MODUL MKB-7/2 SKS/ MODUL I-VI
PRAKTIK KERJA LAPANGAN II (PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH)
NURAINI AISIYAH
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL 2014
Hak cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-undang Hak Penerbitan pada Penerbit Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Kode Pos 55293, www.stpn.ac.id Tlp.0274-587239 Indonesia Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk apapun, tanpa ijin dari penulis dan penerbit Edisi : Cetakan Pertama, Desember 2014 Penelaah Materi Pengembangan Desain Instruksional Desain Cover Lay-Outer Copy-Editor Ilustrator
Tim STPN STPN PRESS -
Nuraini Aisiyah Praktik Kerja Lapngan II; I-VI MKB-7/2 SKS /Nuraini Aisiyah Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 55293 ISBN : Judul : Praktik Kerja Lapngan II (Pengukuran Bidang-Bidang Tanah)
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan modul Praktik Kerja Lapangan II ( PKL Pengukuran Bidang Bidang Tanah) ini. Modul ini dibuat untuk memudahkan taruna/mahasiswa dalam mengikuti Praktik Kerja Lapangan II dengan memberikan gambaran, teori
yang mendukung dan
langkah-langkah yang harus taruna/mahasiswa laksanakan. Materi yang tercakup di dalam modul ini meliputi dasar teori yang mendukung PKL terkait.
Modul PKL ini disusun dengan bahasa yang sederhana dengan harapan
taruna/mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan kegiatan PKL II dengan mudah dan lancar, Penyusun menyadari modul ini perlu disempurnakan untuk menignkatakan kualitas, dan berharap semoga nodul ini bermanfaat bagi taruna/mahasiswa khususunya dan semua pihak yang terkait untuk pengembangan akademik di STPN.
Yogyakarta, November 2014 Penyusun
SEKAPUR SIRIH
Modul PKL II ini disusun untuk referensi mahasiswa dalam melaksanakan PKL Pengukuran
pada Program Diploma I Pengukuran Pemetaan dan Kadastral
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Penyusun berusaha memberikan kemudahan bagi taruna/mahasiswa untuk melaksanakan PKL II. Mengingat keterbatasan yang ada, Modul ini terdiri dari 6 bab dan perlu penyempurnaan lebih lanjut. Penyusun dengan senang hati menerima kritik, saran dan perbaikan guna penyempurnaan di kemudian hari. Akhirnya semoga modul ini berguna bagi taruna/mahasiswa khususnya dan serta bermanfaat untuk turut memajukan pendidikan di kampus STPN tercinta.
Yogyakarta, November 2014
Penyusun
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………………. .
i
KATA PENGANTAR ........................................................................................
ii
SEKAPUR SIRIH ...............................................................................................
iii
DAFTAR ISI .......................................................................................................
iv
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................
vii
BAB
I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang……………………………………………………………. 1 B. Dasar Penyelenggaraan…………………………………………………… 1 C. Maksud dan tujuan...................................................................................... 2 D. Manfaat PKL..............................................................................................
3
BAB II DESKRIPSI PKL A. Tempat Pelaksanaan……………..………………………………………
4
B. Jenis Kegiatan………………………………………………………….
4
C. Volume Kegiatan………………………………………………………..
5
D. Alat dan Bahan.........................................................................................
6
E. Waktu Pelaksanaan....................................................................................
7
BAB III SPESIFIKASI TEKNIK PKL
A. Gambaran Umum.....................................................................................
8
B. Pembuatan Sketsa Bidang........................................................................
8
C. Tata Cara Pengisian DI 201....................................................................
11
iv
BAB IV TATA TERTIB PKL A. Tata tertib................................................................................................
48
B. Sanksi.....................................................................................................
49
BAB V PENILAIAN A. Nilai dari lapangan.................................................................................
50
B. Nilai Responsi‘......................................................................................
50
BAB VI PENUTUP..........................................................................................
51
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................
52
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman 1. Contoh Sketsa per-blok-------------------------------------------
11
2. Sketsa per bidang--------------------------------------------------
12
3. Contoh sketsa bidang tanah--------------------------------------
13
4. Contoh bidang tanah yang bersertipikat------------------------
19
5. Sketsa bidang tanah yang diukur--------------------------------
31
6. Sketsa bidang tanah hasil kartiran-------------------------------
33
7. Bidang tanah hasil kartiran---------------------------------------
34
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Taruna/mahasiswa Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (Diploma I PPK STPN) perlu melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai perwujudan tujuan program pendidikan, implementasi teori dan peningkatan kemampuan motorik dalam pengukuran dan pemetaan kadastral untuk persiapan menjadi Asisten Surveyor Kadastral. Materi Praktik Kerja Lapangan merupakan kegiatan pengukuran dan pendaftaran tanah yang meliputi kegiatan pendataan serta pengukuran dan pemetaan seluruh bidang tanah pada suatu wilayah desa atau sebagian wilayah desa. Tahap pertama dalam kegiatan PKL adalah melakukan pendataan bidang-bidang tanah dan pembuatan sketsa bidang-bidang tanah sebagai persiapan kegiatan tahap kedua yang merupakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang berada di lokasi PKL.
B. Dasar Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan diselenggarakan berdasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Pemerinaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional; 2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 84-XVIII-2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
3. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. 4. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 742/KEP800.37/VIII/2013 tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; 5. Kurikulum Program DI-PPK STPN bahwa PKL merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri dengan bobot 2 (dua) sks.
C. Maksud dan Tujuan Maksud diselenggarakan PKL adalah : 1. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik pada Program DI-PPK STPN; 2. Menyiapkan taruna/mahasiswa dalam bekerja di lapangan sesuai dengan bidang tugasnya. Tujuan dari penyelenggaraan PKL adalah : 1. Memberi bekal kepada taruna/mahasiswa Program DI-STPN, agar dapat menerapkan ilmu yang telah diterima saat kuliah. 2. Memantapkan perolehan data pertanahan, terutama status hak atas tanah, kepemilikan, penetapan batas di lapangan dan mengadministrasi data pertanahan di tingkat desa. 3. Melakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah di lokasi praktik, sehingga dihasilkan peta dasar teknik dan peta dasar pendaftaran.
2
4. Melatih taruna/mahasiswa agar lebih memahami prosedur-prosedur pekerjaan lapangan, baik pekerjaan teknis maupun non teknis, sehingga nantinya dapat bekerja secara profesional ; 5. Untuk membantu menyediakan data guna pelayanan pertanahan di tingkat Kantor Pertanahan.
D. Manfaat PKL Data pertanahan dan penetapan batas yang dihasilkan dari pelaksanaan PKL akan sangat berguna bagi masyarakat untuk memperlancar pendaftaran hak atas tanahnya, pembangunan desa setempat dan instansi terkait baik swasta maupun pemerintah. Hasil PKL ini antara lain berupa risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, Peta Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran yang dapat ditindak lanjuti bagi proses persertipikatan pada wilayah kerja Kantor Pertanahan kabupaten setempat.
3
BAB II DESKRIPSI PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Tempat Pelaksanaan 1) Desa
: ……………………….
Kecamatan: ……………………… Kabupaten : ………………………….. Provinsi
: Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Peserta PKL: Taruna/mahasiswa Program Diploma I PPK STPN Jumlah taruna/mahasiswa: …..orang ( ……… pi, ….. pa). Jumlah regu : ……………… 3) Instruktur: Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 4) Tenaga Pembantu: Aparat Desa ........., Pegawai STPN dan masyarakat Desa ........... 5) Supervisor: Pegawai Kantor Wilayah BPN DIY dan Kantor Pertanahan Kabupaten setempat
B. Jenis Kegiatan 1) Pemasangan patok batas bidang tanah kepemilikan 2) Pengukuran dan penghitungan TDT 3) Pembuatan Buku Tugu
4
4) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah 5) Penghitungan luas bidang-bidang tamah 6) Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran 7) Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran Digital 8) Pendataan / pengisian formulir DI 201 dan DI 201 C 9) Membuat buku harian
C. Volume Kegiatan 1) Pengukuran Bidang ; Jumlah : ………. bidang 2) Pengukuran TDT orde-4; Jumlah : + …………. Buah
D. Hasil Kegiatan 1) Patok batas bidang tanah yang telah terpasang 2) Patok TDT orde-4 yang telah terpasang 3) Gambar / Sketsa Bidang-bidang tanah - Tiap bidang (oleh tiap regu) - Tiap wilayah kerja dalam satu regu (oleh tiap regu) 4) Daftar Isian 103 dan 104 (Data ukuran lapangan dan data hitungan poligon/ detil) 5) Daftar Isian 107 (Gambar Ukur) 6) Peta Dasar Teknik 7) Peta Dasar Pendaftaran 8) Buku Tugu Titik Dasar Teknik Orde 4 9) Daftar Isian 106 (Daftar koordinat titik poligon)
5
10) Daftar Isian 201 (Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas) 11) Daftar Isian 201C (Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah) 12) Buku Harian setiap taruna/taruna/mahasiswa yang telah terisi.
