minimal, Kabupaten Bener Meriah, Aceh c. Peraturan Walikota Makassar dalam Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal d. Integrasi Standar Pelayanan Minimal dalam Anggaran, Kabupaten Jember, Jawa Timur e. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Jayapura, Papua f. Rencana Strategi Berbasis Standar Pelayanan Beri Peluang Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Kota Singkawang, Kalimantan Barat

158


www.kinerja.or.id

Pelayanan Terpadu Satu Pintu: a. Mendukung iklim usaha yang baik melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Barru, Sulawesi Selatan. 2. Pilih salah satu praktik baik. 3. Diskusikan dan analisis praktik baik yang sudah dipilih tersebut dalam kelompok kerja. 4. Tuliskan hasil analisis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: a. Bagaimana praktik baik tersebut dapat mengatasi atau memberi solusi atas permasalahan sebelum inisiatif dilaksanakan? b. Bagaimana penjelasan mengenai keberhasilan penerapan praktik baik tersebut dari berbagai sisi seperti kepemimpinan, kelembagaan, sumberdaya manusia, kemampuan finansial, dan lain sebagainya? c. Apa saja tantangan yang dihadapi ketika praktik baik tersebut dilaksanakan? Bagaimana tantangan tersebut ditangani? d. Apakah praktik baik tersebut dapat diadopsi dan diadaptasi oleh daerah lain? Jika tidak, mengapa? Jika ya, apa syaratnya dan bagaimana caranya? 5. Presentasikan dan diskusikan hasil kerja kelompok. Lembar Kerja

www.kinerja.or.id



159


Lembar Kerja

Hasil Kerja Diskusi Kelompok Kelompok: ____________________ Judul praktik baik

Masalah sebelum inisiasi praktik baik

Bagaimana praktik baik memberi solusi

Faktor-faktor keberhasilan (kepemimpinan, kelembagaan, SDM, kemampuan finansial, dll)

Tantangan yang dihadapi

Cara adopsi dan adaptasi praktik baik tersebut

160


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 3.1.

membantu persalinan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak nasional serta mengurangi komplikasi pada kehamilan yang berisiko tinggi melalui suatu pendekatan yang sensitif budaya.

Praktik Cerdas KINERJA

Kemitraan Bidan dan Dukun, Aceh Singkil, Aceh

Situasi Sebelum Inisiatif Aceh Singkil adalah salah satu dari 23 kabupaten di Provinsi Aceh dan memiliki 11 Puskesmas untuk melayani 108.000 warga yang tinggal tersebar di

Ringkasan

daerah pesisir, perbukitan dan daerah aliran sungai.

Sebelum program kemitraan bidan dan dukun

Sebelum program kemitraan bidan dan dukun ini

dilaksanakan di Aceh Singkil, tingkat persalinan

dilaksanakan di Aceh Singkil, banyak ibu yang

dengan bantuan dukun di kabupaten ini tergolong

melahirkan dengan bantuan dukun, terutama di

tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2010,

desa-desa di daerah aliran sungai. Berdasarkan

angka persalinan dengan bantuan dukun mencapai

laporan Badan Pusat Statistik tahun 2010, 38,28%

38,28% dan dukun yang aktif adalah 122.

kelahiran di Aceh Singkil ditangani oleh dukun dan terdapat 122 dukun aktif.

Hal ini karena masyarakat lebih percaya kepada dukun ketimbang tenaga medis yang masih

Meskipun tenaga bidan yang telah menerima

dianggap muda dan kurang berpengalaman. Namun,

pelatihan medis sebenarnya tersedia, tradisi

dukun seringkali kurang mendapat pelatihan medis

masyarakat di daerah ini sangat kuat dan dukun

dan kurang dibekali untuk menangani komplikasi

merupakan sesepuh yang sangat dihormati

kehamilan yang mengancam kesehatan ibu dan bayi

karena dipercaya memiliki kemampuan spiritual

mereka. Karena sebagian besar persalinan yang

dan pengobatan khusus. Kedudukan dukun yang

ditangani oleh dukun dilakukan di rumah dan jauh

dihormati di masyarakat dan tenaga mereka

dari sarana kesehatan maka bantuan profesional

yang murah menjadi alternatif yang menarik bagi

menjadi sulit diperoleh.

sebagian besar keluarga dari golongan ekonomi yang lebih rendah, tingkat pendidikan yang

Untuk mengatasi masalah ini, sebuah proyek

rendah dan daerah terpencil yang jauh dari sarana

percontohan peningkatan tata kelola kemitraan

kesehatan.

bidan dan dukun diluncurkan tahun 2012. Proyek ini bertujuan mengurangi kematian ibu dengan

Akan tetapi, dukun seringkali kurang mendapatkan

memanfaatkan tenaga medis yang terlatih dalam

pelatihan medis atau pemahaman tentang prosedur persalinan yang benar. Akibatnya, dukun

www.kinerja.or.id


161


kurang dibekali untuk menangani komplikasi yang

Dalam program ini, dukun sebagai sesepuh yang

mengancam kesehatan ibu dan bayi mereka.

dihormati tetap dilibatkan dalam proses persalinan.

Karena sebagian besar persalinan yang ditangani

Mereka membantu menenangkan dan memberikan

oleh dukun dilakukan di rumah dan jauh dari sarana

bimbingan rohani kepada ibu-ibu yang melahirkan

kesehatan maka bantuan profesional menjadi sulit

dan petugas medis memberikan profesionalnya.

diperoleh.

Jadi, program ini memberikan solusi yang saling menguntungkan bagi dukun dan petugas medis

Sebaliknya, bidan yang sudah terlatih secara medis

yang terlatih.

dipandang terlalu muda dan kurang berpengalaman oleh banyak warga masyarakat untuk menangani

Beberapa strategi yang telah dilakukan adalah

proses persalinan secara benar, dan karena mereka

sebagai berikut:

tidak dapat berbicara dengan logat lokal maka sulit bagi mereka untuk dapat berhubungan dengan

1. Persiapan

masyarakat yang harus mereka layani. Untuk mengatasi masalah ini, suatu program

a. Identifikasi desa dimana masih ada persalinan yang dibantu dukun:

percontohan kemitraan bidan dan dukun diluncurkan tahun 2012. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan keterampilan tenaga medis yang

Pada tahap ini, Puskesmas melakukan focus group discussion dengan pemangku

terlatih dalam membantu persalinan sesuai dengan

kepentingan pemerintah dan non-pemerintah

standar pelayanan kesehatan ibu dan anak nasional

untuk membahas masalah dan solusi kesehatan

dan mengurangi komplikasi pada kehamilan yang

terutama kesehatan ibu dan anak di wilayah

berisiko tinggi melalui suatu pendekatan yang

kerja Puskesmas. Focus group discussion

sensitif secara budaya.

tersebut menemukan bahwa dua desa memiliki tingkat persalinan dengan dukun yang tinggi. Salah satu penyebab utama masalah tersebut

Strategi Implementasi

adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan tenaga medis yang masih

Strategi keberhasilan pelaksanaan dan penerapan

muda dan belum banyak pengalaman.

kemitraan bidan-dukun di masyarakat sangat ditentukan dari keterlibatan para pihak di daerah seperti kepala Puskesmas, bidan, kepala desa,

b. Koordinasi

ketua masjid lokal, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan kesehatan lokal, dukun itu sendiri.

Untuk menidaklanjuti hasil focus group discussion, Puskesmas menyampaikan hasil

162

Program ini menggabungkan kesehatan modern

pertemuan kepada para pembuat kebijakan di

dan budaya lokal yang dihormati sepanjang waktu.

dinas kesehatan dan Kepala Puskesmas Aceh


www.kinerja.or.id

Singkil. Hasilnya, dinas kesehatan memutuskan

sebesar Rp. 50,000 per persalinan bagi dukun

untuk mendukung kemitraan bidan dan dukun

yang merujuk ibu untuk bersalin di fasilitas

dan minta saran dari berbagai pemangku

kesehatan. Keputusan desa ini diformalkan

kepentingan tentang cara memfasilitasi

dalam surat keputusan kepala desa tentang

pelaksanaan program secara partisipatif.

dukun beranak desa.

c. Membangun kesepahaman antar sektor

b. Penandatanganan MoU

Pada tahap ini, berbagai pendekatan baik

Setelah membahas ketentuan dalam perjanjian,

formal (lokakarya) dan non formal dilakukan

program ini kemudian diresmikan melalui

kepada berbagai pemangku kepentingan seperti

penandatanganan MoU kemitraan bidan

bidan, dukun, tokoh masyarakat, pemerintah

dan dukun oleh para bidan dan dukun dan

dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan

disaksikan oleh pejabat dinas kesehatan,

tersebut dilakukan untuk membangun

kepala Puskesmas, kepala desa, Ikatan Bidan

kesepahaman lintas sektor tentang pentingnya

Indonesia, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

kemitraan bidan dan dukun sehingga semua

Perjanjian ini juga memuat tentang insentif

pihak sepakat untuk melaksanakan program

finansial bagi dukun agar kemitraan ini tetap

tersebut. Setelah mengikuti berbagai lokakarya,

berjalan untuk mencapai praktik persalinan

para pemangku kepentingan menyetujui hak dan

aman.

kewajiban bidan dan dukun sebelum dan selama persalinan yang kemudian dijabarkan dalam MoU kemitraan bidan dan dukun.

3. Monitoring dan Evaluasi Agar lebih memahami pelaksanaan dan memantau

2. Pelaksanaan Program

perkembangan program, Puskesmas, dinas kesehatan, pemerintah desa dan forum lintas

a. Penyusunan surat keputusan kepala desa tentang kemitraan bidan dan dukun

Berdasarkan lokakarya yang telah dilakukan,

pemangku kepentingan (Komite Kesehatan Kecamatan/ K3) melakukan evaluasi secara teratur. Berikut adalah strategi monitoring dan evaluasi yang dilakukan berbagai pihak:

pemerintah desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang, dua desa percontohan, sepakat

a. Komite Kesehatan Kecamatan dan Puskesmas

untuk mengalokasikan anggaran desa (DAAD) sebesar Rp. 50, 000 per bulan sebagai ‘gaji

Komite Kesehatan Kecamatan (K3)

pokok’ bagi dukun dan memberikan insentif

mengadakan pertemuan bulanan untuk

tambahan menggunakan dana Jampersal

mengevaluasi kemitraan bidan-dukun. Dalam

www.kinerja.or.id


163


pertemuan ini, kepala Puskesmas menyarankan

Untuk menindaklanjuti hasil pemantauan

agar program kemitraan direplikasi di tiga desa

dan evaluasi, Puskesmas Singkil mulai

lain karena masih banyak proses persalinan

mengembangkan kartu emergensi persalinan

dilakukan tanpa bantuan tenaga medis yang

dengan nomor kontak kepala Puskesmas,

terlatih di desa-desa itu. Program berhasil

koordinator bidan, bidan desa, kepala desa dan

direplikasi di ketiga desa tersebut melalui

komite kesehatan kecamatan.

komitmen bersama yang serupa antara bidan, dukun dan kepala desa.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan peraturan dari kepala desa, inisiatif ini berhasil

c. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan kabupaten menyusun data dari Puskesmas untuk melakukan evaluasi tahunan

mengalami kemajuan. Warga masyarakat terus

terhadap pelaksanaan inisiatif di kedua desa.

memantau jalannya inisiatif dan berpartisipasi

Dinas kesehatan juga melakukan evaluasi

dalam pelaksanaannya.

terhadap pelayanan persalinan yang ditangani setiap tahun, dengan mengadakan pengawasan

b. Puskesmas

Koordinator bidan Puskesmas mengadakan kunjungan lapangan setiap bulan ke desadesa mitra untuk memantau kepatuhan terhadap MOU yang telah ditandatangani dan mencocokkan hasil yang dicapai dengan dokumen perencanaan.

Selain itu, nomor hotline di Puskesmas

tambahan terhadap kemitraan bidan-dukun.

Anggaran yang Diperlukan Untuk melaksanakan kemitraan dukun-bidan di Aceh Singkil, berbagai pemangku kepentingan menyediakan dana guna mendukung inisiatif ini: •

2012 sebesar Rp.56.250.000 untuk kegiatan

Singkil tersedia untuk menerima keluhan dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan bidan dan dukun di desa-desa mitra.Nomor

kemitraan bidan-dukun. •

untuk replikasi inisiatif ini di Puskesmas-

akses dan meningkatkan daya tanggap kesehatan masyarakat. Misalnya, ibu-ibu hamil

Puskesmas lain. •

atau bantuan bidan.

164


Puskesmas Singkil dengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2013

telah menggunakan nomor hotline ini untuk meminta pelayanan darurat seperti ambulan

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil tahun 2013 sebesar Rp.37.577.000, termasuk dana

hotline ini telah digunakan untuk memudahkan pemerintah terhadap kebutuhan perawatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil tahun

sebesar Rp.25.000.000 •

LSM IMPACT-Yayasan Daun dari hibah internasional sebesar Rp.40.000.000 dan

www.kinerja.or.id

dari kontribusi sumber sendiri sebesar Rp.141.346.584 •

Dampak dan Perubahan

Anggaran Jaminan Persalinan sebesar

Keluaran konkret yang dicapai oleh kemitraan bidan-

Rp.50.000 untuk setiap persalinan yang dibantu

dukun adalah sebagai berikut:

bersama •

Anggaran desa Teluk Rumbia dan Rantau Gedang sebesar Rp.50.000 per bulan per dukun

1. Surat Keputusan Kepala Kampung (Desa) Teluk Rumbia No. 35/VII/IV/2012 tentang insentif untuk dukun dengan struktur kemitraan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam

2. Surat Keputusan Kepala Kampung (Desa)

pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun adalah

Rantau Gedang No. 01/07/2012 tentang insentif

sebagai berikut:

untuk dukun dengan struktur kemitraan. 3. MOU di Teluk Rumbia antara bidan desa dan

•

Kepala Puskesmas

dukun untuk meresmikan hubungan kerjasama

•

Komite Kesehatan Kecamatan (K3)

yang sedang terjalin.

•

Koordinator bidan dan bidan-bidan di desa Teluk

•

4. MOU di Rantau Gedang antara bidan desa dan

Rumbia dan Rantau Gedang

dukun untuk meresmikan hubungan kerjasama

Dukun dari desa Teluk Rumbia dan Rantau

yang sedang terjalin.

Gedang •

Koordinator kesehatan desa

Keluaran tersebut telah menyumbang kepada

•

Dukungan teknis dari spesialis pelayanan publik

pencapaian berikut ini:

dan spesialis tata kelola yang disediakan oleh LSM lokal dan internasional.

1. Perbaikan pelayanan petugas medis dan penurunan jumlah persalinan yang dibantu

Semua sumber daya yang disebutkan di atas

hanya oleh dukun. Hubungan kerjasama antara

berperan aktif dalam mendukung dan mendorong

bidan dan dukung di desa Teluk Rumbia dan

pelaksanaan inisiatif di Aceh Singkil. Komitmen

Rantau Gedang memungkinkan dilakukannya

ini ditingkatkan melalui serangkaian diskusi dalam

rujukan lebih dini untuk mendapatkan bantuan

bentuk FGD, rapat koordinasi dan lokakarya. Diskusi

medis profesional dan penyuluhan perawatan

yang diadakan secara terbuka dan bersifat umum

kehamilan. Hal ini membantu mengatasi

ini sangat penting dalam membangun pemahaman

mitos yang berkembang di masyarakat

bersama di kalangan warga desa dan memperkuat

bahwa menyampaikan informasi kepada

dukungan untuk mencapai keberhasilan program.

tenaga profesional medis sejak tahap awal kehamilan dapat memberikan pengaruh negatif. Pemeriksaan triwulan pertama telah meningkat menjadi 100% dari seluruh kehamilan yang

www.kinerja.or.id


165


diketahui di desa yang mengadakan kemitraan

telah dibantu melalui kemitraan baru bidan

bidan-dukun.

dan dukun.

2. Perbaikan pelayanan turut menghapuskan

•

Hasil diskusi kelompok fokus

praktek persalinan yang ditangani dukun di desa

memperlihatkan bahwa kepercayaan antara

sekitar Puskesmas Singkil pada tahun 2013 –

bidan dan dukun telah semakin baik di

suatu pencapaian luar biasa mengingat praktek

desa-desa program percontohan. Bidan

ini masih umum di kecamatan-kecamatan lain.

dan dukun menyatakan bahwa kemitraan

3. Warga masyarakat di desa Teluk Rumbia dan

mereka telah memperjelas batas-batas

Rantau Gedang serta desa-desa mitra lainnya

tugas dan tanggung jawab mereka. Dukun

mulai mempercayai tenaga medis untuk pertama

merasa bahwa, dengan kemitraan, tugas

kalinya.

mereka menjadi lebih mudah karena bidan bertanggung jawab atas aspek klinis dan

Bukti anekdotal dan kesaksian masyarakat

dapat diandalkan ketika terjadi komplikasi.

yang ditemukan selama kunjungan pemantauan

Demikian pula, bidan mengatakan bahwa

dan evaluasi bulanan oleh Puskesmas Singkil

dukun telah membantu berbicara dengan

ke desa-desa peserta kemitraan bidan-dukun

ibu-ibu dan keluarga mereka serta

menyingkapkan dampak-dampak berikut ini:

menenangkan mereka selama proses persalinan, menangani aspek-aspek penting

a. Dampak terhadap Kualitas Pelayanan:

non-medis. •

•

•

Kepala Puskesmas Singkil mengatakan

Statistik kesehatan menunjukkan bahwa

bahwa melalui perluasan jaringan dukun,

angka kematian ibu di Puskesmas Singkil

Puskesmas mendapatkan kesempatan

menurun ke titik nol pada tahun 2013. Pada

yang lebih baik untuk mengetahui adanya

tahun 2012, terdapat satu kematian ibu.

ibu-ibu hamil muda di wilayah pelayanan

Statistik serupa yang dikelola oleh

Puskesmas. Karena dukun sekarang

Puskesmas Singkil menunjukkan adanya

membagikan informasi kepada Puskesmas

penurunan jumlah persalinan yang

maka kehamilan yang berpotensi berisiko

ditangani oleh dukun dalam pelayanan

tinggi dan persalinan yang akan segera

Puskesmas dari 17 persalinan pada tahun

terjadi lebih cepat teridentifikasi.

2011 menjadi delapan pada tahun 2012, dan menjadi hanya dua pada tahun 2013. Patut diperhatikan bahwa dua persalinan

b. Dampak terhadap Akses ke Pelayanan Kesehatan:

yang dibantu oleh dukun pada tahun 2013 terjadi di desa di luar wilayah program

166

• Dukun terbukti sangat penting dalam

percontohan. Dari Januari 2012 sampai

mendorong ibu hamil untuk menjalani

Oktober 2013, sebanyak 214 persalinan

pemeriksaan kehamilan di sarana kesehatan


www.kinerja.or.id

yang tepat. Sebagai hasilnya, 113 ibu hamil

untuk berpartisipasi dalam perluasan

melakukan pemeriksaan triwulan pertama

pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

kehamilan mereka pada tahun 2012 dan 109

Sebagian besar penerima manfaat

ibu lagi sampai Oktober 2013.

langsung dengan terus terang mengatakan

• Program kemitraan bidan-dukun telah

mendukung penerapan inisiatif yang lebih

mengidentifikasi kendala logistik yang

luas dan replikasi lebih jauh di desa-desa

menghambat pelayanan kesehatan

lain dan di kecamatan baru.

sehingga akhirnya mendorong pembentukan pelayanan hotline Puskesmas Singkil untuk keadaan darurat. Melalui nomor hotline ini, ibu-ibu yang akan melahirkan dapat memesan ambulan dan ambulan air untuk transportasi darurat ke Puskesmas. Pelayanan ini bukan hanya mempengaruhi ibu hamil melainkan juga mempunyai dampak yang jauh lebih luas terhadap masyarakat sekitarnya. • Berkat adanya kemitraan bidan-dukun, kaum ibu sekarang dapat mengakses pelayanan kesehatan profesional dalam bahasa yang mereka pahami. Dengan adanya pelayanan dukun sebagai perantara

Pembelajaran Inisiatif ini berhasil berkat adanya komitmen dari pemerintah lokal dan tokoh masyarakat. Tanpa kerjasama dari mereka, inisiatif dinas kesehatan ini tidak akan diterima oleh masyarakat atau perubahan perilaku tidak akan terjadi begitu cepat. Pendekatan yang menekankan partisipasi publik untuk meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas atas hasil terbukti sangat diperlukan.

a. Pembelajaran yang dipetik dari Kemitraan Bidan dan Dukun:

bagi masyarakat desa, bidan sekarang

• Partisipasi publik sangat penting untuk

dapat lebih efektif berkomunikasi dengan

keberhasilan.

pasien-pasiennya.

c. Dampak terhadap Publik: • Diskusi kelompok fokus telah meningkatkan kesadaran masyarakat di desa-desa yang ikut dalam program kemitraan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan mencari bantuan medis untuk proses persalinan yang aman.

Komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan termasuk dinas kesehatan, Puskesmas, bidan, dukun dan kepala desa merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan inisiatif kemitraan. Tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat, kesadaran dan komitmen untuk menanggulangi masalah tidak mungkin terwujud.

• Diskusi kelompok fokus telah menciptakan peluang baru bagi desa-desa yang bermitra

www.kinerja.or.id


167


•

• Kepercayaan antara mitra-mitra

Perubahan tradisi budaya yang telah dipelihara secara turun-temurun.

pembangunan merupakan prasyarat untuk keberhasilan.

Mengubah tradisi yang sudah berlangsung

Pengakuan dukun sebagai sumber daya

turun-temurun tidak mudah dan membutuhkan

masyarakat yang penting dan pelaku utama

strategi dan pendekatan yang sesuai dengan

perubahan terhadap hasil-hasil kesehatan

adat istiadat di masyarakat. Dalam kemitraan

ibu dan anak menjadi faktor penting bagi

bidan dan dukun, penguatan dukun merupakan

keberhasilan inisiatif. Demikian pula, menyoroti

strategi yang tepat untuk mengupayakan

peranan bidan sebagai sumber daya dan

perubahan pengakuan peranan strategis

bukan sebagai ancaman terhadap mata

mereka di tingkat desa. Struktur budaya

pencaharian dukun memungkinkan setiap mitra

masyarakat memainkan peranan penting dalam

melaksanakan kewajibannya dengan lebih

mempengaruhi perilaku dan mempromosikan

efektif.

praktek-praktek persalinan aman dalam cakupan yang lebih luas. Karena sesepuh di

Melalui kemitraan bidan dan dukun, posisi

masyarakat sangat dihormati oleh masyarakat

mereka dihormati, dihargai dan tidak dapat

maka pendekatan kemitraan ini merupakan

dipisahkan dengan angka kematian ibu dan

pendekatan yang tepat dalam konteks budaya.

anak di masyarakat.

b. Tantangan yang dihadapi dan solusi • Insentif yang tepat dibutuhkan untuk membuat perubahan perilaku .

Selama pelaksanaan program ini, ada beberapa kendala yang terjadi, diantaranya adalah:

Peraturan yang jelas, yang menjelaskan dan melindungi peranan setiap pihak merupakan

• Kendala utama yang dihadapi dalam

pendorong yang besar bagi keberhasilan

pelaksanaan inisiatif adalah adat istiadat

program ini.

yang sudah tertanam kuat dan penolakan warga masyarakat untuk berubah.

• Komunikasi yang terus-menerus dibutuhkan

Puskesmas di beberapa wilayah di Aceh

untuk menjaga hubungan kerjasama.

Singkil pernah melakukan kampanye,

Kunjungan ke masyarakat setiap bulan oleh

kegiatan dan kunjungan promosi dan

staf Puskesmas dan nomor hotline 24 jam/

sosialisasi kesehatan; tetapi perilaku

hari membantu menjaga jalur komunikasi

masyarakat terhadap kesehatan tidak

tetap terbuka, yang menjadi kunci dalam

banyak berubah. Tradisi seperti lebih

mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang timbul.

168


www.kinerja.or.id

senang melahirkan di rumah atau

• Kadang-kadang, komitmen bidan terhadap

kepercayaan bahwa membagikan informasi

pengaturan baru ini memudar, tapi upaya

tentang kehamilan masa awal kepada

pemantauan dan evaluasi Puskesmas

petugas medis dapat menyebabkan sang

Singkil dan dinas kesehatan telah

bayi rentan terhadap “ilmu hitam”, masih

membantu mempertahankan semangat

tertanam kuat.

mereka dan menanggulangi permasalahan yang timbul.

Bertahannya kebiasaan-kebiasaan ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa

• Pengumpulan data yang berkaitan dengan

dukun hanya memiliki sekilas pemahaman

dampak oleh Puskesmas dari penerima

tentang aspek medis perawatan kehamilan,

manfaat program perlu lebih diperkuat, yang

praktek persalinan aman atau perawatan

telah dicantumkan dalam rencana aksi tahun

pasca melahirkan dan banyak bidan tidak

depan.

dapat berbicara dalam bahasa lokal yang menghambat mereka untuk menghadapi tradisi tersebut dengan contoh-contoh berbasis bukti. • Pendekatan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas Singkil dalam pelaksanaan kemitraan bidan-dukun membuka peluang untuk menemui ibuibu hamil dan keluarga mereka serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berpengaruh untuk membahas pentingnya inisiatif baru ini bagi kesehatan keluarga di masyarakat. Keterlibatan dukun dalam formasi “tradisi baru” membantu mengurangi penolakan terhadap perubahan dengan tetap menghormati kedudukan mereka yang dihormati di masyarakat dan memberikan akses ke bantuan persalinan medis yang modern serta penyuluhan pra dan pasca melahirkan.

www.kinerja.or.id

Rekomendasi Untuk memastikan agar kemitraan bidan-dukun di Puskesmas Singkil dan Kabupaten Aceh Singkil secara keseluruhan berjalan secara berkelanjutan, maka langkah-langkah berikut ini adalah penting sekali: • Dukungan secara hukum atau legal sangat penting. Di Aceh Singkil, sudah ada berperapa surat keputusan kepala desa/ kampung • Pembuatan MOU di antara bidan dan dukun harus transparan dan melibatkan pemangku kepentingan. • Dukungan anggaran yang memadai adalah kunci sukses juga. Untuk memastikan bahwa inisiatif ini terus lanjut, Dinas Kesehatan Aceh Singkil sudah mengalokasikan Rp 938,6 juta untuk replikasi inisiatif ini, ditambah dengan


169


Rp. 6 juta untuk evaluasi inisiatif yang sudah

sektor. Beberapa lokakarya mini diadakan untuk

dilaksanakan.

mempertemukan bidan, dukun, kepala desa,

• Partisipasi para pihak penting untuk membangun percaya diantara pemerintah dan

tokoh agama, petugas kesehatan desa, tokoh masyarakat dan aktor yang lain.

masyarakat serta kesepahaman bersama antar

Testimoni Rahma Efrida Pohon Bidan Desa Rantau Gedang, Aceh Singkil “Setelah adanya kemitraan ini, saya merasa lebih terbantu karena setiap ada pasien persalinan saya ditelpon lebih cepat dan tidak ada kata terlambat. Dan saya terbantu dengan hubungan dengan masyarakat. Harapan saya ke depannya dengan keadaannya kemitraan ini saya harapkan persalinan di desa Rantau Gedang ini adalah ditolong oleh tenaga kesehatan atau bidan. Dan kepada aparat desa atau toko-toko masyarakat agar dapat mendukung saya sepenuhnya dalam melakukan kerjasama ini dengan dukung kampung.” Detail Kontak Bapak Eddy Widodo Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Jl. Bahari No. 55, Aceh Singkil Email: [email protected]

170


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 3.2.

secara partisipatif dan melibatkan berbagai unsur, seperti DPRD, media, dunia usaha dan LSM. Proyek ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan pelayanan perizinan yang transparan dan sesuai dengan standar


Mendukung Iklim Usaha yang Baik (Business Enabling Environment/BEE) melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Barru, Sulawesi Selatan Ringkasan Sebelum program pelayanan perizinan terpadu satu pintu diterapkan di Barru, kualitas pelayanan perizinan di kabupaten ini masih tergolong rendah. Proses perizinan kantor PTSP di Kabupaten Barru masih lebih lama dari standar nasional dan pemohon masih harus membayar lebih mahal dari harga resmi. Misal, untuk mengurus surat izin perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) rata-rata perlu waktu lebih dari tiga hari. Namun, Kabupaten Barru menyadari bahwa proses perizinan yang rumit dan mahal telah melemahkan daya saingnya dalam mempromosikan investasi swasta, mengurangi dukungan swasta bagi pemerintah dan mencerminkan tata kelola yang buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Barru meluncurkan program pelayanan perizinan terpadu satu pintu

www.kinerja.or.id

operating procedure (SOP) yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan iklim usaha.

Situasi sebelum Inisiatif Kesulitan untuk memulai usaha di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Berdasarkan sepuluh indikator Ease of Doing Business2014, Indonesia masih berada di peringkat bawah, yaitu ke 175 – turun dari peringkat 171 di tahun sebelumnya. Secara khusus, Indonesia masih memiliki kelemahan di dua aspek yaitu jumlah prosedur dan waktu yang jauh lebih buruk daripada negaranegara Asia Timur dan Pasifik (EAP) serta anggota OECD. Untuk mendirikan usaha baru di Indonesia, sebuah perusahaan harus menempuh sepuluh prosedur (rata-rata EAP: tujuh prosedur; OECD: lima prosedur) dan membutuhkan waktu 48 hari (EAP: 38 hari, OECD: 11 hari). Meskipun data untuk survei ini dikumpulkan di ibukota negara, Jakarta, data tersebut menunjukkan permasalahan nasional dalam proses formalisasi usaha yang rumit dan korup. Hal ini pernah dibahas secara luas di Indonesia, khususnya sejak dimulainya desentralisasi pada tahun 2001. Pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia mulai mempromosikan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan usaha di semua tingkat pemerintahan dalam rangka


171


menyederhanakan proses perizinan. Sebagaimana

belum memiliki prosedur operasional standar (SOP)

diidentifikasi oleh Rustiani, dkk (2012), jumlah kantor

untuk memproses permohonan izin atau menangani

PTSP daerah yang dibentuk di Indonesia telah

pengaduan.

meningkat dari 111 pada tahun 2001-2005 menjadi 404 kantor (76% dari jumlah total) pada tahun 2012.

Tantangan ini menjadi penyebab kurangnya kualitas

Akan tetapi,laporan tersebut mengidentifikasi bahwa

kinerja pelayanan perizinan. Kantor ini rata-rata

hampir 69% kantor PTSP mempunyai wewenang

memerlukan waktu 20 hari kerja untuk menerbitkan

yang terbatas atau tidak mempunyai wewenang

sebuah izin dan pemohon dikenakan biaya 15-20%

sama sekali untuk menerbitkan lebih dari 100 jenis

lebih mahal daripada tarif resmi. Diperkirakan hanya

izin di tingkat daerah sehingga kurang bermanfaat

26% dari 2.781 perusahaan memiliki izin yang

bagi perusahaan-perusahaan swasta.

masih berlaku pada tahun 2011. Investasi swasta tahunan rata-rata mencapai sekitar Rp 67,8 miliar

Disamping itu, kualitas pelayanan juga masih

setiap pada tahun 2010-11, sekitar 4% dari PDRB

rendah. Misalnya, sekitar 40% kantor PTSP perlu

kabupaten. Pemilik usaha, khususnya yang terlibat

waktu lebih dari tiga hari (standar nasional) untuk

dalam berbagai asosiasi bisnis, mengeluhkan situasi

mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan

perizinan dalam berbagai kesempatan.

tanda daftar perusahaan (TDP); sekitar 80% kantor masih membebankan biaya kepada pemohon,

Namun, Pemerintah Kabupaten Barru menyadari

padahal seharusnya bebas biaya; dan sekitar

bahwa buruknya kinerja di bidang perizinan

separuh dari jumlah total kantor PTSP meminta

usaha telah melemahkan daya saingnya dalam

lebih banyak dokumen untuk diajukan oleh pemohon

mempromosikan investasi swasta, mengurangi

daripada standar nasional. Pada dasarnya,

dukungan swasta bagi pemerintah dan

kebanyakan pemerintah daerah hanya memenuhi

mencerminkan tata kelola yang buruk dalam

kewajibannya untuk membentuk PTSP tanpa banyak

penyelenggaraan pelayanan publik.

memperbaiki pelayanan perizinan. Pemerintah Kabupaten Barru, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 165.900 penduduk (2010) juga mengalami hal serupa. Pada tahun 2008, Kabupaten Barru menerbitkan peraturan daerah untuk membentuk PTSP, namun dua tahun kemudian, daerah ini baru mengangkat kepala kantornya dan mengoperasikan PTSP. Pada tahun 2010-2011, PTSP hanya berwenang mengeluarkan

Strategi Implementasi Pemerintah Kabupaten Barru mengatasi hambatan di bidang perizinan ini secara partisipatif. Pemerintah tidak membuat rencana program yang terperinci terlebih dahulu untuk dilakukan begitu saja, tapi terus menyesuaikan rencana tersebut berdasarkan kebutuhan dan kesempatan yang diidentifikasi.

tujuh jenis izin sedangkan 122 sisanya masih menjadi kewenangan 14 instansi teknis. PTSP

172


www.kinerja.or.id

Pemerintah Kabupaten Barru mengembangkan

hasil pemetaan ini, konsultasi formal dan

kerangka pelaksanaan program untuk memandu

informal diadakan dengan instansi teknis dan

proses reformasi sebagai berikut:

sektor swasta untuk mengidentifikasi jenis izin yang dapat dihapuskan, digabungkan

a. Membentuk kelompok kerja reformasi

atau dialihkan kepada PTSP. Pemerintah

perizinan.

Barru mengadopsi pendekatan bertahap dan oportunistik – izin-izin yang berada di bawah

Pemerintah kabupaten membentuk sebuah

instansi teknis dengan dukungan yang kuat

kelompok kerja yang dipimpin oleh PTSP

untuk melakukan reformasi diprioritaskan.

dengan anggota dari badan eksekutif dan legislatif daerah (DPRD) untuk memimpin

d. Membangun dukungan yang lebih luas untuk reformasi.

proses reformasi perizinan. b. Lebih memahami masalah perizinan dengan

Serangkaian diskusi yang disebutkan di atas

mengetahui pandangan sektor swasta dan

juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

instansi teknis.

dan memperluas jaringan pendukung reformasi perizinan di kalangan eksekutif bisnis dan

Kelompok kerja mengadakan serangkaian

organisasi masyarakat sipil. Selain diskusi tatap

diskusi dengan instansi teknis lokal maupun

muka, acara talkshow di radio juga disiarkan

sektor swasta. Selain itu, survei kepuasan

dengan melibatkan masyarakat luas. Tuntutan

masyarakat diadakan pada awal tahun 2012

masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil

untuk mengukur secara kuantitatif kepuasan

(terutama sektor swasta) dan anggota DPRD

terhadap pelayanan perizinan. Hasil diskusi dan

efektif dalam mendorong reformasi di lingkungan

survei mempertegas bahwa warga masyarakat

pemerintah.

harus membayar perizinan lebih mahal dari biaya resmi, menunggu dalam jangka waktu

e. Menerbitkan kerangka regulasi untuk reformasi perizinan.

lama, dan merasakan ketidakpastian dalam proses perizinan. c. Memetakan izin dan mengembangkan rencana pengurangan izin.

Berdasarkan proses di atas, Pemerintah Kabupaten menerbitkan dua peraturan daerah yang membatasi jenis izin yang diwajibkan untuk menjalankan usaha di kabupaten menjadi

Biro Hukum Pemerintah Kabpaten Barru

30 jenis pada tahun 2011 dan 2012. Selain

mengadakan kegiatan pemetaan yang

itu, Surat Keputusan Bupati diterbitkan untuk

mengidentifikasi 129 jenis izin, 95% di antaranya

menghapuskan pungutan yang berkaitan

belum diserahkan kepada PTSP. Berdasarkan

dengan jenis izin lain untuk usaha mikro dan

www.kinerja.or.id


173


kecil. Tiga peraturan diterbitkan pada tahun

dan obrolan (talkshow) di radio, acara “hari

2012-2013 untuk secara bertahap menyerahkan

perizinan massal” diselenggarakan pada tahun

wewenang perizinan atas 23 jenis izin kepada

2012 untuk menjangkau usaha-usaha mikro

PTSP. Dua peraturan tentang SOP – di bidang

dan milik perempuan. Sekitar 60% dari 360

perizinan usaha dan penanganan pengaduan –

pemilik usaha lokal yang berpartisipasi adalah

diterbitkan pada tahun 2012. Surat keputusan

perempuan.

bupati diterbitkan untuk membentuk tim teknis PTSP pada tahun 2012. Selain itu, tiga surat

Pemantauan dan evaluasi diadakan melalui

keputusan lain dikeluarkan untuk meningkatkan

kegiatan-kegiatan berikut ini:

kinerja PTSP – mengenai tunjangan tambahan untuk staf PTSP, kode perilaku dan maklumat

a. Pelaporan internal pemerintah.

pelayanan. f. Meningkatkan kapasitas staf PTSP dan

PTSP bertugas untuk memantau kualitas pelayanan, hasil dan dampak perbaikan

anggota tim teknis.

pelayanan perizinan dan menyampaikan laporan kepada bupati dan pimpinan instansi teknis

LSM YAS memberikan pelatihan kepada

terkait setiap bulan. Indikator-indikator yang

staf PTSP dan anggota tim teknis mengenai

dilaporkan meliputi jumlah izin yang dikeluarkan

pelaksanaan SOP dan standar pelayanan serta

dan dana yang dikumpulkan dari pungutan

membantu mempromosikan budaya kantor yang

perizinan. Selain itu, PTSP sesekali menyusun

berorientasi pada pelayanan.

laporan dan memo kepada kabupaten untuk menyampaikan masalah-masalah spesifik yang

g. Mempersiapkan infrastruktur fisik.

perlu ditindaklanjuti di tingkat yang lebih tinggi maupun untuk mengusulkan inisiatif reformasi

Tata ruang kantor diubah untuk menciptakan

yang baru.

ruang depan dan belakang (front/back offices). Informasi tentang prosedur dan

b. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

persyaratan perizinan dicantumkan pada papan pengumuman dan internet. Infrastruktur penanganan pengaduan dipasang.

Seperti disebutkan di atas, Pemda mengadakan survei setiap tahun untuk mengukur kepuasan masyarakat yang dilayani oleh PTSP. Untuk

h. Mempromosikan PTSP dan meningkatkan cakupan pelayanan.

menjaga kualitas dan integritas survei maka sebuah perusahaan survei independen dikontrak untuk melaksanakan survei.

Selain mempromosikan PTSP dan reformasi pelayanan perizinan melalui acara-acara publik

174


www.kinerja.or.id

c. Rapat rutin dengan asosiasi pengusaha.


PTSP bertemu dengan asosiasi pengusaha

Ada tiga keluaran yang paling signifikan dari inisiatif

setiap triwulan terutama untuk membahas hasil-

ini:

hasil pelaksanaan mekanisme penanganan pengaduan maupun mengupas masalah-

a. Berkurangnya jenis izin usaha yang

masalah yang belum terselesaikan yang

diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten

disampaikan oleh sektor swasta.

Barru.

Sebelum pendampingan, ada 129 jenis izin

Anggaran yang Diperlukan

yang diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Barru mengeluarkan

intensif dengan instansi teknis dan sektor

dana dalam jumlah besar untuk mendesain dan

swasta, sekarang hanya ada 30 jenis izin yang

melaksanakan inisiatif ini dan untuk mengoperasikan

diwajibkan setelah pendampingan (berkurang

PTSP, yang terdiri dari Rp.409 juta pada tahun 2011,

77%). Deregulasi yang signifikan telah

Rp.558 juta pada tahun 2012, dan Rp.998 juta pada

memudahkan akses ke formalisasi usaha dan

tahun 2013. Selain itu, LSM YAS mendapatkan

mengurangi peluang untuk melakukan korupsi.

Barru. Melalui pemetaan izin dan diskusi yang

dukungan dari Program USAID-KINERJA yang mengalokasikan pendanaan sekitar Rp.393 juta

b. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan.

dan Rp.283 juta masing-masing pada tahun 2012 dan 2013. Dana ini digunakan untuk membiayai

Saat ini 30 jenis izin usaha seluruhnya dapat

pelatihan/lokakarya/rapat dan kegiatan-kegiatan lain

diterbitkan oleh PTSP. Selain itu, waktu

serta biaya personil YAS dan perjalanan.

pengurusan menjadi jauh lebih singkat.

Sumber daya teknis yang digunakan meliputi

waktu resmi untuk memproses dan menerbitkan

pedoman dan modul pelatihan tingkat nasional serta

izin berkurang sebanyak 30%, terutama

pengalaman kelembagaan YAS dalam mendukung

karena PTSP dapat memproses berbagai

pengembangan PTSP di kabupaten-kabupaten lain

izin secara serentak. Diperkirakan waktu

di Sulawesi Selatan. Sumber daya manusia yang

aktual untuk memproses izin secara umum

digunakan adalah pemangku kepentingan lokal di

berkurang sebanyak 50%. Hal ini terutama

Berdasarkan lima izin dasar1 sebagai proksi,

Barru – pemerintah, sektor swasta dan CSO lainnya – dan personil YAS. 1 Izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan/lokasi (HO/SITU), tanda daftar industri (TDI), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan tanda daftar perusahaan (TDP).

www.kinerja.or.id


175


dihasilkan oleh peraturan-peraturan daerah

dampak yang terukur:

yang diterbitkan, khususnya tentang penyerahan wewenang, SOP untuk menerbitkan izin dan

a. Meningkatnya jumlah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru.

peningkatan kapasitas staf PTSP dan anggota tim teknis PTSP. Survei kepuasan masyarakat memperkuat perbaikan ini, meningkat dari

Sebelum pendampingan, Pemerintah Kabupaten

77,3% pada tahun 2011 menjadi 82,0% setahun

Barru hanya menerbitkan 590 izin (2010)

kemudian.

dan 997 izin (2011). Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan tata kelola PTSP

c. Meningkatnya tata kelola pelayanan

serta adanya upaya-upaya spesifik untuk

perizinan.

menjangkau masyarakat miskin, usaha mikro dan milik perempuan (misalnya melalui acara

Informasi yang jelas dan transparan tentang

“perizinan massal”) telah meningkatkan jumlah

persyaratan dan prosedur untuk mengurus

izin sebanyak 391% pada tahun 2012 menjadi

izin usaha maupun penerapan mekanisme

4.900 izin. Pada tahun 2013, karena tidak

penanganan pengaduan (saluran yang ada

ada upaya spesifik untuk menjangkau usaha-

meliputi telepon, pesan pendek/SMS, kotak

usaha tersebut, jumlah izin yang dikeluarkan

saran, secara pribadi dan email) secara

diperkirakan sekitar 3.100 izin.

signifikan telah mengurangi peluang untuk melakukan korupsi. Peningkatan indeks

b. Meningkatnya formalisasi usaha.

kepuasan masyarakat yang disebutkan di atas mencerminkan hal ini. Survei tahun 2012

Pemerintah Kabupaten Barru memperkirakan

juga tidak menemukan pengaduan tentang

bahwa tingkat formalisasi usaha hanya

biaya yang tidak relevan. Hal ini merupakan

mencapai 26% dari 2.761 perusahaan pada

hasil dari diterbitkannya peraturan daerah

tahun 2011, sebelum dilakukan pendampingan.

tentang SOP penanganan pengaduan serta

Setelah pendampingan, tingkat formalisasi

tunjangan tambahan untuk staf PTSP. Selain

usaha meningkat menjadi 53% dari 3.068

itu, perbaikan infrastruktur fisik dan dorongan

perusahaan pada tahun 2012 dan meningkat

untuk berinteraksi dengan CSO, khususnya

lagi menjadi 70% dari 3.221 perusahaan pada

asosiasi pengusaha, telah menyumbang kepada

tahun 2013 (per akhir November).

pencapaian ini c. Menjangkau usaha kecil dan milik perempuan dengan lebih baik.

Deregulasi perizinan, meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan tata kelola PTSP serta sosialisasi yang lebih intensif kepada usaha mikro dan pengusaha miskin telah menghasilkan empat

176


Acara “hari perizinan massal” yang memberikan izin secara gratis kepada usaha mikro telah

www.kinerja.or.id

meningkatkan secara signifikan akses ke

di Barru yang cocok untuk direplikasi di kabupaten-

kegiatan ekonomi formal untuk kelompok

kabupaten lain di seluruh Indonesia dan di negara-

ini. Pada tahun 2010, hanya 52 usaha mikro

negara lain:

(dengan modal kurang dari lima juta rupiah) yang mendapatkan izin usaha. Angka tersebut

a. Komitmen yang kuat dari bupati perlu

naik menjadi 82 orang pada tahun 2011, tetapi

dioperasionalisasikan melalui manajemen

melonjak menjadi 394 orang pada tahun 2012.

tingkat menengah.

Sebagian besar pemilik usaha ini berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Inisiatif ini

Bupati Barru telah memperlihatkan komitmen

juga berhasil meningkatkan jumlah usaha milik

yang kuat untuk memperbaiki iklim investasi

perempuan yang mendapatkan izin. Misalnya,

khususnya untuk masyarakat miskin dan usaha

pada tahun 2010, hanya 24% perusahaan

mikro. Tetapi, perbaikan yang berarti hanya

swasta yang mendapatkan surat izin usaha

dapat dilakukan apabila manajemen tingkat

perdagangan (SIUP) dimiliki oleh perempuan,

menengah mampu mengoperasionalisasikan

sedangkan pada tahun 2013, jumlahnya

komitmen tersebut dan membangun koalisi

mencapai 45%.

untuk reformasi di internal pemerintah. Saat yang tepat adalah ketika kelompok kerja

d. Investasi baru yang signifikan.

perizinan dibentuk yang beranggotakan para wakil dari PTSP, Badan Perencanaan

Seperti yang diharapkan, nilai investasi

Pembangunan Daerah dan beberapa divisi di

meningkat tajam meskipun agak lama setelah

lingkuntan Sekretariat Daerah. Kelompok kerja

pendampingan. Pada tahun 2010 dan 2011,

ini merupakan pendorong utama perubahan

berdasarkan catatan Pemda, investasi masing-

yang sangat efektif untuk bekerja sama dengan

masing hanya mencapai Rp.42,8 miliar (dan

instansi teknis lainnya.

Rp.92,8 miliar Pada tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 50% menjadi Rp.147,0 miliar. Setahun

b. Reformasi substansial akan menghadapi

kemudian (sampai 5 Desember 2013), investasi

penolakan sehingga dibutuhkan pendekatan

sektor swasta mencapai Rp.1.306,4 miliar atau

bertahap untuk menanggulanginya.

hampir sembilan kali nilai investasi tahun 2012.

Kurang realistis untuk berharap bahwa instansi teknis yang sebelumnya memiliki kuasa

Pembelajaran Ada tiga pembelajaran utama yang dapat dipetik dari penyederhanaan perizinan dan perbaikan tata kelola

www.kinerja.or.id

untuk menerbitkan izin akan menyerahkan wewenangnya begitu saja dengan adanya berbagai insentif politik dan, barangkali, insentif ekonomi, di tingkat lembaga maupun


177


perorangan. Kelompok kerja perizinan sebagai

Tantangan dan Solusi

pendorong reformasi perlu bersabar dalam meyakinkan instansi teknis untuk mendukung

Selama program ini dijalankan ada beberapa

proses reformasi. Pendekatan bertahap yang

tantangan yang dihadapi, antara lain adalah:

diadopsi dalam inisiatif ini berguna dari dua segi: (i) perlahan-lahan membangun kapasitas PTSP;

a. Penolakan dari instansi teknis lokal yang biasa

dan (ii) memberikan bukti keberhasilan yang

mengelola penerbitan izin sebelum penyerahan

dapat meyakinkan pihak-pihak yang dulunya

wewenang dan deregulasi. Pengurangan

skeptis untuk bergabung dengan “koalisi

wewenang perizinan menghambat dukungan

reformasi.”

kelembagaan dan individual bagi instansi yang kehilangan wewenangnya.

c. Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil penting untuk mempercepat reformasi dan mempertahankannya.

b. Ada beberapa peraturan teknis nasional yang tidak mendukung upaya untuk menyederhanakan regulasi atau menyerahkan

Interaksi yang intensif dengan asosiasi

wewenang kepada PTSP. Sebagai contoh,

pengusaha, LSM, jurnalis dan akademisi

peraturan teknis mengenai program kesehatan

sangat bermanfaat dalam meningkatkan

dan lingkungan hidup secara spesifik

pemahaman tentang masalah-masalah

menetapkan bahwa izin harus dikaji oleh

perizinan. Selanjutnya, interaksi ini juga dapat

instansi teknis lokal masing-masing. Demikian

dimanfaatkan untuk menciptakan “tekanan”

pula, salah satu peraturan mewajibkan segala

terhadap instansi teknis yang menolak reformasi

jenis restoran, berapa pun besarnya, untuk

dan untuk menjangkau masyarakat umum

mengadakan analisis dampak lingkungan dan

serta penerima manfaat sasaran tertentu,

menyusun rencana pemantauan (UKL/UPL)

seperti masyarakat miskin dan usaha mikro.

yang mahal bagi usaha mikro.

