Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 2, Maret 2010
Model Posdaya Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Oos M. Anwas Pustekkom Kemendiknas, Email:
[email protected] Abstrak:. Tulisan ini bertujuan mengkaji solusi dalam mengatasi masalah tersebut melalui model Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Teori-teori yang digunakan mengacu pada teori perubahan sosial
dan teori pemberdayaan masyarakat. Dengan kompleksnya masalah yang dihadapi kelompok masyarakat hard rock tersebut, penuntasan wajar 9 tahun perlu dilakukan melalui upaya pemberdayaan keluarga
dalam wahana Posdaya. Posdaya merupakan forum silaturahmi, komunikasi, advokasi dan wadah kegiatan penguatan delapan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu. Pengembangan Posdaya tidak harus membuat
lembaga baru dalam masyarakat, tetapi dapat mengoptimalkan yang ada melalui aktivitas pemberdayaan. Posdaya menjadi wahana diskusi dalam memecahkan permasalahan sehari-hari, khususnya kendala-
kendala penuntasan wajar 9 tahun secara bersama antara anak, orang tua, dan masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan potensi/peran masing-masing. Posdaya juga mampu membangun kembali kearifan lokal dan modal sosial. Pada akhirnya Posdaya tidak hanya memecahkan masalah pendidikan, akan tetapi juga masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu penuntasan wajar 9 tahun
perlu kerja sama lintas departemen di bawah koordinasi Menkokesra, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan, bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Kata Kunci: wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Posdaya, pemberdayaan keluarga, forum komunikasi, modal sosial.
Abstract: This paper aims to analyze solutions for the problems using Family and The Community
Empowering (Posdaya). Theories used within this model refers to social change and community
empowerment theories. Since the complexity of problems face by those hard rock society, the accomplishment of nine-year compulsory learning must be done by means of family empowerment
within Posdaya. Posdaya is a forum for communications, ‘silaturahmi’, advocacy and education, and
simultaneously the institution for activities to strengthen family functions in an integrated manner. Instead of establishing a new institution, the development of Posdaya can be done by optimizing the existing one by empowering activities. Posdaya become a place for discussing daily matters, especially the obstacles in accomplishing the nine-year compulsory learning, among children, parents and community that are fit
with their own needs and potential/roles. Posdaya is also capable in re-developing local wisdom and
social capital. At the end Posdaya is not only to solve educational problems but also to solve poverty and other social problems. For those reasons the accomplishment of nine-year compulsory learning requests
cooperation across departments within coordination of welfare ministry in collaboration with local government and society.
Key words: nine-year compulsory education, Posdaya, family empowerment, communication forum, social capital.
Pendahuluan
sektor pendidikan merupakan pembangunan yang
perubahan terencana, ke arah perbaikan kondisi
berarti perubahan untuk meningkatkan kualitas
Pembangunan secara umum identik dengan proses
yang lebih baik. Kata kunci dari konsep pembangunan
a dala h
perubahan,
pertumbuhan,
pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri (Susanto, 2007). 206
Pembangunan
berpusat pada manusia. Pembangunan pendidikan
kehidupan manusia yang lebih baik dan bermartabat.
Pendidikan te rutama pendidi kan da sar
merupakan hak setiap warga negara yang telah
Oos M. Anwas, Model Posdaya Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
diakui sebagai kesepakatan dunia. Tahun 2000
siswa. Padahal anak bisa sekolah sangat terkait
kesimpulan PBB sepakat untuk mengarahkan dan
anak mereka sekolahnya sudah gratis, diberikan
Kepala Negara dari seluruh dunia atas studi dan
mengukur pembangunan berbasis manusia dan masyarakat yang disebut Millennium Development Goals (MDGs). Ada delapan delapan sasaran MDGs
yang akan ditindaklanjuti di setiap negara, salah
satunya adalah pencapaian pendidikan dasar umum bagi semua warga negara.
Di Indonesia, penuntasan wajib belajar 9
tahun telah ditempuh melalui berbagai model, antara lain: SD/MI dan SMP/MTs reguler, SMP Satu
Atap, SMP Terbuka, Kejar Paket A dan B, dan bentuk layanan lainnya. Sekolah regular ditujukan bagi siswa yang mampu mengikuti sekolah secara
biasa masuk tiap hari pada jam sekolah. SMP Satu Atap
dikembangkan
pad a
daerah-daerah
terpencil dengan menyatukan lokasi SD dengan SMP dengan memanfaatkan berbagai sumber, sarana dan prasarana pada SD tersebut. Model SMP Terbuka ditujukan bagi siswa yang tidak bisa
datang tiap hari ke sekolah reguler karena
berbagai hal, sehingga mereka bisa belajar
mandiri mela lui ba ha n belajar yang telah dirancang secara khusus. Kejar Paket A dan Paket
B merupakan pendidikan nonformal penyetaraan setingkat SD dan SMP. Di samping itu, Pemerintah
telah memberikan berbagai program dukungan lainnya misalnya: Program BOS/sekolah gratis, beasiswa, atau program kemudahan lainnya.
