MK. Ekonomi Kelembagaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESL 327)

MK. Ekonomi Kelembagaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ESL 327)

Departemen Ekonomi Sumber Daya & Lingkungan Fakultas Ekonomi & Manajemen Institut Pertanian Bogor

PENGERTIAN PROPERTY RIGHTS • Property secara merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, bisa tangible atau intangible • Property rights merupakan hak atas sesuatu yang mengandung kekuatan klaim yang dapat ditegakan (enforceable) atau dihormati oleh pihak lain. • Hak tersebut dapat meliputi : hak untuk mengakses, memanfaatkan (utilize), mengelola atas sesuatu, mengubah atau mentransfer sebagian atau seluruh hak atas sesuatu tersebut pada pihak lain. Transfer bisa dalam bentuk menjual, menghibahkan, menyewakan, meminjamkan dll. • Bromley (1989) mendefinisikan propety rights sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba/keuntungan secara aman (secure) karena orang lain respek terhadap aliran laba tersebut (terkait dengan transaksi).

TEORI PROPERTY RIGHTS (1)  Furubotn dan Richter (2000) melacak teori kepemilikan dan bermuara pada dua teori, yaitu teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial.  Teori kepemilikan individu merupakan penopang utama doktrin hak-hak alamiah (natural rights) dari ekonomi klasik yang mengarah pada lahirnya private property right/individualistis.

 Sedangkan teori kepemilikan sosial mendorong lahirnya commons property atau state property yang dianut secara ekstrim oleh negara-negara sosialis.

TEORI PROPERTY RIGHTS (2) Caporapo dan Levine (1992) menjelaskan dua teori yang berbeda mengenai property rights:

1) Aliran positivis menganggap hak-hak kepemilikan lahir melalui sistem politik. Sistem politik/kekuasaan mendesain hak kepemilikan dan menegakannya melalui pengadilan hukum. 2) Aliran alamiah mengatakan bahwa hak kepemilikan melekat pada seseorang sejak lahir. Kelahiran individu disertai dengan kelahiran atas hak-haknya yang tidak bisa dipisahkan. Ditegakan atau tidak melalui prose pengadilan hukum, hak bawaan lahir sejatinya harus ada.

PROPERTY RIGHTS SEBAGAI KELEMBAGAAN • Property rights merupakan hak yang harus ditegakan/dihormati oleh pihak lain. • Karena itu, property rights memuat aturan main/institutions. • Lembaga yang berwenang/authoritative body (misalnya lembaga pemerintah, lembaga adat, dll) diperlukan untuk menjamin tegaknya aturan main dan diakuinya hak-hak kepemilikan tersebut

URGENSI PROPERTY RIGHTS  Property sangat penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan kepastian penguasaan faktor-faktor produksi. Terutama terhadap faktor produksi/sesuatu yang bersifat langka.  Faktor-faktor produksi harus mendapat prioritas utama untuk memperoleh kepastian. Kalau tidak, proses produksi akan terganggu dan menyebabkan perekonomian macet.  Terbukti, kepastian penguasaan atas lahan dan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama telah mendapatkan perhatian penting dalam sejarah ekonomi dari masa ke masa.  Semakin tinggi kepastian tersebut, biaya transaksi semakin rendah

KARAKTERISTIK ROPERTY RIGHTS 1. Exclusivity: pemanfaatan, nilai manfaat dari sesuatu dan biaya penegakan, secara ekslusif jatuh ke tangan pemilik termasuk keuntungan yang diperoleh dari transfer hak kepemilikan tersebut 2. Transferability: seluruh hak kepemilikan dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik yang lain secara suka rela melalui jual beli, sewa, hibah dll 3. Enforceability: hak kepemilikan bisa ditegakan, dihormati dan dijamin dari praktek perampasan oleh pihak lain. Tietenberg (1992)

