MODEL KESETARAAN GENDER DI ARENA POLITIK (Studi Penguatan Posisi Perempuan Dalam Politik di 1 Kabupaten Aceh Utara) MODEL OF GENDER EQUALITY IN THE POLITICAL ARENA (Study Strengthening Position of Women in Politics in North Aceh Regency) Cut Sukmawati, Murniati dan Ferizaldi2 Email:
[email protected]
ABSTRACT This paper is aiming at explorer the phenomenon of political representation of women in the 2014 legislative elections in Aceh. In the tradition of patriarchal culture, "politics" is claimed as the world of man because it is regarded as public domain with full of fight, hard, and give a certain social value (prestige) to the culprit. Political patriarchal society deemed incompatible with the spirit of women who they consider feminine. This study was conducted in North Aceh district, using a qualitative approach, through in-depth interviews, focus groups, observation and document review. Analyzing women in legislative elections in 2014 also Acehnese society perspectives on women's issues, particularly their participation in politics, as well as the limitations / barriers that women experience when a role in politics. Findings from the field indicate that the representation of women is the same as the 2009 legislative elections last April. The cause of this phenomenon include the internal issues related to women candidates in self motivation, passion or ambition they are, financially, on the other hand it is also due to the influence of the patriarchal culture in the society. In his own party, although the rules require women in legislative elections must meet the 30% quota, but the board majority party men are not really serious about supporting women candidates to be elected in April 2014 legislative elections. It is presented a mistaken understanding of the prohibition for women to enter politics into the religious context is also a great stumbling block for women, although there are people who understand that women also have equal opportunity with his brother. Keywords: politics, women, elections, participation.
ABSTRAK Tulisan ini menggali fenomena keterwakilan perempuan dan politik pada pemilu legislatif 2014 di Aceh. Dalam tradisi budaya patriarki, "politik" diklaim sebagai dunianya laki-laki karena dianggap sebagai ranah publik yang penuh pertarungan, keras, dan memberikan nilai sosial tertentu (prestige) kepada pelakunya. Politik yang oleh masyarakat patriarkhi dianggap tidak sesuai dengan jiwa perempuan yang mereka anggap feminin. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara, menggunakan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam, FGD, 1 2
Naskah ini diterima 5 Oktober 2014. Direvisi 21 Oktober 2014 Staf Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Aceh Utara
727
observasi dan telaah dokumen. Menganalisis ketidakterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif 2014 juga perspektif masyarakat Aceh mengenai isu-isu perempuan, khususnya partisipasi mereka dalam politik, serta batasan/hambatan yang perempuan alami ketika berperan di dunia politik. Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih sama seperti pemilu legislatif April tahun 2009 lalu. Penyebab dari fenomena ini diantaranya adalah persoalan internal dalam diri caleg perempuan terkait motivasi, semangat atau ambisi mereka, finansial, di sisi lain hal ini juga disebabkan adanya pengaruh dari budaya patriarkhi dalam masyarakat. Dalam partai sendiri, walaupun aturan dalam pemilu legislatif mengharuskan perempuan harus memenuhi quota 30%, tetapi para pengurus partai yang mayoritasnya laki-laki tidak benar-benar serius mendukung caleg perempuannya agar terpilih di pileg April 2014. Adanya pemahaman keliru mengenai pelarangan bagi perempuan untuk masuk ke politik dalam konteks keagamaan juga menjadi batu penghalang yang besar bagi perempuan, walaupun ada yang memahami bahwa perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama dengan saudaranya laki-laki. Kata kunci : politik, perempuan, pemilu, partisipasi.
728
A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang inimnya jumlah perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambil kebijakan publik di lembaga Legislatif adalah fakta yang memprihatinkan, lebih menyedihkan lagi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik di daerah selalu dijadikan alasan oleh para elit partai politik sebagai alasan dalam membela diri terhadap fenomena minimnya jumlah calon legislatif yang berhasil duduk dibangku kekuasaan di parlemen. Mengapa mereka akhirnya kesulitan mengkaderisasi perempuan untuk aktif dalam partai politik dan bisa dijadikan calon untuk legislatif. Bukan rahasia lagi, bahwa rendahnya potensi rekruitmen perempuan politikus dalam partai politik terjadi akibat miskinnya idealisme parpol dan tidak berfungsinya fungsi partai politik sebagai wadah seleksi
M
kepemimpinan publik di lembaga Legislatif. Sebagai wadah perjuangan kepentingan publik, partai politik selayaknya memiliki pertautan idealisme dengan komponen masyarakat lainnya di luar bidang politik, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi (pendidik/pengajar), dan kelompok professional lainnya, yang pada gilirannya saling bersinergi untuk turut mempengaruhi keputusan/kebijakan publik yang dihasilkan. Peristiwa ini juga berlaku di Aceh. Dalam tradisi budaya patriarki yang sudah berakar di Aceh, ranah "politik" sering dianggap sebagai wilayah laki-laki terkadang penuh kompetisi dan kekerasan. Sesuatu yang oleh masyarakat patriarkhi ini dianggap tidak sesuai dengan jiwa perempuan, Padahal kenyataannya dalam sejarah membuktikan bahwa perempuan Aceh masa lalu telah terlibat aktif dalam
kedudukan politik formal di kerajaan Aceh mulai Sultanah/Ratu, panglima perang (laksamana), Gubernur (Uleebalang), anggota legislatif (Lembaga Putoe Phang) dan pimpinan para syuhada perang Sabil. Seharusnya, wilayah politik memerlukan partisipasi dari perempuan, karena sebagai bagian dari masyarakat, kaum perempuan juga punya hak dan aspirasi yang perlu disalurkan lewat jalur politik. Kaum Perempuan juga memiliki kapasitas keilmuan dan daya saing yang sama dengan laki-laki.3 Hak politik merupakan hak azasi manusia, sehingga dunia politik bukan hanya milik laki-laki, tetapi milik perempuan juga. Masing-masing mereka laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan sendiri sebagai al furuuqush fardiyyah/ shakhshiyyah atau personal differences (Ibrahim, 1997). Adanya interpretasi keagamaan yang keliru dan kelihatan sesuai dengan budaya patriarkhi yang dapat membatasi aktivitas kaum perempuan dalam politik. Dalam pemahaman Islam, hampir tidak didapati adanya konsep pelarangan bagi kaum perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Islam sendiri memberikan jalan yang aman untuk para perempuan yang hendak berpartisipasi aktif dalam wilayah publik. Dalam berkarya, Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja di dalam atau pun di luar rumah. Kalaupun ada yang dilarang, yang kita temukan bukanlah bekerjanya, tetapi fitnah yang ditimbulkan akibat dari pekerjaan tersebut. Fitnah memang dilarang untuk kalangan siapapun, tidak ada terkecualinya. Lelaki ataupun perempuan sama-sama dilarang menimbulkan fitnah dalam arti yang 3
seluas-luasnya (Ibrahim, 2007). Partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Indonesia sudah diatur dalam banyak produk hukum. Di Indonesia, hukum tentang pemilu telah dilahirkan untuk memperkuat posisi perempuan dan menampung aspirasi perempuan di parlemen, baik Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik (partai politik) dan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks lokal (Aceh) Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pasal 75.2 menyebutkan bahwa pendirian partai politik lokal harus melibatkan minimal 30% keterwakilan kaum perempuan perempuan, akan tetapi dalam realitas yang terjadi dan berkembang tidak sesuai dengan harapan yang terkandung dalam produk tersebut. Fakta yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara hasil pemilu legislatif periode 2014 s.d 2019 menunjukkan bahwa calon anggota legislatif perempuan yang terpilih hanya satu orang saja yaitu Rianti dari partai Aceh. Ini sama seperti peristiwa pemilu legislatif sebelumnya (April tahun 2009) perempuan yang menjadi anggota legislatif hanya terpilih satu orang saja, yaitu Hj. Ida Suryana, A.Md dari Partai Demokrat. Secara eksplisit, ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan kuantitas dari porsi perempuan di legislatif, walaupun secara kualitas ditentukan kemudian ketika calon legislatif menjadi anggota legilatif. Tulisan ini mencoba menganalisis dan mendeskripsikan fenomena dibalik
Setelah adanya reformasi, Aceh kembali mendapati tokoh politik perempuan yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, yakni Illiza Saaduddin Djamal yang menjadi wakil Walikota Banda Aceh dan sekarang sudah menjadi Walikota Banda Aceh.
