MODEL SISTEM M-GOVERNMENT (Studi Kasus : Pemerintah Kota Yogyakarta)

JURNAL INFORMATIKA Vol 7, No. 2, Juli 2013

MODEL SISTEM M-GOVERNMENT (Studi Kasus : Pemerintah Kota Yogyakarta) Sri Handayaningsih1, Heru Nugroho2 Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta, telp : 0274. 563515, fax : 0274. 564604 email : [email protected], [email protected] Abstrak Saat ini pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah yang sangat cepat, sistem layanan publik secara tradisional yang mana pelayanan yang berorientasi pada antrian di depan meja petugas dan tergantung pada jam kerja tidak dapat lagi memadai. Sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas bidang telematika. Pemerintah DIY menetapkan kebijakan pengembangan Jogja Cyber Province. Akan tetapi dalam perkembanganya pengembangan e-Government ini masih belum optimal, seperti e-ktp. Proses Bisnis dalam pembuatan e-KTP lebih panjang dibandingkan dengan sebelum e-KTP. Fisik e-KTP baru diterima dalam hitungan bulan, jika ada kesalahan data, proses pembuatan dimulai dari awal lagi. Data penduduk terpusat, namun penggunaannya masih belum di sharing dengan pihak lain yang membutuhkan. Untuk itu dibutuhkan media penghubung untuk melakaukan proses yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Tujuan penerapat tersebut adalah mempermudah masyarakat berhubungan dengan pemerintah serta menciptakan data-data yang terintegrasi antara dinas-dinas yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta. Subyek pada penelitian ini adalah model sistem m-Government. Model yang dibuat menghasilkan sebuah pemodelan sistem yang bisa digunakan untuk acuan dalam penerapan m-Government untuk pelayanan publik yang bersifat rutin. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem yaitu : “Model mGovernment di Pemerintah Kota Yogyakarta” yang dapat memberikan kemudahan komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat dalam hal proses pelayanan maupun proses penyelesaian layanan melalui handphone atau smartphone. Hasil uji kelayakan sistem menunjukan bahwa sistem yang di usulkan dapat diimplementasikan. Kata Kunci : Model, m-Government, e-Government 1 PENDAHULUAN Saat ini dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah yang sangat cepat, sistem layanan publik secara tradisional tidak dapat lagi memadai. Sistem pelayanan publik secara tradisional ini seperti pelayanan yang berorientasi pada antrian (in line) di depan meja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tergantung pada jam kerja. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan 811


pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan dan juga dalam proses pemerintahan. Sebagai tindak lanjut dari Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas bidang telematika (telematika, media dan informatika). Pemerintah DIY menetapkan kebijakan pengembangan Jogja Cyber Province. Pada tahun 2005 dirintis program Digital Government Services (DGS) yang ditindaklanjuti dengan pengeluaran Peraturan Gubenur DIY nomor 42 tahun 2006 tetang Blueprint Jogja Cyber Province. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu, pemerintah menerapkan eGovernment atau electronic government dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien dalam waktu secepatnya. eGovernment adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki produktivitas legislasi, peradilan dan administrasi. Evolusi dalam pelayanan pembuatan baru maupun perpanjang KTP (Kartu Tanda Penduduk) dimulai dengan proses birokrasi yang cukup panjang, yang mana permohonan proses birokrasi pada tingkatan RT / RW, Desa / Kelurahan dan Kecamatan. Dalam proses tersebut juga mengharuskan pemohon untuk selalu ada selama proses berlangsung, sehingga menyebabkan tersitanya waktu pada saat pembuatan / perpanjangan KTP meningkat, khususnya bagi penduduk dengan tingkat kesibukan cukup tinggi. Selain itu data-data yang dibutuhkan sebagai persyaratan pembuatan KTP juga masih dalam bentuk lembaran-lembaran kertas yang memiliki pontensi untuk hilang ataupun rusak, Sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ketika dibutuhkan. Perkembangan berikutnya , penerapan e-KTP yang disebut jauh lebih efisien dibandingkan dengan KTP tetapi belum maksimal, walaupun sudah disosialisasikan satu tahun yang lalu akan tetapi penerapannya belum berjalan. Banyak masalah teknis yang masih menghambat dalam penerapan e-KTP antara lain kesiapan masyarakat, kesiapan alat serta kesiapan petugas dalam melayani pembutan e-KTP tersebut. Data yang ada di dalam KTP memiliki kaitan dengan keperluan proses pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) yang mana sebelum pembuatan SIM dilampirkan KTP untuk keperluan syarat pembuatannya. Selain untuk pembuatan SIM, KTP dipergunakan untuk syarat pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraann), KK (Kartu Keluarga), Akta Lahir, mengurus Pajak dan lain-lain. Selain permasalahan tentang pembuatan dan perpanjang KTP ada juga permasalahan yang timbul setelah penerapan e-Government antara lain ketersediaan data kependudukan yang belum terintegrasi ke berbagai dinas terkait yang ada di kota Yogyakarta. Ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pencatatan sehingga memungkinkan data kependudukan berbeda dari dinas kependudukan dan catatan sipil dengan dinas yang berhubungan dengan kependudukan. Kemudian pelayanan yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta hanya sekedar informasi dan petunjuk tanpa ada proses penyediaan jasa. Ini menyebabkan semakin banyak biro jasa untuk membantu masyarakat dalam proses administrasi kependudukan sehingga penerapan e-Government tidak begitu bermanfaat. Selain itu permasalahan lainya yang timbul adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kota Yogyakarta cukup bermanfaat dalam segi penyediaan website informasi dan 812


