Migrasi Internasional, Masalah Integrasi dan Jaminan Keamanan Pekerja

Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University ∴ Please do not quote or cite without permission from the authors

Migrasi Internasional, Masalah Integrasi dan Jaminan Keamanan Pekerja Abdul Haris

Perubahan-perubahan dramatis dalam bidang ekonomi dan politik di beberapa negara ASEAN khususnya telah menciptakan iklim “krisis” baru yang jauh lebih dahsyat dan lebih sensitif dari sebelumnya. Munculnya kegelisahan pekerja dan meningkatnya angka pengangguran sebagai konsekuensi kebijakan ekonomi dan politik baru merupakan “time boom” yang dapat meledak sewaktu-waktu. Kondisi ini ditambah lagi oleh “buruknya” kualitas kebijakan pemerintah yang justru makin membuatnya tidak legitimated dalam kondisi kehidupan nasional yang makin ambruk. Kegelisahan sosial yang berkembang sebagai konsekuensi ambruknya sistem politik dan ekonomi nasional merupakan salah satu ekses dari berbagai perubahan yang tengah berjalan. Dalam konteks regional hal tersebut pada gilirannya berkembang menjadi salah satu focus of interest dari munculnya bentuk-bentuk pertarungan kepentingan baru antara negara-negara besar, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Melemahnya kekuatan ekonomi negaranegara berkembang terutama di ASEAN menciptakan suatu mata rantai ketergantungan yang pada gilirannya memberikan peluang makin besar bagi masuknya intervensi asing. Kondisi ini secara makro menimbulkan ekses negatif berupa lunturnya imunitas negara-negara bersangkutan dari jarahan pengaruh kepentingan asing yang lebih besar. Namun demikian, secara makro lemahnya imunitas ekonomi dan politik suatu negara berpengaruh besar terutama pada kondisi ketenagakerjaannya. Oleh karena itu, jika intervensi asing datang terlalu besar maka yang paling terancam adalah kelompok pekerja. Hal ini berarti jika tenaga kerja mengalami goncangan, produktivitas nasional negara-negara bersangkutan juga sedikit banyak akan mengalami hal yang sama. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mengabaikan kepentingan pekerja dalam kerangka ketergantungan ekonomi politik hampir tidak mungkin. Berbagai perubahan yang terjadi di sekitar fenomena tersebut hampir pasti tidak dapat dipisahkan dari rangkaian gejolak yang juga melibatkan masalah ketenagakerjaan dalam arti luas. Migrasi internasional merupakan salah satu pilihan alternatif bagi banyak tenaga kerja di kawasan ASEAN. Namun demikian, kondisi persaingan yang makin berkualitas, baik secara politik maupun ekonomi telah memaksa sebagian besar pekerja menjadi “petarung-petarung” yang hanya mampu bersaing pada lapisan bawah dalam struktur pasar kerja regional.

Kondisi Ekonomi Regional Skenario pertumbuhan ekonomi global yang memprediksikan Asia sebagai basis pertumbuhan ekonomi masa depan telah menciptakan pengkotak-kotakan wilayah pertumbuhan regional berdasarkan kepentingan tertentu. Negara-negara dengan potensi besar telah menjadi sasaran eksploitasi yang dikemas dalam kepentingan politik negara-negara industri maju yang secara terus-menerus memperkuat cengkeramannya. Konflik-konflik regional, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik telah menjadi suatu alat meraih tujuan dan keuntungan yang sebesarbesarnya. Ironisnya, keadaan tersebut justru telah menciptakan ketergantungan negara-negara kawasan Asia yang teramat besar pada negara-negara industri maju. Potensi besar sumber daya S.293, July 27, 2000