Setelah pendampingan, organisasi sipil masyarakat dapat membantu mempertahankan

Kelompok kerja perizinan melaksanakan lima solusi

reformasi dan bahkan lebih meningkatkannya.

untuk mengatasi kendala-kendala tersebut:

Kerjasama dengan LSM yang beroperasi di beberapa kabupaten, YAS dalam hal ini, sangat

a. Kelompok kerja mengadopsi pendekatan

bermanfaat untuk merancang pendampingan

bertahap dan terpadu. Pengurangan bertahap

berdasarkan pengalaman mereka maupun untuk

jenis izin dan penyerahan wewenang perizinan

mereplikasi inisiatif di kabupaten-kabupaten lain.

dilaksanakan tanpa menunggu persetujuan semua instansi teknis untuk menyerahkan kendali.

178


www.kinerja.or.id

b. Kelompok kerja mengadakan serangkaian

disetujui oleh DPRD. Ini adalah peraturan tertinggi

diskusi dengan instansi teknis lokal yang

yang dapat dikeluarkan oleh Pemda dan diharapkan

pada awalnya tidak mendukung pelaksanaan

akan dipertahankan meskipun terjadi pergantian

reformasi perizinan. Upaya yang dilakukan

kepala daerah. Penyerahan wewenang perizinan

akhirnya berhasil memenangkan orang-orang

kepada PTSP, meningkatnya kualitas pelayanan

yang tadinya menolak.

dan tata kelola PTSP juga disahkan melalui SK atau Peraturan Kepala Daerah.

c. Berdasarkan masukan dari kelompok kerja, Bupati Barru selalu menyatakan kepada publik

Kedua, desain dan pelaksanaan proses reformasi

dalam berbagai kesempatan bahwa beliau ingin

perizinan yang inklusif sangat mengandalkan

agar Pemerintah Kabupaten meningkatkan iklim

keterlibatan organisasi sipil masyarakat, termasuk

investasi dengan mengurangi jumlah izin yang

asosiasi pengusaha, untuk mendapatkan umpan

diwajibkan dan dengan menambah wewenang

balik dan pendampingan di bidang-bidang prioritas.

PTSP.

Peranan aktif mereka dalam reformasi yang sedang berjalan ini diharapkan akan menciptakan kebutuhan

d. Tim teknis PTSP – yang beranggotakan wakil-

yang berkelanjutan dari masyarakat sipil terhadap

wakil dari instansi teknis yang berwenang

pelayanan perizinan yang berkualitas dan tata kelola

menilai dan mengabulkan permohonan izin –

yang sepatutnya.

dibentuk untuk memastikan agar permohonan izin teknis dinilai secara memadai.

Beberapa aspek dari inisiatif ini direplikasi oleh instansi teknis lain di Pemda Barru. Dinas

e. Pemerintah Kabupaten mengambil inisiatif untuk

Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas

mengikuti semangat, bukan perincian, peraturan

Tenaga Kerja juga mengembangkan SOP dan

pusat dengan menerbitkan peraturan daerah

standar pelayanan dengan memanfaatkan

sendiri.

pengalaman PTSP. Selanjutnya, Pemda juga sedang merancang suatu unit pelayanan publik yang

Rekomendasi Ada dua strategi utama untuk memastikan agar inisiatif ini berkelanjutan: Pertama, penerbitan berbagai peraturan daerah memastikan bahwa inisiatif ini dilembagakan. Upaya deregulasi perizinan – dengan mengurangi jenis izin yang diwajibkan – disahkan melalui Perda yang

www.kinerja.or.id

terpadu (Masiga Center), sehingga PTSP, Dinas Catatan Sipil dan Dinas Tenaga Kerja mempunyai lokasi yang sama dan front-office yang terpadu untuk memastikan agar kualitas pelayanan dan tata kelolanya sama-sama tinggi. Masiga Center akan diluncurkan pada tahun 2014. Beberapa kabupaten yang lain di provinsi ini juga telah mereplikasi inisiatif Barru. Kabupaten Soppeng dan Sinjai mempelajari PTSP Barru mengenai


179


caranya untuk mengurangi jenis izin, meningkatkan

Di tingkat nasional, Barru telah diakui sebagai

wewenang PTSP, memperbaiki kualitas pelayanan

kabupaten teladan oleh Kementerian Dalam Negeri

dan memperkuat tata kelola PTSP. Selain itu,

atas upaya reformasi perizinan dan rancangan buku

LSM mitra, YAS, juga membawa pengalaman ini

panduan/manual yang disusunnya. Pada bulan

kepada dua kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan

November 2013, Pemerintah Barru membagikan

–Luwu Utara dan Pinrang. Di Luwu Utara, sebuah

pengalamannya dalam menyederhanakan dan

rancangan surat keputusan bupati mengenai

memperbaiki tata kelola perizinan usaha dalam

penyederhanaan perizinan disusun dan PTSP yang

sebuah acara nasional di Jakarta di hadapan 20

baru– dengan kualitas pelayanan dan tata kelola

kabupaten dari empat provinsi di Indonesia. Salah

PTSP Barru yang sama – dibentuk. Di Pinrang, YAS

satu peserta, Kabupaten Tulungagung – yang

berhasil memfasilitasi Pemda untuk mengurangi

berada di Jawa Timur, yang biasanya dianggap

jenis izin dari 89 menjadi 27, semuanya diserahkan

“lebih maju” daripada Sulawesi Selatan – akan

kepada PTSP. YAS tetap bekerja sama dengan

mengunjungi Barru untuk belajar dari pengalaman

pemerintah provinsi dan forum PTSP provinsi untuk

Barru pada bulan Desember 2013.

menerapkan pembelajaran yang diperoleh dari PTSP Barru.

Testimoni Syamsir Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Barru “Kita berupaya melakukan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas layanan dimana masyarakat sudah mengetahui bahwa di KP3M pelayanannnya sudah pasti, transparan, ramah sehingga kecenderungan untuk melakukan perizinan di KP3M itu sudah mulai ada. Dengan adanya legalitas usaha dalam bentuk SITU, SIUP, TDP maupun ijin lainnya, mereka dapat mengakses perbankan dan menambah modal untuk memperluas usahanya”. Detail Kontak Syamsir Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Jl. H.A. Iskandar Unru No. 4, Barru, South Sulawesi 90751 Email [email protected]

180


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 3.3.

pemenuhan standar jam mengajar dan jarak antara sekolah yang baru dan tempat tinggal guru. Selain itu, keputusan pemindahan guru PNS tidak lagi dilakukan oleh pemerintah secara eksklusif. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara


mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan

Distribusi Guru Proporsional, Luwu Utara, Sulawesi Selatan

mulai dari advokasi pengesahan dan pelaksanaan

Ringkasan Salah satu tantangan besar di bidang pendidikan di

melibatkan mereka di setiap proses inisiatif ini, Peraturan Bupati, sosialisasi peraturan hingga monitoring dan evaluasi. Keterlibatan masyarakat ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan formal dan informal, dialog radio dan media masa lainnya.

Kabupaten Luwu Utara adalah kesenjangan kualitas pendidikan. Hal ini terutama disebabkan oleh

Situasi sebelum Inisiatif

distribusi guru yang tidak merata di sekolah di desa dan kota. Masih banyak guru yang beranggapan

Kabupaten Luwu Utara di provinsi Sulawesi Selatan

bahwa mutasi terutama ke daerah terpencil

menghadapi masalah serius berkaitan dengan

merupakan hukuman atas kinerja yang kurang

ketimpangan kualitas pelayanan pendidikan di

baik, bukan sebagai kesempatan untuk membuat

sekolah. Penyebab utama kesenjangan ini adalah

perubahan.

penyebaran guru yang tidak merata antara sekolah di desa dan di kota. Sementara pengadaan dan

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah

penempatan guru sangat dipengaruhi oleh faktor

kabupaten Luwu Utara melakukan terobosan

politik ketimbang kebutuhan sekolah.

dengan memindahkan 128 guru PNS ke sekolah yang kekurangan guru melalui kerjasama erat

Data mengenai distribusi guru di Luwu Utara yang

lintas sektoral dan kemitraan dengan masyarakat.

dikumpulkan dan dianalisis oleh Lembaga Pelatihan

Program distribusi guru proporsional di Luwu

dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI)

Utara ini unik karena memadukan supply dan

‘Ketersediaan Guru Kelas & Mata Pelajaran’

demand untuk mencapai pelayanan publik yang

memperlihatkan bahwa hanya 47,76% sekolah

berkualitas. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

dasar di kabupaten ini memiliki guru kelas PNS

mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan

dalam jumlah yang memadai. Untuk mengatasi

non-teknis ketika memindahkan guru tersebut, misal

masalah ini dalam jangka pendek, sekolah merekrut

www.kinerja.or.id


181


guru honorer yang kualitas dan kompetensinya

penataan dan pemerataan guru PNS kepada

belum terstandar.

jajaran pemerintah daerah yang berkaitan, sekolah, masyarakat dan media massa.

Ironisnya, guru yang ditugaskan di wilayah perkotaan yang kelebihan guru dapat mengalami

Pada tahap ini, organisasi profesi dan

dampak negatif terhadap jenjang karir mereka

masyarakat berinisiatif membentuk Forum

karena mereka tidak dapat melaporkan jam

Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) yang

pengajaran yang memadai untuk mendapatkan

beranggotakan perwakilan masyarakat dan

kesempatan promosi atau bahkan sertifikasi

pejabat pemerintah atas persetujuan pemerintah

lanjutan.

daerah. Organisasi ini kemudian dilibatkan dalam kegiatan analisis, perencanaan,

Penolakan guru untuk ditempatkan di daerah

monitoring dan evaluasi serta sosialisasi

terpencil salah satunya disebabkan oleh persepsi

program melalui radio dan media cetak.

guru yang merasa bahwa mutasi adalah hukuman atas kinerja mereka yang buruk, bukan sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan.


2. Pengumpulan, verifikasi dan analisa data

bekerjasama dengan LSM Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI)

Untuk melaksanakan program distribusi guru

untuk memperbaharui dan memvalidasi data

proporsional ini, Pemerintah Kabupaten Luwu

guru secara saksama yang disimpan dalam

Utara menggandeng berbagai pihak, seperti jajaran

basis data guru nasional yang dikelola oleh

pemerintah kabupaten yang berkaitan, DPRD,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LSM, forum lintas-pemangku kepentingan yang

Selain membantu mengumpulkan data, LPKIPI

beranggotakan perwakilan masyarakat dan pejabat,

juga membantu menganalisis secara mendalam

organisasi profesi, media dan jurnalis warga.

data distribusi guru yang telah diperbaharui. Berdasarkan hasil analisa tersebut, pemerintah

Berikut adalah tahapan implementasi program

kabupaten Luwu Utara dapat mengidentifikasi

distribusi guru proporsional di Luwu Utara:

jumlah sekolah yang kelebihan dan kekurangan guru PNS dan memutuskan untuk memindahkan

1. Persiapan

Tahap ini dimulai dengan lokakarya diseminasi peraturan bersama lima menteri tentang

182


Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

128 guru ke sekolah yang kekurangan guru.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga meminta LPKIPI untuk mendampingi dan

www.kinerja.or.id

meningkatkan kapasitas staf dinas pendidikan

Distribusi Guru Proporsional bekerja sama

untuk mengumpulkan, verifikasi dan analisa

dengan forum lintas pemangku kepentingan

data sehingga mereka dapat mengumpulkan

melalui diskusi di warung kopi, kerjasama

dan menganalisis data secara mandiri di masa

dengan jurnalis warga dan surat kabar

depan.

regional dan lokal (Palopo Pos, Upeks, Seputar Indonesia, Tribun Timur), selain

3. Pelaksanaan Distribusi Guru Proporsional

diskusi langsung dan format interaktif program “Selamat Pagi” di radio lokal Adira FM.

a. Pembentukan tim teknis

Untuk membantu guru yang dipindahtugaskan ke daerah terpencil merasa lebih

Untuk melaksanakan program distribusi

nyaman dan betah bekerja di sekolah yang

guru proporsional, pemerintah kabupaten

baru, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

membentuk tim teknis yang melibatkan

memberikan insentif dan rumah dinas bagi

beberapa instansi dan unit kerja, termasuk

guru-guru yang dipindahkan ke daerah

dinas pendidikan, badan perencanaan

tersebut.

pembangunan daerah, balai pelatihan pemerintah, dinas pendapatan daerah, dinas

Selain itu, sebagaimana ditetapkan dalam

pengelolaan keuangan dan aset daerah,

Prosedur Pelaksanaan Distribusi Guru

biro hukum, instansi pengelola organisasi

Proporsional yang menjadi lampiran

dan Forum Komunikasi Peduli Pendidikan

Peraturan Bupati, Pemerintah Luwu Utara

di Luwu Utara. Tim teknis ini bertugas untuk

akan mengurangi dukungan pendanaan

menyusun, menganalisis dan memverifikasi

kepada sekolah dan/ atau instansi teknis

data distribusi guru dan menyusun

yang menolak inisiatif ini dan memberikan

peraturan bupati beserta lampiran pedoman

sanksi bagi guru yang menolak dipindahkan.

pelaksanaannya. Setelah tim teknis menyelesaikan rancangan peraturan dan

4. Monitoring dan Evaluasi

pedoman pelaksanaannya, Peraturan Bupati No.28/2012 tentang Distribusi Guru

Proporsional diterbitkan.

Upaya pemantauan difokuskan pada 128 guru yang dipindah-tugaskan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan tentang

b. Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bupati

redistribusi guru No. 821.29/31/31/BKDD

dan Insentif Dinas Pendidikan Luwu Utara mendiseminasi Peraturan Bupati mengenai

www.kinerja.or.id

tanggal 31 Oktober 2013.

Untuk memantau kemajuan dan hambatan program distribusi guru proporsional ini,


183


pemerintah kabupaten menetapkan mekanisme

manfaat-manfaat yang dianggap berasal dari

pemantauan internal yang melibatkan badan

pelaksanaan inisiatif.

perencanaan pembangunan daerah dan unit-unit teknis dinas pendidikan kabupaten.

Rekomendasi dari survei ini akan disampaikan

Secara bersama-sama, tim gabungan ini

kepada Pemerintah Luwu Utara sebagai bagian

mengadakan evaluasi setiap triwulan melalui

dari evaluasi yang berkelanjutan terhadap

wawancara dengan pegawai instansi teknis,

inisiatif.

dengan berfokus pada aspek-aspek finansial dari pelaksanaan inisiatif. Selain itu, instansi teknis juga mengadakan evaluasi internal untuk mengkaji kemajuan inisiatif.

Selain mekanisme formal, wakil bupati juga memberikan tanggapan secara pribadi terhadap pengaduan yang diterimanya selama pelaksanaan inisiatif. Dengan wewenangnya, wakil bupati memanggil semua kepala instansi teknis pendidikan untuk memberikan penjelasan dan segera menyelesaikan permasalahan.

Sebagai bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi yang komprehensif, forum lintas pemangku kepentingan melakukan wawancara dengan guru yang diredistribusikan dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog yang dijadwalkan secara teratur.

Forum lintas pemangku kepentingan dan jurnalis warga juga memantau pelaksanaan inisiatif distribusi guru proporsional oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan bupati dan pedoman pelaksanaannya. Forum lintas pemangku kepentingan juga berencana mengadakan survei kepuasan guru yang direlokasi, sekolah asal, sekolah yang menerima guru baru, murid dan orang tua untuk mengkaji

184


Anggaran yang Diperlukan Sumber utama pendanaan untuk inisiatif ini berasal dari pemerintah daerah dengan kontribusi waktu dan tenaga dari warga masyarakat melalui forum lintas pemangku kepentingan dan media massa. Selama pelaksanaan inisiatif, Pemerintah Luwu Utara mengalokasikan dana sebesar Rp.148 juta pada tahun 2012 dan Rp.160 juta pada tahun 2013 kepada Dinas Pendidikan dan Bappeda untuk kegiatan sosialisasi dan penyadaran masyarakat mengenai kebijakan baru. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memberikan Rp.24 juta kepada forum lintas pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan mengenai inisiatif melalui serangkaian diskusi publik. Pemerintah daerah juga telah memberikan Rp.110 juta kepada Ikatan Guru Indonesia untuk mendukung pengembangan profesi guru. Setelah Peraturan Bupati dikeluarkan dan pedoman pelaksanaannya difinalisasi, pemerintah daerah mengalokasikan Rp.35 juta untuk pembiayaan relokasi guru dan Rp.600 juta untuk membangun rumah-rumah baru sebagai insentif untuk pemindahtugasan guru ke daerah-daerah terpencil.

www.kinerja.or.id

Untuk memastikan keberlanjutan inisiatif maka

Peraturan bupati berfungsi sebagai mandat

Pemerintah Daerah Luwu Utara menyerahkan

langsung dan perintah dari pemerintah untuk

kontrak senilai Rp.18 juta kepada LSM lokal

mendistribusikan guru secara proporsional.

Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi

Pedoman pelaksanaan berfungsi sebagai acuan

Pendidikan (LPKIPI) untuk melatih staf Dinas

untuk pelaksanaan teknis mandat/perintah ini.

Pendidikan di bidang pengumpulan, verifikasi

Proses redistribusi guru diresmikan dalam Surat

dan analisis data. Selain itu, pemerintah

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No.47/2012.

mendanai forum lintas pemangku kepentingan

Setelah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

senilai Rp 50 juta untuk melaksanakan kajian

dikeluarkan, surat keputusan lain dikeluarkan

pelaksanaan redistribusi guru, termasuk

oleh Bupati untuk mendanai tim pelaksana dalam

mengukur tingkat kepuasan guru-guru yang

mengawasi pelaksanaan peraturan di seluruh

dipindahkan.

kecamatan di Luwu Utara.

Dampak dan Perubahan Dalam jangka waktu yang relatif singkat, sebanyak 128 guru berhasil didistribusikan kembali ke sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan guru yang berkualitas, berkat adanya partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat. Lima keluaran nyata yang menyumbang kepada keberhasilan inisiatif ini dapat diringkaskan sebagai berikut: a. Peraturan Bupati No. 28/2012 tentang Distribusi Guru Proporsional b. Prosedur Pelaksanaan Distribusi Guru Proporsional c. SK Bupati tentang Penempatan Guru d. Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pelaksana oleh Pemerintah Daerah e. Pembentukan Forum Lintas Pemangku Kepentingan

Berdasarkan bukti anekdotal yang dikumpulkan dari pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan jurnalis warga, inisiatif ini menawarkan berbagai manfaat bagi beberapa kelompok kepentingan.

a. Manfaat bagi Pemerintah Daerah: •

Ketersediaan data dan analisis distribusi guru

Sebelumnya, pemerintah daerah menghadapi ketidak-konsistenan data antara badan sumber daya manusia, dinas pendidikan kabupaten dan sekolah. Dengan pendampingan LPKIPI dalam pengumpulan dan analisis data, pemerintah daerah mendapatkan data yang jelas dan terverifikasi yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

• Peningkatan kapasitas dinas pendidikan kabupaten dalam pengelolaan dan analisis data.

www.kinerja.or.id


185


LPKIPI memberikan pelatihan kepada staf

Inisiatif ini telah meningkatkan kapasitas

dinas pendidikan di bidang pengumpulan,

sekolah dasar di kabupaten untuk mencapai

verifikasi dan analisis data selama tiga

standar pelayanan minimum yang berkaitan

bulan sebelum pelaksanaan distribusi

dengan ukuran standar ruang kelas,

guru proporsional. Selama pelatihan,

rasio murid-guru menurut mata pelajaran,

staf memperlihatkan pemahaman yang

kualifikasi guru, jam mengajar yang

lebih baik mengenai cara menganalisis

diwajibkan dan jumlah pertemuan kelas

dan menghasilkan data yang berkualitas

yang diwajibkan per tahun.

untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan keterampilan yang

• Memperbaiki kepercayaan publik

mereka dapatkan dan pendampingan yang terus menerus dari LPKIPI, staf dinas

Dengan menghormati masukan dari

pendidikan akan lebih mampu mengadakan

masyarakat dan memperlihatkan tanggapan

pengumpulan dan analisis data mereka

yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat,

sendiri untuk mendukung rencana

Pemerintah Luwu Utara dapat meningkatkan

pemerintah daerah dalam melaksanakan

kredibilitasnya di antara warga masyarakat.

inisiatif lanjutan bagi guru sekolah menengah pertama di kabupaten.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengawasan pemerintah daerah,

• Peningkatan efektivitas pengelolaan guru

forum lintas pemangku kepentingan juga mengadakan kegiatan pemantauan dan

Sebelumnya, dinas pendidikan kabupaten

evaluasi dan bekerja sama dengan jurnalis

tidak mempunyai informasi yang berkualitas

warga untuk mendokumentasikan proses

mengenai status guru, termasuk jam

redistribusi dan perubahan pada tingkat

mengajar dan sekolah tempat mereka

ketidakhadiran guru sebagai hasil dari

bekerja, sehingga pemerintah kesulitan

inisiatif. Rekomendasi diajukan kepada

untuk mempromosikan mereka dan

pemerintah daerah untuk menyelesaikan

meningkatkan kapasitas profesional mereka.

evaluasi terhadap inisiatif.

Dengan informasi yang lebih berkualitas tentang guru, pemerintah dapat membuat

b. Manfaat bagi Guru:

keputusan berbasis bukti dengan lebih baik mengenai kebutuhan sumber daya manusia

• Terlibat penuh dan jumlah jam mengajar

dalam sistem pendidikan. • Standar pelayanan minimum yang diwajibkan secara nasional tercapai.

186


terpenuhi.

Inisiatif ini menawarkan kesempatan yang lebih besar bagi guru yang dipindahtugaskan

www.kinerja.or.id

untuk memenuhi jam kerja yang diwajibkan

c. Manfaat bagi Sekolah:

secara nasional yaitu 37,5 jam/minggu, yang mencakup 24 jam mengajar/minggu.

• Sekolah dapat sepenuhnya melaksanakan kurikulum dengan guru-guru yang kompeten

• Kesempatan mengembangkan karir.

di semua kelas. • Sekolah di kabupaten mempunyai kapasitas

Dengan mencapai jam kerja yang

yang lebih baik untuk mencapai standar

diwajibkan secara nasional, guru-guru yang

pelayanan yang dimandatkan secara

dipindahtugaskan dapat lebih memenuhi

nasional sehubungan dengan jumlah

standar sertifikasi dan memenuhi syarat

pertemuan belajar-mengajar minimum.

untuk promosi lebih lanjut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

d. Manfaat bagi Masyarakat dan Siswa:

berencana untuk memberikan kesempatan promosi ‘jalur cepat’ bagi guru yang dipindahtugaskan ke daerah terpencil.

• Pelayanan pendidikan berkualitas lebih mudah diperoleh oleh masyarakat yang lebih luas.

• Meningkatnya kesejahteraan

• Melalui forum lintas pemangku kepentingan, lebih banyak warga masyarakat yang dapat

Guru yang memenuhi persyaratan jam

menyuarakan keprihatinan mereka dan

bekerja standar dapat menjaga sertifikasi

melakukan peranan pengawasan.

mereka dan menerima honor tambahan atas prestasi yang mereka capai. Selain itu, Pemerintah Luwu Utara memberikan insentif bulanan kepada guru-guru yang dipindahtugaskan ke daerah-daerah terpencil. • Meningkatnya pengetahuan tentang

Pembelajaran Program distribusi guru proporsional di Luwu Utara dapat memberikan insipirasi bagi daerah lain yang telah menyelesaikan penghitungan distribusi guru

kebijakan pendidikan

tapi masih berjuang untuk melaksanakan inisiatif ini.

Guru dapat terlibat dalam proses

Program distribusi guru proporsional yang

pengambilan kebijakan karena pemerintah daerah transparan dan inklusif dalam mendesain inisiatif.

sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia kurang berhasil karena kurangnya kesadaran dan dukungan publik, politisisasi pengambilan keputusan mengenai distribusi guru, dan kurangnya desakan untuk melakukan perubahan. Belajar dari pengalaman berbagai daerah, Luwu Utara merasa bahwa, dengan mendukung partisipasi publik seluas

www.kinerja.or.id


187


mungkin, pemerintah Luwu Utara dapat mencapai

mengenai kebijakan distribusi guru diadakan

hasil maksimal karena para pemangku kepentingan

secara partisipatif dengan melibatkan

terkait (guru, orang tua, murid, sekolah dan

berbagai pemangku kepentingan publik.

pemerintah daerah) memahami pokok persoalannya,

• Untuk memperkuat proses distribusi

berkomitmen untuk mengatasi ketidakhadiran guru

guru, peningkatan kapasitas forum lintas

dan bekerja sama dalam menyukseskan inisiatif.

pemangku kepentingan penting dalam

Sebagai hasilnya, tidak ada penolakan besar yang

melakukan pengawasan yang berkelanjutan.

dilaporkan sejak kelompok pertama guru dipindah-

• Komitmen pemimpin pemerintahan sangat

tugaskan.

penting dalam memastikan bahwa distribusi guru yang proporsional dilaksanakan secara

Berikut adalah hasil pembelajaran yang dipetik dari

berkelanjutan dan bahwa para petugas

pelaksanaan program distribusi guru proporsional di

teknis di lapangan terus melaksanakan

Luwu Utara serta tantangan dan solusinya:

inisiatif ini. Pendukung inisiatif dari pejabat pemerintah tingkat tinggi dapat membantu

a. Hasil Pembelajaran dari segi non-teknis pelaksanaan

memastikan agar kerjasama lintas sektor yang diperlukan, seperti sektor pendidikan, keuangan, sumber daya manusia dan

• Komitmen pemerintah daerah untuk

perencanaan pembangunan, terus dilakukan.

melaksanakan program distribusi guru

• Dukungan politik dari badan legislatif penting

membutuhkan stimulus, perhatian dan

untuk menjamin tersedianya sumber daya

seringkali bantuan teknis dari aktor-aktor

anggaran dan regulasi pendukung.

eksternal seperti masyarakat sipil. • Juga dibutuhkan media independen

b. Tantangan yang dihadapi

yang melaluinya masyarakat dapat menyampaikan keprihatinannya dan melaksanakan peranan pengawasan publik. • Pengelolaan data distribusi guru

Inisiatif yang ambisius ini membutuhkan dedikasi dan komitmen dari sejumlah pemangku kepentingan untuk melaksanakan kebijakan

membutuhkan perhatian lebih lanjut

yang sebelumnya terhambat. Selama proses

karena proses memvalidasi jumlah guru

pelaksanaan, ada sejumlah tantangan yang

membutuhkan investasi waktu yang

dihadapi seperti:

signifikan. Data harus terus diperbaharui secara teratur untuk menjaga kualitasnya.

• Keberatan dari guru yang dijadwalkan akan

• Distribusi guru dapat dilaksanakan dengan

diredistribusi karena menganggap bahwa

efektif jika data distribusi guru dibagikan

redistribusi adalah suatu bentuk hukuman.

secara transparan dan pembahasan

188


www.kinerja.or.id

• Ketidakselarasan pengumpulan data dan ketersediaan data di berbagai lokasi yang memperumit analisis masalah. • Lemahnya keterampilan organisasi

Rekomendasi Program distribusi guru proporsional di Kabupaten Luwu Utara dapat terus berjalan karena ada

masyarakat sipil untuk melakukan advokasi

kebijakan pendukung dan prosedur pelaksanaannya.

kebijakan

Inisiatif ini juga dapat dilaksanakan karena ada keikutsertaan masyarakat dalam organisasi

c. Solusi

masyarakat sipil dan forum lintas pemangku kepentingan untuk memantau pelaksanaan inisiatif

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam

distribusi guru.

inisiatif menanggulangi dan menyelesaikan masalah dengan cara berikut ini:

Selain itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu faktor

• Penjelasan dan dialog yang intens mengenai

pendukung keberhasilan program ini. Berikut adalah

nilai, makna dan pentingnya distribusi guru

rekomendasi untuk memastikan adanya komunikasi

untuk memperbaiki pelayanan publik dengan

yang efektif:

masyarakat secara keseluruhan. • Penjelasan dan dialog yang intensif dengan

•

Setiap kegiatan yang diprakarsai oleh

guru mengenai pentingnya inisiatif untuk

pemerintah daerah perlu melibatkan warga

pengembangan karir dan kesejahteraan

masyarakat.

guru.

•

• Validasi dan verifikasi data yang cermat hasil pengumpulan dari sekolah oleh analis.

partisipasi publik. •

• Penguatan kapasitas organisasi sipil melalui

• Meyakinkan pemangku kepentingan, terutama guru, bahwa mereka adalah bagian

Pemerintah daerah perlu mendukung penerbitan dan pertukaran informasi secara transparan

pelatihan dan lokakarya mengenai advokasi kebijakan.

Berikan dukungan untuk pelembagaan

(membuka akses ke informasi publik). •

Minimalkan “politisasi pendidikan” melalui prosedur pengambilan kebijakan yang berbasis bukti dan transparan.

yang tak terpisahkan dari keberhasilan di sektor pendidikan (pelayanan pendidikan dasar).

www.kinerja.or.id


189


Testimoni Indah Putri Indriani, Wakil Bupati Luwu Utara “Program ini dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara desa dan kota dan akan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil”. Detail Kontak Indah Putri Indriani Wakil Bupati Luwu Utara Kantor Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Jl. Simpurusiang 27, Masamba, Luwu utara; Email: [email protected]

190


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 3.4.

berdasarkan kebutuhan perkiraan dengan merujuk perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya, perencanaan dan penganggaran yang disusun belum berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan


Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Berbasis Standar Pelayanan Minimal, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

dan kesenjangan (gap) dari indikator kesehatan lainnya, tetapi perencanaan pembangunan masih berorientasi pada infrastruktur fisik dan biaya aparatur. Hal ini disebabkan karena sebagian besar staf di Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memahami keterkaitan perencanaan dan penganggaran dengan SPM sesuai PERMENKES Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota dan berbagai regulasi terkait lainnya.

Ringkasan Kabupaten Bener Meriah berdiri sejak tahun 2004, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.Sesuai data RISKESDAS Tahun 2011, Bener Meriah menjadi salah satu daerah bermasalah kesehatan. Daerah bermasalah kesehatan sesungguhnya daerah tersebut dapat disebut daerah bermasalah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Letak geografis wilayah yang berada di dataran tinggi serta luas wilayah dengan rasio 6 jiwa/KM menjadi tantangan dalam pencapaian SPM di Bener Meriah terutama dalam optimalisasi akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan dasar di Bener Meriah.

Beberapa indikator pencapaian SPM di Bener Meriah pada tahun 2012 adalah Cakupan Kunjungan ibu hamil (K4) 89%, Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di tangani 58%, Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani 9%, Cakupan Kunjungan Bayi 87%, Cakupan Pelayanan Anak Balita 66%. Kondisi pencapaian ini belum tergambarkan dalam perencanaan dan penganggaran Dinkes baik untuk mempertahankan SPM yang sudah tercapai maupun penyebab kesenjangan tidak tercapainya indikator SPM tersebut. Pada sisi lain, anggaran Dinas Kesehatan pada tahun 2012 lebih dominan dialokasikan untuk kegiatan aparatur yaitu 73% dari 43 milyar untuk alokasi anggaran kesehatan. Kondisi di atas menjadi dasar utama KINERJA


mendorong perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bener Meriah

Penyusunan perencanaan dan penganggaran

untuk lebih berorentasi SPM. Untuk mencapai itu,

sektor kesehatan disusun oleh dinas kesehatan

KINERJA telah melakukan serangkaian kegiatan

www.kinerja.or.id


191


yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan

terutama dari Dinas Kesehatan diminta untuk

di Bener Meriah diantaranya Dinas Kesehatan;

menyiapkan data-data terkait dengan indikator

Puskesmas; Rumah Sakit Umum Daerah; Kantor

SPM Kesehatan, dimana data ini menjadi bahan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

pembahasan untuk pertemuan selanjutnya.

Keluarga Sejahtera; Bappeda; Bagian ORTALA; Komisi D DPRK; Akademisi; Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan serta

• Lokakarya Reviu Capaian SPM dan Analisis Gap.

perwakilan masyarakat lainnya.

bersama Puskesmas diminta mengidentifikasi


capaian masing-masing indikator SPM, selanjutnya melakukan analisis gap terhadap

KINERJA memiliki beberapa strategi dalam

capaian SPM. Workshop ini diikuti oleh Dinas

mendorong Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Umum

dalam perencanaan dan penganggaran berbasis

Daerah, Kantor Pemberdayaan perempuan,

SPM. Waktu yang dibutuhkan sejak awal sampai

perlindungan anak dan keluarga sejahtera,

terintegrasi dalam DPA adalah tujuh bulan.

Bappeda, Bagian ORTALA, Komisi D DPRK, akademisi, lembaga swadaya masyarakat yang

• Lokakarya Standar Pelayanan bidang

peduli terhadap Kesehatan serta perwakilan

Kesehatan.

masyarakat. Sebagai tindaklanjut dari lokakarya ini berdasarkan kesepakatan dan komitmen

Tujuan utama dari lokakarya ini adalah

bersama BAPPEDA diminta untuk membentuk

peningkatan pemahaman para pemangku

Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan

kepentingan di Bener Meriah terhadap filosofis

Minimal yang terdiri dari Dinas Kesehatan,

SPM kesehatan dalam pelayanan publik, SPM

Bappeda dan perwakilan Puskesmas.

sebagai indikator kinerja pemerintah daerah, tinjauan regulasi dan kebijakan terkait dengan kesehatan, diantaranya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait dengan pemerintah daerah, dan analisis gap sederhana dari kondisi SPM. Satu persatu topik tersebut dijelaskan oleh narasumber KINERJA sehingga diharapkan muncul pemahaman awal bagi para stakeholder pemerintah terhadap standar pelayanan minimal. Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan lokakarya peserta,

192


Berdasarkan data yang ada, Dinas Kesehatan

• Integrasi Standar Pelayanan Minimal.

Integrasi SPM dalam perencanaan daerah (Rencana Pembangunan Jangka MenengahRPJM) dan rencana strategis (Renstra) Dinas Kesehatan. Pengintegrasian ini dilakukan agar dalam dokumen RPJM dan Renstra Dinas Kesehatan memuat penjabaran tentang strategi pencapaian pemenuhan SPM Kesehatan sehingga dapat menjadi acuan bagi dinas

www.kinerja.or.id

Kesehatan dalam penyusunan rencana kerja

• Asistensi penyusunan RKA Dinas

anggarannya berbasis SPM.

Kesehatan berbasis perencanaan pembiayaan SPM.

• Pelatihan costing/perhitungan kebutuhan pembiayaan SPM.

Kinerja memberikan asistensi untuk memastikan penyusunan RKA berbasis SPM merujuk pada dokumen costing/perhitungan pembiayaan SPM

Pelatihan ini diikuti oleh Bidang Sosial Budaya

untuk tahun I (2014).

Bappeda, Bidang Yankes, Bidang Kesga, Bidang P2PL Dinas Kesehatan. Pelatihan costing/ perhitungan pembiayaan SPM ini merujuk

• FGD (focus group discussion).

pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 317/MenKes/SK/V/2009

Diskusi ini dilakukan sebagai bagian dari

tentang Petunjuk Teknis Perencanaan

advokasi yang melibatkan stakeholder

Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan

kabupaten Bappeda, Komisi D DPRK,

Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota.

Multistakeholder Forum Kesehatan serta

Sebagai tindaklanjut dari pelatihan ini masing-

para pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah

masing peserta menghitung kebutuhan

untuk mengidentifikasi sumber pembiayaan

pembiayaan SPM sesuai dengan bidangnya

perencanaan pencapaian SPM apakah dari

(Yankes, Kesga dan P2PL) selanjutnya

alokasi dana Otsus/DAK atau sumber lainnya

dilakukan reviu dan evaluasi bersama dibawah

dan dikuatkan dengan Surat Edaran Gubernur

koordinasi Bappeda terhadap proses costing/

tentang Kriteria Umum dan Khusus Penyusunan

perhitungan perencanaan pembiayaan SPM.

Program dan Kegiatan Dana Otsus dan TDBH Migas Tahun 2014 sebagai salah satu basis

• Lokakarya Seminasi Hasil. Lokakarya costing/perhitungan perencanaan pembiayaan SPM Kesehatan dimaksudkan sebagai bagian dari strategi advokasi kepada pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) Bappeda, Bagian Organisasi, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Komisi D dan Badan Anggaran DPRK serta dinas teknis terkait lainnya, sehingga menghasilkan komitmen bersama untuk dukungan kebijakan perencanaan dan anggaran pelaksanaan SPM oleh pengambil kebijakan.

www.kinerja.or.id

argumen advokasi.

Anggaran yang diperlukan Dalam mengimplementasikan inisiatif ini tidak diperlukan alokasi anggaran yang begitu besar, namun hanya dibutuhkan alokasi anggaran untuk keperluan meeting package dan honor Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal selama 3 bulan. Untuk meeting package bersumber dari program lembaga donor sebesar 1 juta rupiah dengan rincian 10 orang x Rp. 25.000 x 4 hari,


193


sementara untuk honor Tim Konsultasi Penyusunan

digunakan sebagai rekomendasi penyusunan

Standar Pelayanan Minimal dan ruang pertemuan

rencana kerja anggarannya dalam setiap tahun

bersumber dari pemerintah daerah melalui Dinas

anggaran. Dokumen ini dapat diakses oleh

Kesehatan yang disesuaikan dengan peraturan

siapapun.

daerah terkait dengan perjalanan dinas dan

•

honorarium.

Meningkatnya alokasi anggaran pemenuhan pencapaian SPM dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Tahun 2014 sebesar Rp. 3.877.482.460,- terjadi peningkatan

Dampak dan Perubahan •

35 % dibandingkan dengan tahun 2012.

Perubahan pola pikir para stakeholder dalam perencanaan dan penganggaran. Sehingga

Pembelajaran

perencanaan yang dilakukan sudah lebih partisipatif yang merujuk SPM sesuai dengan

Beberapa pembelajaran dari proses perencanaan

kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat

dan penganggaran yang terjadi di Bener Meriah

dan gap yang terjadi di masyarakat dan

adalah:

Puskesmas. •

Peningkatan pemahaman seluruh stakeholder

kebijakan menjadi faktor kunci penerapan

memahami indikator dan target pencapaian

standar pelayanan minimal; Keterbukaan Dinas Kesehatan sejak proses penyusunan perencanaan sampai

masyarakat (MSF, media, dan lintas sektor)

penganggaran (penyusunan Dokumen

dalam menilai akuntabilitas dari perencanaan

Pelaksanaan Anggaran/DPA) timbul karena

dan penganggaran daerah.

baiknya proses komunikasi dan koordinasi yang

Mendapat dukungan yang besar dari BAPPEDA

dibangun secara intensif dengan pihak terkait; •

Hasil analisis gap dan costing SPM yang

melalui Komisi D dan Badan Anggaran. Dengan

lebih evidence based menjadi alat advokasi

demikian, Dinas Kesehatan dengan mudah

utama terhadap kebutuhan anggaran SPM di

dapat memberi argumentasi dari pentingnya

Bener Meriah. Hasil ini memudahkan Dinas

perencanaan dan penganggaran SPM tersebut.

Kesehatan dalam advokasi pihak terkait dengan

Sebagai dasar akuntabilitas dan tranparansi,

penganggaran di daerah.

Dinas Kesehatan memiliki dokumen

194

•

pemahaman ini menjadi modal dasar

dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

•

Keterlibatan multi pihak dalam perubahan suatu

kesehatan (dinas, Puskesmas, bidan desa) telah Standar Pelayanan Minimal. Peningkatan

•

•

•

Pengawalan dan advokasi yang dilakukan oleh

perencanaan pembiayaan standar pelayanan

berbagai pihak sejak dari proses perencanaan

minimal yang memproyeksikan kebutuhan

sampai penganggaran menjadikan alokasi SPM

anggaran pembiayaan SPM selama 5 tahun dan

tidak hilang dalam proses negosiasi dengan


www.kinerja.or.id

•

pengambil kebijakan anggaran pada tingkat

mekanisme monitoring dan melaksanakan

kabupaten.

evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan dan

Banyak kebijakan pusat belum terinformasikan

penerapan SPM.

dengan tepat di daerah. Penyampaian

•

informasi yang tepat dan terus menerus kepada berbagai pihak merupakan faktor lain dalam

dalam pelaksanaan dan penerapan SPM. •

Dibutuhkan komitmen dan tindakan nyata

meningkatkan pemahaman Dinas Kesehatan

dari pimpinan daerah eksekutif dan legislatif

dan pihak terkait dalam memahami adanya

dalam memastikan pelaksanaan pembangunan

regulasi/kebijakan yang bersifat mandatory

Kesehatan yang berorientasi pada standar

untuk dilaksanakan.

pelayanan publik. •

Rekomendasi •

Diperlukan mekanisme penghargaan dan sangsi

Maksimalkan peran dan fungsi Bagian ORTALA di Sekretariat Daerah untuk menyusun

Pastikan informasi kebijakan/regulasi terkait, sebagai mandatory diketahui, dipahami dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

Testimoni H. Binakir, SKM Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah “Dengan adanya SPM ini, akan membuat layanan (kesehatan) lebih efektif dan efisien. Harapannya adalah masyarakat yang dilayani lebih puas.”

www.kinerja.or.id


195


Risnawati Kepala Puskesmas Simpang Tiga Bukit, Bener Meriah, Aceh “Untuk Program KINERJA yang dilakukan di Puskesmas simpang tiga itu banyak, terutama membantu dalam hal pembentukan pelayanan yaitu tentang SOP standar pelayanan operasional, kemudian SPM. Itu banyak sekali manfaat yang diberikan kepada kita. Dengan adanya KINERJA, masukan, arahan dari mereka itu, sehingga kita bisa memaksimalkan membuat SOP alur, SPM seperti apa sehingga bisa kita laksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh dinas itu sendiri.” Detail Kontak Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah Komp. Perkantoran Pemerintahan Kute Kering, Redelong, Bener Meriah

196


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 3.5.

lama, banyak survei menunjukkan bahwa dana tersebut tidak cukup untuk membiayai operasional sekolah, terutama jika dikaitkan dengan upaya pemenuhan SPM dan SNP. Situasi ini diperparah


Penuhi SPM, Bulukumba Bantu Sekolah Atasi Kekurangan Dana

dengan adanya kebijakan pendidikan gratis tanpa dukungan dana yang tidak memungkinkan sekolah memungut iuran dari orang tua siswa. Meskipun banyak pemerintah daerah yang ingin memenuhi kesenjangan dana tersebut, mereka tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah dan cara

Ringkasan Salah satu tantangan terbesar sekolah di Bulukumba untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah keterbatasan anggaran. Meskipun sekolah sudah menerima Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat dan dana pendamping pendidikan gratis dari provinsi, dana tersebut tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional sekolah. Tahun 2012, SD dan SMP di Bulukumba kekurangan dana sebesar 11,6 milyar rupiah. Melalui bantuan teknis KINERJA USAID yang mendorong kemitraan pemerintah dan masyarakat, Bulukumba berhasil menghitung kebutuhan riil operasional sekolah berdasarkan indikator SPM. Kerjasama multi-stakeholder (multi-pemangku kepentingan) ini juga mampu mendorong Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menganggarkan tambahan dana operasional sekolah sebesar 23 milyar rupiah pada tahun 2013.

Situasi sebelum Inisiatif Meskipun Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak

www.kinerja.or.id

menghitung dana yang diperlukan untuk menutup kebutuhan operasional sekolah. Di Bulukumba, minimnya dana BOS dan dana bantuan program pendidikan gratis telah menghambat sekolah untuk memenuhi indikator standar pelayanan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan penyediaan bahan untuk kegiatan belajar, seperti buku teks dan alat peraga. Selain itu, sekolah juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengirimkan guru mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bulukumba bermitra dengan KINERJA-USAID untuk menghitung kesenjangan dana operasional SD/MI dan SMP/MTS dan mengatasi tantangan financial tersebut melalui program Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

Strategi Implementasi Sejak tahun 2011, KINERJA-USAID melalui mitra LSM lokalnya LPKIPI (Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia)


197


memberikan bantuan teknis kepada Dinas Pendidikan

yang dialami sekolah dan tergerak untuk mendukung

Kabupaten Bulukumba untuk menghitung kekurangan

operasional sekolah.

anggaran operasional sekolah.

• Penghitungan BOSP Pada saat yang sama, KINERJA membantu meningkatkan kapasitas masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan pemerintah. Keterlibatan masyarakat ini dilakukan melalui forum multi-pemangku kepentingan (FMS) yang terdiri dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, komite sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dinas pendidikan dan jurnaliswarga sebagai media alternatif untuk mendorong perbaikan pelayanan publik. Forum masyarakat ini bekerja sama dengan dinas pendidikan dalam setiap kegiatan BOSP, mulai dari sosialisasi, penghitungan kebutuhan anggaran operasional hingga advokasi peraturan bupati dan anggaran kepada DPRD.

Pada tahap ini, tim teknis dan MSF menghitung kesenjangan dana operasional sekolah dan anggaran yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan setiap indikator SPM dan SNP serta menggunakan data sekolah yang tersedia di Dinas Pendidikan. Keterlibatan Bappeda sangat diperlukan dalam tahap ini untuk memberikan masukan terutama terkait prosedur perencanaan dan penganggaran serta prioritas kegiatan. Berdasarkan hasil penghitungan BOSP tahun 2012, seluruh SD/MI di Bulukumba masih kekurangan biaya operasional sebesar 9,58 milyar rupiah dan SMP/MTS kekurangan 1,45 milyar rupiah.

Langkah yang diambil untuk memenuhi biaya operasional sekolah adalah:

• Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi Langkah awal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah dan masyarakat tentang situasi pendidikan di Bulukumba, tantangan yang dihadapi sekolah dan pentingnya penghitungan BOSP. Kegiatan sosialisasi ini kemudian dilanjutkan dengan lokakarya metode penghitungan BOSP kepada tim teknis daerah, yang terdiri dari perwakilan Bappeda, Dinas Pendidikan dan FMS. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosialiasi ini agar mereka lebih memahami hambatan finansial

198


Tabel 1. Hasil analisa kesenjangan pembiayaan pendidikan per siswa/ tahun Kabupaten Bulukumba 2012

www.kinerja.or.id

• Verifikasi hasil penghitungan BOSP

untuk melanjutkan program BOSP. Peraturan ini juga meminta kedua lembaga tersebut untuk

Langkah ini diambil melalui konsultasi internal

menggunakan hasil penghitungan BOSP sebagai

dengan pemerintah daerah dan konsultasi eksternal

dasar perencanaan sekolah dan pengambilan

dengan masyarakat luas. Kegiatan ini dilakukan

kebijakan pendanaan pendidikan.

untuk memastikan bahwa hasil penghitungan BOSP benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan.

