WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
MINAT PEREMPUAN MINANGKABAU PADA POLITIK MASIH RENDAH Minangkabau Women Believing in Political Domain are Relatively Low Nurwani Idris Dosen Fakultas Sosial Politik, Universitas Jayabaya ABSTRACT In this paper “berpolitik” is participation in political domain, to get in parliament to take a part in Governor candidate, Mayor candidate and Kepala Nagari candidate, etc., in affirmative action. It’s difficult to realize that because so many barriers: political situation, economic, political culture in recruitment system, perforate system in general election, the act of law; government good will to woman candidate; political party attention not yet in affirmative action (external factors). And so on woman participation can be realize with woman political motivation, woman political competence, women political awareness (internal factors) and so importance how the woman interpreted the politics and how far they believe politics and how far they believe woman leadership. Keywords: Minangkabau women; political believing.
PENDAHULUAN
betapa pentingnya perempuan menjadi pemimpin.
Berpolitik yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah ikut berpartisipasi dalam ranah publik dengan memasuki parlemen, mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati, Walikota, atau Wali Nagari; dengan kata lain adalah melakukan tindakan politik yang diiringi dengan tindakan nyata (affirmative action). Tidak mudah untuk melakukan tindakan politik, banyak faktor yang menjadi kendala, seperti: lingkungan, situasi politik, ekonomi, budaya politik yang berhubungan dengan sistem perekrutan, sistem pencoblosan, undang-undang yang berlaku, goodwill dari pemerintah dan partai politik (external factors) yang juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata (affirmative action). Selanjutnya tindakan politik ini akan terwujud jika diikuti dengan minat, kesadaran dan kemampuan politik (internal factors) dari perempuan itu sendiri; bagaimana mereka memaknai politik dan sejauh mana menganggap
KENDALA YANG DIHADAPI Sehubungan dengan tindakan politik ini di Minangkabau perempuan menghadapi banyak kendala seperti telah diuraikan dimuka, hambatan budaya politik dan agama (hambatan eksternal) yang mempengaruhi diri (self) yang tidak peka politik, ragu-ragu dan tidak percaya diri. Perempuan Minangkabau dalam bertindak atau mengambil suatu tindakan politik sama sekali tidak bebas, atau tidak ada hubungan dengan masyarakatnya yang egaliter, tetap terdeterminasi oleh faktor kultural dan agama serta faktor situasional. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Parsons dalam teori strukturalfungsional. Parsons mengajukan konsep kebudayaan untuk menjelaskan sistem tindakan masyarakat dan kepribadian sebagai perwujudan institusional dan
381
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
mempengaruhi motivasi sebagai pendorong tindakan dalam pola-pola kultural atau makna-makna simbolis. Semuanya bersama-sama membangun konfigurasi, sistem nilai dan penafsiran yang dapat ditransmisikan secara kultural. Bagian dari tradisi kultural yang secara langsung yang berhubungan dengan: (a) pembentukan sistem tindakan adalah pola nilai. Pola-pola nilai tersebut adalah tatanan norma, yang dijadikan tujuan bagi peran yang mengikat para aktor dan norma-norma yang secara intersubjektif, yang terjelma dalam proses institusionalisasi, (b) serta nilai-nilai dan norma tersebut dapat menjadi motif pribadi untuk bertindak dan pembentuk karakter bersamaan dengan internalisasi. Merujuk pada konsep Parsons menyatakan dua sistem tindakan tersebut dapat menjadi saluran di mana nilai-nilai kultural bergeser menjadi tindakan yang didorong oleh motivasi: “sistem sosial adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur hubungan aktor dengan sesamanya: kepribadian adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur organisme hidup.” (Parsons, 1951, yang dikutip oleh Habermas, 2007). Dari perspektif konseptual tindakan yang diorientasikan pada pemahaman timbal balik, secara interpretif kandungan kultural yang diwarisi dari masa lalu juga mempengaruhi tindakan seperti yang terjadi pada perempuan Minangkabau dalam tindakan untuk mencalonkan diri dipengaruhi oleh determinasi kulturalnya: “alur dan patut, budi dan sangko” yang didasarkan pada falsafah alam takambang jadi guru, dan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, serta berhasil atau tidaknya keinginan tersebut terhambat oleh sistem perekrutan dalam sistem pemilihan umum sebagai faktor situasional. Seperti Gerhardt (1999) yang menyatakan, referensi kerangka tindakan Parsons mengasumsikan bahwa perilaku manusia sangat membutuhkan proses pembuatan pilihan. Manusia secara intrinsik ter-