Upaya-upaya tersebut ditujukan dengan
harapan semua anak usia sekolah pendidikan dasar (usia 7 s.d. 15 tahun) dapat mengikuti salah
satu bentuk layanan pendidikan yang sesuai. Namun, kenyataannya bentuk layanan tersebut
masih belum bisa menjaring semua anak-anak untuk mengikuti pendidikan dasar.
Berdasarkan
data Balitbang Depdiknas (2007), bahwa Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI dan setara tahun
dengan orang tua dan keluarganya. Jika anakbuku-buku atau keperluan sekolah lainnya, satu
dua hari mereka mau sekolah. Namun, ketika kembali ke rumahnya, orang tuanya menuntut untuk membantu bekerja, mencari nafkah dalam
memenuhi kebutuhan primernya. Anak-anak yang
belum mencapai wajar 9 tahun tersebut berasal
dari kelompok masyarakat yang sulit atau hard
rock. Kelompok masyarakat itu tersebar tidak hanya di daerah pedesaan atau daerah terpencil,
melainkan juga berada di pinggiran kota dan juga
perko taan. Mere ka umumnya ber asal dari
kel ompo k masyarakat yang masih miskin, terbelakang, dan cenderung termarjinalkan. Oleh
karena itu, penuntasan wajar 9 tahun tidak bisa
dilakukan hanya melalui sistem pendidikan saja, namun sistem lain yang terkait dengan pendidikan dan keluarga mereka sangat perlu dilibatkan.
Ini berarti walaupun sasaran dari wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah anak usia SMP, tetapi orang tua dan masyarakat sekitarnya harus
diberdayakan. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah bagaimana memberdayakan mereka agar anak-anak bersemangat sekolah, serta orang tua
dan masyarakatnya mampu dan mendukung anakanaknya untuk bersekolah.
Po s Pe mberdayaan Keluarga (Posdaya )
merupakan salah satu model pemberdayaan masyarakat yang dimulai dengan mengoptimalkan
fungsi-fungsi keluarga dalam menyiapkan individu
yang sehat dan mandiri, termasuk menyiapkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Tulisan ini akan mengkaji model posdaya dalam menuntas-
kan wajib belajar 9 tahun, terutama terhadap kelompok masyarakat yang diasumsikan sulit (hard rock) tersebut.
2007/2008 sebesar 94,9% dan Angka Partisipasi
Kajian Literatur dan Pembahasan
92,52%. Ini berarti pencapaian penuntasan wajar
Ko ns ep Posdaya, di kembangkan o leh Prof.
Kasar (APK) SMP/MTs dan
setara mencapai
9 tahun hanya sekitar 7 persen lagi, namun ini
adalah tantangan besar karena sisa pencapaian tersebut merupakan kelompok masyarakat yang tidak mampu ditangani dengan upaya yang telah dilakukan saat ini.
Jika kita cermati, semua alternatif penuntasan
wajar 9 tahun tersebut masih berpusat kepada
Hakikat Posdaya
Haryono Suyono mulai tahun 2006 sebagai
penge mbanga n dari konsep Po s Pe layana n
Terpadu (Posyandu). Penyeg aran Pos ya ndu tersebut diperlukan ketika di masyarakat muncul
gejala terjadinya gizi buruk, timbulnya kembali polio serta penyakit menular lainnya. Banyak pihak
mengkaitkan kejadian tersebut sebagai akibat 207
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 2, Maret 2010
makin menurunnya intensitas pembinaan dan
perlu ditangani secara terpadu terutama dalam
reformasi dan perebutan kekuasaan.
kebutuhan dan potensi masyarakatnya.
kegiatan Posyandu, serta semaraknya eforia
Seiring dengan kompleknya perkembangan
dan perubahan zaman,
ketiga aspek tadi Po sd aya
yang
yang disesuaikan dengan d ikembangkan
Yaya san
masalah dan kebutuhan
Damandiri yang dimulai tahun 2006 hingga April
berkembang. Oleh kar ena itu, revit alis asi
tersebar di berbagai pelosok tanah air (Damandiri,
masyarakat dan kelua rga Indo nesi a maki n Posyandu dalam pemberdayaan keluarga tidak hanya pada aspek pelayanan Keluarga Berencana
(KB) dan kesehatan, akan tetapi perlu dikembang-
kan lembaga pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk oleh masyarakat, dan menjadi milik atau kebanggaan masyarakat. Lembaga ini harus bisa
menampung berbagai masukan untuk mengem-
bangkan keluarga agar mampu melaksanakan fungsi-fungsinya.