keluhan akan tetapi respon yang diberikan cukup lama sehingga masyarakat tidak langsung menerima respon tersebut. Untuk itu di butuhkan media penghubung guna melakukan proses yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penyediaan layanan kepada masyarakat melalui telepon selulur menjadi alternatif yang sangat menarik dan penting untuk dikaji, karena jika diaplikasikan akan berpotensi besar untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat antara lain tersitanya waktu masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan cukup tinggi dan lambatnya birokrasi yang diberikan oleh pemerintah. Aplikasi yang menggunakan media telepon seluler termasuk dalam aplikasi mobile government (m-Government). Dipandang dari segi kepraktisan bagi pengguna, telepon seluler memang lebih unggul daripada PC (Personal Computer) atau laptop sekalipun. Handphone lebih murah, lebih ringan dan bisa dibawa ke mana-mana bahkan bisa dimasukkan ke dalam saku. Hal inilah yang menjelaskan mengapa tingkat penetrasi handphone lebih cepat daripada PC atau Laptop. Handphone tidak lagi menjadi barang yang mewah, melainkan telah menjadi kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari. Tidak heran sekarang ini mulai dari presiden direktur sampai dengan tukang sayur sudah biasa mengoprasikan handphone. Handphone telah digunakan secara masal oleh warga masyarakat baik di kota maupun di desa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian yang akan diajukan : “Pembuatan Model M-Government” (studi kasus : Pemkot Yogyakarta). 2 KAJIAN PUSTAKA Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cicilia Lusiani dengan judul “Evaluasi Efektivitas Layanan Elektronik di Sektor Publik Studi Kasus Layanan Mobile Government di Pemerintah Kabupaten Sleman”. Dalam penelitian ini membahas tentang evaluasi bagai mana efektifitas penerapan layanan elektronik yang ada di kabupaten sleman. Yang mana hasil penelitian ini antara lain menghasilkan pandangan internal organisasi terhadap implementasi layanan Mobile Government bersifat positif, mendukung kinerja dan sesuai dengantujuan organisasi, implementasi layanan Mobile Government membawa pengaruh perubahan secara sosial,budaya dan etika di internal organisasi, yaitu : kecepatan, kemudahan, tidak lagi mengenalhierarki dan tetap menjaga kerahasiaan identitas pengirim dan Layanan Mobile Government Pemkab Sleman masih sebatas sebagai Government Helpdesk, belum dikembangkan menjadi layanan SMS Info. Feedback layanan ke masyaraat sebagai bentuktindak lanjut pengaduan belum dapat dilihat manfaatnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fanikawati dengan judul “Pemodelan Pada Tingkat Pengembangan E-Government”. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana menghasilkan sebuah model pengembangan eGovernment untuk pemerintahan, model yang dihasilkan merupakan suatu model website yang nantinya bisa dijadikan setandar atau acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan e-Government yang disesuaikan dengan visi misi daerah. Dalam hal ini, penelitian memiliki beberapa program yang harus dilakukan untuk menghasilkan model yang diinginkan. Pertama, akan dilakukan anailisis sistem, analisis kebutuhan sistem dan proses bisnis dari setiap pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, akan menghasilkan interface atau tampilan pada website tersebut yang mana akan dijadikan referensi dalam pengembangan website e-Government yang ada di 813