alam dan sumber daya manusia yang dimiliki bahkan tidak mampu dimanfaatkan secara efisien. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau kemunduran pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini juga diakibatkan oleh ketidakmampuan negara-negara di kawasan tersebut memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing. Kenyataan ini diperparah dengan managemen pengelolaan sumber daya yang tidak efisien dan tidak terncana dengan baik. Dalam arti bahwa, pemanfaatan sumberdaya yang ada tidak diikuti oleh perencanaan yang matang terutama berkaitan dengan upaya-upaya proteksi melalui kebijakan pembangunan (ekonomi) yang berkelanjutan. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan ketimpangan wilayah yang semakin lebar dan menimbulkan tingkat ketergantungan yang makin parah terutama dalam bidang ekonomi dan industri. Kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia telah mencapai limit terendah adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Pertumbuhan ekonomi 0 % bahkan minus di beberapa negara Asia, seperti Indonesia, Thailand dan Korea Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dikawasan ini tidak sekuat prediksi yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kondisi labil pertumbuhan ekonomi kawasan merupakan hal yang patut dijadikan pelajaran guna menghindari kebangkrutan ekonomi yang lebih parah di masa depan. Basis pertumbuhan ekonomi regional yang yang kurang terintegrasi dalam kebijakan-kebijakan pembangunan makro menciptakan celah-celah terbuka bagi intervensi kepentingan luar yang tidak menguntungkan kawasan dan khususnya bagi kepentingan nasional negara-negara di kawasan bersangkutan. Kemunduran pertumbuhan ekonomi regional pada gilirannya membawa pengaruh cukup luas di pasar kerja regional. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya arus investasi sebagai konsekuensi terjadinya political rush dan berimbas pada bidang ekonomi secara langsung. Terjadinya berbagai tragedi politik dan kemanusiaan di beberapa negara Asia dan khususnya ASEAN telah memicu berkembangnya opini negatif berkaitan dengan stabilitas politik nasional di beberapa negara. Kenyataan bahwa virus politik tersebut telah merubah bahkan hampir menghancurkan tatanan ekonomi nasional maupun regional merupakan hal yang sulit dihindari. Kondisi ini menyebabkan pemulihan penyakit ekonomi nasional dan regional berjalan tersendatsendat sebagai konsekuensi terjadinya tarik-menarik berbagai kepentingan, baik politik maupun ekonomi masing-masing negara terkait. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang menderita krisis paling parah di ASEAN. Konflik kepentingan elit politik dan ekonomi di satu sisi berhadapan dengan kepentingan rakyat di tingkat bawah telah menyebabkan munculnya destabilitas nasional. Terjadinya destabilitas politik dan ekonomi pada gilirannya berpengaruh terhadap bidang-bidang lain. Kenyataan bahwa inflasi komulatif nasional telah mencapai lebih dari 70 % per Agustus 1998 merupakan salah satu aspek yang patut diwaspadai. Tingginya angka inflasi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional telah mencapai titik rawan yang mengkhawatirkan. Kenyataan ini diperparah lagi oleh meningkatnya angka pengangguran terbuka yang pada gilirannya menciptakan kondisi chaos stabilitas nasional (Guilmoto, 1998). Dalam konteks regional, kondisi stagnan pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya rasionalisasi di segala bidang. Kondisi stagnan bahkan minus pertumbuhan ekonomi sebagai konsekuensi terjadinya pertarungan kepentingan politik menyebabkan arus investasi luar beralih ke kawasan lain, dan bahkan investasi yang terlanjur ditanamkan di negara-negara Asia dan ASEAN banyak yang dibatalkan. Tabel berikut memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sejak 1992 hingga 1997 di mana krisis menghantam negara-negara di kawasan tersebut.

S.293, July 27, 2000


1. TABEL 1 PERTUMBUHAN EKONOMI BEBERAPA NEGARA ASEAN 1992-1997 (DALAM %) Tahun 1992

Negara Indonesia 6,3

Singapura 6,1

Thailand 8,1

Filipina 6,4

Malaysia 7,9

1993

6,6

10,2

8,3

6,2

8,1

1994

7,1

10,3

8,3

6,3

9,0

1995

8,0

8,4

8,4

6,0

9,6

1996

9,5∗

5,8∗

2,7∗

5,1∗

8,0∗

1997

1,2∗

6,8∗

1,0•

4,7∗

7,0∗

∗ kuartal ke 4 • estimasi pertumbuhan ekonomi Thailand kuartal 4 1997 Sumber: - Kompas, Kamis 3 September 1998 - International Economic and Monetary Indicator - Diolah dari berbagai sumber

Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sesungguhnya sangat positif hingga 1996. Rata-rata pertumbuhan ekonomi regional hingga periode tersebut hampir mencapai 7 % kecuali Thailand yang mulai terpuruk. Kegagalan ekonomi Thailand kemudian merambat ke wilayah timur yang puncaknya sampai ke Indoesia dengan hancurnya tatanan ekonomi nasional. Krisis moneter serius kemudian merambah hampir sebagian besar negara ASEAN yang pada gilirannya menjadi determinan penting berbagai perubahan yang terjadi baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial-Budaya. Krisis yang terjadi ini pula menyebabkan terjadinya kemandegan proses produksi yang memicu membengkaknya angka pengangguran terbuka di ASEAN, dan khususnya di Indonesia dan Thailand. Secara historis, sesungguhnya persoalan serupa pernah pula terjadi di negara-negara industri maju ketika resesi global terjadi yang ditandai dengan melonjaknya harga minyak mentah tahun 1970-an. Terjadinya rush besar-besaran oleh masyarakat perbankan dan penarikan investasi internasional juga dialami sehingga kehidupan ekonomi masyarakat negara-negara tersebut ikut terpuruk. Perbedaannya, jika tahun 1970-an krisis global dipicu oleh krisis energi, maka krisis yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk ASEAN dipicu oleh krisis politik dan krisis kepercayaan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar modal asing mengundurkan diri dari kawasan bersangkutan. Lembaga Keuangan Internasional (Institute of International Finance) bahkan mencatat pada tahun 1996 arus modal asing yang lari dari negara-negara ASEAN tercatat 92,8 milyar dolar meningkat dari 40,5 milyard dolar pada tahun 1994. Kondisi ini menurun pada tahun 1997 menjadi 12 milyar dollar. Jika kondisi stabilitas ekonomi dan politik di kawasan ini tidak segera dapat dikontrol dalam waktu yang tidak lama bukan tidak mungkin wilayah ASEAN akan sepi investasi asing. Tabel 2 menunjukkan kondisi finansial di beberapa negara yang tidak berimbang terutama antara pendapatan dan pengeluaran. Hal tersebut berarti pula bahwa selama periode dua dasa warsa efektivitas pertumbuhan ekonomi regional tidak pernah mencapai keseimbangan. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran nasional di negaranegara bersangkutan menunjukkan angka defisit yang relatif tinggi Oleh karena itu, krisis regional yang terjadi saat ini sesungguhnya merupakan tuah dari kegagalan efisiensi pertumbuhan ekonomi tersebut.

S.293, July 27, 2000


Tabel 2 Perubahan Finansial di Beberapa Asia (Persentase Pendapatan dan Pengeluaran Tahun 1974-1994) Sub-National Expenditure

Negara

Sub-National Revenue

1974 45

1994 49

1974 27

1994 25

11

15

3

3

1

5

1

6

Malaysia

18

14

13

8

Thailand

17

8

15

8

India Indonesia Iran

Sumber: IMF, World Development Report, 1997

Sebagai ilustrasi, Jepang sebagai salah satu penanam modal investasi terbesar di Asia dan Asia Tenggara menunjukkan trend yang tidak stabil. Fluktuasi arus investasi yang ditanamkan Jepang di Asia dan khususnya ASEAN menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini tentu saja sangat terkait dengan kondisi stabilitas kawasan yang belum mantap sebagai akibat gejolak politik dan ekonomi yang telah berlangsung.

2. TABLE 3 PERBANDINGAN ARUS INVESTASI LUAR NEGERI JEPANG TAHUN 1992-1995 (DALAM JUTA DOLLAR) 1992-1993

Negara Penerima JP

1993-1994

Inv.

%

18,8

1478

6637

18,4

1305

9699

23,6

23963

76216

16,4

Indonesia

122

1676

4,9

115

813

2,3

116

1759

4,3

2374

16981

3,7

Singapura

100

670

2,0

97

644

1,8

69

1059

2,6

2298

9535

2,1

Cina

490

1070

3,1

700

1691

4,7

636

2565

6,2

2931

8729

1,9

Thailand

130

657

1,9

127

578

1,6

126

719

1,8

3106

7184

1,5

Malaysia

111

704

2,1

92

800

2,2

51

742

1,8

1899

6357

1,4

Filipina

45

160

0,5

56

207

0,6

75

688

1,6

1068

2817

0,6

India

15

122

0,4

5

35

0,1

17

96

0,2

213

462

0,1

8

10

0,0

12

46

0,1

25

176

0,4

81

238

0,1

1258

14572

42,7

953

15287

42,42

534

17823

43,4

28684

202690

43,7

AMERIKA UTARA

JP

Inv.

%

JP

Inv.

1951/52-1994-1995

6425

Vietnam

%

1994-1995

1269

ASIA

Inv.

%

JP

EROPA

617

7061

20,7

494

7940

2,0

221

6230

15,2

9560

89867

19,4

TOTAL

3741

34138

100

3488

36025

100

2478

41051

100

77507

463606

100

Ket.: Sumber:

- JP (Jumlah Proyek) - Inv. (Investasi) Jetro, berdasarkan laporan Kementrian Keuangan Jepang, Kompas, 1 September 1998

S.293, July 27, 2000


Namun demikian, apapun determinan yang menyebabkan munculnya krisis output-nya hampir sama, yaitu terjadinya stagnasi produksi yang menyebabkan kemunduran pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang timbul sebagai akibat terjadinya krisis ekonomi tersebut pada gilirannya berpengaruh besar terutama terhadap posisi pekerja, di negara bersangkutan. Kenyataan bahwa meningkatnya beban ekonomi nasional maupun regional mendorong terjadinya peningkatan volume migrasi keluar, baik migrasi iternal maupun migrasi internasional dalam jumlah yang tidak dapat diprediksi.

