Dosen PJMK: Dr. Aceng Hidayat, MT. Tim Pengajar: Dessy Rachmawatie, Msi. Prima Gandhi, MSi.
MK. Ekonomi Politik Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESL 426)
Departemen Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan Fakultas Ekonomi & Manajemen Institut Pertanian Bogor
Dosen PJMK: Dr. Aceng Hidayat, MT Tim Pengajar: Dessy Rachmawatie, Msi. Prima Gandhi, Msi.
Tata Tertib, Kontrak Perkuliahan dan Overview MK. Ekonomi Politik Sumberdaya Alam
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kehadiran 80% (ketentuan IPB). Artinya, mahasiswa boleh tidak menghadiri perkuliahan 20 % dari 14 kali pertemuan. Mahasiswa dan dosen harus hadir dalam kelas tepat waktu sesuai jadwal mulainya perkuliahan (acuan jam tangan dosen). Mahasiswa harus berpakaian rapih dan sopan (Baju berkerah dan tidak diperkenankan memakai sandal dalam ruang kelas) Handphone harus dalam posisi turn off saat perkuliahan Komposisi nilai 35 UTS, 35 UAS dan 30 % tugas (paper & quiz). Dari 30 % tugas paper. Tugas merupakan tugas kelompok Setiap kelompok wajib mempresentasikan tugas papernya Mahasiswa berhak mengetahui nilai hasil ujiannya tapi dosen tidak harus memberikan lembaran hasil koreksian ujian kepada mahasiswa Ujian susulan akan diberikan kepada yang tidak bisa mengikuti ujian karena sakit (surat keterangan dokter) Tidak ada ujian susulan untuk perbaikan nilai Nilai D tidak wajib diulang. Pengulangan pada semester berikutnya tidak ada jaminan akan mendapatkan nilai lebih baik Departemen Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan Fakultas Ekonomi & Manajemen Institut Pertanian Bogor
Dosen PJMK: Dr. Aceng Hidayat, MT. Tim Pengajar: Dessy Rachmawatie, Msi. Prima Gandhi, MSi.
Perte muan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pembagian Jadwal Mengajar dan Konten Perkuliahan Ekopol SDAL Penanggung Jawab : Dr. Aceng Hidayat Asisten PJ : Prima Gandhi SP, M.Si Materi
Dosen
Kontrak Perkuliahan, Pendahuluan Teori Ekonomi Klasik Teori Ekonomi Neoklasik Teori Ekonomi Marxism Teori Ekonomi Keynessian Teori Ekonomi Heterodox Teori Ekonomi Pancasila Ekonomi Politik Kelautan Perikanan Ekonomi Politik Kehutanan & Biodiversity Ekonomi Politik Pertanian & Pangan Ekonomi Politik Pertambangan & Energi Ekonomi Politik Air Ekonomi Politik Peternakan Diskusi Tugas
Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Prima Gandhi, M.Si Dr. Ir. Aceng Hidayat, MT Dessy Rachmawatie, MSi. Prima Gandhi, MSi Prima Gandhi, SP. MSi. Dessy Rachmawatie, MSi. Dessy Rachmawatie, MSi. Prima Gandhi, M.Si
Kriteria Penilaian
Dosen PJMK: Dr. Aceng Hidayat, MT. Tim Pengajar: Dessy Rachmawatie, Msi. Prima Gandhi, MSi.
≥ 80 75 – 79,99 70 – 74,99 65 – 69,99 60 – 64,99 55 – 59,99 < 55
:A : AB :B : BC :C :D :E
Pengertian Ekonomi Politik (1) Ekonomi politik berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata Oikonomike
(manajemen rumahtangga) dan Polis (kota/unit politik) Dari asal-usul kata ini, ekonomi politik diduga bermakna pengelolaan kota/negara untuk kebaikan/kesejahteraan warganya. Ada tiga komponen penting yaitu, pengelola, warga dan ruang/sumberdaya Secara definisi, ekonom politik merupakan ilmu yang membahas hubungan ekonomi dan politik dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi (P.Todaro) Studi tentang hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumber produksi, distribusi dan konsumsi (Boyd Barrett, 1995).
