Merry Christina Sumadya Ikhsan Budi Riharjo. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 3 (2014)

MENGUNGKAP PEMAHAMAN APARATUR TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I) Merry Christina Sumadya [email protected]

Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is to find out the comprehension and the implementation of government apparatus to the Performance Accountability System of Government Agency (SAKIP), in the presentation and the preparation of Performance Accountability Report of Government Agency (LAKIP) at Surabaya 1 State Treasury Service Office. The accountability systems performance which are implemented by Surabaya I KPPN are: strategic planning, performance planning, performance assessment, reporting, and performance evaluation. This research is a descriptive research which is performed by using qualitative approach which uses the primary and secondary data as the data sources. The data collection technique uses interview and documentation study. The data analysis is carried out by using qualitative approach. The result of research shows that the comprehension of Surabaya I KPPN officials and employees as the government apparatus to the implementation of strategic planning, performance planning, and performance assessment, reporting, and performance evaluation can make the preparation process of performance accountability report with the proper systematic faster and easier, so the reporting has beneficial value and quality. Keywords: Performance Accountability, Performance Accountability System of Government Agency (SAKIP), Performance Accountability Report of Government Agency (LAKIP). ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan pemahaman aparatur pemerintah atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I. Sistem akuntabilitas kinerja yang diimplementasikan oleh KPPN Surabaya I yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pejabat dan pegawai KPPN Surabaya I sebagai aparatur pemerintah atas penerapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja dapat mempermudah dan mempercepat proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistematika yang benar, sehingga laporan tersebut berkualitas dan mempunyai nilai manfaat. Kata kunci: Akuntabilitas Kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


2

PENDAHULUAN Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengembangan kebijakan akuntabilitas di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan transparansi pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja dalam administrasi pemerintahan atas berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan sehingga memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan serta tuntutan publik akan terselenggaranya good governance. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan pada mereka. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Disamping faktor-faktor diatas, diperlukan juga suatu landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Terkait dengan pengelolaan keuangan negara, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah berhasil menetapkan paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, tiga pokok perundangan di bidang keuangan negara menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara dalam rangka terwujudnya good governance atas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pertama Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kedua Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut menjadi dasar bagi reformasi di bidang keuangan negara, dari administrasi keuangan (financial administration) menjadi pengelolaan keuangan (financial management). Reformasi keuangan negara ini dipelopori oleh Departemen Keuangan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, telah dihasilkan pula peraturan perundangan-undangan, berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab yang dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pada tahun 2003 pedoman tersebut diperbaiki dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres No. 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, maka perlu diukur sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi standar kinerja untuk tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban yang dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga


3

pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sendiri dapat tercapai apabila didukung dengan pelaporan keuangan dan kinerja yang berkualitas dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2004 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan perlunya pengintegrasian sistem akuntabilitas instansi pemerintah dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan. Sistem yang sangat terintegrasi tersebut diharapkan dapat menggantikan Inpres No. 7 Tahun 1999, sehingga dapat dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan unit eselon III selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan menjadi salah satu Instansi Pemerintah yang membantu pengelolan keuangan negara dalam rangka terwujudnya good governance, karena KPPN merupakan instansi yang bersentuhan langsung (ujung tombak) dalam memberikan pelayanan di bidang perbendaharaan kepada satuan kerja yang menjadi mitra kerja. Dalam rangka pencapaian good governance, untuk itu dibutuhkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di KPPN. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja atau alat pertanggungjawaban secara periodik. Mengingat pentingnya pencapaian tujuan suatu instansi tersebut setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan perlu meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Secara umum, implementasi sistem akuntabilitas kinerja dilaksanakan berdasarkan komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Komponen dalam sistem akuntabilitas kinerja ini menceminkan semua proses yang ada dalam manajemen kinerja. Sebagai unit instansi pemerintah yang melayani masyarakat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I wajib menerapkan suatu sistem perencanaan yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) guna terus meningkatkan kepuasan satuan kerja yang menjadi mitra kerja dan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini akan membahas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I: pembahasan dilanjutkan dengan kajian mengenai mengungkap pemahaman aparatur terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I.


4

AKUNTABILITAS KINERJA Dalam Modul Pembentukan Auditor Ahli yang berjudul Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, diartikan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum maupun pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan‐kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Dalam Modul Pembentukan Auditor Ahli yang berjudul Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, dikatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian proses yang sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja, yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia. Inpres ini mendefinisikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Dalam konteks AKIP ini, instansi pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja yang dapat dipahami dan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja. pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA Dalam Modul Pembentukan Auditor Ahli yang berjudul Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, diartikan bahwa laporan kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya negara,


5

yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan. Laporan akuntabilitas lazimnya juga dimaksudkan sebagai laporan kinerja. Jadi, laporan akuntabilitas kinerja sama dengan LAKIP dan LAKIP pada dasarnya sama dengan laporan kinerja tahunan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Permen PAN Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Laporan akuntabilitas kinerja (Pasal 12) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan ataupun sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan (Pasal 16 ayat 1). Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya menyajikan informasi (Pasal 16 ayat 2) tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan pembandingan capaian kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan. Fokus pelaporan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja diatur pada pasal 17 sebagai berikut: Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota melaporkan pencapaian tujuan maupun sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome); unit kerja organisasi eselon I pada kementerian atau lembaga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan maupun sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting; unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya. Manfaat laporan akuntabilitas kinerja yang diatur pada Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010 pasal 18 adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dating, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Narbuko dan Achmadi (1997:44) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data juga dengan menyajikan data, menganalisa dan mengimplementasikan. Menurut Moleong (2010:6) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada umumnya, penelitian deskriptif tidak memerlukan hipotesis karena merupakan penelitian nonhipotesis. Obyek penelitian adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I yang berlokasi di GKN Surabaya I, Jl. Indrapura No. 5, Surabaya. Dalam hal ini, peneliti akan meneliti lebih mendalam mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja


6

Instansi Pemerintah (LAKIP), beserta kendala-kendala dan upaya mengatasinya. Peneliti juga akan mengevaluasi pemahaman aparatur pemerintah akan SAKIP dalam penyajian LAKIP pada KPPN Surabaya I. Teknik Pengumpulan Data Agar diperoleh data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi pada entitas yang akan dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan akurat yang berguna dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Indrianto dan Supomo (1999:147), data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang memuat kejadian masa lalu. Dalam mengadakan pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut: (1) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau personel yang terkait seputar pokok permasalahan penelitian. (2) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data sekunder dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I berupa laporan-laporan, catatan-catatan, dan rekaman data kinerja dan materi pendukung lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen Kontrak Kinerja, Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan LAKIP KPPN Surabaya I tahun 2013. Satuan Kajian Satuan kajian pada penelitian ini adalah: (1) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan; (2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ada pada KPPN Surabaya I merupakan kajian yang akan diteliti guna mengetahui seberapa baik penerapannya, untuk itu peneliti akan melakukan analisis pada beberapa komponen yaitu: (1) Perencanaan Strategis; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi yang dilaporkan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada KPPN Surabaya I yang merupakan kajian yang juga akan