E. Alat dan Bahan Alat dan bahan yang diperlukan / dipersiapkan, 1). Setiap Regu (TDT) antara lain:
Total Station dan perlengkapannya (khusus Regu TDT) : 1 set
Jalon : 3 buah
Kertas Crumcut: 2 lembar ukuran A0
Formulir Daftar Isian 103 : 10 lembar
Formulir Daftar Isian 104 : 3 lembar
Formulir Daftar Isian 106 (khusus Regu TDT) : 15 lembar
Spidol tahan air, Pensil 2H, Palu, Buku Hitungan Luas : @ 1 buah
Penggaris: 1 set
Alat tulis : secukupnya
Seperangkat Lap top untuk mengolah data
Kelengkapan pribadi taruna/taruna/mahasiswa
2). Setiap Regu (Bidang) antara lain :
Peta Kerja (Peta PBB atau Peta Desa) : 1 berkas
Jalon : 3 buah
Theodolit (ketelitian minimal 20”) dan statif : 1 set
Meteran baja : 2 buah, panjang 50 m dan 30 m
Kertas Crumcut: 2 lembar ukuran A0
6
Formulir Daftar Isian 103 : 10 lembar
Formulir Daftar Isian 104 : 3 lembar
Formulir Daftar Isian 107 : 5 lembar
Formulir DI.201: 30 lembar
Formulir DI.201 C : 3 lembar
Patok kayu : 10 buah
Paku Payung : 20 buah
Spidol tahan air, Pensil 2H, Double Palm, Field Board, Palu, Buku Hitungan Luas : @ 1 buah
Alat tulis : secukupnya
Kelengkapan pribadi
Buku Tugu TDT yang telah ada di wilayah kerja
Seperangkat Lap top untuk mengolah data
F. Waktu Pelaksanaan Secara keseluruhan kegiatan PKL dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang berjalan, dengan rincian kegiatan pelaksanaan sebagai
berikut :
1) Persiapan / Pembekalan PKL (di kampus) 2) Pelaksanaan PKL (di lapangan) Rincian detail keseluruhan kegiatan dapat dilihat pada lampiran (Time Schedule)
7
BAB III SPESIFIKASI TEKNIK PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Gambaran Umum Jenis pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembuatan Peta Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran. Peta Dasar Teknik merupakan peta yang menggambarkan distribusi Titik-titik Dasar Teknik dalam suatu wilayah tertentu. Peta tersebut dibuat dalam skala 1 : 5000. Peta Dasar Pendaftaran merupakan peta bidang-bidang tanah, dibuat dengan skala 1 : 1000. Selanjutnya Peta Dasar Pendaftaran tersebut dipakai sebagai bahan untuk penerbitan Sertipikat. Demi menjamin kepastian hukum, Peta Dasar Pendaftaran harus dibuat dengan teliti. Proses pembuatan Peta Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran diuraikan dalam pembahasan berikutnya.
B. Pembuatan Sketsa Bidang : Sketsa adalah gambar kasar mengenai bidang tanah yang diperlukan untuk identifikasi subyek dan obyek berkaitan dengan subyek dan obyek sekitarnya. B.1. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Sketsa Bidang a. Garis batas bidang tegas b. Terorientasi kearah utara c. Bentuk Proporsional d. Jumlah bidang sesuai dengan keadaan di lapagan e. Dapat dengan mudah diidentifikasi dilapangan f. Tercantum nama detail alam/ buatan manusia yang menonjol
8
B.2. Alat Dan Bahan Yang Diperlukan a. Peta/ Gambar yang sudah ada, misalnya “Peta” Blok PBB, Peta Persil dll b. Daftar pemilik atau daftar wajib pajak, dengan catatan bahwa pembayar pajak bukan/ belum tertentu sebagai pemilik. c. Kertas Crumcut d. Kertas kalkir e. Kompas f. Pensil keras (H), karet, penghapus, rapido dan penggaris B.3. Teknik Pembuatan a. Survei daerah yang akan disketsa. Pastikan batas wilayah kerja dengan kelompok/regu lain b. Identifikasi detail yang menonjol, contoh perapatan jalan, tugu, bangunan penting, kuburan, dan lain sebagainya c. Skala pendekatan yang digunakan 1 : 1000 d. Orientasikan bidang perbidang kearah utara dengan kompas e. Pastikan patok tanda batas kepemilikan telah dipasang, jika belum harus dipasang terlebih dahulu dengan mendatangkan pemilik dan pemilik-pemilik lain yang berbatasan (asas kontradiktur delimitasi) f. Jarak sisi bidang tidak harus selalu diukur dengan meteran, cukup dua sisi saja yang diukur (jika bidang berupa segi empat) sisi lainnya dengan perkiraan g. Teruskan dengan menggambar bidang bidang lainnya, sehingga komplit satu blok h. Gambarkan pula jalan dan detail detail penting untuk penggabungan dengan blok lainnya.
9
i. Plot gambar blok lengkap dengan menggunakan kertas kalkir. B.4. Pembuatan Sketsa Perbidang a. Cantumkan nama pemilik dan pemilik pemilik berbatasan pada sebelah utara, selatan, barat, timur kecuali berbatasan dengan jalan, selokan besar, sungai dan lain lain. b. Tebalkan garis batas bidang pemilik. c. Buat sketsa perbidang pada formulir D.I 201. B.5. Penomoran Bidang a. Bidang diberi nomor urut dari arah utara-barat berbentuk spiral dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor terakhir sebanyak tiga digit. b. Cantumkan juga nomor regu/ kelompok yang mengukur c. Dibawah nomor diberi garis dan diberi nama pemilik d. Sedapat mungkin penomeran menghadap ke utara e. Contoh penomoran bidang : 034/IV : Nomor Bidang 34, Regu IV (penulisan dengan pensil)
Gambar.1 Contoh Sketsa per – Blok
10
Martin
Demi Resiawati
Wulansari Martina
Gambar.2 : Sketsa per-bidang C. TATA CARA PENGISIAN DI.201 : C.1. Pengisian ruang judul di.201. a. Diisi nama desa / kelurahan. Untuk membedakan antara dua desa (atau lebih) yang mempunyai nama sama, maka di belakang nama desa dicantumkan pula nama kecamatannya. b. NIB diisi berdasarkan NIB yang terakhir (dalam PKL ini ikuti petunjuk pada butir 2.6.) C.2. Ruang I, Identifikasi Bidang Tanah Dan Yang Ber-Kepentingan. a. Bidang Tanah , Letak Tanah. Diisi nama jalan. Jika diluar areal yang tidak ada jalan,misalnya nama gang; atau di areal perkampungan lainnya/persawahan ditulis nama Kampung, Dukuh atau Blok. Diisi nomor RT/RW, contoh 007/08 b. Yang berkepentingan 1) Diisi nama yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan yang berkepentingan disini adalah pemilik tanah, pemegang hak adat, yang menguasai/mengolah tanah (dalam hal Tanah Negara), atau nama yang tercantum di dalam alat bukti tertulis. Apabila yang berkepentingan berhalangan, ditandatangani oleh wakilnya dengan kuasa tertulis. 2) Perhatikan adanya tanda *) agar dicoret salah satu yang tidak sesuai.
11
3) KTP/NOPEN, diisi bila yang berkepentingan adalah perorangan. Catat tanggal lahir yang berkepentingan ( untuk dicantumkan di dalam buku tanah ), misalnya : 09101938 4) Pekerjaan, misal petani 5) Tempat tinggal : sesuai KTP 6) Badan Hukum , diisi bila yang berkepentingan adalah Badan Hukum. 7) Bila yang berkepentingan lebih dari 1 (satu) orang / badan hukum, agar DI ini diberi lampiran ditandatangani oleh petugas pengumpul data / satgas yuridis c. Sketsa Bidang Tanah Dicantumkan panah Utara dan bentuk bidang tanah yang bersangkutan digambarkan. Cantumkan pula nama pemilik tanah yang berbatasan.
Titik
Toyib
t
Su
Kirman
oyo
Mangku Widodo
Gambar.3 : Contoh sketsa bidang tanah d. Persetujuan Batas Bidang Tanah Nama tetangga yang berkepentingan diisi nama para pemilik tanah yang berbatasan. Urutan
nama mereka harus sesuai dengan
tandatangan yang mereka bubuhkan. Tanda tangan persetujuan tetangga, diisi tandatangan para pemilik tanah yang berbatasan.
12
C.3. RUANG
II.
DATA
TENTANG
PEMILIKAN
DAN
PENGUASAAN HAK ATAS TANAH A. PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH 1. Bukti-bukti pemilikan / penguasaan a. Sertipikat, coret yang tidak perlu
Atas nama, diisi nama yang tercantum pada sertipikat nama yang terdaftar tidak perlu dengan gelar kesarjanaan, namun tidak disingkat.
No., diisi nomor hak, contoh : M1003
Tanggal, diisi tanggal penerbitan sertipikat tersebut (bukan tanggal pencatatan peralihan hak). Yang dicantumkan adalah pemegang hak terakhir.
Ruang I.a ini hanya diisi bila bidang tanah tersebut bersertipikat, bila belum, ruang I.a dicoret dengan garis melintang
b. Warisan
Diisi nama / tahun/ tempat meninggal pewaris
Surat Wasiat, coret yang tidak perlu
Keterangan Waris, beri tanda pada kotak jika ada keterangan waris.
c. Hibah
Diisi nama pemberi hibah
Dilakukan dengan, coret yang tidak perlu
Tanggal, diisi tanggal dibuatnya surat dibawah tangan atau akta PPAT ( nomor akta PPAT) maupun pernyataan lisan tersebut.
13
d. Pembelian
Dilakukan dengan, coret yang tidak sesuai dan lampirkan buktinya
Diisi tanggal, contoh 18-03-1998
Diisi nomor Akta PPAT, bila pembelian tersebut tidak dilakukan dengan akta PPAT, ruang ini diisi dengan garis ___________
Sebutkan nama PPAT, atau diisi dengan garis ___________ bila pembelian tidak dilakukan oleh PPAT.
e. Pelelangan
Isi Kotak
dengan tanda bila bukti pelelangan
dilampirkan. Isi tahun dan tanggal pelelangan.