perangkap dalam problematika dunia tentang keinginan dan alternatif-alternatif. Untuk berlaku adil pada sifat moral perilaku manusia, ilmu sosial mempostulasikan tiga komponen dasar: aktor, situasi sosial atau objek dan objek kultural, dan ada tiga sistem tindakan: Personalitas, Budaya dan Masyarakat, yang merupakan tiga bagian yang terpisah, tetapi berhubungan dengan aspek-aspek realitas, selalu berkaitan dengan seperangkat data atau variabel-variabel: sistem personalitas, sistem budaya dan sistem sosial. Independen tidak dapat dikurangi dari satu ke yang lain atau ke faktor yang lainnya. Miriam Johnson (1988, 1989, 1993 dalam Ritzer, 2003) berbicara sebagai teoresi fungsional dan sebagai feminis, yang pertama mengakui kegagalan fungsionalisme dalam meneliti secara memadai kerugian yang dialami perempuan dalam masyarakat. Ia mengakui adanya pandangan berat sebelah yang tak sengaja dalam teori Parsons tentang keluarga dan kecenderungan fungsionalisme untuk meminggirkan masalah kepentingan sosial, dominasi, dan penindasan suatu kecenderungan yang berasal dari penekanan perhatian fungsionalisme pada ketertiban sosial. Namun, Johnson secara meyakinkan menunjukkan bahwa teori fungsionalstrukturalnya Parsons masih relevan untuk dipakai, karena variasi dan kompleksitas jangkauan analitiknya yang luas dan fleksibilitas dari teori yang mempunyai banyak segi tersebut. Karya Johnson meneliti hubungan antara berbagai tipologi kunci Parsons dengan jenis kelamin seperti: peran sebagai unit dasar dalam sistem sosial, orientasi peran ekspresif versus instrumental, keluarga sebagai sebuah lembaga dalam hubungannya dengan lembaga sosial lain, prasyarat fungsional sistem sosial (adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola), tingkatan analisis tindakan sosial (sosial, kultural, kepribadian, dan perilaku), tahap-tahap perubahan sosial (diferensiasi, peningkatan kemampuan adaptasi, integrasi, dan generalisasi nilai).
382
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
Berbeda dengan Johnson, Robert Nisbet menyatakan: “Jelas bahwa fungsionalisme struktural adalah satu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang.” (Nisbet, dikutip oleh Turner dan Maryanski, 1979, dalam Ritzer, 2003). Kingsley Davis (1959 dalam Ritzer, 2003) berpendapat, fungsionalisme struktural adalah sinonim dengan sosiologi. Alvin Goulduer (Goulduer, 1970 dalam Ritzer, 2003) secara tersirat berpendapat serupa ketika ia menyerang sosiologi Barat melalui analisis kritis terhadap teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Demerath dan Peterson berpandangan lebih positif, menyatakan bahwa fungsionalisme struktural belum mati. Tetapi, mereka menambahkan bahwa teori ini mungkin dapat dikembangkan menjadi teori lain sebagaimana teori ini dikembangkan dari pemikiran organisme lebih awal. (Demerath dan Peterson, 1967 dalam Ritzer, 2003). Misalnya dalam fungsionalisme struktural, istilah struktural dan fungsional tidak selalu perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan. Kita dapat mempelajari struktur masyarakat tanpa memperhatikan fungsinya (atau akibatnya) terhadap struktur lain. Begitu pula, kita dapat meneliti fungsi berbagai proses sosial yang mungkin tidak mempunyai struktur. Ciri utama pendekatan fungsionalisme struktural memperhatikan kedua unsur itu. Meski fungsionalisme struktural mempunyai berbagai bentuk (Abrahamson, 1978 dalam Ritzer, 2003), fungsionalisme kemasyarakatan (societal functionalism) adalah pendekatan dominan yang digunakan di kalangan fungsionalis struktural sosiologi. (Sztompka, 1974 dalam Ritzer, 2003). Berbeda dengan Parsons, dalam hal keputusan untuk memutuskan mengambil tindakan politik bagi perempuan Minangkabau dapat juga dikaji menurut pemikiran George Herbert Mead (Mead, 1982, dalam Ritzer, 2000) dalam perspektif interaksionisme simbolik. Bagi Mead, seluruh masyarakat mendahului pemikiran individual secara logis dan temporal.