7

diteliti guna mengetahui seberapa baik penyusunannya, untuk itu peneliti akan melakukan analisis pada beberapa aspek yaitu: (1) Sistematika Penyusunan LAKIP; (2) Proses Penyusunan dan Pelaporan LAKIP; (3) Manfaat LAKIP; (4) Kualitas LAKIP. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dengan dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data tersebut. Langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengumpulkan, mengidentifikasi, serta mengolah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan cara: (a) Melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten atau berwenang atas LAKIP yang merupakan produk utama dari SAKIP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana pada Subbagian Umum sebagai pemegang fungsi bagian kepegawaian, bapak Arief Rochman selaku Pelaksana pada Subbagian Umum sebagai pemegang fungsi petugas pengelola anggaraan belanja pegawai dan penyusunan LAKIP KPPN Surabaya I, ibu Sri Agustina, S. Sos. selaku Pelaksana pada Seksi Verak sebagai pemegang tugas pembuatan Laporan Pemerintah Pusat (LKPP), ibu Widiastuti, S. Kom. selaku Pelaksana pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), ibu Yuyun Wahyuni selaku Pelaksana pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI); (b) Melakukan dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara menggunakan data-data sekunder berupa laporan, catatan-catatan, dan rekaman data kinerja dan materi pendukung lainnya pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen Kontrak Kinerja, Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan LAKIP KPPN Surabaya I tahun 2013. (2) Mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. (3) Menganalisis implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kendalakendala aparatur pemerintah atas penerapan SAKIP pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini mengacu pada Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (4) Memberikan kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 yang mendefinisikan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Untuk itu peneliti menganalisis SAKIP dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan,


8

yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Berikut hasil analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I dapat diketahui dari hasil analisis berdasarkan pengamatan dan pemahaman penulis atas wawancara yang dilakukan dengan Ibu Noortjahaja K.K., S.E. dan Bapak Arief Rochman selaku Pelaksana pada Subbagian Umum, Ibu Sri Agustina, S. Sos. selaku Pelaksana pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Verak), Ibu Yuyun Wahyuni dan Ibu Widiastuti, S. Kom. selaku Pelaksana pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), serta dari data pengukuran kinerja yang disajikan dalam bentuk LAKIP beserta dokumen pendukung lainnya yang dilaporkan secara periodik. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam pembuatan keputusan dimasa yang akan datang yang penuh resiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif . Perencanaan strategis memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin dihasilkan, ingin dicapai dan yang ingin diubah. Terdapat komponen renstra yang harus terpenuhi yaitu pernyataan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja, uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) yang dijabarkan kedalam program maupun kebijakan. Rencana strategis KPPN Surabaya I disusun pada tahun 2010 untuk jangka waktu kinerja 5 tahun kedepan dengan memperhatikan tugas pokok yang telah diamanatkan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu “Melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan kuasa bendahara umum; menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran; melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.” Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “... iya, renstra itu dibuat tahun 2010 mengacu pada pusat. Kan itu untuk 5 (lima) tahun kan kalau renstra. Tapi sasaran strategisnya bisa berbeda tiap tahunnya, seperti sasaran strategis di kontrak kinerja kepala KPPN 2013 yang ada 12 dan di tahun 2014 ini hanya ada 11, tetapi targetnya yang tentukan pusat sesuai tugas dan fungsi kita...” Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ibu Yuyun Wahyuni selaku Pelaksana seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal: “...oh renstra ya, kalau renstra memang dibuat tahun 2010 kemarin, itu dipakai sampai 5 tahun kedepan. Kalau soal LAKIP lebih jelasnya tanya di Subbagian Umum saja yang lebih mengerti, meskipun mereka biasanya juga butuh data ke kita dan bagian lain juga untuk menyusun LAKIP...” Berdasarkan tugas pokok tersebut KPPN Surabaya I telah merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran strategis dan strategi yang merupakan komponen renstra yang harus terpenuhi. Hal itu dapat dilihat oleh penulis dalam LAKIP KPPN Surabaya I tahun 2013 yang telah mencakup komponen tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Visi, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPPN Surabaya I mempunyai visi, yaitu "Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, dan Akuntabel guna mewujudkan Manajemen Keuangan Pemerintah yang efektif dan efisien". Visi tersebut dipilih agar KPPN Surabaya I terus berupaya malakukan peningkatan kualitas pelayanan demi terselenggaranya profesionalisme tugas dan peningkatan kinerja. (2) Misi, untuk mewujudkan Visi KPPN Surabaya I sebagai kantor


9

pelayanan publik, maka ditetapkan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya pelaksanaannya, yaitu: (a) Mewujudkan Pengelolaan Kas Negara yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel; (b) Menjamin Kelancaran Pencairan Dana APBN secara Cepat dan Akurat; (c) Mewujudkan Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara yang akurat dan tepat waktu. (3) Faktor-faktor Kunci Keberhasilan, keberhasilan kinerja untuk mewujudkan misi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I sangat ditentukan oleh faktor-faktor kunci sebagai berikut: (a) Cukup tersedianya SDM yang berkualitas; (b) Tersedianya dana, sarana dan prasarana yang memadai; (c) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung; (d) Tersedianya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir; (e) Terciptanya hubungan yang kondusif baik secara internal maupun eksternal. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, faktor-faktor penentu keberhasilan dicermati dan dikelola secara benar. Mencermati dan memahami semua peraturan perundangan yang mendukung dengan benar serta dalam pengelolaannya harus menggunakan strategi maupun pemikiran-pemikiran yang rasional, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT, KPPN Surabaya I memperhitungkan kekuatan serta kekurangan yang dimiliki maupun peluang dan tantangan maupun ancaman yang dihadapi dengan strategi sebagai berikut: (a) Strategi mengoptimalkan kekuatan memanfaatkan peluang, tuntutan untuk meningkatkan pelayanan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat, maka dengan SDM yang dimiliki serta perangkat lunak maupun perangkat keras yang memadai, KPPN Surabaya I dapat menggerakkan pegawai maupun peralatan tersebut secara optimal guna memenuhi tuntutan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (b) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, tuntutan pelayanan, dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, namun beberapa kendala yang dihadapi diantaranya SDM yang terbatas jumlahnya, serta keterbatasan dana. Untuk meminimalkan kelemahan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada maka perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan diklat yang ada; (c) Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan, kekurangpahaman masyarakat maupun instansi atau satker tentang mekanisme pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara sebagai akibat dari kurang tersedianya sarana informasi keuangan negara merupakan tantangan bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I untuk mewujudkan visi dan misinya. Namun dengan kemampuan SDM, tersedianya perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada, dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan melakukan sosialisasi peraturan perbendaharaan maupun peraturan-peraturan yang terkait lainnya secara berkesinambungan; (d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan, kelemahan disiplin pegawai dan orientasi pegawai yang kurang dapat diselesaikan dengan penegakan disiplin pegawai, mutasi pegawai dan pembinaan mental agama. Untuk mengatasi tantangan keterbatasan informasi keuangan negara dan kekuranganpahaman masyarakat maupun instansi atau satker didalam mengelola keuangan negara maka perlu diadakan Diklat maupun GKM (Gugus Kendali Mutu) sebagai bekal bagi pegawai untuk menyampaikan informasi yang benar dan juga meningkatkan pelayanan. (4) Tujuan, berdasarkan misi dan visi tersebut dirumuskan bahwa tujuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I merupakan hasil akhir yang akan dicapai yaitu “Menjadi Pelaksana Fungsi Bendahara Umum yang Profesional, Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkan Pelayanan Prima”. (5) Sasaran Strategis, atas dasar tujuan diatas maka KPPN Surabaya I membuat sasaran-