pemerintahan. Model yang dihasilkan meliputi interface pembuatan KTP, interface pembuatan STNK, interface informasi lelang dan lain-lain. Saran yang diberikan pada penelitian ini adalah penelitian berikutnya menghasilkan tampilan lebih menarik minat masyarakat dan penelitian berikutnya dapat dikembangkan dalam hal pemodelanya yang lebih variatif yaitu dengan menambahkan menu yang lain sesuai dengan kebutuan mendatang. Program Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) adalah salah satu sarana yang digunakan pemerintah dengan basis teknologi komunikasi yang biasa digunakan warga saat ini, yaitu telepon seluler. Dengan adanya UPIK ini masyarakat Yogyakarta berkesempatan untuk berpartisipasi mengirim saran dan keluhan kepada Pemkot Yogyakarta melalui fasilitas UPIK via SMS ke 08122780001/2740, telp. 0274-555242 atau lewat situs www.upik.jogjakota.go.id. Dalam sehari, UPIK menerima rata-rata 8 sampai 10 SMS. Batas waktu kepada Admin UPIK untuk meneruskan informasi yang berupa berita, keluhan, pertanyaan, pengaduan usul / saran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit kerja / Instansi terkait adalah dalam waktu 1 x 24 jam adapun batas waktu bagi operator UPIK SKPD / Unit kerja untuk memberikan respon atas berita, keluhan, pertanyaan, pengaduan, usul atau saran terhadap instansinya adalah 2 x 24 jam sejak informasi diterima, sedangkan untuk permasalahan yang membutuhkan koordinasi tindak lanjut dan melibatkan beberapa SKPD maka batas waktu untuk melakukan respon terhadap informasi hasil koordinasi tindaklanjut adalah 6 x 24 jam sejak informasi diterima. Dari UPIK ini publik bisa memantau dan mengawasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. a.

m-Govenrment (Mobile Government) Mobile Government atau yang biasa disingkat m-Government adalah penerapan e-Government pada media piranti bergerak (mobile), termasuk penggunaan layanan dan aplikasi dari pemerintah yang hanya mungkin digunakan pada telepon seluler, notebook/laptop, PDA (Personal Digital Assitants), dan infrastruktur jaringan internet nirkabel[8]. Penyedian layanan kepada masyarakat melalui telepon genggam menjadi alternatif yang sangat menarik dan penting untuk dikaji karena jika diaplikasikan akan berpotensi besar untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat khususnya dalam hal komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya. [1] Aplikasi dalam penerapan m-Govenrment Penyampaian informasi kepada masyarakat di area terjadinya bencana alam sehingga masyarakat tidak perlu panik dan dapat menyelamatkan dirinya serta orangorang di sekitarnya. Masih banyak contoh aplikasi lainnya seperti pelaporan kejahatan lewat SMS, pengiriman informasi tagihan pajak kepada masyarakat atau sosialisasi kebijakan pemerintah. Banyak jenis informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan bentuk komunikasinya pun bisa dua arah. Ada kalanya sebuah informasi hanya dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, data-data masyarakat juga diperlukan agar pemerintah dapat mengirimkan informasi yang sesuai apalagi jika informasi yang ingin disampaikan merupakan informasi pribadi seseorang.

814


b. Manfaat m-Govenrment Manfaat mobile government antara lain[8] : a. Peningkatan produktivitas pegawai lembaga pelayanan masyarakat m-Government memungkinkan petugas pelayanan umum untuk memasukkan data ke dalam sistem secara langsung ketika sedang bekerja di lapangan. Dengan demikian waktu untuk pengumpulan data dan tingkat kesalahan pencatatan data di lapangan akan berkurang. b. Peningkatan efektivitas kerja pegawai lembaga pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi m-government para pegawai pemerintah dapat membawa dokumen dalam bentuk digital, sehingga jauh lebih mudah dari pada membawa dokumen dalam bentuk kertas. Dengan demikian secara tidak langsung kan meningkatkan efektivitas kerja pegawai pemerintah. c. Memperbaiki penyampaian informasi dan layanan dari pemerintah dengan memanfaatkan m-Government maka pemerintah dapat menyampaikan informasi dan layanannya kapan dan dimana pun masyarakat berada d. Meningkatkan sarana untuk interaksi antara masyarakat dan pemerintah Aplikasi ini dapat juga menjadi sarana interaksi semua stakeholder dalam pemerintahan misalnya lembaga pelayanan masyarakat, pembuat kebijakan, wakil rakyat dan lain sebagainya. e. Memungkinkan partisipasi yang lebih dari masyarakat. Dengan mengurangi waktu dan upaya untuk komunikasi maka m-government akan mendorong pemerintah untuk membuat bentuk komunikasi lainnya misalnya e-voting, partisipasi masyarakat terhadap debat politik, serta pengiriman keluhan dan pertanyaan kapada pemerintah. c. Arsitektur Enteprise Arsitektur enterprise merupakan wujud kegiatan yang memungkinkan organisasi membangun fondasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi serta untuk menghadapi tantangan bisnis pada saat ini dan masa yang akan dating. Arsitektur enterprise mengidentifikasi komponen utama dari suatu organisasi dan bagaimana komponen di dalam sistem berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis yang didefinisikan. Komponen-komponen ini terdiri sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, finansial dan sumber daya lainnya. Arsitektur adalah seni atau praktek merancang dan membangun suatu struktur atau peta[13]. Sedangkan menurut IEEE 2000[13], arsitektur merupakan prinsip organisasi dari suatu enterprise yang meliputi komponen-komponen, hubungan satu sama lain, hubungan dengan lingkungan serta panduan pokok pada perancangan dan evolusinya. Enterprise adalah suatu organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan misinya[9]. d. Metodologi Arsitektur Enterprise Metodologi adalah kumpulan metode untuk menguraikan bagaimana suatu kumpulan aktivitas dilaksanakan. Umumnya metodologi terdiri dari prosedur, teknik dan disiplin tertentu. Dalam beberapa dekade terakhir metodologi untuk menyusun rencana arsitektur enterprise masih kurang, pendekatan yang dibuat hanyalah mencakup aspek lain dari arsitektur enterprise yaitu arsitektur teknologi dan aplikasi.