729
730
ketidakterwakilan perempuan 30% sebagai anggota legislatif dari sisi affirmative action, termasuk sistem perekrutan yang dilakukan partai politik. Di samping itu, juga menganalisis perspektif masyarakat Aceh mengenai isu-isu perempuan, khususnya partisipasi mereka dalam domain politik, serta batasan/hambatan yang perempuan hadapi kalau mau berperan di dunia politik. Penelitian ini berangkat pada dua argumen. Pertama masih ada budaya patriarkhi yang membuat perempuan tidak begitu leluasa untuk berpartisipasi aktif dalam wilayah politik formal, budaya itu diperkuat dengan adanya pemahaman yang berbeda di antara masyarakat Aceh mengenai konsep Islam tentang partisipasi perempuan di ruang publik/politik, dan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep politik. Kedua, ketidakketerwakilan perempuan merupakan warisan sistem politik yang otoriter masa Orde Baru yang juga ikut mempengaruhi dinamika kehidupan perempuan dalam berpolitik di Indonesia termasuk Aceh. Ideologi gender yang diadopsi oleh Orde Baru seperti state ibuism (Suryakusuma, 1996). Kajian-Kajian Sebelumnya Meskipun telah banyak penelitian yang bertemakan perempuan dan politik, khususnya dalam hal pemenuhan affirmative action dilakukan, peneliti hanya memaparkan 2 penelitian dengan 4
tidak mengenyampingkan penelitianpenelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu yang menjadi masukan untuk peneliti dalam melakukan kajian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Subiyantoro dan Subono. Penelitian Subiyantoro mempunyai relevansi dengan kajian peneliti, dimana kedua penelitian ini melihat bagaimana keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif, walaupun penelitian Subiyantoro dilakukan pada pemilu legislatif 2004 dan berskala nasional, sedangkan peneliti melihat pada pemilu legislatif 2014 dan bersifat/berskala lokal yaitu di Kabupaten Aceh Utara. Dari penelitian tersebut membantu peneliti untuk melihat bagaimana keseriusan parpol peserta pemilu di Aceh dalam hal ini adalah komitmennya terhadap caleg perempuan. Mengkaji upaya-upaya sistematis atau kesengajaan dalam merekrut caleg perempuan, baik kuantitas keterwakilan perempuan, posisi dan peranan perempuan. Mengkaji mengenai proses penempatan calegcaleg perempuan oleh parpol, aspirasi dan kepentingan perempuan, apakah menunjukkan adanya representasi keterwakilan perempuan atau tidak. Selama bagian terakhir abad ke 20, keterlibatan perempuan dalam politik terus meluas dan meningkat dibanyak negara, contohnya di Amerika Latin. Subono (2004), mengatakan bahwa keterlibatan politik perempuan dalam arti luas di Amerika Latin, sejak tahun
Pada negara Argentina, Peru, Brazil, Meksiko dan Chili. Ada tiga poin besar yang diteliti oleh Subono yaitu, poin pertama, dari transisi ke konsolidasi demokrasi. Pada saat proses transisi di Chili, Argentina dan Brazil, dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan sipil yang demokratis, disana umumnya ada dua hal yang tampil ke permukaan. Dua hal ini adalah akibat politik depolitisasi rejim yang berkuasa menyebabkan kekuatan-kekuatan politik oposisi, baik parpol, organisasi massa maupun kalangan LSM berada dalam posisi terpuruk. Banyak aktivis politik, apakah akademisi, intelektual, maupun politisi dan pekerja LSM yang dibunuh, ditahan atau lari ke luar negeri. Hal kedua adalah kalangan perempuan yang secara tradisional berada di dunia domestik, pada akhirnya dipaksa untuk masuk ke dunia publik.
1970-an mengalami peningkatan yang lumayan. Namun gambarannya akan relatif berbeda apabila representasi/ keterlibatan mereka dilihat dalam arti formal, yakni mereka secara aktif terlibat dalam parpol, sebagai anggota parlemen, atau duduk di badan-badan pemerintahan seperti kementrian atau sebagai gubernur negara bagian.4 Temuan penelitian di atas, membantu penelitian ini dalam memahami keterlibatan dan partisipasi politik perempuan dalam politik formal juga sangat dipengaruhi oleh sistem kepolitikan yang menguasai suatu negara. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian di atas ternyata sistem politik yang otoriter juga telah membelenggu partisipasi dan keterlibatan politik perempuan dalam politik formal. Seiring dengan transisi politik menuju demokratisasi maka pertisipasi dan keterlibatan perempuan dalam politik formal pun semakin meningkat. Gender, Affirmative Action dan Partisipasi Politik. Berbicara tentang perempuan dan politik, akan menghantarkan kita pada diskusi tentang konsep jender, affirmative action dan partisipasi politik. Penting
membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep jender untuk memahami dan membahas masalah kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan antara perbedaan jender dan ketidakadilan jender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. 5 Terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara soial dan kultural, melalui ajaran agama dan negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender dianggap menjadi ketentuan Tuhan, yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaanperbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan (Fakih, 1999). Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi persoalan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan jender. Pada perkembangannya perbedaan jender telah menimbulkan ketidakadilan, terutama untuk perempuan. Ketidakadilan tersebut telah membawa perempuan sebagai kaum yang termarginalisasi, termasuk dalam hal politik dan demokrasi. Menurut Abdullah (2003)
Poin kedua, Peningkatan persentase partisipasi politik perempuan dalam politik formal di negara-negara Amerika Latin dalam kurun waktu 28 tahun yakni dari tahun 1970-1998 yang cukup signifikan meskipun memakan waktu yang relatif lama. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya reformasi politik dari sistem otoritarianisme ke sistem yang lebih demokratis. Poin terakhir adalah penggunaan sistem kuota meskipun masih mengalami kontroversi, namun demikian pada kenyataan sistem kuota ini baik di internal politik maupun dalam undang-undang secara legal ada dua keuntungan bagi perempuan. Kuota ternyata dalam jangka pendek memang terbukti sebagai alat yang efektif untuk mencapai keseimbangana antara laiki-laki dan perempuan dalam tingkat kepemimpinan. Kedua, kehadiran perempuan lebih mempresentasikan kepentingan perempuan. 5 Fakih (1999), memahami konsep jender harus dibedakan kata jender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atu pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Laki-laki memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai payudara untuk menyusui. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan konsep lain adalah konsep jender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.