Tabel 4 Investasi Asing di Indonesia (1967-Okteber 1990) di Setujui (dalam juta US $) Tahun

Jumlah

1967-1977

625

1978-1981

676

1982-1985

56*

1986-1990

5568

*Total untuk periode 82-85 mencakup beberapa tahun investasi negatif di luar Jawa Sumber: BPS, Indikator Ekonomi, Mackie, 1997

Tabel 5 Arus Investasi (Modal) ke Negara-Negara Berkembang Berdasarkan Kawasan Negara/Kawasan Asia Timur (termasuk ASEAN) Asia Selatan

Total (dalam %) 21 7

China

13

Amerika Latin dan Karribea

26

Sub-Sahara Afrika Timur Tengah dan Afrika Utara Eropa Timur, Eropa Tengah, dan Negara-Negara Baru (CEE &NIS)

9 9 15

Total investasi 1990-1995: $ 1.640 milyar

Sumber: World Bank, 1996, World Development Report 1996

Faktor Krisis Runtuhnya rezim ekonomi di kawasan Asia dan ASEAN khususnya telah membawa pengaruh besar terutama dalam peningkatan angka inflasi regional. Kondisi ini diperparah lagi dengan terjadi konflik politik yang mengancam terjadinya disintegrasi sosial, ekonomi maupun politik yang lebih serius. Ekses paling nyata dari berlanjutnya krisis tersebut adalah meningkatnya angka kemiskinan yang mencapai ambang batas, bahkan beberapa negara yang sebelumnya sempat menyandang gelar “macan” baru Asia terpuruk ke dalam kategori negara miskin. Sebut saja Indonesia misalnya, negara yang sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai salah satu keajaiban S.293, July 27, 2000


Asia yang mengalami kemajuan pesat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun, terpuruk ke dalam pertumbuhan minus persen hanya dalam waktu dua tahun terakhir. Suatu masa yang sangat singkat, jika dibandingkan dengan perjuangan panjang dalam proses pembangunan yang telah dilakukan. Sebelumnya Indonesia bahkan dikenal juga sebagai one of the most successful newly industrialised East Asian Countries (world Bank, 1988). Jika dilihat lebih spesifik, Indonesia merupakan negara yang mengalami krisis paling parah dan paling lama. Sejak krisis Asia belangsung yang dipicu oleh krisis bath thailand, rupiah Indonesia bahkan telah kehilangan 70 persen nilainya dibandingkan nilai (kurs) sebelumnya. Pertumbuhan negatif GDP dari 15,3 persen pada tahun 1988 tetap negatif tahun 1999 (-3,4) merupakan gambaran yang patut mendapat perhatian lebih serius. Di samping itu, angka inplasi yang mendekati 80 persen, dan hanya sebagian kecil pasar kerja yang mampu menyerap atau merespon persediaan tenaga kerja yang ada. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa lebih dari sepertiga dari 90 juta penduduk usia kerja menjadi penganggur sebagai konsekuensi pemutusan hubungan kerja atau tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan meningkatnya angka kemiskinan yang telah mencapai 37 persen atau akan mencapai mencapai 66 persen tahun 1999 (menurut perkiraan Shouth China Morning Post, 31 Agustus, 1998). Namun demikian, secara umum krisis yang berkepanjangan terjadi di Indonseia tersebut sesungguhnya merupakan ekses dari berbagai konflik kepentingan yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi, teapi harus dilihat dalam konteks yang lebih komprehensif. Dengan demikian, upaya mencari solusi harus pula dapat mencakup berbagai aspek terkait sehingga tidak menimbulkan ketimpanganketimpangan yang justru memperburuk situasi.