10

sasaran yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tahunan yang bersifat spesifik dapat dinilai atau diukur, yaitu: (a) Pelaksanaan Belanja negara yang efektif; (b) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; (c) Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi; (d) Kepatuhan Pengguna Layanan yang tinggi; (e) Pelayanan prima; (f) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang akurat; (g) Peningkatan pemahaman mitra kerja; (h) Optimalisasi monitoring dan evaluasi; (i) Pengelolaan SDM yang berkompetensi tinggi; (j) Optimalisasi sistem pengelolaan kerja dan kinerja; (k) Penyediaan TIK secara optimal; (l) Pengelolaan anggaran yang optimal. (6) Strategi, strategi KPPN Surabaya I dalam rangka pencapaian tiap-tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut: (a) Untuk mencapai sasaran “Pelaksanaan Belanja negara yang efektif” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan memonitor penyaluran dana oleh BO I secara tepat waktu dan melakukan monitoring penyerapan belanja negara dalam DIPA satker; (b) Untuk mencapai sasaran “Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kuasa BUN KPPN Surabaya I dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara; (c) Untuk mencapai sasaran “Tingkat Kepuasan Pelanggan yang tinggi” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan penyediaan SDM KPPN Surabaya I yang kompeten dan professional dan pemberian dukungan fasilitas bagi mitra kerja secara maksimal; (d) Untuk mencapai sasaran “Kepatuhan Pengguna Layanan yang tinggi” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan melakukan monitoring pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA; (e) Untuk mencapai sasaran “Pelayanan prima” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan cara menerbitkan SP2D secara tepat waktu; (f) Untuk mencapai sasaran “Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang akurat” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan melakukan pengelolaan dokumen penerimaan dan pengeluaran dengan baik dan melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran secara teratur; (g) Untuk mencapai sasaran “Peningkatan pemahaman mitra kerja” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan melakukan sosialiasi peraturan kepada mitra kerja, menyediakan fasilitas kepada mitra kerja untuk mengakses peraturan yang berlaku, dan memberikan layanan konsultasi kepada mitra kerja; (h) Untuk mencapai sasaran “Optimalisasi monitoring dan evaluasi” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan melakukan monitoring rencana penarikan dana satker dan melakukan monitoring pelaksanaan rekonsiliasi realisasi penyerapan DIPA satker; (i) Untuk mencapai sasaran “Pengelolaan SDM yang berkompetensi tinggi” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM para pegawai, pemenuhan kebutuhan SDM dalam meningkatkan kompetensinya, dan peningkatan tata administrasi kepegawaian sehingga tercipta layanan administrasi yang baik; (j) Untuk mencapai sasaran “Optimalisasi sistem pengelolaan kerja dan kinerja” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan cara implementasi proses bisnis sesuai SOP; (k) Untuk mencapai sasaran “Penyediaan TIK secara optimal” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan mengimplementasikan dan atau mengembangkan Sistem Aplikasi TIK, mengembangkan Infrastruktur TIK, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan sarana dan prasarana KPPN Surabaya I; (l) Untuk mencapai sasaran “Pengelolaan anggaran yang optimal” KPPN Surabaya I menetapkan strategi dengan perencanaan anggaran yang baik dan peningkatan efisiensi dan akurasi pelaksanaan anggaran yang diupayakan sejalan dengan peningkatan kinerja dan sesuai dengan kerangka pengeluaran yang telah ditetapkan. Perencanaan Kinerja Berdasarkan Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator


11

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses tersebut berupa rencana kinerja tahunan (RKT). Rencana kinerja KPPN Surabaya I tertulis dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK), berisi peta strategi serta target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen kontrak kinerja kepala KPPN Surabaya I dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang berisi sasaran strategis, uraian IKU serta target dari masing-masing IKU sesuai kontrak kinerja kepala KPPN. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “...menteri keuangan mempunyai kontrak kinerja dan didalamnya pasti mengandung pekerjaan dirtjen perbendaharaan dan dirtjen lainnya. Mengerucutlah sampai pada kontrak kinerja dirtjen perbendaharaan, kontrak kinerja dirtjen perbendaharaan itu harus mengcover semua pekerjaan dan kegiatan yang ada disitu, kan berbeda ada KPPN, Kanwil yang bagian perencanaan dan lain-lain. Sampailah turun ke kanwil, diambillah kontrak kinerja punya Kanwli. Didalam kontrak kinerja Kanwil didalamnya pasti ada kontrak kinerja apa ya kalau dikanwil itu biasanya disebut bidang, bidang PA, bidang lainnya dan kontrak kinerja esellon III yaitu KPPN. Otomatis kontrak kinerja KPPN ada di kanwil itu kan, tapi kontrak kinerja KPPN berbeda dengan kontrak kinerja bidang itu. Kita ambil kontrak kinerja yang KPPN ya kan, otomatis kontrak kinerja kepala KPPN harus mencakup pekerjaan semua seksi yang ada disini, jangan sampai ada yang terlewat nanti tidak terhitung kinerjanya. Kontrak Kinerja itu turun secara berjenjang selanjutnya, ada Kontrak Kinerja Kepala seksi atau bagian, pelaksana juga ada Kontrak Kinerjanya, ya itu lah bentuk rencana kerja kita...” Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ibu Sri Agustina, S.Sos. selaku Pelaksana seksi Verifikasi dan Akuntansi: “...kalau kinerja secara keseluruhan datanya ada di Subbagian Umum, terlebih lagi kalau mengenai LAKIP, kita tidak ikut menyusun tapi kalau mereka butuh data dari kita ya kita beri, kalau disini cuma mengenai LKPP dan SAKUN. Setahu saya ada memang ada dokumen Kontrak Kinerja, Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Disini ada Kontrak Kinerja kepala seksi dan Kontrak Kinerja Pelaksana, itu juga ada di tiap bagian sesuai tugas kita menurut PMK No.169/PMK.01/2012...” Berpedoman pada teori yang ada dan dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menilai bahwa perencanaan kinerja pada KPPN Surabaya I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti dengan adanya dokumen pendukung yang terlampir pada LAKIP serta adanya pembagian tugas yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengukuran Kinerja Menurut Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasarn dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh KPPN Surabaya I termuat dalam formulir pengukuran kinerja yang terlampir dalam LAKIP dan berisi sasaran strategis, uraian IKU, target dari masing-masing IKU, realisasi dari masing-masing IKU, angka persentase pencapaian target dari masing-masing IKU (sesuai tata cara perhitungan IKU), jumlah anggaran program, dan jumlah realisasi anggaran program sesuai kontrak kinerja kepala