731
732
marginalisasi perempuan yang kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi the second sex (warga kelas dua) yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Ini disebabkan oleh; pertama, dikotomi nature dan culture. Kedua, proses-proses sosial, budaya, ekonomi dan politik apa yang menyebabkan dikotomi nature dan culture. Ketiga, dalam hal apa ekspansi dari sektor domestik ke sektor publik. Memahami perempuan, sebenarnya adalah bagaimana memahami masyarakat. Perempuan merupakan konstruksi sosial yang melibatkan berbagai elemen. Dengan pemikiran Abdullah ini, membantu peneliti untuk lebih memahami proses sosial dalam pembentukan realitas perempuan dengan penekanan pada; konstruksi, dekostruksi dan rekonstruksi. Konstruksi dengan melihat realitas objektif yang telah diterima dan menjadi kesepakatan umum bahwa perempuan tidak perlu harus berkiprah di wilayah publik/politik, cukup pada wilayah kerumahtanggaan/domestik. Karena wilayah tersebut memang merupakan wilayah yang pantas untuk perempuan dan mempunyai nilai yang mulia. Dekonstruksi melihat praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan oleh perempuan, dimana perempuan sudah mulai mempertanyakan potensi diri, yang beranggapan bahwa perempuan tidak hanya berada di wilayah kerumahtanggaan, tetapi mereka juga bisa memasuki wilayah publik/politik. Rekonstruksi, dengan melihat rekonseptualisasi dan redefinisi 6
perempuan, dimana perempuan mempunyai hak yang sama dengan lakilaki. Perempuan berhak menduduki jabatan-jabatan publik/politik yang strategis baik level individual maupun pada level sistem, termasuk untuk bisa menduduki jabatan anggota parlemen, kepala daerah maupun kepala negara. Salah satu cara untuk mengurangi marjinalisasi perempuan dibutuhkan 6 Affirmative action. Affirmative action bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan kepada kelompokkelompok marginal agar terintegrasi dengan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi warga negara dalam wilayah publik/politik. Affirmative action memberikan peluang kepada perempuan untuk bisa terintegrasi dalam kehidupan bernegara secara aktif, terbuka dan adil. Pada suatu negara yang baru memulai sistem demokrasi yang terbuka, sangat diperlukan tindakan affirmative action. Jika kaum minoritas sudah terintegrasi maka affirmative action bisa dicabut. Ani Soetjipto mengatakan (Amiruddin, 2004) ciri dari semua tindakan affirmative action adalah sifatnya sementara. Maka ketika kelompok-kelompok yang terlindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing keras. Sehingga dengan penerapan kuota bisa memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Verba dan Nie (Mujani, 2007), mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat biasa secara suka
Suatu tindakan khusus sementara yang bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan pada kelompok-kelompok marginal agar terintegrasi dengan masyarakat, salah satunya dengan kuota 30%.
rela untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Mujani menyatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor partisipasi politik, yaitu: (1) jenis kelamin (Verba, Burns dan Schlozman) yang berpandangan bahwa perempuan secara politik kurang tertarik, informed (terekspose pada berita politik); (2) Umur. Milbarth dalam Mujani menyatakan umur diyakini menjadi faktor demografis yang mempengaruhi partisipasi politik; (3) Sosial Ekonomi (Pendidikan). Conway, Wolfinger dan Rosentone (Mujani, 2007) menyatakan bahwa pendidikan merupakan satusatunya faktor sosial-ekonomi terpenting dalam menjelaskan partisipasi politik. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, seseorang akan cenderung lebih berpartisipasi dalam politik; (4) Keterlibatan kewargaan dan keterlibatan politik. Mujani mendeskripsikan relevansi teoritis dan temuan empiris dari unsurunsur keterlibatan politik, yaitu: (1) Minat atau ketertarikan pada politik. Tingkat sejauh mana politik meningkatkan keingintahuan seorang warga negara (Van Deth dalam Mujani, 2007). Di mana lebih menekankan keingintahuan daripada motivasi. Untuk tertarik pada politik tidak serta merta berarti termotivasi untuk berpartisipasi dalam bentuk aksi politik. (2) Kedekatan dengan parpol (Partisanship). Partisanship adalah dorongan terhadap individu agar mendukung dan menaruh kepercayaan kepada pemerintah lewat partai politik. Dari sudut pandang sikap politik, partisanship penting untuk mensukseskan demokrasi. Converse dalam Mujani menyatakan bahwa partai poltik mempresentasikan kepentingan
umum dan kompetensi untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Untuk mencapai tujuan ini, parpol memobilisasi masyarakat untuk mendukung mereka. (3) Informasi politik.Informasi politik pada umumnya diukur dari sejauh mana seseorang tahu mengenai isu-isu politik (Zaller dalam Mujani, 2007). (4)Diskusi politik. Gamson dalam Mujani menyatakan bahwa diskusi politik memungkinkan seseorang untuk berbagi gagasan dan menemukan solusi yang relevan dengan kepentingan publik. (5) Efikasi politik. Reef dan Knoke (Mujani, 2007) menyatakan bahwa efikasi politik merujuk pada perasaan seseorang mengenai kompetensi personalnya dalam mempengaruhi sistem politik. B. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin lebih memahami fenomenafenomena partisipasi perempuan dalam arena politik lokal di Kabupaten Aceh Utara. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa, ulama, akademisi, politisi, caleg perempuan, aktivis perempuan, pengurus partai politik dan aktor yang terlibat dalam pemilu (KIP dan Panwaslu) yang berdomisili di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara mendalam, FGD, dan penggunaan dokumen (dokumentasi). Fokus data yang menjadi perhatian peneliti adalah data-data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Upaya penafsiran data yang berhasil diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD, observasi dan data sekunder dan dokumen dianalisis melalui, pertama
733
734
tahapan reduksi data yang bertujuan untuk melakukan penyeleksian, pemilahan, penajaman, pengorganisasian data ke dalam suatu pola tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Kedua, tahap display data yang dimaksudkan untuk menyajikan data dalam bentuk sketsa, sinopsis, matrik yang sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan dalam upaya verifikasi data sebagai tahap ketiga. Proses analisis data tersebut tidaklah dipahami sekali jadi dalam bentuk linier, akan tetapi proses itu mengikuti siklus yang bersifat interaktif dan bolak balik yang sudah harus dilakukan sejak saat pengumpulan data. Kapan proses siklus demikian itu berakhir, sangat tergantung pada permasalan penelitian dan alat analisis yang. Setelah itu data akan dianalisis melaui teknik interpretasi sebagaimana yang dipahami oleh Patton (1987) dan Moleong (2000) yaitu untuk memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Dari pemahaman tersebut akan diperoleh temuan dan kesimpulan yang memadai sebagai jawaban terhadap masalahmasalah penelitian, sehingga ditemukannya rumusan-rumusan atau model-model yang relevan dengan semangat pengembangan teoretik seputar perempuan di kancah publik dan politik.