Volume Migrasi Secara teoritis volume migrasi (internal maupun internasional) paling sedikit ditentukan oleh tiga faktor. Pertama, faktor politik yang meliputi birokrasi, dan berbagai prosedur yang dilalalui migran. Kedua, faktor ekonomi yang meliputi latar belakang ekonomi migran, biaya migrasi dan upah. Ketiga, aspek aksesibilitas termasuk aksesibilitas transportasi dan jarak migrasi. Di antara ketiga aspek tersebut, aspek ekonomi merupakan aspek yang paling menonjol pengaruhnya terhadap besarnya volume migrasi keluar. Tekanan ekonomi di daerah asal menyebabkan migran mencari solusi alternatif untuk tetap survive. Melakukan mobilitas ke luar ke daerah-daerah yang relatif lebih baik secara ekonomi pada gilirannya menjadi alternatif paling rasional. Kenyataan bahwa tekanan ekonomi yang tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi daerah asal merupakan salah satu determinan penting bagi munculnya dimensi-dimensi baru dalam aktivitas migrasi. Hal ini didorong pula oleh berkembangnya semangat globalisasi yang membawa konsekuensi langsung dalam bidang ekonomi berbagai negara. Konsekuensi paling nyata adalah terjadinya perubahan ekspansi sistem kapitalis global yang menciptakan sistem dualisme pasar kerja (Lash and John Urry, 1994). Di satu sisi, sistem kapitalis global membuka peluang kerja yang lebih luas tanpa mempertimbangkan identitas nasional tertentu, dan di lain pihak sistem tersebut juga menutup kemungkinan masuknya pekerja-pekerja kurang terampil ke dalam kompetisi pasar yang diciptakan. Kondisi ini menyebabkan berkembangnya labour black market, seperti berkembangnya perdagangan buruh-buruh (kasar) murah di kawasan-kawasan tertentu (Haris, 1997; Athukorala, 1993; Eaton, 1998). Migrasi penduduk dalam jumlah yang besar, baik dalam konteks internal mupun internasional sesungguhnya merupakan fenomena kontemporer yang selalu terjadi. Namun demikian fenomena tersebut akan menjadi fenomena luar biasa manakala eksodus penduduk S.293, July 27, 2000


yang terlampau besar tersebut membawa implikasi-implikasi langsung terhadap masalah politik, ekonomi, sosial-budaya bahkan implikasi psikologis (Zhu, 1998; Eaton, 1998; Chan dan Lie Zhang, 1998). Dalam konteks fenomena yang terjadi belakangan ini, nampaknya krisis regional yang tengah berlangsung telah menciptakan tekanan psikologis yang yang sangat besar sehingga menimbulkan terjadinya peningkatan volume migrasi dalam jumlah yang tidak dapat diprediksi (Singh, 1992). Berkembangnya arus migrasi antarnegara, seperti yang berlangsung dari Indonesia ke berbagai negara (Malaysia, Singapura, Hongkong dan lain-lain) sedikit banyak juga dipengaruhi oleh terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di daerah asal migran. Kenyataan bahwa tingginya beban ekonomi per kapita yang tidak sebanding dengan tingkat pendapatan yang rendah di daerah asal menyebabkan migran secara rasional memilih keluar ke daerah yang kondisi ekonominya relatif lebih baik. Terjadinya eksodus penduduk (non-pekerja) ke berbagai daerah di Indonesia maupun ke luar negeri menunjukkan bahwa tekanan psikologis sebagai imbas krisis nasional melahirkan trauma politik dan ekonomi yang cenderung merugikan. Kenyataan ini juga memperlihatkan bahwa fenomena ekonomi nasional yang rapuh telah memberikan dampak negatif yang bersifat multidimensional, dan telah pula melampaui batas-batas kemanusiaan yang wajar. Lemahnya sistem kontrol pemerintah sebagai konsekuensi tidak diperolehnya legitimasi rakyat merupakan determinan utama yang menyebabkan terjadinya berbagai gejolak yang terus berlangsung. Dalam skala yang lebih luas, berkembangnya instabilitas sosial, ekonomi dan politik telah menciptakan kondisi chaos yang menyebabkan menurunnya kemampuan nasional untuk berproduksi bahkan hampir tidak mampu melakukan kegiatan produksi. Kenyataan bahwa rendahnya kemampuan produktivitas nasional sebagai akibat langsung dari krisis yang terjadinya menyebabkan dilakukannya rasionalisasi penggunaan jasa tenaga kerja terutama di sektor industri. Hal ini pada gilirannya memberikan tekanan beban nasional yang makin berat, yang bermuara pada menurunnya kemampuan daya serap pasar kerja di segala sektor. Akibanta tingkat pengangguran pun membengkak secara dramatis. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka dalam jangka yang tidak terlalu lama dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional bahkan daspat berkembang jauh lebih luas.

Kalkulasi Peran Pekerja dan perimbangan Kepentingan Menarik untuk dikaji dalam rangkaian proses pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam sekala makro adalah pentingnya mengakselerasikan peran spekerja dalam arti yang sebenarnya dengan kemampuan daya dukung kesempatan kerja yang tersedia. Di samping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan akselerasi yang seimbang antara pembayaran upah sebagai bentuk pembagian keuntungan pihak pengguna jasa pekerja dengan kondisi real yang ada. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perangkat aturan yang menghubungkan kedua kepentingan yang berbeda, terutama antara kepentingan pekerja dengan pengguna jasa merupakan faktor yang patut mendapat perhatian segera. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bahwa pulihnya stabilitas sosial, ekonomi dan politik nasional maupun regional dalam berbagai tingkatan menjadi perioritas kebijakan. Dengan demikian, tanpa jaminan stabilitas yang memadai hampir dipastikan re-cover ekonomi dan politik yang diharapkan dapat dicapai dalam waktu dekat berubah menjadi sumber disintegrasi yang lebih luas. Lebih jauh kondisi tersebut dapat menjauhkan terjadinya keseimbangan peran dalam kegiatan ekonomi nasional. Dengan kata lain, untuk mendapatkan keseimbangan terutama