Posdaya dikembangkan untuk memberdaya-
kan delapan fungsi keluarga secara terpadu. Kedelapan fungsi tersebut adalah fungsi agama
atau Ketuhanan Yang Maha Esa, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi
reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan,
2009 ini telah mencapai 3.947 Posdaya yang 2009). Perkembangan Posdaya ini hasil kerja
sama dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, antara lain: Serang, Bogor, Bekasi, Sragen,
Purbalingga, Kulo npro go , Bant ul, Mala ng,
Je mb rana, Banjarmasi n, Pangkep, Ba ndarlampung, dan lain-lainnya; dengan lembaga perguruan tinggi (IPB Bogor, Unsoed Purwokerto, Undip Semarang, Unair Surabaya, UNS Surakarta,
Unmer Malang, dan perguruan tinggi lainnya), LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini menunjukkan
bahwa
penanganan
masalah
dalam
masyarakat perlu didekati secara holistik dengan
melibatkan berbagai unsur yang terkait dalam masyarakat.
fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi
Pembentukan Posdaya dalam penuntasan
ko munikasi, advo kasi dan wad ah keg iatan
Keberhasilan pemberdayaan masyarakat menurut
lingkungan.
Posdaya
adalah forum silaturahmi,
penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu (Suyono dan Haryanto, 2009).
Kedelapan fungsi keluarga tersebut apabila
dicermati dapat disarikan menjadi tiga sektor yaitu
kesehatan, pendidikan, dan kewirausahaan.
Ketiga sektor tersebut menurut Suyono (2003) merupakan pondasi dalam mewujudkan keluarga
sejahtera. Ini bisa diasumsikan bahwa fisik dan psikis individu yang sehat, dihasilkan dari kemam-
puan dan perilaku yang baik dalam menjaga kesehatannya. Kemampuan ini diperoleh dari hasil
pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun no nformal. Individu yang berhasil mengikuti pendidikan ditunjang oleh ekonomi yang cukup. Ekonomi yang cukup ini juga diperoleh dari
ilmu yang dimilikinya tentang berwirausaha
sebagai hasil proses pendidikan yang ditunjang
dengan jiwa raganya yang sehat. Sebaliknya,
badan yang kurang sehat, akib at perilaku sehatnya juga kurang baik
sebagai akibat dari
kurang mampu memperoleh pendidikan, atau ketidakmampuan ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, penuntasan wajib belajar 9 tahun pada kelompok masyarakat hard rock atau miskin 208
wajib belajar 9 tahun
Sumardjo (2008) kuncinya adalah melibatkan masyarakat seluas-luasnya, berpusat pa da
kebutuhan masyarakat, serta menggunakan pendekatan holistik. Kebutuhan, permasalahan, dan potensi setiap masyarakat sangat beragam.
Oleh karena itu, pengembangan Posdaya dalam penuntasan wajib bel ajar 9 tahun sangat
dimungkinkan dengan berbagai variasi pola dan
bentuk Posdaya. Di sinilah tugas pemerintah dalam hal ini Depdiknas bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk merancang model
Posdaya yang sesuai dengan sasaran. Pem-
bentukan Posdaya ini dapat dimulai dengan pendataan siswa usia pendidikan dasar yang belum seko lah. Kel ompo k ini berada pada
kelompok masyarakat miskin, daerah terpencil, suku t eras ing, t ermasuk juga masya rakat perkotaan dan juga pinggiran kota.
Pada kelompok masyarakat tersebut diperlu-
kan ketokohan atau anggota masyarakat yang dituakan atau yang diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Pendekatan kepada tokoh ini sangat
penting, karena menurut Asngari (2007), dalam konteks perubahan sosial, masyarakat akan lebih
Oos M. Anwas, Model Posdaya Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
percaya terhadap informasi/perubahan yang
modal awal untuk selanjutnya dikembangkan.
dibandingkan dengan orang di luar kelompoknya
Damandiri di antaranya Posdaya berbasis mesjid,
datang dari anggota masyarakatnya sendiri (orang asing). Proses penyadaran akan perlunya
sebuah forum Posdaya kepada sang tokoh ini sangat menentukan. Di sisi lain penyadaran perlu juga diberikan kepada tokoh formal seperti kepala dusun atau kepala desa.
Model Posdaya yang dikembangkan Yayasan Posdaya berbasis SMA, Posdaya berba sis Masyarakat, bahkan di Kabupaten Jembrana Bali
berkembang Posdaya berbasis Banjar (Damandiri, 2009).
Pengalaman Yayasan Damandir i dala m
Pro se s penyadaran kepada to koh dan
pengembangan Posdaya, di antaranya melibatkan
Posdaya merupakan organisasi nonformal yang
Masyarakat, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata, serta
masyarakat ini memang tidak mudah, apalagi
cenderung virtual, artinya tidak harus nyata
memiliki kantor atau ruang sekretariat, yang
penti ng aktivit asnya bisa d irasakan o le h anggotanya. Untuk meyakinkan masyarakat ini menurut Asngari (2007) diperlukan adanya bukti
atau contoh keberhasilan yang telah melakukan-
nya. Bahkan, menurut Slamet (2007) perlu dipahami betul akan manfaat yang akan diperoleh
dari pembentukan organisasi baik langsung ataupun tidak bagi diri, keluarga, dan masyarakat
sekitarnya. Selanjutnya pelatihan atau lokakarya bagi peserta calon pengurus juga perlu dilakukan.
Di sini mereka belajar bagaimana membuat
perencanaan yang disesuaikan dengan data kebutuhan dan potensi mereka.