• Penganggaran

• Advokasi peraturan pendukung dan anggaran

Peraturan Bupati ini mendukung Dinas Pendidikan untuk mengintegrasikan kekurangan biaya operasional sekolah dalam Rencana Kerja dan

Tim teknis dan FMS melakukan advokasi kepada

Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan. Berdasarkan

Bupati dan DPRD untuk menerbitkan peraturan

hasil penghitungan BOSP, Pemerintah Kabupaten

pendukung untuk menjamin keberlanjutan program

Bulukumba telah menganggarkan 23 milyar rupiah di

BOSP melalui berbagai media, seperti dengar

APBD 2013 untuk memenuhi kebutuhan operasional

pendapat dengan Bupati dan DPRD serta publikasi

sekolah. Anggaran ini naik 12,5% dibanding

artikel di berbagai media oleh jurnalis warga. Selain

anggaran tahun sebelumnya.

itu, tim teknis, FMS dan pemerintah kabupaten juga melakukan konsultasi publik untuk mendapat masukan dari masyarakat terhadap isi dan pelaksanaan peraturan tersebut. Tidak hanya advokasi peraturan, FMS juga mengadvokasi DPRD untuk memperoleh dukungan politik dalam rangka penyediaan tambahan anggaran untuk sekolah. FMS aktif melakukan dialog dengan DPRD tentang situasi pendidikan terkini di kabupaten dan tantangannya serta meyakinkan mereka tentang pentingnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Setelah kurang lebih tujuh bulan advokasi dan konsultasi publik, Bupati Bulukumba menerbitkan Peraturan Bupati No. 19/ 2013 yang meminta pemerintah kabupaten/dinas pendidikan dan sekolah

www.kinerja.or.id

Anggaran yang Diperlukan Perkiraan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program BOSP ini adalah sebesar Rp. 250 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi tentang pentingnya BOSP, penghitungan BOSP dan kesenjangan pembiayaan operasional sekolah, penyusunan rekomendasi teknis kepada pengambil keputusan, advokasi regulasi (Peraturan Bupati/Walikota), uji publik regulasi, dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan.

Dampak dan Perubahan Dampak paling nyata program BOSP ini adalah integrasi hasil penghitungan BOSP dalam rencana


199


kerja Dinas Pendidikan dan kenaikan anggaran

Untuk DPRD:

pendidikan sebesar 12,5% di tahun 2013 untuk mendukung pencapaian SPM dan SNP.

•

Hasil penghitungan BOSP dapat menjadi acuan bagi DPRD untuk memberikan persetujuan

Program ini juga membawa dampak jangka panjang

rencana kerja dan anggaran dan mengawasi

bagi sekolah, pemerintah kabupaten, DPRD dan

penggunaan anggaran untuk biaya operasional

masyarakat:

pendidikan.

Untuk sekolah:

Untuk masyarakat:

•

•

Sekolah dapat menggunakan hasil perhitungan selisih dana yang dibutuhkan untuk operasional

dan mudah dipahami masyarakat dapat

sekolah dan anggaran yang telah dialokasikan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap

sebagai pedoman penyusunan rencana kerja

sekolah dan mendorong partisipasi mereka

dan anggaran sekolah dalam rangka mencapai

untuk mendanai kegiatan operasional sekolah.

standar pelayanan yang lebih baik. •

Penghitungan BOSP yang rinci, transparan

•

Informasi tentang alokasi penggunaan dana

Sekolah dapat menggunakan dokumen hasil

operasional sekolah memberi peluang kepada

perhitungan dana operasional sekolah tersebut

masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan

untuk mendapatkan dukungan dana dari sumber

dana sekolah.

pendanaan lain, seperti industri sesuai dengan peraturan yang berlaku. •

Proses penghitungan kebutuhan dana operasional sekolah yang partisipatif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah.

Pembelajaran Kegiatan ini menghasilkan beberapa pembelajaran kunci: •

diatasi jika proses penghitungan kebutuhan

Untuk pemerintah kabupaten: •

operasional sekolah, perumusan kebijakan pendukung dan pengalokasian anggaran

Dokumen hasil penghitungan BOSP

dilakukan secara transparan dan partisipatif

dapat menjadi pedoman pemerintah untuk

dengan melibatkan berbagai pemangku

menetapkan kebijakan pendanaan pendidikan. •

Dokumen ini juga dapat mendukung pemerintah kabupaten untuk menegosiasikan tambahan alokasi dana pendidikan dari pemerintah provinsi.

200


Tantangan finansial yang dihadapi sekolah dapat

kepentingan. •

Peraturan pendukung sangat diperlukan untuk memastikan sekolah terus mendapatkan dukungan dana untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

www.kinerja.or.id

•

Pemerintah perlu melibatkan DPRD dalam

•

Pemerintah Pusat perlu menerbitkan peraturan

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

yang mewajibkan pemerintah daerah

kegiatan untuk mendapatkan persetujuan usulan

mengalokasikan dana tambahan ke sekolah

anggaran baru.

untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan operasional sekolah yang tidak dapat ditutup

Rekomendasi •

Pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana BOS berdasarkan kebutuhan riil sekolah dan mempertimbangkan besar kecilnya sekolah sehingga alokasi dana BOS lebih proporsional

dengan BOS. •

Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan pendanaan pendidikan.

•

Pemerintah daerah perlu menerbitkan peraturan pendukung untuk menjamin keberlanjutan dana tambahan operasional sekolah.

dan adil.

Testimoni Drs. H. Isbayir, MM Pengawas Sekolah Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba: “Penghitungan BOSP memberikan acuan bagi pemerintah daerah untuk membuat rencana anggaran pendidikan dan membantu sekolah menghitung kebutuhan operasionalnya selama satu tahun. Bagi masyarakat, formula ini akan meningkatkan transparansi sekolah yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pendanaan sekolah. Dengan adanya tambahan dana ini, saya harap sekolah dapat meningkatkan kualitas guru dan siswa, serta memperbaiki kualitas layanan sekolah.” Detail Kontak Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba Jl. A. Yani No. 41 Bulukumba, Sulawesi Selatan, 92 152 Telp +62-413-81054

www.kinerja.or.id


201


Bahan Bacaan 3.6.


Integrasi Standar Pelayanan Minimal dalam Anggaran, Kabupaten Jember, Jawa Timur

yang kuat antara dinas dan masyarakat, pemerintah kabupaten mengganggarkan 14 milyar rupiah untuk pemenuhan SPM kerjasama di APBD 2014.

Situasi sebelum Inisiatif Hingga tahun 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember belum mencapai target standar pelayanan minimal (SPM), terutama untuk indikator yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan data dinas kesehatan 2012, ratarata tingkat capaian SPM kesehatan di kabupaten ini sekitar 10%-20% dibawah target nasional.

Ringkasan Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan Kabupaten Jember hingga tahun 2012 masih di bawah target nasional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dinas kesehatan dalam pemenuhan SPM adalah keterbatasan anggaran. Meskipun dinas kesehatan telah mengumpulkan data capaian SPM secara teratur, hasil evaluasi ini tidak dimasukkan dalam rencana program dan anggaran mereka.

Salah satu tantangan terbesar dalam pemenuhan target SPM ini adalah kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pedoman ini. Meskipun Pemerintah Kabupaten Jember telah menghitung capaian SPM mereka sejak 2008 seperti yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/MENKES/PER/VII/2008, mereka belum mengintegrasikan hasil evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran. Hal ini menyebabkan anggaran kesehatan tidak direncanakan berdasarkan target indikator SPM.

Sejak 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bermitra dengan USAID-KINERJA


untuk menganalisa capaian SPM mereka dan

202

menghitung anggaran yang diperlukan. Seluruh

Sejak 2013, USAID-KINERJA bermitra dengan

proses ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi

Dinas Kesehatan Jember dan empat Puskesmas

masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan.

mitra. USAID-KINERJA telah melakukan

Menggunakan hasil evaluasi SPM, masyarakat dan

serangkaian kegiatan untuk memahami, membuat

dinas kesehatan melakukan advokasi anggaran

strategi dan menerapkan pelayanan kesehatan yang

kepada pemerintah kabupaten. Melalui kemitraan

berbasis standar pelayanan minimal. Pada saat


www.kinerja.or.id

yang sama, KINERJA juga membantu meningkatkan

• Analisa capaian SPM

pemahaman masyarakat terhadap hak dasar kesehatannya terutama dalam peningkatan tata

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan

kelola persalinan aman, inisiasi menyusu dini dan

informasi aktual tentang perkembangan

ASI Eksklusif. Selain itu, KINERJA meningkatkan

pemenuhan SPM kesehatan di kabupaten dan

kapasitas masyarakat untuk ikut mengawasi

mengidentifikasi tantangan yang menghambat

penyediaan layanan kesehatan sebagai bagian

pencapaian SPM. Menggunakan pengetahuan

dari upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan

yang didapat dari training of trainer, tim trainer

kesehatan.

kemudian membantu Puskesmas dan dinas kesehatan untuk menganalisa perkembangan

Dinas kesehatan melibatkan forum multi-stakeholder

pencapaian SPM dan mencari solusi untuk

(forum multi-pemangku kepentingan/ FMS) yang

mengatasi faktor penghambat.

terdiri dari perwakilan masyaraka, pemerintah dan mediadalam setiap kegiatan kesehatan yang berkaitan dengan SPM, mulai dari peningkatan

• Penghitungan anggaran yang diperlukan (costing)

kapasitas hingga advokasi pemerintah kabupaten untuk mengintegrasikan SPM kesehatan dalam

perencanaan.

Untuk menjamin bahwa program yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan lancar, tim perumus membantu Puskesmas

Tahapan kegiatan ini secara umum dibagi menjadi:

untuk menghitung anggaran yang diperlukan untuk memenuhi setiap indikator SPM.

• Peningkatan kapasitas pemerintah daerah

• Integrasi hasil costing dalam perencanaan dinas kesehatan/SKPD

Langkah awal ini dilakukan untuk memberikan

pemahaman pemerintah dan masyarakat

Pada tahap ini, tim perumus, dinas dan

tentang penggunaan SPM sebagai panduan

Puskesmas berdiskusi dengan tim anggaran

kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan

pemerintah kabupaten dan Badan Perencanaan

training of trainer. Pada tahap awal ini, USAID-

Pembangunan Kabupaten (Bappekab) tentang

KINERJA memfasilitasi pemerintah kabupaten

integrasi hasil penghitungan anggaran untuk

untuk membentuk trainer SPM yang terdiri

SPM dalam rencana tahunan dan lima tahunan

dari perwakilan FMS, dinas kesehatan dan

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan

Puskesmas. Tim trainer tersebut bertugas untuk

daerah. Kehadiran tim anggaran pemerintah

membantu Puskesmas dan dinas kesehatan

kabupaten membantu dinas kesehatan untuk

dalam setiap kegiatan SPM.

mengkritisi rencana anggaran dan membuat prioritas kegiatan.

www.kinerja.or.id


203


• Advokasi anggaran

pertemuan dengan para penentu kebijakan. Melalui tulisan mereka di berbagai media,

Langkah ini diawali dengan presentasi hasil

jurnalis warga diharapkan mampu menyadarkan

costing SPM oleh tim perumus kepada pejabat

masyarakat tentang penggunaan SPM sebagai

yang berwenang dalam perencanaan dan

alat pengawas kebijakan publik dan mendorong

penganggaran pemerintah kabupaten, seperti

pemerintah untuk segera memenuhi SPM.

Bappeda, BPKA dan tim anggaran. Selain itu,

jurnalisme warga juga dilibatkan dalam setiap

Secara ringkas, alur kegiatan bantuan teknis USAID-KINERJA untuk SPM kesehatan di Kabupaten Jember adalah:

2.

1. TRAINING OF TRAINER SPM BIDANG KESEHATAN PENDAMPINGAN PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM DI KABUPATEN

3.

CAPAIAN SPM TERKINI

MENGIDENTIFIKASI TINGKAT PENCAPAIAN SPM

KEBIJAKAN DAN ALTERNATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MEMENUHI GAP, SERTA PRIORITISASI KEGIATAN INTERVENSI

COSTING DAN PEMBIAYAAN PEMENUHAN SPM ANALISIS GAP

TARGET NASIONAL

INTEGRASI HASIL COSTING DAN PEMBIAYAAN SPM DALAM PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH DAN SKPD

PENDOKUMENTASIAN HASIL COSTING SPM UNTUK ADVOKASI

MONITORING DAN EVALUASI SERTA LAPORAN KINERJA

Table 1. Alur kegiatan SPM kesehatan di Kabupaten Jember

204


www.kinerja.or.id


Tidak hanya peningkatan kapasitas teknis dinas kesehatan dan Puskesmas, pengetahuan

Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan

masyarakat tentang SPM dan peran mereka untuk

seluruh program ini, mulai dari analisa kesenjangan

mengawasi pelayanan publik juga meningkat. Selain

hingga advokasi anggaran sebesar 78.376.500

itu, pengalaman berdiskusi dengan pemerintah

rupiah. Anggaran ini digunakan untuk membiayai

kabupaten tentang anggaran SPM juga

operasional lokakarya dan pertemuan yang berkaitan dengan SPM.


• Peningkatan kerja-kerja advokasi anggaran oleh FMS Pelatihan SPM kepada FMS telah meningkatkan pemahaman masyarakat forum tentang konsep

Setahun setelah program integrasi SPM dalam

SPM dan kegunaannya dalam perencanaan

perencanaan ini dilakukan, Pemerintah Kabupaten

dan penganggaran pelayanan kesehatan yang

Jember telah mengalokasikan dana sebesar 14

berkualitas. Peningkatan kapasitas ini juga telah

milyar rupiah untuk Dinas Kesehatan pada APBD

membuat rasa percaya diri masyarakat meningkat

2014 untuk memenuhi SPM. Anggaran tersebut

sehingga mereka mampu melakukan advokasi

telah dialokasikan per indikator sehingga dinas

anggaran SPM kepada pemerintah dan DPRD.

kesehatan mampu mengetahui berapa banyak dana yang diberikan untuk mendukung capaian setiap indikator. Selain itu kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah dampak jangka panjang, seperti:

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

• Perencanaan dan evaluasi berbasis bukti Peningkatan kapasitas Puskesmas dan dinas kesehatan sudah merubah paradigma perencanaan dan penganggaran dari historical planning menjadi perencanaan berbasis bukti. Puskesmas

Sejak bermitra dengan USAID-KINERJA, dinas

menggunakan dokumentasi hasil costing SPM

kesehatan dan Puskesmas mampu lebih memahami

sebagai data acuan untuk membuat target dan

konsep SPM dan bagaimana panduan tersebut

rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan.

digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, staf

Dokumen tersebut juga membantu pemangku

dinas kesehatan dan Puskesmas juga mampu

kepentingan Kabupaten Jember untuk mengukur

menganalisa capaian dan tantangan untuk

kinerja dinas dan Puskesmas untuk mencapai SPM.

memenuhi SPM serta menghitung anggaran yang

Dokumen ini juga memuat waktu dan anggaran

diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

untuk mencapai target pemenuhan SPM.

www.kinerja.or.id


205


• Program kerja yang berkelanjutan

Pembelajaran

Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Anggaran

Beberapa pembelajaran yang dapat ditarik dari

(RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

inisiatif SPM kesehatan di Jember adalah:

dinas kesehatan dan APBD pemerintah kabupaten membantu menjaga keberlanjutan program dinas

•

Partisipasi aktif dari semua unsur dinas

kesehatan dan Puskesmas. Dokumen hasil

kesehatan, Puskesmas dan masyarakat

penghitungan anggaran SPM juga dapat dikaji

sangat penting untuk mengukur sejauh mana

ulang setiap tahun untuk disesuaikan dengan harga

layanan kesehatan telah memenuhi indikator

satuan kegiatan sebelum diintegrasikan dalam

dalam SPM. Melalui kemitraan pemerintah dan

penganggaran dinas/SKPD.

masyarakat yang kuat, dinas kesehatan mampu mengidentifikasi tantangan yang sebenarnya

• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

terjadi dalam upaya pemenuhan SPM dan mendapatkan alternatif solusi untuk masalah tersebut.

Melalui bantuan teknis USAID-KINERJA, dinas

•

Kerjasama dinas teknis dengan tim anggaran/

kesehatan dan Puskesmas mampu meningkatkan

Bappeda sangat diperlukan untuk memberikan

transparansi dan akuntabilitasnya. Seluruh

pemahaman kepada mereka tentang masalah

pemangku kepentingan baik staf pemerintah

yang menghambat upaya pencapaian SPM.

maupun masyarakat awam dapat mendiskusikan

Selain itu, tim anggaran/Bappeda dapat

program kesehatan secara terbuka.

memberikan masukan dalam rencana anggaran

• Rasa kepemilikan masyarakat terhadap program kesehatan pemerintah meningkat

dinas kesehatan dan membuat prioritas kegiatan. •

Hasil analisa kesenjangan capaian SPM dan anggaran yang diperlukan perlu didokumentasikan sebagai responsif pemerintah

Proses integrasi SPM dalam anggaran pemerintah kabupaten melibatkan masyarakat

206

terhadap pelayanan kesehatan dasar •

Dokumen SPM ini yang memuat indikator-

untuk memastikan bahwa program kesehatan

indikator pencapaian SPM merupakan bentuk

yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan

akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember

masayarakat. Proses partisipatif ini meningkatkan

terutama Dinas Kesehatan dan Puskesmas

rasa kepemilikan masyarakat terhadap program

dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan

pemerintah karena mereka merasa mempunyai andil

dasar masyarakat. Dokumen costing SPM yang

dalam pembuatan program tersebut.

sudah lebih tranparans akan memudahkan


www.kinerja.or.id

seluruh pemangku kepentingan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian •

Rekomendasi

SPM.

Belajar dari pengalaman proses integrasi SPM

Dokumen yang sudah tersusun berbasis bukti

kesehatan dalam anggaran pemerintah, ada

merupakan argumentasi kuat dalam melakukan

beberapa rekomendasi yang dihasilkan:

advokasi kepada penentu kebijakan anggaran di tingkat kabupaten. •

Perlu ada peraturan bupati yang mendukung penerapan SPM kesehatan di dinas kesehatan/

mengintegrasikan rencana pencapaian SPM

seluruh SKPD dan Puskesmas. Peraturan ini

dalam dokumen perencanaan dan keuangan

akan membantu masyarakat untuk melakukan

daerah (Rencana Pembangunan Jangka

advokasi pencapaian SPM.

Menengah Daerah/RPJMD, Rencana Kegiatan

•

•

Dukungan pemerintah kabupaten untuk

•

Dinas kesehatan perlu melanjutkan

Prioritas Daerah/RKPD) sangat diperlukan untuk

evaluasi periodik capaian SPM mereka dan

menjaga keberlanjutan upaya dinas kesehatan

mengintegrasikan target yang belum terpenuhi

dan Puskesmas mencapai SPM.

ke dalam rencana kerja periode selanjutnya.

Jurnalis warga dapat menciptakan kebisingan yang lebih mendorong pemerintah kabupaten

•

Pemerintah kabupaten perlu terus menganggarkan pemenuhan SPM.

untuk peningkatan anggaran dalam mempercepat pemenuhan SPM.

Testimoni Muhammad Ichsan Ketua Forum Peduli Kesehatan (Forum Multi-stakeholder) Dengan terbentuknya Forum Peduli Kesehatan, kami bisa menyampaikan program-program Dinas Kesehatan dan keluhan-keluhan masyarakat bisa disampaikan di Dinas Kesehatan, Detail Kontak Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Jl. Srikoyo 1/03 Jember Ph. 0331 - 426624 http://jember.dinkesjatim.go.id/

www.kinerja.or.id


207


Bahan Bacaan 3.7.

pada tingkat nasional meliputi Peraturan Pemerintah no.65 thn 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri no. 6 thn 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri no. 79 thn 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM, dan


Peraturan Walikota Makassar dalam Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Permenkes RI no. 741/Menkes/PER/VII/ 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Kebijakan pusat ini belum menjadi rujukan daerah baik dalam upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar rakyat maupun untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

Ringkasan

oleh daerah. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh daerah sesungguhnya adalah pelayanan yang sama dengan SPM. Namun banyak

Upaya percepatan target pencapaian Standar

daerah terutama Kota Makassar belum pernah

Pelayanan (SPM) Kesehatan di Kota Makassar

melakukan perhitungan pencapaian indikator SPM

secara bertahap mulai 2012 – 2015 adalah salah

sebagai wujud akuntabilitas pelayanan daerah.

satu bentuk aksi kongkrit dari komitmen Pemkot

Sehingga sulit menentukan pencapaian target SPM

Makassar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan

dan gap yang ada. Akibatnya anggaran kesehatan

di Kota Makassar. Melalui dukungan Program

juga masih belum terfokus pada pencapaian target

KINERJA-USAID secara bersama sama dengan

atau peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan dan MSF melakukan analisis

pada indikator yang sudah tercapai target SPM.

pencapaian SPM dan hasilnya dapat diitegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran SKPD

Pada tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Makassar

Dinas Kesehatan yang kemudian menjadi bagian

pernah melakukan perhitungan pencapaian

yang tidak terpisahkan dari lahirnya regulasi Perwali

indikator SPM kesehatan dengan hasil beberapa

Nomor 101 tahun 2013 tentang Penerapan SPM.

indikator pencapaiannya masih rendah antara lain

Situasi sebelum Inisiatif Proses desentralisasi telah mengakibatkan perubahan–perubahan mendasar dalam pelayanan kesehatan baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/ kota. Pelimpahan kewenangan pusat ke daerah telah melahirkan beberapa regulasi

208


persentasi cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani masih 50% demikian pula persentase Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin masih 44%. Costing perencanaan pencapaian indikator SPM tidak spesifik anggarannya ditujukan untuk alokasi pencapaian SPM karena perencanaan

www.kinerja.or.id

kegiatan dengan alokasi anggaran bersifat

Makassar. Proses penyusunan ini sudah mengacu

“gelondongan”, sehingga relasi antara kegiatan dan

kondisi SPM dengan melibatkan seluruh pemangku

target pencapaian SPM menjadi seringkali tidak

kepentingan. Langkan-langkah yang ditempuh dalam

sinkron, sebelumnya juga belum pernah dilakukan

pengembangan perwali adalah sebagai berikut:

perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM kesehatan, termasuk

•

Penyiapan Tim Penyusun Peraturan Walikota (Perwali) Makasar

kesenjangan pembiayaan, rencana pencapaian SPM kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM kesehatan. Kebutuhan suatu

Agar proses persiapan penyusunan perwali dan

kebijakan daerah (peraturan walikota atau Perwali)

sistematis, maka sebagai langkah awal Dinas

diasumsikan dapat meningkatkan perhatian para

Kesehatan membentuk tim penyusun Perwali

stakeholder daerah dalam percepatan pencapaian

yang terdiri dari Sekretaris Dinas Kesehatan

target SPM.

Kota Makassar, Kabid BPSDK Kesehatan, Kabid Binkesmas, Kasi Perencanaan, Bagian

Sebelum ada pendampingan dari program

Hukum Pemda Makassar, dan Prof. DR.

USAID-KINERJA, Dinas Kesehatan dalam

Noer Bahri Noor, M.Kes (Konsultan Program

menentukan indikator capaian SPM tahun berikunya

USAID-KINERJA). Tim ini yang bertugas untuk

hanya meminta kepala bidang memberi usulan

penyusunan perwali.

berdasarkan capaian yang ada ditingkat Puskesmas. Dinas belum melakukan analisis situasi kondisi di

•

Analisis Pencapaian SPM

Tim perumus dengan melibatkan berbagai

lapangan dan kemampuan Puskesmas berserta staf. Kurangnya upaya dalam mengejar pemenuhan

pemangku kepentingan seperti kepala dan

target SPM Kesehatan di Kota Makassar

staf Puskesmas, PKK, kader kesehatan,

dimungkinkan salah satunya karena belum adanya

Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Lembaga

kebijakan yang menjadi payung pelaksanaan SPM

Swadaya Masyarakat (LSM) dan media

kesehatan di tingkat daerah. Oleh karena itu upaya

melakukan analisis kesenjangan. Kemudian

penyusunan Peraturan Walikota Makassar dalam

dilakukan analisis biaya yang menjadi proses

Percepatan Pemenuhan SPM Kesehatan menjadi

penganggaran APBD Dinas Kesehatan Kota

penting dan strategis.

Makassar. Hasil analisis ini menjadi naskah akademik yang akan menjadi acuan tim dalam

Strategi implementasi Strategi mempercepat pencapaian SPM Kesehatan di Kota Makassar dilakukan melalui penyusunan payung hukum melalui Peraturan Walikota

www.kinerja.or.id

perumusan Perwali SPM. •

Integrasi hasil costing dalam dokumen perencanaan & Penanggaran melibatkan Multistakeholder Forum


209


Hasil perhitungan gap SPM Kesehatan oleh

Asisten II, Paraf Sekretaris Daerah dan terakhir

tim perumus dan Multi-stakeholder Forum

ditandatangani oleh Walikota Makassar.

(MSF) membahas untuk mengintegrasikan dalam Penggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kontribusi MSF cukup signifikan dalam proses pengawalan anggaran. Alokasi anggaran tahunan untuk menutup gap yang


Untuk melaksanakan program ini diperlukan dana sekitar 100 juta rupiah untuk pembiayaan

telah dianalisis oleh tim perumus. Program

lokakarya dan advokasi anggaran.

dan kegiatan yang disepakati dengan MSF secara bertahap setiap tahun dituangkan ke dalam RKT/RKS, Rencana Kerja SKPD dan RKAS dengan skenario pemenuhan anggaran berdasarkan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Makassar. •

Sosialisasi Draf Perwali Melibatkan MSF

Draf Perwali tentang penerapan SPM

Dampak dan Perubahan •

SPM Kesehatan

mengintegrasikan kedalam perencanaan dan penganggaran sehingga perumusan kebijakan

disosialisasikan kepada seluruh pemangku

menjadi lebih tepat sasaran dan target. Dinas

kepentingan terkait (Dinas Kesehatan, Kepala

Kesehatan dalam upaya mencapai pemenuhan

Puskesmas, MSF Kesehatan, LSM, Jurnalisme

SPM Kesehatan, secara bertahap mulai tahun

Warga, IBI.) Kegiatan dilaksanakan dengan

2012 sampai 2015 Dinas Kesehatan Kota

konsultasi publik sebanyak 3 Kali. Seluruh

Makassar telah mengalokasikan anggaran

masukan yang disampaikan oleh stakeholders

sebesar 27,631 milyar rupiah untuk 18 indikator

menjadi bahan penyempurnaan draf Perwali. Proses Pengesahan Perwali SPM Kesehatan

Proses pengesahan Perwali SPM Kesehatan setelah dianggap cukup oleh Tim kemudian dilakukan dengan penandatangan paraf berjenjang oleh pimpinan SKPD yang terkait mulai dari Paraf Kepala Dinas, Paraf Bagian Hukum yang dilanjutkan dengan telaah, Paraf

Dukungan data perhitungan SPM yang akurat akan lebih memudahkan dalam

Kesehatan bersama dengan hasil costing SPM

•

Peningkatan dan Kesinambungan Anggaran

SPM Kesehatan. •

Peningkatan kapasitas SDM Dinas Kesehatan

Pendampingan yang dilakukan Program KINERJA-USAID dengan selalu menggunakan pendekatan penguatan supply dan demand, secara tidak sadar menumbuhkan kesadaran baru bagi pemerintah dan masyarakat terhadap pemenuhan SPM sebagai wujud kewajiban pemda dalam pelayanan hak kesehatan dasar rakyat.

210


www.kinerja.or.id

•

Timbul saling memahami antara penyedia

•

layanan dan masyarakat dan kepemilikan SPM.

Peraturan Walikota tersebut telah menjadi dasar dinas kesehatan untuk perencanaan dan penganggaran SPM Kesehatan. Namun,

Proses penyusunan regulasi ini telah

hal yang paling penting terhadap peningkatan

meningkatkan kemitraan antara penyedia

anggaran SPM adalah keterlibatan dinas teknis/

layanan, pengambil kebijakan anggaran, dan

kesehatan dengan tim anggaran/Bappeda dalam

masyarakat atau multi stakeholder forum

pembahasan kebijakan SPM. Keterlibatan ini

sehingga memudahkan negosiasi anggaran.

telah menciptakan pemahaman yang mendalam

Karena SPM dibahas secara bersama multi

terhadap perencanaan dinas kesehatan secara

pihak, maka semua memiliki rasa kepemilikan

detil sehingga memudahkan dalam advokasi

terhadap upaya pencapaian indikator dan target

anggaran sesuai dengan pemenuhan target SPM.

SPM. Demikian juga di internal Dinkes terjadi

•

Hasil analisa kesenjangan capaian SPM dan

integrasi perencanaan dan penganggaran

anggaran yang diperlukan merupakan dokumen

sehingga pencapaian indikator dan target SPM

akuntabilitas tinggi dalam penyusunan kebijakan

bukan lagi ego masing-masing program.

dan advokasi anggaran SPM Kesehatan. Dokumen costing SPM juga dapat digunakan sebagai bahan pengawasan implementasi

Pembelajaran Dinas Kesehatan, Puskesmas dan MSF Kesehatan serta Bappeda mengakui Pendampingan Program

SPM (menjadi lampiran Perwali SPM) baik oleh pemerintah maupun MSF. •

makin meningkatkan pengawasan dan dorongan

USAID-KINERJA dalam SPM Kesehatan secara

masyarakat (jurnalis warga) kepada Pemda

khususi memberi beberapa pembelajaran antara lain: •

Partisipasi aktif dari semua unsur dinas

Terbitnya Perwali SPM no. 101 tahun 2013

Makassar untuk mempercepat pemenuhan SPM. •

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin dan sistimatis akan menjamin pencapaian

kesehatan, Puskesmas dan MSF Kesehatan

dan kualitas pelayanan SPM Kesehatan.

sangat penting untuk menyusun regulasi daerah (peraturan wali kota). Partisipasi ini sudah mendorong dengan kuat sehingga lahirnya

Rekomendasi

kebijakan yang sesuai dengan peningkatan pelayanan publik terutama dalam pemenuhan

• Penting regulasi SPM sebagai payung untuk

SPM Kesehatan. Partisipasi ini kuat antara para

memastikan SPM menjadi fokus dalam proses

pemerintah dan masyarakat memunculkan sikap

perencanaan dan anggaran

saling mengawasi dalam upaya pemenuhan SPM dan mendapatkan alternatif solusi dan

•

Pengintegrasian SPM Kesehatan ke dalam tahapan proses perencanaan dan penganggaran

dukungan untuk masalah tersebut.

www.kinerja.or.id


211


daerah harus mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di daerah.

• Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas dan advokator sangat berperan dalam menjaga kesesuaian dan kesinambungan program

• Kesinambungan SPM atau program kesehatan lainnya sangat tergantung SPM terintegrasi

meski ada pergantian pimpinan di tingkat SKPD maupun pimpinan daerah.

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah.

Testimoni Samsiah Desni Kepala Puskesmas Batua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan “Di Puskesmas ini staf berjumlah hanya kurang lebih 50 orang. Dengan jumlah penduduk 66.204 orang tidak mungkin kami mampu untuk menghandle semua kesehatan masyarakat kalau tidak ada mitra dari kami. Maka dengan adanya partisipasi dari masyarakat, khususnya kader-kader Posyandu maka program-program kesehatan itu kita bisa jalan bersama”. Detail Kontak dr. Hj. A. Naisyah T. Azikin, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Jl. Teduh Bersinar No. 1 Makassar Telp. 0816276706 / 0411 - 881549 Fax. 0411 - 887710 e-mail. [email protected] Website: dinkeskotamakassar.net

212


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 3.8.

tahun 2013 yang hanya tertinggal sebesar 5% dari total belanja daerah semakin memprihatinkan. Komitmen pemerintah daerah untuk pembangunan di bidang kesehatan tidak tercermin dalam anggaran urusan kesehatan. Jika dibandingkan dengan jumlah


Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Jayapura

penduduk Kabupaten Jayapura pada tahun 2012 sebanyak 118.046 jiwa, maka anggaran kesehatan untuk setiap penduduk Kabupaten Jayapura hanya 249 ribu rupiah pertahun atau hanya 24 ribu rupiah perbulan. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan SPM yang difasilitasi oleh KINERJA, SPM Kesehatan Kab.Jayapura pada tahun 2013 hanya mencapai

Ringkasan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Papua menduduki urutan ke-33 dari 33 propinsi yang ada di Indonesia. Status IPM yang rendah tersebut, salah satunya disebabkan karena buruknya/rendahnya kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pelayanan kesehatan, padahal anggaran besar telah dialokasikan oleh pemerintah. Peningkatan kualitas pelayanan publik agar memenuhi Standar Pelayanan Minimum termasuk di dalamnya bidang kesehatan merupakan jalan terbaik untuk meningkatkan IPM dari tahun ke tahun, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu strategi kunci untuk pencapaiannya.

36%. Pemahaman pemerintah daerah terhadap Permenkes 741 tahun 2008 tentang SPM Kesehatan serta Permenkes 828 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis penerapan SPM juga masih rendah. SPM masih belum dianggap penting untuk dijadikan landasan dalam perencanaan dan penganggaran sektor kesehatan, dan juga belum dipakai sebagai alat manejemen untuk menilai kinerja sektor kesehatan di daerah. Beberapa indikator SPM belum dijadikan acuan indikator dan target program kerja dan kegiatan dalam pengembangan rencana kerja sektor. Selain itu, masyarakat masih belum dilihat sebagai mitra yang strategis untuk pembangunan sektor kesehatan di daerah dalam proses ini. Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebutuhan kesehatan untuk pemenuhan hak dasarnya belum


banyak didorong dan disaat yang sama ketidak pahaman mengeni standar pelayanan kesehatan

Tren anggaran untuk sektor kesehatan di Kab.

yang menjadi hak-nya belum banyak dipahami

Jayapura menurun dari tahun 2009 (11%) hingga

dengan baik

www.kinerja.or.id


213



integrasi SPM bidang kesehatan ke dalam perencanan dan pengganggaran daerah.

USAID-KINERJA di Papua menerapkan pendekatan untuk perbaikan pelayanan publik dari dua sisi, yakni

Bantuan teknis USAID-KINERJA menekankan

sisi penyedia dan pengguna. Dari sisi penyedia,

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses

KINERJA melakukan asistensi dan penguatan

pengembangan dan pembiayaan SPM kesehatan

kapasitas organisasi lokal dalam melakukan upaya

dan mendorong pemerintah daerah untuk

penyadaran akan hak-hak masyarakat, sehingga

melibatkan masyarakat dalam proses ini, serta

mampu melakukan advokasi untuk peningkatan

sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi amanat

kualitas pelayanan publik. SPM diletakkan dalam

akuntabilitas dan transparansi penyelenggara

bingkai hak dasar masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan publik.

pelayanan publik, sehingga diseminasi SPM dan penyadaran akan pentingnya pemerintah memenuhi

Beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan antara

SPM bagi masyarakat menjadi prioritas dalam

lain:

penyediaan pelayanan publik yang berbasis standar. •

Lokakarya awal sosialisasi standar layanan

Dari sisi pemerintah, sebagai penyedia pelayanan

kesehatan dan strategi penerapannya di

publik, USAID-KINERJA memberikan peningkatan

daerah.

pemahaman dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas mengacu kepada standar

Dalam lokakarya ini, dibangun pertama kali

layanan, asistensi dalam melakukan penelaahan

pemahaman penyelenggara pelayanan

pencapaian SPM untuk mengetahui kesenjangan

kesehatan, pelayan kesehatan serta masyarakat

nya, dan kemudian memberikan asistensi dalam

umum tentang SPM sebagai bagian dari

penghitungan dan skema pembiayaan dalam

berbagai standar layanan kesehatan yang

memenuhi SPM serta intervensi kebijakan, program

ada di Indonesia. Lokakarya ini menekankan

dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi

bahwa dalam pengembangan dan penentuan

kesenjangan yang ada .

pembiayaan standar pelayanan minimal, masyarakat menjadi bagian penting dalam

Tim teknis tingkat kabupaten terdiri dari pengambil

proses tersebut. SPM diletakkan dalam bingkai

kebijakan ditingkat kabupaten, yang berperan

hak dasar masyarakat untuk mendapatkan

menjadi penasihat program tingkat kabupaten

pelayanan publik, sehingga diseminasi SPM

serta memainkan peran penting dalam mendorong

dan penyadaran akan pentingnya pemerintah

pelaksanaan pendampingan dan penghitungan SPM

memenuhi SPM bagi masyarakat menjadi

kesehatan sesuai dengan rencana kerja. Selain

prioritas dalam publik

itu, tim teknis ini juga aktif melakukan mendorong

214


www.kinerja.or.id

•

Lokakarya capaian dan kesenjangan (yang

yang akan memerlukan koordinasi dan sinergi

ada dan lokakarya pembiayaan/costing)

dengan sektor lainnya.

Dalam lokakarya ini, forum multi-pihak serta

Selain itu, konsultasi publik ini menjadi ajang

masyarakat sipil lainnya terlibat dalam lokakarya

untuk memberikan ruang yang lebih luas

memainkan peran penting. Peran ini antara lain

pada masyarakat sipil dan forum multi-pihak

melalui konfirmasi langsung terhadap capaian

baik ditingkat kabupaten dan juga distrik

dilapangan dari sektor kesehatan/Puskesmas,

untuk memberikan masukan sebelum hasil

tetapi juga memberikan masukan-masukan

costing SPM ini diintegrasikan lebih lanjut

untuk pencapaian SPM didaerah kepada dinas

ke dalam perencanaan dan penganggaran

kesehatan dan Puskesmas. Masukan-masukan

daerah. Masyarakat melalui forum multi-

ini juga memperkaya pilihan kegiatan untuk

pihak memberikan masukan dan diharapkan

mengatasi kesenjangan yang ada, dan mampu

kedepannya juga mendukung Dinas Kesehatan

mempercepat pencapaian SPM di daerah.

dalam implementasi rencana. Forum multi-pihak juga akan terus mengawal dan mengawasi

Kemudian, dinas kesehatan dan Puskesmas

pencapaian SPM kesehatan

bersama masyarakat menyusun rencana kerja dan skala prioritas mana yang bisa menjawab

•

Penyebarluasan informasi dan diskusi

persoalan kesenjangan agar di tahun depan

tingkat masyarakat tentang standar

bisa tercapai. Setelah perencanaan kegiatan

pelayanan minimal kesehatan.

terpenuhi dan sesuai sasaran prioritas, masyarakat pun terlibat untuk memberikan

Dalam berbagai kesempatan, pertemuan forum

masukan dan saran terhadap besar anggaran

multi-pihak tingkat distrik dan juga tingkat

yang dibutuhkan untuk bisa menjawab

Kabupaten, SPM menjadi topik diskusi dalam

persoalan

rangka meningkatkan pemahaman masyarakat sipil terhadap SPM dan relevansinya dalam

•

Konsultasi publik dan pengawasan publik

Konsultasi publik dilakukan di Kab.Jayapura

pemenuhan hak kesehatan.

Disamping itu, ada serangkaian radio talkshow

dalam rangka mendiskusikan hasil costing SPM

yang dilakukan dengan bekerjasama dengan

pada pemangku kepentingan yang lebih luas

Radio Kenambai Umbai di Sentani – baik

dan dalam rangka mendapatkan dukungan.

yang dilakukan di dalam studio ataupun di

Dalam konsultasi publik ini, SKPD serta badan

luar ruangan/di kampung yang melibatkan

pemerintah daerah lainnya dilibatkan karena

masyarakat umum – yang fokus membahas

banyak aspek dari pencapaian SPM kesehatan

isu standar layanan termasuk SPM kesehatan.

www.kinerja.or.id


215


Radio talkshow ini membantu membangun

kesehatan sudah mengakomodir SPM didalamnya.

‘kebisingan’ ditingkat masyarakat tentang

Dalam rencana kerja anggaran Dinas Kesehatan

Standar Pelayan Minimal sebagai bagian

2014, terdapat alokasi dana untuk mendukung

pemenuhan hak masyarakat, dan mendorong

pemenuhan SPM sebesar 6,69milyar rupiah.

perbincangan tentang SPM di tingkat akar rumput.

Di saat yang sama, relasi dan kerjasama antara penyelenggara pelayanan kesehatan di Kab.

Selain itu, kelompok jurnalis warga, yang

Jayapura semakin erat terbangun. Dalam berbagai

kemudian membentuk forum jurnalis warga

kegiatan terkait perencanaan program kesehatan,

dengan nama “CYCLOPS” turut juga

forum multi-pihak dilibatkan sebagai peserta.

mengangkat isu SPM bidang kesehatan lewat

Keterlibatan masyarakat, terutama forum multi-pihak

tulisan dan dalam berbagai aktivitas mereka

dalam perencanaan kesehatan untuk pemenuhan

sebagai jurnalis warga.

SPM ini telah mendorong adanya mobilisasi sumber daya yang berasal dari masyarakat.

Dampak dan Perubahan Hasil penghitungan pembiayaan pemenuhan SPM telah disusun untuk empat tahun yakni 2014 - 2017. Anggaran yang dibutuhkan untuk capaian SPM di tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.271.382.000 anggaran 2015 sebesar Rp. 10.290.521.550, anggaran SPM 2016 sebesar Rp. 11.876.847.545, dan anggaran SPM 2017 sebesar Rp. 14.232.772.161. Perbedaan anggaran setiap tahunnya merujuk pada perubahan harga setiap tahun yang diperkirakan. Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengalokasikan APBD nya untuk kebutuhan tersebut. Dampak dari pendampingan SPM yang dilakukan oleh USAID-KINERJA telah membuat dinas kesehatan menyadari bahwa kegiatan yang lebih bisa mengungkit capaian SPM dan meningkatkan kinerja petugas kesehatan adalah dengan menerapkan SPM. Rencana strategis dinas

216


Sebagai contoh untuk menjamin pencapaian salah satu indikator SPM Kesehatan dalam penanggulangan penyakit menular TB di Kab. Jayapura: Kampung Yoboi di Distrik Sentani telah mengalokasikan dana untuk menyiapkan insentif bagi empat kader TB (Tuberculosis) setempat menggunakan anggaran kampung. Selain itu, Forum Dobonsolo (Multi stakeholder forum Distrik Sentani) dalam proses Musrenbang distrik berhasil mengadvokasi pemerintah distrik untuk merencanakan Pos TB kampong untuk tujuh kampung di distrik Sentani yang nantinya akan dianggarkan lewat dana Prospek. Selama ini kader TB dan Pos TB yang melakukan tugas selalu dibiayai oleh Puskesmas dengan anggaran yang minim. Saat ini MSF ditingkat Kabupaten juga memiliki komitmen yang tinggi untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pencapaian SPM dan penganggarannya di Kab. Jayapura. Pendampingan

www.kinerja.or.id

yang intensif atas perencanaan dan perhitungan

•

Peran media dan forum- multi-pihak yang

SPM kesehatan, telah mendorong pemerintah

dikembangkan di lapangan, mampu menjadi

daerah untuk mencoba mereplikasi melalui

agen pendorong perubahan didaerah dengan

pendampingan pengembangan SPM untuk

menyebar luaskan informasi tentang SPM

pelayanan publik lainnya di daerah.

dan apa kaitan SPM dalam pemenuhan hak masyarakat. Selain itu, kemitraan yang terbangun antara media, forum multi pihak

Pembelajaran

dan unit pelayanan/Puskesmas atau Dinas Kesehatan telah memberikan kesempatan yang

Pembelajaran yang didapat dari partisipasi

lebih besar untuk pencapaian SPM dengan

masyarakat dalam pengembangan SPM adalah •

Masyarakat Papua mampu memainkan peran aktif untuk memberikan masukan pada

melibatkan berbagai sumber daya yang ada di pemerintah daerah dan juga di masyarakat. •

kegiatan yang dibuat juga disadari oleh para

pengembangan SPM di daerah, ketika sejak

pembuat kebijakan. Kemudian dilakukan analisa

awal proses mereka sudah dilibatkan sebagai

penyebab kesenjangannya sebgai dasar

bagian dari pendampingan teknis di daerah.

membuat skala prioritas. Data menjadi sangat

Pentingnya penyadaran dan keterlibatan dari

penting dalam menentukan capaian dan target

dua belah pihak, baik pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam perencanaan dan costing SPM menjadi krusial. Kesadaran bersama dari dua belah pihak akan menjamin sinergi dalam melakukan upaya perbaikan. •

Sentuhan kepentingan lokal atau kedaerahan serta menggali kearifan lokal, juga mampu membangkitkan semangat dan kesadaran. Sentuhan lokal ini antara lain ditunjukannya

Pentingnya data riil dalam perencanaan

SPM. •

Pendampingan SPM bagi dinas kesehatan dan Puskesmas menjadi nilai tersendiri bagi pemerintah daerah. Melalui pendampingan SPM bidang kesehatan, pemerintah daerah Kab. Jayapura dan membuat pemerintah mereplikasikan SPM kepada SKPD lainnya yang memiliki peran sebagai penyelenggara pelayanan publik.

kondisi riil kesehatan rakyat Papua dan dibandingkan dengan daerah lain. Sentuhan

Rekomendasi

tentang betapa pentingnya masyarakat lokal untuk berubah mengejar ketertinggalan dan

Peran masyarakat dalam pengembangan,

konsekuensinya bila tidak ada perubahan, telah

perencanaan penerapan dan penghitungan

mampu membangkitkan kesadaran pemerintah

pembiayaan kebutuhan SPM di daerah harus

daerah maupun masyarakat untuk berubah

menjadi bagian penting dari kegiatan pendampingan

melakukan upaya bersama.

SPM di berbagai sektor pelayanan publik. Bahkan

www.kinerja.or.id


217


dalam kondisi Papua, dengan segala tantangan

multi-pihak, dll) serta alur informasi yang transparan

pembangunan yang ada, hal ini tetap dapat

antara masyarakat dan pemerintah daerah, dinas

dilaksanakan.

kesehatan atau Puskesmas yang akan menjadi precursor yang penting untuk pelibatan aktif

Pendampingan SPM yang aktif melibatkan

masyrakat di masa mendatang.

masyarakat masih harus terus dilakukan untuk memastikan komitmen yang telah dicapai bisa

Pengawalan tetap masih diperlukan karena

diimplementasikan di lapangan. Dalam hal ini,

kadangkala pemerintah daerah belum memahami

masyarakat memiliki peran untuk mengawasi

harmonisasi dan sinkronisasi teknis penganggaran

pelayanan publik, seperti pencapaian SPM sesuai

antara Permendagri 13 Tahun 2006 sebagai acuan

mandat UU 25 tahun 2009. Untuk menjamin

proses penganggaran dan SPM sektoral yang

masyarakat sipil dapat menjalankan peran

diterbitkan oleh kementerian teknis. Aturan ini pada

pengawasan yang berkelanjutan tersebut ada

beberapa kasus dapat membuat pemerintah daerah

dua hal penting yang perlu dilakukan. Kedua hal

kurang memilik keberanian dalam membuat kegiatan

tersebut antara lain pengembangan kapasitas

inovasi yang dapat meningkatkan capaian SPM dan

kelompok-kelompok masyarakat sipil (LSM, forum

IPM, seperti yang dialami Kab. Jayapura.

Testimoni Bapak Amos Soumilena Ketua forum multi-pihak Kab. Jayapura, Papua “Forum multi-pihak mendorong pemerintahan dengan tata-kelola yang baik. Masyarakat melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk mengetahui apa yang menjadi masalah Puskesmas, kemudian diskusi dengan pemerintah dan dijawab oleh pemerintah dalam hal pelayanan publik. Harus ada responsibility masyarakat, mereka harus lebih paham bagaimana mereka bisa sehat dan cerdas.” Detail Kontak Bapak Amos Soumilena Ketua forum multi-pihak Kab. Jayapura, Papua 081248263822

218


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 3.9.

Situasi sebelum Inisiatif Banyak upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun mitra pembangunan untuk mendukung pemerintah daerah


dan sekolah-sekolah dalam pelaksanaan MBS.

Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik, Kota Probolinggo, Jawa Timur

Sebelum kerjasama dengan USAID-KINERJA dimulai, sekolah-sekolah di Kota Probolinggo ratarata sudah mulai leluasa untuk mengatur urusan operasional, program, dan anggaran secara otonom. Walaupun mereka sudah diberi pembekalan dan dukungan peningkatan kapasitas melalui program

Ringkasan

mitra pembangunan lain, masih ditemukan kekurangan ketrampilan semua pihak untuk

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan

menerapkan kebijakan MBS secara efektif.

wujud otonomi sekolah sejalan dengan kebijakan

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana

desentralisasi kewenangan pendidikan dan

pengambilan keputusan melibatkan pihak-pihak

dimaksudkan agar sekolah mempunyai otonomi

selain kepala sekolah. Komite sekolah sebagai

yang lebih besar untuk menyelenggarakan program

wadah orangtua dan masyarakat umum kurang

dan kegiatannya dengan mendorong peran serta

berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan

masyarakat melalui Komite Sekolah.

keputusan strategis.

Seperti diketahui desentraliasi pengelolaan

Di sisi lain intervensi Dinas Pendidikan secara

pendidikan hingga ke tingkat sekolah ditujukan

umum juga masih cukup tinggi yang dapat dilihat

kepada upaya memberikan pelayanan

dari intervensi dan dokumen kebijakan yang rata-

pendidikanyang berkualitas sesuai dengan amanat

rata seragam. Akibatnya kebijakan dan inisiatif

standar pelayanan pendidikan, khususnya standar

yang diambil oleh sekolah belum secara efektif

pelayanan minimal (SPM) serta Standar Pelayanan

mencerminkan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap

Pubik (SPP) . Di Kota Probolinggo MBS dengan

sekolah dan kurang berdampak pada peningkatan

pendekatan KINERJA diterapkan di 20 sekolah mitra

mutu. Selain itu, sekolah belum mempunyai

sebagai program percontohan. Dalam pendekatan

keterampilan yang dibutuhkan untuk mengkaitkan

ini pihak penyedia (sekolah) dan pengguna layanan

perencanaan dan program sekolah dengan SPM

(murid dan orang tua) diperkuat secara bersamaan.

dan SNP.

www.kinerja.or.id


219



sekolah, kecamatan maupun kabupaten/kota. IPM menjadi tolok ukur untuk pemantauan perbaikan

Di Kota Probolinggo, sekolah-sekolah yang dipilih

selanjutnya dan juga sebagai dasar untuk terbitnya

sebagai percontohan adalah 20 sekolah yang

Janji Perbaikan Pelayanan oleh kepala sekolah dan

berada di pinggiran kota yang dianggap masih

kepala daerah.

tertinggal dibandingkan sekolah-sekolah di pusat kota dan sekitarnya.

Fasilitasi terhadap pembentukan forum multi pihak yang peduli pendidikan dan kerjasama

Inti konsep USAID-KINERJA adalah bahwa

dengan media setempat maupun jurnalis warga

dukungan disediakan untuk seluruh sistem yang

merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan

berdampak pada peningkatan mutu tata-kelola

kesadaran dan kepedulian tentang perbaikan

sekolah, termasuk Dinas Pendidikan, kepala

layanan pendidikan dan menciptakan insentif bagi

sekolah, anggota komite sekolah, orangtua dan

sekolah dan pengambil keputusan politik di tingkat

siswa, masyarakat umum dan media setempat.

kabupaten/kota.

Tata-kelola sekolah yang baik akan berdampak pada pencapaian SPM dan SNP dan akhirnya akan

Pendekatan seluruh sistem membutuhkan

memberi kepuasan pelayanan bagi pengguna layanan.

komitmen, koordinasi dan interaksi yang intensif diantara semua penyelenggara pendidikan. Program

Intervensi dilaksanakan baik pada pihak penyedia

USAID-KINERJA , menunjuk dua organisasi

layanan pendidikan maupun pada pihak pengguna

masyarakat setempat, yaitu Lembaga Pengkajian

layanan yang mencakup warga sekolah, wali murid,

Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) dan

pemerhati pendidikan dan masyarakat umum.

Konsil LSM, melakukan pendampingan teknis dan

Dukungan untuk penyedia layanan adalah dalam

fasilitasi proses dengan melibatkan pihak-pihak yang

bentuk penyediaan modul MBS dan pendampingan

berpotensi sebagai fasilitator sekolah. Sementara,

teknis dalam perencanaan dan penganggaran

pihak pemerintah daerahmembentuk Tim Teknis

sekolah yang berorientasi pada pemenuhan SPM

yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Bappeda,

dan SNP maupun berkaitan dengan peran dan

dan Bagian Organisasi.

fungsi Komite Sekolah. Indikator capaian program MBS disepakati oleh Pihak pengguna diberi ruang untuk menyuarakan

semua pihak.

aspirasinya melalui survei pengaduan di tingkat

220

sekolah yang kemudian dituangkan dalam suatu

Berikut ini adalah pendekatan pengembangan MBS

Indeks Pengaduan Masyakarat (IPM) tingkat

Berpelayanan Publik di Kota Probolinggo


www.kinerja.or.id

Pengguna Layanan (Siswa, Ortu, Masy)

Penyedia Layanan (Sekolah)

PROSES

1

Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Data Sekolah

2

Input analisis STM & EDS

Hasil analisis: • Suvei Pengaduan • SPM Pendidikan • EDS

3

Implementasi & publikasi di Sekolah

Perencanaan Sekolah & Janji Perbaikan Pelayanan

Survei Pengaduan

Input analisis Hasil Suvei Pengaduan

Publikasi oleh Jurnalis Warga

Acuan Standar, SPM Pendidikan, SNP dan SPP Tabel 1. Diagram pendekatan pengembangan MBS berbasis pelayanan publik di Kota Probolinggo


2011. Perubahan yang paling menonjol adalah pada aspek pencapaian SPM, pelayanan publik,

Anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan

transparansi, partisipasi masyarakat, dan perbaikan

pelaksanaan MBS berpelayanan publik adalah 300

lingkungan sekolah yang nyaman sebagai tempat

juta rupiah untuk satu kelompok yang terdiri dari

belajar.

20-25 sekolah. Anggaran ini mencakup pelatihan untuk kepala sekolah, pelatihan untuk komite

Proses evaluasi diri sekolah, perencanaan

sekolah, pelatihan untuk pengawas sekolah, survei

dan pelaporan kegiatan sekolah kepada publik

pengaduan/keluhan, pendampingan teknis di

melibatkan komite sekolah dan mampu mengangkat

lapangan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi.

masalah nyata yang dialami oleh sekolah. Komite sekolah melaksanakan peran yang aktif dalam


koordinasi dengan forum multi pihak tingkat kabupaten/kota dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi terhadap masalah sekolah yang telah

Kerjasama antara Kota Probolinggo dan KINERJA-

diidentifikasikan.

USAID dalam menerapkan MBS berjalan sejak Juni

www.kinerja.or.id


221


Hasil survei pengaduan dan janji kepala sekolah

Pembelajaran

dan kepala daerah berhasil mengarahkan perhatian pihak-pihak yang berkepentingan pada isu-isu

Adanya local champions di berbagai kalangan

prioritas yang menjadi kebutuhan warga sekolah.

merupakan faktor penting untuk keberhasilan penerapan MBS. Kepala sekolah sendiri merupakan

Survei pengaduan tidak hanya penting dari aspek

orang kunci yang tidak hanya memotori perubahan

hasil dan tanggapan dari para pengambil keputusan,

berkaitan dengan tatakelola sekolah tetapi juga

namun juga dari prosesnya yang persiapan dan

menjadi perantara dari semua pihak di tingkat

pelaksanaannya melibatkan warga sekolah dalam

sekolah termasuk Komite Sekolah, para guru

penyusunan kuesioner dan umpan balik langsung

dan orangtua, dengan pemerintahan desa, dinas

kepada penyedia layanan. Dengan demikian banyak

pendidikan dan dengan organisasi kemasyarakatan

pihak yang berkepentingan yang akhirnya dapat

sebagai fasilitator dalam proses pelaksanaan MBS.

dimobilisasi untuk ikut dalam program perbaikan

Peranan dan komitmen dari Dinas Pendidikan

sekolah.

sangat penting bagi pemecahan persoalan yang menjadi wewenang pemerintah daerah dan

Akibat langsung survei pengaduan antara lain

berkaitan dengan kepentingan lintas sekolah.

adalah: pemenuhan SPM, pencapaian SNP, perbaikan fasilitas di berbagai sekolah. Di SD Negeri

Penguatan pihak-pihak pada sisi penyedia

Kebonsari Kulon 2 misalnya, semua indikator SPM

layanan maupun pengguna layanan membutuhkan

yang menjadi tanggung sekolah sudah dipenuhi

arsitek yang dapat menghubungkan dan

dan secara bertahap mencapai SNP. Di sekolah ini

mengkoordinasikan semua pihak. Itu berarti

Komite Sekolah menjalin kerjasama dengan Badan

bahwa desain pendampingan tidak hanya

Lingkungan Hidup (BLH) untuk pengadaan toilet

difokuskansemata-mata pada dukungan teknis

dan taman sekolah yang sehat. Hasil perencanaan

terhadap perbaikan proses utama MBS dan tata

dan alokasi anggaran maupun Indeks Pengaduan

kelola sekolah seperti penyusunan perencanaan dan

Masyarakat diumumkan di banyak sekolah mitra

penganggaran sekolah.

melalui papan informasi dan memungkinkan pengawasan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Pendampingan juga dilakukan pada fasilitasi negosiasi dan interaksi yang lebih luas antara

Berdasarkan pengalaman sampai saat ini Kota

sekolah dengan Dinas Pendidikan, komite sekolah,

Probolinggo berkeinginan untuk mereplikasi konsep

dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti

MBS yang telah diujicobakan pada 20 sekolah

dunia usaha, media dan masyarakat melalui forum

percontohan kepada semua sekolah dasar dan

multi pihak. Fasilitasi dan koordinasi yang intensif

menengah dengan menggunakan sumber dari

sebaiknya dikelola oleh organisasi mitra pelaksana

APBD.

dengan tujuan yang disepakati dari awal secara bersamaan.

222


www.kinerja.or.id

Salah satu alat penting adalah indikator capaian

hinggaperhatian media yang berbengaruh terhadap

yang disepakati dengan Tim Teknis dari Pemda

masalah-masalah di bidang pendidikan.

sebagai landasan untuk memantau proses secara keseluruhan dan kinerja organisasi lokal sebagai

Oleh karena itu disarankan untuk menciptakan

pelaksana. Indikator capaian perlu mencerminkan

keterkaitan erat antara intervensi dan pendampingan

baik perubahan pada level praktik dan hasil kerja

pada tingkat sekolah dan pada tingkat daerah.

tatakelola sekolah maupun peningkatan mutu

Demikian juga standar pelayanan yang sudah

pendidikan yang menjadi akibat diantara lain dari

ditetapkan oleh pemerintah daerah seperti SPM dan

perubuhan tatakelola sekolah yang dicerminkan oleh

SNP sebaiknya menjadi acuan untuk pelaksanaan

pemenuhan SPM dan pencapaian SNP.

survei pengaduan.

Rekomendasi Keberhasilan intervensi pada tingkat sekolah langsung berhubungan dengan dinamika pada tingkat kabupaten/kota - mulai dari dampak perkembangan kerangka kebijakan terhadap pengembangan sekolah, kontribusi pemerintah daerah terhadap pemenuhan janji perbaikan layanan

Pengalaman di Kota Probolinggo dan juga di tempat lain telah menunjukkan bahwa penerapan konsep MBS secara umum perlu penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Dengan mengingat keterlibatan banyak pihak dan adanya intervensi di berbagai tingkatan perlu ada mekanisme manajemen dan pemecahan permasalahan yang lebih fleksibel.

Testimoni Rukmini Kepala Sekolah, Kebon Sari Kulon 2 Kota Probolinggo, Jawa Timur “Semula saya tidak mengenal caranya untuk mengelola lembaga ini yang manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya USAID-KINERJA, kami menjadi tahu dan manfaatnya banyak sekali. Yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang tidak tahu menjadi tahu bagaimana cara pengelolaan lembaga ini yang diharapkan oleh pemerintah. Contoh nyata perubahan yang ada seperti kita kan mengadakan IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat). Dari Indeks

www.kinerja.or.id


223


Pengaduan Masyarakat yang langsung kita respon positif sehingga salah satu contoh dengan tidak adanya cuci tangan, itu kita mengadakan cuci tangan yang ada dengan dinas terkait. Yaitu bantuan dari Pemkot, ada dari Bappeda, terus ada dari dinas pendidikan yang semula kamar mandi kita hanya punya satu, jumlah murid 253 itu kemudian menjadi tujuh. Tantangannya memang banyak, tidak semudah membalikkan tangan ya. Tetapi disitu ada bukti nyata, dari Dinas Pendidikan mengutarakan bahwa itu tidak tambah merosot tetapi dari nilai keberhasilan, itu dari dua tahun yang lalu itu 30 peringkat kota, sekarang menjadi 18.” Detail Kontak Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Jl. Basuki Rahmad, No. 20 A, Kota Probolinggo (0335) 421 160 http://www.dinaspdk-kotaprobolinggo.net/ Email: [email protected]

224


www.kinerja.or.id

Bahan Bacaan 3.10.

rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi pencapaian SPM. Dua tahun setelah bermitra dengan USAID-KINERJA, dinas kesehatan telah memiliki rencana strategis yang komprehensif dan berbasis standar pelayanan minimal.


Rencana Strategis Berbasis Standar Pelayanan Beri Peluang Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Kota Singkawang, Kalimantan Barat

Situasi sebelum Inisiatif Meskipun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan untuk menjamin pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas akan berakhir 2015, masih banyak pemerintah daerah belum memahami dan menggunakan panduan ini. Di Kota Singkawang, Dinas Kesehatan belum

Ringkasan Hingga tahun 2012, Dinas Kesehatan Kota Singkawang belum menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan perencanaan dan penganggaran program kesehatan. Kegiatan SPM masih hanya sebatas pelaporan pencapaian dibanding target nasional. Pada tahun 2011, capaian SPM kesehatan Dinas Kesehatan sangat bervariasi, berkisar 8%-58% di bawah target nasional. Namun, hasil evaluasi ini belum diintegrasikan dalam rencana kerja Dinas Kesehatan. Sejak bermitra dengan KINERJA-USAID, Dinas Kesehatan telah membuat perubahan penting untuk mengintegrasikan SPM dalam rencana strategis dinas. Bersama dengan Puskesmas, dinas membuat

www.kinerja.or.id

menggunakan SPM sebagai acuan perencanaan programnya hingga tahun 2012. Program masih dibuat berdasarkan kegiatan dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Akibatnya, program yang dibuat tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan Selain itu, lemahnya kerjasama antar SKPD juga menghambat penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas. Hingga tahun 2012, Kota Singkawang tidak memiliki rencana program kesehatan yang komprehensif karena setiap SKPD membuat rencana sendiri-sendiri, sehingga banyak program yang tumpang-tindih. Selain itu, masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan belum dilibatkan dalam pembuatan rencana kerja pemerintah. Meskipun pada saat itu masyarakat sudah cukup kritis terhadap penyediaan


225


layanan kesehatan, mereka tidak mempunyai forum

•

Identifikasi dan analisa capaian SPM

Dengan bantuan tim perumus, Dinas

yang mempertemukan dengan pihak penyedia layanan untuk membahas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah terutama pelayanan

Kesehatan Kota Singkawang dan Puskesmas

kesehatan ibu dan anak (KIA) secara berkala.

mengidentifikasi indikator SPM yang telah mereka capai, analisa kesenjangan dan penyebabnya serta menghitung anggaran yang

Strategi Implementasi Faktor utama dalam keberhasilan SPM menjadi bagian dari rencana strategis di Singkawang adalah

diperlukan untuk mencapai indikator tersebut.

SPM kesehatan Kota Singkawang tahun 2012,

kemitraan dinas kesehatan dan antara bermitra

terutama untuk indikator kesehatan ibu dan anak

dengan dengan forum multi-stakeholder (FMS) yang

sangat beragam, berkisar 8%-58% di bawah

beranggotakan staf pemerintah, tokoh masyarakat,

target nasional.

pekerja sosial dan aktivis. Forum ini dimaksudkan untuk mempertemukan penyedia dan pengguna layanan kesehatan untuk berdiskusi tentang isu-isu kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak di Kota Singkawang.

•

Perencanaan program

Puskesmas dilibatkan secara aktif dalam perencanaan program untuk mengidentifikasi kebutuhan yang sesuai dengan kesenjangan

Kegiatan penerapan SPM dalam perencanaan

pelayanandasar. Berdasarkan hasil diskusi

program kerja pemerintah terbagi menjadi beberapa

para pemangku kepentingan, Kota Singkawang

tahapan: •

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Tahap awal ini dilakukan untuk memastikan bahwa staf dinas kesehatan, Puskesmas, dan MSF Kabupaten memiliki pemahaman yang sama tentang konsep SPM dan kegunaan SPM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pada tahap ini, tim perumus SPM juga dibentuk untuk membantu Puskesmas dan dinas kesehatan mengidentifikasi capaian

Berdasarkan analisa tersebut, tingkat capaian

memprioritaskan kegiatan penanganan komplikasi kebidanan (indikator 2) dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (indikator 3).

Integrasi SPM dalam rencana lima tahunan dinas kesehatan sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program dan memberikan waktu yang cukup agar inisiatif ini memberikan dampak terhadap kualitas layanan kesehatan.

SPM mereka, analisa kesenjangan dan mencari solusi.

226


www.kinerja.or.id

Anggaran

•

membahas program kesehatan sesuai SPM dalam proses perencanaan yang partisipatif.

Total anggaran yang dibelanjakan sekitar 50 juta dengan rincian berikut:

Masyarakat sudah memiliki kemampuan

•

Sikap dinas kesehatan dan Puskesmas yang telah membuka diri telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Anggaran sumber KINERJA sebesar Rp. 40 juta untuk kegiatan pendampingan (couching clinic) meliputi paket pertemuan dan transportasi peserta sebanyak 3 kali pertemuan. Pemerintah Daerah Singkawang turut berkontribusi sebesar 10 juta rupiah untuk biaya pertemuan sinkronisasi data dan bimbingan teknik penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Singkawang.

Pembelajaran Beberapa hasil pembelajaran yang dipetik dari proses integrasi SPM dalam perencanaan strategis dinas kesehatan adalah: •

Dokumentasi hasil penghitungan SPM yang

Hasil dan Dampak

tercantum dalam Renstra membantu dinas

Satu tahun setelah program ini dijalankan, beberapa

yang responsif dan akuntabel terhadap masalah

dampak terkait dengan perencanaan program

kesehatan di lapangan

kesehatan yang lebih baik, kerjasama lintas-sektoral

kesehatan untuk membuat program kesehatan

•

Keterlibatan masyarakat dalam program ini telah menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat

dan partisipasi masyarakat mulai terlihat:

terhadap program kesehatan pemerintah •

Peningkatan pemahaman pemangku

dan meningkatkan partisipasi publik dalam

kepentingan di Singkawang terhadap pentingnya

pengawasan pelayanan kesehatan

SPM dalam memenuhi hak rakyat dalam •

•

Hasil penghitungan SPM perlu dimasukkan

pelayanan kesehatan dasar.

dalam rencana strategis dinas kesehatan untuk

Dinas memiliki rencana strategi program

menjamin keberlanjutan program

kesehatan yang komprehensif dan berbasis standar pelayanan minimal. Program kerja ini dibuat dan disepakati oleh SKPD dan masyarakat. •

Dinas kesehatan sudah merujuk dokumen ini sebagai rencana kerja tahunan yang memastikan bahwa indikator SPM akan dicapai secara bertahap dalam lima tahun ke depan.

www.kinerja.or.id

Rekomendasi •

Rencana strategis ini perlu ditindaklanjuti dengan dukungan anggaran dari pemerintah kota untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan baik


227


•

FMS perlu dilibatkan dalam proses advokasi

•

Kegiatan penghitungan capaian SPM dan

anggaran untuk mendorong pemerintah

analisa kesenjangan perlu terus dilakukan

mengalokasikan anggaran pemenuhan SPM

sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi dinas dan Puskesmas.

Testimoni Akhmad Kismed Kepala Dinas Kesehatan Kota Singkawang, Kalimantan Barat “Beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh USAID-KINERJA yang pernah kita ikuti yang pertama adalah pendampingan SPM, Standar Pelayanan Minimal. Ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali yang saya rasakan di dinas kesehatan karena terus terang saja sebelum itu kita belum pernah mendapatkan masukan tentang bagaimana melakukan costing pada SPM. Jadi sangat membantu sekali sehingga teman-teman sudah kita arahkan untuk perencanaan ke depan, agar tetap mengacu kepada SPM yang ada. Karena kita sudah dilatih, diberikan masukan-masukan dengan difasilitasi oleh USAID-KINERJA.” Detail Kontak Bapak Akhmad Kismed Kepala Dinas Kesehatan Kota Singkawang, Hp. 0811579044 Dinas Kesehatan Kota Singkawang Jl. Alianyang No. 7, Kota Singkawang Telp. 0562.631393

228


www.kinerja.or.id


4

www.kinerja.or.id


229

SESI 4

Gambaran Umum Sesi ini menjelaskan instrumen utama yang


digunakan dalam penguatan sisi supply dan sisi demand dalam kerangka tata kelola sektor, beserta bagaimana mengaitkan kedua sisi tersebut untuk mencapai perubahan yang diinginkan/ditargetkan. Sesi ini juga memperlihatkan contoh konkrit hasil aplikasi instrumen penguatan di kedua sisi dari beberapa kabupaten/kota wilayah kerja KINERJA. Melalui sesi ini, peserta diajak untuk mencoba menerapkan instrumen pada sektor pilihan (sektor pilihan studi kasus) sehingga memiliki gambaran bagaimana aplikasinya nanti di lapangan.

Tujuan Sesi Sesi ini menjelaskan instrumen utama yang digunakan dalam penguatan sisi supply dan sisi demand ........

1. Peserta memahami proses aplikasi pendekatan dan aplikasi instrument penguatan sisi supply dan sisi demand. 2. Peserta memahami metoda dan mekanisme engaging sisi supply dan demand.

Bahan dan Alat

1. Media Pelatihan: Komputer dan LCD, Papan + Kertas Flipchart

230


www.kinerja.or.id

2. Alat Tulis: Kertas untuk mencatat, Spidol, Pensil atau Ballpoint 3. Bahan Paparan, Lembar Kerja, dan Bahan bacaan

Alur Sesi (135 menit) Pengantar (5 menit)



Refleksi (10 menit)


Rencana Sesi Waktu

Alur

5

Pengantar

Isi •

Materi

Peserta diajak untuk mengingat kembali pendekatan

• PPT 4.1

penguatan sisi supply dan demand dalam kerangka tata kelola sektor. •

Bagian menjelaskan bagaimana kedua sisi tersebut dapat bergerak bersama menuju perubahan yang diharapkan.

5

Keterkaitan

•

Perubahan yang dihasilkan dari penerapan instrumen dikaitkan dengan perubahan kualitas pelayanan publik yang dimandatkan oleh regulasi, baik yang diterbitkan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

110

Penerapan

(45 Menit) Penjelasan dan tanya jawab: •

Pendekatan dan Instrumen Penguatan Tata Kelola Penyedia Layanan (Supply).

•

Pendekatan dan Instrumen Penguatan Penggunan Layanan

• PPT 4.1 • LK 4.1 • BB 4.1 sd BB 4.6

(Demand). •

Engaging Supply – Demand serta interaksi aktif dalam tata kelola.

www.kinerja.or.id


231

SESI 4 . Instrumen Penguatan Penyedia dan Pengguna Layanan dalam Tata Kelola Sektor

Waktu

Alur

Isi

Materi

(30 menit) Kerja Kelompok: penerapan instrumen supplydemand pada sektor pilihan. (35 menit) Presentasi dan tanggapan atas hasil latihan (1 atau 2 kelompok terpilih presentasi, kelompok lain menanggapi).

10 5

Refleksi Kelanjutan

•

Melihat kembali apakah tujuan sesi tercapai.

•

Mintalah peserta memberikan umpan balik.

Hasil diskusi atas penerapan instrument diharapkan dapat diaplikasikan dan melembaga di lingkungan kerja. Sesi 5 akan menjelaskan bagaimana proses pelembagaan tersebut dilakukan.

232


www.kinerja.or.id


Strategi Program Penguatan Masyarakat Pengguna Pelayanan Publik

1

www.kinerja.or.id


233


Tujuan Sesi 1. Pelatih memahami proses penerapan pendekatan dan instrumen penguatan tata kelola penyedia layanan (supply) pada unit layanan sektor pendidikan, kesehatan, dan PTSP. 2. Pelatih memahami proses penerapan pendekatan dan instrumen penguatan pengguna layanan (demand) untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan PTSP. 3. Pelatih mengetahui metode dan mekanisme engaging dan interaksi mutualisme antara pengguna layanan dan penyedia layanan. 2

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tujuan sesi, guna memberikan orientasi hasil yang perlu dicapai melalui sesi ini.

Inti uraian: Tujuan sesi terdiri dari: 1. Pelatih memahami proses penerapan pendekatan dan instrumen penguatan tata kelola penyedia layanan (supply) pada unit layanan sektor pendidikan, kesehatan, dan PTSP. 2. Pelatih memahami proses penerapan pendekatan dan instrumen penguatan pengguna layanan (demand) untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan PTSP. 3. Pelatih mengetahui metode dan mekanisme engaging dan interaksi mutualisme antara pengguna layanan dan penyedia layanan.

234


www.kinerja.or.id

Pokok Bahasan 1. Pendekatan dan instrumen penguatan tata kelola penyedia layanan (supply). 2. Pendekatan dan instrumen penguatan pengguna layanan (demand). 3. Engaging supply – demand serta interaksi aktif dalam tata kelola. 3

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi pokok bahasan sesi ini.

Inti uraian: Pokok bahasan sesi terdiri dari: 1. Pendekatan dan instrumen penguatan tata kelola penyedia layanan (supply) 2. Pendekatan dan instrumen penguatan pengguna layanan (demand) 3. Engaging supply – demand serta interaksi aktif dalam tata kelola.

www.kinerja.or.id


235


Pendekatan Tata Kelola Sektor SUPPLY DEMAND

(1) Meningkatkan kapasitas penyedia layanan dalam pengelolaan pelayanan publik yang didasarkan pada inovasi dan praktik baik.

PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK scr BAIK

IN

INOVASI

(2) Meningkatkan tuntutan dan keterlibatan publik dalam perbaikan kualitas layanan

INSENTIF

(3) Mendokumentasikan Praktik Baik dan Mempromosikannya

REPLIKASI

4

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bahwa penyediaan layanan publik yang baik melalui konsep tata kelola sektor melibatkan sisi supply, sisi demand, dan replikasi.

Inti uraian: •

Penyediaan layanan publik yang baik dilakukan melalui pendekatan tata kelola sektor.

•

Pendekatan ini memperkuat sisi supply dan demand secara bersamaan.

•

Penguatan sisi supply dilakukan untuk meningkatkan kapasitas penyedia layanan dalam pengelolaan pelayanan publik yang didasarkan pada inovasi dan praktik baik.

•

Penguatan sisi demand dilakukan untuk meningkatkan minat dan keterlibatan publik dalam penyediaan layanan, menjadi mekanisme insentif bagi penyedia layanan yang berkinerja baik.

•

Replikasi dilakukan untuk mendokumentasikan dan membangun struktur guna mendukung replikasi praktik baik.

236


www.kinerja.or.id

Kriteria Praktik Baik Tujuan Umum: Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan responsif. Meningkatkan kapasitas penyedia layanan dalam pengelolaan pelayanan publik yang didasarkan pada inovasi dan praktik baik.

Strategi 1. Mendorong terciptanya kebijakan dan lingkungan kondusif yang mendukung penerapan praktik baik dan tata kelola pelayanan.

2. Pelembagaan dan penerapan inovasi dan praktik baik serta tata kelola yang lebih dalam pada unit pelayanan. 5

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tujuan dan strategi penguatan sisi supply

Inti uraian: •

Jelaskan tujuan penguatan sisi supply (sisi penyedia layanan)

•

Terdapat dua strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut

www.kinerja.or.id


237


Aktivitas dan Strategi No

Uraian Strategi

Aktivitas Intervensi

1

Mendorong terciptanya kebijakan dan lingkungan kondusif yang mendukung penerapan praktik baik dan tata kelola pelayanan.

• • • • • • •

2

Pelembagaan dan penerapan inovasi dan praktik baik serta tata kelola yang lebih dalam pada unit pelayanan.

• Tata kelola manajemen program - Perencanaan pelayanan di unit layanan partisipatif dan berbasis standar (SPM) - Pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan dan akuntabel - Sistem informasi - Pengelolaan pengaduan dan survei pengaduan - Promosi kesehatan • Tata kelola pelayanan - SOP layanan - Janji layanan (service charter) - Survei IKM - Pengelolaan pengaduan dan survei pengaduan

3

Penguatan Intermediary Organizations.

Manajemen data dan analisis kesenjangan pelayanan Perencanaan dan penganggaran daerah berbasis standar (SPM) Penyusunan kebijakan yang partisipatif Monev kebijakan yang transparan dan partisipatif Compliant handling (penanganan pengaduan) Keterbukaan informasi (PPID) Konsultasi publik

6

Mengapa slide ini Penting? Menjelaskan strategi penguatan sisi supply dan aktivitas/kegiatan yang dilakukan pada setiap strategi tersebut.

Inti uraian: •

Jelaskan kembali dua strategi penguatan sisi supply.

•

Jelaskan macam kegiatan yang dilakukan untuk setiap strategi tersebut.

--

238


Pengelolaan pengaduan dan survei pengaduan survei pengaduan www.kinerja.or.id

Pendekatan Pendampingan Bidang Pendidikan

7

www.kinerja.or.id


239


Pelayanan Publik Sektor Pendidikan

8

Mengapa slide ini penting? Menggambarkan penerapan/aplikasi pendekatan tata kelola pada sektor pendidikan, baik pada tingkat kab./ kota maupun pada tingkat sekolah.

Inti uraian: •

Penerapan pendekatan tata kelola tetap berbasis standar tertentu.

•

SPM diterapkan untuk tingkat kabupaten/kota, SNP diterapkan untuk tingkat sekolah.

•

Pada tingkat kabupaten/kota, penguatan penyedia layanan dilakukan melalui paket pendampingan DGP dan BOSP.

240

•

Pada tingkat unit layanan, penguatan penyedia layanan dilakukan melalui paket pendampingan MBS.

•

Penguatan pengguna layanan dilakukan melalui MSF dan media.


www.kinerja.or.id

Mengapa Berbasis Standar? STANDAR INTERNASIONAL

A K R E D I T A S I

A B C D

8 Standar Nasional Pendidikan

Belum terakreditasi

SPM 9

Mengapa slide ini penting? Menggambarkan contoh bagaimana peran standar dalam menilai kualitas layanan, apakah memenuhi/tidak memenuhi batas kualitas tertentu.

www.kinerja.or.id


241


Pendekatan KINERJA - DGP & BOSP

10

Mengapa slide ini penting? Menggambarkan penerapan/aplikasi pendekatan tata kelola pada sektor pada paket DGP dan BOSP.

Inti uraian: •

Penerapan pendekatan tata kelola tetap berorientasi/berbasis standar tertentu (SPP, SPM, SNP).

•

Ukuran hasil penerapan pendekatan tata kelola ini adalah perbaikan akses dan mutu pelayanan pendidikan.

•

Instrument penguatan sisi penyedia layanan terdiri dari: kebijakan, manajemen data, penghitungan, perencanaan dan anggaran, dan pelaporan.

•

Instrument penguatan sisi pengguna pelayanan terdiri dari: peran FMS, konsultasi publik, penanganan pengaduan, dan media/jurnalisme warga.

•

242

Proses perbaikan tata kelola DGP dan BOSP perlu didukung regulasi lokal.


www.kinerja.or.id

Pendekatan KINERJA - MBS

11

Mengapa slide ini penting? Menggambarkan penerapan/aplikasi pendekatan tata kelola pada sektor pada paket MBS.

Inti uraian: •

Penerapan pendekatan tata kelola tetap berorientasi/berbasis standar tertentu (SPP, SPM, SNP).

•

Ukuran hasil penerapan pendekatan tata kelola ini adalah perbaikan akses dan mutu pelayanan pendidikan.

•

Instrumen penguatan sisi penyedia layanan terdiri dari: kebijakan, manajemen BOS, manajemen data dan EDS, perencanaan (RKS-RKAS), dan pelaporan.

•

Instrumen penguatan sisi pengguna pelayanan terdiri dari: peran FMS, survei pengaduan, janji perbaikan pelayanan, dan media/jurnalisme warga.

•

Proses perbaikan tata kelola MBS perlu didukung regulasi lokal.

www.kinerja.or.id


243


Pendekatan Pendampingan Bidang Kesehatan

12

244


www.kinerja.or.id

Tata Kelola Sektor Kesehatan – KIA Sisi Penyedia Layanan (Inovasi)

Layanan

MSS

Peraturan

SD, IBF and EBF

Publik (akses dan mutu)

Sisi Pengguna Layanan (Insentif)

13

Mengapa slide ini penting? Menggambarkan penerapan/aplikasi pendekatan tata kelola pada sektor pada paket KIA.

Inti uraian: 1. Penerapan pendekatan tata kelola tetap berorientasi/berbasis standar tertentu (SPM). 2. Ukuran hasil penerapan pendekatan tata kelola ini adalah perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 3. Instrumen penguatan sisi penyedia layanan terdiri dari: manajemen BOK, SOP, kemitraan bidan-dukun, kantong persalinan, dan promosi. 4. Instrumen penguatan sisi pengguna pelayanan terdiri dari: peran FMS, survei pengaduan, janji perbaikan pelayanan, dan media/jurnalisme warga. 5. Proses perbaikan tata kelola MBS perlu didukung regulasi lokal.

www.kinerja.or.id


245


Tata Kelola Sektor Kesehatan Kegiatan Kesehatan

Partisipasi

Transparansi

Akuntabel

Regulasi bidang Kesehatan

Masyarakat Terlibat sejak identifikasi masalah, penyusunan sampai sosialisasi kebijakan

Dengar pendapat dengan stakeholders lain di tk. K/K dan kecamatan

Kepala daerah menandatangani regulasi

SOP

Masyarakat Terlibat dalam penyusunan SOP non-teknis

Puskesmas mempublikasi kan SOP

Kepala Puskesmas menandatangani SOP teknis

Kemitraan TBA

Menyusun MoU pelibatan masyarakat

MoU ini dipublikasikan kepada semua stakeholders

MoU ditandatangani para bidan dan TBA

Responsif Isi regulasi menjawab masalah MCH termasuk tata kelolanya

14

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bentuk penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, dan responsif, pada setiap menu pendampingan paket sektor kesehatan.

Inti uraian: •

Jelaskan ada empat prinsip pelayanan yang dijunjung dalam pendampingan KINERJA (prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, dan responsif)

•

Bentuk penerapan masing-masing prinsip dalam kegiatan/menu pendampingan paket sektor kesehatan adalah sebagaimana dalam tabel

246


www.kinerja.or.id

Tata Kelola Sektor Kesehatan Kegiatan Kesehatan

Partisipasi

Transparansi

Akuntabel

Responsif

Kantung Pemberian Layanan (delivery pocket)

Masyarakat dilibatkan untuk memonitor ibu hamil dengan resiko tinggi

Puskesmas secara teratur mempublikasikan hasil monitoring delivery pocket

BOK

Masyarakat Terlibat dalam perencanaan BOK

Puskesmas mempublikasikan BOK kepada masyarakat.

Puskesmas memiliki dokumen rencana yg baik

Puskesmas akan mengalokasikan BOK lebih banyak bagi MCH

Janji Layanan

Masyarakat Terlibat dari tahap identifikasi sampai penandatanganan

Puskesmas mempublikasikan Janji Layanan

Puskesmas menandatangani JL

JL mengakomodasi survei pengaduan

Promosi

Melibatkan masyarakat dan lintas sektor

Puskesmas akan lebih memperhatikan dan siap menangani ibu hamil beresiko tinggi

Promosi merespon gender dan budaya

15

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan bentuk penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, dan responsif, pada setiap menu pendampingan paket sektor kesehatan.

Inti uraian: •

Jelaskan ada empat prinsip pelayanan yang dijunjung dalam pendampingan KINERJA (prinsip partisipasi, transparansi, akuntabel, dan responsif).

•

Bentuk penerapan masing-masing prinsip dalam kegiatan/menu pendampingan paket sektor kesehatan adalah sebagaimana dalam tabel.

www.kinerja.or.id


247


Pendekatan Pendampingan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

16

248


www.kinerja.or.id

Pentahapan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DEBIROKRATISASI Konsolidasi

Qly 1

DEREGULASI

Qly 4

REPLIKASI 2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

17

Mengapa slide ini penting? Menunjukkan pentahapan (roadmap) pendampingan PTSP.

Inti uraian: •

Roadmap memuat tiga tahapan besar: debirokratisasi, deregulasi, dan replikasi.

•

Kerangka waktu masing-masing tahapan sebagaimana bagan tersebut.

www.kinerja.or.id


249


PTSP yang Berubah

18

Mengapa slide ini penting? Memberikan contoh keterbukaan komitmen KPTP hasil pendampingan paket PTSP.

250


www.kinerja.or.id

Outcome 1: Pelayanan PTSP Tertata (kembali) Secara Lebih Baik • Pada tingkat unit Pemberi Layanan, • Melakukan diagnostic study terhadap alur pelayanan perizinan saat ini. • Menyusun Tim Pembentukan/Perbaikan PTSP • Menyelenggarakan rangkaian pertemuan/ FGD/workshop yang partisipatif untuk - Menyusun action plan - Menata (kembali) PTSP

• • •

•

Menyelenggarakan analisis anggaran daerah khususnya pada sisi pendapatan Menyelenggarakan studi Index TKED Mendorong pelibatan MSF (termasuk asosiasi usaha) dalam kegiatan perbaikan PTSP dari mulai penyusunan action plan sampai pada pelaksanaan kegiatan Mendorong media untuk mempromosikan hasil-hasil dari rangkaian pertemuan/ workshop 19

Mengapa slide ini penting? Memberikan contoh hasil pendampingan paket PTSP.

Inti uraian: •

Jelaskan contoh perubahan/perbaikan yang muncul pada tingkat unit penyedia layanan dalam hal kualitas pelayanan yang lebih baik.

www.kinerja.or.id


251


Outcome 2: Kerangka Regulasi yang Baik bagi PTSP Tersusun • Menyelenggarakan pemetaan peraturan

• Mendorong pelibatan MSF dalam kegiatan

terkait untuk semua peraturan terkait

perbaikan PTSP dari mulai penyusunan

perizinan usaha

action plan sampai pada pelaksanaan

• Menyelenggarakan rangkaian pertemuan untuk mengkaji peraturan tersebut • Menyusun dan mengeluarkan (revisi) peraturan terkait

kegiatan • Memobilisasi UKM untuk mendaftarkan usahanya, terutama bagi pelaku usaha perempuan agar mendaftarkan usaha atas namanya 20


Inti uraian: •

Jelaskan contoh perubahan/perbaikan yang muncul pada tingkat unit penyedia layanan dalam hal adanya dukungan kerangka regulasi yang lebih mendukung/supportif.

252


www.kinerja.or.id

Outcome 3: PTSP Berjalan Baik dan Efektif • •

Mendorong pelibatan MSF dalam kegiatan perbaikan PTSP dari mulai penyusunan action plan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dan promosi PTSP khususnya pada kelompok UKM.

• Bersama dengan Pemda dan PTSP menyusun •

• •

mekanisme kerja yang baru (SOP, SPM dan sistem koordinasi Tim Teknis). Membangun sistem informasi yang terbuka bagi publik, data base (perusahaan yang mendaftar, pengaduan masyarakat) yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan. Jaringan IT yang dapat diakses dengan baik (di dalam PTSP maupun antar PTSP dan dinas) serta menyusun protokolnya. Peningkatan kapasitas staf: training/ magang tentang mekanisme kerja yang baru, bekerjasama dengan media dan pemanfaatan data base. 21

Mengapa slide ini penting? Memberikan contoh hasil pendampingan paket PTSP

Inti uraian: •

Jelaskan contoh perubahan/perbaikan yang muncul dalam hal PTSP yang berjalan dengan lebih baik dan efektif.

www.kinerja.or.id


253


Outcome 4: PTSP Berjalan Baik Secara Berkelanjutan • Kegiatan terkait Monev dan Penanganan Pengaduan, • Menyusun mekanisme monitoring berbasis IT melalui Kartu Kendali sebagai alat managemen, • Menyelenggarakan IKM sebagai mekanisme evaluasi, • Menyusun mekanisme penanganan pengaduan berbasis IT, • Petugas pengaduan dan penyedia informasi tersedia dan memiliki kapasitas yang memadai.

• Mendorong para pengguna layanan untuk menggunakan saluran pengaduan di PTSP untuk menyalurkan feedback serta permintaan informasi yang dibutuhkan, • Mendorong stakeholder untuk mempublikasikan feedback terkait dengan perbaikan pelayanan perizinan, • Menyelenggarakan pertemuan regular stakeholder untuk mendiskusikan permasalahan perizinan usaha.

22


Inti uraian: •

Jelaskan contoh perubahan/perbaikan yang muncul dalam hal keberlanjutan PTSP yang berjalan dengan lebih baik.

254


www.kinerja.or.id

Penguatan Sisi Pengguna Layanan (Demand)


23

www.kinerja.or.id


255


Tujuan Umum: Pelayanan publik yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.

Sasaran: Meningkatnya permintaan/tuntutan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik.

Strategi 1. Peningkatan peran media sebagai salah satu pilar tata kelola yang baik.

2. Penguatan Keterlibatan Warga negara dalam peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik.

3. Penguatan DPRD untuk pengawasan dan peng anggaran pelayanan publik berbasis standar. 24

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tujuan dan strategi penguatan sisi demand.


256

Jelaskan tujuan penguatan sisi demand (sisi pengguna layanan). Terdapat tiga strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.


www.kinerja.or.id

Berbagai Instrumen/Tools Untuk Peningkatan Permintaan/Tuntutan Perbaikan Pelayanan Forum Masyarakat Sipil

Citizen Report Card

Forum Multi Pihak/MSF

Survei pelanggan

Pusat Warga/Komunitas

Jurnalisme Warga Survei Pengaduan Masyarakat & Penanganannya

25

Mengapa slide ini penting? Slide ini memudahkan peserta pelatihan/pembaca melihat apa saja instrumen yang digunakan KINERJA dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi perbaikan pelayanan.

Inti uraian: Terdapat 7 (tujuh) instrumen dalam peningkatan permintaan/tuntutan perbaikan pelayanan, meliputi: •

Forum Masyarakat Sipil

•

Citizen report card

•

Pusat warga/komunitas

•

Forum Multi Pihak/MSF

•

Survei pelanggan

•

Jurnalisme warga

•

Survei pengaduan masyarakat dan penanganannya

KINERJA memilih instrumen Forum Multi Pihak, jurnalisme warga, survei pengaduan karena MSF dan survei pengaduan sudah memiliki payung hukum di tingkat nasional dan sudah terbukti dapat diterapkan di tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan jurnalisme warga, instrumen ini sudah terbukti dapat diterapkan di tingkat kabupaten/kota.

www.kinerja.or.id


257


Strategi 1: Peningkatan Peran Media dan Jurnalis Warga dalam Advokasi Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik

26

258


www.kinerja.or.id

Penggunaan Media untuk Tata Pemerintahan yang Baik Tujuan Umum: Organisasi masyarakat sipil, LSM dan stakeholder terkait lainnya di daerah KINERJA memiliki kesempatan untuk memperluas mobilisasi suara publik atau memperkuat opini publik dan keluhan untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik lewat media. 27

Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan tujuan umum penggunaan media dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Inti uraian: Jelaskan tujuan umum, dengan menekankan pada “perluasan mobilisasi suara publik atau penguatan opini publik dan keluhan”.

www.kinerja.or.id


259


Tujuan Penguatan Media & Jurnalisme Warga •

Meningkatkan akses masyarakat (jurnalis warga dan jurnalis media arus utama) pada informasi publik lewat penguatan PPID.

• Meningkatkan peran jurnalis warga dan jurnalis media utama dalam menimbulkan ‘suara-suara’ atau ‘noising’ untuk isu pelayanan publik.

28

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan tujuan penguatan pengguna layanan pada strategi I (Peningkatan peran media dan jurnalis warga dalam advokasi perbaikan kualitas pelayanan publik).

Inti uraian: Tujuan penguatan sisi demand (sisi pengguna layanan) pada strategi I ini adalah •

Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan dokumen publik, khususnya jurnalis warga dan media arus utama ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk dijadikan basis data untuk peliputan dan advokasi. Transparansi informasi dan kemudahan akses pada dokumen publik menjadi dasar bagi jurnalis warga dan media untuk menjalankan peran ‘noising’.

•

Meningkatkan peran jurnalis warga dan jurnalis media arus utama dalam menimbulkan ‘suara-suara’ atau ‘noising’ untuk isu pelayanan publik.

260


www.kinerja.or.id

Penggunaan: Media & Jurnalisme Warga •

Jurnalisme warga atau publik atau jurnalisme partisipatif (juga dikenal dengan nama jurnalisme demokratik) adalah partisipasi aktif warga dalam mengoleksi, melaporkan, menganalisis dan menyebarluaskan berita dan informasi. • Dipilih dari anggota forum multi pihak/stakeholder dan atau warga lain yang punya ketertarikan terhadap isu layanan publik. • Untuk memperbesar daya pengaruh jurnalisme warga, pertautan dengan media arus utama menjadi penting. 29

Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan strategi penggunaan media dan jurnalisme warga dalam tata kelola pelayanan publik.

Inti uraian: Jelaskan bahwa strategi meliputi: •

Mendorong partisipasi aktif warga dalam mengoleksi, melaporkan, menganalisis, dan menyebarluaskan berita dan informasi.

•

Menjaring anggota forum multi pihak/stakeholder/warga lain yang punya ketertarikan terhadap isu layanan publik.

•

Memperbesar daya pengaruh jurnalisme warga dan mengembangkan lingkage dengan media arus utama.

www.kinerja.or.id


261


Kegiatan Penguatan Media & Jurnalisme Warga KINERJA • •

•

Mengidentifikasi individu-individu yang berasal dari Multi Stakeholder Forum/ NGO/pihak-pihak terkait dengan isu sektor pendidikan, kesehatan, dunia usaha. Melaksanakan pelatihan kepada jurnalis warga. Pelatihan ini memberi dasar pemahaman teknis jurnalistik dan produksi konten media, peran jurnalis warga, dan juga pemahaman mendasar tentang isu-isu yang terkait dengan sektor pelayanan publik dibidang kesehatan. Mendampingi jurnalis warga yang didedikasikan untuk mengangkat berbagai isu yang berkembang di sektor kedua. Pendampingan meliputi tiga hal yakni peningkatan kapasitas teknis/skill, pemahaman akan isu yang berkembang dan hubungan dengan media mainstream maupun media alternatif lainnya untuk persebaran berita dan informasi yang diproduksi.

30

Mengapa slide ini penting? Slide ini menunjukkan urutan 7 kegiatan penting dalam penguatan media dan jurnalisme warga.

Inti uraian: Inti uraian: •

Kegiatan 1: mengidentifikasi individu-individu yang berasal dari MSF/NGO/pihak-pihak terkait dengan isu paket pendampingan KINERJA (pendidikan, kesehatan, dunia usaha) sebagai calon jurnalis warga.

262

•

Kegiatan 2: melaksanakan pelatihan kepada jurnalis warga.

•

Kegiatan 3: mendampingi jurnalis warga.


www.kinerja.or.id

Lanjutan – Kegiatan Jurnalisme Warga - KINERJA 4. Produksi (artikel, reportase verbal, buletin informasi, penggunaan media sosial) untuk memfasilitasi hasil jurnalisme warga. 5. Pelatihan media arus utama tentang pelayanan publik (pendidikan,kesehatan, peningkatan iklim usaha) berbasis standar. 6. Memfasilitasi berbagi konten yang telah diproduksi baik oleh jurnalis warga maupun jurnalis media arus utama ke berbagai jenis media lain untuk memperluas jangkauan dan akses publik terhadap isu yang diangkat media. 7. Pertautan Media arus utama dengan mekanisme penanganan pengaduan (SMS Gateway). 31

Mengapa slide ini penting? Slide ini menunjukkan urutan 7 kegiatan penting dalam penguatan media dan jurnalisme warga.