S.293, July 27, 2000


berkaitan keseimbangan kepentingan berbagai kelompok terkait, maka adanya jaminan stabilitas yang memadai merupakan pra-syarat yang tidak dapat ditawar. Menciptakan keseimbangan peran, dengan demikian, harup pula menyangkut terciptanya kemungkinan tawar menawar yang lebih kondusif antara berbagai pihak terkait. Dalam bidang ekonomi produktif misalnya, keseimbangan peran harus dapat mencakup terjadinya dialog dan kemungkinan terjadinya tawar-menawar harga yang lebih realitas antara pekerja dan pihak pengguna jasa dengan mempertimbangkan realitas ekonomi yang ada. Hal ini penting terutama untuk menciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya peningkatan produktivitas ke arah yang lebih berkualitas. Kondisi ini dengan kata lain, memungkin pekerja “membayar” dirinya sendiri tanpa memberikan beban berlebihan kepada pengguna jasa. Hal ini berarti pula harus terjadi pergeseran menejemen yang lebih berorientasi pada public domain sehingga setiap aktivitas produksi yang terjadi akan dikontrol oleh self responsible masing-masing pekerja bersangkutan. Untuk itu, upaya menciptakan iklim yang memungkin terwujudnya keseimbangan tersebut, maka komitmen pihak-pihak terkait dalam melaksanakan fungsi masing-masing menjadi kata kunci yang tidak bisa ditawar. Tanpa hal tersebut, sulit dipastikan bahwa suatu perubahan dalam bentuk apapun akan dapat diciptakan. Bahkan kemungkinan sebaliknya tidak tertutup akan terjadi. Kemandegan dialog yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara dua kepentingan dapat berakibat terjadinya stagnasi aktivitas ekonomi produktif yang jauh lebih merugikan.

Komitmen dan Masalah Perlindungan Jaminan perlindungan bagi buruh di banyak negara berkembang seringkali berhadapan dengan persoalan-persoalan politis yang sangat ekstrim. Namun demikian, paling kurang pemerintah memiliki kewajiban politik untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerjanya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Kenyataan menunjukkan bahwa realitas buruh di banyak negara, terutama di negara berkembang hampir menjadi komoditas politik paling subur oleh kelompok-kelompok elit yang tengah bertarung untuk suatu kepentingan, termasuk untuk kepentingan politik dan ekonomi. Menghadapi persoalan sensitif tersebut, maka sudah selayaknya pemerintah negara-negara terkait memikirkan suatu model perlindungan yang mampu menjamin pekerjanya, baik secara moral, ekonomi maupun politik. Secara moral, pekerja harus dapat dilindungi dari keserakahan pengguna jasa dan pihak-pihak yang berupaya memanfaatakan jasa tenaga kerja secara berlebihan. Dan secara ekonomi-politik pemerintah negara terkait harus mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap pekerja dari berbagai tindakan pemerasan dan ekploitasi dalam sekala yang lebih luas. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa suatu perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah negara terkait harus didasarkan pada skala dan standar perlindungan internasional (Bohning, 1988; Hasenau, 1991). Untuk itu, maka jaminan tersebut paling kurang berbasis pada konvensi-konvensi internasional menyangkut perlindungan buruh dan keluarganya. Namun demikian, tidak dapat disangkal pula bahwa internpretasi standar perburuhan internasional memiliki dimensi yang berbeda-beda pada setiap negara. Hal ini dimungkinkan karena tingkat sensitifitas politik, ekonomi dan sosial pada masing-masing negara terkait pun tidak dapat digeneralisir ke dalam suatu interpretasi yang sama. Persoalannya adalah apakah secara umum masing-masing negara yang terkait dengan persoalan tersebut telah memberikan perhatian dan jaminan yang serius terhadap nasib tenaga kerjanya yang melakukan aktivitas ekonomi di negaranegara lain? S.293, July 27, 2000


