MODUL PENDIDIKAN POLITIK BAGI BURUH MIGRAN

Modul Pendidikan Bagi Politik Buruh Migran, Migrant CARE, 2014

MODUL PENDIDIKAN POLITIK BAGI BURUH MIGRAN

Diterbitkan oleh:

Jl. Puloasem Utara I No. 16 Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13220 Telp/Fax : +62 21 4891386 E-mail :[email protected] Twitter: @migrantcare, @PantauPemiluLN, FB: Migrant CARE Web:www.migrantcare.net 1


Daftar Isi I.

PENDAHULUAN A. Pengantar B. Mengapa Modul Ini di Susun

II. MENGAPA BURUH MIGRAN HARUS MELEK POLITIK A. Realitas Buruh Migran Indonesia B. Perjuangan Hak-hak Buruh Migran C. Mendorong Perubahan Kebijakan III. PENDIDIKAN POLITIK BAGI BURUH MIGRAN A. Politik, Demokrasi, Partisipasi Politik dan Pemilu B. Wujud Pertisipasi Politik Buruh Migran IV. PEMILU PENTING BAGI BURUH MIGRAN INDONESIA A. Mengapa Penting? B. Landasan Hukum C. Menjadi Pemilih Cerdas a. Apa yang BMI Harus Tahu b. Mengenal Calon Legislatif Anda c. Jadwal Pemilu Luar Negeri D. Pemantauan Pemilu Luar Negeri V.

PETUNJUK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Daftar Pustaka

2


I.

PENDAHULUAN

A. Pengantar Pemilihan Umum, baik untuk memilih anggota Legislatif dan Presiden sudah ada diujung mata dan nasib rakyat bangsa ini termasuk jutaan buruh migran Indonesia yang berada diluar negeri akan ditentukan oleh wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang akan dipilih dalam pemilihan umum (baik pileg dan pilpres) ini. Memilih adalah hal yang mudah, namun bagaimana memilih wakil rakyat dan pemimpin yang benar-benar memiliki perhatian, kepedulian dan merasakan penderitaan dan kegelisahan rakyat bukanlah hal mudah. Pemilih harus tahu siapa yang harus dipilih dengan melihat latar belakang calon legislatifyang akan mewakili mereka, calon presiden yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, bagaimana kepedulian para calon terhadap para buruh migran dan juga programprogramnya mereka untuk buruh migran. Para buruh migran juga harus pintar dan cerdas memilih para calon yang tidak hanya menjual slogan, tetapi menjalankan apa yang diucapkan dan dijanjikannya selama masa kampanye pemilu. Pemilih harus cerdas memilih orang atau calon yang satu kata dalam ucapan dan perbuatannya. Untuk itu pendidikan pemilih bagi para buruh migran Indonesia di luar negeri sangatlah penting. Khususnya untuk Pemilihan Legislatif, suara buruh migran Indonesia akan dialokasikan untuk kursi wakil rakyat yang berada di Dapil II DKI (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri), maka para Buruh Migran Indonesia harus mengenal siapa saja para calon tersebut dan apakah mereka memiliki keberpihakan pada nasib para buruh migran Indonesia. Dalam rangka menjadikan pemilih cerdas, maka diperlukan adanya modul atau buku panduan yang bisa menjadi rujukan bagi para buruh migran tentang apa saja hak mereka dan juga hak politik mereka, apa itu Pemilu dan siapa saja yang terlibat dalam pemilu, bagaimana berpartisipasi dalam pemilu diluar negeri, siapa saja para kandidat yang akan mewakili mereka dan informasi lainnya terkait pemilu di luar negeri. Semula buku ini ditujukan untuk membuat modul pendidikan pemilih (Voter Education) bagi buruh migran Indonesia, namun setelah berdiskusi panjang, mendengarkan berbagai masukan dari beberapa tokoh yang concern pada masalah PEMILU dan Migrasi dan memperhatikan kebutuhan ril politik buruh migran yang berada di luar negeri kedepan, maka tim penyusun membuat lebih luas lagi cakupan bahasan dan mengubah tema modul menjadi “Pendidikan Politik untuk Buruh Migran Indonesia”. Semangat lahirnya modul ini yakni semangat merebut kembali makna menjadi buruh migran sebagai sebuah kekuatan politik bangsa ini. Selama ini buruh migran tidak diperhitungkan bahkan sengaja dibuat menjadi lemah dan rentan karena pemerintah seringkali abai terhadap kebutuhan mereka untuk dianggap sebagai warga negara yang seharusnya memiliki hak yang sama dengan warga Indonesia yang lain. Hanya mengumbar jargon mereka adalah pahlawan devisa negara, namun pada kenyataannya mereka sangat jauh dari proses kebijakan yang diproduksi untuk mengatur hajad hidup warga negara. UU 3


No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah kompilasi dari berbagai kebijakan yang pernah ada untuk mengatur proses migrasi yang menguntungkan pihak swasta dan minim aturan yang melindungi para buruh migran itu sendiri. Modul ini akan memotret realitas buruh migran Indonesia dan pergumulannya dengan proses menjadi warga negara yang bekerja di negara orang lain, dimana seluruh haknya dijunjung tinggi dan dijamin oleh negara. Lebih jauh modul ini berupaya untuk menggugah para buruh migran kita memahami proses politik menjadikan buruh migran kedepan bisa memiliki nilai lebih (bergaining position) dalam melakukan bergaining dengan berbagai pihak terutama mereka yang memiliki mandat menjadi pemimpin atau perwakilan yang dipilih dalam proses pemilu setiap lima tahun sekali. Realitas jarak antara para legislatif terpilih dengan warga yang memilih sangatlah lebar, karena itu, diharapkan modul ini bisa menjadi jembatan bagi para pemilih untuk mengenali para wakilnya dan memilih orang yang tepat untuk mewakili aspirasi dan menyuarakan kepentingan dan kegelisahan para buruh migran.

B. Mengapa Modul Ini di Susun Berdasar pengalaman Migrant CARE melakukan pemantauan pelaksanaan PEMILU di Luar Negeri terkait dengan partisipasi buruh migran dan pemilu 2009 banyak menemukan pelanggaran baik itu dilakukan penyelenggara pemilu di Luar Negeri ataupun dari sisi mekanisme pemilihannya itu sendiri. Berikut beberapa alasan mengapa modul ini di buat yakni : o

Untuk menggugah kesadaran buruh migran Indonesia akan hak-hak buruh migran, terutama hak politiknya

o

Mendorong buruh migran Indonesia untuk berani bicara dan bertindak atas nama warga negara Indonesia yang harus dipenuhi dan dilindungi hak-haknya oleh pemerintah Indonesia

o

Agar Buruh Migran Indonesia bisa berpartisipasi aktif dan menggunakan hak politiknya dalam menentukan kepemimpinan bangsa yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, melalui mekanisme Pemilihan Umum. Buruh migran dalam menggunakan hak politiknya harus bebas dari tindakan intimidasi dan diskriminasi.