Pembentukan Posdaya bukan dimaksudkan
untuk mengganti pelayanan sosial ekonomi
kepada masyarakat berupa pelayanan terpadu, tetapi
semata -mat a
dimaksudkan
untuk
mengembangkan forum pemberdayaan terpadu yang dinamis, yaitu pemberdayaan pembangunan
perguruan tinggi melalui Lembaga Pengabdian siswa-s iswa SMA dengan bi mbingan gurugurunya. Posdaya juga mendapat sambutan luar
biasa dari pemerintah daerah kabupaten/kota
seperti di Kabupaten Purbalingga dan Sragen Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Bantul, Sleman,
dan Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarta; Kota Bogor
dan Kabupaten Bekasi Jawa Barat; Kota Serang
Provinsi Banten; Kabupaten Jembrana Bali, Kabupaten Malang dan Lumajang Provinsi Jawa
Timur, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimaantan Selatan, Bandar Lampung Provinsi Lampung, dan daerah-lainnya (Damandiri, 2009). Kerja sama ini
menunjukan bahwa pemberdayaan merupakan tugas bersama dan dilakukan melalui pendekatan
holistik. Oleh karena itu, dalam pengembangan Posdaya untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun,
Depdiknas perlu menggandeng pihak terkait seperti:
pemerint ah
daerah,
departe me n
kesehatan, departemen atau kementerian lainnya yang berada di bawah koordinasi Menkokesra.
kepada pimpinan keluarga yang dipadukan satu
Posdaya sebagai Forum Komunikasi
Tujuannya adal ah aga r pimp inan keluarga
efe kt if
dengan lainnya (Suyono dan Haryanto, 2009). mengetahui peran dan fungsinya. Akhirnya bisa melakukan pemberdayaan untuk anggotanya secara mandiri.
Pengembangan Posdaya yang didasarkan
pada kebutuhan, potensi, dan juga budaya
masyarakat setempat dalam implementasinya
akan melahirkan banyak variasi. Pembentukan Posdaya juga tidak harus membentuk kelembaga-
an baru tetapi dapa t me ngembangkan kele mbagaan yang telah a da di masyarakat, misalnya Posyandu, mesjid, gereja, sekolah, pesantren, kelompok ibu-ibu pengajian, kelompok
tani, kelompok usaha, dan organisasi bentuk lainnya. Kelembagaan yang telah ada ini menjadi
Dalam kajian komunikasi, komunikasi yang paling untuk
mengubah
perilaku
a dala h
komunikasi interpersonal (Sendjaja, 1994). Di sisi
lain menurut Asngari (2007) dalam kontek perubahan sosial, informasi perubahan akan lebih
diperc aya dari anggota komunitasnya dibandingkan dengan orang lain. Posdaya merupa-
kan wahana komunikasi interpersonal antaranggota atau komunitas mereka. Posdaya juga merupakan forum komunikasi dari, oleh, dan untuk
masyarakat. Ini menunjukan komunikasi dalam
wahana Posdaya ini akan mampu mengubah perilaku mereka, mengubah kebiasaan lama yang
kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
209
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 2, Maret 2010
Untuk dapat membuat komunikasi yang
tertentu. Sistem sosial ini dipengaruhi oleh
komunikasi yang baik dalam masyarakat adalah yang sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan
Struktur sosial, norma-norma sosial, dan opinion leader serta agen pembaharu ini dapat menjadi
bermanfaat bagi mereka, diperlukan subtansi atau materi komunikasi yang baik pula. Subtansi
potensinya (Anwas, 2009). Artinya, sumber informasi ada dalam diri mereka sendiri. Informasi ini mulai dari yang sederhana, misalnya keperluan sehari-hari, tetangga yang sakit, orang yang perlu
bantuan, anak tetangga yang tidak mau sekolah, orang tua yang kesulitan untuk menyekolahkan anak, anak yang tidak mau sekolah, dan informasi lainnya. Melalui forum ini mereka dibiasakan untuk
terbuka, saling berbagi dan menerima, serta secara bersama memecahkan permasalahan yang
dihadapinya. Mereka akan saling menegur, menasehati, memberikan pendapat, serta memecahkan masalah dengan cara atau kebiasaannya masing-masing. Apabila ada orang tua yang belum bisa menyekolahkan anaknya atau ada anak ya ng masih tidak mau se kolah dapat dibicarakan bersama.
Sumber informasi dari luar untuk perubahan tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman mereka. Informasi tentang pendidikan dasar misalnya sekolah gratis, bantuan BOS, SD/SMP reguler, SMP Terbuka, SMP
satu atap, dan beberapa alternatif layanan pendidikan dasar lainnya sangat perlu dipahami mereka. Di sisi lain manfaat pendidikan formal baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk contoh keberhasilan atau testimoni keberhasilan anak-anak dari golongan seperti mereka, sangat penting bagi mereka.
Subtansi informasi ini tidak hanya terkait
dengan pendidikan melainkan juga semua hal
yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Informasi tentang cara-cara hidup sehat
dan l ayanan kes ehatan yang bi sa mereka jangkau,
info rmas i
ya ng
t erkait
dengan
peningkatan ekonomi, peluang usaha, dan kesejahteraan
juga penting.