815


Untuk menentukan ruang lingkup, batasan dan content suatu arsitektur enterprise dapat menggunakan framework. Framwork adalah suatu struktur logis yang dapat diperluas untuk menggolongkan dan mengorganisasikan satu set konsep, metode, teknologi dan perubahan pada suatu perancangan atau proses pengolahan[9]. Beberapa framework yang populer diantaranya adalah model Zachman, model Group dan model Index[9]. Setiap model framework mendefinisikan entitas-entitas arsitektur ke dalam baris-baris dan atribut untuk setiap entitas ke dalam kolom-kolom. Salah satu pendekatan yang mencakup seluruh komponen arsitektur enterprise adalah metodologi Enterprise Architecture Planning (EAP) yang mempunyai beberapa tahapan kegiatan yang dikelompokkan ke dalam empat lapisan. EAP menggunakan model framework Zachman dan mengadopsi perencanaan sistem informasi tradisional seperti Bussiness System Planning (BSP). Kerangka kerja Zachman dalam bentuk matriks tersebut menjelaskan enam barik perspektif dari perencana (planner), pemilik (owner), perancang (designer), pembangun (developer), sub-kontarktor (sub-contractor) dan functioning enterprise. Perspektif tersebut merepresentasikan semua peran yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, manajemen, perawatan dan pemakaian sistem informasi dalam enterprise. Kolom dalam kerangka kerja Zachman memberikan penjelasan mengenai fokus atau abstraksi dari tiap perpektif berdasarkan data, fungsi, jaringan (network), manusia, waktu dan motivasi[1]. Tabel 1. Kerangka Kerja Zachman untuk arsitektur enterprise[1] Tujuan/cakup an(Perspektif Perancana) Model Bisnis (Prespektif Pemilik) Model Sistem informasi(Pres pektif arsitek) Model teknologi(Pres pektis Builder)

Representasi Detail(Prespek tif Sub kontraktor) Fungsi Sistem (Prespektif Pengguna)

Data (what)

Fungsi (who)

Jaringan (Where) Daftar lokasi oprasional enterprose Jaringan logistik

Orang (who)

Waktu (when) Daftar waktu/siklus bisnis

Motovasi (why) Daftar tujuan/strat egi bisnis

Daftar hal-hal yang penting bagi enterprise Entity Relationship diagam Model data(entitas valid,normali sasi sepenuhnya) Arsitektur data(tabel dan kolom); perta data baru terhadap data lama Rancangan data(denorma lisasi), rancangan penyimpan fisik Data yang dikonversi

Daftar prosesproses yang dilakukan enterprise Model Proses

Struktur organisasi

Jadwal bisnis induk

Aturan bisnis

Diagram alir data spesifik

Arsitektur sistem yang didistribusi kan

Arsitektur antar muka(peranan, data, akses)

Diagram kebergantung an sejarah hidup entitas

Model sistem

Rancangan sistem; structure chart,pseidocode

Antar muka pengguna(bagai mana prilaku sistem); rancangan kemamanan Layar,arsitektur keamanan(siapa yang dapat melihat apa)

Diagram alir kendali(strukt ur kendali)