Diisi tempat kedudukan kantor lelang dan nama kantor lelang yang melaksanakan pelelangan.
Contoh : Yogyakarta,
Kantor Lelang Kelas I. f. Putusan pemberian hak
Diisi jabatan yang menerbitkan keputusan pemberian hak seperti yang tercantum dalam surat bukti yang ditunjukkan. Misalnya : Kantor Pertanahan kabupaten Bantul.
Diisi nomor dan tanggal surat keputusan
Persyaratannya : isi kotak
dengan tanda untuk yang
sesuai g. Perwakafan
Coret yang tidak perlu, beri kotak
dengan bila bukti
ikrar wakaf dilampirkan. Isi nomor akta
Isikan tanggal akta (pengganti) ikrar wakaf
14
Sebutkan nama Nadzir
h. Lain-lain Sebutkan : Isikan perbuatan hukum atau surat-surat bukti lainnya yang tidak disebut dalam ruang b, c, d, e, f, dan g atau sudah tidak cukup ruangan untuk disebut lagi di ruang b s.d. g tersebut diatas. Contoh : Bukti jual beli lebih dari satu kali 2. Bukti Perpajakan
Beri kotak
tanda yang sesuai diantara a s.d. d .
Perhatikan pula tanda *) agar mencoret yang tidak perlu, dan tanda **) untuk melampirkan surat-surat bukti pajaknya.
Sebutkan nama Kantor yang menerbitkan surat-surat pajak tersebut di ruang 2
3. Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah
Sebutkan nama orang yang menguasai bidang tanah tersebut pada tahun 1960. Bila tidak diketahui ruang ini diisi dengan garis mendatar ______
Sebutkan pada tahun berapa bidang tanah tersebut baru dikuasai oleh yang berkepentingan setelah tahun 1960
Sebutkan nama yang berkepentingan yang menguasai bidang tanah tersebut setelah tahun 1960
Sebutkan cara perolehan bidang tanah tersebut oleh yang berkepentingan . Contoh menggarap tanah atas ijin Kepala Desa.
Kenyataan Penggunaan Tanah
Pertanian :
15
Sawah, tegalan , kebun, perkebunan, padang rumput, semak belukar, hutan, kolam ikan, tambak, danau / situ / telaga, Taman, Peternakan/penggembalaan.
Non Pertanian : Perumahan, Perkampungan, Emplasmen, Lapangan olah raga, Kuburan,
Kawasan
Industri,
Pertamabangan,
Industri,
Perdagangan, Kantor, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas
ibadah,
Fasilitas
Umum,
Fasilitas
Transportasi/Perhubungan.
Peruntukan Tanah (Rencana Tata Ruang ) Pemukiman, Industri, Pariwisata, Jasa, perdaganagan, Pertanian lahan basah, Pertanian lahan kering, Kawasan hutan. Perlu diberikan keterangan tanah yang menjadi obyek penelitian adalah tanah pertanian atau non pertanian. Hal ini penting dalam pengisian D I 204 (Daftar Nama) dan penggunaan tanah pada surat ukur.
4. Bangunan diatas tanah Isi salah satu kotak
yang tersedia dengan tanda mengenai ada
tidaknya serta macam bangunan yang dijumpai di lapangan. 5. Status tanahnya Tanah dengan hak adat perorangan :
Isi salah satu kotak
yang tersedia dengan tanda bila dari
bukti/surat bukti yang ada, ternyata bahwa bidang tanah bersangkutan adalah tanah adat perorangan
16
Tanah Negara :
Isi salah satu kotak
yang tersedia dengan tanda sesuai
dengan bukti/ surat bukti yang ditunjukan/ diterima. Perhatikan tanda *) agar di coret yang tidak sesuai. Tanah Bagi kepentingan Umum
Isi salah satu kotak
yang tersedia dengan tanda sesuai
keadaan di lapangan dan bukti / informasi yang diperoleh. Lain-lain sebutkan :
Isi ruang ini untuk status tanah di luar status tanah seperti diuraikan pada butir a s/d c
6. Beban-beban atas tanah
Coret salah satu yang tidak sesuai. Bila salah satu dari beban tersebut ada, sebutkan nomor dan tanggal di buat oleh PPATnya.
Sebutkan bila ada beban-beban lain kecuali yang disebut diatas atau sita dan sengketa Misalnya : Tanah digadaikan si Polan.
7. Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial (kalau ada uraikan) 8. Sengketa atas tanah
Ruang ini di isi bila ada sengketa. Isi salah satu kotak yang tersedia dengan tanda mengenai macam sengketa yang sesuai.
Isi salah satu kotak
yang tersedia dengan tanda
mengenai status penyelesaian sengketa. Bila telah ada putusan pengadilan negeri mengenai sengketa tersebut, agar diisikan tanggal dan nomor keputusan tersebut pada ruang yang tersedia.
17
Isi kotak
yang tersedia dengan tanda bila tidak ada
sengketa B. YANG MENGUMPULKAN DATA
Cantumkan ketiga nama jelas dan tanda tangan para petugas pengumpul data, misalnya : nama petugas dan unsur panitia A; Ketua RT/RW; dan nama petugas ukur.
Isi nama desa bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya d.i 201 oleh yang berkepentingan/ pemilik tanah.
Isi tanda tangan dan nama jelas yang berkepentingan / pemilik tanah. Apabila wakilnya, dengan melampirkan surat kuasa tertulis pada kolom 1.2
Catatan Umum : Untuk pengisian ruang A1
Bila bidang tanah bersangkutan belum bersertifikat seluruh ruang I.a dicoret dengan garis melintang. Contoh :
a. sertifikat
Garis miring
Gambar.4 : Contoh bidang tanah yang bersertipikat
Bila salah satu atau beberapa dari ruang b s/d h tidak diperlukan, agar ruang yang tidak diperlukan di coret dengan garis miring. Contoh : lihat butir di atas.
18
3.4.
RUANG III, KESIMPULAN SATGAS YURIDIS / KEPALA SEKSI SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN/ PANITIA “A” (BILA ADA PILIHAN YANG DISEDIAKAN KOTAK, APABILA DIPILIH DIBERI TANDA , DAN LAINNYA DI BERI TANDA X. ) (1) Pemilik / yang menguasai tanah adalah :
Diisi nama pihak yang menurut pendapat Panitia Ajudikasi adalah
pemilik
bidang
tanah
bersangkutan
dengan
memperhatikan data yang direkam pada ruang I dan II Bila
pihak yang bersangkutan adalah perorangan sebutkan
nomor, tanggal lahir misalnya Begjo; 09101938 (2) Status tanahnya adalah : a. Tanah Hak Di ruang ini di catat bagi bidang tanah yang terdaftar dan / atau bersertifikat saja. Isi salah satu
kotak
yang tersedia
dengan tanda untuk yang sesuai yang lainnya diberi tanda b. Bekas tanah adat perorangan Di ruang ini di catat bagi bidang tanah yang belum terdaftar, bekas tanah. Isi salah satu kotak
yang tersedia dengan
tanda untuk yang sesuai fakta/bukti. c. Tanah negara Bila kesimpulan Panitia Ajudikasi bidang tanah yang direkam dalam d.i 201 bersangkutan merupakan tanah jabatan atau tanah untuk kepentingan umum agar diisi salah satu kotak yang tersedia dengan tanda untuk yang sesuai fakta/bukti.
19
d. Lain-lain sebutkan : e. Kepada yang menempati …… Isi nama pihak yang menempati bidang tanah dimaksud, Harap diperhatikan tanda *) agar dicoret yang tidak sesuai dengan kesimpulan Panitia A (3) Pembebanan atas tanah : Isi salah satu kotak
yang tersedia dengan tanda untuk yang
sesuai fakta/ bukti yang ada. (4) Alat bukti yang diajukan : Dalam hal bidang tanah di ruang 2 disimpulkan oleh Panitia A sebagai tanah adat perorangan atau tanah negara, agar salah satu kotak
yang tersedia di beri tanda sesuai bukti yang ada
Kesimpulan :
Isi nama desa, dan tanggal diamabil keputusan oleh Panitia A untuk sporadik, diisi letak kantor Pertanahan.
Isi tanda tangan seluruh anggota panitia A.
Isi nama jelas dibelakang masing-masing anggota Panitia A.
Untuk kegiatan sporadik yang pengumpul data yuridisnya oleh Kepala Seksi, tanpa melalui panitia A, tanda tangan di ruang ini cukup oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
Untuk kegiatan sporadik yang risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas oleh panitia A, ditandatangani dan isi nama serta jabatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris, secara lengkap.
Catatan umum : Diruang 2 hanya salah satu dari ruang a s/d d yang diisi, sedangkan ruang-ruang lain yang tidak diperlukan diberi garis melintang.