Selanjutnya, saluran informasi apa yang tepat
untuk mengubah perilaku mereka. Di dalam masyarakat terdapat sistem sosial. Sistem sosial
dalam pengertian difusi inovasi dapat diartikan sebagai seper angkat unit so sial (indivi du,
organisasi, keluarga atau bangsa) yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam memecah-
kan persoalan bersama untuk mencapai tujuan 210
struktur sosial, norma-norma sosial, dan opinion leader serta agen pembaharu (Rogers, 1995). saluran terhadap informasi. Menurut Kincaid dan Schramm (1987), penerusan arus informasi media
yang terjadi tidak hanya dua tahap, atau tiga tahap, bahkan melewati beberapa tahap yang
panjang. Khalayak tersusun atas jalinan perseorangan yang saling bertalian dengan pemimpinpemimpin yang pendapatnya menga ndung pengaruh yang lebih besar untuk perubahan. Hal ini sejalan dengan teori two step flow dan konsep ‘pemuka pendapat’ dari Lazarsfeld (Sendjaja, 1994), serta teori difusi inovasi. Ini menujukan betapa penting peran tokoh masyarakat/adat
sebagai saluran informasi dan penyadara n terhadap perubahan kehidupan mereka
Substansi informasi ini tidak terbatas pada
aspek pendidikan melainkan juga semua hal yang terkait dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi mereka. Informasi ini sangat berguna untuk ditindaklanjuti dan dipecahkan bersama. Oleh karena itu, Depdiknas perlu melakukan kerja
sama dengan intansi terkait terutama dengan pemerintah daerah setempat. Informasi yang
dilakukan dengan subtansi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka serta dilakukan
se cara konti nyu akan mampu memberika n pencerahan, sehingga mereka memiliki kesadaran
yang utuh terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas kehidupannya menuju keluarga sejahtera. Posdaya Membangun Modal Sosial
Era informasi sebagai hasil kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi me ngakibatka n perubahan besar dalam masyarakat. Produk
teknologi informasi yang relatif murah dan terjangkau menjadikan semakin mudah meng-
akses informasi melampaui batas negara dan bat as komunit as kultur yang sudah lama tertanam. Kondisi ini telah merambah kepada semua lapisan kehidupan manusia termasuk para
pet ani di ped esaan. Namun pengaruh era
informasi tidak selalu menimbulkan perubahan positif. Menurut Fukuyama (2000) era informasi
telah menimbulkan kekacauan besar (great distruption) dalam tatanan nilai-nilai sosial. Kondisi
sosial yang cenderung memburuk ditandai dengan
Oos M. Anwas, Model Posdaya Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
adanya kejahatan dan kekacauan yang makin
Kegiatan Lanjutan Posdaya
kepercayaan kepada pemerintah menurun, tingkat
hanya sebagai forum komunikasi tetapi
meningkat,
kekerabat an
makin
menur un,
keterlibatan dalam masyarakat menurun, serta menurunnya tatanan sosial lainnya. Masyarakat
informasi juga telah melenggangkan globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi melahirkan tingkat persaingan yang semakin ketat. Kondisi ini perlu disadari oleh manusia untuk melakukan berbagai
upaya dalam membangun kembali tatanan sosial tersebut.
Salah satu tujuan Posdaya adalah menjawab
kekhawatiran Fukuyama tentang kekacauan besar (great distruption) dalam tatanan sosial.
Menurut Suyono dan Haryanto (2009) tujuan
Aktivitas masyarakat dalam wahana Posdaya tidak
dapat
dikembangkan menjadi berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi mereka. Aktivitas ini didasarkan
pada kebutuhan dan po tensi mereka serta melibatkan partisipasi yang tinggi. Menurut
Suyono dan Haryanto (2008) kegiatan Posdaya dapat dikembangkan menjadi kelompok-kelompok
Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Dewasa, dan Bina Keluarga Lansia, Bina
Keluarga Cacat, Bina Keluarga Ekonomi atau
kelompok keluarga yang sedang membangun ekonomi, dan program pemberdayaan lainnya.