Rancangan aturan bisnis

Rancangan program detail

Arsitektur sistem(pera ngkat keras, tipe perangkat lunak) Arsitektur jaringan

Definisi waktu

Spesifikasi aturan dalam program logis

Program yang dapat dieksekusi

Fasilitas komunikasi

Orang yang sudahdilatih

Kejadian bisnis

Aturan yang memaksa

Daftar unit organisasi

Kerangka kerja tersebut tidak mengulang metodologi dan tidak terdapat cara standar untuk mendapatkan hasilnya. Dimanfaatkan untuk mengelompokkan dan mengelola artifak arsitektur enterprise menurut perpektif dan fokusnya. Tiap sel merupakan pertemuan antara baris dengan kolom, dihasilkan artifak yang merupakan pendekatan penggolongan atas perspektif dengan fokus abstraksinya. 816


e. Analisis SWOT Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) disebut juga analisis KEKEPAN (Kekuatan-kekuatan. KElemahan-kelemahan, Peluang-peluang dan ANcaman-ancaman) digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahankelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatankesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi[7]. Dengan demikian menganalisis kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi meliputi hal-hal sebagai berikut [7]: a. Mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan perusahaan dan kemampuan-kemampuan sumber-sember dayanya untuk membangun kemampuan-kemapuan kompetisi. b. Mengidentifikasikan kelemaan-kelemahan perusahaan dan kecacatan-kecacatan sumber-sumber dayanya. c. Menangkap kesempatan-kesempatan pasar yang paling sesui dengan kemampuankemampuan sumber-sumber daya perusahaan. d. Mempertahankan ancaman-ancaman luar terhadap bisnis perusahaan dengan membangun suatu sumber yang dapat digunakan mempertahankan diri dari ancaman-ancaman tersebut. f. Pelayanan Publik Pelayanan publik diartikan, pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesui dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah kegiatanyang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan[2]. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain. 3 METODE PENELITIAN Subyek penelitian yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah “Pembuatan Model Sistem M-Government”. Model yang dibuat diharapkan bisa menghasilkan sebuah pemodelan sistem yang bisa digunakan untuk acuan dalam penerapan mGovernment untuk pelayanan publikyang bersifat rutin contohnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain. 3.1. Analisis SWOT Yaitu metode untuk merancang strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam penerapan m-Government yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta. 817


Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. 3.2. Pembuatan Model m-Government a. Data Membangun model arsitektur data yang diinginkan, dimulai dari penentuan entitas data, hubungan antara data, pengguaan data sampai dengan manfaat data. Data akan direpresentasikan dengan sebuah Entity Relational Diagram(ERD), dengan penjelasan aliran data yang digunakan. Setelah ERD dibuat maka selanjutnya di buat diagram alir data atau dengan nama lain yaitu Data Folow Diagram (DFD) b.

Arsitektur Aplikasi Membangun model arsitektur aplikasi yang direncanakan. Model arsitektur ini berupa interface dari setiap layanan yang nantinya akan membantu proses pelayanan terhadap masyarakat. Proses membangun model arstektur ini dimulai dari pembuatan interface pada frontoffice, yakni interface atau tampilan yang digunakan oleh user dalam hal ini user adalah masyarakat dan pembuatan interface pada backoffice, yakni interface atau tampilan yang digunakan oleh admin dalalm hal ini admin adalah petugas pemerintah.

c.

Infrastruktur Teknologi m-Government Mendefinisikan infrastruktur yang akan dibangun dalam penerapan m-Government di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penentuan infrastruktur ini dilakukan berdasarkan teknologi yang potensial dalam penerapan m-Government ini. Penentuin ini dilihat dari kesiaapan inftastrukter teknologi yang ada disetiap masing-masing lembaga.

3.3. Pengujian Perancangan Sistem Setelah perancangan data, arsitektur aplikasi dan infrastruktur teknologi yang semuanya sudah didefinisikan, maka pada tahap ini dilakukan tes. Metode pengujian / tes yang dilakukan menggunakan studi kelayakan. Studi kelayakan menentukan kemungkinan keberasilan solusi yang diusulkan dan berguna untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisis SWOT Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar) yaitu Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats dalam Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi bukan sebagai pemecah masalah dilihat dari visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang terletak pada “pelayanan jasa” dalam poin C dan misi “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum” pada poin F. 818