Modul ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman buruh migran Indonesia terkait hak politik buruh migran. Materi yang ada dalam modul ini bisa dimanfaatkan pada saat pemilu baik legislatif maupun eksekutif (pemilihan presiden) dan juga bisa dimanfaatkan untuk penguatan advokasi buruh migran. Modul ini bisa digunakan oleh buruh migran dan anggota keluarganya, aktifis, pengamat, dosen, peneliti terkait isuisu buruh migran 4


II. Mengapa Buruh Migran Harus Melek Politik Banyak pendapat mengatakan bahwa politik itu hanya berhubungan dengan kekuasaan semata, namun sebenarnya politik itu sangat dekat dengan kita. Setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang baik, hidup sejahtera, anak-anak bisa sekolah, cerdas dan berbakti pada orangtua serta bermanfaat bagi orang lain, cukup sandang, pangan dan papan. Untuk mencapai apa yang kita impikan atau cita-citakan itulah diperlukan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Proses menemukan cara meraih tujuan kita, itulah yang dimaksud dengan politik (Cara atau usaha agar kehidupan lebih baik), sesuai dengan nilainilai yang berada di masyarakat tertentu ataupun di akui kebenarannya oleh umum bersifat lokal dan universal. Pandangan yang lebih radikal dan progresif tentang politik adalah yang dikemukakan oleh kaum feminist: personal is political. Pandangan ini membongkar dikotomi bahwa politik hanya urusan publik dan terpisah pada urusan domestik. Pandangan ini sangat relevan untuk mengingatkan bahwa politik itu mulai dari urusan personal, rumah tangga, tubuh hingga pada relasi-relasi sosial dan kekuasaan, tidak memulu soal kekuasaan. Siapa buruh migran itu?

A. Realitas Buruh Migran Indonesia

Buruh migran adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap (atau dalam jangka waktu tertentu) untuk keperluan bekerja. Sebenarnya kita juga mengenal istilah perpindahan orang dari desa ke kota dengan sebutan urbanisasi. Ada juga transmigrasi : yakni proses berpindahnya orang atau sekelompok orang dari suatu daerah ke daerah yang lain (masih satu wilayah. Terkait dengan modul ini, buruh migran (atau biasa disebut TKI) adalah seseorang yang akan, tengah atau telah melakukan pekerjaan yang digaji dalam suatu Negara yang bukan Negaranya sendiri. Dalam UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri juga disebutkan buruh migran itu sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Migrasi adalah hal yang lumrah atau biasa dalam dinamika peradaban manusia. Di Indonesia sejak dulu kita mengenal pola migrasi (berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya) secara turun-temurun atau sering kita sebut dengan migrasi kultural. Proses migrasi secara kultural ini masih ada ada rekam jejaknya. Pola migrasi tenaga kerja yang di lakukan oleh swasta dan direstui oleh pemerintah saat ini, sayangnya lebih mengarah pada pendekatan legal atau non legal, dan menjadi berdokumen atau tidak berdokumen, dimana kebijakan yang ada masih mewarisi pola migrasi masa kolonial (politik etis Hindia Belanda). Kita bisa mengetahui beberapa perundang-undangan atau aturan tentang migrasi yang ada hingga saat ini merupakan kebijakan – kebijakan yang isinya bersumber bahkan copy paste produk peraturanperaturan kolonialisasi yang berorientasi pada “mobilisasi tenaga kerja” (akarnya dari politik etis: edukasi, emigrasi, irigasi). Uraian lebih lengkap tentang bagian ini bisa dibaca 5


dalam buku Selusur Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia yang diterbitkan Migrant CARE, Mei 2013 Apabila kita berbicara tentang realitas Buruh Migran Indonesia (BMI), maka akan tampak jelas bahwa kondisi mereka sungguh memprihatinkan. Ketidak pedulian pemerintah Indonesia terhadap situasi dan berbagai persoalan yang melilit mereka seolah bertolak belakang dengan sebutan BMI sebagai “Pahlawan Devisa”. Berbagai baliho, spanduk besar di bandara kedatangan banyak mengelu-elukan kebaradaan para pejuang devisa ini, namun lagi-lagi hampir tidak ada kepedulian pemerintah pada mereka. Menurut data Bank Indonesia, Pada tahun 2012 buruh migran Indonesia tercatat telah mengalirkan remitansi untuk devisa negara sebesar 7,018 milyar dollar AS (70 trilyun rupiah), sedangkan pada tahun 2013 aliran remitansinya makin deras menjadi 7,413 milyar dollar AS. Dengan apresiasi rupiah yang merosot terhadap dollar, maka besaran remitansi ini makin banyak jika dikonversi dalam mata uang rupiah. Dari angka-angka tersebut nyata bahwa sumbangan 4,5 juta orang BMI (jumlah ini sesuai dengan pencatatan transaksi remitansi melalui perbankan dan tidak termasuk mereka yang mengalirkan remitansi secara manual) yang menyebar di berbagai negara ini sangatlah signifikan. Jika BMI memberikan sumbangan remitansinya terhadap devisa yang sangat besar, maka sudah selayaknya keberadaan mereka mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah Indonesia. Hanya saja dalam kenyataannya tidak demikian. Situasi dan kondisi BMI di luar negeri yang terabaikan oleh negara ini merupakan kondisi riil yang menyedihkan. Migrant CARE mengungkapkan jumlah yang sangat fantastik terkait pelanggran hak-hak buruh migran yang terjadi sepanjang tahun 2013, datanya sebagai berikut : Jenis Masalah

Jumlah 1.249 265 197.361 15.208 6.310 4.302 3.245 567 8.514 987 1.430 157.602 1.230 398.270

Meninggal dunia Ancaman hukuman mati Overstayers Gaji tidak dibayar Beban kerja tidak sesuai Kekerasan seksual Kekerasan fisik Hilang kontak Deportasi Sakit PHK Masalah DPTLN Lain-lain Total

Berbagai pelanggaran hak diatas merupakan realitas yang sejak dulu hingga kini masih menjadi masalah utama buruh migran. Berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persolan TKI (mendirikan institusi BNP2TKI, membentuk 6


institusi adhoc seperti Satgas TKI) ternyata juga belum terlalu signifikan untuk menghentikan laju penderitaan buruh migran Indonesia. Oleh karena itu penting bagi buruh migran dan anggota keluarganya memahami persoalan migrasi dan selalu berani bersuara mengenai pemenuhan hak-hak buruh migran. B. Perjuangan Hak-hak Buruh Migran Kesadaran berpolitik ini menjadi sangat penting agar BMI tahu akan hak-haknya, termasuk tahu bagaimana dan kemana mereka melaporkan jika hak-hak mereka dilanggar. Ketika kesadaran politik BMI itu ada, maka itu merupakan bagian dari perjuangan haknya. Selain mengetahui politik menjadi penting untuk lebih dalam mengetahui akan hak-haknya, maka paham politik juga menjadi alat kontrol bagi sistem pemerintahan sekaligus alat tagih janji. Sebagai bagian dari perjuangan hak, maka setiap keasadaran politik pun harus di sertai dengan partisipasi politik secara aktif dan nyata oleh setiap BMI. Pemahaman atas hak politik secara lebih luas juga akan mendidik BMI untuk mengetahui kebenaran dan kepatutan agar ada koreksi terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun perjuangan hak itu tidak mudah dalam prakteknya, namun ini merupakan sesuatu yang riil dan mutlak untuk diterapkan/diperjuangkan. Seringkali kendala itu dihadapi oleh BMI, seperti yang dituturkan oleh salah seorang BMI “ Kalau saya sendiri merasakan, keluar rumah saja sulit, apalagi mengikuti kegiatan politik seperti pemilu. Jadi saya sebagai TKW ya jadi males lah berpolitik”. Berikut ini sebagai gambaran mengenai hak buruh migran yang wajib diketahui oleh buruh migran dan dipenuhi oleh pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya, terutama Negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah warga negara Indonesia. Hak-hak buruh migran tersebut diantaranya : Hak-hak Buruh Migran 1. Hak untuk bekerja di luar negeri 2. Hak untuk memasuki dan tinggal di negara tujuan 3. Hak atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum 4. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat 5. Hak untuk tidak dapat diperbudak 6. Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib 7. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama 8. Hak untuk berpendapat 9. Hak atas kebebasan dan rasa aman 10. Hak atas perlindungan yang efektif oleh negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga

7


11. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang – wenang, kecuali berdasarkan alasan – alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum 12. Hak untuk tidak dihancurkan paspor atau dokumen yang setara 13. Hak untuk tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif 14. Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik pemerintah 15. Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum 16. Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang tidak kurang dinegara tempat bekerja dalam hal penggajian dan :  Kondisi – kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi – kondisi apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah ini  Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal – hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja 17. Hak untuk berserikat dan mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan lain 18. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi 19. Hak untuk transfer dan menyimpan di bank 20. Hak untuk berlibur 21. Hak atas kebebasan bergerak diwilayah negara tempatnya bekerja dan kebebasan memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut 22. Hak untuk mendapatkan hak politik, berpartisipasi dalam masalah pemerintahan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 23. Hak atas persamaan perlakuan sama dengan warga negara dari negara tempatnya bekerja 24. Hak atas tempat tinggal atau fasilitas umum dan sosial budaya 25. Hak untuk memilih pekerjaan 26. Hak atas peningkatan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal maupun non formal 27. Hak untuk menikah atau memiliki pasangan hidup sesuai dengan pilihan orientasi seksual Hak-hak keluarga buruh migran

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hak atas pendidikan bagi anak-anak buruh migran Hak untuk mendapatkan informasi dari instansi terkait perihak tata cara dan persyaratan menjadi buruh migran Hak untuk mendampingi dan berkomunikasi kepada bmi yang telah dinyatakan lulus seleksi Hak Mendapatkan salinan copy surat perjanjian kerja dan salinan dokumen-dokumen lain (paspor, ijasah, KK, KTP) Hak untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait dengan perlindngan buruh migran Hak untuk berkomunikasi selama buruh migran di negara tujuan 8


7.

Hak untuk mendapatkan dampingan dan bantuan hukum apabiala buruh migran tersebut mendapatkan masalah di negara tujuan 8. Hak untuk berkunjung ke negara tujuan untuk neunisasi dengan keluarganya (suami, anaknya, orang tuanya) 9. Hak untuk menjemput kepulangan buruh migran 10. Hak untuk mengelola keuangan keluarga buruh migran Hak-hak buruh migran sebagai buruh 1. Dalam berserikat/berorganisasi 2. Melakukan perundingan 3. Mendapatkan akses peradilan perburuhan 4. Terlibat dalam penentuan pengupahan dan usulan kebijakan

Hak-hak Buruh Migrant Perempuan 1. Diperlakukan sama (tanpa diskriminasi) dengan laki-laki diberbagai sektor Sosial, Politik, Budaya, Pendidikan, Ekonomi, dan Hukum 2. Mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengataskan kepentingannya sendiri bebas memutuskan bermigrasi tanpa harus minta izin pihak lain. 3. Bebas menyuarakan, mendapatkan, menduduki, mewakili negara (Pemerintahan) di forum-forum tingkat nasional dan internasional 4. Hak reproduksi sesuai kuasa terhadap tubuhnya sendiri 5. Hak Cuti saat haid, mengandung dan melahirkan. 6. Bebas dari bentuk kekerasan dalam bentuk apapun 7. Bebas bepergian, tidak dikurung dirumah majikan, berkomunikasi dengan keluarga 8. Memiliki kebebasan bergabung menjadi anggota suatu kelompok atau perkumpulan budaya asal mereka, ketika berada di luar negeri. C. Mendorong Perubahan Kebijakan Hal yang perlu dipahami dan dipelajari oleh BMI adalah bahwa kekuatan BMI sebenarnya adalah salah satu kekuatan yang sangat besar. Hanya saja potensi tersebut sering tidak disadari oleh BMI yang saat ini berada di berbagai negara di hampir seluruh dunia. Ketika secara individual BMI bertindak, maka memang dirasakan seolah tidak memiliki ”kekuatan” yang cukup. Padahal apabila BMI bersatu, maka akan dirasakan sebagai sebuah kekuatan penekan (pressure group) pada pihak pemerintah maupun pengambil kebijakan lainnya. Mari kita uraikan bagaimana situasi buruh migran kita saat ini yang masih mengalami diskriminasi di semua sektor kehidupan sebagai intitas warga bangsa. Pertama, BMI yang akan bekerja masih mengalami dikotomi formal non formal, legal-ilegal, berdokumen – undocumen, skill-unskill. Kedua, dalam sensus kependudukan buruh migran belum menjadi sumber data. Ketiga, Masih ada pembedaan kelas dan perlakuan antara pekerja “profesional-bergaji tinggi” ; di pertambangan/perusahaan besar dengan pekerjaan menjadi 9


buruh di kelas bawahan, dimana mereka yang dianggap rendahan dan ketika mendaftar dikenakan biaya yang tinggi. Keempat, Ketika pulang ke Indonesia masih ada upaya memisahkan antara buruh migran dan penumpang umum yang lain.

Contoh Kasus : Neneng H adalah buruh migran yang berasal dari Tasik Malaya ia bekerja bekerja di Oman. Selama bekerja 6 tahun (Mulai 2007-2013) ia harus mengurusi banyak hal mulai dari kerumahtanggaan; bersih-bersih rumah dan halaman, masak dll. Dia juga setiap hari harus mencari rumput untuk makanan kambing milik majikannya, plus harus membersihkan mobil dan bus (seperti metro mini). Selama bekerja ia tidak bisa menikmati istirahatnya, susah berkomunikasi dengan keluarga, kalau sakit majikan tidak membawanya ke dokter, mengenai jam kerja ia sudah harus bangun jam tiga pagi dan baru boleh beristirahat hingga jam 12 malam. Selama 6 thn bekerja majikan hanya membayarnya 3 tahun gaji sebesar Rp. 38. 730.061,Herawati D bekerja mulai 2010 hingga pulang ke Indonesia di tahun 2012 Adalah buruh migran asal Depok yang memiliki keterampilan kecantikan dan berpengalaman kerja di Salon kecantikan ternama di Indonesia. Setelah berangkat bekerja di Arab Saudi dia bekerja di Salon kecantikan, tapi sayang tenaganya juga di forsir juga untuk pekerjaan rumah tangga. Ketika dia protes anak dan majikannya melakukan kekerasan pada dirinya. Di Salon ia banyak disukai pelanggan sehingga diapun sering disuruh melayani merias pelanggan salon milik majikannya hingga kerumah-rumah. Berulangkali ia minta untuk Istirahat ketika sakit namun majikan terus memaksanya bekerja, hingga akhirnya ia menderita sakit Stroke dan gaji belum dibayar. Hingga ke Indonesiapun advokasi kita mentok ketika Pihak Departemen Tenaga Kerja

hanya bisa menekan uang belas kasih dari pihak PT.