Inti uraian: •

Kegiatan 4: memproduksi hasil jurnalisme warga

•

Kegiatan 5: membekali media arus utama tentang pelayanan publik

•

Kegiatan 6: memfasilitasi berbagai konten yang dihasilkan jurnalis warga maupun jurnalis media arus utama ke berbagai platform media lain

•

Kegiatan 7: mengaitkan media arus utama dengan mekanisme penanganan pengaduan

www.kinerja.or.id


263


Strategi 2: Penguatan Forum Multi Stakeholder dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

32

264


www.kinerja.or.id

Forum Multi Pihak/Multi Stakeholder Forum (MSF) Tujuan Umum: Penguatan keterlibatan warga negara dalam mendorong peningkatan kualitas Tata Kelola Pelayanan Publik agar menjadi lebih transparan, partisipatif, responsif gender dan akuntabel. Prinsip Pendekatan MSF: Critical Engagement = Keterlibatan & keterkaitan yang kritis 33

Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan tujuan penguatan multi stakeholder forum (MSF) dan prinsip pendekatan MSF.

Inti uraian: •

Jelaskan tujuan umum penguatan MSF.

• Jelaskan prinsip pendekatan MSF yang mengedepankan keterlibatan dan keterkaitan yang kritis (critical engagement). • ‘Critical engagement’ adalah keterlibatan aktif yang tetap mampu mengkritisi dan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan duduk bersama dalam suatu forum. Jadi bukan keterlibatan ‘vokal’ di luar sistem/proses pengambilan keputusan, atau keterlibatan di dalam sistem tetapi pasif dan hanya menerima.

www.kinerja.or.id


265


Forum Multi Pihak/MSF (Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Unit Layanan - Puskesmas/Sekolah) Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat; Organisasi kemasyarakatan; Organisasi berbasis Agama; Organisasi perempuan; Perwakilan SKPD; Perwakilan Puskesmas & Sekolah; Tokoh masyarakat/tokoh adat/ tokoh agama/tokoh perempuan/ pemerhati kesehatan - Pendidikan; Kader kesehatan/ kader kampung; Orang Tua Murid, PKK; Kepala kampung ANGGOTA

* Peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu pelayanan publik, * Pengorganisasian Masyarakat, * Advokasi kebijakan dan program pelayanan publik, serta monitoring pelaksanaannya, * Mediasi antara masyarakat dan Puskesmas/ Sekolah untuk pengaduan/ keluhan masyarakat dan pengawasan Janji Perbaikan Layanan.

Multi Stakeholder Forum/MSF

PERAN

• Multi Stakeholder Forum/Forum Multi Pihak/Forum Kesehatan/Komite Kesehatan/Komite Sekolah dll.

34

Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan peran Forum Multi Stakeholder dan siapa saja yang menjadi anggotanya. Anggota MSF pada dasarnya sama, yang membedakan hanya skala pengawasan dan keterlibatannya, apakah di skala wilayah unit layanan atau di skala wilayah kabupaten/kota.

Inti uraian:

266

•

Peran Multi Stakeholder Forum adalah: 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu pelayanan publik 2. Mengorganisasikan masyarakat 3. Mengadvokasi kebijakan dan program pelayanan publik serta monitoring pelaksanaannya 4. Me-mediasi antara masyarakat dan Puskesmas/sekolah untuk pengaduan/keluhan masyarakat dan pengawasan janji perbaikan layanan

•

Anggota MSF terdiri dari (namun tidak terbatas pada): 1. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat 2. Organisasi Kemasyarakatan 3. Organisasi Berbasis Agama 4. Organisasi Perempuan 5. Perwakilan SKPD 6. Perwakilan Puskesmas dan Sekolah 7. Tokoh Masyarakat/tokoh adat/tokoh agama/tokoh perempuan/pemerhati kesehatan-pendidikan 8. Kader kesehatan/kader kampung 9. Orangtua murid 10. PKK 11. Kepala kampung


www.kinerja.or.id

Relasi/Hubungan antar MSF

MSF tkt Kab/Kota

MSF tkt Unit Layanan

• Keanggotaan: stakeholder tingkat Kab./Kota (dan perwakilan MSF Puskesmas/Sekolah) • Peran Utama: advokasi kebijakan, Pengembangan Aliansi, fasilitator survei pengaduan masyarakat, pengawasan/monitoring

• Keanggotaan: stakeholder tingkat Puskesmas /Sekolah • Peran Utama: mediasi antara masy. dan unit layanan, partisipasi dalam perencanaan unit layanan, pengawasan janji perbaikan pelayanan Puskesmas/Sekolah

35

Mengapa slide ini penting: Slide ini menjelaskan relasi/hubungan antar MSF

Inti uraian: •

Peran utama MSF tingkat kabupaten/kota: 1. Advokasi kebijakan 2. Pengembangan aliansi 3. Fasilitator survei pengaduan masyarakat 4. Pengawasan/monitoring berdasarkan input/feedback dari MSF unit layanan

•

Peran utama MSF tingkat unit layanan: 1. Mediasi antar masyarakat dan unit layanan 2. Partisipasi dalam perencanaan unit layanan 3. Pengawasan janji perbaikan pelayanan Puskesmas/sekolah 4. Memberikan input/feedback pada forum di tingkat kabupaten/kota

www.kinerja.or.id


267


Forum Multi Pihak (Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Unit Layanan) Seluruh kegiatan akan masuk dengan memanfaatkan forum multipihak, dengan demikian seluruh wilayah akan menggunakan pendekatan ini. • Mereviu kebutuhan Forum Multi Pihak pada tingkat tertentu (Kabupaten/ Kota dan Unit Pelayanan). • Pemetaan stakeholder dan Identifikasi anggota Forum Multi Pihak. • Fasilitasi pengembangan/revitalisasi Forum Multi Pihak yang ada saat ini. • Fasilitasi mengelola Forum Multi Pihak (Asistensi pengembangan rencana aksi forum, identifikasi sumber daya, pengembangan kapasitas anggota forum). 36

Mengapa slide ini penting: Slide ini menegaskan bahwa di KINERJA, kegiatan pendampingan memanfaatkan forum multipihak ini.

Inti uraian: Pengembangan forum multipihak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Mereviu kebutuhan forum multi pihak pada tingkat tertentu. 2. Memetakan stakeholder dan mengidentifikasi anggota forum multipihak. 3. Memfasilitasi pengembangan/revitalisasi forum multi pihak yang ada saat ini. 4. Memfasilitasi pengelolaan forum multipihak (asistensi pengembangan rencana aksi forum, identifikasi sumber daya, pengembangan kapasitas anggota forum).

268


www.kinerja.or.id

Forum Multi Pihak (Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Unit Layanan) Fasilitasi keterlibatan MSF dalam: •

Pemberian input dalam pengembangan kebijakan dan program (mis. Penyusunan Perbup BOSP/PTD, penyusunan costing SPM) dan pengembangan rencana kerja unit layanan.

•

Advokasi SKPD dan Pemerintah daerah untuk adopsi kebijakan dan program dalam perencanan dan penganggaran jangka menengah dan tahunan.

•

Monitoring pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah dikembangkan dalam paket pendampingan KINERJA (Pendidikan, Kesehatan, dan BEE).

•

Terlibat dalam mekanisme penanganan pengaduan – termasuk monitoring janji perbaikan pelayanan dan rekomendasi teknis. 37

Mengapa slide ini penting: Slide ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya.

Inti uraian: Pengembangan forum multipihak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: •

Mereview kebutuhan forum multi pihak pada tingkat tertentu 1. Memetakan stakeholder dan mengidentifikasi anggota forum multipihak. 2. Memfasilitasi pengembangan/revitalisasi forum multi pihak yang ada saat ini. 3. Memfasilitasi pengelolaan forum multipihak (asistensi pengembangan rencana aksi forum, identifikasi sumber daya, pengembangan kapasitas anggota forum). 4. Fasilitasi keterlibatan MSF dalam: - Memberikan input dalam pengembangan kebijakan dan program: --

Mengadvokasi SKPD/pemerintah daerah/unit layanan untuk adopsi kebijakan dan program dalam perencanaan dan penganggaran masing-masing.

--

Memonitor pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah dikembangkan dalam paket pendampingan KINERJA.

--

Mekanisme penanganan pengaduan (termasuk monitoring janji perbaikan pelayanan dan rekomendasi teknis).

www.kinerja.or.id


269


Survei Pengaduan/Complaint Survey •

Complaint survey merupakan starting point/pintu masuk untuk advokasi berbasis data/fakta warga terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

•

Mendorong adopsi atau adaptasi instrumen melalui praktek pengalaman yang baik dari program sebelumnya.

•

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 dan modul yang telah dikembangkan oleh lembaga lain.

38

Mengapa slide ini penting: Slide ini menjelaskan strategi penerapan survei pengaduan dalam peningkatan permintaan/tuntutan perbaikan pelayanan.

Inti uraian: •

Complaint survei merupakan starting point/pintu masuk untuk advokasi berbasis data/fakta warga terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

•

Instrumen ini dipromosikan untuk diadopsi atau diadaptasi melalui praktek pengalaman yang baik dari program sebelumnya.

•

Penggunaan instrumen ini mengacu pada Permen PAN No 13 Tahun 2009 dan modul-modul yang telah dikembangkan oleh lembaga lain.

270


www.kinerja.or.id

Mekanisme Penangangan Pengaduan: Monitoring Janji Perbaikan Pelayanan & Rekomendasi Teknis •

Tindak lanjut dari Survei Pengaduan/ Complaint Survey masyarakat.

•

Unit layanan mengembangkan Janji Perbaikan Layanan dan Rekomendasi Teknis untuk tingkat kabupaten, mengacu pada hasil dari survei pengaduan masyarakat.

•

Diseminasi janji kepada masyarakat dan publik.

•

Peran masyarakat dalam memantau pelaksanaan Janji Perbaikan Pelayanan yang sudah dibuat. 39

Mengapa slide ini penting? Slide ini menjelaskan mekanisme penanganan pengaduan, khususnya untuk monitoring janji perbaikan pelayanan dan rekomendasi teknis

Inti uraian: •

Survei pengaduan/complaint survey masyarakat merupakan instrumen untuk memperoleh data/fakta atas pelayanan apa saja yang paling dikeluhkan masyarakat/pengguna layanan. Sehingga penyelenggara pelayanan publik dapat menyusun kebijakan untuk mengatasi keluhan dan menyusun rekomendasi program dan kegiatan kepada tingkat kabupaten/dinas

•

Mengacu pada hasil survei pengaduan masyarakat, unit layanan mengembangkan janji perbaikan pelayanan dan rekomendasi teknis untuk kabupaten/kota

•

Janji perbaikan pelayanan selanjutnya di-diseminasikan kepada masyarakat dan publik

•

Masyarakat selanjutnya berperan dalam memantau pelaksanaan janji perbaikan pelayanan yang sudah dibuat.

www.kinerja.or.id


271


Strategi 3: Penguatan DPRD untuk Pengawasan & Penganggaran Tujuan Umum:

•

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan agar berbasis standar dalam perencanaan dan penganggaran tahunan daerah dan SKPD.

40

Mengapa slide ini penting: Menjelaskan tujuan penguatan pengguna layanan pada strategi III: Penguatan DPRD untuk pengawasan dan penganggaran.

Inti uraian: Jelaskan tujuan umum dari penguatan sisi demand (sisi pengguna layanan) pada strategi III.

272


www.kinerja.or.id

DPRD (sebagai representasi masyarakat di daerah) • Fungsi:

Legislasi

Oversight/ Pengawasan

Budgeting/ Penganggaran

Dasar: UU 22/2003 (Susduk MPR, DPR, DPD, DPRD) UU 32/2004 (Pemda)

41

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan 3 fungsi DPRD: legislasi, budgeting/penganggaran, dan oversight/pengawasan

Inti uraian: •

Berdasarkan Pasal 77 UU No 22 Tahun 2003, DPRD mempunyai fungsi (1) legislasi, (2) anggaran, (3) pengawasan.

•

Ketiga fungsi DPRD tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi.

•

Dalam konteks KINERJA, untuk perbaikan pelayanan publik dengan jangka waktu terbatas, KINERJA fokus pada penguatan fungsi DPRD terkait fungsi penganggaran untuk menjamin kecukupan investasi daerah di bidang kesehatan, pendidikan, iklim usaha, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah di bidang pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


273


Latar Belakang Pendampingan bagi DPRD dalam Program Kinerja 1. Pendampingan untuk Costing SPM  Dinas Terkait, Bappeda, SKPD lainnya, Masyarakat Sipil. 2. SPM terintegrasi dalam perencanaan daerah dan SKPD dan penganggarannya  Perlu dikawal lebih lanjut. 3. DPRD memiliki peran penting budgeting/ penganggaran dan juga oversight/pengawasan. 4. Untuk melengkapi siklus pendampingan teknis SPM. 42

Mengapa slide ini penting: Menjelaskan alasan yang melatarbelakangi pendampingan bagi DPRD dalam Program KINERJA

Inti uraian: Terdapat 4 rasional yang melatarbelakangi pendampingan bagi DPRD dalam Program KINERJA. 1. Alasan pertama: Program KINERJA membantu Pemerintah Daerah dalam menerapkan SPM, melalui pendampingan perencanaan dan penganggaran pencapaian target SPM. Istilah yang sering digunakan adalah costing SPM. Proses costing SPM ini melibatkan dinas terkait, Bappeda, SKPD terkait lainnya, dan masyarakat sipil. 2. Alasan kedua: SPM harus terintegrasi dalam perencanaan daerah, perencanaan dinas, dan dalam penganggarannya. Proses integrasi ini memerlukan pengawalan lebih lanjut dan sangat mungkin memerlukan dukungan pengaturan dan pengawasan dari DPRD. 3. Alasan ketiga: DPRD memiliki fungsi penting budgeting/penganggaran dan juga pengawasan. 4. Alasan keempat: Untuk melengkapi siklus pendampingan teknis untuk pemenuhan SPM di daerah.

274


www.kinerja.or.id

Kegiatan •

Analisis APBD,

•

Asistensi DPRD untuk pelaksanaan konsultasi publik pembahasan RAPBD (yang terkait dengan program yang didampingi KINERJA),

•

Workshop penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat,

•

Serial diskusi kebijakan.

43

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan jenis kegiatan yang dilakukan untuk penguatan pengguna layanan pada strategi III (Penguatan DPRD dalam pengawasan dan penganggaran).

Inti uraian: •

Jelaskan macam kegiatan yang dilakukan untuk penguatan pengguna layanan pada strategi III.

•

Analisis APBD terdiri dari analisis makro dan analisis sektoral yang menjadi area pendampingan KINERJA (pendidikan, kesehatan, dan iklim usaha).

www.kinerja.or.id


275


Engaging Supply – Demand serta Interaksi Aktif dalam Tata Kelola

44

276


www.kinerja.or.id

Daerah: Politisi, Pembuat Kebijakan

Klien/Warga

Kekuatan Warga: Input Teknis dan Pengawasan Layanan

Penyedia Layanan

45

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan relasi antara negara/pemerintah daerah, penyedia layanan, dan klien/warga

Inti uraian: •

Relasi antara daerah dengan penyedia layanan: KINERJA melakukan pendampingan/bantuan teknis bagi daerah dalam kerangka penguatan fungsi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memberikan arahan, pengawasan, dan sumber daya. Sedangkan pendampingan bagi penyedia layanan dalam kerangka penguatan penyedia layanan dalam menyediakan informasi, pelaporan, dan lobby.

•

Relasi antara daerah dengan klien/warga: KINERJA melakukan pendampingan/bantuan teknis bagi daerah agar mampu responsif terhadap dinamika kebutuhan warga, sedangkan pendampingan bagi klien/warga dalam kerangka penguatan warga dalam menyampaikan suara warga: agregasi kebutuhan.

•

Relasi antara penyedia layanan dengan klien/warga: KINERJA melakukan pendampingan bagi penyedia layanan dalam kerangka penguatan penyedia layanan dalam menyediakan layanan, sedangkan pendampingan bagi klien/warga adalah dalam rangka penguatan warga menyediakan input teknis dan pengawasan.

www.kinerja.or.id


277


Penguatan peran DPRD: pengawasan & budget

Klien/Warga

Negara/Daerah: Politisi, Pembuat Kebijakan


Perencanaan dan Penganggaran Pemda berbasis SPM

Penyedia Layanan

46

Mengapa slide ini penting: Menjelaskan bagaimana program KINERJA membantu meningkatkan kualitas relasi antara negara/pemerintah daerah, penyedia layanan, dan klien/warga

Inti uraian: •

Untuk meningkatkan kapasitas Daerah, Program KINERJA bekerja melalui Program Management Committee/Tim Teknis Pemerintah Daerah.

•

Program peningkatan kapasitas dilakukan bagi pemerintah daerah dan DPRD.

•

Peningkatan kapasitas DPRD adalah untuk penguatan fungsi pengawasan dan budget.

•

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah adalah untuk penguatan kapasitas Pemda dalam perencanaan dan penganggaran berbasis SPM.

278


www.kinerja.or.id


Multi Stakeholder Forum – Keterlibatan Masyarakat dalam advokasi dan pengawasan

Klien/Warga


Penyedia Layanan

47

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan bagaimana program KINERJA membantu meningkatkan kualitas relasi antara negara/pemerintah daerah, penyedia layanan, dan klien/warga.

Inti uraian: •

Untuk meningkatkan kapasitas klien/warga, Program KINERJA menerapkan instrument MSF-keterlibatan masyarakat dalam advokasi dan pengawasan.

•

Melalui MSF tingkat kabupaten/kota, peningkatan kapasitas klien/warga ditujukan untuk meningkatkan kualitas suara warga terhadap (pemerintah) daerah.

•

Melalui MSF tingkat unit layanan, peningkatan kapasitas klien/warga ditujukan untuk meningkatkan kualitas input teknis dan pengawasan pelayanan penyedia layanan.

www.kinerja.or.id


279



Mekanisme Penanganan Pengaduan (eg. Survey pengaduan) Klien/Warga

Kekuatan Warga: Input teknis dan Pengawasan Layanan

Janji Perbaikan Layanan

Penyedia Layanan

48

Mengapa slide ini penting: Menjelaskan bagaimana program KINERJA membantu meningkatkan kualitas relasi antara negara/pemerintah daerah, penyedia layanan, dan klien/warga.

Inti uraian: Untuk meningkatkan relasi penyedia layanan terhadap klien/warga, Program KINERJA menerapkan sejumlah instrumen sebagai berikut: a. Mekanisme penanganan pengaduan, sebagai instrumen untuk memperoleh data/fakta pelayanan mana saja yang (paling) dikeluhkan klien/warga. b. Janji perbaikan layanan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan hasil survei pengaduan. c. Rekomendasi teknis, sebagai instrumen untuk menginformasikan, melaporkan, melobby pembuat kebijakan untuk memperoleh dukungan perbaikan layanan.

280


www.kinerja.or.id


Media (Jurnalisme Warga & Media arus utama)

Klien/Warga


Penyedia Layanan

49

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan bagaimana program KINERJA membantu meningkatkan kualitas relasi antara negara/pemerintah daerah, penyedia layanan, dan klien/warga.

Inti uraian: •

Media (jurnalisme warga dan media arus utama) juga merupakan instrumen dalam meningkatkan kualitas relasi.

•

Lihat kembali tujuan penggunaan media dalam meningkatkan tuntutan/permintaan perbaikan kualitas layanan.

www.kinerja.or.id


281


Negara/Daera: Politisi, Pembuat Kebijakan

Perencanaan Unit layanan

Klien/Warga


Penyedia Layanan

50

Mengapa slide ini penting: Menjelaskan bagaimana program KINERJA membantu meningkatkan kualitas relasi antara negara/pemerintah daerah, penyedia layanan, dan klien/warga

Inti uraian: Untuk meningkatkan kapasitas internal penyedia layanan, Program KINERJA menerapkan sejumlah instrumen sebagai berikut: •

SOP: Standard Operating Procedures

•

Perencanaan Unit Layanan

•

Penguatan Manajemen Layanan dan Program

•

Lihat kembali tujuan penggunaan media dalam meningkatkan tuntutan/permintaan perbaikan kualitas layanan.

282


www.kinerja.or.id

Te r i m a k a s i h

51

www.kinerja.or.id


283



Panduan Fasilitator

Judul

Tata Kelola Sektor – Harmoni dan Keterkaitan Penyedia Layanan (Supply) dan Pengguna Layanan (Demand)

Waktu

30 menit


1. Cermati dan bacalah bahan bacaan pendukung yang tersedia mengenai tata kelola sektor dalam penguatan supply dan demand, antara lain sebagai berikut : a. Tata Kelola Penyusunan RKS dan RKAS b. Tata Kelola Penyusunan SOP Pelayanan Tingkat Puskesmas c. Penyederhanaan Izin oleh PTSP d. Peran MSF dalam Peningkatan Pelayanan Publik e. Survei pengaduan, Janji layanan dan Realisasinya f. Jurnalisme Warga dan Peningkatan Pelayanan Publik 2. Pilih salah satu bahan bacaan pendukung di atas 3. Diskusikan dalam kelompok kerja dan lakukan analisis untuk melihat penerapan penguatan penyediaan, pengguna dan interaksi antara keduanya 4. Tuliskan hasil analisis yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: a. Identifikasikan pendekatan (approach) tata kelola sektor yang diterapkan dalam bahan bacaan di atas? b. Menurut pendapat kelompok diskusi Anda, apakah pendekatan tersebut cukup memadai untuk meningkatkan kinerja inisiatif tata kelola pelayanan? c. Sebutkan faktor lainya yang penting dan strategis dalam meningkatkan tata kelola pelayanan di unit layanan maupun di tingkat SKPD? 5. Presentasikan dan diskusikan hasil kerja kelompok.

Lembar Kerja

284



www.kinerja.or.id

Lembar Kerja Hasil Kerja Diskusi Kelompok Kelompok: ____________________

Pendekatan Tata Kelola

Pendekatan Tata Kelola Penyedia (Supply)

Pendekatan Tata Kelola Penguatan Pengguna (Demand)

Analisis Kecukupan Pendekatan menuju Tata Kelola yang Ideal

Faktor Penting Lainnya dalam Upaya Peningkatan Tata Kelola Pelayanan

www.kinerja.or.id


285


BAHAN BACAAN 4.1.

Pada praktiknya pelaksanan MBS perlu lebih ditingkatkan. Sebagian besar sekolah melaksanakan MBS belum secara maksimal, dan belum mengarah pada perbaikan mutu pelayanan. Di sebagian besar sekolah, pengelolaan masih belum transparan dan akuntabel serta tidak partisipatif, apalagi responsif.

Penyusunan RKS dan RKAS Berorientasi Pelayanan Publik

Oleh karena itu KINERJA berupaya mendampingi

Rencana Kerja Sekolah (RKS) merupakan

Program MBS KINERJA

perencanaan sekolah jangka menengah yang umumnya disusun untuk 4 tahun sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) adalah rencana tahunan sekolah. RKS dan RKAS merupakan bagian penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Di Indonesia, konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) telah diperkenalkan dan dilaksanakan sejak lama, yakni sejak tahun 1997/1998. MBS merupakan wujud otonomi sekolah sejalan dengan kebijakan desentralisasi kewenangan pendidikan dan dimaksudkan agar sekolah mempunyai otonomi yang lebih besar untuk menyelenggarakan program dan kegiatannya dengan mendorong peran serta masyarakat melalui komite sekolah. Dalam konteks otonomi, sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dirinya dan warga sekolah dengan prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai peraturan perundangan. Sekolah diberi kewenangan mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu proses dan output pembelajaran.

286


sekolah dan komite sekolah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan mutu pelayanan sekolah.

Konsep utuh MBS mencakup setidaknya tiga komponen yang saling berkaitan, yakni manajemen sekolah, pembelajaran, dan partisipasi masyarakat. Program bantuan teknis KINERJA lebih difokuskan pada dua komponen, yakni manajemen sekolah dan partisipasi masyarakat dengan asumsi bahwa jika dua komponen tersebut bekerja dengan baik maka akan berdampak dampak pada peningkatan komponen pembelajaran. Komponen manajemen cukup luas cakupannya, namun pendampingan KINERJA difokuskan pada perencanaan dan penganggaran sekolah (RKS dan RKAS) serta publikasi laporan keuangan sekolah. Tujuan utama pendampingan KINERJA di bidang MBS adalah untuk meningkatkan pelayanan publik sekolah sebagai suatu unit layanan sektor pendidikan. Dengan demikian MBS model KINERJA adalah MBS Berorientasi Pelayanan Publik. Upaya peningkatan pelayanan publik ini disertai dengan penguatan sisi pengguna layanan yang difokuskan pada peningkatan peran komite sekolah sebagai forum multi stakeholder di tingkat sekolah. Upaya

www.kinerja.or.id

sekolah dalam peningkatan pelayanan publik harus dilakukan sejak awal, secara sistematis dan terencana. Oleh karena itu, perencanaan sekolah yang mencakup pencapaian standar pelayanan, standar pelayanan minimal, dan standar nasional pendidikan menjadi sangat penting. Sesuai orientasi MBS KINERJA, maka perencanaan sekolah (RKS dan RKAS) juga berorientasi pelayanan publik yang partisipatif dan responsif. Perencanaan sekolah harus dibuat bersama komite sekolah dan berdasarkan data sekolah yang valid dan mutakhir, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan masyarakat.

Diagram-1. Skema MBS Berorientasi Pelayanan Publik

Perencanaan Sekolah: RKS dan RKAS

peraturan ini telah digulirkan pada tahun 2007, tetapi sampai saat ini masih banyak sekolah yang belum

Permendiknas 19/2007 menyatakan bahwa sekolah

sepenuhnya menyusun perencanaan sekolah.

harus membuat RKS yang akan dicapai dalam

RKS jarang sekali dibuat dan RKAS dibuat hanya

kurun waktu empat tahun dan RKAS yang disusun

sekadar memenuhui persyaratan penerimaan

dan dilaksanakan berdasarkan RKS. Meskipun

dan BOS yang disediakan oleh pemerintah pusat.

www.kinerja.or.id


287


Sekolah cenderung menyusun perencanaan

•

Pemerintah Daerah – SKPD terkait lebih

hanya berdasarkan dana yang tersedia dari BOS

aktif dalam mendukung upaya peningkatan

dan tidak berorientasi pada pencapaian SPM dan

pelayanan di sekolah.

pelayanan publik. Hal tersebut berdampak pada

•

Adanya mekanisme monitoring implementasi

perkembangan sebagian besar sekolah yang

rencana sekolah berorientasi pelayanan publik

cenderung jalan ditempat. Seharusnya sekolah

oleh forum multi stakeholder.

menyusun perencanaan berdasarkan kebutuhan

•

Memberikan ruang partisipasi yang memadai

yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu

bagi pengguna layanan (siswa, orang tua dan

dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari

masyarakat sekitar) untuk menyampaikan

sumber BOS maupun sumber-sumber lain, termasuk

masukan, keluhan dan saran guna peningkatan

dari pemerintah daerah dan masyarakat.

pelayanan sekolah melalui survei pengaduan ataupun kotak pengaduan yang tersedia. •

Prinsip-prinsip Penyusunan RKS dan RKAS

Keterlibatan media massa, termasuk jurnalisme warga dalam mempublikasikan praktik-praktik baik, keluhan, dan saran masyarakat guna

Secara umum prinsip-prinsip penyusunan RKS dan

mendukung peningkatan pelayanan publik.

RKAS berorientasi pelayanan publik yang difasilitasi oleh KINERJA adalah sebagai berikut: •

Menempatkan sekolah sebagai unit layanan, dimana sekolah sebagai penyedia layanan diwajibkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku (Standar Pelayanan Publik – SPP, Standar Pelayanan Minimal - SPM Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan –

RKS dan RKAS Berorientasi Publik Ada tiga komponen masukan (input) untuk penyusunan RKA dan RKAS yang berorientasi publik, yakni data sekolah atau profil sekolah yang valid dan mutakhir, evaluasi diri sekolah (EDS), dan survei pengaduan masyarakat.

SNP). •

Proses penyusunan RKS dan RKAS dilakukan secara partisipatif, antara pihak sekolah bersama multi stakeholder sekolah (komite sekolah).

•

Memberikan informasi yang memadai bagi multi stakeholder sekolah tentang perencanaan, penganggaran, dan pendanaan sekolah, termasuk pelaporan keuangan dan informasi penting lainnya sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas sekolah.

288


www.kinerja.or.id

Diagram-2. Proses Penyusunan RKS dan RKAS

Data/Profil Sekolah Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

RKS

SPM

RKAS

SNP

Pelayanan Publik

(Akses dan Mutu)

Survei Pengaduan

a. Data/profil Sekolah

sekolah terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya menjadi masukan dan dasar

Perencanaan sekolah yang baik harus didasarkan

penyusunan RKS. Hasil EDS sangat bermanfaat

pada data yang valid dan mutakhir untuk menjamin

karena melalui EDS, sekolah dapat:

pencapaian sasaran program dan kegiatan sekolah. Tahap pertama perencanaan sekolah

•

Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang

adalah penyiapan data kondisi terkini sekolah.

digunakan sebagai dasar penyusunan rencana

Data sekolah biasanya dikumpulkan oleh satuan

pengembangan lebih lanjut.

tugas perencanaan sekolah. Sumber data berasal

•

Mengenal peluang untuk memperbaiki mutu

dari seluruh unit sekolah, mulai dari bagian

pendidikan, menilai keberhasilan upaya

pembelajaran, bagian kesiswaan, bagian personalia,

peningkatan, dan melakukan penyesuaian

bagian keuangan, bagian sarana prasarana dan

program dan kegiatan sekolah.

bagian humas.

•

Mengetahui tantangan yang dihadapi dan mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.

b. Evaluasi Diri Sekolah • EDS di tiap sekolah menjadi tanggung jawab kepala

Mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan SPM dan SNP.

sekolah dan disusun oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah, orangtua murid, dan pengawas

c. Survei Pengaduan Masyarakat

sekolah. Proses EDS dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat. Instrumen

Survei pengaduan di sekolah tergolong hal baru

EDS khusus dirancang untuk menilai kinerja

dan langka. Selama ini sekolah tidak dianggap

www.kinerja.or.id


289


sebagai unit layanan sebagaimana halnya

masyarakat, khususnya murid dan orangtua

Pukesmas dan Kantor Pos. Survei pengaduan

murid. Sekolah kemudian merespon pengaduan

masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN

masyarakat dengan membaginya ke dalam dua

13/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas

kategori, yakni pengaduan yang bisa ditindaklanjuti

Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.

oleh sekolah dan yang ditindaklanjuti oleh

Peraturan ini memberi mandat setiap unit

pemerintah daerah. Tindak lanjut untuk pengaduan

layanan, termasuk sekolah, melaksanakan survei

yang bisa direspon oleh sekolah kemudian

pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu

dimasukkan ke dalam perencanaan, baik RKS

pelayanannya. Hasil survei pengaduan masyarakat

maupun RKAS. Sedangkan pengaduan yang berada

dianalisis dan dipresentasikan dalam bentuk Indeks

diluar kewenangan sekolah direkomendasikan

Pengaduan Masyakarat (IPM). Dari indeks ini dapat

kepada Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti.

diketahui apa saja yang menjadi pusat perhatian

290


www.kinerja.or.id

Gambar-1. Contoh Indeks Pengaduan Masyarakat Indeks Pengaduan Masyarakat, SMP Negeri 1 Bandar, 2012

Hasil dan Dampak RKS dan RKAS Berorientasi Pelayanan Publik

• Data sekolah yang valid dan mutakhir; • Evaluasi diri sekolah; • Survei pengaduan masyarakat;

Hasil yang diperoleh dari pendampingan di sekolahsekolah mitra KINERJA meliputi, namun tidak terbatas pada:

www.kinerja.or.id

• Janji perbaikan layanan berdasarkan survei pengaduan; • Rekomendasi perbaikan layanan;


291


•

Perencanaan dan penganggaran sekolah

instansi lain di luar Dinas Pendidikan, yakni Dinas

yang partisipatif menggunakan data yang valid

Kesehatan dan Puskesmas untuk memperbaiki

dan mutakhir, hasil evaluasi diri sekolah, dan

layanan UKS.

hasil survei pengaduan serta mengakomodasi • •

standar pelayanan, SPM, dan SNP;

Beberapa kepala sekolah menyatakan bahwa

Implementasi rencana sekolah yang transparan

survei pengaduan sangat efektif untuk memperbaiki

dan akuntabel;

pelayanan sekolah. Tanpa survei pengaduan,

Komite sekolah aktif dalam survei pengaduaan,

mereka tidak mengetahui apa yang menjadi keluhan

perencanaan sekolah, dan monitoring tindak

dan harapan pengguna layanan.

lanjut janji perbaikan layanan; Laporan kegiatan dan keuangan sekolah

Di Kota Singkawang - Kalimantan Barat dan

terintegrasi, transparan, dan akuntabel;

Kabupaten Barru - Sulawesi Selatan, misalnya,

•

Perbaikan pelayanan sekolah;

terlihat jelas perubahan pelayanan sekolah terhadap

•

Perluasan penerapan praktik-praktik MBS yang

murid dan orangtua murid. Fasilitas dan kegiatan

baik ke sekolah-sekolah lain.

pembelajaran membaik sehingga murid belajar

•

dengan nyaman. Lingkungan sekolah juga menjadi Pendekatan KINERJA telah menunjukkan manfaat

lebih baik berkat peran serta pemerintah daerah,

yang cukup signifikan di hampir semua sekolah

komite sekolah, dan masyarakat yang tanggap

mitra, baik dari aspek peningkatan partisipasi

terhadap pengaduan masyarakat.

forum multi stakeholder melalui komite sekolah, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas

Beberapa sekolah di Kabupaten Melawi telah

pelayanan sekolah. Sekolah-sekolah menyusun

berhasil meraih dukungan pendanaan dari orangtua/

RKS dan RKAS secara partisipatif dan memasukkan

wali murid, masyarakat, dan dunia industri setelah

program dan kegiatan menuju pencapaian standar

sekolah menerapkan perencaan yang transparan

pelayanan serta berdasarkan data yang valid,

dan partisipatif.

evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan. Sekolah-sekolah mitra KINERJA melaksanakan survei pengaduan, menganalisis hasilnya menjadi sebuah indeks pengaduan masyarakat, membuat janji perbaikan layanan dan menindaklanjuti pengaduan yang menjadi wewenang sekolah dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan. Di Kabupaten Barru, sebuah sekolah yang menyampaikan rekomendasi kepada

292


Pembelajaran Berdasarkan pengalaman bekerja bersama sekolah dan komite sekolah, dapat disimpulkan bahwa: •

Melalui survei pengaduan dan keterlibatan komite sekolah, keterkaitan antara penyedia dan pengguna pelayanan menjadi sangat

www.kinerja.or.id

•

jelas dalam manajemen sekolah, khususnya

dari Dinas Pendidikan, khususnya pengawas

penyusunan perencanaan sekolah (RKS dan

sekolah, dan komite sekolah. Dengan demikian,

RKAS).

penguatan di tingkat kabupaten/kota, UPTD, dan

Jika diterapkan dengan benar dan sungguh-

komite sekolah menjadi penting.

sungguh, pelaksanaan perencanaan sekolah

•

•

Penyelenggaraan sekolah yang transparan,

yang berorientasi pada pelayanan publik dapat

partisipatif, dan akuntabel telah terbukti mampu

meningkatkan pelayanan sekolah.

mendatangkan dukungan dari orangtua/wali

Di banyak sekolah, penerapan perencanaan

murid, masyarakat dan dunia usaha.

sekolah berorientasi pelayanan publik ternyata

•

Survei pengaduan, janji perbaikan layanan,

tidaklah mudah dan memerlukan pendampingan

dan rekomendasi kepada instansi terkait sangat

terus menerus. Untuk menjamin keberlanjutan

bermanfaat bagi sekolah guna meningkatkan

diperlukan komitmen dan dukungan nyata

pelayanan publiknya.

www.kinerja.or.id


293


BAHAN BACAAN 4.2.

bagian dari akuntabilitas. Pemberi layanan akan memberikan pelayanan yang memenuhi standar yang ditentukan. Pelayanan publik harus dapat dipertanggunggugatkan (akuntabel) kualitasnya baik oleh pemberi layanan

Penyusunan SOP Berorientasi Tata Kelola Pelayanan Publik

maupun penerima layanan. Salah satu bentuk pelayanan publik yang akuntabel adalah pelayanan yang berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Kualitas dalam pelayanan kesehatan dipersepsikan menurut input, proses dan ouput. Pelayanan kesehatan dengan tempat yang mewah

Pendahuluan USAID-KINERJA memfokuskan dukungannya untuk optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik melalui intervensi pada sisi pengguna layanan (demand) dan sisi penyedia layanan (supply). Pada sisi demand, yang dilakukan adalah meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif/ keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, atau disebut sebagai insentif. Pada sisi supply, yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pemberi layanan dalam mengelola pelayanan melalui praktik baik yang disebut sebagai inovatif. Pada kedua sisi tersebut diterapkan proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan memfokuskan pada partisipasi, tranparansi, akuntabilitas dan responsiveness. Berdasarkan empat unsur governance yang menjadi fokus KINERJA, maka penerapan standar (acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan/tindakan) merupakan

294


dan alat canggih merupakan faktor input yang sering dipersepsikan kualitas/mutu oleh pengguna layanan terutama masyarakat kelompok menengah ke atas. Sedangkan SOP merupakan aspek kualitas dari sisi proses dimana seluruh pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang diterjemahkan dalam SOP. Kepuasan, tingkat kesembuhan, rendahnya komplikasi/kematian merupakan indikator kualitas dari sisi output. USAID-KINERJA memfokuskan penguatan kualitas pelayanan kesehatan pada aspek proses dimana SOP sebagai pendorong dari kualitas pelayanan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Pendekatan yang inovatif dari KINERJA terhadap SOP adalah mengembangkan pendekatan sedemikian rupa sehingga pengguna layanan mengetahui hak mereka sesuai dengan SOP. KINERJA membantu daerah dampingan terutama dalam pengembangan SOP non teknis meskipun turut juga membantu mengembangkan SOP teknis karena permintaan dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

www.kinerja.or.id

Berikut adalah ringkasan beberapa hal

a) Dasar hukum

yang berkaitan dengan konsep SOP, proses

b) Persyaratan

pengembangan SOP dan implementasinya di

c) Sistem, mekanisme, dan prosedur

Puskesmas dampingan KINERJA.

d) Jangka waktu penyelesaian e) Biaya/ tarif f) Produk pelayanan

Aspek Legal

g) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas h) Kompetensi pelaksana

Implementasi SOP sesuai dengan amanat UU

i) Pengawasan internal

No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik bahwa

j) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

“Penyelenggara berkewajiban menyusun

k) Jumlah pelaksana

dan menetapkan standar pelayanan dengan

l) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian

memperhatikan kemampuan penyelenggara,

pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar

kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan”

pelayanan

(pasal 20 ayat 1).

m) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa

UU tersebut juga mengamanatkan penyusunan

aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-

Standar Pelayanan Publik (SPP) ini dilakukan

raguan

dengan melibatkan partisipasi masyarakat seperti

n) Evaluasi kinerja pelaksana.

tersurat dalam pasal 20 ayat (2), “…..dengan tidak diskriminatif, terkait langsung dengan pelayanan,

Sebagian dari SPP menentukan standar layanan,

memiliki kompetensi dan mengutamakan

yaitu patokan dalam penyelenggaraan layanan,

musyawarah, dan memperhatikan keberagaman”.

dan sebagiannya adalah SOP, yaitu metode atau

KINERJA-USAID juga membentuk suatu forum

tata cara untuk pelakukan kegiatan tertentu dalam

pada tingkat pelayanan yang disebut dengan Multi

proses pemberian layanan.

StakeholderForum (MSF). Kelompok masyarakat yang non pemerintah akan mewakili pihak

Demi transparansi dalam pemberian layanan,

masyarakat dalam penyusunannya. Dikarenakan

KINERJA mendorong fasilitas publik seperti

rendahnya kapasitas masyarakat terkait SOP, maka

Puskesmas untuk mempublikasikan Standar

KINERJA memfokuskan keterlibatan masyarakat

Layanan dan SOP layanan sebagaimana

pada SOP non teknis.

diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik pasal 18, agar masyarakat:

Penyusunan standar pelayanan publik (SPP) harus memiliki beberapa komponen (pasal 21) yaitu:

a) Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan b) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan

www.kinerja.or.id


295


c) Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan d) Mendapat perlindungan, dan/atau pemenuhan

dirancang berdasarkan ilmu kesehatan, dan ditetapkan sebagai standar nasionalbahkan standar internasional, dan wajib dilaksanakan.

pelayanan e) Mampu melakukan advokasi dengan

Standar Layanan adalah standar yang memberikan

memberitahukan kepada pimpinan dan

ketentuan bagi pemberi layanan tentang jenis

penyelenggara layanan untuk memperbaiki

pelayanan, persyaratan pelayanan, alur layanan,

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan

waktu pelayanan, waktu menyelesaikan pelayanan,

tidak sesuai standar

petugas pemberi layanan, dan biaya yang mesti

f) Mengadukan pelaksana yang melakukan

dibebankan, dan juga memberi informasi kepada

penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak

masyarakat sehingga masyarakat mengetahui

memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara,

hak-haknya terhadap layanan tersebut. Bila

pembina penyelenggara, dan ombudsman

Standar Layanan ditetapkan oleh pemerintah pusat,

g) Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan.

pemerintah daerah wajib memberi layanan yang mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau

Pentingnya SOP dan Standar Pelayanan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara melakukan kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Dengan adanya prosedur tetap yang bersifat standar ini diharapkan siapapun, kapanpun dan dimanapun kegiatan tersebut dilakukan maka langkah-langkahnya tidak berubah sehingga akan memberikan kualitas hasil yang sama. SOP kesehatan menjadi penuntun petugas kesehatan dalam memberi pelayanan teknis yang menjadi inti pelayanan kesehatan, yaitu menyangkut pengobatan dan tindakan medis pada pasien,

296


Puskesmas dapat menetapkan Standar Layanan lokal bila tidak diatur oleh pemerintah pusat atau untuk melebihi standar yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga dapat menetapkan SOP lokal sebagai instruksi tertulis yang dibakukan mengenai cara mencapai Standar Layanan bilamana tidak ada SOP nasional. SOP dan Standar Layanan yang dimaksudkan disini berbeda dengan SPP dan SPM. SPP adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai standar yang harus dicapai dalam waktu tiga tahun sekaligus berisi Maklumat Layanan. SPM adalah standar minimal nasional yang terdiri dari indikator, cakupan yang ditetapkan pemerintah pusat dan yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Keduanya

www.kinerja.or.id

adalah standar yang akan dicapai sedangkan SOP

1. Sebagai standarisasi cara atau tindakan

dan Standar Layanan yang dibahas disini adalah

sehingga kapanpun kegiatan tersebut

standar yang sifatnya operasional ketika seorang

dilaksanakan dan oleh siapapun akan

petugas publik/kesehatan memberikan pelayanan

memperoleh hasil yang sama.

kepada klien atau masyarakat.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

SOP sangat tepat diterapkan pada aktivitas organisasi yang cenderung bersifat rutin, berulang,

pelaksanaan tugas 4. Memberikan informasi mengenai beban tugas

serta menghendaki adanya keputusan yang

yang dipikul oleh seorang pegawai dalam

terprogram guna melayani pelanggannya,

melaksanakan tugasnya.

misalnya proses pendaftaran pasien, proses

5. Sebagai instrumen yang dapat melindungi

pemeriksaan kehamilan, proses pelayanan obat,

pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum

dan sebagainya. Dengan penerapan SOP secara

karena tuduhan penyimpangan.

konsisten maka semua kegiatan organisasi memiliki

6. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan

pedoman penyelenggaraan kegiatan yang

tidak tergantung pada intervensi manajemen,

merupakan suatu kebijakan yang komprehensif

sehingga akan mengurangi keterlibatan

dalam peningkatan pelayanan dan kinerja

pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

organisasi.

7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada

Di sisi lain pelaksanaan SOP dan standar

masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan

pelayanan juga sekaligus memberi umpan balik

prosedur.

(feedback) guna penyesuaian antara kondisi yang

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi

dipersyaratkan dengan kondisi riil yang ada guna

kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai

mencapai kinerja individu dan kinerja organisasi

dalam melaksanakan tugasnya.

yang lebih baik. Umpan balik diberikan kepada

10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas

instansi yang menetapkan standar terkait, agar dijadikan sebagai langkah perbaikan kinerja pelayanan dan kinerja organisasi berdasarkan konsep manajemen kinerja. Berbagai manfaat Standar Layanan dan SOP yang digunakan dalam organisasi diantaranya adalah:

Penyusunan SOP Lokal SOP lokal dibuat bila Kementerian Kesehatan belum menyusun SOP untuk suatu jenis kegiatan atau tindakan, sehingga daerah dapat melakukan penyeragaman terhadap tindakan kesehatan tersebut.

www.kinerja.or.id


297


A. SOP Teknis Lokal

Periksa kembali urutan kegiatan yang seharusnya, jangan sampai ada kegiatan yang mendahului kegiatan yang seharusnya

1. Langkah Penyusunan SOP Teknis Lokal

Pada umumnya langkah langkah yang dipergunakan dalam penyusunan SOP teknis lokal adalah sebagai berikut : a) Penetapan Topik/Judul

Judul hendaknya merepresentasikan tujuan dari pada kegiatan. Penulisan judul jangan

dilakukan kemudian. Urutan kegiatan bersifat pasti dan tetap. e) Mengeliminasi Kegiatan yang Tidak Perlu

diperlukan karena dapat mengakibatkan penyimpangan pencapaian tujuan. f) Menggambarkan Flow Chart

yaitu bagan alur yang menggambarkan

• Penerimaan pasien di loket Puskesmas.

urutan kegiatan atau keputusan, atau aliran

• Pelayanan ibu hamil.

Penjelasan mengenai penyusunan flowchart

Tentukan tujuan topik. Dalam penulisan tujuan, dapat menggunakan kerangka SMART (specific, measurable, achievable, relevant dan timely, yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu).

orang atau barang dalam suatu proses.

b) Penetapan Tujuan

c) Menentukan Kegiatan Inti dalam

Mencapai Tujuan

Identifikasi kegiatan-kegiatan yang harus

Prosedur yang memiliki beberapa keputusan dapat dipresentasikan dalam flowchart

terlalu panjang. Contoh:

Hilangkan kegiatan kegiatan yang tidak

disampaikan dalam materi berikutnya. g) Melaksanakan Uji Coba

Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi kelemahan yang terjadi saat SOP diimplementasikan. Hasil uji coba ini selanjutnya menjadi bahan untuk memperbaiki rancangan SOP yang telah disusun, sebelum menjadi SOP final.

dilakukan untuk mencapai tujuan diatas. Kegiatan tersebut haruslah serinici mungkin,

2. Penyusunan Flowchart (Diagram Alur)

karena yang kita laksanakan bersifat tindakan operasional.

d) Menentukan Waktu Masing-masing

mengarahkan personil yang membacanya untuk

Kegiatan Inti

mengikuti logika dalam pengambilan keputusan

Perhitungkan waktu yang dipergunakan

dan langkah-langkah yang diperlukan untuk

untuk melaksanakan setiap langkah

mencapai hasil. Format ini cocok digunakan

kegiatan.

apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP

d) Menetapkan Urutan Kegiatan Inti

298

Flowchart berfungsi untuk memudahkan untuk


terdiri lebih dari banyak langkah dengan banyak

www.kinerja.or.id

keputusan. Di bawah ini adalah satu contoh SOP dengan format flowchart:

Simbol simbol yang digunakan dalam menggambarkan flow chart adalah sebagai berikut :

Simbol

Maksud

Mulai/Selesai

Arah

Keputusan

Dokumen

Ada rincian tugas yang berupa sebuah garis lurus yang berurutan. Ini berarti bahwa setiap

3. Format SOP

langkah dalam tugas tersebut dilakukan secara urutan 1 – 2 – 3 tanpa memerlukan pengambilan keputusan atau pemilihan tindakan alternatif.