REZIM PROPERTY (1) Bromley (1991) membagi rezime kepemilikan menjadi empat: 1. Rezim kepemilikan individu/pribadi (private property regime); kepemilikan pribadi atas sesuatu dimana hak atas sesuatu tersebut melekat pada pemiliknya, sehingga aturan berkenaan dengan sesuatu tersebut ditetapkan sendiri dan hanya berlaku untuk pemiliknya. 2. Rezim kepemilikan bersama (common property regime); kepemilikan oleh sekelompok orang tertentu dimana hak, kewajiban dan aturan ditetapkan dan berlaku untuk anggota kelompok tersebut 3. Rezim kepemilkan oleh negara (state property), hak kepemilikan dan aturan-aturannya ditetapkan oleh negara, individu tidak boleh memilikinya 4. Rezim akses terbuka (open access); tidak ada aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban

REZIM PROPERTY (2) Tipe

Pemilik

Pemilik/pemegang akses Hak

Kewajiban

Individu

Akses, pemanfaatan, kontrol

Mencegah pemanfaatan yang merugikan sosial

Common property

Kolektif

Akses, pemanfaatan, kontrol (pengecualian kepada non pemilik)

Merawat, mengatur tingkat pemanfaatan

State property

Akses, pemanfaatan, Negara/warg kontrol a negara (menentukan aturan)

Menjaga tujuan/manfaat sosial

Open Access

Tidak ada

Tidak ada

Private property

Hanna, 1995

Pemanfaatan

Bundle of rights atas sumberdaya (Schlager and Ostrom, 1992) • Access: otoritas untuk masuk • Withdrawal:otoritas untuk pengambilan unit sumberdaya • Management: otoritas membuat keputusan bagaimana pemanfaatan sumberdaya • Exclusion: otoritas memutuskan siapa boleh (tidak boleh masuk) • Transfer: otoritas menjual, menyewakan atau mewariskan Dua hak pertama adalah level operasional dan tiga sisanya hak pilihan bersama (collective choice rights) Semakin lengkap hak-hak dimiliki semakin bersifat private, semakin sedikit semakin ke arah common property right.

HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS  Seluruh kepemilikan kepada swasta dan diatur oleh mekanisme pasar sehingga akan menghasilkan ekonomi yang efisien.  Argumentasinya: Setiap pemilik mempunyai kepastian atas kepemilikannya sehingga menjadi insentif untuk melakukan aktivitas transaksi.  Faktanya :  Alokasi sumberdaya yang tidak merata karena perbedaan akses, eksternalitas, informasi yang tidak merata, dll  Munculnya insentif untuk mengambil manfaat atas sumberdaya yang langka yang ada pada domain publik sehingga akan menyebabkan over used.

HAK KEPEMILIKAN DAN SISTEM EKONOMI SOSIALIS  Hak kepemilikan kepada negara dimana negara berhak memiliki dan mengelola seluruh sumberdaya yang ada.  Argumentasiya: agar efisiensi distribusi mudah dicapai  Faktanya, efisiensi itu sulit dicapai karena :  Ekonomi dikendalikan oleh birokrat yang umumnya tidak reponsif terhadap kebutuhan masyarakat,  penempatan kaum usahawan pada perusahaan publik kurang termotivasi (kurang insentif) untuk mencari keuntungan;  Kontrol negara atas faktor produksi menyebabkan kekuasaan politik berada ditangan orang yang titunjuk negara;  Perencanaan ekonomi terpusat dimana supply, demand, preferensi konsumen ditentukan oleh negara.

HAK KEPEMILIKAN DALAM SISTEM EKONOMI CAMPURAN  Menjamin keberadaan kepemilikan pribadi tapi negara juga berhak memiliki dan mengelola sumberdaya strategis yang menyangkut kepentingan umum.  Dikenal dengan welfare economic system/social market economy dimana peran kelembagaan sangat dominan dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat.  Hak kepemilikan diserahkan kepada swasta untuk memberikan insentif ekonomi bagi pelakunya sepanjang hal itu tidak merugikan secara sosial. Kepemilikan dapat pula diserahkan kepada negara manakala pasar tidak responsif atau mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.  Penyerahan kepemilikan pada swasta pada saat pasar tidak reponsif atas sumberdaya tersebut hanya akan menimbulkan kesenjangan kesejahteraan. Disinilah peran negara diperlukan untuk mengintroduksi kelembagaan sebagai pengganti pasar yang mengalami kegagalan.