5
Pengertian Ekonomi Politik (2) Ekonomi Politik adalah studi interdisipliner
yang mempelajari
ekonomi dari perspektif politik. Ilmu yang mempelajari relasi ekonomi dan politik dalam makna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh kebijakan negara, kekuasaan politik dan pengaruh lingkungan dominan lainnya (Caporaso and levine 1992). Ekonomi politik punya makna yang sangat luas, menyangkut relasi sosial, pengembangan teknologi, hukum yang berpengaruh terhadap ekonomi
6
Sejarah Ekonomi Politik (1) • Pada abad ke 18, 19 dan memasuki abad ke-20, “ilmu ekonomi” (economics science) secara umum sebagai “ekonomi politik” (political economy). • Istilah ini bisa ditemui dalam buku klasik John Stuart Mill, yakni Principles of Political Economy dan dalam buku: Treatise on political economy (J.B. Say) • Terminologi merefleksikan pandangan penulisnya bahwa ekonomi terkait erat dengan politik yang memainkan peranan utama dalam menentukan hasil-hasil ekonomi (economic otucomes). • Istilah ekonomi politik hilang seiring dengan semakin jauhnya ekonomi dari domain politik. Ekonomi menjadi urusan swasta (private), yang tidak terkait dengan politik/negara/pemerintahan. • Dalam perkembangan selanjutnya, ilmu ekonomi politik berubah menjadi ilmu ekonomi yang hanya mengurusi soal ekonomi.
7
Sejarah Ekonomi Politik (2) • Kemunculan, formalisasi dan tradisi ekonomi neo-klasik pada abad 20 yang memberikan penekanan pada ekonomi pasar, memainkan peran penting dalam memisahkan ilmu ekonomi dan ilmu politik. • Pengembangan ekonomi neo-klasik didorong oleh paling tidak keinginan untuk memberikan basis ilmiah bagi analisis ekonomi. Yang menjadi fokus analisis ekonomi neo-klasik berupa fungsi utilitas dan produksi, pembatas (constrain) dan interaksi pasar.
8
Sejarah Ekonomi Politik (3) • Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, istilah Ekonomi politik kembali muncul. Ekonomi politik baru (new political economy) mulai berkembang yang memiliki perhatian pada dampak politik praktis terhadap ekonomi. • Perkembangan ekonomi politik terkait dengan perkembangan teori ekonomi. Berkembangnya ekspektasi rasional menyadarkan para pelaku ekonomi mengenai perlunya model perilaku aktor politik dan interaksi antara sektor swasta, rezim, dan keputusan pembuatan kebijakan.
9
Sejarah Ekonomi Politik (4) • Penyumbang utama perkembangan kepustakaan ekonomi politik baru antara lain adalah Nordhaus dan Hibbs dalam kajian siklus bisnis politik yang oportunis dan partisan; Kydland dan Presscottera dalam kajian konsistensi waktu dan reputasi; Posner dalam kajian regulasi, etc. • Literatur ekonomi politik berkembang pesat terutama disebabkan oleh perkembangan dalam teori ekonomi, kemudian ekonomi politik dijadikan alat analisis peristiwa ekonomi dengan memasukkan variabel-variabel non-ekonomi.
10
Sejarah Ekonomi Politik (5) • Dapat dikatakan ekonomi politik lahir dari pemikiranpemikiran untuk menemukan hubungan, mengisi kekosongan (cross-fetilization) yang tidak dijumpai dalam satu disiplin ekonomi dan disiplin politik. • Dengan mempelajari ilmu ekonomi politik diharapkan kita dapat membahas keterkaitan antara proses dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, investasi, pembentukan harga, perdagangan, konsumsi, kebijakan dan lain-lain)
11
Sejarah Ekonomi Politik (6) • Perkembangan disiplin ilmu ekonomi politik di tingkat makro adalah pendalaman keterkaitan paradigma pilihan rasional dengan tahapan alokasi sumberdaya, pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. • Bahkan, pada kasus tertentu, disiplin ekonomi politik juga dicoba dikaitkan dengan aspek budaya dan sosiologi yang selama ini dipinggirkan oleh para ahli ilmu politik dan ilmu ekonomi.
12
Sejarah Ekonomi Politik (7) • Penelusuran mendalam tentang ekonomi politik biasanya didekati dari format dan pola hubungan antara pemerintah, swasta, masyarakat, partai politik, organisasi buruh, lembaga konsumen, dan sebagainya. • Pembahasan ekonomi politik tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan publik, mulai dari proses perancangan, perumusan, sistem organisasi dan implementasi serta dampaknya.