C. PEMBAHASAN Pemilu Legislatif 2014 di Kab. Aceh Utara; Sebuah Gambaran Umum Pemilihan umum yang berlangsung pada tanggal 9 April tahun 2014, merupakan pemilu yang memberikan suasana berbeda untuk masyarakat Aceh. Aceh mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lain yang ada di Indonesia. Aceh tidak hanya mengikutkan partai nasional menjadi peserta dalam pemilu legislatif, akan tetapi juga memberikan suguhan lain, yaitu partai lokal. Ada tiga partai lokal yang lolos verifikasi KIP Provinsi Aceh waktu itu. Tiga partai tersebut adalah Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA). Keikutsertaan partai lokal memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Aceh untuk berpartisipasi baik sebagai wakil dalam partai maupun sebagai pemilih wakil-wakil yang telah menjadi calon legislatif tetap pada partai politik. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam wilayah politik, tidak hanya dimanfaatkan oleh kaum laki-laki, demikian juga dengan perempuan. Affirmative action menjadi salah satu jalan bagi perempuan berpartisipasi dalam jajaran pengambil keputusan. Amanat affirmative action ini ada di beberapa produk hukum, seperti seperti; UUD 1945 Pasal 27, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, UndangUndang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Qanun Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu, Qanun Nomor 6 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UndangUndang Pemilu Nomor 8 Tahun 2013, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di Kabupaten Aceh Utara, partai peserta pemilu berjumlah 15 partai. Partai politik nasional berjumlah 12 partai dan 3 partai politik lokal. Kabupaten Aceh Utara mempunyai enam daerah pemilihan. Untuk melihat jumlah caleg per partai dan melihat prosentase parpol yang tidak memenuhi 30% calon perempuan dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1 Daftar Calon Legislatif dari Partai politik Peserta Pemilu Legislatif 2014 Kab. Aceh Utara
Sumber: KIP Kab. Aceh Utara tahun 2014 (data diolah)
735
Dari tampilan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa semua partai politik sudah menunjukkan komitmennya untuk memberikan komposisi 30% bagi kaum perempuan sebagai calon anggota legislatif bahkan ada yang melebihi dari target, akan tetapi hasil akhir perhitungan suara, kuota bagi perempuan yang berhasil menjadi ang g ot a leg islat i f unt uk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk semua partai baik partai local maupun partai nasional yang berjumlah 202 orang hanya 1 (satu) orang atau (2.2%) saja, yaitu Riyanti dari Partai Aceh.
736
Ketidak-terwakilan Perempuan dan Eksistensi Perempuan dalam Politik Kondisi iklim politik di Aceh saat ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, maka arah mata angin demokrasi yang baru dapat menggugah perempuan dan menempatkan mereka di ruang politik. Perempuan harus membuka mata dan dibukakan matanya dengan memberikan kesadaran politik demi membangun Aceh ke masa depan, sehingga partisipasi perempuan dalam pemilu 2014 ini benar-benar dijadikan momentum atau tonggak bagi kaum perempuan itu sendiri sebagai kelompok yang dianggap mampu memenuhi ruang public dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat perempuan pada khususnya. Perempuan merupakan kelompok potensial dan memiliki jumlah 7
suara y ang sang at b esar dalam menentukan hasil pemungutan suara, namun keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga publik khususnya partai politik jumlahnya dapat dihitung dengan jari bahkan tidak perlu dilakukan perhitungan karena hanya 1 (satu) orang saja. Wilayah politik juga memerlukan partisipasi dari perempuan, karena sebagai bagian dari masyarakat, perempuan punya hak dan aspirasi yang perlu disalurkan lewat jalur politik. Perempuan juga memiliki kapasitas keilmuan dan daya saing yang sama dengan laki-laki. Partisipasi perempuan ini sudah diatur dalam banyak produk hukum. 7 Keterlibatan perempuan diharapkan tidak saja hanya menjadi pemilih dalam pesta demokrasi, tetapi perempuan bisa menjadi Calon legislative (caleg), pengurus bahkan pimpinan partai politik. Keterwakilan kelompok marginal (perempuan, penyandang cacat, etnis, pemuda dan golongan minoritas) semestinya tercermin sejak awal ketika partai didirikan. Implikasi dari rekomendasi tersebut, hendaknya berprinsip kesetaraan dan partisipasi yang adil bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi atas dasar apapun, serta terbuka dan mengaffirmasi kelompok marjinal mengingat titik mulai mereka yang tidak sama. Undang-undang sudah mengatur kuota keterwakilan kaum perempuan dalam partai sebesar 30%, ini menjadi
Seperti, pasal 27 UUD 1945, konvensi hak politik perempuan (New York), konvensi Beijing tahun 1995 tentang kuota 30% bagi perempuan, UU No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia, rekomendasi umum No. 25 tahun 1999 tentang tindakan khusus sementara (affirmative action) dan konvensi Beijing +5 tahun 2000 tentang 50% perempuan, Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu No.8 Tahun 2013, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks lokal (Aceh) Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga menyebutkan bahwa pendirian partai politik lokal harus melibatkan minimal 30% perempuan.