20
Contoh : Bila ruang 2a yaitu ruang tanah hak yang diisi berdasrkan bukti yang ada, maka ruang 2b, 2c, dan 2d diberi garis melintang seluruh ruang 2b, 2c, dan 2d tersebut. 3.5. RUANG IV, SANGGAHAN / KEBERATAN (dikosongkan) 3.6. RUANG V. KESIMPULAN AKHIR PANITIA AJUDIKASI / KEPALA KANTOR PERTANAHAN. (dikosongkan) 3.7. RUANG VI KEPUTUSAN KETUA PANITIA AJUDIKASI/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN (dikosongkan) 4. Titik (Tugu) Kerangka Dasar Pemetaan Tugu-tugu (titik-titik) yang terpasang di lapangan dinamakan Titik Dasar Teknik, merupakan jaringan titik horisontal (X,Y) yang menjadi dasar pengukuran-pengukuran selanjutnya (pengukuran poligon cabang, poligon anak, pemotongan, zijslag dan pengukuran detil bidang-bidang tanah). Pemasangan Titik Dasar Teknik mengikuti Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997. 5. Deskripsi Tugu / Buku Tugu Setiap tugu dibuatkan deskripsi tugu dan diikatkan terhadap detil permanen yang berada di sekitar tugu sebanyak minimal tiga buah obyek. Tugu-tugu tersebut juga dibuat sketsa dan gambar fotonya serta didaftar koordinatnya (sesuai Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997). 6. Pengukuran Titik Dasar Teknik Pengukuran Titik Dasar Teknik meliputi seluruh daerah pengukuran. Pengukuran dapat dilaksanakan dengan membuat poligon utama dan poligon cabang. 6.1. Pengukuran Poligon Utama Pengukuran poligon utama dilaksanakan pada jalur Titik-titik Dasar Pemetaan dan merupakan Poligon Tertutup.
21
Syarat yang harus dipenuhi adalah : a. Pengukuran sudut memakai Theodolit dengan ketelitian minimal satu detik (1”). b. Selisih bacaan biasa dan luar biasa kurang dari sepuluh detik (<10”). c. Pembacaan sudut dilaksanakan dua seri rangkap, dengan beda tiap pengukuran sudut kurang dari lima detik (< 5”). d. Jarak antar Tugu diukur secara opto-elektronic dengan
Electronic
Distance Measurement (EDM) dan/atau Electronic Total Station (ETS). Setiap ukuran dilakukan minimal 3 (tiga) kali pembacaan dan dilaksanakan secara pergi-pulang, sehingga didapatkan 6 (enam) ukuran jarak. Beda tiap ukuran tidak boleh lebih dari 10 mm. Untuk keperluan hitungan digunakan jarak rata-rata. e. Ukuran dan hitungan dituangkan dalam D.I 103 dan D.I 104 (sesuai Peraturan
Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan
Nasional No: 3 Tahun 1997). f. Pengukuran poligon diikatkan pada titik dasar teknik nasional orde-3 atau yang lebih tinggi dalam sistem koordinat proyeksi TM 3°, dan apabila tidak ada titik tersebut di lapangan sedapat mungkin membuat titik dasar teknik dengan pengamatan GPS dengan ketelitian yang memadai. 6.2. Pengukuran Poligon Cabang Pengukuran poligon cabang dilaksanakan pada jalur Titik-titik Dasar Pemetaan yang tidak terjangkau poligon utama. Poligon cabang merupakan poligon terbuka terikat sempurna pada titik-titik yang saling berpasangan. Pada pengukuran ini tanpa pengukuran asimut. Syarat yang harus dipenuhi adalah : a. Syarat yang harus dipenuhi sebagaimana syarat pada poligon utama.
22
b. Pengukuran poligon cabang dapat diikatkan pada titik dasar teknik nasional orde-4 (dari poligon utama) dalam sistem koordinat proyeksi TM 3°. 6.3 Pengukuran Poligon Perapatan Untuk wilayah pengukuran yang tidak terjangkau titik dasar teknik orde-4 dari pengukuran poligon utama dan cabang dapat dibuat Poligon Perapatan. Poligon perapatan
diperlukan untuk ikatan bidang-bidang
tanah dan detil-detil yang diperlukan. Syarat yang diperlukan untuk pengukuran poligon perapatan antara lain : a. Ukuran sudut menggunakan Theodolit dengan ketelitian minimal dua puluh detik (20”). b. Pembacaan sudut dilakukan dua seri rangkap. Selisih sudut hasil bacaan Biasa dan Luar Biasa tidak boleh lebih dari tiga puluh detik (30”). Beda tiap sudut maksimal sepuluh detik (10”). c. Ujung-ujung poligon perapatan harus terikat sempurna pada titik dasar teknik orde-4. d. Titik –titik poligon dapat dibuat dari patok kayu dan paku payung. e. Jika dalam keadaan memaksa poligon perapatan dibuat hanya satu ujungnya terikat pada titik dasar teknik yang saling berpasangan (cara Zijslag), maka titik poligon perapatan tidak boleh lebih dari 1 (satu) titik saja. Sedangkan syarat pengukuran sudutnya dilakukan dalam 3 (tiga) seri rangkap. f. Jarak diukur dengan pita ukur mutu tinggi dan/atau EDM/ETS. g. Pelurusan jarak menggunakan jalon atau dipandu oleh garis bidik teropong theodolit dengan maksimal 2 (dua) kali bentangan pita ukur. Pengukuran jarak dilaksanakan secara pergi-pulang. h. Jarak sisi poligon dibuat kurang lebih sepanjang 75 m.
23
i. Jika memungkinkan, target (ujung paku) langsung dibidik. Jika tidak memungkinkan maka
target memakai unting-unting yang digantung
dengan kayu/bambu atau jalon sejumlah 3 (tiga) buah. i. Jangan sekali-kali membidik jalon sebagai target, karena pengukuran sudut akan menjadi sangat kasar ! j. Ukuran dan hitungan dituangkan dalam D.I 103 dan D.I 104 (sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997). 7. Pengukuran Bidang-bidang Tanah Yang dimaksud pengukuran bidang-bidang tanah adalah pengukuran batas (pojok-pojok) bidang-bidang tanah. Ketentuan pengukuran : a. Pengukuran sudut menggunakan alat Theodolit dengan ketelitian minimal dua puluh detik (20”). b. Jarak diukur dengan pita ukur mutu tinggi dan/atau EDM/ETS. c. Penentuan posisi titik-titik detil ditentukan dengan metoda polar dengan unsur sudut dan jarak atau dengan unsur asimut dan jarak. d. Dapat juga digunakan metoda offset secara siku-siku, dengan peralatan pita ukur dan prisma sudut, atau secara mengikat pada sembarang titik di sepanjang sisi poligon, atau secara trilaterasi sederhana. e. Untuk persil-persil yang sulit terjangkau (jauh atau terhalang obyek) dari jaringan titik dasar teknik, maka dapat dilakukan penambahan titik poligon dengan membuat poligon perapatan atau secara zijslag. f. Untuk persil-persil yang tidak terjangkau (terhalang obyek) dan tidak memungkinkan dibuat poligon perapatan atau zijslag, maka dilaksanakan pengukuran persil dengan menggunakan alat pita ukur dimana yang diukur sisi-sisi dan diagonal-diagonal persil, dan dibuat sketsa yang baik, yang selanjutnya blok tersebut diikatkan ke titik-titik poligon.
24
g. Formulir ukuran dan hitungan dengan menggunakan alat ukur (sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997), dengan Daftar Isian 103 dan 104. h. Untuk pengukuran bidang tanah, formulir ukuran menggunakan Daftar Isian 107. i. Pelaksanaan pengukuran di lapangan dilaksanakan secara sistematik : 1) Untuk lokasi pemukiman, pengukuran detil dimulai dari detil-detil yang berdekatan dengan titik kerangka orde-4 (poligon) dengan menggunakan gabungan metoda Offset dan Polar, sehingga semua bidang dapat digambarkan dengan benar dan dapat dihitung luasnya. 2) Untuk lokasi pertanian, titik-titik detil diikatkan pada jaringan poligon. Titik-titik poligon cabang dapat diadakan sebagai blok untuk memperkecil perambatan kesalahan yang mungkin terjadi saat pengukuran detil. Pada setiap titik poligon dilakukan pengukuran sudut dan jarak ke setiap titik detil. Pengukuran jarak dapat dilakukan dengan EDM atau pita ukur. Pengukuran cara Offset dapat dilakukan dengan pengikatan cara trilaterasi sederhana atau cara siku-siku atau cara mengikat pada sembarang titik. 3.)
Pengukuran sisi-sisi bidang tanah diperlukan untuk mengontrol pengukuran cara Polar, dan pengukuran diagonal bidang tanah digunakan untuk pengontrolan terhadap bentuk dan dapat pula digunakan untuk menghitung luas sebelum dihitung secara final dengan cara koordinat atau cara segitiga atau trapesium atau cara lain.
8.
Pembuatan Gambar Ukur a. Ketentuannya : 1. Gambar Ukur sesuai Peraturan Menteri tentang pengukuran dan pemetaan pada prinsipnya adalah dokumen yang memuat data hasil pengukuran bidang tanah yang berupa jarak, sudut, asimut maupun gambar bidang tanah dan situasi sekitarnya.