12

KPPN Surabaya I. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “...Kita ambil kontrak kinerja yang KPPN ya kan, otomatis kontrak kinerja kepala KPPN harus mencakup pekerjaan semua seksi yang ada disini, jangan sampai ada yang terlewat nanti tidak terhitung kinerjanya. Jadi didalam kontrak kinerja kepala KPPN yang 12 (dua belas) sasaran strategis itu ditahun 2013 dan ditahun 2014 cuma 11 (sebelas), tidak tahu kenapa semakin sedikit padahal pekerjaan kita juga banyak, itulah pekerjaan dari tiap seksi yang ada disini yang harus diukur setiap satu tahun. Dari 12 itu diambillah misalnya, 5 untuk subbagian umum, 3 untuk seksi Pencairan dana, sehingga jumlahnya 12. Jadi pekerjaan terbagi, jadi dibolak balik dapat, diturunkan kebawah pekerjaan terbagi semua, dinaikan keatas juga nilainya terbawa semua, kalau pelaksana mengisi target capaiannya 70% maka di kepala seksi juga sama, tidak mungkin jadi 100% dan targetnya sudah ditetapkan pusat, itu bisa terlihat diformulir pengukuran kinerja...” Hal tersebut juga dikemukakan oleh Ibu Widiastuti, S. Kom. Selaku Pelaksana seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal: “...Nilai persentase dalam capaian IKU di LAKIP itu ada cara perhitungannya sendiri sesuai tata cara penghitungan IKU, bukan perhitungan secara matematika begitu saja. Hasilnya disajikan pada formulir pengukuran kinerja sehingga terlihat capaian dari target...” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ambil bukti empiris bahwa KPPN ini melakukan pengukuran kinerja dengan membuat formulir pengukuran kinerja. Sehingga dapat disimpulkan KPPN ini sudah melaksanakan pengukuran kinerja dengan baik sehingga dapat menyajikan persentase tingkat pencapaian dari target yang telah ditentukan sesuai regulasi yang ditentukan untuk mewujudkan tujuan suatu instansi. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pada Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ditulis bahwa pelaporan kinerja yang digunakan dalam sektor publik di Indonesia adalah LAKIP. LAKIP dipakai sebagai media akuntabilitas bagi instansi pemerintah. Pelaporan dan evaluasi kinerja KPPN Surabaya I disajikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan dilaporkan secara periodik kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang berbagi gedung dengan KPPN Surabaya I bertempat di Gedung Keuangan Negara Surabaya I. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “...sebenarnya kan begini, bagus atau tidaknya LAKIP tidak ada masalah, itu sudah ada ketentuan dibuat tiap tahunnya tapi begini keadaannya kita menunggu petunjuk teknisnya, menunggu diobrak-obrak dulu ayo segera dibuat, terakhir tgl sekian bulan sekian, baru deh kita buat cepat-cepat kalau sudah ada suratnya itu. Sama seperti SPT itu kan, laporan pajak itu tapi tetap saja kita juga menunggu suratnya, dan selalu begitu. Kantor pusat selalu mengingatkan dan kita juga menunggu suratnya itu. Tapi penyusunan LAKIP bisa disusun cepat karena sudah ada filenya, tinggal mengganti saja realisasi dan apa-apanya. Seperti penyampaian LAKIP 2013 kemarin yang selesai 7 hari setelah surat itu diterima. Kalau LAKIP sendiri tidak ada pemeriksaan seperti laporan keuangan, hanya dilakukan monitoring, sudah buat atau tidak, secara berjenjang dari Kanwil maupun pusat...”


13

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Arief Rochman selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “...Menyusun LAKIP untuk pelaporan tidak memerlukan waktu yang lama, kirakira bisa dikerjakan satu minggu kalau memang pekerjaan juga sedang banyak, tapi sebenarnya juga bisa lebih cepat dari itu kalau tidak sedang repot, karena data yang dibutuhkan sudah ada, tinggal minta dari teman-teman saja lalu dimasukkan dalam format file yang sudah ada. Kalau pemeriksaan untuk LAKIP sepertinya setahu saya tidak ada...” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa KPPN Surabaya I telah melaksanakan kewajiban pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang ada dan digunakan dalam mencapai tujuan suatu instansi. Meskipun pelaporan LAKIP KPPN Surabaya I sendiri masih dianggap hanya sebagai bentuk formalitas saja, karena tidak ada pemeriksaan yang dilakukan dalam LAKIP, hanya dilakukan monitoring secara berjenjang dari Kanwil maupun pusat. Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa KPPN Surabaya I telah mengimplementasikan dengan baik sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hal tersebut dapat dinilai dari pemahaman pejabat dan pegawai KPPN Surabaya I sebagai aparat terkait, yang telah menjelaskan dan menjawab wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan baik mengenai proses penyusunan dan penyajian LAKIP KPPN Surabaya I, dan dalam proses tersebut juga mengindikasikan adanya komponen kesatuan yang ada pada SAKIP. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi yang dilaporkan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berwenang, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas. Untuk itu peneliti menganalisis LAKIP dari beberapa aspek, yaitu sistematika penyusunan LAKIP, proses penyusunan dan pelaporan LAKIP, manfaat LAKIP, dan kualitas LAKIP. Proses penyusunan dan penyajian laporan akuntabilitas kinerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I dapat diketahui dari hasil analisis berdasarkan pengamatan dan pemahaman penulis atas wawancara yang dilakukan dengan Ibu Noortjahaja K.K., S.E. dan Bapak Arief Rochman selaku Pelaksana pada Subbagian Umum, Ibu Sri Agustina, S. Sos. selaku Pelaksana pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Verak), Ibu Yuyun Wahyuni dan Ibu Widiastuti, S. Kom. selaku Pelaksana pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI), serta dari data pengukuran kinerja yang disajikan dalam bentuk LAKIP beserta dokumen pendukung lainnya yang dilaporkan secara periodik. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja tahunan (RKT) serta LAKIP KPPN Surabaya I tahun 2013, LAKIP KPPN Surabaya I tahun 2013 telah disusun dengan sistematika sebagai berikut: (1) Kata Pengantar; (2) Ringkasan Eksekutif; (3) Daftar Isi; (4) Bab I Pendahuluan: (a) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, (b) Peran