Berkaitan dengan persoalan tersebut, maka dua hal patut dipertimbangkan, yaitu, soal legalitas pekerja di negara tujuan dan peroalan legalitas prosedur keimigrasian pekerja yang melakukan aktivitas migrasi internasional. Hal ini menjadi penting untuk melihat jenis dan bentuk perlindungan macam apa yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemilik tenaga kerja secara ekonomi-politik. Di samping itu, kedua hal tersebut juga penting karena berbagai persoalan yang muncul berkaitan dengan masalah tenaga kerja internasional umumnya bersumber persoalan legalitas politik pekerja migran bersangkutan, baik di negara tujuan (destination countries) maupun ketika masih di negara asal (country of origin). Oleh karena itu, paling kurang ada enam yang dapat diacu dalam merumuskan model perlindungan yang akan diberikan kepada pekerja pada umumnya, yaitu konvensi yang berkaitan dengan pengangguran no. 2, tahun 1919, konvensi emigrasi tahun no.21 tahun 1926, konvensi tentang pekerja migran no.66 tahun 1939, dan no. 97 tahun 1949, perlindungan pekerja migran di negara-negara berkembang no. 100, tahun 1955, dan konvensi pekerja migran no. 143 tahun 1975. Namun demikian, khususnya berkaitan dengan perlindungan pekerja migran di negaranegara berkembang dan sedang berkembang (termasuk di kawasan ASEAN), maka sangat relevan jika bentuk jaminan perlindungan tersebut mengacu kepada konvensi tahun 1955 yang secara substansial mengadopsi konvensi tahun 1949 yang merupakan jawaban dunia atas berbagai persoalan perburuhan terutama di kawasan negara-negara berkembang dan sedang berkembang. Konvensi ini antara lain mengatur bagaimana prosedur perlindungan diberikan kepada pekerja migran dalam seluruh rangkaian migrasi yang dilakukan. Di samping itu, secara implisit konvensi ini secara jujur mendukung dihapuskannya nafas rasis dalam konteks pasar kerja global. Dengan demikian, konvensi ini memberikan dukungan kuat pada tegaknya hak-hak buruh dalam memilih pekerjaan secara bebas pada sektor-sektor yang di tawarkan di pasar kerja yang lebih luas. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa terdapat perbedaan kepentingan mendasar antara berbagai negara sehingga apa yang tertuang dalam konvensi tersebut tidak segera di rativikasi oleh banyak negara di dunia, lebih-lebih lagi oleh negara-negara ketiga. ASEAN umumnya dan Indonesia khususnya termasuk deretan negara yang paling lamban dalam melakukan rativikasi konvensi perburuhan tersebut. Oleh karena itu, berbagai aturan perburuhan yang muncul pada umumnya kurang mencerminkan kepentingan buruh pada level paling besar, tetapi hukum-hukum dan undang-undang perburuhan yang muncul terlihat lebih mementingkan sekelompok kecil pengguna jasa di samping kepentingan politik penguasa. Oleh karena itu, dalam era keterbukaan global dan pasar bebas mendatang, pemerintah di banyak negara (termasuk juga negara-negara dunia ketiga) tidak dapat lagi berkelit atas nama kepentingan politik atau proteksi ekonomi apapun kecuali membuka pintu politis yang lebih lebar untuk memberikan komitmen perlindungan yang lebih transparan kepada pekerjanya secara umum.

Solusi Politik Memperjuangkan perbaikan di segala bidang bagi pekerja/buruh merupakan hal yang wajib dilakukan mengingat peran penting buruh/pekerja di segala bidang. Untuk itu, memperjuangkan terbentuknya undang-undang perburuhan yang mencakup berbagai hal secara transparan dan tidak diskriminatif sudah sepantasnya dilakukan. Dalam kerangka ini, maka ada dua unsur penting yang patut dipertimbangkan. Pertama, mengupayakan kembalinya hak-hak politik buruh yang selama ini termarginalisasi yang berarti bahwa kebebasan buruh untuk bersuara dan berserikat harus benar-benar dapat dijamin melalui undang-undang. Dengan demikian, buruh punya hak untuk melakukan tawar-menawar dengan pihak pengguna jasanya. Kedua, memberikan peluang S.293, July 27, 2000


tawar menawar yang lebih layak bagi buruh. Dengan demikian, sebagai patner produktif, buruh memiliki hak mengajukan tawaran “upah” dengan melihat kondisi dan stabilitas ekonomi pihak pengguna jasa, tapa melupakan kualitas dan tingkat produktivitas per satuan buruh/pekerja. Dengan demikian, bagian keuntungan yang diterima buruh dapat lebih fair. Kenyataan bahwa realitas buruh memiliki karakter yang hampir universal, maka solusinya pun mungkin memiliki pengaruh yang jangkauannya paling kurang sama luasnya dengan sebaran migrasi pekerja atau buruh. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan jika upaya mencari solusi bagi persoalan perburuhan, baik dalam skala nasional maupun regional dapat ditempuh secara politis maupun melalui jalur hukum yang relevan. Untuk itu, bertolak dari berbagai konvensi perburuhan internasional barangkali menjadi alternatif paling rasional. Namun demikian, kondisi politik dan ekonomi masing-masing negara yang sangat beragam menyebabkan universalisasi aturan-aturan perburuhan menghadapi kendala teknis yang serius. Kenyataan ini didukung pula oleh realitas bahwa di banyak negara proteksi kepentingan politis kelompok-kelompok elit masih sangat kuat sehingga setiap langkah ke arah perubahan dicurigai sebagai perbuatan melawan arus. Dengan demikian, naturalisasi peran-peran produktif antara berbagai kelompok melalui solusi politik berdasrkan aturan perundang-undangan yang tegas dan transparan dapat menjadi pilihan paling demokratis, dan paling menguntungkan berbagai pihak terkait.