25
2. Selain data-data tersebut juga dicantumkan keterangan-keterangan lain yang memudahkan dalam penatausahaan gambar ukur. 3. Penggunaan gambar ukur tidak terbatas pada satu bidang tanah saja, tetapi dapat sekaligus beberapa bidang tanah dalam satu Gambar Ukur. b. Bentuk / format Gambar Ukur diuraikan sebagai berikut : 1. Gambar Ukur yang digunakan adalah D.I. 107 A. 2. Gambar Ukur terdiri dari 4 halaman dan digunakan seluruhnya. 3. Halaman pertama menerangkan mengenai nomor gambar ukur, lokasi bidang tanah, keterangan pengukur, keterangan yang diperlukan dan sket lokasi. 4. Halaman kedua digunakan untuk penggambaran bidang tanah, pencatatan hasil ukuran, koordinat TDT/titik ikat dan legenda yang digunakan. 5. Halaman ketiga digunakan untuk penggambaran halus 6. Halaman keempat digunakan untuk tanda tangan pemilik tanah yang bersebelahan c. Cara pengisian Gambar Ukur mengikuti aturan sebagai berikut : 1) Halaman pertama 1.1 Nomor Gambar Ukur Penulisan Nomor dibuat beberapa buah dimaksudkan untuk mengantisipasi pengukuran lebih dari satu bidang 1.2 Keterangan mengenai lokasi (desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota) diperlukan mengingat pembukuan Gambar Ukur dibuat untuk setiap desa. 1.3 Keterangan Pemohon (dikosongkan) 1.4 Keterangan Pengukur
26
- Nama pengukur dan regu kerja dituliskan untuk masing-masing bidang tanah. - Tanggal pengukuran diisi dengan tanggal pada saat pengukuran - Tanda tangan pengukur dicantumkan. - Kolom keterangan. 1.5 Sketsa lokasi, digambar sesuai letak relatif lokasi tersebut, dicantumkan juga keterangan seperti saluran air, tempat ibadah, perkantoran, sekolah dan jalan yang digunakan untuk memudahkan identifikasi lokasi. 2) Halaman kedua 2.1 Halaman ini digunakan untuk penggambaran bidang-bidang tanah dan lokasi bidang tanah. 2.2 Di dalam masing-masing bidang tanah dicantumkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah.(NIB) 2.3 Pada Gambar Ukur digambar pula situasi keliling bidang tanah seperti jalan, sungai, bidang tanah yang bersebelahan dan titik ikat (titik dasar teknik) yang digunakan. 2.4 Untuk Gambar Ukur yang memuat beberapa bidang tanah sekaligus, maka bidang-bidang tanah tersebut haruslah saling bersebelahan. Tidak diperbolehkan menggambar beberapa bidang tanah yang saling terpisah dalam satu Gambar Ukur. 2.5 Dalam gambar bidang tanah tersebut dicantumkan data-data ukuran seperti sudut, sudut jurusan ataupun jarak, juga koordinat TDT (titik ikat) bidang bidang tanah. 2.6 Penulisan sudut hasil ukuran dilakukan pada sudut antara dua arah dengan memberi tanda busur sudut.
27
2.7 Penulisan sudut jurusan hasil ukuran dilakukan di sepanjang suatu garis yang diukur (jurusan) 2.8 Penulisan jarak dilakukan di sepanjang suatu garis. 2.9 Ukuran penulisan angka, paling kecil adalah 0,3 mm. 2.10 Untuk titik dasar teknik atau titik ikat baik berupa tugu beton, patok besi atau patok kayu diberi simbol (sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997). 2.11 Untuk setiap masing-masing jenis patok batas (patok kayu, pilar, tembok, dll) diberi simbol (sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997). 2.13 Untuk batas yang berupa tembok, pagar atau pematang diberi simbol (sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997). 2.14 Penulisan harus menggunakan tinta hitam tahan air (tidak boleh menggunakan pensil). 2.5
Penggunaan tanah diberi tanda dengan simbol (sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997).
Halaman kedua : u
6.09 6.09
Ket : Hasil pengukuran dan perhitungan titik A,B, C dan D dicamtumkan pada lembar hitung DI 103
,7 11
,70
A
10, 01 10, 01
10,02 10,02
11
7 ,6 11 8 ,6 11
0
Nb : 09,10,11,12, 34567
14
15,0 1 15,0 2
0
14
,9
,8
3,64
7,
3,64
23,55’
02
23, 54’
Jl kenari
02
2
7,
7,1
D
C
B
Jalan Kenari V
9
3,74 3,74 23o 22’
35 ,05’ O
57 ,31’ 57O,31’ O
35O,06’
Gambar 4 Sketsa bidang tanah yang diukur u
6.09 6.09
,7 11
,70
10, 01 10, 01
10,02 10,02
11
7 ,6 11 8 ,6 11
0
Nb : 09,10,11,12, 34567
Ket : Hasil pengukuran dan perhitungan titik A,B, C dan D dicamtumkan pada lembar hitung DI 103
A
28
14 0
14
,9
,8
15,0 1 15,0 2
9
U
Ket : Hasil pengukuran dan perhitungan Poligon titik A, B, C, D dan E Ducamtumkan pada lembar hitung DI 103
84,2 8 84,2 7
,78124 0,13,11 27,5 27,5
E D
C ian
F
j ur
Jl C
15O 26’ 15O 27’
B
Jalan Merdeka
NB 08,1
5 30,9 9 31,0
48,1 2 48,1 2
62, 67 62, 68
At Tauhid
31 22, 1 3 23 ,
5 ,0 78 056 , 78
0 47,6 9 47,5
Masjid ,72 27 ,72 27
6 ,3 47 ,36 47
23,1 23,1 5 6 72,72 72,73
A 42,06 42,07 56 56, ,19 19
Gambar 5 : Sketsa bidang tanah yang diukur d. Tata Cara Pengambaran Halus (kartiran bidang tanah hasil ukuran lapangan)
Pengambaran halus adalah pengambaran kembali bidang anah yang telah diukur
dilapangan.
Pengambaran
ini
dilakukan dengan
mengkartir sketsa bidang tanah dengan tetap mencamtumkan data-data ukuran namun dalam bentuk yang telah diratakan atau telah menjalani proses hitung perataan.
Pengambaran bidang tanah harus menggunakan skala peta yang disesuaikan dengan luas bidang tanahnya, ketentuan adalah : Skala 1: 500 untuk bidang tanah dengan luas kurang 250 m 2 Skala 1: 1000 untuk bidang tanah dengan luas antara 250 m 2 – 1.000 m2 Skala 1: 2500 untuk bidang tanah dengan luas antara 1.000 m 2 – 5.000 m2 Skala 1: 10000 untuk bidang tanah dengan luas antara 5.000 m2 – 80.000 m2 Skala yang lebih kecil sesuai dengan luas bidang yang diukur
29
Untuk
bidang-bidang
tanah
yang
sangat
luas
sehingga
pengambarannya di gambar ukur memiliki skala yang lebih kecil daripada 1 : 50.000 maka gambar bidang tanah dibuat pada lembar terpisah dan dijilid menjadi satu.
Skala peta harus ditulis di dekat bidang tanah yang dikartir
Batas bidang tanah yang terdaftar dibuat lebih tebal dibandingkan dengan batas tanah sekelilingnya.
Pada bidang tanah yang terdaftar dituliskan Nomor Identifikasi bidang (NIB)nya.
Data ukuran lapangan yang dicamtumkan pada gambar halus adalah data lapangan yang telah melalui proses rataan dan perataan, baik jarak maupun sudut.
Setiap arah dan panjang batas dinyatakan dengan sudut jurusan dan jarak dimana sudut jurusan dibaca dari kiri ke kanan. Dengan demikian untuk sudut jurusan dengan besar sudut lebih dari 180 o akan ditulis terbalik.
Apabila hasil ukuran lapangan berupa angka koordinat maka gambar halus menampilkan
data apa adanya sesuai dengan hasil ukuran
lapangan (untuk pengukuran dengan GPS).
Pengambaran bidang halus harus mengikuti kaidah-kaidah pemetaan dimana arah utara selalu menunjuk ke arah atas bidang gambar.
Pada bidang tanah yang dikartir harus dicamtumkan luas areal hasil perhitungan luas areal dinyatakan dalam meter persegi (m 2) atau hektar (ha). Satuan ini harus dicamtumkan didalam penulisan luasan ini.
Penempatan posisi skala, arah utara dan penjelasan mengikuti aturan : Skala gambar bidang ditempatkan disebelah atas bagian tengah.
30
Penunjuk arah utara ditempatkan pada posisi sebelah kiri bagian tengah Penjelasan ditempatkan pada posisi sebelah kiri bagian bawah.
Contoh pengambaran luas harus dapat dilihat pada. Gambar 4 dan 5. Skala 1 : 500
o
80
15’
6,09
o
170
10,0 260
o
o
350
2 0m s:6
2
10,1
Lua
67
15’
45 NIB ,12,3 0,11 09,1
en Jl K
V ari I
15’
6,04
Gambar 6 : Sketsa bidang tanah hasil kartiran (penulisan sudut jurusan dan jarak) e. Tata cara penggambaran Gambar Ukur
Gambar Ukur tidak boleh disambung-sambung, harus jelas baik angkaangka maupun garis-garis ukur dan simbol –simbol yang digunakan.
Setiap Gambar Ukur dibuat dengan skala yang sesuai, sehingga gambaran masing-masing bidang dan datanya tergambar dengan jelas.
31
Skala 1 : 500 C B 45 NIB ,12,3 0,11 09,1 Lu a
0 s:6
67
2
m
D Jl K
A
A : x = 232. 125,21
enar
i IV
C : x = 232. 136,09
y = 748. 251,73
y = 748. 256,03
A : x = 232. 135,06
D : x = 232. 126,22
y = 748. 250,03
y = 740. 257,72
Gambar 7: Bidang Tanah hasil Kartiran (penulisan koordinat)
f. Lampiran Hasil Ukuran Lampiran hasil ukuran adalah lampiran hasil ukuran dan perhitungan posisi atau koordinat bidang. Hasil ukuran Survey terestris dengan peraltan digital umumnya pengukuran dari : -
Theodolit Digital /Total Station
-
GPS (Global Positioning System)
-
Peta Foto/Blow up Foto Udara sebagain gambar Ukur.