Analisis SWOT untuk faktor-faktor internal Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan m-Governemnt yang dapat dianalisis yaitu: 1. Strengths (Kekuatan) a. Adanya kerjasama antar dinas terkait pelayanan kepada masyarakat b. Fasilitas yang memenuhi untuk mengembangkan c. Selalu terjadi peningkatan SDM d. Kesiapan SDM menjadikan proses pelayanan lebih efisien e. Menerima informasi dan melakukan transaksi dimana saja f. Kesesuaian dalam pelayanan (pembuatan KTP di kecamatan, pembuatan SIM di kepolisian, dll) g. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi data antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 2. Weakness (Kelemahan) a. Keamanan data, dimana jaringan global memperbesar kemungkinan jatuhnya data rahasia kepada orang yang kurang tepat b. Privasi informasi dan produktifitas karyawan menjadi menurun c. Terbatasnya kemampuan perangkat mobile d. Koneksi yang bersifat dinamik, memungkinkan akses jariangan tidak stabil. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembangkan m-Government, yaitu: 1. Opportunities (Peluang) a. Peningkatan mutu standar pelayanan terehadap masyarakat b. Terjangkaunya harga layanan internet mobile memberikan kemudahan masyarakat untuk meggunakan perangkat mobile c. Semakin cepat proses pelayanan terhadap masyarakat mendorong semakin banyaknya masyarakt yang sadar tentang proses pelayanan kependudukan d. Kepuasan masyarakat bertambah terhadap proses pelayanan kemasyarakatan e. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para shareholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bernegara f. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di keluarkan pemerintah maupun shareholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari g. Harapan masyarakat akan proses pelayanan yang efesian dan berkualitas h. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan meningkat i. Dukungan IT yang memadai 2. Threats (Ancaman) a. Kegagalan proses pelayanan akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan menurun b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perangkat mobile c. Terjadinya pencurian data ketika transaksi dilakukan d. Gagalnya proses pelayanan jika tidak ada sosialisasi yang benar e. Semakin banyaknya program jahat untuk merusak aplikasi mobile f. Tidak semua masyarakat memiliki hanphone bertipe smartphone sehingga proses pengembangan ini masih terasa belum optimal g. Keterbatasan SDM dalam pengadaan perangakat smartphone

819


4.2. Pembuatan model m-Government 4.2.1. Data Arsitektur data bertujuan mendefinisikan data yang akan dipakai untuk mengembangkan dan membangun arsitektur aplikasi. Pada pemodelan bisnis yang dapat dilihat dari fungsi-fungsi utama dalam pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah pencatatan sipil, pencatatan kependudukan, pembuatan surat izin mengemudi dan prosedur pembayaran pajak. Pendefinisian arsitektur data dalam EAP tidak digunakan untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi lebih detail dari tiap entitas data, tetapi ditujuan untuk memahami kebutuhan akan data serta saling keterhubungannya entitas dalam kerangka pencapaian tujuan bisnis. Fungsi dan kelompok proses bisnis yang telah diidentifikasi diharapkan memiliki entitas data yang dibuat, dikelola atau digunakan. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian diverifikasi dengan pertimbangan tingkat kepentingan dan keterhubungan dalam mendukung proses bisnis yang baru. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pemodelan entity-relationship diagram (ERD). ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan dan ketergantungan antar entitas data dan pengembangan aplikasi di masa datang. Berikut adalah salah satu ERD pembuatan kk yang ada di Pemerintah kota yogyakarta. Dapat

Surat Pindah [1;1]

buat [1;N]

[1;1]

[1;1] [1;1]

[1;N] isi

Formulir

Periksa

[1;N]

[1;1]

Masyarakat

[1;N]

[1;1]

Petugas

Layan

[1;1] [1;1]

KK

[1;1]

[1;1] Surat Pengantar

Dapat

[1;1]

[N;1] buat

Miliki

[N;1]

[N;1] Terbit

Gambar 1. ERD pemuatan KK a. Pembuatan DFD Dalam tahap ini akan dibuat diagram data yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarakan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas. Gambar 2 menunjukkan tahapan pembuatan DFD (Data Folow Diagram) sistem mGovernment. b. Relasi Entitas dengan fungsi bisnis Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan entitas-entitas data yang diciptakan (created) dengan simbol “C”, digunakan (referenced) dengan simbol “U” dan diperbaharui (update) dengan simbol “U” oleh fungsi bisnis. Fungsifungsi bisnis yang terdefinisi dalam model bisnis direlasikan dengan entitas-ntitas data dalam bentuk matriks Berdasarkan gambar matriks, baris menyatakan fungsi-fungsi dan disusun secara hirarkis berdasarkan area fungsional, sedangkan kolom terdiri dari entitasentitas yang dikelompokkan berdasarkan area fungsional utama yang paling terkait dan biasanya area-area yang menciptkannya. Suatu fungsi bisnis dapat 820