Catatan Penutup Berbagai fenomena yang terjadi sebagai konsekuensi memburuknya perekonomian nasional maupun regional sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari berbagai peristiwa sebelumnya (terutama peristiwa-peristiwa politik). Dengan demikian, dapat pula dikatakan bahwa berbagai peristiwa yang terjadi dan menghasilkan rangkaian krisis tersebut sesungguhnya merupakan suatu konspirasi berbagai fenomena yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, upaya mengatasi krisis yang tengah terjadi pun tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dapat dilakukan secara menyeluruh. Ini berarti upaya menyelesaikan krisis tersebut harus dapat mencakup penyelesaian politik dan persoalan-persoalan lain yang potensial menjadi determinan krisis lebih parah. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi alternatif, kecuali sebagai bentuk sumbang saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan guna mengupayakan solusi yang lebih adil. Pemahaman ini pun lebih bersifat makro, tetapi dari sifat makro pembicaraan ini diharapkan akan memberikan satu perspektif lebih luas guna memahami berbagai persoalan yang ada, terutama dalam konteks kehidupan nasional.

S.293, July 27, 2000


Referensi Athukorala, Premachandra. 1993. Statistic on Asian Labour Migration: Review of Sources, Methods and Problems. Ilo-UNDP Projenct, Asian Regional Program on International Labour Migration. Bohning, Roger. 1991. “The ILO and the New UN Convention on Migran Workers: The Pas and the Future”. International Migration Review, Vol. XXV, Number 4 (698-709). Chan, Kam Wing and Lie Zang. 1998. The Hukuo System and Rural-Urban Migration in China: Processes and Changes. Working Paper, no. 98-13 (Juni). Seattle Population Research Center, The University of Washington. Eaton, April Linton. 1998. Immigration and the Structure of Demand: Do Immigrants Alter the Labor Market Composition of U.S. cities? Working paper, no. 98-11 (Juli). Seattle Research Center, the University of Washington. Guilmoto, Christope Z. 1998. “Institution and Migrations, Short Term versus Long Term Moves in Rural West Africa” dalam Population Studies, A Journal of Demography, 52 (85-103). Haris, Abdul. 1997. “Migrasi Internasional di Asia tenggara: Prospek dan Implikasi yang Ditimbulkan” dalam Warta Demografi, th. 27, no 2 (24-31). Hasenau, Michael. 1991. “ILO Standards on Migran Workers: The Fundamentals and the UN Convention and Their genesis”. International Migration Review, Vol. XXV, Number 4 (687-696).

Kompas. 1998. “Mencari Alternatif Untuk Mengatasi Krisis”. (1 September). -------------. 1998. “Lika-liku Kehancuran Pasar Uang Membanting Ekonomi Dunia”. (3 September). Lash, Scott and John Urry. 1994. Economic of Signs and Space. London: Sage Publication. Mackie, Jamie. 1997. “Ekonomi Jawa Timur dari Dualisme ke Pembangunan Berimbang” dalam Howard Dick, James J. Fox dan Jamie Makie (eds), Pembangunan yang Berimbang, Jawa Timur dalam Era Orde Baru. Jakarta: Gramedia. Singh, J.P. 1992. “Migration in India: A Review” dalam Asia and Pacific Migration Journal, Vol. 1, no. 1 (168192).

South China Morning Post. 1999. Poverty and Crisis in Asia. 31 Agustus. World Development Report. 1995. Workers in an Integrating World. New York: Oxford University Press. -----------------. 1996. From Plan to Market. New York: Oxford University Press. -----------------.1997. The State in a Changing World. New York: Oxford University Press. -----------------. 1998. Knowledge fro Development. New York: Oxford University Press. World Bank. 1996. World Debt Tables 1996. Washington D.C. Zhu, Junming. 1998. “Rural Out Migration in China: A Multilevel Model” dalam Richard E. Bilsborrow, Migration, Urbanization and Development: New Direction and Issues. New york: UNFPA.

S.293, July 27, 2000

Migrasi Internasional, Masalah Integrasi dan Jaminan Keamanan Pekerja

Recommend Documents