Seorang individual yang berpikir, sadar diri, secara logis tidak mungkin lepas dari kelompok sosial sebelumnya. Kelompok sosial muncul terlebih dahulu, dan mengarah pada perkembangan keadaan mental kesadaran diri. Selanjutnya untuk bertindak, Mead (1938/1972, dalam Ritzer, 2000) mengidentifikasi empat tahapan dasar yang saling berkaitan dalam tindakan; keempat tahap itu mewakili suatu keseluruhan organik (dengan kata lain, keempat tahap itu saling berkaitan secara dialektis). Menurutnya binatang dan manusia keduaduanya selalu bertindak (act), dan Mead tertarik pada kesamaannya, dan perbedaan antara keduanya. a) Gerak hati (impuls). Tahap pertama adalah tahapan impulse, yang menyangkut “rangsangan indera yang segera” dan reaksi aktor pada rangsangan itu, kebutuhan untuk melakukan sesuatu mengenai rangsangan itu. Rasa lapar contoh yang bagus dari impulse. Aktor (baik manusia maupun bukan manusia) dapat merespon pada impulse dengan segera dan tanpa berpikir, tetapi lebih memungkinkan aktor manusia akan memikirkan mengenai respon yang pantas. b) Persepsi. Tahap kedua dari tindakan adalah persepsi, di mana aktor mencari, dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impulse. Manusia mempunyai kemampuan untuk merasa (sense) atau perceive rangsangan melalui pendengaran, bau, rasa dan sebagainya. Persepsi meliputi rangsangan yang datang (incoming stimuli), serta imaji mental yang mereka ciptakan. Orang tidak sekedar merespon dengan segera pada rangsangan eksternal melainkan lebih memikirkannya, dan menilai, rangsangan melalui mental imagery. Orang tidak sekedar tunduk pada rangsangan eksternal; mereka juga memilih secara aktif karakteristik suatu rangsangan dan memilih di antara serangkaian rangsangan. Yaitu, suatu rangsangan mungkin mempunyai beberapa dimensi, dan aktor dapat memilih di antara dimensi. Lebih lanjut, orang biasanya dihadapkan dengan
383
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
banyak rangsangan yang berlainan, dan mereka mempunyai kemampuan untuk memilih yang mana yang harus ditanggapi dan yang mana yang harus diabaikan, dalam hal rangsangan ini bagi perempuan Minangkabau rangsangan politik tidak cukup memadai untuk memasuki ranah politik, karena dipengaruhi oleh banyak faktor berupa faktor eksternal seperti budaya politik yang menyangkut sistem perekrutan, Undang-Undang Pemilu, peran pemerintah dan partai politik, ekonomi serta pendidikan yang rendah; yang diikuti oleh faktor internal (self) perempuan itu sendiri, seperti motivasi politik yang rendah yang menyebabkan kesadaran dan kemampuannya juga rendah. c) Manipulasi. Begitu impulse telah mewujudkan diri dan obyek telah dirasakan, langkah berikutnya adalah memanipulasi objek atau, lebih umum, mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu. Selain kelebihan mentalnya, orang mempunyai kelebihan dibanding binatang rendah. Orang mempunyai tangan (dengan ibu jari berlawanan) yang memungkinkan untuk memanipulasi obyek jauh lebih halus daripada yang dapat dilakukan oleh binatang. Bagi Mead, fase manipulasi merupakan jeda temporer yang penting dalam proses sehingga suatu response tidak diwujudkan segera. d) Pelaksanaan (consummation). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, aktor dapat memutuskan untuk makan jamur itu (atau tidak), dan hal ini merupakan fase terakhir dari tindakan, consummation, atau lebih umum, pengambilan tindakan yang memuaskan impulse asal.