berhubungan dengan beberapa entitas data dan begitu juga data dapat berhubungan dengan beberapa fungsi bisnis. Matriks pada Lampiran. diatur sedemikian rupa sehingga sel-sel yang memiliki penanda “Create-UpdateReference (CUR)” tersusun secara diagonal dari kiri atas menuju ke kanan bawah dengan mempertahankan konsistensi pengelompokkan fungsi bisnis. Tiap proses di dalam fungsi bisnis dengan sekelompok entitas data yang membentuk diagonal “CUR” memberikan pengelompokkan yang disebut subyek basis data. Pengelompokkan subyek basis data adalah untuk hubungan fungsional antara entitas data dengan proses bisnis, sedangkan E-R diagram merupakan hubungan logis antar entitas data. Kotak yang dibentuk oleh garis tebal dan berwarna gelap. Menunjukkan entitas-entitas data yang paling terkait atau milik dari area fungsional. Hubungan yang terdapat di luar kota tebal dan sejumlah kotak yang saling tumpang tindih menunjukkan data yang dipakai bersama diantara area fungsional. Matriks yang merelasikan antara entitas data dengan fungsi bisnis dapat digunakan untuk mengembangkan ruang lingkup aplikasi pada tahapan selanjutnya dan untuk menunjukkan data sharing pada bisnis. Jumlah hubungan di luar kotak tebal menunjukkan tingkatan penggunaan data bersama pada bisnis. Pajak STNK SIM Akta kematian Akta kelahiran KTP KK Registrasi kependudukan Login

Masyarakat

KK Fisik KTP Fisik Akta kelahiran Fisik Akta kematian Fisik SIM Fisik STNK Fisik SSP Fisik

1 Login

Petugas

SISTEM M-GOVERNMENT

Konfirmasi Registrasi Informasi Peryaratan Informasi Pengambilan Informasi biaya Laporan

KK KTP Akta kelahiran Akta kematian SIM STNK Pajak

Pimpinan

Gambar 2. Contek Diagram Sistem m-Government 2. Arsitektur Aplikasi Tujuan arsitektur aplikasi adalah untuk mengumpulkan aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis bagi enterprise. Arsitektur aplikasi merupakan definisi mengenai apa yang harus dilakukan aplikasi untuk mengelola data dan menyediakan informasi bagi pelaksana fungsi-fungsi bisnis. Hal ini dalam kerangka kerja Zachman yang 821


mengisi baris perspektif arsitek dan kolom who untuk mendefinisikan arsitektur enterprise yaitu dengan antar muka aplikasi. Pembuatan arsitektur aplikasi ini adalah menambahkan aplikasi yang sebelumnya sudah ada sehingga akan membantu proses pelayanan publik agar lebih baik. Aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebagai aplikasi legacy antara lain e-KTP, e-Registration, SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), SIM (Sistem Infomasi Manajemen) Pelayanan Masyarakat, Mapada (administrasi pembayaran pajak daerah) dan Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Bermotor. Kemudian ditentukan kandidat aplikasi yang diusulkan yaitu m-Government. Yang mana dalam arsitektur aplikasi ini menggambakan tetang interface (antar muka) dari sistem yang akan di buat dengan mengacu pada formulir-formulir yang sudah ada. Gambaran dari sistem ini berupa tahapan-tahapan dari proses pelayanan publik yang digambarkan melalui aplikasi / sistem yang bekerja di perangkat mobile. Ini akan menjelaskan bagaimana sistem ini berjalan serta alur dari pelayanan publik ini. Pelayanan publik yang akan digambarkan ini adalah pelayanan publik yang bersifat rutin, antra lain pebuatan akta kelahiran, pembuatan akta kematian, pembuatan KK (Kartu Keluarga), Mengganti KK (Kartu Keluarga), pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), memperpanjang KTP (Kartu Tanda Penduduk), pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), memperpanjang SIM (Surat Izin Mengemudi), pembuatan STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta pembayaran pajak pribadi. Berikut adalah rancangan interface aplikasi m-Government yang dibuat : a. Interface sistem m-Government (Front Office) pada Menu Utama aplikasi Gambar 3 memperlihatkan interface atau tampilan menu utama ini merupakan menu yang menampilkan sub-menu untuk melakukan pendaftaran-pendaftaran layanan. Sub-menu tersebut antara lain : Kependudukan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK, KTP, SIM, STNK dan Pajak.

Gambar 3. Tampilan Menu Utama b. Interface halaman administrator sistem m-Government (Back Office) 1) Halaman Admin Kependudukan Gambar 4 memperlihatkan halaman admin ini menampilkan data kependudukan. Di dalam halaman admin ini memiliki fungsi untuk melihat detail data penduduk dan dapat merubah data penduduk dengan mengeklik link “[Detail]” dan “[Edit]”. Semaentara di bagian kiri halaman admin ini terdapat menu kependudukan. Jika ada data baru yang masuk maka akan ada notif atau keterangan gambar yang muncul di samping menu data penduduk. 822