14

Strategis, (c) Sistematika Laporan; (5) Bab II Rencana Strategis dan Penetapan atau Perjanjian Kinerja: (a) Rencana Strategis, (b) Penetapan atau Perjanjian Kinerja; (6) Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan: (a) Capaian Indikator Kinerja Utama, (b) Evaluasi dan Analisis Kinerja yang terdiri dari sasaran strategis 1, sasaran strategis 2, dan seterusnya, (c) Kinerja Lainnya, (d) Akuntabilitas Keuangan; (7) Bab IV Penutup; (8) Lampiran-lampiran yang terdiri dari Formulir Pengukuran Kinerja dan lain-lain. Dengan sistematika di atas, diharapkan LAKIP yang disajikan oleh KPPN Surabaya I mudah dipahami oleh pihak intern KPPN Surabaya I khususnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan aparat fungsional bersangkutan umumnya serta masyarakat yang berkepentingan bagi terwujudnya tujuan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “...ehm, LAKIP itu format penyusunannya sudah dari pusat, Dirtjen Perbendaharaan, sudah dari sana diberi file contohnya seperti apa. Sudah dapat kan filenya dari Pak Arief kemarin, ya seperti itu, sama kan dengan LAKIP kita. Itu juga buat kita lebih mudah, kalau ada yang butuh data persentase capaian apa begitu, bisa dilihat dari situ. Seperti mbak ini, kan juga lebih mudah buat memahami kalau mau tahu tentang kinerja kita, sama juga untuk atasan kita, itu kan juga dimonitoring secara berjenjang dan wajib dibuat LAKIP itu...” Penyusunan dan Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP pada KPPN Surabaya I merupakan laporan akuntabilitas kinerja KPPN sebagai kantor satker dan penyusunannya menjadi salah satu tugas dari Subbagian Umum. LAKIP disusun setiap tahun berdasarkan dokumen pendukung berupa dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPPN, Kontrak Kinerja, Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah ada, serta Formulir Pengukuran Kinerja yang dibuat sebagai lampiran pada LAKIP. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “...iya kalau LAKIP dibuat disini, yang buat pak Arief tapi orangnya sedang sibuk, ini juga sedang keluar. Tanya apa lagi mbak. Oh pasti ada lah dokumen itu, yang kamu maksud itu ya DIPA itu, tapi DIPA yang untuk KPPN sendiri, bukan punya satker mitra kita, mangkanya LAKIP KPPN itu LAKIP KPPN sebagai kantor satker. Kan KPPN itu kan punya dua fungsi, sebagai kuasa BUN dan sebagai satker sendiri, itu yang sering buat bingung orang. Kalau Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahuana (RKT) itu juga ada, bagaimana kita kerja kalau tidak ada itu, tapi itu ada setelah ada Kontrak Kinerja Kepala KPPN yang diambil di Kanwil. Kita juga buat formulir pengukuran kinerja, kan juga ada kan di LAKIP...” Penyusunan laporan kinerja KPPN Surabaya I dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat yang dikirim Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-243/PB.1/2014 dan diterima oleh KPPN Surabaya I pada tanggal 10 Januari 2014 perihal penyusunan LAKIP tahun 2013, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 Tingkat Kementerian Keuangan. Penyusunan dan pelaporan LAKIP KPPN Surabaya I Tahun 2013 dilakukan dalam jangka waktu satu minggu yang kemudian disampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Januari 2014 dengan surat yang dikirim bernomor S- 426/WPB.16/KP.031/2014. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I:


15

“...sebenarnya kan begini, bagus atau tidaknya LAKIP tidak ada masalah, itu sudah ada ketentuan dibuat tiap tahunnya tapi ya seperti ini keadaannya kita menunggu petunjuk teknisnya, nunggu diobrak-obrak dulu ayo segera buat, terakhir tgl sekian bulan sekian, baru deh kita buat cepat-cepat kalau sudah ada suratnya itu. Sama seperti SPT itu kan, tetapi tetap saja kita juga nunggu suratnya, dan selalu begitu. Kantor pusat selalu mengingatkan dan kita juga nunggu suratnya itu. Tapi penyusunan LAKIP bisa disusun cepat karena sudah ada filenya, tinggal mengganti saja realisasi dan apa-apanya. Seperti penyampaian LAKIP 2013 kemarin yang selesai 7 hari setelah surat itu diterima. Kalau LAKIP sendiri tidak ada pemeriksaan seperti laporan keuangan, hanya dilakukan monitoring, sudah buat atau tidak, secara berjenjang dari Kanwil maupun pusat. Kalau proses LAKIPnya ya kita minta itu data apa yang kita butuhkan ke seksi lainnya, misalnya untuk persentase retur SP2D kita minta ke seksi bank, realisasi satker kita minta ke seksi pencairan dana, kalau soal penyerapan KPPN sendiri ya dari kita, kan DIPA KPPN yang kelola kita juga...” Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Arief Rochman selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “...Menyusun LAKIP tidak memerlukan waktu yang lama, kira-kira bisa dikerjakan satu minggu kalau memang pekerjaan juga sedang banyak, tetapi sebenarnya juga bisa lebih cepat dari itu kalau tidak sedang repot, karena data yang dibutuhkan sudah ada, tinggal minta dari teman-teman saja lalu dimasukkan dalam format file yang sudah ada. Kalau pemeriksaan untuk LAKIP sepertinya setau saya tidak ada...” Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyusunan dan penyajian LAKIP KPPN Surabaya I tidak membutuhkan waktu yang lama, karena data yang dibutuhkan sudah ada yang terbagi pada seksi yang terkait sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang ada pada setiap seksi. Penyusunan LAKIP ada pada Subbagian Umum yang nantinya akan menggabungkan data-data kinerja yang berasal dari berbagai seksi dan bagian untuk dijadikan satu menjadi laporan kinerja yaitu LAKIP. Meskipun pelaporan atau penyampaian LAKIP KPPN Surabaya I sendiri masih dianggap hanya sebagai bentuk formalitas saja, karena tidak ada pemeriksaan yang dilakukan kedalam LAKIP, hanya dilakukan monitoring secara berjenjang dari Kanwil maupun pusat. Manfaat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Manfaat laporan akuntabilitas kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 pasal 18 adalah bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noortjahaja K.K., S.E. selaku Pelaksana seksi Subbagian Umum KPPN Surabaya I: “...iya memang seperti itu kalau LAKIP meskipun tidak ada pemeriksaan tapi tetap ada monitoring, ya itu bisa jadi evaluasi buat kita, buat Kanwil dan sampai ke pusat, kan nanti LAKIP juga akan jadi satu jadi LAKIP Dirtjen Perbendahaaraan terus ke Kementerian Keuangan. LAKIP juga kita jadikan penilaian kita untuk tahun berikutnya, kan kamu tahu IKU di LAKIP bisa berubah tiap tahunnya sesuai Kontrak Kinerja kepala kantor dari pusat, dari situ kan terlihat capaiannya berapa dari targetnya, jadi ketahuan kinerja kita yang