Dalam SOP tergambar identifikasi, pengendalian, kemampuan selusur, konsistensi, dan akuntabilitas. Sebuah SOP hendaklah

Cara menggambar diagram alur (flowchart)

mempunyai format sebagai berikut:

adalah sebagai berikut : a. Nama lembaga, selain pada kop juga ada 1) Identifikasi semua jenis layanan yang terdapat di Puskesmas. 2) Tulis dan urutkan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan. 3) Gambarkan simbol - simbol flowchart pada setiap urutan.

pada setiap halaman. b. Judul, harus jelas terurai dan terukur. Karena, pada setiap prosedur diuraikan bagaimana mengerjakannya, judul mesti bergaya bahasa perintah (direktif) untuk menjelaskan ‘siapa mengerjakan apa’.

4) Gunakan kertas meta plan untuk alat bantu.

SOP berjudul “Alkohol sebagai bahan

5) Lakukan uji coba dengan memindah

desinfektan” tidak menggambarkan

mindahkan meta plan, sampai flowchart

prosedur; lebih cocok diberi judul “Proses

tersusun sesuai urutan kegiatan yang

sterilisasi dengan menggunakan alkohol”.

ditentukan.

c. Halaman, harus tertulis “halaman 3 dari 7”, ini menggambarkan ada kelanjutan dari setiap kegiatan dalam setiap halaman.

www.kinerja.or.id


299


Contoh: Alur Layanan Pemeriksaan Kehamilan di

seperti operasional, prosedur, proses,

Puskesmas

monitoring, dan rutinitas perawatan. f. Ruang lingkup. Ruang lingkup harus mempunyai batas penggunaan prosedur tersebut. Apakah sampel tertentu sesuai pengujian dengan metode ini? Apakah operasi ini digunakan hanya dengan perlengkapan tertentu atau untuk bagian tertentu? Apakah ada batasan kapasitas? g. Tanggung Jawab. Siapa bertanggung jawab melaksanakan uraian pekerjaan? Siapa melaporkan pekerjaan? Apakah diperlukan pelatihan Loket khusus atau sertifikat? Bagian ini memberi batasan bagi petugas yang akan melaksanakan, seperti: siapa yang mempunyai

KIA

atau sesuai kualifikasi dalam melaksanakan uraian pekerjaan.

Periksa LabUraikan prosedur dalam langkah h. Prosedur. demi langkah (step-by-step) atau kronologis cara Hamil? kerja. Gunakan kata kerja aktif dan pernyataan langsung. Penulisan prosedur dilakukan secara serial yaitu, setelah kegiatan yang satu diteruskan dengan kegiatan lain. Pendekatan ini d. Identifikasi dan Pengendalian, setiap prosedur

disebut pendekatan prosedural.

harus teridentifikasi keunikannya. Identifikasi

i. Diagram Alur.

untuk mempersiapkan akuntabilitas dan

j. Sumber. Tuliskan sumber atau rujukan yang

sebagai gambaran dokumentasi, mulai dari

digunakan dalam penulisan SOP, misalnya

fasilitas sampai masa kedaluwarsa perubahan.

Buku Pedoman Penatalaksanaan Kesehatan

Akuntabilitas dan gambaran prosedur

Ibu dan Anak Nasional. SOP yang diperoleh dari

berdasarkan pada sejumlah identifikasi atau

organisasi lain dapat juga dituliskan sebagai

kode, yang merupakan alat pengendalian

sumber, setelah diadaptasikan ditempat yang

(seperti kapan dan berapa kali revisi atau jumlah

baru.

edisi SOP dilakukan). e. Tujuan, suatu tujuan atau sasaran prosedur mesti dapat diulang dan dapat dikembangkan, dan dinyatakan dalam gaya bahasa perintah,

Ya

300


www.kinerja.or.id

Contoh Format SOP

Beberapa kalimat pendek biasanya

4. Teknik Penulisan

lebih mudah untuk dipahami. Contohnya

SOP adalah instruksi yang harus dapat dipahami

penulisan SOP dalam kasus pembersihan

oleh semua orang yang menggunakannya (Stup,

suatu mesin adalah sebagai berikut:

2001). Oleh karena itu, penulis harus selalu mencoba untuk menulis prosedur sesederhana mungkin dan mampu mengkomunikasikan isinya dengan baik. Di bawah ini adalah langkahlangkah penulisan SOP yang efektif dan efisien,

Kalimat Panjang Gunakan sarung tangan untuk membersihkan debu dan bercak pada alat kesehatan atau keringkan dengan lap jika mikroskopnya basah.

antara lain:

a) Tulislah tiap langkah dengan kalimat

Kalimat Pendek •

pendek

•

•

Kalimat panjang lebih sulit dipahami dan

Bersihkan debu dan bercak pada alat kesehatan. Gunakan sarung tangan untuk menghilangkan debu dan bercak. Gunakan lap untuk mengeringkan mikroskop yang basah.

cenderung terdiri lebih dari satu langkah.


www.kinerja.or.id

Tidak

301


Kalimat pendek pada contoh di atas dibentuk

c) Komunikasikan dengan baik melalui kalimat singkat, sebisa mungkin

dengan format hirarki. Kedua contoh menyampaikan makna yang sama, akan tetapi pada contoh kalimat panjang lebih sulit untuk

Penulis prosedur harus menggunakan kalimat

dipahami. Contoh di atas menampilkan satu

langsung dan pendek, sehingga pembaca dapat

langkah dengan dua cara untuk melakukan

lebih cepat memahami dan mengingat langkah-

langkah tersebut.

langkah dalam prosedur.

b) Tulislah langkah-langkah di SOP sebagai

kalimat perintah atau kalimat aktif

Contohnya penulisan SOP dalam kasus pembersihan tangki sterilisator adalah sebagai berikut:

Kalimat perintah pada instruksi kerja lebih mudah untuk dipahami.Kalimat ini selalu dimulai

Bertele-tele: Pastikan Anda membuang semua sisa bahan kimia lama dari tangki sterilisator sebelum menuangkan bahan kimia baru ke dalamnya. Ringkas: Buang sisa bahan kimia lama sebelum menuangkan bahan kimia baru ke dalam tangki sterilisator.

dengan kata kerja. Berikut adalah contoh SOP penimbangan Balita:

Tidak jelas Berat Balita harus dicatat pada laporan penimbangan. Jelas Catat berat Balita pada laporan penimbangan.

Dua kalimat pada contoh di atas memiliki makna yang sama, akan tetapi kalimat yang ringkas

Pada contoh di atas, penyelia ingin mengetahui

dapat langsung dipahami.

hasil penimbangan Balita sehingga dapat menentukan tindakan terhadap banyaknya

“The reward for clear and concise writing

Balita. Contoh yang jelas mengarahkan personil

is better understanding by readers”.

yang melakukan penimbangan untuk mencatat

“Keunggulan tulisan yang jelas dan ringkas

informasi berat Balita. Pada contoh yang tidak

adalah pemahaman yang lebih baik dari

jelas dapat menimbulkan berbagai makna:

pembaca”.

apakah penimbang itu yang harus mencatat informasi tersebut, atau orang lain yang melakukannya?

Gunakan akronim dan singkatan seminim mungkin.

302


www.kinerja.or.id

Akronim dan singkatan digunakan jika

yang akan diberikan. Misal: untuk pelayanan

dikenal secara umum, bukan hanya untuk

pemeriksaan kehamilan (ANC), jenis

memperpendek tulisan. Sebagai contoh,

layanan yang harus diberikan adalah 10 T.

kebanyakan orang mengetahui arti dari

2. Menentukan waktu pelayanan. Misal: Jadwal

singkatan “KIA” - Kesehatan Ibu dan Anak. Pada

pelayanan pemeriksaan kehamilan setiap

kasus lain, kebanyakan orang tidak mengerti

hari adalah Senin – Jumat pukul 09.00 –

akronim CVT, akan tetapi bagi orang-orang yang

12.00

bergerak dalam bidang pemrograman akan mengenalinya sebagai “convert”.

3. Menentukan perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk satu jenis pemeriksaan. Misal: Dalam proses pemeriksaan

Dalam bidang kesehatan terutama program

kehamilan:

Pencegahan Masalah Kesehatan, ATM dikenal

sebagai singkatan dari HIV/Aids Tuberculosa

 Wawancara

dan Malaria, sedangkan secara umum

 Pemeriksaan fisik : 10 menit

maknanya akan berbeda.

 Konseling

: 10 menit

 Total waktu

: 25 menit per

Untuk mengatasi kesulitan bahasa dan waktu

: 5 menit

pasien

baca (misalnya petugas perlu melihat SOP tersebut sambil mengerjakan tugasnya), maka

4. Menentukan lokasi dan petugas pemberi

Contoh SOP dapat dibuat dengan salah satu

layanan. Misal: pemeriksaan kehamilan

cara di bawah ini:

dilakukan di poli KIA, dilayani oleh bidan atau dokter;

a. Dengan bagan alir (flowchart)

5. Menentukan persyaratan layanan. Misal:

b. Dengan gambar, foto atau diagram grafis.

saat pemeriksaan kehamilan pasien harus

c. Dengan daftar periksa (Checklist).

membawa buku KIA yang berwarna pink; 6. Menginformasikan biaya pelayanan atau Barang Habis Pakai (PHB) yang harus dibeli;

B. SOP Non Teknis (layanan)

7. Format, berupa gambar dan alur yang menunjukkan jenis layanan yang diberikan

Penyusunan SOP Alur Layanan dilakukan

dengan mencantumkan semua elemen di

dengan mengacu pada langkah berikut:

atas; 8. Teknik penulisan: agar masyarakat umum

1. Puskesmas bersama masyarakat,yang

dapat mengerti, hindari penggunaan istilah

diwakili oleh MSF, mengidentifikasi jenis

medis. Contoh: ANC sebaiknya ditulis

layanan yang berkaitan dengan pelayanan

dengan pemeriksaan kehamilan

www.kinerja.or.id


303


SOP non teknis (layanan) ini dipublikasikan pada area yang mudah dibaca oleh ibu seperti pada ruang tunggu dan tempat lainnya (lihat Gambar 1 dan 2).

Gambar 1. Standar Pelayanan Kehamilan di Puskesmas Bukit Bener Meriah, Aceh

Penerapan SOP dan Standar Layanan

bahwa kualitas hasil pekerjaan akan sesuai dengan

Penerapan SOP dan Standar Layanan merupakan

Penerapan SOP hendaknya mengikuti langkah-

salah satu faktor kunci dalam manajemen mutu

langkah sebagai berikut:

standar mutu yang telah ditetapkan.

layanan. Standar tersebut menyediakan informasi

304

tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan

1. Sosialisasi. Pimpinan menjelaskan kepada

benar dan konsisten bagi tiap personil, sehingga

seluruh staf pekerjaan apa saja yang sudah

memudahkan untuk meningkatkan kualitas suatu

mempunyai dan disusun SOPnya dan rencana

produk atau hasil akhir. Dengan dilaksanakannya

penerapannya. Disamping itu juga dijelaskan

pekerjaan sesuai SOP, maka dapat dipastikan

peran penting SOP dalam menjaga mutu


www.kinerja.or.id

Gambar 2. Standar Pelayanan Kehamilan di Puskesmas Kota Probolinggo

10 JENIS PEMERIKSAAN KEHAMIL AN N O 1

JENIS PEL AYANAN

PELAKSANA Bidan

2

Timbang BB dan TB Bumi l Tekanan darah.

3

Ukur L ingkar

Bidan

Bidan

L engan A tas (L IL A) 4 5

6 7 8

9

10

Tin ggi Fu ndus Uteri (TFU). Ten tukan l etak dan Denyu t Jan tung Janin (DJJ) Tox oid Tetanus . Tab let bes i (90 tablet). Tes t Lab ( HB , HI V, I MS . Gol da, Hepatiti s B). Tata l aks an a ruj ukan kasu s kehami lan Ri sti . Temu wic ara konsel ing ( P4K dan KB pasc a

KAPAN Ti ap hari kerja Ti ap hari kerja Ti ap hari

LAMA L AYANAN 1’

KET

3’ 1’

kerja Bidan

Ti ap hari kerja Ti ap hari kerja

2’

Bidan

Ti ap hari kerja

5’

Bidan

Ti ap hari kerja Ti ap hari kerja

1’

Bidan

Anali s laboratoriu m

3’

20’

Bidan

Ti ap hari kerja

3’

Bidan

Ti ap hari kerja

5’

sal in , I MD, Asi Eksklu sif).

Waktu Pelayanan : Hari : Senin s/d J umat • Pukul : 7.30 – 14.00 And a akan dil ayani o leh D okter atau Bidan b erpengalaman •

layanan. Hal ini dilakukan terutama untuk

(misalnya MSF) menyusun instrumen

meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komit

untuk memantau kepatuhan petugas dalam

men seluruh petugas dalam menerapkan SOP.

melaksanakan SOP, dan secara berkala

2. Publikasi. Berbagai dokumen SOP yang telah disusun, dipublikasikan dan disampaikan ke semua petugas untuk ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh pengguna layanan/pasien. 3. Monitoring kepatuhan pelaksanaan SOP. Unsur manajemen dinas kesehatan kabupaten/ kota, Puskesmas bersama unsur masyarakat

www.kinerja.or.id

melakukan pengukuran kepatuhan petugas dalam menjalankan SOP. KINERJA mengimplementasikan kartu kontrol sebagai alat monitoring kepatuhan pelaksanaan SOP pemeriksaan kehamilan. Kartu kontrol ini diterima ibu hamil ketika mendaftar di Puskesmas, Pustu atau Polindes. Kartu ini berisi kolom-kolom pelayanan yang harus diisi oleh petugas pemberi


305


306

layanan sehingga setiap jenis layanan yang sudah

dan direviu oleh Puskesmas bersama MSF. Bidan

dipublikasikan terjamin dilaksanakan. Ibu dapat

atau tenaga kesehatan yang dianggap memberikan

mengingatkan petugas jika petugas lupa memeriksa

layanan memuaskan atau mendapat apresiasi

kondisinya. Kartu ini akan dipergunakan untuk

dari ibu akan menjadi petugas yang akan diberi

menyatakan pelayanan yang diperoleh masyarakat

penghargaan oleh Puskesmas seperti pencantuman

telah memuaskan atau belum. Seorang petugas

foto tenaga kesehatan di dinding informasi

diberi tanggungjawab untuk menjamin kartu tersebut

Puskesmas. Pada akhir tahun prestasi tersebut

diisi dan dimasukkan dalam kotak khusus. Kotak

menjadi rujukan Puskesmas dalam menilai kinerja

tersebut secara reguler (2-3 bulan) akan dibuka

petugas bersangkutan. Contoh kartu kontrol:


www.kinerja.or.id

Penutup

menjadi aspek penting bagi pemberi layanan dan penerima layanan. Pemberi layanan akan

SOP sudah menjadi suatu kebutuhan bagi unit

memberikan hak-hak pelayanan yang seharusnya

layanan publik sebagai wujud dari akuntabilitas

diterima oleh masyarakat. Penerma layanan akan

mutu dan legal. SOP teknis merupakan SOP yang

mengetahui hak-haknya sehingga dapat mengurangi

menjadi pedoman singkat bagi pemberi layanan

kealpaan petugas dalam memberikan pelayanan.

sehingga petugas memberikan pelayanan yang

Kunci sukses dari intervensi KINERJA adalah

sama dan mencegah terjadinya mal praktik atau

keterlibatan pemberi layanan, penerima layanan dan

salah prosedur yang dapat berujung pada tuntutan

masyarakat luas dalam mengembangkan SOP non

hukum. Sementara SOP non teknis (layanan)

teknis.

www.kinerja.or.id


307


BAHAN BACAAN 4.3.

tentang apa yang sesungguhnya terjadi saat tsunami melanda Aceh. Contoh lain, posting yang dilakukan mahasiswa Indonesia di Australia tentang pertemuan dengan rombongan anggota DPR keblog Kompasiana. Tulisan tersebut kemudian banyak dikutip media mainstream termasuk televisi swasta untuk mendalami berita tersebut. Banyak

Jurnalisme Warga dan Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik (dalam Program KINERJA)

contoh praktik-praktik jurnalisme yang dilakukan “orang biasa” yang belum pernah sekalipun mengecap pendidikan jurnalistik. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan publik dengan kualitas baik dengan relatif murah atau bahkan secara gratis. Layanan itu harus

Jurnalisme Warga merupakan bagian dari strategi

tersedia bagi semua orang, seluruh warga negara,

media USAID-KINERJA guna meningkatkan

tanpa melihat profesi, pendapatan ataupun status

beredarnya konten media terkait isu pelayanan

sosial. Untuk mendapatkan pelayanan publik yang

publik serta membangun variasi dan perspektif

semakin baik dari hari ke hari, keterlibatan pihak

konten media yang beragam.Keragaman konten

luar sudah barang tentu sangat diperlukan guna

ini diharapkanakan memperkuat dorongan dari

mendorong terjadinya perubahan yang lebih baik.

sisi demand. Melalui jurnalis warga diharapkan

Salah satu yang dapat menjalankan peran sebagai

konten semakin bervariasi, baik dari sisi perspektif

watchdog adalah media. Sayangnya isu layanan

konten, maupun keragaman isi serta tipologi media.

publik termasuk yang kurang mendapat perhatian

Jurnalis warga dapat lebih fleksibel memanfaatkan

untuk diliput dan diangkat oleh media khususnya

berbagai jenis media dan umumnya lebih aksesibel

media massa. Wartawan menganggap isu tersebut

bagi publik sehingga konten akan lebih berwarna

kurang menarik, terlebih bila harus bersaing dengan

dan pada gilirannya akan dapat mempengaruhi

isu politik, konflik dan sebagainya.Sesungguhnya isu

pengambilan keputusan yang mengarah pada

layanan publik memiliki banyak aspek yang menarik

perbaikan tata kelola layanan publik.

jika dilihat dari sisi politik, ekonomi, sosial atau bahkan human interest.

Berbagai contoh praktik jurnalisme warga telah

308

banyak kita jumpai. Salah satunya adalah video

Hal lain yang perlu diperbaiki, publik umumnya

yang direkam seorang gadis bernama Cut Putri

kurang tertarik karena liputan layanan publik

saat tsunami menerjang Banda Aceh di penghujung

cenderung menjemukan, berita yang ditampilkan

tahun 2004. Video tersebut membuka mata dunia

hanya di permukaan dan tidak menyentuh


www.kinerja.or.id

kepentingan mereka.Ini terjadi karena wartawan

jurnalisme warga, terutama melalui media sosial

kurang memahami pengertian dan pentingnya

(selain Youtube, tentunya dapat juga menggunakan

layanan publik dalam kaitan dengan politik dan

facebook, twitter dan juga SMS atau BBM bagi

aspek kehidupan lainnya. Sesungguhnya publik

para pengguna blackberry). Begitu sederhananya

bisa berperan lebih besar dalam “memantau”

proses penyebarluasan informasi dengan ponsel

jalannya sektor pelayanan publik. Jurnalisme warga

dan media sosial ini sehingga suatu peristiwa atau

dan media sosial adalah saluran yang tepat untuk

permasalahan dapat diangkat sesegera mungkin ke

merealisasikan peran tersebut. Pada peringatan Hari

ruang publik.

Pers se-Dunia pada 3 Mei 2011 lalu, Perserikatan Bangsa Bangsa member sorotan positif pada

Jika hal tersebut juga dapat diterapkan untuk

meningkatnya peran media sosial, ponsel dan

peningkatan pelayanan publik tentunya akan dapat

internet, dalam menyuarakan pandangan rakyat di

mempercepat terjadinya perbaikan pelayanan

berbagai negara. Pada konflik di Afrika Utara dan

melalui proses keterbukaan informasi publik

Timur Tengah misalnya, peran jurnalisme warga

yang dihasilkan publik sendiri melalui jurnalisme

melalui internet telah dapat melahirkan perubahan

warga. Namun perlu kita pastikan bahwa informasi

yang besar. Sebuah video amatir yang diunggah

dimunculkan di ruang publik tersebut tidak sekedar

melalui internet menggambarkan kondisi jalanan

keluh-kesah atau bahkan caci-maki yang berujung

kota Basrah - Syria dipenuhi pengunjuk rasa yang

pada opini pribadi dan bukan sesuatu yang faktual

berkabung atas tewasnya aktivis prodemokrasi

(berdasarkan fakta) dimana hal tersebut bukanlah

yang diduga dibunuh aparat keamanan Syria. Video

bagian dari jurnalisme. Makna umum kata “jurnal”

lain yang diunggah di Youtube menggambarkan

adalah catatan peristiwa, bukan catatan opini

prosesi pemakaman seorang pengunjuk rasa

sehingga opini pribadi bukanlah karya jurnalisme

yang tewas dalam demo anti-pemerintah di

warga. Tulisan tentang opini dapat dibuat dalam

Damascus sehari sebelumnya. Menurut beberapa

format jurnalisme warga dengan mewawancarai

pengamat media internasional, media sosial dan

orang lain, bukan dengan menulis opini pribadi kita.

jurnalisme warga memegang peran penting dalam mendokumentasikan gejolak yang mengguncang

Untuk memiliki kecakapan dalam mewawancarai

dunia Arab, terutama ketika jurnalisme tradisional

narasumber dan melakukan riset liputan sederhana

(mainstream media) dibungkam atau kurang dapat

serta observasi di lapangan, jurnalis warga perlu

menjalankan perannya. Para jurnalis warga itu telah

bekal pengetahuan dan keterampilan praktis yang

menjadi “mata dan telinga” bagi dunia.Kekuatan rakyat

cukup mumpuni. Untuk itu KINERJA bekerjasama

yang dimotori jurnalis warga pada akhirnya dapat

dengan beberapa mitra organisasi yang bergerak

menggulingkan pemerintahan di Tunisia dan Mesir.

di bidang pengembangan media, mengadakan beberapa pelatihan dan juga mentoring terkait

Di Indonesia, tingginya penggunaan telepon seluler

beberapa keterampilan praktis diatas. KINERJA

menciptakan peluang besar untuk lebih berperannya

www.kinerja.or.id


309


juga telah menyiapkan sebuah modul jurnalisme

diharapkan nantinya JW dapat mengangkat isu-isu

warga yang dapat digunakan sebagai pegangan

yang berkaitan erat dengan tiga program utama

atau panduan dasar dalam melaksanakan kegiatan

KINERJA yaitu:

pelatihan bagi para jurnalis warga, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan

a. peningkatan pelayanan publik di bidang

publik di Indonesia, khususnya di lima provinsi

kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak

wilayah KINERJA.

(isu persalinan aman, inisiasi menyusui dini dan ASI ekslusif),

Peran Jurnalis Warga (JW) dalam Program Pelayanan Publik KINERJA

b. pendidikan dasar (isu distribusi guru secara proporsional, biaya operasional satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah), serta c. peningkatan iklim usaha (peningkatan peran

Pada umumnya mereka yang menjadi JW

PTSP - Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

melaksanakan kegiatan jurnalistiknya berdasarkan ketertarikan pada isu tertentu atau mengangkat

JW diharapkan dapat mengangkat isu-isu terkait hal

kejadian-kejadian di sekitarnya. JW bisa

diatas yang terjadi dan diketahui dalam keseharian

mengangkat isu apa saja yang ada di sekitarnya,

para JW sendiri. Itu artinya, program KINERJA

baik yang menyangkut pengalaman pribadi,

membutuhkan para JW yang menggeluti, terlibat di

lingkungan sekitar, hal-hal yang dilihat maupun

dalamnya, memahami atau setidaknya mengetahui

isu-isu lainnya. Program KINERJA menggunakan

salah satu dari isu diatas, terutama yang ada di

pendekatan yang sedikit berbeda dalam mendukung

sekitar mereka. Berikut adalah beberapa praktik baik

JW. Program KINERJA mencari calon JW yang

JW di wilayah KINERJA:

memiliki perhatian terhadap isu-isu program sehingga diharapkan dapat mengangkat berbagai persoalan terkait isu-isu tersebut. KINERJA memberikan pembinaan bagi JW dan

310


www.kinerja.or.id

Jurnalis Warga di Jawa Timur Beberapa karya JW yang mampu menciptakan forum diskusi publik dengan pihak penyedia layanan dan mempengaruhi perubahan kebijakan publik antara lain adalah: •

Tulisan Ika Surya, JW Tulungagung tentang beroperasinya bus sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung di website Pemkab Tulungagung telah membuka ruang diskusi antara masyarakat dengan pihak penyedia layanan. Seperti yang bisa disimak pada link http://www.tulungagung.go.id/index.php/jurnalis-warga/item/42-bus-sekolahberoperasi-hari-ini, terlihat bagaimana komentar berupa masukan dan kritik pengguna layanan atas penyediaan bus sekolah untuk beberapa rute di Tulungagung.

•

Berita karya Sholikhul Huda, JW Jember dengan judul Nasib Para Bagas yang Mengabdi di Tingkat Kelurahan Prihatin karena Masih Sering Dikucilkan Staf Lain yang dimuat di Radar Jember 25 Juni 2013, menyadarkan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember untuk membuat kebijakan yang lebih memperhatikan masalah kesejahteraan pembantu petugas (Bagas) di kelurahan/desa yang ditetapkan sebagai Desa Siaga. Sholikhul Huda adalah JW Jember yang sedang magang sebagai reporter di Radar Jember Grup JAWA POS. Sedangkan 2 Bagas yang ditulis dalam berita ini (Tutik dan Denis) juga merupakan JW Jember.

•

BEE: Beberapa aktivitas sektor perijinan yang dijalankan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan (KPMP) Kabupaten Probolinggo selalu menjadi bahan liputan JW karena kebetulan Bukhari, JW Kabupaten Probolinggo, juga merupakan salah satu anggota Multi Stakeholder Forum (MSF) di sektor ini. Aktivitas KPMP tidak luput dari keikutsertaannya baik selaku fasilitator, narasumber, maupun JW. Contoh berita yang dihasilkan antara lain: Sosialisasi Perizinan Sarat Kritik dan Pertanyaan (http://www.beritanusa.com/index.php?option=com_content&view= article&id=16245:sosialisasi-perijinan-sarat-kritik-dan-pertanyaan&catid=69:nusantara&It emid=99), Forum Pengusaha “Telorkan” Perbup 37 tahun 2012(http://www.beritanusa.com/ index.php?option=com_content&view=article&id=13339:forum-pengusaha-probolinggoqtelorkanq-perbup-37-tahun-2012&catid=57:bisnis&Itemid=107).

•

Kesehatan: Sektor kesehatan di Jember selalu menjadi bahan liputan JW Jember, terutama dalam hal bagaimana janji perbaikan layanan Puskesmas dijalankan serta tanggapan masyarakat berkaitan dengan program ASI Eksklusif, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), maupun Persalinan Aman. Selain dalam bentuk straight-news (berita langsung), para JW juga

www.kinerja.or.id


311


menyajikannya dalam bentuk feature. Beberapa berita yang dihasilkan JW Jember antara lain: Nasib Tragis Diana Fitri, Balita Penyandang Gizi Buruk, Budaya Masyarakat Penyebab Tertinggi Kematian Ibu Melahirkan, Kiat Mudah Memperlancar ASI, Perias Pengantin Turut Promosikan Persalinan Aman di Jember, Dirikan Sekolah Untuk Tekan Pernikahan Dini, Ketika ASI Kuning Tak Lagi Dibuang, Ini Dia 10 Kecamatan dengan Angka Kematian Ibu Tertinggi di Jember. • Pendidikan: Kabupaten Bondowoso memilih program Distribusi Guru Proporsional (DGP) untuk sektor Pendidikan. Selain memberitakan program yang dijalankan oleh OMP sektor ini, para JW Bondowoso juga mengangkat angle lain di seputar dunia pendidikan. Contohnya hasil tulisan beberapa JW berikut: Diana - Bondowoso Godok Draft Redistribusi Guru Proporsional, Nafsiah - Penyebaran Guru di Bondowoso Tidak Merata, Maghfiroh - Bondowoso Kelebihan Guru Agama dan Pemerataan Mutu, Dinas Pendidikan Bondowoso Redistribusi Guru. Ada juga berita-berita menarik di seputar dunia pendidikan misalnya: Sssst! Ada Jual Beli ‘Kursi’ Sekolah di Bondowoso yang ditulis oleh Diah Ay, (JW Remaja Bondowoso yang duduk di kelas 3 SMP), dan Program BOS Tak Lagi Diminati di Bondowoso.

Jurnalis Warga di Kalimantan Barat Informasi-informasi yang menarik dari JW juga banyak dilihat oleh banyak pihak, salah satu contohnya adalah berita mengenai gedung Puskesmas di Kecamatan Sekura, Kabupaten Sambas berjudul Gedung Kesehatan yang Sedang Sakit: Mau Diapakan Gedung ini? karya Jepriari Tarmizi, JW Kabupaten Sambas Round I. Tulisannya tentang sebuah gedung yang dibangun sebagai Puskesmas dan pernah digunakan beberapa saat sebagai tempat administrasi Puskesmas, namun saat ini sudah tidak lagi digunakan dan kondisinya semakin buruk. Berita ini memiliki hits paling banyak dengan jumlah kunjungan mencapai 1.104 (per 18 April 2014). Selain banyaknya hits, beberapa cerita dari lapangan yang ditulis oleh JW ternyata mampu memberikan noising yang besar. Salah satunya adalah tulisan Vitri - JW Kota Singkawang -mengenai bayi yang meninggal akibat keterlambatan penanganan medis. Lokasi yang jauh dari rumah sakit serta mahalnya transportasi menyebabkan penangan menjadi terlambat dan kematian bayi, sementara ibu si bayi dapat diselamatkan. Berita ini membuat noising di media arus utama dan

312


www.kinerja.or.id

juga mendorong beberapa pihak untuk membantu membantu biaya persalinan yang tak mampu ditanggung oleh ibu si bayi. Kabupaten Bengkayang punya cerita yang berbeda. Pertama, berita mengenai gedung Puskesmas yang tidak digunakan hasil tulisan Narwati dengan judul Puskesmas Rangkang Tidak Ada Petugas, yang di muat di Mata Kalbar pada 7 Maret 2013. Tulisan ini bercerita tentang sebuah Puskesmas Pembantu di Kecamatan Bengkayang yang didirikan pada tahun 2000, namun saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Berkat tulisan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang memanggil seluruh Kepala Puskesmas se kabupaten untuk melakukan evaluasi dan dikeluarkannya kebijakan Kadis untuk melakukan evaluasi kinerja Kepala Puskesmas setiap tiga bulan. Masih di Kabupaten Bengkayang, Mulianus atau dikenal dengan Chilai, ‘disidang’ oleh ibu-ibu PKK di desanya, Desa Sungai Betung, Kecamatan Bengkayang, karena menulis tentang pelayanan Posyandu yang tidak maksimal. Chilai menulis tentang tentang pelayanan Posyandu yang tidak konsisten dan sering terlambat dan menjadi keluhan pasien. Tulisan ini diterbitkan Mingguan Suara Gong Borneo pada 27 Agustus 2013.

Jurnalis Warga di Sulawesi Selatan Pada Februari 2014, Bupati Luwu Utara, Arifin Junaidi, yang melakukan perjalanan dinas ke kecamatan-kecamatan meminta agar para staf Humas Pemkab Luwu Utara yang juga sebagai JW melakukan liputan perjalanan untuk kemudian dipublikasikan lewat media, yakni blog masingmasing dan press release ke media arus utama. Selain berita tentang kegiatan Pemkab, para JW juga membuat liputan tentang kunjungan evaluasi Tim Kinerja USAID di Luwu dan Luwu Utara di media arus utama. Berita-berita ini tersebar luas bukan hanya di blog, tetapi juga di media arus utama lokal di wilayah Luwu Raya. Di Makassar, pihak Puskesmas Batua dan Puskesmas Cendrawasih yang merupakan Puskesmas dampingan Program Kinerja menghimbau para fasilitator media Jurnal Celebes agar terus membina para JW yang juga staf Puskesmas maupun kader Posyandu sehingga bisa tetap berperan dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait pelayanan Puskesmas. Kartini, salah seorang kader Posyandu Puskesmas Cendrawasih Makassar menyatakan kagum dengan peran

www.kinerja.or.id


313


JW. Sebelumnya berita-berita tentang kader Posyandu hampir tidak ada di media arus utama. Namun setelah adanya JW, banyak pihak mengenal peran Posyandu, khususnya di Cendrawasih, berkat pemberitaan JW. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Hj. Naisyah Tun Azikin juga menyampaikan terima kasih atas peran JW. Berkat tulisan para JW, inisiatif Kelompok Bapak Peduli ASI dikenal luas dan kini banyak dikunjungi berbagai pihak.

Jurnalis Warga di Aceh Keberadaan JW di daerah mulai dirasakan dampaknya oleh warga. Di beberapa daerah, misalnya Singkil, Jurnalis Warga yang telah dilatih aktif memproduksi berita. Keberadaan mereka juga sering menjadi noising bagi jurnalis profesional di Aceh Singkil. Berita berjudul Warga Pasar Harian Gunung Meriah Keluhkan Sampah adalah salah satu suara warga yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Warga sudah lama mengeluhkan keberadaan tumpukan sampah yang ‘dibiarkan’ oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Singkil. Aroma busuk yang keluar dari tumpukan sampah sangat menggangu warga. Dua orang Jurnalis Warga bernama Leli dan Sukriadi berinisiatif menuliskan keluhan warga tersebut menjadi sebuah berita. Dengan gaya tulisan yang ringan, mereka menulis berdasarkan pantauan dan pendapat warga yang terganggu oleh aroma tumpukan sampah. Beberapa hari kemudian, berita serupa berjudul: Warga Lae Butar Keluhkan Sampah muncul di Harian Analisa edisi 13 Juni 2013. Seorang koresponden Harian Analisa menulis berita serupa dengan laporan dua jurnalis warga itu. Sebelumnya berita berjudul DPA Bukan Rahasia Negara juga muncul di Harian Analisa setelah adanya tulisan dari Jurnalis Warga (Sukriadi) yang menguji akses informasi di beberapa SKPD di Kabupaten Singkil. Disinilah letak peran kebisingan jurnalis warga. Peran mereka adalah membuat ‘keributan’ sehingga menarik perhatian jurnalis profesional yang bekerja di media arus utama. Ini disebut juga sebagai ‘corong’ warga. Mereka menyuarakan isu warga yang sering dianggap tidak ‘seksi’ bagi jurnalis profesional.

314


www.kinerja.or.id

Masih di Aceh Singkil, Laporan atau berita jurnalis warga sudah mendapatkan tempat di kabupaten ini. Laporan mereka menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Aceh Singkil. Keberadaan mereka telah ‘menguntungkan’ Radio Swasta (X-Tra FM) dan Radio RRI yang ada di Aceh Singkil. Menguntungkan karena laporan mereka adalah laporan lokal. Sementara kecenderungan radio daerah seperti Aceh Singkil kekurangan reporter untuk melakukan liputan di daerah, sehingga berita yang mereka sampaikan adalah berita nasional dari situs online. Kisah lainya muncul dari ibukota Provinsi Aceh. Meski letaknya di ibukota, para jurnalis warga juga produktif menulis laporan khas warga. Salah satunya adalah tulisan jurnalis warga bernama Maslina, Ada kantin sehat di SDN 1 Banda Aceh. SDN 1 Banda Aceh bekerjasama dengan BPOM Banda Aceh melakukan seleksi makanan yang akan dijual di kantin sekolah. Keberadaan kantin sehat ini diharapkan menginspirasi sekolah lain untuk menyediakan kantin serupa agar makanan yang dijual di lingkungan sekolah aman dikonsumsi oleh siswa/i. Berita ini mendapatkan apresiasi dari camat setempat. Melalui sebuah pertemuan dengan PKK, Maslina menceritakan tulisannya. Atas perintah camat, tulisan ini difotokopi dan ditempel di setiap sekolah yang ada di Banda Aceh agar bisa dibaca dan dicontoh oleh sekolah lain.

Kisah Sukses (lainnya) dari Lapangan Sejak pertengahan hingga akhir 2013, USAID-KINERJA juga membantu beberapa lembaga donor lainnya seperti: Basics – CIDA dan ProRep – USAID, untuk mengimplementasikan pendekatan jurnalisme warga dalam program mereka. Selama kurun waktu April – Mei 2013, KINERJA bersama OMP Jurnal Celebes membantu Basics – CIDA melaksanakan pelatihan JW di Manado dan Bitung (Sulawesi Utara) dan Kendari (Sulawesi Tenggara). Total peserta yang dilatih adalah 58 orang (20 diantaranya perempuan). Beberapa kisah menarik terjadi pasca-pelatihan tersebut, terutama yang berkaitan dengan perkembangan program yang mereka jalankan, seperti yang terjadi pada program Basics – CIDA di Kota Bitung berikut ini: Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Permasalahan Pembangunan Pelayanan Publik melalui Pembentukan Jurnalis Warga di Kota Bitung (Catatan dari Basics – CIDA)

www.kinerja.or.id


315


Grup jejaring sosial internet (facebook) bernama

tersebut secara serius. Beberapa permasalahan

Jurnalis Warga (JW) “Tarsius” Kota Bitung telah

pelayanan publik terbukti mendapat tanggapan balik/

memiliki sekitar 650 orang anggota (dan terus

perhatian langsung dari penyedia layanan publik,

bertambah) yang berasal dari berbagai kalangan

seperti permasalahan pelayanan di Rumah Sakit

dan berbagai lapisan masyarakat termasuk pegawai

Umum Daerah Kota Bitung terkait lamanya waktu

pemerintah, anggota DPRD, masyarakat, OMS,

tunggu saat pemeriksaan. Permasalahan pelayanan

lembaga/perusahaan swasta, serta pelajar dan

publik lainnya walaupun tidak ditanggapi secara

mahasiswa di Kota Bitung.

langsung dalam grup tersebut tapi telah mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Bitung, misalnya

Grup JW Tarsius Kota Bitung menjadi media

masalah sekolah TK yang terancam untuk ditutup.

bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan

316

permasalahan ataupun informasi terkait dengan

Seperti yang disampaikan oleh Drs. Audi

pembangunan serta kondisi pelayanan publik di

Pangemanan, MSi (Kepala Bappeda Kota Bitung)

Kota Bitung. Permasalahan dan informasi yang

bahwa jurnalis warga (grup jejaring sosial internet)

disampaikan sangat beragam termasuk pelayanan

sangat bermanfaat dan berpotensi mendekatkan

pendidikan, kesehatan, kondisi infrastruktur, kondisi

warga dengan pemerintah sehingga dapat

lingkungan dan sebagainya. Seluruh informasi yang

dimanfaatkan untuk mempromosikan program-

disampaikan akan langsung diterima oleh seluruh

program Pemerintah Kota Bitung dan juga menjadi

anggota walaupun tidak dapat diketahui secara

ajang bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan

pasti berapa anggota grup yang membaca informasi

aspirasi, keluhan serta persoalan apapun melalui


www.kinerja.or.id

media yang kreatif dan damai, tidak seperti

membaiknya hubungan antara masyarakat dengan

sebelumnya yang menggunakan metode demo

Pemerintah Kota Bitungtentu saja tidak terlepas dari

dijalan–jalan.

bantuan dan kerjasama seluruh pihak, terutama USAID-KINERJA yang telah memperkenalkan

Keanggotaan Grup Jurnalis Warga saat ini semakian

metode jurnalis warga, meluangkan waktu, tenaga

bertambah banyak setiap waktu. Telah ada pemikiran

dan pemikirannya untuk dapat melatih para

untuk menambah jumlah JW dan membentuk

jurnalis warga di Sulawesi Utara dan Sulawesi

Jaringan JW hingga ke kelurahan termasuk

Tenggara guna memperbaiki kinerja pelayanan,

menambah variasi media untuk menyalurkan

hubungan antara masyarakat dan pemerintah demi

informasi, misalnya papan informasi di kelurahan.

peningkatan pelayanan dasar.

Perkembangan positif dan rencana pengembangan jaringan jurnalis warga di Kota Bitung dan

Jumlah Jurnalis Warga dan Capaian Tulisan/Produk Mereka

www.kinerja.or.id


317


318


www.kinerja.or.id

BAHAN BACAAN 4.4.

penyedia pelayanan publik) serta apa yang terjadi dan diharapkan masyarakat (selaku pengguna pelayanan) harus diupayakan ada titik temu. Pertemuan dan forum juga akan menjadi ajang untuk menyepakati apa saja yang akan dilakukan oleh masing-masing pelaku dengan berbagi peran

Peran MSF dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Tingkat Unit Layanan dan Daerah

dan tanggungjawab, berbagi informasi, serta saling mendukung dalam upaya perbaikan bersama. Pada tahap awal MSF, tidaklah harus merupakan pertemuan formal, lokakarya atau bahkan merupakan organisasi atau lembaga formal. Namun, bisa juga merupakan forum-forum terbatas yang informal. Pada tahapan lebih lanjut, MSF bisa saja

Pengertian

membentuk organisasi atau lembaga pelaksana (didorong menjadi organisasi atau lembaga formal)

Multi Stakeholders Forum atau MSFadalah media

jika memang diperlukan sesuai dengan dinamika

atau ruang yang mempertemukan para pemangku

dan kebutuhan lokal.

kepentingan guna merespon isu-isu yang menjadi kepedulian bersama dan tujuan bersama. Anggota

Dalam konteks program KINERJA, pemangku

MSF dapat berasal dari berbagai unsur kepentingan

kepentingan adalah unsur-unsur dari masyarakat,

masyarakat (individu dan atau kelompok) baik dari

baik individu atau kelompok, eksekutif, DPRD,

unsur eksekutif, legislatif, media, sektor bisnis, dan

media yang berkepentingan terhadap pelayanan

lain-lain. Pertemuan, diskusi dan forum bersama

publik khususnya pada sektor dampingan yaitu:

antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengembangkan proses dialogis dan

a. Kesehatan dasar, khususnya kesehatan ibu

membangun kesadaran bersama serta melakukan

dan anak dengan fokus pada persalinan aman,

aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik,

inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eklusif

forum multi stakeholders ini merupakan proses

b. Pendidikan dasar dengan fokus pada

dialogis antara penyedia pelayanan dan pengguna

manajemen berbasis sekolah, distribusi guru

pelayanan untuk mencapai pelayanan publik yang

yang proporsional, dan penghitungan biaya

baik yang di tandai dengan penyelenggaraan

operasional satuan pendidikan

pelayanan yang transparan, akuntabel, partisipatif

c. Pengembangan iklim usaha lokal dengan fokus

dan responsif serta berwawasan gender. Apa

pada pengembangan pelayanan perijinan

yang telah diupayakan oleh pemerintah (selaku

terpadu satu atap dan tinjauan regulasi.

www.kinerja.or.id


319


Pentingnya MSF dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik

4. Pelaksanaan partisipasi terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat. 5. Partisipasi, termasuk dari kelompok perempuan dan marjinal akan menjamin keberlanjutan

Keberadaan MSF dalam pengelolaan pelayanan publik adalah penting dan strategis, terlebih dalam

6. MSFmerupakan bentuk pelibatan multi

sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor

stakeholder, hal ini salah satu perwujudan dari

pengembangan ekonomi lokal. Peran MSF dalam

partisipasi masyarakat dalam peningkatan

pengelolaan pelayanan ketiga sektor ini amat

pelayanan publik.

penting karena ketiganya adalah pelayanan publik dasar yang secara minimum harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui MSF para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari penyedia pelayanan maupun pengguna pelayanan, termasuk kelompok perempuan dan marjinal, dapat berkomunikasi, berdialog dan berdiskusi untuk membahas dan memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan

Peran dan Fungsi MSF dalam Peningkatan Pelayanan Publik Peran yang dapat di lakukan oleh MSF dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut: a. Sebagai forum untuk penyadaran dan pengorganisasian masyarakat

pelayanan. Beberapa alasan yang menjadi faktor pendorong pentingnya kehadiran MSF dalam upaya peningkatan pelayanan publik, adalah:

melakukan penyadaran akan pentingnya suatu program tertentu, termasuk pelayanan publik

1. Partisipasi adalah hak warga yang merupakan

dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Selain

bagian dari hak asasi yang melekat dalam

itu, forum dapat menemukan cakupan atau

diri setiap warga negara. Pengakuan hak ini

sasaran yang relatif lebih banyak dalam jumlah

terdapat dalam kovenan internasional dan

nominal dan unsurnya karena partisipan dalam

peraturan perundangan di Indonesia

forum biasanya berasal dari organisasi atau

2. Partisipasi masyarakat dan transparansi dalam

lembaga yang mempunyai basis anggota yang

pemerintahan telah terbukti memberikan

relatif banyak dan berjenjang.

sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan pelaksanaan good governance dan kualitas pelayanan publik, mempermudah

b. Sebagai jaringan komunikasi dan kerja antar pihak yang berkepentingan

pelaksanaan karena trust sudah terbangun. 3. Refleksi pengalaman program/proyek-proyek terdahulu yang tidak atau kurang partisipatif menimbulkan kegagalan.

320


Adanya forum akan mempermudah untuk

Dengan penyelenggaraan forum akan mempermudah terjadinya komunikasi dan

www.kinerja.or.id

jaringan inter dan antar organisasi/lembaga

forum relevan yang telah ada atau telah terbentuk

partisipan forum.

sebelumnya; apabila belum ada forum yang relevan maka perlu di lakukan inisiasi pembentukan forum.

c. Sebagai forum konsultasi, khususnya antara penyedia layanan dan pengguna layanan

Adapun tahapan pengembangan MSF dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Melalui forum lintas pihak semacam ini, akan mempercepat terjadinya sharing, tukar dan

a. Tahap Persiapan

bagi pengalaman, mempertemukan penunaian kewajiban dan pemenuhan hak antara penyedia

Tahapan ini merupakan usaha-usaha sangat

dan pengguna pelayanan publik.

awal yang dilakukan oleh fasilitator dalam menginformasikan dan memperkenalkan “apa

d. Sebagai forum untuk memantau kualitas pelayanan

sebenarnya forum multi stakeholder itu”, “apa keuntungan dan tantangan bekerja dalam forum multi stakeholder”, dan lain sebagainya.

Forum akan lebih cepat dalam mendapatkan

Tujuannya adalah agar masyarakat sadar dan

informasi tentang implementasi, cakupan dan

tergugah minatnya dan terbuka wawasannya.

mutu pelayanan publik yang responsif gender,

Tahap ini sangat berkaitan dengan persepsi dan

pro poor dan memihak kelompok rentan. Proses

kesan terhadap informasi yang disampaikan

kegiatan ini juga sekaligus dapat menjadi media

kepada mereka sehingga diperlukan kecermatan

pemantauan capaian pelayanan publik.

dan kehatian-hatian dalam mengemas dan menyampaikan infomasi. Informasi harus

e. Sebagai forum untuk melakukan desakan

menyentuh dan diharapkan mampu menjawab

kebijakan dalam peningkatan pelayanan

keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pada tahap

publik

ini, selain kemasan pesan yang tepat dan benar, sosok sang fasilitator pun dapat menjadi faktor yang

Forum dapat digunakan sebagai wahana untuk

mempengaruhi keberhasilan menggugah kesadaran

melakukan strategi dan aksi-aksi advokasi

masyarakat tentang pentingnya kelompok. Untuk

perubahan kebijakan dalam rangka peningkatan

itu, fasilitator harus dapat menampilkan diri sebagai

kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

sosok yang dapat dipercaya (trust) dan mampu menarik rasa suka masyarakat. Tahap persiapan ini dilakukan dengan hal-hal berikut:

Tahapan Pengembangan MSF

1. Identifikasi stakeholder; 2. Orientasi tentang pelayanan publik yang

Strategi dalam pengembangan dan penguatan

isi pokoknya terdiri dari konsep dan

MSF adalah dengan mendorong dan memperkuat

kebijakan, kapan orientasi dilakukan, hak

www.kinerja.or.id


321


dan kewajiban masyarakat serta kewajiban

menerus melaksanakan pendekatan kepada mereka

pemerintah dalam penyediaan pelayanan

melalui pertemuan-pertemuan baik yang dilakukan

publik;

secara formal maupun informal, seperti berkunjung

3. Analisis stakeholder.

dari rumah ke rumah, mengadakan pertemuan di balai pertemuan ataupun kegiatan lainnya

b. Pembentukan

yang dapat memperkokoh minat serta keinginan masyarakat dalam membentuk wadah kelompok.