kaum dan kekerabatan. Walaupun demikian, kedudukannya sangat sentral, karena ia garis penentu dan pengontrol kekuasaan, sebenarnya pengaruhnya sangat besar. Namun sampai sekarang klasifikasi ilmu pengetahuan tidak memasukkan keluarga, sebagai unit sosial terkecil ke dalam kajian ilmu politik, karena itu jarang sekali ditemukan buku-buku mengenai prinsip ilmu politik yang membahas tentang keluarga dalam sub bagian tersendiri. Dalam kekuasaan perempuan Minangkabau terlihat bahwa kekuasaan itu bukan sesuatu yang bersifat publik/ formal/ impersonal, tetapi the personal is political. Hal ini mengartikulasikan bahwa sebuah kebutuhan untuk menyadari bahwa apa yang terjadi pada setiap kehidupan pribadi secara langsung, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam lingkungan publik. Kemudian, yang dibutuhkan adalah melihat bahwa kehidupan personal dari warga negara merupakan bagian dari dunia publik. Ungkapan Jocelyn A. Scuut (1996:102-110 dalam Christina Handayani, 2004:205206), dengan jelas mengatakan bahwa sumber kekuasaan itu justru bukan sematamata terletak di dunia publik, melainkan antara dunia personal dan publik saling mempengaruhi sehingga kekuatan privat atau personal pada gilirannya dapat merembes ke dunia publik, dari keluarga ke negara. Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun yang tidaklangsung, yang merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang adalah sangat kuat dan kekal. Keluarga juga membentuk sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang luas; dengan membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya; dan dengan mengarahkan aspirasi pekerjaan dan ekonomiknya. Keluarga demokratis akan menghasilkan pribadi elit demokratis yang dapat mengembangkan masyarakat madani untuk mencapai negara sejahtera.
KEMAUAN POLITIK PEREMPUAN MINANGKABAU Hal tersebut sangat berhubungan dengan bentuk dan sifat kepemimpinan politik seseorang, dan bagaimana cara mereka memaknai politik. Kepemimpinan politik perempuan di Minangkabau terdapat dalam keluarga,
384
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
Kemauan politik perempuan sangat erat hubungannya dengan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan tempat sosialisasi politik dan wilayah umat atau masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas politik perempuan tersebut, tempat perempuan terlibat secara individu di dalamnya. Di Minangkabau siapapun yang berkuasa tidak menjadi persoalan. Nilai matriarkat yang dianut mereka adalah kepentingan perdamaian dan keharmonisan dan kesejahteraan sosial bagi semua. Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai otoritas. Nilai-nilai matriarki dalam masyarakat-masyarakat seperti perempuan membentuk suatu sistem interaksi sosial dimana tidak ada satu kelompok sosial yang memegang kekuasaan mutlak atas kelompok yang lain. Kekuasaan mutlak ada pada adat, bukan pada orang. Adat matrilineal dianggap suci dan tidak dapat diubah. Paman mempunyai otoritas, namun begitu pula Bundo Kanduang. Otoritas yang dibagi antara Mamak (saudara laki-laki ibu) dan Bundo Kanduang bersifat saling bergantung (interdependent). Satu pihak tidak dapat bekerja tanpa yang lain; keduanya menunjukkan saling hormat. Ini merupakan pandangan Minangkabau yang didasarkan pada sistem tali budi (hubungan baik) mereka (Taufik Abdullah, 1985). Jika kita menganggap makna-makna sosial Minangkabau membentuk jalinan nilai-nilai yang terajut secara rumit, peran saling mendukung dalam adat matriarchaat didukung oleh ajaran Islam “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah” muncul sebagai tema utama. Dalam pengamatan yang mendalam di ketiga luhak, pada Pemilu 2004, perempuan-perempuannya kelihatan tidak memperlihatkan tindakan yang agresif dalam mengejar kedudukan politik. Karena mereka menganggap kepemimpinan dan kekuasaan tidak begitu penting. Nilai-nilai yang dikandung dalam prinsip alam takambang jadi guru dan adat bersendi syarak, syarak bersendi