kesempatan emas, perempuan menjadi ladang yang potensial untuk dilirik partai politik namun sangat disayangkan dan betapa sangat kecewanya masyarakat khususnya kaum perempuan hasil pemilu legislative periode 2014 s.d 2019 menunjukkan hasil yang sangat mengecewakan yang hanya mendapatkan 2,2% saja. Ini terungkap bahwa pemilu legislative periode 2014 s.d 2019 belum berpihak pada kaum perempuan. Peluang pemilu periode 2014 s.d 2019 yang seharusnya bisa menempatkan perempuan pada posisi sebagai pemain (subjek), namun pada kenyataannya kaum perempuan hanya dijadikan sebagai figuran dan bahkan sebagai penonton saja (objek), dengan kata lain kaum perempuan hanya dijadikan tujuan atau sasaran jumlah suara saja. Harapan calon legislative (caleg) perempuan untuk bisa lebih besar terpilih duduk di parlemen menjadi kecil, ketika pada pemilu legislatif tahun 2009 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan mengenai judicial review atas UU Nomor 10 Tahun 2008 pasal 214, pada 23 Desember 2008. Putusan MK No 22 dan 24/PUU-VI/2008 hanya membatalkan Pasal 214 UU Pemilu 2008, tetapi berimplikasi luas. MK menghapuskan sistem caleg parpol (Pasal 52) dengan ambang batas keterpilihan, menggagalkan tindakan afirmatif bagi caleg perempuan pada ”nomor jadi” (Pasal 55), dan memubazir8
kan potensi suara kepada parpol (Pasal 153).8 Di Kabupaten Aceh Utara, peneliti mendapati bahwa mayoritas partai politik mampu memenuhi jumlah calon legislative kuota 30% karena partai– partai politik merasa takut terancam dengan aturan pemilu yang sudah sangat tegas, dalam aturan tersebut dikatakan bahwa jika sebuah partai politik peserta pemilu tidak bisa memenuhi kuota 30% jumlah calon legislative perempuan maka partai politik tersebut akan didiskualifikasi. Berikut beberapa tanggapan dari para pengurus partai politik, yaitu Pak T dan Pak H: “Ada perempuan yang pertama sudah mau bu, tapi seminggu sebelum kita masukkan datanya untuk diberikan ke KIP, eh.. dia mundur tanpa mengatakan alasannya. Beliau bilang alasannya sangat pribadi”. “Sulit memenuhi kuota pada awalnya, kami partai baru. Tapi kami terus mencari calon yang mau bekerja sama dengan kami, akhirnya kami mampu memenuhinya. Walaupun ada anggapan kami akhirnya asal comot. Kami gak mau terdiskualifikasi.“. Di lain pihak, peneliti mendapati keterangan dari calon legislatif perempuan yang direkrut oleh partai politik, baik partai nasional maupun
MK menerapkan standar suara terbanyak tanpa menyebut kategori suara terbanyak yang diinginkannya. Karena dasar penentuan pemenang pada pemilu adalah suara terbanyak. maka penentuan caleg terpilih harus berdasarkan suara terbanyak secara berurutan dan bukan berdasarkan nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Penggantian logika kolektif menjadi individual tersebut mengabaikan perjuangan kolektif kepartaian karena, menurut MK, ”memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.” MK berpetuah, kedaulatan rakyat dan keadilan dilanggar jika ada dua calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem, tetapi calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon dengan suara kecil bernomor urut lebih kecil. MK menolak threshold keterpilihan. ( Falaakh, 2009).
737
738
partai lokal. Mereka umumnya mengatakan bahwa partai politik cenderung tidak memaksimalkan diri dalam memberikan ruang-ruang untuk perempuan agar aktif di wilayah publik. Malah didapati adanya pembicaraan yang mengarah kepada perempuan boleh ikut walaupun terkesan menjadi pelengkap. Seperti yang dikatakan W dan L yang menjadi caleg di salah satu partai lokal dan partai nasional: “Kamu ikut saja, kan ini kesempatan. Walaupun kamu belum mengerti politik, nanti bisa diajari. Siapa tau terpilih, partai kita partai yang bisa mendominasi Aceh. Jangan sampai partai kita ini dipermalukan dengan partai lain”. “Ibu lumayan aktif dalam menyoroti isu-isu dalam masyarakat. Ini kesempatan untuk lebih bisa bersuara, partai kami sudah memperhatikan ibu beberapa kurun waktu belakangan ini. Kami tau kalau kami terkesan diujung tanduk. Ibu bantu kami sekarang, kami akan bantu ibu nanti untuk bisa lebih aktif di masyarakat”. Dari hasil wawancara tersebut, adanya kesan ketidaksiapan partai menyiapkan kaderisasi calon legislatif perempuan sehingga muncul calon legislatif perempuan yang hanya sekedar memenuhi kuota bukan berdasarkan kualitas calon legislatif tersebut, juga didapati mesin partai tidak maksimal bekerja. Ini dikarenakan kaderisasi yang dilakukan hanya pada saat sudah 9
kehabisan waktu dalam proses pendaftaran, walaupun memang kader perempuan tersebut dalam pandangan peneliti sudah mampu memetakan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di Aceh Utara. Ketika penelusuran lebih lanjut mengapa mesin partai tidak berusaha keras dalam kaderisasi, peneliti mendapati hal yang menurut peneliti bagian dari sistem/budaya patriarkhi yang masih melekat pada penguasa parpol.9 Ini seperti yang dikatakan oleh H dan EM: “Kita mengapresiasi keinginan perempuan untuk ikut dalam percaturan politik dan menjadi politisi. Kami juga tertolong dengan perempuan yang mau ikut dalam calon legislatif kemarin. Tapi perempuan harus siap dengan segala konsekuensinya jika terpilih. Apalagi bagi perempuan yang sudah menikah, dia harus mampu meyeleasikan tugas politiknya dan rumah tangganya. Rumah tanggakan yang dominan perempuan. Apalagi yang sudah punya anak, biasanya anak-anak lebih dekat dengan ibunya. Ayah urusannya cari uang, ya sekali-kali bantu isteri jaga anak-anak. Tapi luculah kalau harus sama waktunya dengan isteri dalam hal mengawasi anak-anak”. “Partai kita sudah berusaha mengkaderisasi, tapi kurang berhasil. Ketidaksiapan yang buk Cut maksudkan tersebut
Para penguasa parpol ini sebahagian adalah pemain lama dalam wilayah politik, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang dan masih aktif dalam birokrasi dan mantan birokrat. Dimana kita ketahui bahwa adanya pelarangan bagi pegawai negeri sipil untuk aktif dalam politik dan pelarangan menjadi pengurus partai.
tidak benar. Banyak dari perempuan masih berpikiran sempit baik mengenai dirinya sendiri dan orang banyak. Mereka masih tidak mengerti apa-apa tentang politik, mereka masih mengganggap bahwa politik itu kan kotor dan menakutkan, karena mengandung kecurangan, manipulasi, ketidakadilan, ketidakjujuran, dan sebagainya yang jelek-jelek. Harus kami akui, memang kami tidak face to face dalam menginformasikan apa itu politik dalam arti luas. Sekarangkan jaman tekhnologi canggih, tinggal klik informasi sudah di depan mata”. Peneliti mendapati informasi bahwa dalam pandangan pengurus partai dan masyarakat awam bahwa perempuan sudah diberikan keleluasaan untuk masuk dalam wilayah publik. Banyak perempuan yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, baik birokrat, guru bahkan dosen. Pekerjaan itu sudah cukup mulia, jadi tidak mengapa jika laki-laki membantu perempuan dalam wilayah politik. Keterangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menyenangkan itu, menurut peneliti didasari pada pengalaman pengurus
10
partai yang merupakan mantan birokrat dan pernah menjabat jabatan yang cukup tinggi. Semasa beliau belum pensiun, beliau merupakan bagian dari partai besar pada masa Orde Baru, walaupun sekarang bukan pada partai tersebut lagi. Sehingga pemikiran beliau berkaitan dengan masa pemerintahan Orde Baru yang menempatkan perempuan sudah cukup baik menjadi pendamping suami dalam aktivitas suami di luar rumah, yang dikenal dengan politik state ibuism.10 Ketidakterwakilan perempuan juga disebabkan oleh kaderisasi dan perekrutan calon legislatif yang cenderung dilakukan tidak berkesinambunagn oleh partai politik, terlebih untuk partai baru. Hasil dari observasi peneliti, ada beberapa perempuan yang menjadi calon legislatif adalah anak, keponakan bahkan isteri dari pemimpin partai. Perekrutan cenderung bersifat emosionil, kader dipilih dan diajak karena sudah kenal lama, dan bukan melihat dari kualitas calon legislatif, khususnya untuk calon legislatif perempuan. Padahal seperti yang peneliti ketahui, banyak perempuan-perempuan yang peduli dengan isu-isu publik, mereka sering melakukan seminar-seminar yang membahas masalah dan kebijakan publik, mereka banyak yang tergabung
State ibuism ini merupakan politik gender Orde Baru yang mengarahkan perempuan Indonesia sebagai ibu dan isteri. Dalam usaha untuk memperkuat politik gender tersebut, pemerintahan Orde Baru merevitalisasi dan mengelompokkan organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah pada tahun 1974 (Yanti Muchtar, 2000). Organisasi-organisasi perempuan yang berafiliasi dengan departemen pemerintah, dapat membantu pemerintah dan menyebarluaskan ideologi gender. Pengelompokan pertama adalah dharma wanita untuk para isteri pegawai negeri. Pengelompokan ke dua adalah dharma pertiwi untuk para isteri yang suaminya bekerja di militer dan kepolisian. Pengelompokan ketiga adalah pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk perempuan Indonesia, khususnya di pedesaan, yang tidak masuk dalam pengelompokkan pertama dan kedua. Melalui ketiga organisasi ini, rejim Orde Baru mengontrol perempuan Indonesia di seluruh bagian masyarakat dan menguatkan subordinasi perempuan. Sebagai contohnya PKK mempromosikan Panca Dharma Wanita, yaitu: menjadi pendamping setia suami, berguna bagi bangsa, pendidik anak, pengelola rumah tangga, dan anggota masyarakat yang berguna (Yanti Muchtar, 2000).