(diolah dari data kasus Migrant CARE)

Kondisi nyata yang perlu selalu diingat adalah bahwa pengambilan keputusan yang terkait kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat, seluruhnya ditentukan melalui proses politik, baik ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maupun ditingkat kepala pemerintahan (Presiden). Demikian juga keberlanjutan pemerintahan itu sendiri juga melalui sebuah proses politik yang berlangsung terus menerus. Sampai saat ini memang hampir seluruh kebijakan pemerintah Indonesia belum ada yang memihak pada perlindungan BMI. Belum ada yang memberikan ruang bagi BMI untuk mendapatkan hak-haknya secara layak. Sehingga disinilah diperlukan makin adanya kesadaran bersama BMI untuk memahami pentingnya politik. Termasuk menyadari betapa pentingnya menyatukan ide dan gagasan politiknya secara bersama-sama, menyatu, untuk membentuk sebuah kekuatan penekan bagi terjadinya perubahan kebijakan yang lebih memperhatikan hak para BMI.

10


11


III. Pendidikan Politik Buruh Migran Pada hakekatnya manusia tidak pernah tahu kapan, dimana dia akan dilahirkan. Ini sama halnya kitya tidak akan bertanya ataupun protes kenapa saya dilahirkan dari siti Maryam dan si Fulan, atau dari rahim Een, Ruqayyah atau Margaret. Kita akan menerima takdir kita dilahirkan dari sebuah keluarga yang tinggal di Indonesia. Tidak afdhol rasanya ketika berbicara negara tidak dikaitkan dengan sistem aturan atau kebijakan yang ada. Di bab lebih jauh akan mengurai bagaimana seseorang bisa memahami makna politik kaitannya dengan kekuasaan negara bangsa. Mari kita kupas sedikit, apa sebenarnya hal yang melingkupi kehidupan kita sebagai buruh migrant

A. Politik, Demokrasi, Partisipasi Politik dan Pemilu Apa itu politik???

» Apakah Politik itu Kejam ? » Kotor ? » Saling sikut – sikutan ? » Pertarungan atau konflik kepentingan ? » Bagi-bagi kekuasaan ? » Merugikan rakyat ? » Mendapatkan kekuasaan dengan cara apapun?

Banyak pendapat mengatakan bahwa politik itu hanya berhubungan dengan kekuasaan semata, namun sebenarnya politik itu sangat dekat dengan kita. Setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang baik, hidup sejahtera, anak-anak bisa sekolah, cerdas dan berbakti pada orangtua dan bermanfaat bagi orang lain, cukup sandang, pangan dan papan. Untuk mencapai apa yang kita impikan atau cita-citakan itulah perlu cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Proses menemukan cara meraih tujuan kita itu artinya politik (Cara atau usaha agar kehidupan lebih baik) sesuai dengan nilai-nilai yang berada di masyarakat tertentu ataupun di akui kebenarannya oleh umum bersifat lokal dan universal. Sebagian kita seringkali mendengar dan membayangkan kata politik dengan istilah yang negatif seperti diatas. Tapi sebenarnya ada beberapa definisi politik menurut para ahli yang bisa kita pahami bersama. Berikut adalah definisi politik tersebut :

12


Politik adalah  Usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Aristoteles)  Kegiatan suatu bangsa yang bertujuan membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. (Andrew Heywood)  Kegiatan yang menyangkut cara bagaima kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggotanya (Rod Hague)  Bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Menurutnya politik membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision marking), kebijakan (policy of beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). (Roger F. Soltau)  Pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (Joyce Mitchell)  Ada satu pendapat yang cukup membumi dikalangan gerakan perempuan yakni “The Personal is Political” yang memiliki makna bahwa pengalaman-pengalaman individu perempuan atas penderitaan dan ketidakadilan berakar pada ketidak seimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Setidaknya berbicara politik harus ada komponen dibawah ini :

Beberapa Kegiatan

Tujuan bersama yang ingin dicapai

Membuat, mempertahankan, mengamandemen kebijakan /aturan 

Konflik & Cinta

13

Sesuai ideologi /nilai Negara

 Kepentingan publik

Lalu apa itu Demokrasi ?? Modul Pendidikan Bagi Politik Buruh Migran, Migrant CARE, 2014

Secara sederhana, kata demokrasi memiliki makna ”kekuasaan rakyat”. Kata Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yang berakar dari 2 (dua) suku kata, Demos yang berarti Rakyat dan Kratos yang berarti Pemerintahan/kekuasaan. Ada banyak definisi tentang Demokrasi menurut para ahli, diantaranya :  Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. (Abraham Lincoln )  Sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.( Charles Costello )  Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. (John L. Esposito )  Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.( Hans Kelsen)  Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. (Merriem)  Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. (Samuel Huntington ) Beberapa prinsip-prinsip penting dalam Demokrasi, yaitu: 1. 2.

Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat Adanya pembagian kekuasaan 14


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Menghargai hak-hak minoritas Ada ruang pengambilan keputusan secara musawarah Menjunjung tinggi hak asasi manusia Adanya persamaan di depan hukum Ada lembaga peradilan yang bebas dan mandiri Adanya pembatasan pemerintahan secara konstitusional Ada beberapa partai politik Menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, toleransi, kesetaraan gender Melaksanakan pemilihan umum secara berkala, bebas, umum dan rahasia Managemen pemerintahan yang terbuka Mendorong kebebasan pers dan pres yang bertanggung jawab

Model – model Demokrasi Ditinjau dari cara penyaluran kehendak »

Demokrasi langsung adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

»

Demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Ditinjau dari dasar prinsip ideologi »

Demokrasi Konstitusional (liberal) suatu sistem politik yang secara konstitusi melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dimana keputusan mayoritas yang ditetapkan oleh mayoritas penguasa bisa dipastikan tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu.

»

Demokrasi rakyat (proletar) suatu sistem politik dan nilai yang menjunjung tinggi kepentingan umum/publik.

Dari tinjauan titik perhatian atau prioritas penerapannya menurut Jeff Hayness »

Demokrasi formal : kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan teratur dimana ada aturan yang mengatur pemilu dalam hal ini pemerintahlah yang mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.

»

Demokrasi permukaan (façade) => demokrasi yang munafik dimana dari luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu diadakan supaya dilihat oleh orang dunia namun hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas rendah yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.

15


»

Demokrasi subtantif : demokrasi yang murni yaitu demokrasi substantif memberi tempat kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benarbenar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.

Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara »

Demokrasi sistem Parlementer yaitu sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting, dimana parlemen bisa mengangkat dan memberhentikan eksekutif (perdana menteri/presiden)

»

Demokrasi sistem Presidensial : sistem pemerintahan yang menitik beratkan bahwa presiden memiliki peranan dan wewenang mutlak untuk mengatur tata pemerintahan.

Lalu, apa hubungannya Politik, Demokrasi, Pemilu dan kita rakyat kecil ini ?

Apalagi untuk kami para TKI Pak Lek....

Doc. MigrantCARE Indonesia adalah negara demokratis. Salah satu syarat minimum sebuah negara disebut demokratis adalah adanya pemilu. Kenapa perlu pemilu ??? Karena Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berjumlah lebih dari 230 juta jiwa. Setiap orang adalah pelaku atau subyek dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ditanah air ini. Namun dengan jumlah penduduk yang begitu besar, akan sulit buat pemimpin terpilih untuk mendengarkan satu persatu keinginan rakyat, mengingat keinginan rakyat itu majemuk atau tidak sama. Karena itulah diperlukan perwakilan yang bisa menjadi corong atau saluran untuk menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemimpin negara. Saluran atau corong inilah yang kemudian dilembagakan, yang kita kenal dengan partai politik. Karena itulah partai politik memiliki banyak jenis sesuai dengan suara yang diwakili, misalnya partai buruh, yang membawa aspirasi para buruh, partai petani yang dulu dikenal dengan nama Marhaens, yang membawa aspirasi atau suara petani, dan sebagainya. 16


Dipartai politiklah semua aspirasi rakyat dikumpulkan dan untuk menyalurkan aspirasi itu ke tingkat yang lebih tinggi dipemerintahan, maka dipilihlah wakil-wakil dari setiap partai. Nah, untuk memilih wakil partai yang akan menjadi wakil rakyat dilevel pemerintah inilah yang kemudian dilakukan melalui pemilihan umum atau yang kita kenal dengan istilah PEMILU. Karena pemilihan ini harus mewakili semua aspirasi rakyat, maka dibuatlah proporsi, berapa wakil rakyat yang harus dipilih untuk masing-masing partai. Karena Pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil rakyat, yang menyuarakan aspirasi rakyat dan dilakukan oleh rakyat, maka penyelenggaraan PEMILU yang besar-besaran ini kemudian dinamakan sebagai pesta demokrasi. Lalu, bagaimana kaitannya Pemilu dengan Buruh Migran ??

Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat. Di Indonesia saat ini ada 12 partai nasional, 3 partai lokal Aceh serta ratusan calon anggota DPD dari 33 propinsi yang akan ikut berpartisipasi dalam pemilu.Namun sayangnya Indonesia tidak memiliki partai buruh, seperti yang ada di Australia maupun di Inggris. Namun demikian, sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang sama, kita, para buruh migran harus tetap berpartisipasi dalam pemilu ini, karena ini adalah momen penting untuk merebut kembali makna penting menjadi buruh migran, bukan hanya sebagai pahlawan devisa, tetapi kita semua memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara. Buruh Migran bukanlah masyarakat kelas dua dinegeri ini, tetapi buruh migran juga adalah pelaku atau subyek dalam merumuskan kebijakan dan jalannya kehidupan dinegara ini. Sejauh ini belum ada satu partaipun atau hanya ada segelintir anggota parlemen yang bicara tentang buruh migran. Padahal, buruh migran juga bagian dari rakyat Indonesia dan aspirasi dan suaranya perlu didengar dan dihitung dalam membuat kebijakan dinegeri ini. Karena itu, kini adalah waktunya bagi kita semua rakyat, termasuk rakyat Indonesia yang bekerja diluar negeri untuk berpartisipasi dalam menentukan jalannya negara ini. Menurut organisasi internasional mengenai Pemilu IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) yang berpusat di Stockholm, Swedia, Indonesia adalah satu dari 110 negara di dunia ini yang mengakomodasi sistem pemilihan umum yang memungkinkan warga negaranya di luar negeri (termasuk buruh migran) tetap bisa ikut berpartisipasi. Namun demikian, hingga saat ini belum ada keseriusan yang dalam untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu untuk para pemilih yang berada di luar negeri dan belum membuka akses keterwakilan warga negara Indonesia di luar negeri di parlemen (Voting from Abroad, 2007) Tabel x: Negara-Negara Yang Memberikan Akses Warganegaranya di luar negeri mengikuti Pemilu

17


Tabel xx. Negaranegara yang mengalokasikan keterwakilan warganegaranya yang ada di luar negeri di parlemen

18


IV.

Pemilu Penting Bagi Buruh Migran Indonesia

A. Mengapa Penting? Ada 4 alasan mengapa Pemilu penting bagi BMI menurut peserta yang hadir, yaitu : Terkait dengan Kebijakan » Pemilu penting karena dengan partisipasi BMI akan berdampak pada sistem kebijakan, diharapkan Kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi BMI » Pemilu merupakan momen untuk merubah nasib, melalui kebijakan2 yang pro BMI » Semua aturan tentang buruh migran diproduksi dalam proses politik (legislasi, eksekutif) » Upaya untuk membuat kebijakan yang lebih baik karena selama ini BMI sering atau tidak pernah mendapatkan hak-haknya (mendorong adanya kebijakan perlindungan untuk BMI)

Media Penyaluran Aspirasi BMI » Dengan Pemilu, BMI dapat menyuarakan pilihannya untuk memilih yang peduli pada BM dan dapat memperjuangkan hak-hak BM » Sebagai media penyaluran aspirasi kepentingan buruh migran

Pemilu berarti memilih Pemimpin yang Pro pada BMI » Pemilu merupakan momentum perubahan dan moment menentukan pemimpin yang pro perlindungan buruh migran » Ikut berpartisipasi menentukan pemimpin yang dianggap pro kepada kepentingan buruh migran » Menjadi bagian dari memperjuangkan hak-hak mereka yang masih terabaikan (dari wakil yang BMI pilih) » Pemilu itu adalah sarana penggantian penguasa. Menjadi penting karena penguasa yang baru dapat diharapkan untuk melakukan pembaruan pada buruh migran » Menentukan pemimpin yang benar-benar melindungi BMI » Karena pemilu kedepannya untuk kepentingan menyejahterakan semua rakyat Indonesia. Karena itu perlu memilih pemimpin yang benar-benar mendukung perlindungan buruh migran Indonesia.