Posdaya adalah: 1) dihidupkannya dukungan
Bina Keluarga Balita
gotong royong dalam masyarakat untuk menolong
membina keluarga-keluarga yang memiliki anak
sosial budaya atau social capital seperti hidup
keluarga lain membantu pemberdayaan secara
terpadu atau bersama-sama memecahkan masalah kehidupan yang komplek, melalui wadah
atau forum yang memberi kesempatan para keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh, dalam memenuhi kebutuhan untuk membangun keluarga
bahagia dan s ejahte ra ; 2) terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil
dan solid, yaitu keluarga, yang dapat menjadi
perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta suatu kehidupan yang rukun, damai dan memiliki
dinamika yang tinggi; dan 3) terbentuknya
le mbaga so si al denga n keanggot aan dan partisipasi keluarga di desa atau kelurahan yang dinamis dan me njadi wadah at au wahana partisipasi sosial, di mana para keluarga dapat
Salah satu bentuk kegiatan Posdaya adalah di bawah lima tahun. Semua masyarakat dan pemerintah perl u
me me lihara
kesehatan,
mengembangkan kemandirian anak, merangsang tumbuh kembang yang optimal, serta deteksi dini
kelainan atau kecac atan. Se lain itu, dapat dikembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Kelompok ini tidak hanya membina anak-anaknya melainkan juga para orang tua mereka dibina
dalam hal menjaga kesehatan, merawat anak, dan sebagainya. Kelompok ini juga bisa melatih keterampilan atau kewirausahaan tertentu yang sesuai dengan potensi mereka. Jika memungkinkan para orang tua sambil menunggu anaknya dapat magang atau belajar di usaha-usaha produktif yang ada di sekitarnya.
Dalam kelompok ini peran pengurus atau yang
memberi dan menerima pembaharuan yang bisa membantu proses pembangunan kehidupan
dituakan dalam Posdaya sangat penting. Di sisi
Terjalinnya komunikasi dari, oleh, dan untuk
dalam mendorong aktivitas mereka. Pada akhirnya
keluarga dengan mulus dan sejuk.
masyarakat akan menciptakan interaksi sosial yang posit if. Interaksi ini didasarkan atas
kesama an kebut uhan, ke ke luargaan, dan kegotongroyongan. Permasalahan yang mereka hadapi dapat di bi cara ka n bersama, sal ing mengingatkan, dan saling membantu sehingga
terbentuk kembali kearifan lokal dan tatanan sosial yang merupakan warisan leluhur mereka. Kondisi inilah yang dapat dicapai melalui wahana
Posdaya, termasuk modal sosial dalam men-
lain peran Depdiknas, Depkes, BKKBN, dan Pemda, serta masyarakat lainnya dapat menjadi fasilitator
tahapan bina keluarga balita ini diharapkan mampu me nyiapkan anak-anak yang sehat
jasmani dan rohani, serta orang tua memiliki kemampuan dalam merawat dan mendidik anak bahkan memiliki keterampilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka, sehingga anak memiliki
kesiapan untuk sekolah dan orang tuanya juga siap mendukung penuntasan wajib belajar 9 tahun.
dukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
211
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 2, Maret 2010
Bina Keluarga Remaja
Bina Keluarga Cacat
penyadaran kepada keluarga yang mempunyai
hanya
Ke lo mpok ini dit ujukan untuk memberika n anak remaja. Orang tua dengan anak remaja
diharapkan memahami persoalan remaja, dan mendukung keberlangsungan sekolah mereka
untuk menjadi anak yang dewasa dan mandiri. Melalui forum ini masalah-masalah tersebut dapat
dibicarakan dan dicari solusi yang tepat. Begitu
pula kendala-kendala yang dihadapi anak-anak mereka dalam belajar dapat dicari solusinya sehingga angka putus sekolah bisa dicegah. Pada
kalangan remaja ini juga dikembangkan aktivitas
yang positif, misalnya kegiatan keagamaan, olahraga, termasuk berlatih usaha atau magang pada ekonomi produktif, sehingga bisa membantu
ekonomi keluarganya tanpa harus meninggalkan tugas utamanya bersekolah.
Kelompok ini ditujukan meningkatkan lebih lanjut
upaya penyadaran keluarga yang mempunyai
terus diarahkan
menjadi SDM yang handal, bermoral baik dan terus
membina kualitasnya. Di sini anak-anak mereka
sudah meyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun bahkan mungkin sudah lulus tingkat SLTA.
Selanjutnya mereka dibimbing dan diarahkan untuk mampu bekerja baik sebagai pekerja
at aupun be rwira swasta. Me reka juga perlu disiapkan untuk berumahtangga yang berkualitas.
Semua persoalan ini menjadi fokus pembicaraan
dan diskusi dalam forum Posdaya. Dengan sharing pengalaman antarmereka akan menghasilkan solusi yang tepat.
ke terbat asan
karena
yang me me rl ukan bantuan fasil itasi dalam mengembangkan kemampuannya.
Me lalui
Posdaya, permasalahan dan kendala mereka dapat dibicarakan serta dicarikan solusi yang tepat
sesuai dengan kemampuan mereka. Keluarga
yang relatif sudah mampu memiliki kewajiban untuk membantu yang kurang mampu. Begitu pula
dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan,
anak-anak cacat memiliki hak dan kesempatan
yang sama untuk bisa menempuh pendidikan minimal setara SMP seperti anak-anak lainnya. Ini
merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan juga masyarakat.
Keluarga dari berbagai kelompok umur bisa
bergabung bersama untuk mengembangkan kewirausahaan. Kebersamaan ini merupakan kombinasi antara keluarga kurang mampu dan keluarga yang lebih mampu. Di antara mereka memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing
yang dapat disinergikan untuk membangun usaha
bersama yang produktif dan menguntungkan.