739
740
pada lembaga swadaya masyarakat yang sangat perduli akan masa depan Indonesia dan Aceh ke depan, mereka cukup kritis dalam memaknai dan menilai kebijakan yang telah ada, dan mereka cukup mengetahui perkembangan informasi yang mengedepankan kepentingan umum. Peneliti memahami, jika untuk partai politik baru, sulit merekrut calon legislatif perempuan secara kaderisasi, sehingga bersifat instant. Ini menunjukkan sedikit pembenaran bahwa partai politik enggan membuka diri untuk perempuan dalam berpartisipasi di wilayah politik dan memberikan pembelajaran politik kepada perempuan. Partai politik lama berkilah, mereka telah melakukan kaderisasi, tetapi pihak perempuan yang tidak mau aktif dalam wilayah politik. sehingga mereka akhirnya memilih calon legislatif yang sudah ada jalinan emosionil. Mereka memberikan alasan bahwa, lebih baik memilih calon legislatif yang sudah dikenal walaupun dia bukan dari partai (dalam pengertian bukan kader partai) daripada memilih yang tidak dikenal yang bisa menimbulkan kekhawatiran jika terpilih dia tidak akan menyatu dengan ideologi partai. Pada salah satu partai politik lokal, peneliti mendapati hal yang cukup menarik, di mana calon legislatif perempuan ikut berpartisipasi sebagai calon legislatif dikarenakan politik itu adalah kebiasaan sehari-hari. Beliau mendefinisikan politik adalah the personal is the political.11 Dimana beliau menyadari bahwa banyak hal yang pribadi atau 11
personal pun mengandung sifat dan makna politik. Berikut adalah pernyataan Zaima: ”Bagi saya, politik adalah pengambilan keputusan yang bisa terjasi di mana saja dan kapan saja. Setiap hari perempuan melakukan hal tersebut. Di rumah tangga sendiripun sama saja dengan lingkup formal. Maaf saja, saya kurang setuju dengan makna yang dibuat oleh sebagian besar oleh para politikus laki-laki, karena mereka hampir selalu menekankan perempuan tidak punya pengalaman politik”. “Menurut saya bu, sebaiknya sudah tidak ada lagi pembatasan akses dan kesempatan terhadap perempuan, karena langkahlangkah politik formil sesungguhnya bisa dimulai dari politik di lingkungan rumah kita. Rumah tangga yang pada kenyataannya banyak dikendalikan oleh perempuan. Saya yakin, pelaku politik dimanapun diterapkan, tidak lepas dari kehidupan formal dan informal. Pengambilan keputusan dalam dunia politik formal akan berpengaruh pada kehidupan informal kita”. Dari pengamatan peneliti, beliau mempunyai pemahaman politik yang cukup baik meskipun tidak mempunyai mempunyai dasar ilmu politik secara formil. Beliau memahami ideologi partainya, bisa menceritakan program-
Kalimat The personal is political pertama kali dimunculkan oleh Carol Hanisch dan dipublikasikan dalam “Notes From The Second Year” tahun 1970. Ungkapan ini kemudian menjadi slogan feminism radikal untuk menekankan bahwa perbedaan antara lingkup publik dan pribadi adalah keliru. Laki-laki mendominasi perempuan dalam lingkup publik waktu yang sama mereka jugs mendominasi perempuan di rumah.
programnya seandainya terpilih dengan sangat lancar dan mengetahui isu-isu perempuan yang harus diperjuangkan. Dari sisi lain, dalam penelitian ini, peneliti juga mendapati masih ada calon legislatif perempuan yang tidak memahami ideologi partainya, tidak bisa menjelaskan apa visi misi politiknya, program apa saja yang harus ia kerjakan, dan tidak begitu memahami isu-isu seputar perempuan. Mereka memasuki dunia politik lebih dikarenakan hubungan emosionil dengan para pengurus partai, ingin membantu partai untuk memenuhi kuota. Kemungkinan ini didasarkan pada tingkat pengetahuan calon legislatif akan politik masih rendah, perlu pembelajaran lebih dalam memasuki arena politik. Seperti hasil wawancara penulis jauh dengan salah satu calon legislatif perempuan dari partai lokal yang merupakan kerabat pimpinan partai: “Ya, memang saya tidak punya dasar pendidikan politik. Saya memang mempunyai pendidikan formal yang lumayan. Saya tidak begitu sering berkumpul dengan para pejuang politik perempuan, jadi agak kurang ngerti juga tentang masalah-masalah yang paling penting yang berhubungan dengan masalah perempuan. Tapi semuakan bisa saya pelajari mulai sekarang. Bagi saya yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Susah juga ketika saya ditanya tentang program yang akan saya lakukan ketika saya terpilih. Saya hanya bisa katakan kalau program saya tidak melenceng dari Partai.