kitabullah adalah kuncinya, hal ini tereksternalisasi dalam sikap perempuan terhadap politik yang mempengaruhi sikap dan pandangannya yang menyebabkan gerak hati (impuls) terhadap politik menjadi rendah. Sementara peluang untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik bagi perempuan Minangkabau masih sangat kecil; tidak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang eksplisit dan affirmative action dari pemerintah lokal maupun pemerintah pusat. Usaha belum maksimal untuk menembus hambatan eksternal yang begitu kompleks, usaha masih sebatas personal effort, belum social effort. Peluang ini akan menjadi lebih luas, jika perempuan mau berjuang lebih progresif, karena untuk mendapatkan segala sesuatunya (termasuk kedudukan politik) sekarang ini harus diraih (taken), tidak ada lagi yang pemberian (given). Studi ini menunjukkan bahwa sikap-sikap egaliter terhadap perempuan yang menduduki jabatan terpilih lewat pemilihan umum dan nilai-nilai egaliter secara signifikan tidak terkait dengan perolehan suara yang didapat oleh perempuan yang memungkinkan mereka mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik. Sebenarnya kesempatan bagi perempuan telah terbuka lebar untuk mendapatkan kedudukan dalam kepemimpinan politik, karena tidak ada larangan bagi perempuan di Indonesia untuk menjadi pemimpin, menjadi presiden sekalipun. Namun belum ditunjang oleh aturan yang berlaku yang eksplisit. Serta lembaga pemberdayaan perempuan nasional maupun daerah, serta organisasi perempuan yang ada antara lain; Kaukus Perempuan, Kowani atau Organisasi Muslim Perempuan Indonesia, maupun lembaga pemberdayaan perempuan yang ada dalam partai politik yang beranggotakan berbagai organisasi perempuan di seluruh Indonesia; belum mempunyai program khusus dalam tindakan nyata (affirmative action) yang dapat menaikkan peran dan posisi
385
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
perempuan Minangkabau dalam politik, dimana tidak ada atau tidak efektifnya organisasi perantara (intermediate organization to public interpolitical conducting) tersebut di atas yang dapat mengantarkan dengan kata lain melatih, menambah pemahaman pentingnya politik, sebagai tempat memperkenalkan diri pada masyarakat untuk menimbulkan budaya perempuan pilih perempuan. Memang posisi perempuan dalam politik adalah rendah, kalau ditinjau dari sudut pandang terhadap politik, feminisme memang merugikan perempuan Minangkabau. Tetapi letak persoalannya bukanlah disitu, banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin bahkan menjadi presiden belum tentu dapat menaikkan posisi perempuan dalam kedudukan kepemimpinan politik, atau dapat mengurangi ketidakadilan yang dialami perempuan selama ini. Tentu saja tulisan ini tidak mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan usaha atau gerakan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan itu tidak perlu, namun setiap langkah yang akan diambil harus didasarkan pada pemahaman baru tersebut di atas yang sesuai dengan prinsip atau falsafah yang dianut. Di Minangkabau, perempuan menganggap siapa yang menjadi pemimpin tidak begitu penting, karena mereka menganggap perempuan adalah mitra dan pendamping laki-laki berdasarkan filsafat yang dianutnya “alam takambang jadi guru” yang berlandaskan “adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”, yang mengajarkan bahwa masing-masing sama, tetapi dengan peran yang berbeda. Kalau toh ada mereka yang memasuki dunia politik itu bukan berarti untuk mengalahkan laki-laki, tetapi semata-mata disebabkan oleh kesadaran akan kompetensinya dalam politik. Sampai saat sekarang, perempuan Minangkabau masih tetap menghormati suaminya, orangtua, keluarga dan masyarakatnya walaupun sistem masyarakatnya adalah matrilinial. Selanjutnya Evelyn Blackwood (1993) dalam penelitiannya di Minangkabau,
mengatakan bahwa anak-anak selalu menurut dan sangat menyayangi serta patuh pada ibunya, dimana menurut Beauvoir anak-anak yang dilahirkannya bisa menjadi tiran yang akan selalu menuntut ibunya. Senada dengan itu Sanday dalam penelitiannya mengenai Minangkabau juga menyatakan bahwa, jika nilai-nilai persaingan dan pertarungan berkuasa seperti mentalitas koboi yang meliputi gambaran Amerika utara akan diri nasional mereka di dunia masa kini yang mementingkan jenis kelamin mana yang berkuasa karena hasil akhirnya akan sama: kesombongan, kekerasan, dan peperangan pre-emptif. Sebaliknya, jika bekerja atas nama kesetaraan, HAM, anak-anak, kaum miskin dunia, dan melawan penipisan lingkungan menjadi nilai-nilai yang mendorong pemikiran sosial, juga tidak menjadi penting siapa yang memegang kemudi karena kita semua tahu, laki-laki maupun juga perempuan adalah setara, bahwa inilah satu-satunya cara untuk melindungi dunia yang berangsur-angsur hancur demi generasi-generasi mendatang. Begitu juga Giddens (1999) mengkritik kehidupan bebas yang sedang berlangsung di Barat yang tidak lagi memerlukan lembaga perkawinan, mengharapkan adanya keluarga dalam masyarakat, yakni keluarga demokratis. Keluarga biasanya membuat keputusan bersama, dan bagi si anak keputusankeputusan yang dibuat itu bisa otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhinya dapat mengundang hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik setelah dewasa kelak. Keluarga juga membentuk sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang luas; dengan membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi
386
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
kultural dan pendidikannya; dan dengan mengarahkan aspirasi pekerjaan dan ekonomiknya. Keluarga demokratis menurut Giddens, akan menghasilkan pribadi elit demokratis yang dapat mengembangkan masyarakat madani untuk mencapai negara sejahtera. Senada dengan Giddens, Hibbah Rauf Izzat (1997) berdasarkan penelitiannya di Mesir, mengatakan bahwa: kemauan politik perempuan sangat erat hubungannya dengan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan tempat sosialisasi politik dan wilayah umat atau masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas politik perempuan tersebut, tempat perempuan terlibat secara individu di dalamnya. Dalam opini Izzat, kesadaran berpolitik merupakan salah satu aspek penentu praktik politik yang tidak dapat dikaitkan dengan pendidikan secara langsung, tapi terkait dengan pendidikan dalam keluarga. Tindakan politik perempuan juga terpaut dengan teori tindakan politik Marilyn French. Marilyn French (1985, dalam Tong, 1998) mengatakan: jika kita ingin melihat abad 21, kita harus menghargai “cinta dan kelembutan, serta kemauan untuk saling berbagi, dan saling menjaga setara dengan kendali dan struktur, rasa memiliki dan status.” Jika kita ingin menerima penegasan ini sebagai mana adanya saja, kita akan dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa, bagi French, masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang androgin, yang setiap individu laki-laki dan perempuan didalamnya dapat merangkul nilai-nilai yang secara historis adalah feminin, seperti cinta, kelembutan, kemauan saling berbagi, dan saling menjaga, seantusias mereka merangkul nilai-nilai ketegasan, struktur, rasa memiliki, dan status yang secara historis adalah maskulin. Namun French tidak mengkaji lebih lanjut bagaimana dan dengan cara apa tindakan itu dapat diwujudkan, karena untuk memutuskan untuk bertindak dan untuk mencapainya sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang berlaku pada
masyarakat, seperti yang dialami perempuan Minangkabau dalam memasuki politik, khususnya untuk mendapatkan kedudukan politik. Studi ini menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara kesetaraan dan perwakilan, di Minangkabau Sumatera Barat yang terkenal dengan sistem masyarakat matrilinial yang dianutnya dimana kedudukan perempuan setara dengan bahkan lebih tinggi dari laki-laki. Tidak terdapat hubungan kausal antara egaliter dengan suara yang diperoleh perempuan dalam pemilihan umum, hal ini terkait erat dengan minat dan kesadaran politik perempuan tersebut dalam mengambil tindakan untuk mencalonkan diri dengan situasional yang dihadapi saat itu, berdasarkan hasil studi di lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan para tokoh perempuan, banyak juga perempuan yang berpendidikan tinggi; sebagai guru besar, doktor, dokter, sarjana hukum, sarjana ilmu sosial, dan seterusnya; namun banyak diantara mereka tidak tertarik pada politik, terbukti pada Pemilu 2004 lalu, sedikit sekali yang mencalonkan diri, dan posisi perempuannya dalam parlemen masih tetap rendah. Setidaknya ada empat penjelasan bagi perempuan di Minangkabau dalam mengambil keputusan untuk terjun ke dunia politik: struktural, budaya dan agama, intermediate organization/ organisasi perantaraan (agency), serta kelembagaan (institusional), Perempuan Minangkabau menduduki posisi yang rendah dalam parlemen: (1) karena mereka tidak mampu (mereka tidak punya sumberdaya); (2) mereka tidak mau (mereka tidak tertarik); (3) tidak ada yang meminta mereka (tidak mempunyai jaringan); atau (4) aturan (konstitusi) menghalangi mereka. Sehingga didalam menentukan pilihan politik; bertindak; serta mengambil sikap politik, perempuan tidak mempunyai kebebasan mutlak, karena dibatasi oleh hal-hal tersebut di atas.