Bentuknya disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada. Us aha be rsama dapat dikembangkan dengan cara koperasi atau dengan
mengembangkan kebersamaan dalam usaha ekonomi produktif. Usaha ini dikembangkan atas
dasar kebersamaan, saling membutuhkan, dan menguntungkan bersama pula. Usaha bersama ini juga lebih baik apabila mempekerjakan dari keluarga-keluarga miskin. Dengan demikian, roda
Bina Keluarga Lansia
Kelompok ini ditujukan bagi keluarga yang memiliki anggota di atas usia 60 tahun.
me mp unyai
menyandang cacat fisik melainkan juga keluarga
Bina Keluarga Ekonomi
Bina Keluarga Dewasa
anak dewasa, agar anaknya
Keluarga cacat merupakan keluarga yang tidak
Di sini seluruh
anggota ke luarga dan masyarakat lainnya diarahkan untuk bisa memberikan suasana yang tenteram dan bahagia bagi para lansia. Para lansia
diupayakan untuk aktif sehingga memiliki jiwa raga yang sehat dan tetap produktif. Sebaliknya
lansia yang tidak mampu secara fisik dapat
ekonomi dalam masyarakat makin berputar,
sehingga mereka termasuk yang miskin akan mendapatkan penghasilan untuk keluarganya. Akhirnya anak-anak mereka yang masih usia SMP
tidak lagi diajak untuk bekerja mencari nafkah, tetapi mereka semua sekolah hingga tuntas wajib
belajar 9 tahun, bahkan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
memperoleh kesempatan untuk mendapatkan
Program Pemberdayaan lainnya
keluarga dan masyarakatnya.
yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi,
tempa t ya ng ter ho rmat dal am lingkunga n
212
Selama ini pemerintah memiliki banyak program
misalnya Prog ram Nasi onal Pemberdayaa n
Oos M. Anwas, Model Posdaya Dalam Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra). Program ini dibagi menjadi
pencapaian wajar 9 tahun melalui pemberdayaan keluarga.
Po sdaya me rupakan forum si laturahmi,
dua jalur yaitu pemberdayaan untuk masyarakat
ko munikasi, advo kasi dan wad ah keg iata n
Pekerjaan Umum dan program untuk masyarakat
Fungsi keluarga tersebut adalah fungsi Ketuhanan
perkotaan yang dikoor-dinasikan oleh Menteri pedesaan yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Di samping itu ada beberapa pro-
gram lain yang saling berkaitan yaitu program
Keluarga Harapan yang dikoordinasikan oleh Menteri Sosial, Program Asuransi Kesehatan yang
dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, Program
Beras untuk Keluarga Miskin atau Raskin yang dikoordinasi dan dilaksanakan oleh Menteri Sosial
dan Bulog, Program unt uk Des a Terti nggal dikoordinasikan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Program Perkasa atau Koperasi untuk kaum perempuan yang dikoordinasikan oleh
Menteri Koperasi dan UKM, Program KB untuk keluarga miskin yang dikoordinasikan oleh BKKBN dan masih banyak lagi.
Berbagai program ini menggunakan pen-
dekatan pemberdayaan masyarakat walaupun dalam praktiknya tidak semulus yang diharapkan.
penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu.
Yang Maha Esa, fungsi budaya, fungsi cinta kasih,
fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi
atau wirausaha dan fungsi lingkungan. Semua fungsi tersebut dapat disederhanakan menjadi 3
aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan
yang
me rupakan
mewujudkan keluarga sejahtera. Pengembangan
Po sdaya
po ndasi
ti dak
harus
membuat lembaga atau organisasi baru dalam
masyarakat, tetapi dapat mengoptimalkan yang telah ada misalnya Posyandu, Masjid, Gereja, Pura,
Sekolah, Pesantren, Pengajian Ibu-Ibu, Kelompok
Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Adat, dan lainnya
dengan
pemberdayaan
meningkat kan
yang
se suai
akti vi tas
kebutuhan,
permasalahan, dan potensi masyarakat setempat.
Sebagai forum komunikasi informal dari, oleh,
Namun, jika pro gram-program pemerintah
dan untuk masyarakat, posdaya dapat menjadi
Posdaya terutama bagi keluarga yang masih
pengalaman dalam memecahkan permasalahan
tersebut diarahkan pelaksanaannya melalui belum tuntas menamatkan pendidikan setara SMP
maka penuntasan wajib belajar 9 tahun pada kelompok masyarakat hard rock ini dapat segera tuntas.