EKSTERNALITAS DAN PROPERTY RIGHTS  Ekonomi klasik/neoklasik mengakui keberadaan eksternalitas, namun pasar tidak dapat menyelesaikannya sehingga diperlukan intervensi pemerintah.  Menurut Ronald Coase eksternalitas dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar (tidak diperlukan intervensi pemerintah) asalkan hak kepemilikan telah diatur dengan baik (artinya, semua komoditas dan jasa telah memiliki status kepemilikan yang jelas)  Contoh: jika industri akan membuang limbah ke sungai maka ia harus membayar/memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilakukan jika hak masyarakat atas jasa lingkungan sungai telah mendapatkan pengakuan. Peran pemerintah mempertegas/menjamin hak-hak masyarakat atas jasa lingkungan tersebut

Perbandingan Kelembagaan Kapitalis antara AS, Jerman dan Jepang Kriteria

AS

Jerman

Jepang

Institusi Politik

Demokrasi liberal

Demokrasi sosial

Demokrasi pembangunan, birokrasi kuat, hubungan timbal balik antara negara dan pasar

Institusi Ekonomi

Desentralisasi, pasar terbuka, pasar modal yang tdk terkonsentrasi, tradisi antitrust, kepemilikan swasta, tidak ada ruang bagi BUMN

Pasar yang terorganisir, pasar modal terpusat pada bank, ada kepemilikan negara untuk SD ekonomi strategis

Pasar terpimpin, sulit melakukan penetrasi ke pasar, jaringan bisnis ketat (jika ada perusahaan yang kurang efisien pemerintah turun tangan). Kebijakan pemerintah mempengaruhi pasar, negara mengadakan kordinasi integratif dengan pihak swasta. Ada kepemilikan negara

Ideologi Ekonomi Dominan

Kebebasan usaha (free enterprise liberalism)

Kemitraan sosial (social partnership)

Technonationalism (paham/keyakinan bahwa negara harus dikelola oleh para teknokrat)

DINAMIKA PROPERTY RIGHTS

o Dinamis: mengalami perubahan seriring dengan perubahan sistem politik, sosial, budaya dan teknologi. o Ketika jumlah manusia masih sedikit sementara sumberdaya masih melimpah tidak perlu adanya kepemilikan, tidak perlu adanya aturan main yang mengatur kepemilikan o Kepemilikan bersama yang secara tradisional hidup dan efektif menjaga keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam mengalami tekanan hebat seiring dengan meningkatkan jumlah populasi manusia sehingga kepemilikan individu menjadi alternatif yang dipilih

PERUBAHAN PROPERTY RIGHTS

Common Property Regime

Barang Kepemilikan privat dan beberapa kepemilikan lain

Kelompok Terbuka: Keanggotaan Sukarela Common pool

Barang publik murni Barang bersama terbatas (commons or club goods

Kelompok tertutup : Keanggotaan wajib (compulsary) Barang diproduksi dengan kepemilika n private

Kepemilika n publik

Barang diproduksi dengan kepemilika n publik Kepemilika n masyaraka t

PROPERTY RIGHTS DAN EFISIENSI EKONOMI Efisiensi: upaya untuk memperoleh output yang lebih banyak dengan input yang sama Dapat ditempuh melalui tiga cara: 1. Meningkatkan spesialisasi tenaga kerja 2. Meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi 3. Meningkatkan kepastian status kepemilikan 1. Pemberian status/perlindungan hak kepemilikan atas temuan teknologi atau produksi barang baru berimplikasi terhadap peningkatan produktifitas dan efisiensi ekonomi 2. Ketidakjelasan kepemilikan terhadap SDA menyebabkan terjadinya kecenderungan eksploitasi besar-besaran yang dalam jangka panjang akan menurunkan efisiensi ekonomi

CONTOH KASUS:

20

1. Praktek Pengelolaan Masyarakat Dayak  Studi kasus: Kalimantan Barat Objek Suku dayak Kanayatn-Pontianak; Dayak Mayau, Mualau dan Kutungau Sanggau; Dayak Jelai-Katapang.  Terdapat 12 kecamatan yang mendapatkan pengakuan atas sistem pemanfaatan lahan oleh masyarakat adat: Simpang Hulu, Sekadau Hilir, Sengah Temila, Menjalin, Sungai Laur, Bonti, Belitang Hilir, Sandai, Kapuas Hulu, Mandor, Toho, dan Jelai Hulu Akses/properti yang di tata