Tahapan pembentukan merupakan tahap untuk

Pada tahap ini, informasi penting yang dibutuhkan

mencari cara mengidentifikasi keinginan masyarakat

masyarakat diusahakan harus selalu tersedia. Dapat

dengan melakukan pencarian terhadap kemiripan

juga dengan melakukan kegiatan studi banding yaitu

kebutuhan diantara mereka. Pada tahap ini,

dengan mengajak beberapa anggota masyarakat

diharapkan aspirasi masyarakat dapat digali dan

yang menjadi tokoh mengadakan kunjungan ke

dapat diidentifikasi faktor pendukung maupun faktor

tempat yang memiliki kelompok maju yang dapat

penghambat terbentuknya suatu kelompok. Dengan

dijadikan contoh.

memperoleh informasi tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka akan diketahui

Tahap ini dimaksudkan untuk menggiatkan peran

apakah masyarakat merasa butuh atau tidak akan

dan pengembangan kapasitas MSF yang dapat

adanya kelompok. Apabila kondisi tersebut telah

dilakukan melalui kegiatan: survei pengaduan/

dicapai,maka pembentukan forum bisa diinisiasi.

pada tahapan identifikasi pengaduan, analisis

Yang penting untuk diperhatikan dan diusahakan

penyebab pengaduan, penyusunan janji perbaikan

oleh para fasilitator adalah keberadaan kelompok

layanan dan rekomendasi; penguatan kapasitas-JW,

harus merupakan keinginan dan kebutuhan yang

pertemuan rutin, dll.)

datangnya dari masyarakat, untuk masyarakat, dan akan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, jadi bukan

d. Tahap Integrasi

merupakan paksaan atau pesanan pemerintah (top down). Kegiatan pembentukan biasanya dilakukan

Setelah semakin terlihat adanya perubahan yang

dalam sebuah lokakarya inisiasi pembentukan MSF.

kuat pada sikap dan perilaku anggota masyarakat, fasilitator kiranya perlu memfasilitasi masyarakat

c. Tahap Penggiatan

untuk mengadakan pertemuan-pertemuan formal. Pertemuan-pertemuan ini penting dalam rangka

322

Tahapan ini ditandai dengan adanya kecenderungan

membangun kesepahaman dan kesepakatan

perubahan sikap. Sebagian besar anggota forum

tentang pentingnya kelompok sebagai kelas

biasanya merasakan sangat perlu dan setuju

belajar, wahana bekerjasama, dan unit produksi.

adanya wadah/proses/mekanisme dalam mencapai

Diharapkan elemen-elemen yang terlibat dalam

tujuan mereka, maka fasilitator perlu secara terus

pertemuan ini adalah tokoh-tokoh masyarakat,


www.kinerja.or.id

pemerintah daerah dan bila perlu melibatkan pula

penguatan dewan penyantun Puskesmas, dan

LSM-LSM, dunia usaha dan pihak lain yang terkait.

komite sekolah. Jika sudah ada dan sudah cukup

Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam dialog

mapan, maka didorong untuk mengembangkan

tersebut maka akan semakin banyak masukan dari

kelompok independen.

berbagai sudut pandang yang dapat memperkaya dan memperkokoh kelancaran dan kesuksesan

Dalam implementasi pendampingan kepada daerah

program kelompok apabila nantinya terbentuk, serta

mitra yang terfokus pada sektor penidikan dasar,

mempermudah pembinaan kelompok di masa datang.

kesehatan dasar dan perbaikan iklim usaha Program KINERJA telah memfasilitasi dan mendorong

Maksud dari tahap integrasi ini adalan memadukan

penguatan dan pengembangan Multi Stakeholders

kegiatan MSF dengan agenda daerah. Misalnya

Forum. MSF yang di kembangkan tidak hanya

perencanaan dan penganggaran/reses, Rapat

fokus di tataran unit pelayanan tetapi di juga di

Dengar Pendapat (RDP), Konsultasi Publik (KP),

kembangkan di tataran kabupaten/kota. Di tingkat

penyadaran akan pemenuhan Standar Pelayanan

sekolah MSF di perankan oleh komite sekolah,

Minimal (SPM), advokasi - monev, dan lain-lain.

sehingga peran KINERJA dalam konteks sekolah adalah dengan memberikan penguatan terkait

e. Tahap Pengikatan atau Pelembagaan

hal-hal teknis pendidikan dan peran serta fungsi MSF. Dengan pendekatan ini di harapkan komite

Dari pertemuan-pertemuan formal akan

sekolah akan mampu mengambil peran dalam

dihasilkan suatu kesepakatan untuk membentuk

advokasi, mediasi, komunikasi dan pengawasan

suatu kelompok. Pada tahap ini, para anggota

penyelenggaraan pelayanan di sekolah.

masyarakat mengikrarkan kesepakatan dalam sebuah kebersamaan atau kelompok kerja. Setelah

Sedangkan di tingkat Puskesmas, di kembangkan

kelompok terbentuk, maka dapat dilanjutkan dengan

MSF Puskesmas yang keberadaannya di sesuaikan

penyusunan struktur organisasi kelompok, norma

dengan kebutuhan di masing masing Puskesmas.

kelompok, program kerja, penentuan sekretariat

Sampai dengan saat ini untuk seluruh daerah

kelompok, sumber dana kegiatan dan lain

mitra KINERJA telah di kembangkan MSF di 61

sebagainya demi kelancaran aktivitas kelompok dan

Puskesmas untuk mengawal penyelenggaraan

kelangsungan hidup kelompok. Kegiatan-kegiatan

pelayanan publik di Puskesmas.

dalam tahapan ini difokuskan untuk melembagakan forum multi stakeholder.

MSF tingkat kabupaten baik untuk sektor pendidikan, kesehatan dan iklim usaha hampir di

Strategi pelembagaan MSF dalam program USAID-

semua daerah mitra telah dikembangkan forum multi

KINERJA lebih menekankan kepada penguatan/

stakeholders. Bahkan di Kabupaten Bengkayang

pembentukan dan/atau pelibatan dewan pendidikan,

dan di Kabupaten Sekadau, MSF yang ada sepakat

www.kinerja.or.id


323


untuk berintegrasi menjadi MSF Peduli Pelayanan

Di Kabupaten Sekadau, MSF pendidikan dan

Publik.

kesehatan telah terintegrasi menjadi satu menjadi Forum Sekadau Sehat dan Cerdas. Keberadaan

Untuk MBS, sebagian besar MSF tingkat sekolah

MSF hasil intervensi Program KINERJA pada tahun

atau komite sekolah telah menjalankan fungsinya

pertama di Sulawesi Selatan berjalan cukup baik,

dengan cukup baik. MSF tingkat kabupaten

selain telah mempunyai kepengurusan dan rencana

bidang MBS sebagian besar telah mempunyai

kerja, MSF yang ada juga telah melakukan advokasi

kepengurusan, rencana kerja sederhana dan

dalam penyusunan dan implementasi regulasi

beberapa di antaranya telah melakukan monitoring

terkait dengan pemerataan guru proporsional seperti

pelaksanaan janji perbaikan layanan seperti MSF

di Kabupaten Barru dan Kabupaten Luwu Utara.

Kota Probolinggo. Sedangkan MSF pendidikan di

Sedangkan MSF Kabupaten Bulukumba di Sulawesi

Kabupaten Bengkayang telah terintegrasi dengan

selatan dan Kabupaten Simeuleu di Aceh telah

MSF Kesehatan dan telah berbadan hukum serta

melakukan advokasi penyusunan dan implementasi

telah melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif.

BOSP.

Status MSF Tahun Pertama Bidang Pendidikan No

324

Propinsi/Kab/Kota

Ada Kepengurusan

Pertemuan MSF

Rencana Kerja

Pemantauan / advokasiPelayanan

I

ACEH

1

Kab. Simeleu

Ada

Ada

Ada

Sudah

2

Kab. Aceh Tenggara

Ada

Ada

Ada

belum

II

Jawa Timur

1

Kota Probolinggo

Ada

Ada

Ada

Sudah

2

Kab. Jember

Ada

Ada

Ada

Belum

III

Kalimantan Barat

1

Kab. Melawi

Ada

Kurang aktif

Belum

Belum

2

Kab. Sekadau

Ada

Ada

Ada

Belum

3

Kab. Bengkayang

Ada

Ada

Ada

Belum

IV

Sulawesi Selatan

1

Kab. Luwu

Ada

Ada

Ada

Sudah

2

Kab. Luwu Utara

Ada

Ada

Ada

Sudah

3

Kab. Barru

Ada

Ada

Ada

Sudah

4

Kab. Bulukumba

Ada

Ada

Ada

Sudah


www.kinerja.or.id

Untuk MSF Pendidikan di tahun kedua, sebagian

Di Aceh Singkil, Jaringan Komunikasi Pendidikan

besar telah cukup aktif dalam menjalankan

Aceh Singkil atau JK Pas, sangat aktif dalam

perannya. MSF di Kabupaten Bener Meriah yang

melakukan advokasi penyusunan regulasi tentang

merupakan kabupaten yang mendapatkan bantuan

pemerataan guru. MSF ini mempunyai peran

teknis bidang MBS, keberadaan MSF baik MSF

yang besar dalam mengawal dan berdialog untuk

tingkat sekolah, kecamatan dan kabupaten telah

mendorong lahirnya Peraturan Bupati tentang

cukup aktif dalam menjalankan perannya. MSF

PTD dan implementasinya. Di Kota Banda Aceh,

ini berperan dalam proses survei pengaduan

Forum Bersama Peduli Pendidikan juga mempunyai

sampai dengan penyusunan Janji Pelayanan dan

peran yang aktif dalam mendorong dan melakukan

rekomendasi teknis. Selain itu MSF di Kabupaten

advokasi implementasi BOSP di Banda Aceh.

Bener Meriah telah mempunyai kepengurusan

Keterlibatan MSF sudah di lakukan sejak awal

lengkap, rencana kerja sederhana, telah melakukan

proses. Peran OMP untuk memberikan penguatan

pemantauan pelaksanaan pelayanan dan monitoring

kepada MSF sangat membantu.

janji pelayanan.

Gambaran MSF Pendidikan Tahun Kedua No

Propinsi/Kab/Kota

Ada Kepengurusan

Pertemuan MSF

Rencana Kerja

Pemantauan Pelayanan

I

ACEH

1

Kota Banda Aceh

Ada

Ada

Ada

Sudah

2

Kab Aceh Singkil

Ada

Ada

Ada

Sudah

3

Kab Bener Meriah

Ada

Ada

Ada

Sudah

II

Jawa Timur

1

Bondowoso

Belum

Belum

Belum

Belum

III

Kalimantan Barat

1

Kab Sambas

Belum

Belum

Belum

Belum

2

Kota Singkawang

Belum

Belum

Belum

Belum

IV

Sulawesi Selatan

1

Kab Barru

Ada

Ada

Ada

Ada

www.kinerja.or.id


325


Di sektor kesehatan semua MSF tahun pertama

MSF Kesehatan tahun kedua baik di tingkat

telah terbentuk, sudah mempunyai kepengurusan,

kabupaten/kota maupun tingkat Puskesmas/

sudah mempunyai rencana kerja sederhana dan

kecamatan di seluruh kabupaten/kota daerah

sebagian besar MSF masih aktif melakukan

KINERJA telah terbentuk, semua MSF sudah

pertemuan ineternal dan kegiatan untuk memantau

mempunyai kepengurusan, sudah menyusun

pelaksanaan pelayanan publik di Puskesmas.

rencana kerja secara sederhana dan sudah

Contohnya, MSF Puskesmas Semparuk di

melakukan kegiatan advokasi penyusunan regulasi

Kabupaten Sambas, MSF Singkawang Selatan di

maupun pengawasan pelayanan publik.

Kota Singkawang, MSF Kota Banda Aceh, bahkan di Kabupaten Bener Meriah MSF tingkat kecamatan

Di Sulawesi Selatan di Kota Makassar dan

cukup aktif dalam melakukan pertemuan internal

Kabupaten Bulukumba, MSF sudah melakukan

dan telah melakukan pemantauan pelayanan publik

evaluasi maklumat pelayanan bersama-sama

Puskesmas. Kondisi MSF Kesehatan tergambar di

dengan Puskesmas untuk melihat apakah maklumat

bawah ini:

pelayanan yang di susun masih relevan atau tidak.

Status MSF Tahun Pertama Bidang Kesehatan No

326

Propinsi/Kab/Kota

Ada Kepengurusan

Pertemuan MSF

Rencana Kerja

Pemantauan Pelayanan

Ada

Ada

Sudah

I

ACEH

1

Banda Aceh

Ada

2

Bener Meriah

Ada

Ada

Ada

Sudah

3

Aceh Singkil

Ada

Tidak aktif

Ada

Sudah

II

Jawa Timur

1

Bondowoso

Ada

Ada

Ada

Sudah

III

Kalimantan Barat

1

Sambas

Ada

Tidak aktif

Belum

Sudah

2

Singkawang

Ada

Ada

Belum

Sudah


www.kinerja.or.id

Berdasarkan hasil evaluasi, maklumat pelayanan

Di Jawa Timur, MSF Kota Probolinggo terlibat aktif

yang disusun masih relevan untuk di lakukan. Selain

dalam penyusunan janji perbaikan pelayanan dan

itu MSF sudah terlibat aktif dalam pengembangan

rekomendasi teknis Puskesmas non mitra yang

mekanisme pengaduan dengan penyediaan kotak

mengadopsi pelaksanaan survei pengaduan.

pengaduan di Puskesmas dan jajarannya. MSF

MSF Kabupaten Jember sudah membangun

terlibat dalam pemantauan dan pembahasan

forum pertemuan bulanan dan terlibat aktif dalam

pengaduan yang di berikan oleh masyarakat melalui

penyusunan SOP di Puskesmas.

kotak pengaduan. Di Luwu dan Luwu Utara, dalam kuartal ini MSF sudah melakukan pembahasan

MSF Kesehatan di Kalimantan Barat di Kabupaten

tugas dan fungsi MSF dan penguatan MSF

Sekadau, Melawi dan Bengkayang terlibat aktif

mengenai teknik advokasi, monitoring dan mediasi.

dalam finalisasi survei pengaduan, pelaksanaan analisis masalah penyebab pengaduan dan

Di Simeuleu, MSF sudah mulai aktif dengan

penyusunan janji perbaikan pelayanan serta

melakukan pertemuan-pertemuan dan telah

rekomendasi teknis. Bahkan MSF Kabupaten

mempunyai sekretariat. Di Aceh Tenggara, Majelis

Bengkayang bertindak sebagai fasilitator utama

Kesehatan Kabupaten dan Majelis Kesehatan

pelaksanaan survei pengaduan hingga selesai. Di

Kecamatan yang merupakan MSF tingkat kabupaten

samping itu MSF di ketiga daerah tersebut aktif

dan kecamatan sudah mulai aktif melakukan

dalam pembahasan regulasi tentang kemitraan

pertemuan dan sudah mempunyai rencana kerja

bidan dan dukun. sebagai wujud kepedulian MSF

sederhana.

dalam mengawal pelayanan yang lebih baik.

www.kinerja.or.id


327


BAHAN BACAAN 4.5.

suatu unit pelayanan, tidak seperti Survei Kepuasan yang dilakukan 1 atau 2 tahun sekali. Yang menjadi dasar pelaksanaan survei pengaduan sampai saat ini adalah Peraturan Menteri PAN no 13 tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas

Penerapan Survei Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan Pendahuluan

Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. Pelaksanaan survei pengaduan di daerah mitra Program KINERJA untuk sektor kesehatan fokus kepada pelayanan persalinan aman, inisiasi menyusu dini dan asi eksklusif. Sedangkan untuk sektor pendidikan fokus pada sekolah yang menerapkan manajamen berbasis sekolah.

Sejak diberlakukannya UU No. 25/2009 tentang

Survei ini sangat penting untuk dilakukan karena

Pelayanan Publik, setiap penyelenggara layanan

merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat

dituntut untuk terus berupaya memperbaiki

guna menilai penyelenggaraan pelayanan yang

akses maupun kualitas dari layanan yang

diberikan oleh Puskesmas dan sekolah kepada

diselenggarakannya serta tanggap (responsive)

masyarakat.

terhadap kebutuhan masyarakat pengguna layanan. Upaya perbaikan pelayanan publik dapat dilakukan

Oleh karena itu, pelaksanaan survei pengaduan

secara lebih efektif bila didasarkan pada hasil kajian

ini harus dilakukan secara objektif dan independen

persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan

sehingga hasilnya dapat mencerminkan aspirasi

pelayanan yang tersedia. Perbaikan kualitas

masyarakat terhadap pelayanan yang diperolehnya,

pelayanan Puskesmas juga dapat dilakukan melalui

dan dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan

survei pengaduan masyarakat. Beberapa instrumen

janji perbaikan pelayanan dan rekomendasi

untuk mengetahui jenis-jenis pengaduan masyarakat

perbaikan pelayanan serta perbaikan dan

antara lain adalah dengan:

peningkatan kualitas pelayanan. MSF sebagai forum multi pihak yang menjadi pelaku utama

328

1. Kotak pengaduan;

dalam pelaksanaan survei pengaduan yang telah di

2. SMS pengaduan;

laksanakan di daerah mitra KINERJA, peran MSF

3. Hotline/telpon pengaduan;

tidak hanya pada saat pelaksanaan survei tetapi

4. Surat pengaduan; dan

juga berperan aktif mulai dari tahap persiapan,

5. Survei pengaduan. Penyediaan akses untuk

lokakarya penyepakatan kuesioner, pelaksanaan

menerima pengaduan masyarakat pada

survei, pengolahan data, penyusunan indeks

umumnya dilakukan secara permanen oleh

pengaduan, lokakarya analisis penyebab masalah


www.kinerja.or.id

pengaduan, penyusunan dan penyepakatan janji

ingin mengetahui berapa banyak orang yang

dan rekomendasi perbaikan pelayanan hingga

mengadu tentang hal-hal yang selama ini dirasakan

proses pemantauan janji dan rekomendasi serta

kurang oleh masyarakat dalam penyelenggaraan

pengkomunikasian dan advokasi pelaksanaan janji

pelayanan publik.

perbaikan pelayanan. Pengaduan atau keluhan (complaint) adalah pernyataan ketidak-puasan, apapun bentuknya (tertulis maupun lisan) tentang pelayanan, tindakan dan/atau kekurangan tindakan yang dilakukan oleh unit penyedia layanan atau para stafnya yang mempengaruhi atau dirasakan oleh para pengguna layanan tersebut.

Tahapan Survei Pengaduan KINERJA mengadopsi pelaksanaan survei pengaduan untuk diterapkan pelaksanaannya di tingkat unit pelayanan, di Puskesmas dan sekolah. Tahapan pelaksanaan survei pengaduan yang telah di selenggarakan dan di fasilitasi oleh KINERJA adalah:

Berdasarakan uraian-uraian di atas maka survei pengaduan masyarakat di definisikan sebagai sebuah survei dengan menggunakan kuesioner pengaduan (yang berisi pernyataan-pernyataan pengaduan) yang merupakan hasil lokakarya mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat. Dimana dalam lokakarya tersebut masyarakat dan aparatur penyedia layanan bersama-sama merumuskan pernyataan-pernyataan pengaduan terkait dengan kekurangan layanan (sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal) dari unit layanan publik secara partisipatif dan transparan. Setelah itu dilakukan prioritisasi pernyataaan pengaduan dan di masukkan dalam kuesioner pengaduan masyarakat. Survei pengaduan ini merupakan sebuah tahapan dalam metode pengelolaan pengaduan masyarakat, dimana dalam survei ini akan terlihat persepsi masyarakat (demand side) terhadap kualitas layanan yang selama ini telah diberikan oleh penyedia layanan (supply side). Dinamakan survei pengaduan karena memang secara khusus

www.kinerja.or.id

Tahap Persiapan Merupakan tahap awal untuk mengenalkan kepada dinas teknis (pendidikan atau kesehatan), Puskesmas maupun sekolah dan stakeholders lainnya. Tahap ini di gunakan untuk menjelaskan filosofi, proses dan manfaat survei pengaduan bagi unit pelayanan bersangkutan. Komunikasi yang baik dan advokasi yang tepat akan memudahkan proses survei pengaduan selanjutnya. Dukungan dari dinas dan unit pelayanan bersangkutan menjadi sangat penting karena perubahan di harapkan dapat terjadi setelah survei ini di jalankan. Kontribusi OMP KINERJA dalam proses ini adalah: 1. Melakukan audiensi dengan kepala dinas teknis bersangkutan dan komunikasi yang intensif dengan unit pelayanan bersangkutan. Dalam tahapan ini MSF sudah terlibat secara aktif.


329


2. Proses selanjutnya dari tahap persiapan ini

Penentuan Responden

adalah pembentukan tim survei. 3. Penyiapan lokakarya, dalam tahap ini OMP

Responden adalah orang yang dijadikan sasaran

KINERJA bersama dengan MSF, dinas teknis

untuk merespon atau untuk menjawab pernyataan

terkait dan pimpinan unit pelayanan melakukan

pengaduan. Oleh karenanya responden yang dipilih

koordinasi untuk penyelenggaraan lokakarya

harus sesuai dengan tujuan dilakukannya survei

pengelolaan pengaduan. Pada tahap ini,

pengaduan.

fasilitator bersama tim survei melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan

Dalam survei pengaduan yang di lakukan oleh

lokakarya seperti penenentuan tanggal

Program USAID-KINERJA sasaran survei

pelaksanaan lokakarya, penyiapan tempat,

pengaduan adalah pengguna pelayanandi unit

undangan dan logistik lokakarya.

layanan baik sekolah maupun Puskesmas yang menjadi sasaran peningkatan pelayanan publik.

Tahap Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Lokakarya pengelolaan pengaduan ini sangat penting karena hasil dari lokakarya ini adalah kuesioner survei pengaduan dan rencana kerja pelaksanaan survei pengaduan, sehingga pelaksanaan lokakarya perlu di siapkan dengan baik. Prosentase peserta lokakarya diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a) 20% - 30% dari jumlah peserta adalah aparatur penyedia layanan publik/unit layanan publik (sekolah/Puskesmas) dan organisasi/lembaga pembina pelayanan publik (SKPD/dinas/badan) yang bersangkutan b) 70% - 80% dari jumlah peserta lokakarya berasal dari pengguna layanan, LSM, Forum Multi Stakeholder (MSF), akademisi, massa, organisasi profesi, Jurnalis Warga (JW), dan organisasi pemerintah lainnya

330


Responden yang di maksud dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Sektor pendidikan fokus kepada pelayanan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), respondennya adalah siswa dan orang tua siswa. Siswa yang dipilih sebagai responden untuk siswa SD sebaiknya adalah siswa kelas 4, 5 dan 6, sedangkan untuk siswa SMP sebaiknya adalah siswa kelas 2 dan 3. Hal ini dimaksudkan agar siswa yang dipilih menjadi responden benarbenar merupakan siswa yang sudah memahami pelayanan yang diberikan oleh sekolahnya. 2. Sektor kesehatan pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) - yang dapat di jadikan responden adalah seluruh pengguna pelayanan KIA (Ibu hamil dan ibu menyusui) di Puskesmas dan jajarannya dan sebagian pengantar pengguna pelayanan yang mempunyai hubungan keluarga dan memahami pelayanan yang di berikan oleh Puskesmas dan jajarannya. 3. Sektor kesehatan ko-inveksi TB – HIV - yang dapat dijadikan responden adalah seluruh

www.kinerja.or.id

pengguna layanan dan sebagian pengantar

publik bertemu dengan masyarakat pengguna

pengguna pelayanan Puskesmas dan jajarannya

layanan. Lokakarya ini merupakan kunci menuju

yang menggunakan pelayanan pemeriksaan TB

proses selanjutnya. Kesan awal yang buruk akan

dan HIV.

berdampak pada tahapan selanjutnya dari metode

4. Sektor kesehatan integrasi KIA – HIV - yang

ini. Tips sukses lokakarya adalah ciptakan situasi

dapat dijadikan responden adalah pengguna

kondusif agar antara penyelenggara pelayanan

pelayanan (ibu hamil dan ibu menyusui) dan

publik dan masyaratakat pengguna layanan dapat

sebagian pengantar pengguna pelayanan

berkomunikasi secara efektif sehingga tujuan dari

Puskesmas dan jajarannya yang memanfaatkan

lokakarya ini akan tercapai.

pelayanan KIA dan atau pemeriksaan HIV. Di Papua, untuk memudahkan proses penyusunan

Jumlah Responden Mengacu pada Permenpan no 13 tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat, jumlah responden yang menjadi sasaran survei pengaduan ini ditentukan sebagai berikut: o Bagi unit layanan yang mempunyai data valid pengguna layanan, maka jumlah responden survei adalah 80% dari total pengguna layanan aktif. o Bagi unit layanan yang tidak mempunyai data pengguna, maka survei dilakukan kepada seluruh pengguna layanan setiap hari selama kurang lebih 14 hari (2 minggu)

kuesioner, sebelum pelaksanaan lokakarya pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman dan dalam penyusunan kuesioner pernyataan pengaduan di masing masing PKM dapat melakukan FGD, dengan melibatkan unsur unsur dari PKM, MSF dan pengguna layanan serta tokoh masyarakat. FGD ini di maksudkan untuk mengidentifikasi keluhan-keluhan masyarakat di tingkat PKM terkait dengan pelayanan yang di berikan oleh PKM bersangkutan. Utamanya terkait tata kelola pelayanan, tata laksana pelayanan dan SPM. Keluaran dari FGD ini adalah daftar pernyataan pengaduan dari masing masing PKM untuk di bawa dalam lokakarya pengelolaan pengaduan, sehingga dalam lokakarya pengelolaan pengaduan, draft pernyataan pengaduan dari masing masing PKM akan dijadikan bahan untuk

Pelaksanaan Lokakarya Lokakarya ini adalah kegiatan pertama dari

dilokakaryakan ditambah dengan tambahantambahan pernyataan pengaduan pada saat lokakarya.

pengelolaan pengaduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik, dimana untuk pertama kalinya penyelenggara pelayanan

www.kinerja.or.id


331


Hasil yang Diharapkan dari Lokakarya

yang mempunyai makna kalimat yang punya makna hampir sama, sudah tercakup di pernyataan lainnya, atau bahkan bisa dihilangkan. Untuk itu perlu di

1. Adanya rancangan kuisioner pernyataan pengaduan masyarakat pengguna layanan yang

periksa ulang sebelum kemudian kuesioner tersebut digandakan dan dipakai dalam survei pengaduan.

telah disepakati oleh seluruh peserta lokakarya 2. Rencana tindak lanjut setelah lokakarya 3. Menetapkan Tim MSF yang akan membantu tim dalam pelaksanaan survei pengaduan masyarakat 4. Seluruh tim termasuk MSF terampil dalam melaksanakan survei pengaduan masyarakat dan mampu mengolah serta menyajikan hasil survei dalam bentuk Indeks Pengaduan Masyarakat

Tahap Pelaksanaan Survei Tahapan kedua dari metode pengelolaan pengaduan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik adalah survei pengaduan masyarakat.Hal ini menjadi salah satu titik kritis dalam metode penerapan pengelolaan pengaduan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik karena disinilah (hasil survei) akan diketahui sejauh mana persepsi masyarakat akan kualitas

Uji Coba Kuesioner

pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur

Setelah kuesioner selesai dibuat, maka kuesioner

memunculkan ketakutan dikalangan penyelenggara

tersebut digandakan dan dibuat untuk proses

pelayanan bahwasannya penilaian masyarakat

simulasi survei dan tabulasi pada saat hari kedua

atas pelayanan mereka tidak seperti yang mereka

pelaksanaan lokakarya mekanisme pengelolaan

harapkan. Demikian juga dengan responden survei

pengaduan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan

yang kadang kala tidak mendapatkan informasi yang

untuk menguji apakah kuesioner tersebut sudah

memadai sehingga kemudian mereka mengisi survei

benar, baik dari tata bahasa, tata letak, tidak

tidak berdasarkan fakta lapangan yang ada, tetapi

adanya pernyataan pengaduan yang multi tafsir

lebih pada asumsi yang membuat hasil survei tidak

ataupun pernyataan ganda, serta terlalu banyaknya

maksimal.

penyedia layanan. Sehingga kadang kala

pernyataan pengaduan yang ada dalam kuesioner. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi dan

Perbaikan Kuesioner

persiapan yang cukup sebelum survei pengaduan dilaksanakan, sehingga baik aparatur penyedia layanan publik maupun masyarakat yang menjadi

332

Dalam proses penyusunan kuesioner ada kalanya

target survei memahami maksud dan kegunaan dari

masih banyak terdapat pernyataan-pernyataan

survei pengaduan ini.


www.kinerja.or.id

survei, adalah:

Penyusunan Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)

1. Bagaimana menjangkau responden

Hasil survei pengaduan masyarakat yang telah

2. Bagaimana menjelaskan maksud dan tujuan

dilaksanakan (dalam bentuk format rekapitulasi

Hal–hal yang harus diingat selama pelaksanaan

yang ingin dicapai dari survei adalah dalam

harian) akan dirubah dalam bentuk Indeks

upaya untuk mengetahui prioritas layanan yang

Pengaduan Masyarakat (IPM) yang mudah dilihat

harus segera diperbaiki serta rekomendasi

dan dimengerti oleh siapapun yang membaca data

perbaikan pelayanan yang akan datang

tersebut. Untuk itulah Indeks Pengaduan Masyrakat

3. Meyakinkan responden bahwa mereka tidak perlu takut akan ada tekanan 4. Pastikan kerahasiaan dan kepercayaan selama survei

(IPM) ini dibuat agar menarik untuk dibaca (baik warna tulisan maupun bentuk tabelnya). Proses penyusunan indeks ini tetap melibatkan MSF sebagi tim dalam pelaksanaan survei pengaduan.

5. Jelaskan pernyataan pengaduan menggunakan kata-kata sederhana atau menggunakan bahasa setempat 6. Cara merekapitulasi hasil survei (rekapitulasi harian dan rekapitulasi total)

www.kinerja.or.id


333


Contoh hasil indeks pengaduan adalah: 0

100

200

300

400

Guru mengajar lebih dari satu pelajaran

480

Toilet tidak berfungsi, jumlahnya masih kurang, dan tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan

400

Belum adanya sarana ibadah

400

Penyerahan ijazah seringkali terlambat

340

Ruang kelas belajar tidak cukup

340

Tidak ada guru BP di sekolah

340

Sekolah tidak melarang siswa membawah HP

300

Tidak ada laboratorium dan sarana olahraga untuk praktek

290

Pendaftaran siswa baru masih rumit

280

Pemberian sanksi kepada murid bersifat kekerasan.

280

Tidak tersedia tong sampah yang memadai dan terpisah antara sampah basah dan kering

260

Penyerahan raport atau ijasah selalu terlambat

240

Guru tidak menggunakan alat bantu/peraga/TIK

230

Ruang UKS, Ruang guru BK belum tersedia

230

Guru menambah jam belajar di luar jam sekolah.

200

Jumlah koleksi buku yang tidak memadai di perpustakaan

200

Beasiswa siswa miskin (BSM) yang tidak tepat sasaran dan tidak diterima secara penuh

190

Ruang kelas tidak memadai

190

Hasil ulangan tidak dibagikan

180

Guru mengajar tidak tepat waktu

170

Siswa diharuskan membeli buku paket pelajaran

160

Materi yang diajarkan guru tidak menggunakan buku panduan

150

Guru tidak mengembalikan lembar hasil Ulangan harian siswa

334

140

Mata pelajaran muatan local tidak sesuai dengan kebiasaan siswa

130

Tidak ada pagar sekolah

130

Cara mengajar guru tidak dipahami oleh siswa

90

Belum ada kerjasama yang baik antara orangtua siswa dengan pihak sekolah

90

Siswa dikeluarkan sekolah tanpa alasan yang jelas

80

Lingkungan sekitar sekolah tidak nyaman

80

Masih ada guru yang merokok dalam kelas

10

Masih ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah

10


500

www.kinerja.or.id

Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan dan Rencana Perbaikan Pelayanan

Lokakarya ini adalah untuk mencari penyebab masalah pengaduan dari setiap pengaduan masyarakat. Untuk memudahkan peserta dalam melakukan analisis maka dapat menggunakan tabel

Lokakarya ini di laksanakan untuk melakukan

atau matriks analisis penyebab masalah pengaduan.

analisis penyebab permasalahan dari setiap

Dalam menggunakan matrik analisis penyebab

pengaduan masyarakat, oleh karenanya komposisi

pengaduan ini, kita harus kembali mengingat bahwa

peserta lokakarya lebih banyak diikuti oleh

ada rumus logis antara pernyataan pengaduan

penyelenggara pelayanan. Perbandingan peserta

dengan penyebab pengaduan yaitu

lokakarya adalah sebagai berikut: Jika (sebab)...................Maka (pengaduan).............. a) 70% - 80% dari jumlah peserta adalah aparatur penyedia layanan publik/unit layanan publik

Kalimat haruslah merupakan kalimat yang

(sekolah/Puskesmas/perijinan terpadu satu

mempunyai hubungan sebab akibat. Apabila

pintu) dan organisasi/lembaga pembina

syarat ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan

pelayanan publik (SKPD/dinas/badan) yang

faktor terebut bukanlah merupakan penyebab dari

bersangkutan.

pengaduan tersebut.

b) 30% - 20% dari jumlah peserta lokakarya berasal dari pengguna layanan, LSM, Multi

Untuk menghindari adanya kalimat penyebab yang

Stakeholder Forum (MSF), akademisi,

tidak memenuhi kriteria hubungan sebab akibat,

organisasi massa, organisasi profesi, Jurnalis

maka peran fasilitator sangatlah vital untuk selalu

Warga (JW), dan organisasi pemerintah lainnya.

melakukan koreksi dengan cara menyambungkan kalimat sebab dengan pengaduan. Contoh :

JIKA (Sebab)

MAKA (Pengaduan)

Jumlah KM/WC tidak sebanding dengan jumlah siswa (dalam ketentuan SPM, 1 KM = 30 siswa )

Jumlah KM/WC tidak mencukupi untuk siswa

www.kinerja.or.id


335


Dari hasil analisis pengaduan maka solusi yang

secara menyeluruh” akan kualitas dari sebuah

masih dalam kewenangan dan kemampuan

pelayanan unit layanan publik (baik menyangkut

aparatur penyelenggara pelayanan dimasukkan

sarana prasarana, sumber daya manusia ataupun

dalam kolom Solusi Internal yang kemudian akan

sistem). Untuk perbaikannya, ada yang bisa

menjadi Janji Perbaikan Pelayanan dari unit

dilaksanakan oleh unit layanan publik itu sendiri

pelayanan publik tersebut.

(baik saat itu juga ataupun bertahap sesuai dengan kemampuan) ataupun meminta support kebijakan

Janji perbaikan pelayanan ditulis seperti surat yang

(baik yang menyangkut anggaran ataupun lainnya)

ditujukan kepada pengguna yang memberikan

yang merupakan domain/wilayah/wewenang dari

informasi bahwa pengaduan sudah diterima

para pengambil keputusan (kepala daerah dan ketua

dan merupakan pernyataan terbuka tentang

DPRD) .

upaya perbaikan yang dilakukan. Janji perbaikan pelayanan harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dalam gaya bahasa yang bersahabat dan meyakinkan.

Bagi Pengguna Layanan 1. Akan ada respon positif merasa dihargai karena aspirasi tersalurkan dan dilibatkan dalam

Manfaat Survei Pengaduan dalam Peningkatan Pelayanan Publik Survei pengaduan masyarakat ini sangatlah penting dan menjadi tolok ukur akan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur kepada masyarakat. Hal ini juga menunjukkan kelemahan-kelemahan

analisis dan pemecahan masalah 2. Adanya jaminan bahwa sebagian dari masalah yang dihadapi dapat terselesaikan 3. Terbangunnya kepercayaan terhadap unit layanan (Pemerintah Daerah) 4. Terbangunnya komunikasi yang harmonis antara penyedia dan pengguna layanan 5. Sebagian beban pengguna layanan bisa dikurangi

dari unit pelayanan publik yang harus segera diperbaiki (jika masih dalam kewenangan dan

Bagi Kepala Daerah

kemampuan unit layanan bisa langsung diperbaiki) ataupun merupakan input bagi penyusunan rencana

1. Diperolehnya informasi pengaduan masyarakat

kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di level yang

yang aktual dan akurat sebagai bahan

lebih tinggi (misalnya Dinas Pendidikan dan Dinas

pengambilan keputusan

Kesehatan dalam konteks Program KINERJA).

2. Legitimasi politik dari masyarakat cenderung meningkat

Manfaat survei pengaduan masyarakat ini seperti “General Check Up” atau merupakan “pemeriksaan

336


3. Terbangunnya sistem pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel

www.kinerja.or.id

4. Salah satu metode pendekatan kepada rakyat (konstituen)

Penerapan dan Realisasi Hasil Survei Pengaduan di Daerah Mitra KINERJA

Bagi Kepala SKPD Program KINERJA telah memfasilitasi pelaksanaan 1. Sebagai bahan perencanaan pelayanan yang tepat sasaran dan tepat manfaat 2. Sebagai bahan kajian untuk memperbaiki kualitas layanan 3. Sebagai bahan masukan untuk usulan pengajuan kegiatan 4. Sebagai bahan kajian untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program

survei pengaduan di 180 sekolah yang tersebar di Kalimantan Barat, Sulawesi selatan, Aceh dan Jawa Timur, serta di 61 Puskesmas mitra. Tahapan pelaksanaan survei yang di lakukan mengacu pada tahapan survei yang di tetapkan oleh Kemenpan. Realisasi dan implementasi hasil survei pengaduan di beberapa daerah mitra KINERJA melalui proses dan dinamika yang sangat bervariatif di kabupaten/ kota. Hasil survei pengaduan masyarakat seperti

Bagi Unit Layanan 1. Mendapatkan data valid tentang kekurangan kualitas layanan secara rinci baik tentang prosedur dan proses pelayanan, fasilitas yang tersedia, biaya, serta kompetensi dan perilaku aparatur pelayananan 2. Menjadi prioritas untuk rencana perbaikan dan pembiayaan untuk tahun kegiatan yang akan datang 3. Menjadi basis data yang kemudian dianalisis dan dimasukkan dalam janji dan rekomendasi perbaikan pelayanan 4. Sebagai instrumen komunikasi dua arah yang sangat efektif dengan pengguna layanan dalam upaya untuk perbaikan kualitas pelayanan publik secara terus –menerus (continuous improvement).

grafik IPM, grafik KIA dan Janji Layanan sudah diinformasikan di media publik dan ditempelkan di papan Puskesmas. Evaluasi yang melibatkan staf Puskesmas mitra terkait, Multi Stakeholder Forum, dan dinas kesehatan dilakukan pada Desember 2012 hingga Januari 2013. Laporan evaluasi verifikasi status realisasi Janji Layanan sudah dilakukan oleh Puskesmas Singkawang Barat dan Puskesmas Singkawang Selatan. Evaluasi oleh MSF dan dinas kesehatan kepada Puskesmas mitra dilakukan pada pertengahan bulan Desember 2012. Hasil evaluasi ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dan evaluasi program KINERJA bersama-sama dengan Pemkot Singkawang pada akhir Desember 2012 untuk mendorong diterbitkannya peraturan walikota. Janji Layanan dan rekomendasi bidang layanan KIA sudah dilakukan antara lain adanya kotak pengaduan di Puskesmas dan dibentuknya tim pelaksana perbaikan di Puskesmas mitra.

www.kinerja.or.id


337


Diterbitkannya Perwako terkait ASI Ekslusfif dan IMD

di Puskesmas.Berikut adalah tabel yang memuat

yang telah disosialisasikan diyakini oleh beberapa

sejumlah pengaduan untuk ditindaklanjuti baik di

informan turut mendorong realisasi Janji Layanan

tingkat Puskesmas maupun lintas sektor.

Tabel 1. Hasil Survei Pengaduan Masyarakat di Dua Puskesmas di Kota Singkawang Pengaduan

338

Solusi Tingkat Puskesmas

Solusi Lintas Sektor

• Alat kontrasepsi gratis masih diperjualbelikan • Sulit mendapatkan alat kontrasepsi gratis

Sosialisasi dan informasi untuk akses alat kontrasepsi, daftar alat kontrasepsi gratis, pengawasan Puskesmas

Sosialisasi dan informasi untuk akses alat kontrasepsi, daftar alat kontrasepsi gratis, pengawasan Puskesmas

PMT Balita & PMT ASI

• PMT berbasis lokal • Costing pengadaan PMT Gibur dan Girang

• Dinas kesehatan mengalokasikan anggaran stok PMT • Pemkot bekerjasama dengan pihak swasta • Dinas kesehatan mempercepat pencairan PMT tepat waktu • Pemantauan oleh Dinas Kesehatan Gibur dan Girang secara berkala

Kader Posyandu kurang aktif

Pembinaan & penguatan kapasitas kader, koordinator dan kerjasama dengan kader

Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait kelurahan-kecamatan Forum MSF, Dinas Kesehatan, PKK, BPMPKB

Sarana dan peralatan untuk Posyandu

• Sosialisasi ke masyarakat bahwa sarana dan peralatan merupakan bantuan stimulan oleh Dinas Kesehatan& pihak lain • Indentifikasi prasarana yang belum lengkap

Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait kelurahan-kecamatan Forum MSF, Dinas Kesehatan, PKK, BPMPKB, pihak swasta

Penyaluran Jamkesmas tidak tepat sasaran

Penjelasan dan sosialisasi ke masyarakat

Penyuluhan KIA, Imunisasi, Jampersal

Peningkatan KIA dan sosialisasi ke masyarakat kerjasama dengan MSF


Media KIA, sosialisasi dari dinas kesehatan dan dinas terkait

www.kinerja.or.id

Pengaduan

Solusi Tingkat Puskesmas • Pelaksanaan Posyandu tetap berjalan • Diskusi konsep posyandu

Media KIAsosialisasi dari Dinas kesehatan dan dinas terkait

Solusi Lintas Sektor • Dinas kesehatan bekerjasama dengan kelurahan, kecamatan di lokasi posyandu • Pemkot bekerjasama dengan BUMN, swasta untuk peningkatan dan pengembangan posyandu • Mendukung program dan pengembangan oleh sektor lain

Sumber: Laporan OMP Survei Pengaduan Masyarakat Kota Singkawang (2013)

Selain pengguna layanan, yang juga merasakan

penerapan layanan 5S (Senyum, Sapa Salam,

dampak intervensi Janji Layanan ini adalah

Sopan, Santun);dan (9) adanya SOP alur layanan

para petugas Puskesmas. Mereka merasa

dan SOP untuk layanan KIA dan gizi. Penyediaan

bebannya bertambah karena harus memenuhi

alat kontrasepsi oleh Pemda dilakukan pada tahun

1

Janji Layanan tersebut. Keluhan yang umumnya

2013 melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat

langsung ditanggapi adalah aduan non fisik yang

Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB).

berhubungan dengan pelayanan. Adapun aduan

Alat kontrasepsi dalam bentuk pil KB diberikan

yang bersifat fisik belum direspon karena terkendala

kepada masyarakat melalui kader-kader PPKBD.

oleh dana dan SDM. Disisi lain realisasi janji pelayanan telah merespon perubahan-perubahan

Realisasi survei pengaduan di Kota Probolinggo

di Puskesmas, diantaranya: (1) ruang tunggu

dengan dukungan dari organisasi mitra pelaksana

pelayanan umum sudah dipisah dengan ruang

survei pengaduan serta partisipasi multi stakeholder

tunggu KIA; (2) sudah ada ruang laktasi; (3) kotak

forum terus ditingkatkan tidak hanya keaktifannya

pengaduan sudah tersedia; (4) jam pelayanan tidak

tapi juga pengetahuan dan pemahamanya. Proses

molor; (5) tidak ada perbedaan pelayanan antara

pembentukan MSF, sosialisasi, diskusi bersama,

pasien umum dengan pasien Jamkesmas atau

pertemuan koordinasi, pertemuan pembahasan alat

Jamkesda; (6) ada himbauan kepala Puskesmas

monev, dan lain-lain. Awal Maret 2013, perwakilan

mengenai alat kontrasepsi gratis; Selain itu,

anggota MSF mengikuti Lokakarya Penguatan

sudah terdapat (7) Mading ditiap Puskesmas; (8)

MSF selama 3 hari di Malang. Lokakarya ini membahas isu-isu seputar advokasi di bidang

1 Pelayanan yang tepat waktu juga dipengaruhi Perwako No.8 Tahun 2013 tentang disiplin PNS tampaknya berdampak pula pada petugas-petugas kesehatan dengan

pendidikan dan kesehatan. Metode penguatan yang dipakai adalah getuk tular, artinya anggota multi stakeholder forum yang mengikuti lokakarya akan

pelayanan Puskesmas sudah dimulai pada tepat pada pukul

membagi ilmu advokasi tersebut kepada anggota

8 pagi.

MSF lainnya. Agenda MSF selanjutnya adalah

www.kinerja.or.id


339


melakukan monitoring dan mengumpulkan data-

Menjelang kegiatan monitoring ke sekolah mitra,

data pendukung mengenai pelaksanaan MBS di

anggota MSF lebih intensif melakukan pertemuan

sekolah-sekolah mitra. Evaluasi MBS ini bertujuan

untuk membahas alat dan metode monitoring dan

untuk melihat sekolah mana yang menerapkan

persiapan lainnya. Tim Organisasi Mitra Pelaksana

MBS dengan baik. Pada tahap awal akan diambil

MBS sudah pernah melakukan monitoring dan

5 sekolah mitra dalam kategori emas. Adapun data

evaluasi di 20 sekolah mitra pada bulan Desember

yang dikumpulkan akan dipakai sebagai bahan

2012 dan Maret 2013. Laporan hasil verifikasi status

untuk melakukan hearing dengan dinas dan DPRD.

realisasi Janji Layanan diuraikan di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Verifikasi Status Realisasi Janji Layanan Presentase Perbaikan 2012 Realisasi Janji Pelayanan

Presentase Perbaikan 2013 Realisasi Janji Pelayanan

(%)

(%)

UNIT PELAYANAN Sudah direalisasi

Sedang direalisasi

Belum terealisasi

Sudah direalisasi

Sedang Belum direalisasi Direalisasi

SDN Tisnonegaran 1

67

27

6

88

6

6

SDN Kebonsari Kulon 2

92

4

4

92

4

4

SDN Kanigaran 5

100

0

0

100

0

0

SDN Curahgrinting 1

92

8

0

92

8

0

SDN Kebonsari Wetan 1

81

4

15

81

4

15

SDN Sukoharjo 4

89

11

0

95

5

0

MTSN

70

20

10

97

0

3

SDN Jrebeng Wetan 1

92

8

0

96

4

0

SDN Jrebeng Kulon 2

77

14

9

86

14

0

SDN Kedopok 1

93

4

4

100

0

0

SDN Sumber Wetan 1

39

26

35

78

9

13

SDN Karenglor 2

100

0

0

100

0

0

SMPN 6

78

0

22

95

0

5

SDN Wonoasih 2

84

16

0

89

11

0

SDN Jrebeng Kidul 1

72

24

4

92

4

4

SDN Kedunggaleng

84

8

8

92

0

8

SDN Pakistaji 1

95

0

5

95

0

5

SDN Kedungasem 3

78

13

9

78

13

9

SDN Sumber Taman 1

87

13

0

87

13

0

SMPN 8

86

10

4

95

5

0

Sumber: Laporan OMP Survei Pengaduan Masyarakat Kota Probolinggo (2013)

340


www.kinerja.or.id

Dari Tabel 2 di atas, tercatat kemajuan yang cukup

dari kepala sekolah. Meski demikian, hambatan

berarti. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan

berupa masih lemahnya pemahaman warga sekolah

oleh MSF pada Desember 2012 dan Maret 2013

mengenai penerapan MBS yang berorientasi

menunjukkan beberapa capaian yaitu:

layanan publik dan keterbatasan anggaran merupakan dua hambatan utama dalam realisasi

•

Ada 3 sekolah mitra yang mendapatkan dana

Janji Layanan.

bantuan melalui dinas pendidikan, yaitu: SDN

•

•

Kanigaran 5, SDN Kebonsari Kulon 2, SDN

Selain melakukan monitoring terhadap pemenuhan

Kebonsari Wetan 1

Janji Layanan di tingkat sekolah, MSF juga melakukan

Keluhan mengenai kurangnya media

monitoring terhadap pemenuhan rekomendasi

pembelajaran dan alat peraga sudah

perbaikan yang sudah disampaikan kepada dinas

ditindaklanjuti melalui bantuan dinas pendidikan

terkait. Laporan hasil monitoring oleh MSF juga

yaitu kepada 7 sekolah, yaitu: SDN Sumber

menyebutkan bahwa baik langsung atau pun tidak

Wetan 1, SDN Jrebeng Wetan 1, SDN

langsung rekomendasi yang diajukan oleh sekolah

Tisnonegaran 1, SDN Kedunggaleng, SDN

mitra telah dipenuhi oleh pemerintah melalui dana

Kedungasem, SMPN 6, dan SMPN 8.