Sedangkan lampiran dari pengukuran yang tidak menggunakan peralatan digital
adalah hasil
pengukuran
dan
perhitungan
poligon
yang
dicamtumkan dan `dihitung menggunakan lembar DI 103. 11. Pencatatan data Ketentuan dalam pencatatan dan penanganan formulir : a. Data lapangan dicatat pada formulir yang telah ditentukan. b. Data ditulis dengan tinta hitam tahan air (ballpoint), jika ada kesalahan dalam penulisan, yang salah tidak boleh dihapus/ditutup cukup dicoret kemudian tulisan yang benar ditulis di atas atau di bawahnya masih dalam satu kolom dan baris. c. Sketsa lapangan digambar dengan jelas, cukup digambar yang pentingpenting tetapi informatif.
32
d. Pada setiap formulir pengukuran dicatat halaman, tanggal, nama juru ukur, alat yang dipakai, kondisi cuaca dan lokasi pengukuran.
12. Penghitungan koordinat Titik Dasar Teknik Penghitungan koordinat Titik Dasar Teknik (Kerangka Pemetaan) terdiri dari Poligon Utama (poligon tertutup) dan Poligon Cabang (poligon terbuka terikat sempurna). 12.1. Reduksi jarak Mengingat hitungan koordinat dilakukan dalam bidang proyeksi TM-3º dan daerah pengukuran yang cukup luas dan jarak ukuran poligon relatif panjang, pada pengukuran titik dasar teknik jarak yang terukur perlu direduksi sebelum dihitung koordinatnya. Reduksi jarak ukuran poligon terhadap bidang proyeksi TM-3ºdilakukan dengan tabel hitungan. Reduksi jarak yang perlu diperhitungkan adalah: 1. Reduksi jarak ukuran terhadap permukaan laut rata-rata (MSL) atau geoid / ellipsoid. 2. Reduksi jarak dari geoid / ellipsoid terhadap bidang proyeksi (faktor perbesaran skala) Sedangkan untuk pengukuran poligon perapatan dan pengukuran detil dari poligon utama
atau
dari poligon cabang , jarak ukuran tidak perlu
direduksi, dengan anggapan bahwa pengukuran jarak persil kurang dari 100 meter. Selain itu besarnya reduksi
yang dihasilkan tidak akan
mempengaruhi geometris dan ketelitian /posisi luas bidang tersebut. 12.2. Asimut awal hitungan Asimut awal dihitung besarnya dari minimal dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Pada pengukuran
titik dasar teknik poligon
diikatkan pada 2 (dua) titik dasar nasional yang telah diketahui. Asimut awal titik dasar teknik dihitung dari 2 (dua) titik dasar nasional tersebut.
33
Koreksi konvergensi meridian tidak perlu disertakan, karena asimut awal dihitung dari 2 (dua) koordinat titik ikat dalam bidang proyeksi. Pada pengukuran poligon cabang, poligon perapatan atau detail, asimut awal dihitung dari koordinat
2 (dua) titik dasar atau poligon
cabang yang terdekat. 12.3. Poligon Utama dan Poligon Cabang Ketentuan yang harus dipenuhi : a. Gunakan formulir yang telah ditentukan b. Salah penutup sudut tidak boleh lebih dari ±10” n , di mana n adalah jumlah titik poligon. c. Salah penutup linear harus lebih baik dari 1 : 10.000 d. Hitungan koordinat memakai metoda Bowdith. 12.4. Poligon Perapatan Ketentuan yang harus dipenuhi : a. Gunakan formulir yang telah ditentukan. b. Salah penutup sudut tidak boleh lebih dari ±15” n , dengan keterangan n adalah jumlah titik poligon yang diukur sudutnya. c. Toleransi salah penutup linear 1 : 5000 d. Hitungan dilaksanakan dengan metoda Bowdith.
13. Hitungan ukuran bidang tanah (Persil) Hitungan ukuran bidang tanah adalah hitungan yang diperlukan sehingga titiktitik pojok persil dapat terpetakan. Titik-titik pojok persil yang teramati dalam pengikatan dihitung untuk mendapatkan koordinatnya. Untuk penghitungan luas bidang-bidang tanah minimal dilakukan dua kali dengan
cara :
34
a. Angka ukur dan/atau b. Koordinat dan/atau cara segitiga Hasil dari dua atau lebih hitungan tersebut kemudian dirata-rata. Hasil hitungan luas harus dilakukan random cek dan pengecekan blok dengan toleransi perbedaan luas antara jumlah hitungan luas masing-masing blok tersebut dengan luas pengecekan adalah 2%. Pengecekan dapat dilaksanakan dengan planimeter atau cara grafis. 15. Pembuatan Peta Dasar Teknik Setelah hitungan data memenuhi syarat, titik-titik poligon utama (Titik-titik Dasar Teknik) digambar/dipetakan. Peta yang dihasilkan disebut Peta Dasar Teknik. Pemetaan Titik Dasar Teknik dapat meliputi satu desa, dapat juga meliputi beberapa desa sekaligus. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembuatan Peta Dasar Teknik diuraikan sebagai berikut : 1. Digunakan kertas gambar warna putih polos dengan ketebalan manila. 2. Penandaan grid menggunakan maal-grid tiap 10 cm. dengan cara melubangi kertas 3. Skala yang digunakan 1 : 5000 4. Setelah hitungan data memenuhi syarat, titik-titik poligon utama dipetakan / digambar di atas kertas putih yang telah ditandai gridnya. Titik-titik poligon harus masuk dalam satu kertas gambar. 5. Simbol grid, simbol titik poligon , simbol-simbol detil alam dan buatan manusia, batas-batas administrasi digambar, seperti batas desa, kecamatan dan propinsi (sesuai PMNA/ Ka. BPN No. 3/1997 6. Titik-titik Dasar Teknik digambar di atas kertas gambar lengkap dengan penomorannya.
35
7. Detil-detil penting seperti jalan, sungai, bangunan-bangunan penting digambarkan dengan menggunakan takken scaal dan stick-passer. 8. Setelah Peta Dasar Teknik tergambar di atas kertas gambar lengkap dengan legendanya, kemudian dipindahkan ke drafting film lapisan dua muka. 16. Penyelesaian dokumen akhir Peta Dasar Teknik Peta Dasar Teknik disalin dari hasil penggambaran di atas kertas putih. Adapun ketentuannya adalah : 1. Dikerjakan oleh regu yang mengukur Titik Dasar Teknik. 2. Dikerjakan di atas drafting film dua muka. 3. Bila lebih dari satu lembar yang disalin, maka dilakukan edge matching dengan cara pergeseran rata-rata. 4. Ukuran Peta Dasar Teknik adalah 103 cm x 86 cm yang dibatasi garis penuh yang didalamnya terdiri atas : 4.1. Muka peta ; ukuran muka peta adalah 80 cm. x 80 cm. 4.2. Kotak keterangan ; bagian yang berisi judul, keterangan, legenda, dan pengesahan dengan ukuran 15 cm x 80 cm. Kotak keterangan dibagi menjadi delapan kotak yang berurutan dari atas ke bawah, yaitu : a. Kotak judul, arah utara dan skala, dengan ukuran 15 cm. x 14 cm. b. Kotak lokasi, dengan ukuran 15 cm. x 5 cm. c. Kotak penunjuk lembar peta, dengan ukuran 15 cm. x 28 cm. d. Kotak legenda, dengan ukuran 15 cm. x 20 cm. e. Kotak jumlah lembar peta, dengan ukuran 15 cm x 5 cm. f. Kotak instansi pembuat dengan ukuran 15 cm. x 3 cm. g. Kotak pengesahan, dengan ukuran 15 cm. x 8 cm. h. Kotak identifikasi pembuat, dengan ukuran 15 cm x 2 cm.
36
Jarak antara bidang gambar dengan kotak keterangan adalah 2 cm dan jarak antara bidang gambar / kotak keterangan dengan batas tepi peta adalah 3 cm. 5. Cara pengisian Peta Dasar Teknik 5.1. Di dalam batas format peta (di luar bidang gambar dan kotak keterangan) a. Di sebelah kiri atas bidang gambar ditulis nama propinsi dengan tinggi huruf 1,0 cm dan tebal huruf 1,0 mm. b. Di sebelah tengah atas bidang gambar ditulis nama kabupaten dengan tinggi huruf 1,0 cm dan tebal huruf 1,0 mm. c. Di sebelah kanan atas kotak keterangan ditulis nomor lembar peta dengan tinggi huruf 0,5 cm dan tebal huruf 0,5 mm. d. Di sebelah bawah bidang gambar ditulis nomor grid yang berupa nilai absis ( X ), penulisan dilakukan dari bawah ke atas dengan tinggi huruf 0,2 cm dan tebal huruf 0,2 mm. e. Di sebelah kiri bidang gambar ditulis nomor grid yang berupa nilai ordinat ( Y ), penulisan dilakukan dari kiri ke kanan dengan tinggi huruf 0,2 cm dan tebal huruf 0,2 mm. f. Nilai grid (absis dan ordinat) yang dicantumkan hanya nilai grid pada permukaan peta, sehingga pojok-pojok bidang gambar tidak perlu diberi nilai grid.