Solus inya
adalah
ke sadara n
dan
koordinasi antardepartemen, lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Akhirnya , Indek
Pembangunan Manusia (Human Development
wahana
untuk
berdiskus i
atau
bertuka r
yang mereka hadapi sehari-hari. Oleh karena itu,
kendala-kendala yang dapat me nghala ngi
penuntasan wajar 9 tahun bisa diantisipasi dan
dipecahkan bersama oleh anak, orang tua, dan masyarat sekitarnya sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan potensi/peran masing-masing. Melalui forum komunikasi dan silaturahmi yang
Indeks) negara kita akan meningkat. Begitu pun
didasari oleh kebersamaan dan kesada ran,
yang lebih penting lagi kesejahteraan keluarga
kearifan lokal dan tatanan sosial atau modal sosial
sasaran dan tujuan MDGs segera tercapai dan Indonesia meningkat. Simpulan dan Saran Simpulan
Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terutama pada kelompok masyarakat
Posdaya akan mampu membangun kembali
seperti sifat kegotongroyongan, kekeluargaan dan to lo ng
menolong
di
ant ara angg ota
masyarakat. Modal sosial ini sangat penting dimiliki
masyarakat dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
Posdaya tidak hanya menuntaskan masalah
miskin, terpencil, atau suku terasing (hard rock)
pendidikan, akan tetapi juga masalah lain yang
pendidikan akan tetapi perlu dilakukan pember-
kewirausahaan,
tidak cukup dideka ti dari aspe k layanan dayaan terhadap keluarga sebagai satu unit
kesatuan terkecil dari masyarakat. Untuk itu Posdaya dapat digunakan sebagai wadah untuk
ada di masyarakat sepert i kese hata n da n se hingga
penge mbanga n
posdaya yang mampu memberikan partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat, berorientasi pada kebutuhan sebagian besar masyarakat serta
213
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 2, Maret 2010
menggunakan pendekatan holistik, akan mampu meningkatkan keluarga Indonesia lebih sejahtera.
9 tahun perlu terus dilakukan, di antaranya
dengan memberdayakan mereka melalui suatu wadah yaitu Posdaya. Oleh karena itu, semua pihak terkait perlu mendukung keberhasilan Pos-
Saran
Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9
tahun pada kelompok masyarakat hard rock memerlukan kerja sama lintas departemen di bawah koordinasi Menkokesra. Sektor pendidikan,
kesehatan, dan kewirausahaan perlu diarahkan secara terpadu memfokuskan perhatian kepada
kelompok masyarakat yang memiliki anak yang belum tuntas menamatkan pendidikan dasar 9 tahun. Dengan keterpaduan ini tidak hanya aspek
pendidikan dasar yang bisa dituntaskan, namun aspek kesehatan dan kesejahteran keluarga juga
daya sebagai salah satu model pem-berdayaan keluarga terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, kewirausahan, dan sebagainya.
Pro gram pembe rdayaan yang dimil iki pemerintah seperti PNPM mandiri, Program Perkasa, Program Keluarga Harapan, dan program lainnya hendaknya difokuskan bagi kelompok masyarakat yang memiliki anak-anak usia SMP, le bi h di ut amakan lag i kepada kel ompo k
masyarakat hard rock yang anak-anaknya belum mencapai pendidikan setingkat SMP. Dengan cara
akan mampu terwujud.
ini program pemerintah akan dilaksanakan secara terpadu, sehingga tidak hanya aspek pendidikan
anak yang belum menamatkan pendidikan dasar
akan meningkat pula.
Penyadaran terhadap orang tua yang memiliki
yang meningkat tetapi kesejahteraan masyarakat
Pustakan Acuan
Anwas, Oos M. 2009. Kampanye Pembangunan via Televisi. Jakarta: Majalah Gemari edisi 99/X April 2009.
Asngari, Pang S. 2007. Bahan Kuliah: Prinsip-prinsip Penyuluhan Pembangunan. Ilmu Penyuluhan Pembangunan Pascasarjana IPB Bogor.
Balitbang Depdiknas. 2007. Educational Statistic In Brief 2006/2007. Jakata: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas.
Damandiri. 2009. Evaluasi Program Yayasan Damandiri dan Perkembangannya sampai dengan April 2009. Jakarta: Yayasan Damandiri.
Fukuyama, Franciscus. 2000. The Great Distruption; Human Nature and the Reconstitution of Social Order. London: Profile Books.
Kincaid, D. Lawrence dan Schramm, Wilbur. 1987. Asas-Asas Komunikasi Antar Manusia. Edisi Indonesia. Jakarta: LP3ES
Rogers, Everett M. 1995. Diffusion of Innovations. Fourh Edition. New York:The Free Press.
Sendjaja, Sasa Djuarsa dan Illya Sumawinata. 1994. Teori Komunikasi; Materi Pokok Modul Universitas Terbuka, Jakarta: UT.
Slamet, Margono. 2007. Bahan Kuliah Manajemen Kelompok dan Organisasi, Ilmu Penyuluhan Pembangunan Pascasarjana IPB Bogor.
Sumardjo, 2008. Penyuluhan Pembangunan Pilar Pendukung Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat. Artikel dalam buku: Memberdayakan Manusia Pembangunan yang Bermartabat. Bogor: Pustaka Bangsa Press.
Susanto, Djoko. 2007. Komunikasi Pembangunan dalam Perspektif PS-PPN. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Pascasarjana IPB Bogor.
Suyono, Haryono dan Rohadi Haryanto. 2009. Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pos Pemberdayaan Keluarga; Posdaya. Jakarta: Balai Pustaka.
Suyono, Haryono. 2003. Memotong Rantai Kemiskinan. Jakarta: Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. 214