Akses Pengelolaan dan Pemanfaatan/Sumberdaya Hutan

Devolusi kewenangan otoritas (lembaga)

Pemerintah daerah kepada ketua adat/desa

Devolusi Popertiyright

Hak kelompok barang publik ke hak private kelompok

Lokal institusi

Lembaga masyarakat adat

Distribusi manfaat Keberlanjutan

Dapat mengatur Sda sendiri demi kesejahterann21

Power: Juridisial (Permen BPN dan UU agraria); Knowledge (LSM LBBT, SHK dan Pancur Kasih); Identikal (masyarakat adat)

Legitimasi masyarakat adat

Legitimasi Pemerintah

Pemberntukan kelembagaan adat, penyusunan peraturan adat, penyesuaian lembaga adat kedalam aturan pemerintah daerah, pemetaan areal pemanfaatan Alur Pengakuan CBPRs Kalimantan Barat

22

Declaration of Protected Area Community-Managed Zones Empat studi kasus deklarasi :  Taman Nasional Lorentz (Papua Barat)  Cagar Alam Tangkoko (Sulawesi Utara)  Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi Tengah)  Taman Nasional Meru Betiri (Jawa Timur) 23

Taman Nasional Lorentz (Papua Barat) Akses/properti yang di tata

Wilayah adat

Devolusi kewenangan otoritas (lembaga)

Masyarakat Adat Ibel kepada YBAW

Devolusi Property rights

Membantu untuk penyelesaian pembangunan jalan dengan Dinas PU

Lokal institusi

Yayasan Bina Adat Walesi (YBAW)

Capability

YBAW berhasil menyelesaikan permasalahan yang serupa ditempat lain YBAW memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan perjanjian bersama WWF-Sahul

Power

Property Rights  Private Group 24

Cagar Alam Tangkoko (Sulawesi Utara) Akses/properti yang di tata

Akses Pengelolaan dan Pemanfaatan/Sumberdaya Hutan

Devolusi kewenangan otoritas (lembaga)

Pemerintah desa kepada yayasan Kelola

Devolusi Property rights

penilaian partisipatif pedesaan pemetaan masyarakat pengembangan sistem informasi desa

Lokal institusi

Lembaga masyarakat adat

Capability

Yayasan Kelola mampu mencapai kesepakatan dengan pemerintah Kecamatan Bitung

Distribusi manfaat

mencegah pencurian kayu dan perburuan satwa liar

Property Rights  Private Group 25

Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi Tengah) Akses/properti yang di tata

Penguasaan Kawasan Hutan

Devolusi kewenangan otoritas (lembaga)

Taman Nasional kepada Suku Katu

Devolusi Property right

Hak penguasaan kawasan hutan

Lokal institusi

Masyarakat adat Katu

Capability

Katu telah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan penjaga taman dalam menjaga penebang dan pemburu liar beroperasi di bagian mereka dari taman nasional. hak-hak suku untuk mengontrol hutan adat mereka telah diakui, tidak ada pemburu telah mampu masuk ke areal ini.

Power Distribusi manfaat

Menjaga kawasan dari penebang dan memburu liar

Property Rights  Public Group 26

Taman Nasional Meru Betiri (Jawa Timur) Akses/properti yang di tata

Akses Pengelolaan dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat

Devolusi kewenangan otoritas (lembaga)

Taman Nasional kepada LATIN

Devolusi Property right

Hak pemanfaatan tumbuhan obat

Lokal institusi

Lembaga masyarakat lokal

Capability

LATIN mempunyai akses untuk mencari modal yang diperlukan masyarakat untuk memulai pengolahan bahan baku menjadi produk. LATIN didelegasikan Bupati Jember dan Dirjen PKA bertanggung jawab untuk rehabilitasi dan pengelolaan zona penyangga

Power

Distribusi manfaat Keberlanjutan

Dengan penerbitan lisensi, penduduk desa telah mampu mengelola waktu mereka lebih baik. Lahan dapat direhabilitasi dan masyarakat dapat memanen bahan baku obat.

Property Rights  Public Group

27