19


Partisipasi Politik » Menggunakan hak dasar yang tertuang di Konstitusi » Merupakan hak politik buruh migran, yaitu mendapat perlindungan negara diluar negeri (hukum), mendapat pelayanan kesehatan yang memadai, mendapat hak rasa aman bekerja dan tidak mendapatkan diskriminasi disetiap bidang » Memenuhi aspek HAM/legal ”setiap WNI berhak” » Merupakan politikal education bagi BMI » Dengan Pemilu, BMI bisa terlibat secara langsung dalam politik. Melalui politik, BMI bia menyalurkan hak-haknya » Ikut bertanggungjawab menjadi warga negara RI » Ikut menentukan wakilnya dalam 5 tahun sekali dan akan terus menerus menjadi wakil di parlemen setiap tingkatan (Dapil DKI II) dan perlu diupayakan ada representasi di parlemen mewakili konstituen WNI di luar negeri (khusunya buruh migran Indonesia) B. Landasan Hukum PEMILU a. UUD 1945 Pasal 6 A: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat Pasal 19 : (1). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum (2). Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang (3). Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Pasal 22 C: (1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum (2). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (3). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (4). Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-undang

20


pasal 22 E: (1). Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali (2). Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (3). Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Partai Politik (4). Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwailan Daerah adalah Perseorangan (5). Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri (6). Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan Undang-Undang

Pasal 26 : (1). Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (2). Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (3). Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang b. Undang-Undang 

Undang-Undang No 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum



Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 21




Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of Al Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

c. Peraturan-Peraturan KPU 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013.

d. Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Mingran dan Anggota Keluarganya

22


C. Menjadi Pemilih Cerdas

Jangan lupa ya teman2 ... Pemilu untuk BMI antara tanggal 30 Maret – 6 April (dan Pemilihan Presiden RI 9 Juli 2014). Tolong di cek ya di KBRI masing2, kapan pemilu ditempat kalian akan dilaksanakan .... Ojo lali yo !!!!

a. Apa yang BMI Harus Tahu Terkait dengan pelaksanaan PEMILU, apa saja yang BMI ketahui ??

Ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh BMI: 

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Panitia Pemilihan Luar Negeri atau disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

23




Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri atau disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara ditempat Pemungutan Suara diluar negeri.



Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPSLN untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos



Pemilih di luar negeri adalah Warga Negara Indonesia di luar negeri yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal Pemungutan Suara April 2014 atau yang belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin



Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu Anggota DPR yang memuat nomor urut, tanda gambar, atau nama Partai Politik, dan nomor urut serta nama calon Anggota DPR



Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPTLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPSLN dalam Pemilu Anggota DPR



Daftar Pemilih Tetap Tambahan Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPTbLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan telah terdaftar dalam DPTLN tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPSLN tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPTLN dan memberikan suara di TPSLN lain



Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPKLN, adalah susunan nama penduduk Warga Negara Republik Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN), Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), atau Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri(DPTbLN)



Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri, selanjutnya disingkat DPKTbLN adalah susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia di luar negeri yang telah memenuhi syarat sebagai daftar Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki Paspor atau Identitas Lain tetapi tidak terdaftar dalam DPTLN, DPTbLN atau DPKLN, dan memberikan suara di TPSLN pada hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan Paspor atau Identitas Lain

24




Pemungutan Suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.



Formulir yang digunakan adalah Model C6-LN sebagai Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih melalui media massa setempat; Model C6-LN Pos sebagai Pemberitahuan Pemungutan Suara Luar Negeri kepada Pemilih melalui Pos;

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPSLN dengan cara mencoblos pada nomor urut, tanda gambar, atau nama Partai Politik, atau pada nomor urut dan nama calon anggota DPR. Ada 3 jenis pelayanan proses pemungutan surat suara di luar negeri, yaitu :  Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri atau TPSLN, seperti TPS yang ada di Indonesia dan mekanisme pemberian suaranya tidak berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan selama ini dalam Pemilu  Drop Box adalah pelayanan pengumpulan Surat Suara yang dilakukan oleh Petugas PPLN dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan  metode via pos, surat suara ditujukan bagi pemilih luar negeri jika tidak bisa hadir di TPS. PPLN menyediakan perangko dalam proses pengiriman surat suara kepada pemilih luar negeri sampai ke alamat tujuan dan proses balik via pos ke PPLN

Ingat ya, Pemilu legislatif di Luar Negeri dilakukan antara tanggal 30 Maret – 6 April 2014, jam 08.00 – 18.00 waktu setempat, bisa dengan menggunakan 3 cara, yaitu Dropbox, Surat (pos) dan TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti yg ada di Indonesia. Dan Ingat juga pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia.

25


Mekanisme Tata Cara Pemilihan di Luar Negeri Untuk teman-teman BMI diluar negeri, mekanisme pemilihan di luar negeri sebagaimana tertuang dalam Bab II Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2013, adalah sebagai berikut : Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara di TPSLN adalah a. Pemilih yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN yang bersangkutan (Model A3-LN KPU); b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN (Model A4-LN KPU); c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTLN dan DPTbLN, yang meliputi: 1. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPKLN (Model A Khusus-LN KPU); 2. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTbLN (Model A.T.Khusus-LN KPU) Nah, pemilih yang terdaftar di DPTLN ini harus memberikan suaranya di TPSLN tempat pemilih terdaftar dan harus menunjukkan Paspor; dan Identitas Lain. Bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN sebagaimana dihuruf b diatas, adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPSLN asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPTLN. Mungkin disebabkan karena a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara; b. Menjalani rawat inap di rumah sakit; c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana alam. Karena alasan diatas, maka pemilih bisa memberikan suara di TPSLN lain atau TPSLN di negara lain. Namun demikian, Pemilih wajib melapor kepada PPLN asal untuk memperoleh surat keterangan pindah memilih (Model A5-LN KPU) di TPSLN lain dengan menunjukkan Paspor atau Identitas Lain dan keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan seperti kondisi diatas. Kalau Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada KPPSLN tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan mempunyai Model A5-LN KPU dari KPPSLN, yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Apabila anda adalah warga negara Indonesia yang secara resmi bertempat tinggal di luar negeri dan telah mempunyai hak pilih pada PEMILU tahun 2014, ikuti langkah singkat berikut ini: Catatan: Langkah-langkah berikut bervariasi di setiap negara, periksa situs Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) terdekat. 26


1.

2. 3.





Pastikan bahwa nama anda tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di situs TPSLN. Apabila nama anda belum tercantum dalam DPTLN, anda dapat mendaftarkan diri melalui website TPSLN atau melaporkan diri di KBRI/KJRI setempat. Semua pemilih terdaftar akan menerima Surat Pemberitahuan Pemilih dari Panitia Pemilih Luar Negeri lewat POS. Sesuai dengan TPSLN masing-masing, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan memilih secara langsung di TPSLN atau melalui POS:

Apabila anda akan memilih langsung di TPSLN, anda dapat hadir di hari dan tempat yang telah ditentukan dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemilih dan paspor yang berlaku. Apabila anda akan memilih lewat POS, anda harus mengikuti prosedur yang tercantum di Surat Pemberitahuan Pemilih. b. Mengenal Calon Legislatif Anda

Saat ini kepemimpinan eksekutif yakni Presiden, Gubernur/Bupati, juga Walikota sudah langsung dipilih oleh rakyat, sehingga sudah saatnya mereka bekerja untuk rakyat. Demikian juga bagi anggota legislatif yang mewakili rakyat untuk menyusun UU. Untuk calon anggota legislatif 2014 sudah tercatat lengkap nama, foto, dan data diri mereka di webiste KPU. Termasuk bagi caleg DPR Dapil 2 Jakarta yang nantinya diharapkan bisa mewakili suara BMI (Daftar lihat pada lampiran). Namun menjadi lebih penting lagi adalah BMI sadar : • Apakah orang-orang yang nantinya duduk di lembaga eksekutif ini benar-benar mau mengabdi untuk rakyat? • Apakah orang-orang yang menjadi calon legislatif ini benar-benar mewakili kepentingan rakyat? Untuk itulah penting mengetahui rekam jejak para kandidat yang hendak kita pilih. Lalu apa saja yang bisa diteliti dan dilacak? • • • • • • •