387
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
Dalam hal untuk mengambil tindakan politik, sesuai dengan pendapat Talcott Parsons (1951) dalam teori strukturalfungsionalnya bahwa masyarakat bertindak didorong oleh pemahaman kultural yang diyakini, dan berdasarkan pemahaman itu, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku sebagai tujuan dan mengikat para aktor secara intersubjektif, serta nilai-nilai dan norma itu menjadi motif (dorongan pribadi) untuk bertindak dan pembentuk karakter manusia bersama terjadinya internalisasi, dalam arti manusia dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, norma dan nilai yang diyakini menjadi dorongan untuk bertindak. Namun Habermas (2007) mengkritik teori tindakan Parsons. Menurut Habermas teori ini mengundang konflik, terutama mengenai integrasi terhadap nilai yakni agama. Karena Habermas berpendapat agama tidak lagi berada pada level yang sama dengan ilmu pengetahuan, teknologi, hukum dan moralitas serta seni secara struktural maupun historis, seperti dikatakan Nietzsche (Asdi:9-12 dalam Mustofa Anshori Lidinillah, 2005), masyarakat di Barat kini telah telah menjauhi agama bahkan telah melupakan Tuhan. Tulisan ini sependapat dengan Parsons yang menyatakan bahwa: tindakan tersebut dapat menjadi saluran di mana nilai-nilai kultural bergeser menjadi tindakan yang didorong oleh motivasi: “sistem sosial adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur hubungan aktor dengan sesamanya: kepribadian adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur organisme hidup.” Tulisan ini tidak sependapat dengan Habermas, karena latar belakang falsafah yang dianut masyarakat Barat berbeda dengan falsafah yang dianut masyarakat Minangkabau, dalam hal ini mengambil suatu tindakan akan selalu berintegrasi dengan nilai-nilai moral agama yang dianut. Sesuai dengan falsafah alam takambang jadi guru yang dianut masyarakat Minangkabau, unsur-unsur alam
dimaknai oleh mereka sebagai lembaga, masyarakat atau individu, yang masingmasing harus mempertahankan eksistensinya, di mana unsur-unsur itu selalu berkewajiban menjaga harmoni atau keselarasan antara sesama lembaga, lembaga dan individu, serta individu sesama individu. Sesuai dengan sifat alam, semua unsur itu berbeda kadar dan perannya (Navis, 1984). Keputusan mengambil tindakan politik masih tetap dipengaruhi oleh keyakinan: tujuan berpolitik, sikap terhadap politik; nilai alur dan patut, budi dan sangko yang dianut. Rangsangan sosial yang dapat menggerakkan impulse, tidak tersedia dengan cukup, seperti kecilnya peluang yang tersedia untuk memasuki politik, sehingga menyebabkan perempuan rau-ragu, tidak percaya diri untuk terjun ke ranah politik. Banyak faktor yang menyebabkan peluang itu menjadi sempit karena hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal adalah hambatan yang datang dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik atau peluang bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik, yakni: Hambatan budaya politik dan agama, terdiri dari: a) Pemarjinalan perempuan dari ranah publik, berupa: Proses pemarjinalisasian telah dimulai sejak kolonialisme Belanda; Framing atau pembingkaian makna bagi masyarakat Minangkabau terhadap kebebasan perempuan; Wacana ilmiah dan kekuasaan; Program pemerintah oleh Orde Baru; Perubahan kedudukan perempuan Minangkabau dalam masyarakat. b) Kompetensi; Sistem perekrutan; Aturan partai; Hambatan birokrasi; Hambatan ekonomi; Hambatan pendidikan; Hambatan agency. Hambatan budaya politik dan agama dapat diringkas ke dalam 4 (empat) faktor hambatan: (a) hambatan struktural, (b) hambatan budaya dan agama, (c) hambatan perantaraan (agency) atau intermediate
388
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
organization, (d) hambatan kelembagaan (institusional). Hambatan internal adalah hambatan yang datang dari faktor diri (self) perempuan Minangkabau yang menyangkut keputusan pribadi (political personal decision) dengan mengambil tindakan untuk aktif dalam politik Dengan demikian ditemukan bahwa: faktor diri (self) perempuan Minangkabau sangat berpengaruh, sehingga menyebabkan perempuan kurang berminat pada politik, gagap memasuki dunia publik, serta daya juangnya rendah. Sehingga aktivisme perempuan tersebut mempengaruhi kompetensi; minat, kemampuan, dan kesadaran politik perempuan dalam politik. Selanjutnya terlihat bahwa faktor diri (self) dipengaruhi juga oleh: (a) anggapan dan sikap terhadap politik siapa yang menjadi pemimpin tidak begitu penting; (b) ditambah lagi dengan perasaan perempuan yang menganggap bahwa politik itu hanya permainan kekuasaan yang sering diikuti dengan permainan kotor, politik uang, dan sebagainya; sementara laki-laki menganggap politik itu penting dan mempercayai lembagalembaga politik; Sebenarnya semua resources untuk perempuan terjun dalam politik telah tersedia dengan cukup, namun perempuan Minangkabau masih terpengaruh oleh pemikiran bahwa politik itu bukan dunia mereka, bagi mereka siapa yang memimpin tidak begitu penting, asalkan hidup dalam harmoni.