13
Paradigma Ekonomi Politik (1) • Ilmu ekonomi yang saat ini berkembang membahas persoalan– persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik manusia hingga penentuan sistem perekonomian yang dianut oleh suatu bangsa • Ilmu politik membahas penyelenggaraan negara (pemerintah) dari aspek kelembagaan, perilaku aktor politik dan proses pergantian kekuasaan, hingga proses pembuatan dan implementasi kebutuhan publik yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi • Ilmu Ekonomi politik merupakan analisis dari proses-proses politik yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
14
Paradigma Ekonomi Politik (2) • Dalam Ilmu Ekonomi politik dipercaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, sebaliknya dalam ilmu ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan didalam masyarakat adalah given. (Yustika) • Cara pandang ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang disetting oleh pemerintah (Damanhuri)
15
Keterkaitan Konseptual Ilmu Politik dan ekonomi (1) 1. Politik sebagai pemerintahan Politik diletakan sebagai lembaga-lembaga atau institusiinstitusi yang mengambil kebijakan yang strategis untuk sebuah lokus atau wilayah yang mencakup tataran negara. Konsep ini berbicara masalah-masalah mengenai organisasi pemerintahan, pembagiaan kekuasaan dan peran pemerintah yang menjadi fokus utama yang melihat kondisi-kondisi serta relevansi yang ada menjadi satu kesatuan dalam konsep ekonomi politik termutakhir.
16
Keterkaitan Konseptual Ilmu Politik dan ekonomi (2) 2. Pemerintah sebagai publik Membahas perdebetan antara apa yang disebut dengan sektor publik dan sektor private. Bila kita berangkat dari pemikiran John Dewey, sektor public adalah sebuah bentuk nyata tanggungan dan tanggung jawab dari negara. Menurut Dewey jelas sekali terlihat bahwa publik adalah ranah dimana masyarakat tidak terlepas dari kepentingan (politik) dan pilihan (ekonomi).
17
Keterkaitan Konseptual Ilmu Politik dan Ekonomi (3) 3. Politik sebagai kewenangan alokasi nilai Konsep ini membahasa tentang distribusi nilai. Pendekatan ini dinilai relevan sebagai bentuk integrasi efektif antara politik dan ekonomi adalah karena keduanya adalah mengamini tentang metode alokasi. Bila dalam sudut pandang ekonomi dibahas kelangkaan tidak terlepas dari sektor produksi. Dan masalah produksi berkaitan erat dengan politik. Contohnya distribusi sumberdaya alam, kecakapan teknis dalam hal kualitas alat-alat produksi dll.
18
Keterkaitan Konseptual Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik (1) 1. Konsep Ekonomi Kalkulasi Dalam konsep ini kita didekatkan pada pemikiran bahwa setiap individu mampu memanfaaatkan sumberdaya yang berada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhankebutuhannya (ekonomi). Konsep ini tidak terlepas dengan rasio-rasio yang dimiliki manusia dalam memilih sesuatu dan tentang alokasi (politik).
19
Keterkaitan Konseptual Ilmu Ekonomi dan Ilmu Politik (2) 2. Ekonomi sebagai Perekonomian Pendekatan ini memandang bahwa ekonomi adalah perekonomian sehingga ekonomi membutuhkan kerangka politik dan instrument hukum di dalamnya. Contoh : Tiongkok yang secara politik jauh dari demokratis dan kapitalisme, tetapi secara perekonomian berkebalikan dengan sistem politiknya, yang kapitalis dan mendukung pasar bebas. Indonesia secara politik demokratis dan ekonomi kapitalis
20
KONSEP EKONOMI POLITIK (1) Konsep ekonomi politik bukanlah konsep yang mendikotomikan antara ekonomi dan politik karena keduanya tidak bisa dipertemukan. Konsep ini meletakan bidang politik subordinat terhadap ekonomi yaitu instrument ekonomi seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisa dengan mempergunakan setting politik dimana kebijakan atau peristiwa ekonomi tersebut terjadi
21
KONSEP EKONOMI POLITIK (2) • Konsep ekonomi politik adalah bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai instrument atau alat untuk mengatur kehidupan sosial dan sistem ekonomi. • Fokus implementasi dari Konsep ekonomi politik adalah fenomenafenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik.
22