16

masih kurang apa. Kegiatan apa yang perlu ada untuk selanjutnya dan biasanya ada peraturan baru tiap tahunnya, tapi tergantung kebutuhan juga, tapi itu yang buat atasan kita kan Dirtjen Perbendaharaan...” Berpedoman pada regulasi yang ada dan dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menilai bahwa LAKIP KPPN Surabaya I telah memiliki manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terbukti dengan jumlah sasaran strategis pada kontrak kinerja kepala KPPN yang setiap tahunnya dapat berubah. Hal tersebut juga dapat dilihat oleh penulis dari dokumen LAKIP KPPN Surabaya I tahun 2013 dan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Surabaya I tahun 2014. Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kualitas LAKIP dapat dilihat dari pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 pada pasal 16 ayat 2 setidaknya atau sekurangkurangnya menyajikan informasi tentang: (1) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, berdasarkan studi dokumentasi yang penulis lakukan, KPPN Surabaya I telah menyampaikan pencapaian tujuan dan sasaran melalui dokumen formulir pengukuran kinerja. Analisis berdasarkan data tersebut adalah dari 12 (dua belas) sasaran strategis KPPN Surabaya I tahun 2013 yang dijabarkan kedalam 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama dengan jumlah anggaran kegiatan tahun 2013 sebesar Rp 4.439.602.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 4.302.683.792,00 maka persentase tingkat realisasi anggaran tahun 2013 terhadap keseluruhan kegiatan tahun 2013 adalah sebesar 97%; (2) Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), berdasarkan studi dokumentasi yang penulis lakukan, KPPN Surabaya I telah menyajikan realisasi capaian IKU beserta anggarannya dalam dokumen lampiran LAKIP KPPN Surabaya I Tahun 2013 yang dapat dilihat dalam formulir pengukuran kinerja; (3) Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan IKU, berdasarkan studi dokumentasi yang penulis lakukan, KPPN Surabaya I telah memberikan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan IKU dalam LAKIP KPPN Surabaya I tahun 2013, adapun penjelasan atas pencapaian kinerja dan indikator kinerja adalah sebagai berikut: (a) Penjelasan masing-masing capaian IKU; dan (b) Kinerja Lainnya. Penjelasan masing-masing capaian IKU, yaitu: (1) Pelaksanaan Belanja Negara yang Optimal dan Proporsional dinilai dari (a) Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA Satker, KPPN Surabaya I memiliki target tahunan IKU Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA Satker, sebesar 90%. Sampai dengan 31 Desember 2013 realisasi penyerapan belanja negara dalam DIPA Satker pada KPPN Surabaya I adalah sebesar 82,63%, sedangkan SP2D Nihil terakhir adalah tanggal 10 Januari 2013. Tidak tercapainya target sebesar 90% antara lain disebabkan oleh adanya pemblokiran dana yang dibuka pada triwulan IV, sehingga realisasi penyerapan DIPA tidak dapat dilaksanakan secara optimal, (b) Persentase ketepatan pola penarikan dana dalam DIPA Satker, KPPN Surabaya I memiliki target tahunan IKU Persentase ketepatan pola penarikan dana dalam DIPA Satker, sebesar 85%. Sampai dengan semester II tahun 2013 rata-rata ketepatan pola penarikan dana dalam DIPA Satker pada KPPN Surabaya I adalah sebesar 72,04%, sehingga mencapai indeks capaian sebesar 85% mengingat mengingat polarisasi IKU ini adalah stabilize; (2) Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat dilihat dari nilai kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN, sesuai kontrak kinerja Kemenkeu-Three KPPN Surabaya I, maka target nilai kualitas LKPP Kuasa BUN KPPN Surabaya I tahun 2013 adalah 90. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 191/PB/2013 tentang Penetapan Peringkat Laporan Penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal


17

Perbendaharaan Tahun 2013, maka nilai kualitas LKPP KPPN Surabaya I pada tahun 2013 adalah 93,10; (3) Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi dinilai dari (a) Indeks kepuasan satker terhadap layanan. IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan dinilai berdasarkan penilaian satker dalam kuesioner kepuasan satker terhadap layanan KPPN. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan yang diberikan KPPN kepada mitra kerja yang meliputi pelaksanaan penerbitan SP2D dan pelaksanaan rekonsiliasi. Dari hasil survei oleh KPPN Surabaya I maka realisasi Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah 3,06 (puas), (b) Persentase jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti, sampai dengan 31 Desember 2013, KPPN Surabaya I belum pernah menerima pengaduan; (4) Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi dinilai dari persentase jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara handal dan tepat waktu. Dari target yang ditetapkan sebesar 100% jumlah satker KPPN Surabaya I yang telah melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA secara handal dan tepat waktu adalah 150 satker dari 150 satker (100%). Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada para satker KPPN Surabaya I; (5) Pelayanan Prima dinilai dari persentase jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu. Berdasarkan jumlah SP2D Non Belanja Pegawai yang diterbitkan selama tahun 2013, maka jumlah SP2D Non Belanja Pegawai yang diterbitkan tepat waktu adalah 16.159 SP2D dari 16.179 SP2D atau 99,73%. Dengan asumsi bahwa untuk bulan Desember 2012 penerbitan SP2D Non Belanja Pegawai adalah 100% tepat waktu, mengingat beban kerja yang sangat tinggi pada bulan Desember 2013; (6) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang akurat dinilai dari (a) Persentase Tingkat akurasi dan ketepatan waktu Laporan Kas Posisi. Dari target yang ditetapkan sebesar 90%, KPPN Surabaya I telah mencapai tingkat akurasi dan ketepatan waktu Laporan Kas Posisi sebesar 96,75%. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan koordinasi dengan Seksi terkait yaitu Seksi Verifikasi dab Akuntansi dan Subbagian Umum (Supervisor) serta Bank atau Pos Persepsi maupun Devisa Persepsi, (b) Persentase penyelesaian data unmatch MPN. Dari target yang ditetapkan sebesar 95%, KPPN Surabaya I telah mencapai penyelesaian data unmatch MPN sebesar 97%. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan koordinasi dengan Seksi terkait yaitu Seksi Pencairan Dana dan Seksi Vera dalam melakukan validasi data transaksi, (c) Persentase ketepatan waktu dan akurasi permintaan kebutuhan dana. Dari target yang ditetapkan sebesar 90%, KPPN Surabaya I telah mencapai ketepatan waktu dan akurasi permintaan kebutuhan dana sebesar 97%, (d) Persentase retur SP2D. Sampai dengan 31 Desember 2013, pada KPPN Surabaya I dari SP2D yang telah diterbitkan sebanyak 17.615 SP2D, terdapat 106 SP2D yang diretur. Retur SP2D tersebut disebabkan karena nama, alamat, nomor rekening, dan bank atau pos yang dituju yang telah disampaikan oleh satker tidak sesuai data rekening bank atau pos penerima; (7) Peningkatan pemahaman mitra kerja dinilai dari (a) Tingkat pemahaman stakeholders terhadap tugas bidang perbendaharaan. Berdasarkan hasil kuesioner kualitas pelaksanaan sosialisasi maupun bimtek pada penyelenggaraan sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan maka, diperoleh nilai rata-rata sebesar 81,33 melebihi target 75. Hal ini didukung oleh pembinaan, bimbingan, dan sosialisasi kepada satker oleh seluruh komponen dalam KPPN Surabaya I, (b) Persentase jumlah program manajemen perubahan dan komunikasi dalam rangka integrasi dan modernisasi sistem perbendaharaan melalui SPAN yang dilaksanakan. Selama tahun 2013, duta SPAN selalu menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai melalui GKM. Selama tahun 2013 KPPN Surabaya I telah mempersiapkan sarana dan prasarana implementasi SPAN tahun 2014. Sehingga realisasi IKU ini mencapai 100% dari target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 90%, (c) Persentase pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis pengelolaan perbendaharaan. Dalam rangka peningkatan pemahaman mitra kerja terkait pengelolaan perbendaharaan,