Masyarakat Aceh sudah tau kalau partai yang saya ikut terkenal”. Ketidakterwakilan perempuan juga berasal dari faktor internal dari caleg tersebut. Salah satu persoalan mendasar adalah kurangnya dukungan dari kerabat terdekat, finansial, pengetahuan, kepercayaan diri, kurangnya keyakinan membuat caleg terkendala untuk ikut berpartisipasi.Ini seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber: “Ketika saya pertama kali mengatakan kabar bahwa saya akan bergabung dengan sebuah partai politik kepada suami saya, suami sangat terkejut. Beliau mengatakan hal-hal yang membuat saya tidak nyaman. Seperti tidak cukupkah dengan apa yang sudah dimiliki, politik kejam, nanti tidak lagi menuruti suami dan sebagainya. Ketika saya katakan pengalaman kami ketika hendak membuka usaha bisnis, suami pertama kali juga melarang tetapi akhirnya bangga. Saya juga akan membuktikan hal yang sama untuk urusan ini. Beliau kembali mengatakan bisnis dan politik itu beda, gak bisa disamakan. Nanti kamu akan menjadi boneka saja.” “Kampanye pasti butuh uang. Mau berpolitik, ya harus juga sediain uangkan bu? Soalnya bukan rahasia lagi, kalau kita ketemu orang yang kita mau untuk milih kita pastilah kita juga harus kasih sedikit cenderamata. Walaupun dalam politik yang betolkan gak boleh..
741
742
tapi semua yang saya kenal yang mau ikot jadi caleg, pasti kasih dikit barang, walaupun katanya bukan untuk sogok. saya rasa saya gk mampu seperti itu. Karena masih ada masyarakat kita kalau gk dikasih oleh-oleh ya gak milih”. Dari hasil penelitian, menganggap perempuan tidak terwakili di lembaga legislatif dikarenakan oleh, Pertama, pandangan pemilih terhadap calon legislatif perempuan. Adanya calon legislatif yang tidak bisa menerangkan visi, misi dan tujuannya sehingga membuat para pemilih menjadi ragu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan program kerjanya nanti tidak bisa dijelaskan dengan mendetail. Cara mendekati pemilih juga menjadi hal yang membuat para pemilih memberikan penilaian rendah kepada caleg tersebut. Masyarakat pada umumnya menginginkan diskusi secara langsung, ada tanya jawab. Tetapi calon legislatif lebih menyukai komunikasi setu arah (hanya orasi). Ketika ada pemilih yang mencoba bertanya tentang programnya, caleg tidak bisa meyakinkan pemilih bahwa program mereka sangat dibutuhkan dan bisa memberikan hal yang positif untuk masyarakat. Masyarakat sekarang ini sudah lebih kritis dan mempunya pengetahuan yang lebih baik, masyarakat pada zaman sekarang lebih menyukai hal-hal yang berbau teknis, bukan teoritis. Seperti pertanyaan bagaimana hajat hidup mereka bisa terangkat? Bagaimana dengan hasil pertanian mereka? Dan sebagainya. Masyarakat ingin mengetahui kepekaan calon legislatif terhadap masalah 12
kemiskinan mereka dan mereka ingin mengetahui bagimana calon legislative bisa memberikan strategi-strategi untuk meningkatkan pendapatan perekonomian mereka sebagai modal memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka. Dengan kata lain masyarakat berkeinginan para calon legislative tersebut mampu memberikan ruang dan jalan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dengan kata lain bisa dikatakan para calon legislatif kurang bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka bisa memberikan sesuatu yang menjadi bahan penawaran atas keinginan masyarakat. Kedua, adanya budaya patriarkhi. Dalam amatan peneliti, sekilas terlihat bahwa budaya patriarkhi dan state ibuism ini dominan pada masyarakat perkotaan termasuk mereka yang mempunyai pendidikan formal yang tinggi (sarjana). Masyarakat perkotaan masih menganggap politik merupakan wilayah yang keras dan kotor. Perempuan akan sulit menyesuaikan diri dengan wilayah politik. perempuan sudah cukup diberikan kesempatan untuk masuk ke wilayah publik. Sudah bisa bekerja di luar rumah pada perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perbankan, PNS (birokrat, guru dan dosen). Perempuan sudah sangat berjasa menjadi isteri yang baik yang selalu mendorong suami di luar rumah. Ketiga, adanya pemahaman Islam mengenai pembatasan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam wilayah politik.12 Dalam masyarakat, ditemukan hal yang menempatkan perempuan pada pihak yang lemah. Adanya interpretasi keagamaan yang keliru bahwa Islam melarang perempuan untuk berkiprah di
Ustad NZL mengatakan bahwa, dalam Islam, politik (al-siyasah) dimaknai sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat, yang diorientasikan untuk
ranah politik. Dalam pemahaman Islam, hampir tidak didapati adanya konsep pelarangan bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Islam sendiri memberikan jalan yang aman untuk para perempuan yang hendak berpartisipasi aktif dalam wilayah publik. Dalam masyarakat sendiri ada yang berfikir memang perempuan tidak baik di wilayah politik karena Islam melarang adanya pencampuran antara laki-laki dan perempuan. Ada dua pandangan mengenai patisipasi politik dalam Islam yang diwakili oleh dua narasumber. Pertama, perempuan boleh memasuki wilayah politik. Karena tidak ditemukan adanya aturan dalam Islam yang melarang perempuan untuk berpartisipasi di wilayah politik. Tetapi memang harus ada aturan ketika manusia, (laki-laki dan perempuan) sudah di legislatif. Aturan tersebut sebenarnya untuk mengatur dan menjauhkan laki-laki dan perempuan dari fitnah. Seperti yang dikatakan oleh R dan D berikut ini: “Dari rumusan-rumusan teori politik Islam, agak susah ditemukan bahasan yang secara spesifik memberi bingkai positif keterlibatan perempuan dalam politik. Kecenderungan yang muncul justru memberi bingkai negatif untuk membatasi keterlibatan secara penuh terhadap perempuan. Sejak awal politik diasumsikan sebagai dunianya laki-laki, sehingga kesadaran seperti itu dianggap bukan masalah serius. Menjadi serius ketika ada perempuan
menuntut hal yang sama. Hukum Islam adalah jelas dan selaras dengan sifat dasar m a n u s i a d e n g a n mempertimbangkan penciptaan sisi fisiologi dan psikologi pria dan wanita. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain sesuai dengan kodratnya masing-masing”. “Saya rasa tidak perlu dilebihlebihkan ketika perempuan mau terjun ke politik. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Memang perlu adanya aturan untuk laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Aturan tersebut mudah sekali dibuat, saya rasa itu tidak sulit untuk dilakukan. Mengutip pernyataan Yusuf al-Qardhawi yang member kritik kepada orang-orang atas nama Islam melakukan pelarangan terhadap kiprah politik perempuan. Kritik tersebut didasarkan pada beberapa argumentasi. Yaitu pertama, perempuan dalam Islam adalah makhluk yang sama jenisnya dengan laki-laki. Memperoleh perintah yang sama untuk beriman, beribadah, menegakkan agama, meluruskan masyarakat mendatankan kebaikan dan mencegahnkemungkaran. Perintah-perintah Al-Qur'an adalah perintah bagi laki-laki dan perempuan, kecuali yang benar-benar khusus untuk salah
memperoleh dan melindungi kemaslahatan bersama. Poltik tidak semata-mata dilihat sebagai masalah duniawi-sekuler, tetapi pada saat yang sama juga dijadikan sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jadi politik adalah ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang berbagai ruang kehidupan, domestic maupun publik, cultural maupun structural, personal maupun komunal.