perempuan dalam politik yang diiringi dengan memasuki jaringan sosial atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya keterlibatan (aktivisme) perempuan dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya dan agama, agency (intermediate organization) dan konstitusi yang dirangkum dalam hambatan budaya politik dan agama, yang mempengaruhi diri (self) perempuan itu sendiri, yang membentuk mind perempuan itu, yang menganggap siapa yang memimpin tidak begitu penting dan menganggap politik itu bukan dunia mereka, sehingga mereka enggan berpolitik. Kalau hal ini yang terjadi, perempuan Minangkabau dalam politik akan sulit untuk berubah posisinya. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Taufik.. (1985). Islam, History, and Social Change in Minangkabau. In Lynn L. Thomas (Eds). Change and Continuity in Minangkabau, Ohio: Ohio University. Blackwood, Evelyn, (1993). The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Indentity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia, Dissertation, Hawai. (htttp:// web.ics.purdue.edu/~blackwoo/rese arch.htm) Giddens, Anthony. (1999). Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Habermas, Jürgen. (2007). Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis, Yogyakarta: Kreasi Wacana. Handayani, Christina S. dan Novianto, Ardhian (2004). Kuasa Wanita Jawa, Cetakan I, Yogyakarta : LKiS. Izzat, Hibbah Rauf, (1997), Wanita dan Politik Pandangan Islam, terjemahan, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Lidinillah, Mustofa Anshori. (2005). Agama dan Aktualisasi Diri,
KESIMPULAN Keengganan perempuan Minangkabau memasuki ranah politik disebabkan oleh sikap dan pandangan terhadap politik yang mempengaruhi faktor diri (self), sehingga menyebabkan perempuan kurang berminat pada politik, gagap memasuki dunia publik, sehingga daya juangnya rendah. Keterlibatan atau aktivisme perempuan sangat terkait dengan kompetensi; minat, kemampuan, dan kesadaran politik
389
WACANA Vol. 13 No.2. April 2010
ISSN. 1411-0199
Perspektif Filsafat Muhammad Iqbal, Cetakan I. Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM. Navis, A.A. (1984). Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti Press. Parsons, Talcott. (1968). The Structure of Social Action, Volume II, New York: The Free Press. Parsons, Talcott. (1951). Toward a General Theory of Action, New York: The Free Press. Ritzer, George. (2000). Sociological Theory, Fifth Edition, New York: McGraw-Hill International Editions.
Ritzer, George. (2003). Teori Sosiologi Modern, Edisi Keenam, Ed. 1, Cet. 1, penterjemah, Alimandan, Jakarta: Kencana. Sanday, Peggy Reeves. “Matriarchal Value and World Peace: The Case of Minangkabau”, (http://www.secondcongress-matriarchalstudies.com/sanday.html). Tong, Rosemarie Putnam, (1998). Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis, Penerjemah, Aquarini Priyatna Prabasmoro, Yogyakarta: Jalasutra. Vanderstaeten, R. (2000). Autopoisis dan Sosialisme: Terhadap Rekonseptualisasi Komunikasi dan Sosialisasi Luhman, British Journal Sociology.
390