18

KPPN Surabaya I telah melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis pengelolaan perbendaharaan kepada satker. Selama tahun 2013, KPPN Surabaya I telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis sebanyak 7 kegiatan dari 6 kegiatan yang telah direncanakan; (8) Optimalisasi monitoring dan evaluasi dinilai dari (a) Persentase Satker yang penarikan dananya akurat (AFS). Selama tahun 2013, realisasi IKU Persentase satker yang penarikan dananya akurat adalah sebesar 69,64% dari target sebesar 60%. Hal ini dapat tercapai dengan melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada mitra kerja di wilayah KPPN Surabaya I, (b) Persentase rekomendasi hasil pembinaan kanwil DJPB yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2013 berdasarkan Laporan Penilaian Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, KPPN Surabaya I telah menindaklanjuti rekomendasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dengan menyampaikan surat nomor S3763/WPB.16/KP.031/2013 tanggal 31 Juli 2013, (c) Persentase LHP penerimaan bank atau pos persepsi yang diserahkan tepat waktu. Selama tahun 2013 Persentase LHP penerimaan bank atau pos persepsi yang diserahkan tepat waktu tercapai sebesar 99% dari target 95%. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan komunikasi aktif kepada seluruh Bank atau Pos Persepsi dan Devisa, (d) Indeks Rekomendasi Itjen dan BPK yang ditindaklanjuti. Selama tahun 2013, tidak ada pemeriksaan Itjen dan BPK. Sehingga realisasinya 100% dari target 100%; (9) Pengelolaan SDM yang berkompetensi tinggi dinilai dari persentase jumlah pegawai yang mengikuti diklat. Selama tahun 2013, dari seluruh pegawai KPPN Surabaya I sebanyak 44 pegawai, telah mengikuti diklat, workshop maupun bimtek sesuai standar jamlat pegawai sebanyak 23 pegawai (52,27%) dari target sebesar 50% dari seluruh pegawai; (10) Optimalisasi sistem pengelolaan kerja dan kinerja dinilai dari (a) Persentase Tingkat pelaksanaan SOP. Selama tahun 2013, KPPN Surabaya I telah melaksanakan SOP yang berlaku sebesar 100% dari target 100%. Hal ini dikarenakan seluruh bisnis proses pada KPPN Surabaya I telah dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, (b) Tingkat ketepatan waktu penyelesaian cascading hingga level Kemenkeu-Five lingkup KPPN Surabaya I. Pada tahun 2013, KPPN Surabaya I telah melaksanakan penyelesaian cascading hingga level Kemenkeu-Five terbukti dengan telah ditandatanginya Kontrak Kinerja KemenkeuThree hingga Kemenkeu-Five pada tgl 28 Maret 2013 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat, sehingga realisasinya adalah 3 (tepat waktu) sesuai target, (c) Persentase pemenuhan pelaporan sistem pengendalian intern yang telah dievaluasi. Berdasarkan instrumen pengendalian intern yang telah ditetapkan, KPPN Surabaya I telah melaksanakan laporan sistem pengendalian intern yang telah dievaluasi setiap bulannya sehingga tercapai 100% dari target sebesar 100%; (11) Penyediaan TIK secara optimal dinilai dari persentase pemenuhan sarana TIK sesuai standar. Selama tahun 2013, Persentase pemenuhan sarana TIK sesuai standar dari target sebesar 90%, telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini terbukti dengan sarana TIK sebanyak 121 yang digunakan pada KPPN Surabaya I telah berjalan dengan baik sehingga seluruh bisnis proses dapat berjalan dengan baik; (12) Pengelolaan anggaran yang optimal dinilai dari persentase Penyerapan DIPA KPPN Surabaya I (Non belanja pegawai). Selama tahun 2013, dari pagu DIPA (Non Belanja Pegawai) KPPN Surabaya I sebesar Rp 1.647.713.000,- telah terealisasi sebesar Rp 1.620.295.008,- atau 98,34% dari target sebesar 95%. Penjelasan untuk kinerja lainnya, selain dari pelaksanaan kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama, KPPN Surabaya I juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum terukur dalam IKU tersebut. Dalam tahun anggaran 2013, tugas KPPN Surabaya I dilaksanakan melalui 4 sasaran 4 program dan 20 kegiatan strategik yang mendukung pencapaian misi KPPN yang terdiri dari: (1) Mengelola administrasi kepegawaian. Kegiatan ini menitikberatkan pada outcomes yang ingin dicapai yaitu berupa terpenuhinya hak pegawai dalam hal kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun. Hal ini perlu mendapatkan


19

perhatian karena terpenuhinya hak pegawai ini akan sangat berpengaruh pada kinerja kantor secara keseluruhan karena Pegawai adalah termasuk unsur yang paling menentukan tingkat keberhasilan kinerja sebuah kantor. Selama tahun 2013 KPPN Surabaya I ada 19 pegawai memperoleh kenaikan gaji berkala dan data kepegawaian yang dikelola sebanyak 44 data kepegawaian, sedangkan pegawai yang diusulkan kenaikan pangkatnya dan telah diterima Surat Keputusan Kenaikan Pangkatnya sebanyak 11 pegawai. Hasil pengukuran terhadap kinerja kegiatan mengelola administrasi kepegawaian ini diperoleh nilai capaian target 100% sesuai dengan rencana. Hal ini memberikan arti bahwa selama kurun tahun 2013, tidak ada pegawai KPPN Surabaya I yang terlambat pengusulan kenaikan pangkatnya, terlambat diberikan kenaikan berkala, terlambat diusulkan pensiunnya. Hal ini juga menunjukan bahwa kinerja personil urusan kepegawaian dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak dan kepegawaian sangat bagus; (2) Memberikan penghargaan dan melakukan penegakan disiplin pegawai. Kegiatan ini menitikberatkan pada pencapaian outcomes berupa terlaksananya pemberian penghargaan kepada pegawai yang dinilai berprestasi dan pengenaan sanksi disiplin pegawai kepada pegawai yang melanggar aturanaturan kepegawaian. Selama tahun 2013 KPPN Surabaya I mengusulkan 2 pegawai Front Office untuk mendapatkan penghargaan berdasarkan mitra kerja; (3) Melaksanakan mutasi pegawai. Kegiatan ini menitikberatkan pada terlaksananya mutasi pegawai sebagai suatu ajang penyegaran dan peningkatan serta pemerataan keterampilan kerja. Selama tahun 2013 terdapat 23 pegawai yang mutasi intern; (4) Melaksanakan Diklat. Kegiatan ini menitikberatkan pada seberapa banyak pegawai yang mengikuti Diklat. Selama tahun 2013 sebanyak 23 orang telah mengikuti Diklat; (5) Pengelolaan Keuangan. Kegiatan ini menitikberatkan pada digunakannya dana DIPA yang telah disediakan oleh pemerintah.Selama tahun 2013 dana yang tersedia dalam DIPA KPPN Surabaya I sejumlah Rp 4.439.602.000,- dan dana dari SKPA sebesar Rp 213.070.000,-. Dana itu telah direalisasikan pencairannya melalui 150 SPM/SP2D, disamping itu juga telah dibuatkan laporan keadaan kas setiap bulannya. Hasil pengukuran terhadap kinerja kegiatan ini menunjukkan nilai pencapaian target digunakannya dana dalam DIPA/SKPA sebanyak 98,34% total realisasi dana DIPA dan SKPA KPPN Surabaya I adalah Rp 4.515.274.202,-; (6) Pelayanan penyaluran dana APBN. Kegiatan ini menitikberatkan pada diterbitkannya SP2D secara benar dan tepat waktu serta tersalurnya dana APBN. Selama tahun 2013 KPPN Surabaya I telah menerima DIPA/Dokumen yang dipersamakan lainnya sebanyak 150 dokumen. Dengan total nilai Rp 10.627.246.592.000,- dana tersebut telah dicairkan melalui 43.145 berkas SP2D. Hasil pengukuran terhadap kinerja kegiatan menguji tagihan untuk menerbitkan SP2D ini diperoleh nilai capaian target 99,73% untuk ketepatan waktu penerbitan SP2D dan 99,73% untuk kebenaran penerbitan SP2D. Sementara dana APBN yang tersalurkan adalah sebesar Rp 8.781.298.057.152,- atau sekitar 82,63%; (7) Mengesahkan SKPP Pensiun atau Pindah. Kegiatan ini menitikberatkan pada disahkannya SKPP secara benar dan tepat waktu. Selama tahun 2013, KPPN Surabaya I telah menerima permohonan pengesahan SKPP baik pensiun maupun pindah sebanyak 3.543 berkas. Dari jumlah tersebut telah diterbitkan SKPP sebanyak 3.543 lembar SKPP (>100% dari target), sementara 0 berkas permohonan SKPP terpaksa dikembalikan karena berkas permohonan pengesahan SKPP tidak lengkap. Hasil pengukuran terhadap kinerja kegiatan menerbitkan SKPP Pensiun atau pindah ini diperoleh nilai capaian target 100% untuk ketepatan waktu penerbitan SKPP dan 100% untuk kebenaran penerbitan SKPP; (8) Pelaksanaan pertanggungjawaban Bendaharawan Umum. Selama tahun 2013 diperoleh data Nota Kredit, STS sebanyak 636 berkas, Asli SP2D sebanyak 59.382 lembar, Nota debet, sebanyak 636 berkas. Dari data inputs tersebut telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Umum sebanyak 257 berkas dan Laporan Kas posisi sebanyak 257 berkas. Hasil pengukuran terhadap kinerja kegiatan membuat rangkuman