Latar belakang pendidikan, pekerjaan (keahlian), kehidupan sosial Urusan Hukum; apakah pernah terlibat kasus kriminal? Apakah pernah melakukan pelanggaran HAM? Bagaimana Integritasnya? Kebijakan Soal Ekonomi Program yang ditawarkan Etika dan Moralitas

27


Internet sebagai media baru sesungguhnya bersifat netral. Di sini tersimpan berjuta-juta, milyaran, bit-bit data atau informasi yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Jenis informasinya pun beragam, terutama kalau menyangkut seseorang kandidat, bisa positif maupun negatif. Sehingga membutuhkan proses dan analisa tersendiri untuk mendapatkan fakta dan menyingkirkan “noise” - ganguan yang mungkin ada. Sampai saat ini teknologi mesin pencari, misalnya Google, masih menjadi sarana termudah dan termurah untuk mencari data awal. Selanjutnya memang harus diolah lebih dalam lagi, dengan berbagai metode penelitian yang ada. Untuk itu apabila rekan BMI ada yang meragukan dan menginginkan informasi lebih tentang rekam jejak kandidat, bisa langsung berhubungan dengan Migrant Care. c.

Jadwal Tahapan Pemilu Indonesia di Luar Negeri

Lalu kapan Pemilunya disini dan jadwalnya seperti apa ?

Untuk Pemilihan Umum Luar Negeri, Jadwalnya sebagai berikut : No.

Kegiatan

Tanggal

1.

Pembentukan PPK dan PPS/PPLN

2.

Pembentukan KKPS/KKPSLN

9 Februari – Maret 2014

3.

Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN

15 Maret – 15 April 2013

4.

Distribusi Logistik ke PPLN dan KPPSLN

5.

Penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta data WNI diluar Negeri

28

Desember 2012 – Maret 2013

9 Maret – 8 April 2014 9 November – 9 Desember 2012


6.

Sinkronisasi data Kependudukan dan data WNI diluar negeri

9 Desember – 9 Februari 2013

7.

Pemutakhiran data pemilih WNI di Luar Negeri

1 April – 9 Mei 2013

8.

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)

10 Mei – 9 Juni 2013

9.

Pengumuman DPSLN

10.

Masukan dan tanggapan masyarakat

11.

Perbaikan DPSLN

12.

Penyusunan DPTLN

13.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri

12 – 13 Oktober 2013

14.

Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia

14 – 20 Oktober 2013

15.

Pengumuman dan Pemberitahuan tempat dan waktu dan pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN

Sebelum 6 April 2014

16.

Penyiapan TPS/TPSLN

17.

Pemungutan suara di TPSLN

30 Maret – 6 April 2014

18.

Perhitungan Suara di TPSLN

9 April 2014

19.

Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPSLN

9 April 2014

20.

Penyampaian Hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN

9 April 2014

21.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN

10 – 15 April 2014

22.

Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN

10 – 15 April 2014

10 – 24 Juni 2013 25 Juni – 16 Juli 2013 17 Juli -15 September 2013 16 September – 11 Oktober 2013

8 April 2014

29


23.

Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan alat kelengkapan di PPLN kepada KEMENLU

12 – 17 April 2014

24.

Penetapan hasil Pemilu secara nasional

7 – 9 Mei 2014

25.

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih anggota DPR serta DPD

11 – 17 Mei 2014

26.

Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPR dan DPD

12 – 18 Mei 2014

27.

Peresmian Keanggotaan DPR dan DPD

28.

Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD

Agustus – September 2014 Oktober 2014

BAGAIMANA CARA MELAPORKAN HASIL PEMANTAUAN PEMILU? Jika anda melakukan pemantauan dan menemukan indikasi pelanggaran PEMILU di luar negeri atau masih ada buruh miran yang tidak terdaftar, anda dapat melaporkannya. Caranya sebagai berikut:

LANGKAH 5: Anda juga menghubungi Bawaslu RI, di www.bawaslu.go.id atau hubungi Kantor: Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta Pusat Telepon: 021 – 3905889 / 021 – 3907911

30


Setiap menjelang pemilu persoalan daftar pemilih tetap (DPT) selalu muncul, dan tak pernah ada penyelesaian hingga tuntas. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pihak terkait seperti Komisi II DPR, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemendagri dan KPU selaku pihak yang seharusnya menyelesaikan persoalan DPT itu malah terjebak saling lempar tanggung jawab. Padahal persoalan DPT hanya bisa diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara dua lembaga tersebut. KPU menetapkan DPT Pemilu 2014 sebanyak 186.612.255 pemilih untuk dalam negeri yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki, dan 93.172.645 pemilih perempuan. Jumlah itu terdapat di 33 Provinsi, yang tersebar di 497 kabupaten/kota, 6.980 kecamatan, 81.034 desa/kelurahan, dengan 545.778 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan DPT untuk pemilih di luar negeri sebanyak 2.010.280 orang di 130 negara dengan 873 TPS (www.sindonews.com). Selain itu infoormasi akan jumlah BMI yang ada diluar negeri sampai saat ini pun tidak ada kesamaan dari daftar yang dikeluarkan pemerintah maupun dari kondisi jumlah riil BMI di lapangan. Situasi tersebut tentu akan menjadi hambatan bagi pemantau untuk untuk memantau tahapan pendaftaran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Upaya untuk menghadapi kendala situasi lapangan yang tidak menentu tersebut bisa diminimalisir apabila pemantau mendapatkan laporan dan bukti langsung apabila ada BMI yang awalnya terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) , kemudian namanya hilang saat DPT diumumkan.

Laporan semacam ini bisa dicatat dan ditindaklanjuti dengan

membuat laporan ke [email protected].

31


V. Petunjuk Menggunakan Media Sosial o Facebook » Jika ingin mengakses Facebook (FB) Migrant Care (www.facebook.com/migrantcare), maka kita harus memilki akun FB pula. Apabila belum memiliki bisa mendaftar di www.facebook.com. » Beberapa fitur/failitas FB antara lain yakni: News Feed, Status Update, Photos, Posted Item, Live Feed, semuanya yang berhubungan dengan apa yang terjadi dengan network (jaringan) kita. Dengan beragam fasilitas Youtube yang ada, maka BMI bisa mengakses link-link penting yang tertulis di news feed, posted item maupun status update FB Migrant Care. Di sini juga memungkinkan BMI bisa berdialog dengan Migrant Care maupun jejaringnya, melalui fasilitas koment, maupun melalui chatting. BMI juga dengan mudah mendapatkan informasi dan share info berbagai isu politik yang berkaitan secara langsung maupun tidak dengan BMI.