DAK dan DAU tahun anggaran 2012. Adapun

Keluhan mengenai meja, kursi dan perabot

rekomendasi pemenuhan sarana ibadah dan

kelas kurang layak sudah ditindaklanjuti dengan

halaman sering becek mendapat tanggapan dari

bantuan kepada 9 sekolah yang mendapatkan

komite sekolah, misalnya di SDN Sukoharjo 4, SMP

bantuan, yaitu SDN Kebonsari Kulon 2, SDN

8 Probolinggo, SDN Tisnonegaran 1.

Kedopok 1, SDN Jrebeng Kulon 2, SDN Jrebeng Wetan 1, SDN Wonoasih 2, SDN Kedungasem 3, SDN Sumber Taman 1, SDN Pakistaji 1, dan SDN Jrebeng Kidul •

Keluhan mengenai kurangnya buku paket sudah ditanggapi oleh beberapa sekolah dengan cara menganggarkan pengadaan buku paket dalam RKAS sekolah.

Pemenuhan janji layanan di Kota Probolinggo dipengaruhi oleh adanya kerja sama antara pemangku kepentingan di sekolah, komitmen yang tinggi dan komunikasi yang intens diantara pemangku kepentingan, serta keinginan yang kuat

www.kinerja.or.id


341


Tabel 3. Hubungan Saling Mendukung antara Survei Aduan, SPP, SOP, dan SPM

342


www.kinerja.or.id

Catatan: a. Jenis aduan diringkas dan dikelompokkan berdasarkan urutan komponen SPP. b. Komponen SPP #2 persyaratan; #3 sistem, mekanisme, prosedur; #4 jangka waktu penyelesaian; #5 biaya/tarif;#6 produk pelayanan; #7 sarana, prasarana, fasilitas; #8 kompetensi pelaksana; #9 pengawasan internal; #10 penanganan pengaduan, saran, dan masukan; #11 jumlah pelaksana; #12

e. SPM Pendidikan #2 jumlah siswa/rombel; #15 buku paket/siswa; #17 alat peraga IPA; #19 guru bekerja 37,5 jam/minggu; #20 proses pembelajaran 34 minggu/tahun; #21 penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; #22 silabus untuk setiap mata pelajaran; #23 program penilaian untuk peningkatan kemampuan siswa; #24 supervisi kepala sekolah; #25 laporan hasil penilaian siswa; #26 hasil test tengah tahun dan ujian; #27 Manajemen Berbasis Sekolah.

jaminan pelayanan; #13 jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. c. Janji Layanan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan perbaikan SPM dan perumusan SOP. d. SPM Kesehatan #1 cakupan ibu hamil; #2 cakupan komplikasi kebidanan; #3 persalinan oleh tenaga kesehatan; #4 pelayanan nifas; #5 neonatus komplikasi; #6 kunjungan bayi; #7 immunisasi; #8 pelayanan balita; #9 makanan pendamping asi; #10 balita gizi buruk; #12 peserta KB aktif; #14 kesehatan dasar pasien miskin; #15 kesehatan rujukan pasien miskin.

www.kinerja.or.id


343


BAHAN BACAAN 4.6.

Melalui Permendagri 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Indonesia mulai mempromosikan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP atau OSS) untuk perizinan usaha di semua tingkat pemerintahan dalam rangka menyederhanakan

Pengurangan (Jenis) Izin Sebagai Tahap Lanjutan dari Proses Reformasi Perizinan di Instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah

proses perizinan. Sebagai konsekuensinya, jumlah kantor PTSP daerah yang dibentuk di Indonesia telah meningkat dari 111 pada tahun 2001-2005 menjadi 404 kantor (76% dari jumlah total) pada tahun 2012. Akan tetapi,hampir 69% kantor PTSP mempunyai wewenang yang terbatas atau tidak mempunyai wewenang sama sekali untuk menerbitkan lebih dari 100 jenis izin di

Pendahuluan

tingkat daerah sehingga kurang bermanfaat bagi pelaku usaha. Kualitas pelayanan juga masih

Kesulitan untuk memulai usaha di Indonesia sudah

buruk. Misalnya, untuk mengurus surat izin usaha

banyak dikeluhkan dunia usaha. Peringkat Indonesia

perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan

untuk indikator ini terburuk dari 10 indikator survei

(TDP), sekitar 40% kantor PTSP membutuhkan

tahunan yang dilakukan International Finance

waktu lebih dari tiga hari (standar nasional) untuk

Corporation (IFC), Doing Business, yaitu ke-

memproses permohonan; sekitar 80% masih

175 (tahun 2014)— lebih rendah daripada tahun

membebankan biaya kepada pemohon (seharusnya

sebelumnya di peringkat ke-171. Secara khusus,

bebas biaya); dan sekitar separuh dari jumlah

dua aspek yaitu jumlah prosedur dan waktu yang

kantor PTSP meminta lebih banyak dokumen

dibutuhkan jauh lebih buruk daripada negara-negara

untuk diajukan oleh pemohon daripada standar

Asia Timur dan Pasifik (EAP) serta anggota OECD.

nasional. Pada dasarnya, kebanyakan pemerintah

Untuk mendirikan usaha baru di Indonesia, sebuah

daerah hanya menggugurkan kewajiban dengan

perusahaan harus menempuh sepuluh prosedur

membentuk PTSP tanpa banyak memperbaiki

(rata-rata 7 prosedur untuk negara EAP dan 5

substansi pelayanan.

prosedur untuk negara OECD) dan membutuhkan

344

waktu 48 hari (rata-rata 38 hari untuk negara EAP

Salah satu komponen penting dalam Program

dan 11 hari untuk negara OECD). Meskipun data

KINERJA dukungan USAID adalah mewujudkan

survei ini dikumpulkan di ibukota negara, Jakarta,

iklim usaha yang lebih Baik (Business Enabling

data tersebut menunjukkan permasalahan nasional

Environment - BEE) dengan melakukan reformasi

dalam proses formalisasi usaha yang cenderung

sistem perizinan melalui pendampingan

berbelit-belit dan korup.

pembentukan dan/atau pengembangan Pelayanan


www.kinerja.or.id

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kabupaten/kota.Para

Ketiga, berbagai jenis peningkatan kapasitas—di

organisasi mitra pelaksana (OMP) BEE-KINERJA di

bidang teknis dan budaya pelayanan—akan

8 kabupaten/kota memfasilitasi pemerintah daerah

diberikan kepada staf PTSP dan anggota tim

melakukan hal-hal strategis berikut:

teknis.

(1) Penguatan kelembagaan melalui peningkatan

(3) Memperbaiki tata kelola pelayanan perizinan.

wewenang PTSP. Agar pelayanan perizinan

Kegiatan yang termasuk di sini adalah: (i)

usaha dapat diselenggarakan secara efektif

informasi yang jelas dan transparan tentang

maka PTSP harus menjadi “pelayanan terpadu

waktu, biaya, ketentuan dan prosedur untuk

satu pintu yang nyata” di mana pemohon izin

mengurus setiap jenis izin akan diberikan

tidak perlu mengunjungi kantor lain untuk

kepada sektor swasta, khususnya pemohon izin;

mengurus berbagai jenis izin. Oleh karena itu,

(ii) mekanisme penanganan pengaduan untuk

pemindahan wewenang perizinan instansi teknis

memastikan agar masyarakat yang merasa

kepada PTSP menjadi strategi utama.

tidak puas dapat dengan mudah menyampaikan permasalahannya untuk ditindaklanjuti oleh

(2) Memperbaiki kualitas pelayanan perizinan.

PTSP; dan (iii) survei kepuasan masyarakat

Pertama, prosedur operasional standar (SOP)

dilaksanakan secara berkala untuk menyediakan

dan standar pelayanan (SP) untuk setiap

dasar bagi peningkatan kualitas pelayanan

jenis izin harus dikembangkan dan ditetapkan

secara keseluruhan.

sehingga standar pelayanan tingkat nasional (waktu, biaya dan persyaratan untuk mengurus

(4) Mengurangi jenis izin yang diwajibkan oleh

izin) terpenuhi. SOP juga harus memisahkan

Pemda. Integrasi pelayanan perizinan di

pelayanan front office dan back office untuk

PTSP akan membantu pelaku usaha untuk

memastikan pemisahan wewenang yang jelas

mengurus semua izin yang diperlukan di satu

dan mengembangkan sistem pemeriksaan

tempat. Tetapi, perbaikan nyata iklim investasi

dan keseimbangan (checks and balances).

membutuhkan deregulasi dan penyederhanaan

Kedua, karena PTSP mungkin tidak mempunyai

persyaratan perizinan.

kapasitas teknis yang lengkap untuk memeriksa permohonan izin maka perwakilan dari instansi

(5) Bekerja sama dengan organisasi masyarakat

teknis dipilih untuk mendampingi sebagai

sipil (CSO) dan sektor swasta dalam

anggota “tim teknis” guna membantu PTSP

melaksanakan keempat strategi di atas.

dalam menilai aspek-aspek yang lebih bersifat

KINERJA menyadari bahwa proses perbaikan

teknis dari permohonan izin. Oleh karena itu,

pelayanan perizinan yang dibahas di atas akan

proses keseluruhan tetap berada di bawah

lebih efektif apabila CSO, khususnya sektor

pengawasan PTSP tanpa mengurangi kualitas

swasta, dilibatkan dalam proses perubahan.

penilaian teknis terhadap permohonan izin.

Oleh karena itu, CSO akan dikonsultasikan

www.kinerja.or.id


345


secara intensif dalam mengidentifikasi masalah

melakukan pemetaan atau identifikasi setiap izin

dan membahas berbagai alternatif solusi.

dan non-izin yang dikeluarkan oleh seluruh SKPD di Kabupaten Barru. Pemetaan izin difasilitasi oleh YAS

Proses Pengurangan/ Penyederhanaan Jenis Izin di Kabupaten Barru – Sulawesi Selatan Kabupaten Barru di Sulawesi Selatan, menjadi salah satu dari delapan daerah yang mendapatkan pendampingan teknis untuk komponen BEE. Melalui organisasi mitra pelaksananya di daerah, Yayasan Adil Sejahtera (YAS) Makassar, pendampingan yang dimulai pada sejak 2011 bertujuan untuk memperkuat Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) dalam memberikan pelayanan terpadu untuk perizinan dan nonperizinan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada akhir tahun 2011 yang dilaksanakan oleh mitra KINERJA, YAS Makassar, bekerja sama dengan KP3M menunjukkan bahwa kepastian jadwal, biaya, serta persyaratan perizinan menjadi 3 hal yang mendapatkan skor terendah dari 14 unsur pelayanan yang ditanyakan kepada pelaku usaha di Barru.

Pemetaan Izin dan Analisis Regulasi Tahapan penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan menjadi prasyarat sebelum Tim melakukan proses penyederhanaan, adalah

346


dengan keterlibatan aktif staf KP3M, Bagian Hukum, SKPD teknis terkait, serta pemangku kepentingan non-pemerintah-CSO, asosiasi usaha, bahkan media lokal. Secara paralel, pemerintah daerah, di bawah koordinasi Bagian Hukum juga melakukan identifikasi dan analisis regulasi terkait perizinan agar bisa melakukan pengelompokan rumpun kewenangan. Melakukan identifikasi dan analisis regulasi perizinan serta menyusun peta izin bukanlah sesuatu yang sederhana karena kecenderungan pemerintah daerah tidak memilik database yang baik sehingga seringkali informasi yang dicari tidak ditemukan. Pemerintah daerah berhasil mengidentifikasi sebanyak 129 jenis izin dan non izin di Kabupaten Barru setelah mengumpulkan dan membaca dasar hukum yang menjadi rujukan. Ke 129 izin tersebut masuk ke dalam 19 rumpun kewenangan sektoral, yang sebagian besar belum dilimpahkan ke KP3M/ PTSP (Lihat Tabel 1). Dalam peta izin, Pemda harus melengkapi informasi tentang dasar hukum rujukan (baik daerah maupun nasional), jenis persyaratan, serta waktu dan biaya yang diperlukan (lihat contoh format peta izin pada Tabel 2). Apabila peta izin sudah lengkap, rangkaian diskusi teknis dengan partisipan yang multipihak diselenggarakan untuk bersama sama menganalisis peta izin dengan satu tujuan besar yaitu melakukan pengurangan atas jenis izin dan jumlah prosedur atau persyaratan, serta waktu dan biaya yang ditetapkan.

www.kinerja.or.id

Tabel 1. Hasil Analisis Regulasi: Pengelompokan Rumpun Kewenangan Perizinan di Kabupaten Barru

www.kinerja.or.id


347

348

Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar (HO), bagi usaha yang memerlukan;

UU No. 09/1995

4

3

b. Foto Copy Undang-undang Gangguan/

UU No. 01/1995

tahun 2002

Usaha

c. NPWP d. Surat keterangan domisili e. Surat keterangan dari pemerintah setempat f. Surat pernyataans umur IPR max 25 m g. Surat pernyataan menggunakan pompa

2009

Perda tentang

pertambangan

mineral dan

batu bara

dalam proses

penetapan

Rakyat (IPR)

nilai kompensasi data

k. Bukti pembayaran pencetakan peta atau

j. Surat persetujuan lingkungan

perlindungan pengelolaan lingkungan

i. Pernyataan mematuhi peraturan

bahan peledak

h. Surat pernyataan tidak pakai alat berat dan

mekanik max. 25 HP

b. Peta lokasi WPR

a. Surat permohonan

Belum ada SOP

UU No.4 tahun

Rancangan

Sama dengan SIUP (Satu Paket)

Pertambangan

Gratis

Izin

5 hari

PP No. 66/2001

tahun 2002

UU No. 03/1992

Perda No. 6

f. Surat Keterangan Usaha dari Desa

e. Materai 6000 2 (dua) lembar;

d. Pas Photo Warna 3 x 4 cm 3 (tiga) lembar;

c. Foto Copy Surat IjinTempat Usaha;

Perusahaan

UU No. 03/1982

a. Foto Copy KTP 2 (dua) Lembar;

d. NPWP

Gratis

(terlampir) 5 hari

c. Denah (Gambar) Lokasi

PP No. 19/1997

Tanda Daftar

Perdagangan

UU No. 25/1992

Perda No. 5

Surat Izin

2

b. Gambar Desain Reklame

Gratis. Biaya Pajak

UU No. 19/1997

a. Foto Copy KTP

tahun 1998

Retribusi Izin

UU No. 18/1997

3 hari

Persyaratan yang harus dipenuhi

Perda No 4

Biaya

Waktu Proses

Pajak Reklame

Regulasi Nasional yang menjadi Konsideran

1

No & Tahun Peraturan

Tipe Izin atau Non Izin

No

Tabel 2. Contoh Format Tabel Peta Izin Kabupaten Barru

Bupati

izin oleh :

Tandatangan

Energi

bangan &

Dinas Pertam

oleh :

lingkungan

finansial,

administratif,

teknis,

Evaluasi

KP3M

KP3M

KP3M

Instansi Berwenang


www.kinerja.or.id

Hapus – Gabung – Sederhanakan (HGS) Proses penyederhanaan merujuk kepada peta izin

pelaku usaha sudah bisa mendapatkannya ketika mengurus SITU, HO, dan TDP. • Menggabungkan/mengelompokkan izin atau non-izin yang fungsinya sejenis.

yang sudah dibuat sebelumnya oleh pemerintah daerah (Lihat Tabel 2). Penyederhanaan atau

o Tiga izin sektor perhubungan, yakni Izin

pengurangan izin dan non-perizinan dilakukan

Usaha Ekspedisi, Isin Usaha Bongkar

dengan prinsip H-G-S-L (Hapus, Gabung,

Muat, dan Izin Usaha Jasa Angkutan

Sederhanakan, Limpahkan). Dalam prosesnya,

disatukan menjadi satu yaitu Izin Trayek.

pemerintah daerah melibatkan Forum Daerah

Terkait usaha, para pelaku usaha cukup

Usaha Kecil Menengah (Forda UKM), Himpunan

menggunakan SITU, HO, SIUP dan TDP.

Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), serta beberapa pelaku usaha lain yang menjadi responden survei

•

IKM untuk memberi masukan dan validasi atas izin-

Menyederhanakan prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan.

izin yang memberatkan masyarakat dan dianggap tidak perlu.

•

Melanjutkan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penandatanganan izin dan

•

Menghapus izin atau non-izin dengan kriteria: (i)

non-izin yang masih berada di SKPD kepada

yang sudah tidak berlaku lagi; (ii) yang disertai

KP3M. Pelimpahan kewenangan menjadi

pungutan retribusi yang dilarang oleh UU No.

salah satu prasyarat untuk keberhasilan proses

28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

penyederhanaan izin. Jika kewenangan masih

Daerah. Untuk kasus ini, bisa saja dokumen

tersebar, akan sulit bagi pemerintah daerah

izin tetap ada, untuk pengaturan, namun

untuk mendudukkan sekian banyak SKPD (dan

retribusinya dihapuskan; (iii) yang tidak sesuai

tentu saja kepentingan) guna memperoleh

dengan situasi dan kondisi kebutuhan terkini.

konsensus untuk menghapuskan/mengurangi izin-izin (termasuk prosedur/persyaratan, waktu,

o Dari dua puluh lebih izin sarana kesehatan

dan biaya).

dan sarana penunjang kesehatan serta izin terkait usaha kesehatan semua dihapuskan

Berdasarkan rekomendasi dari pertemuan-

dan cukup menggunakan SITU, SIUP dan

pertemuan untuk analisis penyederhanaan izin,

TDP. Namun dalam proses administrasinya

pemerintah daerah mengeluarkan sebuah peraturan

mensyaratkan rekomendasi yang

daerah baru terkait izin-izin non retribusi. Perda

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan melalui

No 2/2012 tentang Penyelenggaraan Izin Non

Tim Teknis.

Retribusi yang ditandatangani pada bulan April

o Demikian pula halnya dengan Izin Usaha Pariwisata dan Izin Usaha Peternakan, para

www.kinerja.or.id

2012 ini menjadi dasar hukum baru bagi KP3M untuk memroses 14 jenis izin yang sebelumnya


349


diikuti dengan kewajiban membayar retribusi bagi

dan SKPD teknis terkait, narasumber juga berasal

pemohon izin. Perda ini sekaligus menunjukkan

dari LSM, asosiasi atau pelaku usaha yang menjadi

komitmen Pemda dalam mematuhi mandat UU

peserta pada diskusi-diskusi sebelumnya.

28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang hanya mengizinkan pungutan retribusi

Secara perlahan lahan dan bertahap, akhirnya

pada 4 jenis izin saja.

KP3M menerima pelimpahan kewenangan untuk total 129 jenis izin dan non-izin, dan berhasil

Untuk mensosialisasikan proses reformasi perizinan,

menyederhanakannya sehingga sejak pertengahan

mulai dari pelimpahan kewenangan SKPD sampai

2013 total perizinan dan non-perizinan yang

dengan penyederhanaan serta pengurangan izin,

diproses di KP3M hanya sebanyak 22 jenis saja,

pemerintah daerah melakukan rangkaian pertemuan

sebagaimana diatur pada SK Bupati Barru No 266/

dengan masyarakat di tujuh kecamatan dan

KP3M/VI/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan

mendiseminasikan melalui empat kali talkshow di

Penandatanganan Perizinan kepada Kepala KP3M

Radio IGA FM Barru. Selain staf YAS, KP3M (PTSP)

Kabupaten Barru.

Tabel 3. Daftar Izin dan Non-iIzin yang ditangani oleh KP3M (berlaku mulai Juni 2013) No

350

Jenis Izin dan Non Izin

No

Jenis Izin dan Non Izin

1

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

12

Izin Usaha Industri (IUI)

2

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

13

Izin Pengelolaan Air Tanah

3

Izin Gangguan (HO)

14

Izin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta

4

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

15

Izin Lingkungan

5

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

16

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi

6

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

17

Izin Pemanfaatan Penggunaaan Tanah

7

Izin Penyelenggaraan Reklame

18

Izin Penelitian

8

Izin Trayek

19

Izin Pemakaian Kios, Lods, dan Pelataran

9

Izin Usaha Perikanan

20

Izin Pertambangan Rakyat

10

Tanda Daftar Gudang (TDG)

21

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

11

Tanda Daftar Industri (TDI)

22

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi


www.kinerja.or.id

Rangkaian upaya perbaikan yang dilakukan,

perizinan di PTSP sebagaimana dilaksanakan

khususnya upaya penting untuk penyederhanaan

dan disebarluaskan oleh Program KINERJA juga

(jenis) izin, bisa tercremin dari peningkatan skor

sejalan dengan kebijakan dan menjadi perhatian

IKM. Terjadi kenaikan dari 77,6 (IKM 2011, kategori

pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari Surat Edaran

Baik), menjadi 82,2 (IKM 2013, kategori Sangat

Menteri Dalam Negeri No 500/5961/SJ tertanggal

Baik). Bila pada survei 2011, Unsur Prosedur,

30 Agustus 2013, tentang Kebijakan Stabilisasi

Persyaratan dan Biaya menjadi 3 unsur yang

dan Pertumbuhan Ekonomi yang menyerukan

mendapat skor terendah, maka pada survei 2013,

percepatan penyederhanaan perizinan investasi

unsur Prosedur dan Persyaratan sudah tidak lagi

melalui optimalisasi penyelenggaraan PTSP di

berada di posisi tiga terendah.

daerah. Apabila di sebuah daerah pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Izin di Daerah KINERJA Lainnya Selain di Kabupaten Barru, proses penting pengurangan jenis izin yang difasilitasi oleh para organisasi mitra pelaksana Program KINERJA komponen BEE juga terjadi di daerah-daerah berikut ini: •

Kabupaten Aceh Singkil (Aceh), dari 52 menjadi Kabupaten Melawi (Kalimantan Barat), dari 59 menjadi 23 jenis izin

•

Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur), dari 104 menjadi 32 jenis izin

•

kewenangan perizinan dari SKPD teknis, maka daerah tersebut didorong untuk: (i) Menyusun dan menerapkan Standard Operating Procedures; (ii) Melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur, dan (iii) Mengurangi waktu dan biaya. Semakin banyak daerah yang mereplikasi upayaupaya penyederhanaan dan pengurangan (jenis)

16 jenis izin •

sudah terjadi dan sudah diikuti oleh pelimpahan

Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan), dari 76

izin, maka semakin optimal keberadaan PTSP dan semakin riil perbaikan layanan yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kita semua berharap reformasi perizinan tidak berhenti pada pembuatan regulasi dan pembangunan kantor PTSP yang megah tanpa kewenangan yang berarti, atau bagai macan tanpa gigi.

menjadi 27 jenis izin •

Kabupaten Sinjai (Sulawesi Selatan), dari 66 menjadi 25 jenis izin

Pentingnya penyederhanaan dan pengurangan jenis izin sebagai tahap lanjutan dari reformasi

www.kinerja.or.id


351


www.kinerja.or.id

5


353

SESI 5

Gambaran Umum Sesi ini memberikan contoh instrumen untuk


melembagakan tata kelola sektor dalam pelayanan publik, yaitu Analisis Kekuatan Diri (yang selanjutnya dipahami sebagai analisis lingkungan strategis) dan mengintegrasikannya ke dalam siklus manajemen PDCA (Plan, Do, Check, Act) dan Improve. Analisis Kekuatan Diri membantu memetakan praktik baik dan langkah adaptasinya dalam konteks lokal. Penerapan Analisis Kekuatan Diri dan integrasinya ke dalam siklus PDCA akan diwujudkan dalam bentuk action plan. Sesi ini juga akan memperkenalkan konsep pengembangan diri melalui manajemen energy dan

Penerapan Analisis Kekuatan Diri dan integrasinya ke dalam siklus PDCA akan diwujudkan dalam bentuk action plan .........

waktu yang diadopsi dari buku Seven Habits of Highly Effective People by Steven R Covey.

Tujuan Sesi 1. Pelatih memahami langkah-langkah strategis dalam mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik tata kelola sektor pelayanan publik. 2. Pelatih mampu mengidentifikasi perbandingan antara praktik baik dan kondisi saat ini dalam tata kelola pelayanan publik. 3. Pelatih mampu menerapkan model perbaikan yang berkesinambungan dengan menggunakan hasil analisis praktik baik.

354


www.kinerja.or.id

Bahan dan Alat

1. Media Pelatihan: Komputer dan LCD, Papan + Kertas Flipchart 2. Alat Tulis: Kertas untuk mencatat, Spidol, Pensil atau Ballpoint 3. Bahan Paparan, Lembar Kerja, dan Bahan bacaan


Pengantar (5 menit)



Refleksi (15 menit)


Rencana Sesi Waktu

Alur

5

Pengantar

Isi • •

•

5

www.kinerja.or.id

Keterkaitan

Materi

Mengingatkan kembali atas langkah adopsi dan adaptasi praktik baik yang dikemukakan pada Sesi 3. Untuk menjadikan praktik baik yang diadopsi/diadaptasi menjadi “kebiasaan” di lingkungan kerja, maka ada proses pelembagaan. Memperkenalkan proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan analisis kekuatan diri yang digunakan dalam penyusunan rencana aksi untuk pelembagaan tata kelola sektor.

• PPT 5.1

Rencana aksi pelembagaan praktik baik sebagai upaya sustainability “sikap/karakter” untuk terus memperbaiki/


355

Sesi 5: Pelembagaan Tata Kelola Sektor dalam Pelayanan Publik

Waktu

Alur

Isi

Materi

mempertahankan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar tertentu.

260

Penerapan

(80 Menit) Penjelasan dan tanya jawab: 1. Langkah mengadopsi dan mengadaptasi praktik yang baik 2. Menggunakan proses perbaikan terus menerus dan Analisa Kekuatan Diri (AKD)

• PPT 5.1 • LK 5.1 • BB 5.1

(120 Menit) Action planning menurut lingkungan kerja masingmasing peserta (60 Menit) Presentasi dan tanggapan atas rencana aksi (seluruh kelompok presentasi) 15

• •

Melihat kembali apakah tujuan sesi tercapai Mintalah peserta memberikan umpan balik

30

Bagian ini merupakan kulminasi proses belajar dan latihan penerapan pendekatan tata kelola sektor dalam pelayanan publik. Untuk memperoleh gambaran pemahaman peserta atas tata kelola sektor dalam pelayanan publik, maka dilakukan kembali Penilaian Mandiri. Bagian berikutnya adalah evaluasi atas proses dan hasil pelatihan.

356


www.kinerja.or.id



1

www.kinerja.or.id


357


Tujuan Sesi 1. Pelatih memahami langkah-langkah strategis dalam mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik tata kelola sektor pelayanan publik. 2. Pelatih mampu mengidentifikasi perbandingan antara praktik baik dan kondisi saat ini dalam tata kelola pelayanan publik. 3. Pelatih mampu menerapkan model perbaikan yang berkesinambungan dengan menggunakan hasil analisis praktik baik. 2

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi tujuan sesi.

Inti uraian: Tujuan sesi terdiri dari: 1. Pelatih memahami langkah-langkah strategis dalam mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik tata kelola sektor pelayanan publik. 2. Pelatih mampu mengidentifikasi perbandingan antara praktik baik dan kondisi saat ini dalam tata kelola pelayanan publik. 3. Pelatih mampu menerapkan model perbaikan yang berkesinambungan dengan menggunakan hasil analisis praktik baik.

358


www.kinerja.or.id

Pokok Bahasan 1. Langkah mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik. 2. Membandingkan praktik baik yang telah diidentifikasi dalam lokakarya/pelatihan dengan praktik saat ini. 3. Menggunakan proses perbaikan terus menerus dan analisa kekuatan diri (AKD). 4. Rencana tindak lanjut. 3

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan apa saja yang menjadi pokok bahasan sesi

Inti uraian: Pokok bahasan dalam sesi ini terdiri dari: 1. Langkah mengadopsi dan mengadaptasi praktik baik 2. Membandingkan praktik baik yang telah diidentifikasi dalam lokakarya/pelatihan dengan praktik saat ini 3. Menggunakan proses perbaikan terus menerus dan analisa kekuatan diri (AKD) 4. Rencana tindak lanjut.

www.kinerja.or.id


359


Analisis Kekuatan Diri  Analisis Lingkungan Strategic dalam Pelayanan Publik Mendukung

Menghambat

Rencana

4

Mengapa slide ini penting? Slide ini memperkenalkan sebuah pendekatan dalam mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang mendukung dan menghambat, yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan perbaikan/perubahan.

Inti uraian: Analisis Kekuatan Diri merupakan pendekatan untuk: •

Mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat penyelesaian suatu isu/ masalah.

•

Memperkuat faktor-faktor pendukung (kekuatan pendukun) sehingga dapat diterapkan.

•

Mengelola, mengurangi atau menghilangkan yang negatif (kekuatan penghambat).

•

Memprioritaskan faktor-faktor pada setiap sisi “neraca” guna menentukan pendekatan dalam mengelola, menghilangkan atau mengurangi hambatan yang potensial (kekuatan penghambat).

360


www.kinerja.or.id

Kriteria Praktik Baik

5

Mengapa slide ini penting? 1. Memberikan informasi mengenai latar belakang proses perbaikan terus-menerus melalui: Plan (rencana), Do (penerapan), Check (periksa), Act (tindakan). 2. Mengedapankan bahwa perubahan/pembangunan merupakan sebuah proses dinamis yang memerlukan perbaikan terus menerus yang berfokus pada: akhir dari satu putaran siklus langsung mengalir ke awal siklus berikutnya – ide dari sebuah perbaikan yang berjalan terus.

Inti uraian: Dikenal sebagai Siklus Shewhart – awalnya merupakan alat untuk memeriksa kualitas (pada sektor manufaktur). 1. PLAN (RENCANA): Menyusun, merancang, merevisi komponen proses usaha untuk meningkatkan hasil – tahap penting dalam setiap proses perbaikan. 2. DO (PENERAPAN): Menerapkan dan mengukur kinerja. 3. CHECK (PERIKSA): Memonitor, mereviu, menilai kinerja dan laporan untuk para pengambil keputusan. 4. ACT (TINDAKAN): Menentukan perubahan yang dibutuhkan untuk perbaikan; menyusun RENCANA perbaikan – siklus berlanjut.............

www.kinerja.or.id


361


Dimana Anda Menghabiskan Waktu dan Tenaga Anda? Lingkaran Kepedulian Lingkaran Pengaruh

Lingkaran Kendali

6

Mengapa slide ini Penting? Lingkaran menggambarkan rentang kendali dan pengaruh yang dimiliki individu serta memperlihakan pengaruh eksternal berupa kepedulian yang tidak bisa dikuasai individu. Gambaran ini digunakan oleh Steven Covey dalam bukunya: Seven Habits of Highly Effective People untuk membantu orang memahami di mana mereka menghabiskan waktu dan energi mereka dan untuk memperlihatkan bagaimana mereka dapat meningkatkan lingkaran kendali mereka melalui penggunaan teknikteknik mempengaruhi.


•

362

1 Lingkaran yang di tengah mewakili apa yang ada dalam kendali diri kita, yaitu cara kita mengelola diri sendiri. 2 Lingkaran kedua mewakili apa yang ada dalam pengaruh Anda. Semakin besar lingkaran, semakin besar pengaruhnya. Covey memposisikan pemimpin/mereka yang sangat efektif akan berpikir dan bertindak sebagian besar dalam lingkaran pengaruh mereka. Mereka memfokuskan waktu dan tenaganya pada isu-isu dimana mereka benar-benar bisa melakukan perbedaan/perubahan. Dengan demikian, secara bertahap mereka memperluas lingkaran pengaruhnya sejalan dengan meningkatnya kekuasaan dan rasa hormat. Kualitas kepemimpinan meliputi: visi dan kegigihan; kreativitas dan inovasi; perhatian dan kepedulian pada orang lain; memberikan contoh dengan melakukan; penuh inisiatif dan praktis. 3 Lingkaran ketiga mewakili konteks kepedulian eksternal dimana individu tidak punya pengaruh atasnya, misalnya Krisis Keuangan Global. Tingkat stres yang tinggi umumnya didapati pada individu yang sebagian besar waktunya dicurahkan pada lingkaran ini.


www.kinerja.or.id

Keterkaitan Materi Pelatihan dengan Sasaran yang Akan Dicapai Mengaitkan dengan cara merunut kembali pada tujuan pelatihan: • meningkatkan kesadaran terhadap praktik-praktik baik berkaitan dengan tata kelola sektor; • meningkatkan pemahaman mengenai syarat-syarat untuk tata kelola dan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan dan PTSP yang baik; • mengadaptasi praktik-praktik baik guna mendukung tata kelola pelayanan publik. 7

Mengapa slide ini Penting? Slide ini menegaskan pentingnya memahami korelasi sasaran-sasaran awal pembahasan dengan tujuan pelembagaan yang akan dicapai.

Inti uraian • • •

Sebutkan kembali masing-masing sasaran yang telah diidentifikasi dalam sesi awal pelatihan di hari Pertama. Petakan jarak antara pencapaian (hasil yang telah diperoleh) dengan proses yang telah terjadi. Berikan Penjelasan kepada peserta (tanpa pretensi memberikan penyimpulan akhir), faktor-faktor yang menyebabkan “gap” tersebut terjadi dan cara untuk mendekatkan delta dimaksud.

www.kinerja.or.id


363


Penerapan Pelembagaan 1 Memperkenalkan dan menjelaskan siklus Rencana, Penerapan, Periksa, Tindakan (Plan, Do, Check, Act/ PDCA) guna perbaikan terus-menerus. • Jelaskan bahwa proses perbaikan berjalan dinamis – akhir dari satu putaran siklus langsung menjadi awal dari siklus berikutnya. • Tekankan bahwa: -- Penyusunan rencana harus dianggap sebagai salah satu bagian terpenting siklus -- Sesi ini fokus pada penyusunan rencana untuk menjadi lebih baik/berubah.

Kegiatan: 1. Reviu ‘Self-Assessment’ Minta pelatih untuk: • Melihat kembali lembar “Self-Assessment” masing-masing yang telah dilengkapi di awal lokakarya; • Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki mengenai praktik baik tentang Tata Kelola Pelayanan Publik, mana yang dapat diadaptasi/diperbaiki; • Menjelaskan konsep “Lingkaran Kendali, Lingkaran Pengaruh, dan Lingkaran Kepedulian”; • Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat diadaptasi/diperbaiki yang berada dalam “lingkaran kendali” dan “lingkaran pengaruh” mereka. 8

Mengapa slide ini penting? Menjelaskan metode dan jenis kegiatan dalam penerapan konsep PDCA

Inti uraian

364

•

Jelaskan tahapan latihan dan tujuan yang akan dicapai

•

Minta peserta untuk berkelompok seperti instruksi di atas

•

Bagikan lembar Handout latihan untuk peserta

•

Lakukan urutan kegiatan seperti direkomendasikan dalam rencana sesi 5 ini.


www.kinerja.or.id

Application (Penerapan) 2 2. Perbaikan Terus Menerus: Siklus PDCA • Memperkenalkan siklus PDCA dan menegaskan kembali pentingnya mengalokasikan waktu yang cukup pada tahap perencanaan – ini merupakan dasar/pondasi dari semua yang akan dilakukan. • Jelaskan bahwa perubahan berjalan dinamis dan proses akan terus berlangsung. Akhir dari satu siklus mengalir langsung ke awal siklus berikutnya = perbaikan terus-menerus. 9


Inti uraian •


•


•


•


www.kinerja.or.id


365


Application (Penerapan) 3 3. Analisis Kekuatan Diri: AKD (Force Field Analysis: FFA) • Penjelasan tentang AKD: • Sebuah ‘alat’ untuk membantu dilakukannya perbaikan terus-menerus. Kegiatan: a. Kelompok besar: • Jelaskan Handout tentang Proses Analisis Kekuatan Diri: • Minta pelatih memberikan contoh berdasarkan pengalaman masing-masing ketika Anda mendiskusikan setiap tahapan proses. • Ajukan pertanyaan langsung: Perubahan apa yang dapat Anda lakukan dalam pekerjaan Anda sehari-hari guna memastikan dilakukannnya praktik transparansi dan akuntabilitas yang baik? b. Tugas individu: Minta pelatih untuk mengisi template AKD. c. Kelompok Besar: Minta pelatih untuk mengungkapkan peluang-peluang perbaikan dan strategi untuk mengurangi/ menghilangkan kekuatan penghambat atau memperkokoh kekuatan pendukung.

10


Inti uraian

366

•


•


•


•



www.kinerja.or.id

Refleksi Kegiatan: • Mintalah pelatih untuk melakukan refleksi atas: - -

Ide/teknik yang akan mereka gunakan dalam pekerjaan mereka Cara-cara yang mereka gunakan untuk mempengaruhi sekitarnya dalam mengintegrasikan pendekatan tata kelola pelayanan publik yang baik ke dalam pekerjaan mereka.

• Rencana aksi – Praktik baik dan perbaikannya. -

Minta pelatih untuk menyusun rencana aksi mereka sendiri - yang mencantumkan indikator keberhasilan – gunakan template kosong Rencana Aksi. 11

Mengapa slide ini penting? Slide ini memastikan fasilitor memberikan ruang yang cukup bagi peserta untuk melakukan evaluasi pencapaian pemahaman, sekaligus meminta peserta memberikan input dan saran untuk pengkayaannya.

Inti uraian •

Ajukan pertanyaan kepada peserta berkaitan dengan sasaran-sasaran, seperti telah dicantumkan dalam permulaan sesi.

•

Pastikan peserta memberikan feedback secara objectives sehingga level pencapaian penyampaian materi dapat diukur.

•

Peserta diminta untuk mengisi lembar kerja 8, yang berisikan rencana aksi peserta setelah mengikuti lokakarya selama dua hari ini.

www.kinerja.or.id


367


Evaluasi Tingkat Reaksi Kegiatan: Evaluasi tingkat reaksi •

Minta pelatih untuk melengkapi form evaluasi

12

Mengapa slide ini penting? Memberikan gambaran level kepuasan peserta setelah mengikuti lokakarya dua hari

Inti uraian Simpulkan evaluasi tingkat reaksi peserta terhadap materi yang dievaluasikan:

368

•

Terhadap fasilitator

•

Fasilitasi materi

•

Fasilitasi akomodasi

•

dll.


www.kinerja.or.id

Penutupan Pelatihan •

Menegaskan kembali tujuan sesi dan hal-hal penting dari kegiatan dan diskusi yang menyangkut perubahan yang diperlukan guna perbaikan dalam hal transparansi dan akuntabilitas serta tata kelola pendidikan.

•

Ucapkan terima kasih pada para pelatih atas partisipasinya.

13

Mengapa slide ini penting? Menegaskan pentingnya lokakarya dan mengucapkan selamat berpisah.

Inti uraian 1. Sampaikan kemajuan proses belajar yang telah ditempuh peserta dan berbagai proses perubahan yang harus dilakukan di daerah masing-masing. 2. Sampaikan delta yang memerlukan fokus dalam perbaikan di daerah masing-masing. 3. Ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. 4. Ucapkan selamat jalan.

www.kinerja.or.id


369


TERIMA KASIH

14

370


www.kinerja.or.id

Panduan dan Lembar Kerja Panduan Fasilitator

Judul

Next Step

Tujuan

Mengidentifikasi praktik dan strategi tata kelola pelayanan yang baik di sektor pendidikan, kesehatan dan dan PTSP serta mengadaptasi praktik-praktik tersebut ke dalam konteks pemerintah daerah yang bersangkutan.

Waktu

120 menit

Tahapan

•

Mengidentifikasi kondisi sebenarnya di daerah masing-masing saat ini

Kegiatan

•

Melihat kembali lembar “Self-Assessment” masing-masing yang telah dilengkapi pada awal lokakarya;

•

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki mengenai praktik baik tentang transparansi dan akuntabilitas, pertimbangkan mana yang dapat diadaptasi/ diperbaiki;

•

Dengan mengacu pada konsep “Lingkaran Kendali, Lingkaran Pengaruh, dan Lingkaran Kepedulian”; Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat diadaptasi/ diperbaiki yang berada dalam “lingkaran kendali” dan “lingkaran pengaruh” mereka.

•

Identifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam usaha mengadaptasi/memperbaiki kondisi saat ini.

•

Identifikasi cara/strategi yang bisa/akan dilakukan dalam mengelola kendala tersebut.

Lembar Kerja

Lihat halaman berikut

Simpulan

www.kinerja.or.id


371

No

372

Kondisi saat ini

Kesenjangan terhadap Good Practices

Rencana Mengatasi Kesenjangan Kendala

Strategi Mengelola Kendala

Buatlah rencana aksi dan strategi Anda untuk mengatasi kendala-kendala yang telah diidentifikasi baik di lingkungan kerja Anda



www.kinerja.or.id

BAHAN BACAAN 5.1. Analisis Kekuatan Diri Tujuan: Membantu mengidentifikasi kekuatan dan faktor-faktor yang mendukung atau mempercepat pencapaian kemajuan rencana di dalam proses perencanaan tindak lanjut.

Tahapan Proses: Tahap 1: Mengidentifikasi peluang untuk menjadi lebih baik - mengacu pada praktik-praktik baik dalam bidang transparansi, akuntabilitas, dan good governance; kemudian menuliskannya ke dalam kolom yang sesuai pada template. Pastikan yang ditulis mencakup: - - -

kondisi saat ini. kondisi yang diharapkan (target atau kondisi ideal). kesenjangan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan/ideal.

Tahap 2:

Tahap 3:

a. Tuliskan faktor atau kekuatan utama yang dapat membantu Anda mencapai kondisi yang diinginkan/ideal. b. Buat catatan pada setiap faktor untuk menunjukkan tingkat intensitas: R (rendah), S (sedang), T (tinggi). c. Identifikasi tindakan-tindakan untuk memperkokoh faktor pendukung.

a. Tuliskan faktor atau kendala utama yang akan menghambat usaha Anda mencapai kondisi yang diinginkan/ideal. b. Buat catatan pada setiap faktor untuk menunjukkan tingkat intensitas: R (rendah), S (sedang), T (tinggi). c. Identifikasi hal-hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan faktor penghambat.

Mendukung

RENCANA AKSI: PERBAIKAN BERDASARKAN PRAKTIK BAIK

Menghambat

Tips: Untuk mengatasi “Hambatan untuk Berubah”, perhatikan bahwa hanya dengan mengedepankan faktor pendukung atau faktor positif saja terkadang justru memberikan efek yang berlawanan. Akan lebih baik jika menghilangkan hambatan – atau menguranginya.

www.kinerja.or.id


373


Template Analisis Kekuatan Diri Peluang untuk Menjadi Lebih Baik:

Faktor pendukung dan tingkat intensitas (Tinggi, Sedang, Rendah)

Faktor penghambat dan tingkat intensitas (Tinggi, Sedang, Rendah)

RENCANA AKSI: PERBAIKAN BERDASARKAN PRAKTIK BAIK

374


www.kinerja.or.id

Evaluasi Pelatihan

www.kinerja.or.id

6 Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar

375

SESI 6 Evaluasi Pelatihan

Panduan dan Lembar Kerja Panduan Fasilitator Judul

Evaluasi

Tujuan

• • •

Untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta akan materi pelatihan. Untuk mengetahui apakah harapan yang dibawa peserta pada awal pesertaan dapat terpenuhi setelah mengikuti pelatihan ini. Untuk mengetahui pendapat peserta tentang penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan.

Waktu

15 menit

Tahapan Kegiatan

1. Bagikan lembar evaluasi kepada peserta. 2. Minta peserta untuk mengisi lembar evaluasi secara individu tanpa mencantumkan nama. 3. Setelah 15 menit berakhir, kumpulkan kembali lembar evaluasi, atau peserta dapat meninggalkan lembar evalusi di meja masing-masing.

Lembar Kerja

Lihat lembar evaluasi terlampir

Simpulan

376


www.kinerja.or.id

Evaluasi Melalui evaluasi ini Anda diminta untuk menggambarkan kesan Anda terhadap pelatihan hari ini. Beri tanda

pada kolom angka yang menggambarkan pendapat Anda dan beri penjelasan mengapa Anda

memberi penilaian demikian. Mengapa Anda memberi nilai tersebut? 5 4 3 2 1

Tuliskan alasan yang mendukung penilaian Anda

Menarik

Membosankan

Berkaitan dan berguna untuk pekerjaan saya

Tidak berkaitan

Bagus, diskusi dan kegiatannya beragam

Sedikit diskusi, struktur terlalu kaku

Isi pelatihan menantang

Terlalu mudah

Alur: terpetakan dengan baik

Terlalu padat

Pengaturan waktu baik

Pengaturan waktu buruk

Tujuan saya tercapai – sesuai harapan

Tujuan dan harapan saya tidak tercapai

Tempat pelatihan baik

Tempat pelatihan tidak nyaman

Gaya mengajar, pengetahuan, daya tanggap penyaji sangat efektif

Tidak efektif

Kualitas materi &relevansinya sangat baik

Kualitas buruk

Saya akan merekomendasikan pelatihan ini kepada rekan saya

Ya/Tidak

Komentar tambahan:

www.kinerja.or.id


377

Daftar Pustaka

Daftar Pustaka/Referensi •

Achmad, Kukuh, S. (2011). The Acceptance of Accredited Conformity Assessment Bodies by Regulatory Authorities – Indonesian Experience, National Accreditation Body of Indonesia (KAN). Obtained April 16, 2011 from http://www.aseansec.org/14899.htm

•

Brinkerhoff, Derick W. and Thomas Bossert (2008). Health System 20/20 Project, Health Governance: Concepts, Experience, and Programming Options. Washington, DC: US Agency for International Development, Health Systems 20/20, Policy Brief, February

•

Covey, R. Steven. Seven Habits of Highly Effective People

•

Citizen Report Card, Panduan Monitoring Pelayanan Publik Berbasis Masyarakat, Panduan Pelatitahn (2009). Local Governance Support Program (LGSP) – An USAID Project

•

Membangun Partisipasi Warga Dalam Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia, Publikasi (2009). Local Governance Support Program (LGSP) – An USAID Project

•

Modul Transparansi dan Kuntabilitas (2010). Basic Education Capacity – A World Bank Project.

•

Modul Standarisasi Layanan Pendidikan (2010). Basic Education Capacity – A World Bank Project

•

Modul Perencanaan Daerah (2009). Local Governance Support Program (LGSP) – An USAID Project

•

Modul Penganggaran Berbasis Kinerja (2009). Local Governance Support Program (LGSP) –

An USAID Project

•

Modul Pengawasan DPRD terhadap Layanan Publik (2009). Local Governance Support Program (LGSP) – An USAID Project.

•

Partisipasi Organisasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Panduan Fasilitator (2009). Local Governance Support Program (LGSP) – An USAID Project

•

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat

•

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

378

•

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

•

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara


www.kinerja.or.id

Video Praktik Baik KINERJA (CD Terlampir)

www.kinerja.or.id


379

CD Peraturan Perundangan Terkait

380


www.kinerja.or.id


USAID-KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

Modul Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Standar

Recommend Documents