743
744
satu dari mereka. Kedua, banyak sekali catatan-catatan sejarah yang menjelaskan para perempuan awal Islam atau masa kenabian, yang memainkan peran politik yang cukup penting, seperti proses kelahiran komunitas muslim di Mekkah, ikut serta berhijrah mencari suaka politik, termasuk peran mereka dalam menentukan kebijakan penanganan masyarakat Madinah”. Kedua, memang tidak baik perempuan untuk aktif di wilayah politik. Perempuan jika di luar rumah harus ada muhrim yang mendampingi. Sangat sulit perempuan didampingi oleh muhrim ketika menjadi politisi. Tidak mungkin politisi perempuan dalam setiap kegiatannya didampingi oleh muhrimnya, apalagi dalam kegiatan yang berlangsung di lembaga legislatif. Sehingga perempuan lebih baik tidak ikut di kancah politik. Ketiga, Kertas suara yang tidak lagi meletakkan foto calon legislatif juga menjadi persoalan. Para pemilih bayak yang tidak ingat dengan nama panjang sang calon legislatif, karena hanya terbiasa dengan nama panggilan atau nama julukan, dan bahkan adanya intimidasi kepada pemilih untuk memilih calon- calon tertentu menjadi faktor ke empat. Peneliti mendapati masyarakat menjadi bingung ketika pemilu berlangsung. Kebingungan ini didasarkan pada kertas pemilu yang tidak lagi ada foto calon legislatif. Masyarakat yang kebingungan akhirnya hanya memilih partai yang mereka pernah kenal dan dengar.
D. PENUTUP 1. Kesimpulan Ketidakterwakilan perempuan sebesar 30% dari calon legislatif menjadi anggota legislatif pada pemilu legislatif periode 2014-2019 dikarenakan hambatan yang bersumber dari internal calon legislatif (seperti larangan dari keluarga, ketidak percayaan diri karena kualitas, kapasitas, kemampuan finansial), tidak adanya bantuan serta komitmen partai politik yang nyata agar calon legislatif perempuan terpilih. Sistem kaderisasi yang tidak kontinyu dilakukan bahkan tidak ada, terlebih untuk partai baru. Partai baru cenderung tidak melakukan proses pengkaderisasi terhadap kaum perempuan dalam partai. Mereka direkrut karena hubungan emosionil. Ketidakterwakilan perempuan pada lembaga legislatif pada pemilu legislatif periode 2014-2019 disebabkan oleh pandangan pemilih terhadap calon legislatif perempuan (calon legislatif kurang bisa meyakinkan pemilih bahwa mereka bisa menjadi wakil yang pantas, calon legislatif tidak bisa memberikan sesuatu yang menjadi bahan penawaran atas keinginan masyarakat, kurangnya sosialisasi diri, pendidikan politik yang tidak memadai, bahkan finansial yang kurang sehingga tidak bisa menjangkau seluruh pemilih di dapilnya). Selanjutnya budaya patriarki dan state ibuism (pemikiran ini lebih dominan terdapat pada masyarakat yang mempunyai pendidikan yang layak yaitu menengah ke atas/masyarakat perkotaan), adanya pemahaman keislaman yang keliru tentang batasan perempuan untuk berpartisipasi dalam wilayah politik, serta kertas suara yang tidak lagi meyertakan foto calon legislatif peserta
pemilu mengakibatkan affirmative action menjadi gugur dengan sendirinya. Sehingga semakin sempurnalah pembenaran bahwa memang wilayah politik bukan tempatnya bagi kaum perempuan. 2. Rekomendasi Rekomendasi atau saran yang bisa diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Diberikannya kesempatan kepada caleg perempuan untuk bisa berorasi pada saat kampanye oleh parti politik pengusung caleg perempuan tersebut. Selama masa kampanye terbuka, penulis melihat tidak ada perempuan yang menjadi lead vocal pada saat kampanye, hanya juru kampanye (yang nota benenya lakilaki) yang mempunyai kesempatan besar dalam menyuarakan isu-isu politiknya (program-program politik). Mengapa ini menjadi penting, karena caleg perempuan mempunyai keterbatasan (kurang dana ketika harus mempromosikan diri serta program-programnya, parpol tidak membantu dana kampanye, dan lebih pede kalau beramai-ramai, karena belum mempunyai pengalaman cukup dalam politik). Selain itu, karena parpol merupakan alat politik, parpol hendaknya memfungsikan dirinya sebagai jembatan bagi kadernya dan lokomotif demokrasi yang menggerakkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender, yang akhirnya membantu caleg perempuan dalam mempopulerkan program-program yang akan diberikan kepada masyarakat.
2. Jika memang parpol menuntut caleg perempuannya harus mempunyai kulaitas yang baik, seharusnya parpol melakukan sistem kaderisasi yang kontinyu dan konsisten. Salah satunya, yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan melakukan/menjalin kerjasama serius antara parpol, akademisi, LSM/NGO dalam kaderisasi, seperti penyediaan “ Sekolah Kaderisasi Politik” atau “Sekolah Pintar Politik”. 3. Walaupun perangkat pelaksana pemilu bukanlah aktor utama dalam menggiring pemilih dalam memilih calon legislatif, tapi patut juga memperhatikan bagaimana teknis sosialisasi pemilu yang komprehensif yang harus dan bisa diterapkan di masyarakat. Mengenali dan memahami masyarakat bisa menjadi salah satu penunjang pemilu yang berkualitas. Sehingga pada akhirnya bisa menciptakan demokrasi yang benar-benar pancasilais. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Irwan. 2003. Sangkan Paran Gender. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Amiruddin, Mariana. 2004. Ani Sutjipto: Affirmative Action: Menuju Masyarakat Demokratis, Jurnal Perempuan (untuk Pencerahan dan Kesetaraan) edisi 34, Yayaan Jurnal Perempuan. Jakarta. Buhardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta. Fakih, Mansour. 1999. Analisis gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
745
Falaakh, Mohammad Fajroel. 2009. Kisah Pembongkaran Sistem Pemilu,representasi Perempuan Indonesia pasca Judicial Review UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, Catatan Awal Tahun Women Research Institute, Jakarta, 21 Januari 2009. Ibrahim, Tgk. H. Muslim. 1997. Gender Menurut Pandangan Islam, Modul Diskusi dalam Seminar Setengah Hari Himmah Komfakad IAIN Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Muchtar, Yanti. 2000. Gerakan Perempuan Indonesia dan Politik Gender Orde Baru, Jurnal Perempuan (untuk Pencerahan dan Kesetaraan), edisi 14, Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
746
Mujani, Saiful. 2007. Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Nazar, Syafil. 2003. Tak Mudah, Kesetaraan Perempuan di Ranah Publik, www.detiknews.com Subono, Nur Iman. 2004. Politik dan Keterwakilan Perempuan, Jurnal Perempuan (untuk Pencerahan dan Kesetaraan) edisi 34, Yayaan Jurnal Perempuan. Jakarta. Subiyantoro, Eko Bambang. 2004. Politik dan Keterwakilan Perempuan, Jurnal Perempuan (untuk Pencerahan dan Kesetaraan) edisi 34, Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