20

pertanggungjawaban Bendaharawan Umum ini menunjukkan nilai pencapaian target terpenuhinya Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Umum dan LKP secara benar sebesar 100% dan secara tepat waktu 100%. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 pada pasal 16 ayat 2, Informasi ke empat (4) dalam pencapaian sasaran yang harus disajikan untuk menilai kualitas LAKIP adalah Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. Berdasarkan studi dokumentasi yang penulis lakukan, KPPN Surabaya I telah memberikan penjelasan perbandingan capaian indikator kinerja melalui formulir pengukuran kinerja yang terlampir pada LAKIP KPPN Surabaya I. Berdasarkan uraian studi dokumentasi diatas dan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa KPPN Surabaya I telah menyusun dan menyajikan LAKIP dengan baik dan telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga proses penyusunan dan penyajian LAKIP KPPN Surabaya I tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut dapat dinilai dari sistematika penyusunan, manfaat dan kualitas LAKIP serta pemahaman pejabat dan pegawai KPPN Surabaya I sebagai aparat terkait yang telah menerangkan proses penyusunan LAKIP dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh penulis.

SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari analisis implementasi dan pemahaman aparatur pemerintah atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I yang telah diuraikan penulis pada bagian sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh KPPN Surabaya I dapat mempermudah dan mempercepat proses penyusunan dan penyajian laporan akuntabilitas kinerja dengan sistematika yang benar sehingga laporan akuntabilitas kinerja yang disajikan berkualitas dan mempunyai nilai manfaat. Beberapa komponen yang dilaksanakan oleh KPPN Surabaya I dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja adalah dengan menerapkan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan dan evaluasi kinerja. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, adapun kelemahankelemahan yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Pelaporan dan penyampaian LAKIP tingkat KPPN Surabaya I yang masih dianggap hanya sebagai bentuk formalitas saja; (2) Tidak adanya pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan dalam LAKIP tingkat KPPN; (3) Monitoring yang dilakukan secara berjenjang oleh Kanwil maupun pusat hanya sebatas untuk mengetahui LAKIP telah dibuat atau tidak; (4) Kurangnya koordinasi dan pembinaan kepada seluruh satker sebagai mitra kerja terkait perencanaan penganggaran dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan sehingga penyerapan anggaran pada DIPA satker belum dapat dilaksanakan secara optimal; (5) Adanya seksi yang dirasa kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga setiap orang bisa dimungkinkan memegang beberapa fungsi dan bisa mengerjakan fungsi lain menyesuaikan kondisi yang ada.


21

Saran Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai upaya perbaikan dari kelemahan yang telah ditemukan sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen kuat dari seluruh elemen KPPN Surabaya I baik dari bawahan sampai atasan untuk tidak menganggap pelaporan dan penyampaian LAKIP hanya sebagai bentuk formalitas saja; (2) Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh satker sebagai mitra kerja terkait perencanaan penganggaran dengan pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran pada DIPA satker dapat dilaksanakan secara optimal; (3) Terus menerus melakukan pembinaan terhadap satuan kerja dalam hal peningkatan kemampuan satuan kerja di bidang perbendaharaan dan penguasaan aplikasi yang terkait dengan KPPN; (4) Melakukan pemeriksaan dan penilaian LAKIP dtingkat KPPN oleh aparat terkait sehingga LAKIP yang telah disajikan berkualitas; (5) Monitoring yang dilakukan secara berjenjang oleh Kanwil maupun pusat tidak hanya untuk mengetahui LAKIP telah dibuat atau tidak; (6) Menambah pegawai pada seksi atau bagian yang dianggap kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak ada pegawai yang memegang beberapa fungsi; (7) Sistem akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan oleh KPPN Surabaya I sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut peneliti dapat digunakan sebagai contoh bagi instansi pemberi layanan pemerintah yang lain. DAFTAR PUSTAKA Bastian, I. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta Cholid, N. dan H.A. Achmadi. 1997. Metodologi Penelitian. Edisi Pertama. Penerbit Bumi Aksara Djoko, S. 2005. Good Governance Melalui Implementasi SAKIP. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jakarta. Hasan, I. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Graha Indo. Jakarta Indriantoro, N. dan S. Bambang. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2010. Modul Penyusunan LAKIP. Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara. 2007. Modul Diklat Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2008-2011. Rencana Strategis. Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1, AKIP. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2004. Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Edisi Kedua. Jakarta. Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung Pusdiklatwas BPKP. 2007. Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Kelima. Rasul, S. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia. Republik Indonesia. 1999. Instruksi Presiden Nomor : 7 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


22

Republik Indonesia. 1999. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Republik Indonesia. 2003. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor : 17 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor : 1 tentang Perbendaharaan Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor : 15 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor : 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Republik Indonesia. 2004. Instruksi Presiden Nomor : 5 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 9 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Wakhyudi. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP. ●●●

Merry Christina Sumadya Ikhsan Budi Riharjo. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Recommend Documents