37
5.2. Di dalam muka peta a. Di tepi kiri dibuatkan tanda grid setiap selang 10 cm berupa garis lurus dari kiri ke kanan dengan tebal 0,1 mm dan panjang 0,3 cm b. Di tepi bawah dibuatkan tanda grid setiap selang 10 cm berupa garis lurus dari kiri ke kanan dengan tebal 0,1 mm dan panjang 0,3 cm. c. Di dalam muka peta dengan selang 10 cm dibuatkan tanda grid berbentuk silang dengan tebal 0,1 mm. dan ukuran silang 1 cm x 1 cm. d. Detil-detil (titik dasar teknik, sungai, jalan, jembatan, batas administrasi, bangunan) digambar dengan tebal garis 0,2 mm.
5.3. Di dalam kotak keterangan a. Kotak judul dan skala; 1) Judul yaitu “ PETA DASAR TEKNIK” ditulis dengan tinggi huruf 1,0 cm dan tebal huruf 1,0 mm ditulis pada bagian atas. 2) Pada bagian tengah digambar arah utara. 3) Di bawah arah utara ditulis skala numeris peta dengan tinggi huruf 0,3 cm dan tebal huruf 0,3 mm. 4) Di bawah skala numeris, digambar skala grafis dengan interval 1 cm. sepanjang 5 cm. b. Kotak lokasi; 1) Baris pertama ditulis kecamatan dengan tinggi huruf 0,5 cm dan tebal huruf 0,5 mm. 2) Baris kedua ditulis nama dusun dan desa/kelurahan
dengan
tinggi huruf 0,5 cm dan tebal huruf 0,5 mm. c. Kotak petunjuk lembar peta
38
1) Pada bagian atas ditulis judul kotak yaitu “PETUNJUK LEMBAR PETA” dengan tinggi huruf 0,5 cm dan tebal huruf 0,5 mm. 2) Pada bagian tengah ditulis diagram lembar peta dengan ukuran 4,5 cm x 4,5 cm yang terdiri dari 9 bujur sangkar yang masingmasing berukuran 1,5 cm x 1,5 cm dengan tebal garis 0,2 mm. 3) Bujur sangkar yang terletak di tengah menunjukkan lembar peta dasar pendaftaran bersangkutan diarsir dengan interval 0,2 mm. 4) Bujur sangkar tersebut diberi nomor lembar peta topografi secara keseluruhan, ditulis pada baris pertama dengan tinggi huruf 0,2 cm dan tebal huruf 0,2 mm. d. Kotak Legenda 1) Pada bagian atas ditulis judul kotak yaitu “LEGENDA” dengan tinggi huruf 0,5 cm dan tebal huruf 0,5 mm. 2) Selanjutnya diisi simbol-simbol kartografi sesuai PMNA/ Ka. BPN No. 3/1997
dengan tinggi huruf 0,2 cm dan tebal huruf
0,2 mm. e. Kotak Instansi Pembuat Pada kotak ini digambar logo BPN dan di bawahnya ditulis : BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan tinggi huruf 0,6 cm dan tebal huruf 0,6 mm. f. Kotak Pengesahan 1) Pada bagian atas ditulis tempat dan tanggal pengesahan dengan tinggi huruf 0,3 cm dan tebal huruf 0,3 mm. 2) Di bawah tempat dan tanggal pengesahan ditulis :
39
Untuk Penggunaannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ...................
--------------------------NIP…………..
g. Kotak Identifikasi Pembuat Kotak untuk menuliskan Nama Program Studi sebagai berikut: SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL PROGRAM DIPLOMA I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL TAHUN AKADEMIK ........................ 17. Penyelesaian dokumen akhir Peta Dasar Pendaftaran Setelah dokumen-dokumen terkumpul kemudian dilaksanakan penyatuan batas (edge matching) ketentuannya : 1. Semua regu kerja terlibat. 2. Disalin dari Gambar Bidang Tanah, dan dikerjakan di atas drafting-film dua muka. 3. Edge matching dilaksanakan dengan cara pergeseran rata-rata dari gambar yang overlapping. 4. Ukuran Peta Dasar Pendaftaran adalah 93 cm x 76 cm yang dibatasi dengan garis penuh, dan di dalamnya terdiri atas : 4.1. Muka peta ; ukuran muka peta adalah 50 cm. x 50 cm.
40
4.2. Bidang gambar ; bagian yang melingkupi muka peta dengan titik pusat sama dengan titik pusat muka peta dan dibatasi dengan garis penuh dengan ukuran 70 cm x 70 cm. 4.3. Kotak keterangan; bagian yang berisi judul, keterangan, legenda, dan pengesahan dengan ukuran 15 cm x 70 cm. Kotak keterangan dibagi menjadi 8 kotak yang berurutan dari atas ke bawah, yaitu : a. Kotak judul, arah utara dan skala, dengan ukuran 15 cm. x 14 cm. b. Kotak lokasi, dengan ukuran 15 cm. x 4 cm. c. Kotak penunjuk lembar peta, dengan ukuran 15 cm. x 12 cm. d. Kotak legenda, dengan ukuran 15 cm. x 21 cm. e. Kotak instansi, pembuat dengan ukuran 15 cm. x 3 cm. f. Kotak proyek dan tahun anggaran, dengan ukuran 15 x 2 cm. g. Kotak pengesahan, dengan ukuran 15 cm. x 12 cm. h. Kotak identifikasi pembuat, dengan ukuran 15 cm x 2 cm. i. Jarak antara bidang gambar dengan kotak keterangan adalah 2 cm dan jarak antara bidang gambar / kotak keterangan dengan batas tepi peta adalah 3 cm. 5. Cara pengisian Peta Dasar Pendaftaran 5.1. Di dalam batas format peta (di luar bidang gambar dan kotak keterangan) a. Di sebelah kiri atas bidang gambar ditulis nama propinsi dengan tinggi huruf 0,8 cm dan tebal huruf 0,8 mm. b. Di sebelah tengah atas bidang gambar ditulis nama kabupaten dengan tinggi huruf 0,8 cm dan tebal huruf 0,8 mm. c. Di sebelah kanan atas kotak keterangan ditulis nomor lembar peta dengan tinggi huruf 0,5 cm dan tebal huruf 0,5 mm.
41
d. Di sebelah bawah bidang gambar ditulis nomor grid yang berupa nilai absis (X), penulisan dilakukan dari bawah ke atas dengan tinggi huruf 0,2 cm dan tebal huruf 0,2 mm. e. Di sebelah kiri bidang gambar ditulis nomor grid yang berupa nilai ordinat (Y), penulisan dilakukan dari kiri ke kanan dengan tinggi huruf 0,2 cm dan tebal huruf 0,2 mm. f. Nilai grid (absis dan ordinat) yang dicantumkan hanya nilai grid pada permukaan peta, sehingga pojok-pojok bidang gambar tidak perlu diberi nilai grid. 5.2. Di dalam bidang gambar a. Di tepi kiri dibuatkan tanda grid setiap selang 10 cm berupa garis lurus dari kiri ke kanan dengan tebal 0,2 mm dan panjang 0,4 cm. b. Di tepi bawah dibuatkan tanda grid setiap selang 10 cm berupa garis lurus dari kiri ke kanan dengan tebal 0,2 mm dan panjang 0,4 cm. 5.3. Di dalam muka peta a. Di tepi kiri dibuatkan tanda grid setiap selang 10 cm berupa garis lurus dari kiri ke kanan dengan tebal 0,2 mm dan panjang 0,4 cm b. Di tepi bawah dibuatkan tanda grid setiap selang 10 cm berupa garis lurus dari kiri ke kanan dengan tebal 0,2 mm dan panjang 0,4 cm. c. Di dalam muka peta dengan selang 10 cm dibuatkan tanda grid berbentuk silang dengan tebal 0,2 mm. dan ukuran silang 1 cm x 1 cm. d. Detil-detil (titik dasar teknik, sungai, jalan, jembatan, batas administrasi, bangunan dan bidang tanah) digambar dengan tebal garis 0,2 mm.
42
e. Bidang tanah digambar secara penuh di dalam muka peta dan di dalam bidang tanah tersebut ditulis nomor masing-masing bidang tanah. f. Untuk bidang tanah yang melebihi batas muka peta namun sebagian besar luasnya berada pada muka peta, digambar pada muka peta melewati batas muka peta hingga ke bidang gambar. g. Untuk bidang tanah yang melebihi batas muka peta dan 50% luasnya berada di luar muka peta maka bidang tersebut tidak digambarkan baik dalam muka peta maupun bidang gambar. h. Jika terdapat bidang atau bidang-bidang tanah yang meliputi sebagian muka peta yang harus digambar pada peta dengan skala berbeda, maka batas dari bidang atau bidang-bidang tanah tersebut digambar dan di dalamnya diberi keterangan “Lihat Peta Dasar Pendaftaran Nomor ......”. 5.4. Di dalam kotak keterangan a. Kotak judul dan skala ;
Judul
yaitu “ PETA DASAR PENDAFTARAN” ditulis
dengan tinggi huruf 1,0 cm dan tebal huruf 1,0 mm ditulis pada bagian atas.
Pada bagian tengah digambar arah utara.
Di bawah arah utara ditulis skala numeris peta dengan tinggi huruf 0,3 cm dan tebal huruf 0,3 mm.
Di bawah skala numeris, digambar skala grafis dengan panjang 8 cm, lebar 0,2 cm dan dibagi 5 kolom.
b. Kotak lokasi
Baris pertama ditulis kecamatan dengan tinggi huruf 0,3 cm dan tebal huruf 0,3 mm.