Gambar 4. Admin penduduk 3. Infrastruktur Teknologi m-Government Dukungan infrastruktur TI yang baik akan memberikan kontribusi pada percepatan pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya jika infrastrukturnya tidak baik justru bisa menghambat pencapaian tujuan. Bahkan lebih dari itu, dengan infrastruktur TI. Dalam pengebangan m-Government terdapat infrastruktur-infrastruktur yang mampu mendukung dalam proses pengembangan tersebut. Yang mana infrastruktur teknologi yang mendukung pengembangan m-Government adalah Jaringan computer. Jaringan komputer merupakan aspek penting dalam penerapan sistem mGovernment ini. Untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan yang lain sehingga pengguna komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Jaringan tersebut adalah WAN, WAN adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa inggis Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Berikut gambaran dari jaringan m-Government :

Kantor SAMSAT BTS

User / Masyarakat

Kantor Kepolisian Kantor Kecamatan

Kantor Dinas Pajak

Kantor Bagian Telematika

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambar 5. Sistem jaringan dalam penerapan m-Government Dari gambar 5 bisa dilihat bahwa jaringa ini berjalan pada jaringan WAN (Wide Area Network), yang artinya kumpulan dari LAN dan/atau Workgroup yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi dan jaringan internet, dari / ke instansi pusat dan kantor instansi lainya, maupun antar kantor instansi. Dengan sistem jaringan ini pertukaran data antar instansi dapat dilakukan dengan cepat. Bagian 823


telematikan yang ada di pemerintah kota Yogyakarta menjadi instansi yang mengendalikan atau pusat pengendali dari jaringan-jaringan tersebut. Yang mana di setiap instansi terdapat server dan database khusus untuk menunjang jaringan tersebut. Dengan jaringan internet dan perangkat mobile masyarakat dapat mengakses dan menggunakan aplikasi tersebut sehingga dapat melakukan proses kependudukan dan proses pembuatan identitas lainya. 4.

Pengujian Perancangan Sistem Pada pengujian perancangan sistem dilakukan dengan studi kelayakan, yaitu untuk melihat sejauh mana perencanaan yang dibuat dapat diimplementasikan. Dasar digunakan studi kelayakan dalam pengujian perancangan sistem ini adalah dengan melihat kondisi saat ini dari perkembangan teknologi informasi di pemerintah kota Yogyakarta dan hasil dari analisis SWOT yang menghasilkan analisis berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dilihat dari kondisi saat ini di pemerintah kota Yogyakarta. Kemudian dasar yang lain adalah peraturan gubenur DIY tentang DGS (Digital Government Service) dan Kepres No. 3 Tahun 2003. Hasil dari pengujian menyatakan layak yaitu 100 %. Proses pengujian dilakukan dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pagawai pemerintah yang terkait. Yang mana nantinya pengujian tersebut dilakukan dengan cara menjelaskan alur pelayanan yang diusulkan, tampilan sistem atau program dan jaringan yang direncanankan. Dalam hal ini pengujian perancangan program dilakukan oleh petugas yang bertugas sebagai staf IT (Information Technology) yang bertugas diinstansi tersebut. 5. SIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pembuatan model m-Government di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Data yang dimodelkan sesuai dengan proses yang berjalan di instansi 2. Penggunaan data sudah sesuai dengan kebutuhan informasi di setiap instansi 3. Model informasi yang dihasilakan sesuai dengan kebutuhan instansi 4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat karena tampilan sistem m-Government mudah dimengerti 5. Menghasilkan model prosedur yang dapat di terapkan dimasa yang akan datang 6. Hasil dari model tersubut mendukung strategi organisasi di pemerintah kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA 824


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Surendro, Kridanto., (2009), Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi, Informatika, Bandung. Sinambeja, Lijan Poltak., (2006), Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implentasi, Bumi Aksara, Jakarta. AL Fatah, Hanif., (2007), Analisis dan Perancangan Sistem Informasi unuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern, Andi, Yogyakarta. Ladjamudin, Al-Bahra Bin., (2005), Analisis dan Desain Sistem Informasi, Graha Ilmu, Tangerang. Sedarmayanti., (2003), Good Govennance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung. Indrajit, Richardus Eko., (2002), Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Public Berbasis Teknologi Digital, Andi, Yogyakarta. Jogiyanto., (2005), Sistem Informasi Strategik untuk Keunggulan Komputitif, Andi, Yogyakarta. Sambiring, Krisantus., (2006), Penerapan Mobile Government di Indonesia, Karya Tulis, Institut Teknologi Bandung. http://ningretnokebumen.blogspot.com/ Mobile Government : Mengurangi Kesenjangan Digital dalam Pelayanan Publik (diakses tanggal 16 Maret 2011)

825

MODEL SISTEM M-GOVERNMENT (Studi Kasus : Pemerintah Kota Yogyakarta)

Recommend Documents