32


o Twitter Tweet itu sama halnya dengan status di facebook yang mana apa yang kita tulis akan dibaca juga oleh orang yang mengikuti kita. Batas kata dalam menulis tweet ini sekitar 140 karakter. Namun kita tidak harus hanya menulis status kata-kata saja, bisa juga memasukan link artikel menarik yang sekiranya bermanfaat untuk para follower lainnya, termasuk artikel mengenai Pemilu. » Jika ingin mengakses twitter @migrantcare, tentu saja kita harus memiliki akun twitter dengan cara mendaftarkan melalui email kita di http://twitter.com. » Ketika ingin membahas suau topik yang sedang dibahas juga oleh pengguna lain maka kita bisa memanfaatkan hastag (#) yaitu simbol pagar. Misalnya t ingin membahas tentang tata acara pemilu di luar negeri maka tulislah “#tatacarapemiludiluarnegeri Yuk ikut pemilu di Hongkong.. " Maka tweet yang tadi dibuat juga akan dilihat pengguna twitter lain yang membahas topik sama dengan hastag # tataacarapemiludiluarnegeri.

Ada beberapa istilah-istilah pada Twitter yang perlu dipahami: Follower: istilah follower dalam bahasa kita disebut pengikut yaitu orang yang mengikuti/follow kita, maka mereka yang menjadi follower kita ini akan menerima update dari tweet yang kita tulis.

33


Following: istilah following dalam bahasa kita artinya mengikuti yaitu orang yang sedang kita ikuti akun twitternya. Jika kita mengikuti akun twitter seseorang, maka kita pun akan mendapat update dari mereka. Reply: istilah replay ini dalam bahasa kita artinya balasan. Jika kita ingin merespon atau membalas sebuah tweet orang yang kita ikuti maka cukup klik ‘Reply’. ReTweet: istilah ReTweet seperti bahasa asalnya yang di awali dengan Re artinya mengulang. Istilah ini bahasa kerenya disingkat RT. RT sendiri dimaksudkan menjadikan tweet seseorang yang kita follow untuk masuk menjadi Tweet kita. Biasanya orang melakukan RT ini berpendapat bahwa Tweet orang tersebut bermanfaat/ penting/ keren / dan ingin membaginya dengan followernya. @ : istilah tersebut disebut juga Mention dengan tanda @ ini berfungsi untuk memberikan pesan atau seruan yang ditujukan pada pengguna twitter tertentu yang merupakan follower kita. Contoh “@MinaMalaysia jangan lupa lihat daftar pemilih”. Maka iru menjadi pesan untuk ID MinaMalaysia # : istilah Hastag dengan simbol # seperti yang sudah kita bahas di atas, yaitu untuk berdiskusi dan membahas topik yang sama Direct Message: stilah ini juga disebut DM, yang berfungsi untuk mengirim pesan secara pribadi pada inbox pengguna twitter lain. DM ini bersifat privasi atau pribadi jadi yang mengetahui hanya pengirim dan yang dikirimi saja. Trending Topic: istilah ini merupakan istilah pada topik atau isu yang sedang booming ramai dibahas di Twitter, bisa secara global di dunia atau trending di negara sendiri saja tergantung pengaturan kita untuk menampilkan trending topik global atau regional. Favorites: istilah ini merupakan fitur baru twitter yang bermanfaat untuk menyimpan tweet agar tidak hilang yang dapat kita buka sewaktu-waktu. Connect : istilah merupakan fitur baru Twitter Connect yang berfungsi untuk mengetahui segala aktifitas yang terjadi di twitter, mulai dari mention, retweet, tweet favorit, orang yang mem-follow, dan interaksi kita dengan pengguna twitter lain. Discover : merupakan fitur untuk mengikuti perkembangan yang sedang menjadi topic hangat atau yang menjadi trending topic, baik bersekala internasional maupun regional semisal di Indonesia saja. Embed tweet on your websites : Fitur sangat bermanfaat buat yang aktif juga di dunia blogging. Fungsinya untuk memasukan foto dan video yang berasal dari Twitter ke website atau blog kita dengan script dari Twitter, tidak jauh berbeda seperti memasukan video Youtube ke website/ blog

34


o Skype Skype merupakan salah satu sarana berkomunikasi yang memiliki fasilitas untuk bertelepon, video call, dan juga chatting (berbincang dengan tulisan). Semua fasilitas tersebut bersifat gratis apabila dilakukan oleh sesama pengguna Skype. Dengan kata lain jika pengguna Skype ingin melakukan komunikasi dengan bukan pengguna Skype (operator biasa) maka tentu harus berbayar dengan beberapa metode yang diberikan oleh layanan Skype ini. » Jika ingin mengakses Skype [email protected], tentu saja kita harus memiliki Skype juga dengan cara mendaftarkan ke www.skype.com.

» Pengguna layanan Skype harus memiliki perangkat komputer atau handphone (HP) dengan jenis android atau Tablet, Notebook/Netbook, juga ada akses internet, dan adanya earphone yang dilengkapi speaker dan microphone (mic). Bagi pengguna HP, earphone dan speaker sudah tersedia.

35


» Untuk memanfaatkan Skype harus dilakukan oleh minimal dua belah pihak. Bisa dalam bentuk Skype conference (beberapa orang) dan bisa juga dengan satu pihak.

» Di sini perlu memperhatikan jadwal atau perjanjian antara teman-teman BMI dengan pengelola Skype di Migrant Care. Terutama apabila hendak membahas tentang isu Pemilu mendatang. Link tentang materi pendidikan politik bisa dinformasikan melalui chatting maupun telepon dan video call bila diperlukan. o Youtube Youtube merupakan salah satu situs sharing video online paling populer. Untuk mengakses video yang dishare oleh Migrant Care, maka BMI harus mengetahui alamat Youtube dari video tersebut. Melihat streaming Youtube memang sangat mengasyikan, dan kita bisa melihatnya melalui laptop, komputer, tablet maupun melalui handphone kita. Namun tidak semua handphone yang mendukung fitur ini, biasanya yang berbasis android (smartphone), diperlengkapi dengan sarana untuk memutar video. » Tentu saja saat mengakses video di Youtube, seringkali ada kendala buffering (masa jeda) yang disebabkan saluran/koneksi internetnya yang tidak sempurna. Sehingga banyak orang kemudian ketika mengakses video di Youtube, seringkali juga di download, agar mudah dan sewaktu-waktu dilihat lagi tanpa saluran internet. Namun mendownload video youtube membutuhkan cara tersendiri yang langkahnya berkaitan dengan software (perangkat lunak) lainnya.

36


37


Daftar Pustaka 1. Hermawan Eman, Politik Membela yang Benar Teori, Kritik & Nalar, KLIK, Yogyakarta, 2001 2. Agenda Perlindungan Buruh Migran dan PRT Migran Indonesia untuk Pemerintahan Baru, Migrant CARE 2014. 3. Laporan tahunan, Anomali Ratifikasi Konvensi Buruh Migran, Migrant CARE, 2013. 4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 5. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013. 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2013 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 7. Peraturan Pemilu 2014 Perundangan Tentang Parpol + Pemilu +Pilpres, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013. 8. Mulyadi, Wahyu Susilo, Anis Hidayah, Selusur Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia, Migrant Care-Jakarta, 2013. 9. International IDEA, Voting From Abroad, The International IDEA Handbook, Stockholm, 2007 10. Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan Obor-Jakarta, 2012.

38

MODUL PENDIDIKAN POLITIK BAGI BURUH MIGRAN

Recommend Documents