43
Baris kedua ditulis nama desa/kelurahan dengan tinggi huruf 0,3 cm dan tebal huruf 0,3 mm.
c. Kotak petunjuk lembar peta Pada bagian atas ditulis judul kotak yaitu “PETUNJUK LEMBAR PETA” dengan tinggi huruf 0,5 cm dan tebal huruf 0,5 mm. Pada bagian tengah ditulis diagram lembar peta dengan ukuran 6 cm x 6 cm yang terdiri dari 9 bujur sangkar yang masingmasing berukuran 2 x 2 cm dengan tebal garis 0,2 mm. Bujur sangkar yang terletak di tengah menunjukkan lembar peta dasar pendaftaran bersangkutan dibuat dengan garis lebih tebal dengan ukuran 0,5 mm. Bujur sangkar tersebut diberi nomor lembar peta secara keseluruhan, ditulis pada baris pertama dengan tinggi huruf 0,2 cm dan tebal huruf 0,2 mm. d. Kotak Legenda Pada bagian atas ditulis judul kotak yaitu “LEGENDA” dengan tinggi huruf 0,5 cm dan tebal huruf 0,5 mm. Selanjutnya diisi simbol-simbol kartografi sesuai PMNA/ Ka. BPN No. 3/1997 dengan tinggi huruf 0,2 cm dan tebal huruf 0,2 mm. e. Kotak Instansi Pembuat Pada kotak ini digambar logo BPN dan di bawahnya ditulis : BADAN PERTANAHAN NASIONAL dengan tinggi huruf 0,6 cm dan tebal huruf 0,6 mm.
44
f. Kotak Pengesahan Pada bagian atas ditulis tempat dan tanggal pengesahan dengan tinggi huruf 0,3 cm dan tebal huruf 0,3 mm. Di bawah tempat dan tanggal pengesahan ditulis : Untuk Penggunaannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten .................
----------------------------NIP………………
g. Kotak Identifikasi Pembuat Kotak untuk menuliskan Nama Program Studi sebagai berikut: SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL PROGRAM DIPLOMA I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL TAHUN AKADEMIK ..................
45
18. Penyimpanan data Hasil pengukuran sedapat mungkin disajikan dalam bentuk data digital, termasuk penggambarannya. Hasil hitungan koordinat disimpan dalam bentuk ASCII file dalam struktur yang telah ditentukan BPN, yaitu 8I.3F12.3 (8 karakter untuk nomor titik dan masing-masing 15 bilangan real dengan 3 angka di belakang koma untuk koordinat X,Y,Z). Untuk masing-masing dipisahkan dengan koma. File tersebut harus dapat ditampilkan dengan menggunakan software pemetaan (CAD) yang berupa titik-titik beserta nomor identifikasinya. Penggambaran sisi-sisi bidang dapat ditampilkan dengan menghubungkan titik-titik identifikasi dengan menggunakan mouse berdasarkan hasil sketsa lapang. Hasil ukuran interseksi/offset yang dilakukan dengan meteran dikartir langsung pada monitor dengan referensi titik-titik koordinat yang sudah tampil di monitor. 19. Dokumen Dokumen-dokumen / Produksi-produksi yang harus diserahkan oleh peserta Praktik Kerja Lapangan : 1. Kartiran Peta Dasar Teknik dan Peta Dasar Pendaftaran 2. Daftar Isian 103 dan 104 (Data ukuran lapangan dan data hitungan poligon/detil) 3. Daftar Isian 107 (Gambar Ukur) 4. Peta Dasar Teknik 5. Peta Dasar Pendaftaran 6. Peta Bidang Tanah 7. Buku Tugu Titik Dasar Teknik 8. Daftar Isian 106 (Daftar koordinat titik poligon)
46
9. Daftar Isian 201 (Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas) 10. Daftar Isian 201C (Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah) 20. Pemeliharaan dokumen-dokumen Dokumen-dokumen
tersebut
kemudian
diolah
oleh
Panitia
Penyelenggara Praktik Kerja Lapangan dan diserahkan dalam bentuk laporan, kepada: 1. Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 2. Kepala UPT Laboratorium STPN (dengan berita acara) dan disimpan sebagai arsip. 21. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas akan dijelaskan selama pembimbingan di Kampus STPN maupun di Laboratorium Desa oleh Dosen / Instruktur Lapangan.
47
BAB IV TATA TERTIB PKL DAN SANKSI
A. TATA TERTIB a. Seluruh peserta praktik lapang diwajibkan tinggal di lokasi praktik dan menempati "Base camp" yang telah ditentukan tanpa kecuali; b. Selalu menjaga ketertiban dan ketenangan, khususnya setelah waktu menunjukan pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 WIB; c. Diharapkan memperhatikan milik pribadi masing-masing, barang-brang berharga, uang, kendaraan untuk mencegah terjadinya kehilangan; d. Selalu berpakaian rapi/sopan selama praktik lapang. Tidak dibenarkan memakai kaos singlet, celana pendek, kain sarung, daster, waktu bekerja di lapangan maupun di "base camp"; e. Setiap meninggalkan
"Base camp" diharapkan kunci kamar dibawa atau
ditaruh di tempat yang aman; f. Dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan orang lain, baik terhadap sesama praktikan, tuan rumah, instruktur/dosen, tamu maupun masyarakat sekitar. g. Selalu menjaga terpeliharanya kebersihan lingkungan dan diri masing-masing; h. Kamar ditinggal dalam keadaan rapi, baik tempat tidur maupun lainnya, dan lampu dimatikan; i. Selalu membuang sampah pada tempatnya; j. Selama kerja di lapang selalu menggunakan pakaian yang telah ditentukan, dan dilarang merokok; k. Pada prinsipnya, waktu ada kegiatan tidak dibenarkan menerima tamu. Tetapi bila karena sesuatu hal yang mendesak, penerimaan tamu harus seijin instruktur/dosen sepanjang masih dimungkinkan;
48
l. Peserta kuliah praktik lapang diharuskan mengikuti segala kegiatan; m. Peserta kuliah praktik lapang yang karena sesuatu hal yang memaksa harus meninggalkan lokasi praktik lapang harus seijin dosen/instruktur; n. Bila peserta meninggalkan lokasi tanpa sesuatu alasan yang kuat, maka dinyatakan gugur sebagai peserta praktik lapang; o. Selalu menjaga hubungan baik dengan rekan bekerja, tuan rumah, instruktur/dosen dan masyarakat sekitar; p. Peserta harus mengisi daftar hadir yang disediakan; q. Selalu
menjaga
kehormatan almamater, kehormatan dosen/instruktur,
kehormatan orang lain dan kehormatan diri sendiri. r. Selalu menjaga dan merawat peralatan milik STPN yang digunakan
B. SANKSI Pelanggaran terhadap tata tertib PKL dapat diambil tindakan sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Bentuk-bentuk sanksi berupa : 1. Peringatan / teguran ringan. 2. Peringatan / teguran keras. 3. Pengurangan nilai PKL. 4. Dipulangkan dan tidak mendapat nilai. 5. Dikeluarkan tidak dengan hormat sebagai taruna/mahasiswa Program DI-PPK STPN.
49
BAB V PENILAIAN
A.
NILAI LAPANGAN Nilai ini merupakan rekaman taruna/taruna/mahasiswa selama mengikuti
PKL
baik
terkait
dengan
tugas
lapangan
ataupun
terkait
dengan
karakter.taruna/masiswa selama mengikuti PKL.
B.
NILAI RESPONSI Setelah taruna/taruna/mahasiswa melaksanakan PKL II ini kemudian
menyelesaikan tugas studio, wajib mengikuti responsi PKL (Yuridis dan Teknis) kepada masing-masing koordinator sesuai dengan pembagian yang ada di Surat Keputusan Ketua STPN, dengan masing-masing taruna/taruna/mahasiswa wajib membawa buku harian. Nilai akhir PKL merupakan gabungan dari nilai lapangan pada saat PKL dan nilai responsi (nilai teknik dan nilai yuridis).
50
BAB VI PENUTUP
Dengan
diselenggarakannya
Praktik
Kerja
Lapangan
diharapkan
taruna/mahasiswa Program DI PPK STPN akan lebih memahami pekerjaan pendataan
riwayat
bidang-bidang
tanah
dan
penetapan
batasnya,
pengadministrasian data pertanahan di tingkat desa dan selanjutnya dapat meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknik serta prosedur pengukuran dan pemetaan kadastral secara benar. Taruna/mahasiswa
juga
diharapkan
akan
semakin
meningkat
pengetahuannya terhadap masalah pertanahan serta cara pemecahannya secara terpadu sebagai langkah untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian lisensi yang diselenggarakan oleh Kedeputian I Badan Pertanahan Nasional untuk mendapat gelar Asisten Surveyor Pertanahan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2013. Setelah mereka lulus, diharapkan dapat bekerja secara profesional dan mencintai profesinya dengan dilandasi ilmu pengetahuan, ketrampilan dan didukung sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan suatu tugas/ pekerjaan ditempat kerjanya dan dapat mengacu pada unjuk kerja yang telah dipersyaratkan.
51
DAFTAR PUSTAKA
Wongsosoetjitro, Soetomo. 1981. Ilmu Geodesi Tinggi I, Terbitan pertama, Kanisius, Yogyakarta. _____1997. Buku Petunjuk Penggunaan Proyeksi TM-3 dalam Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Jurusan Teknik Geodesi FTSP-ITB, Bandung. Syaifullah,A., 2007, Ukur Tanah Seri I, cetakan ke-2, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
Daftar Peraturan: _______Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
_______ PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah
52
