MENUJU PENDIDIKAN YANG BERWAWASAN MASYARAKAT MADANI

MENUJU PENDIDIKAN YANG BERWAWASAN MASYARAKAT MADANI Oleh : Munawir Yusuf Wakil Ketua YMPI Surakarta, Dosen FKIP UNS E-mail : [email protected] Abstrak Kritik keras tentang praktik pendidikan yang dianggap mengarah kepada ‘dehumanisasi’ manusia, sebagaimana dilontarkan oleh Freire, Paulo; Illich, Ivan; dan Fromm, Erich (1997), perlu direspon secara kritis. Menurut mereka praktik pendidikan yang ada cenderung mengatur kehidupan orang, terjadi penindasan antara guru (sebagai penguasa) dan peserta didik (sebagai yang dikuasai), terjadi penjinakan (dalam bahasa Freire), dan karenanya arah dan praktik pendidikan harus diubah. Respon Mezirow (dalam Azra, 2002), terhadap kritik pendidikan tersebut adalah perlunya mengubah paradigma pendidikan menuju humanisasi pendidikan. Dalam teorinya tentang Transformation of Pedagogy, menghendaki agar ada cara kritis untuk menghadapi kendala reformasi pendidikan menuju ‘humanisasi’ pendidikan, ialah dengan melakukan perubahan. Ia percaya transformasi pendidikan akan terjadi jika mereka meyakini bahwa ‘perubahan’ adalah kata kunci untuk mencari cara baru dalam mengatasi persoalan pendidikan. Dengan melihat karakteristik masyarakat madani, yaitu (1) kesukarelaan, (2) keswasembadaan, (3) kemandirian tinggi terhadap Negara, dan (4) kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang dipatuhi bersama, mungkin akan mampu mendorong arah perubahan pendidikan menuju Indonesia yang lebih baik. Kata kunci: humanisasi, pendidikan, masyarakat madani, perubahan pendidikan

A. Konsep Pendidikan Dalam kajian Rohman (2009), secara panjang lebar memaknai konsep pendidikan dan ilmu pendidikan dalam perspektif teori dan praktik. Menurutnya istilah pendidikan pertama kali muncul di Yunani dengan nama ‘paedagogiek’ yang berarti ilmu menuntun anak, dan ‘paedagogia’ yang berarti pergaulan dengan anak-anak, sedangkan orang yang menuntun anak disebut ‘paedagog’. Selanjutnya bangsa Romawi melihat pendidikan sebagai ‘educare’ yang berarti mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa pada waktu dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai ‘Erziehung’ yang semakna dengan ‘educare’, yakni membangkitkan kekuatan terpendam, atau mengaktifkan kekuatan/potensi anak. Dalam bahasa Inggris istilah pendidikan dikenal sebagai

‘education’ (kata benda), dan ‘educate’ (kata kerja) yang berarti mendidik. Dalam Kamus Bahasa Inggris, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, kata pendidikan diartikan sebagai pelatihan dan pembelajaran (education is training and instruction), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Orang Jawa mengenal istilah ‘gulowentah’ yang berarti pengolahan, penjagaan, dan pengasuhan baik fisik maupun kejiwaan anak. Semua terminologi pendidikan sebagaimana disebutkan di atas menggambarkan pendidikan dalam artian luas memang suatu proses mempengaruhi, mengarahkan dan melakukan tindakan tertentu terhadap ‘anak’ yang belum

1

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume I, Nomer 1, Januari-Juni 2015

dewasa menuju kepada kedewasaan fisik maupun mental sesuai dengan bakat yang dibawa sejak lahir di dunia. Konsep ini disadari atau tidak disadari mengarahkan kepada suatu kesimpulan bahwa ‘mendidik’ berarti mempengaruhi orang lain, bahkan dalam bahasa lain mendidik berarti ‘mengembangkan’ atau ‘membentuk’ anak yang tentu saja aspek-aspek guru - murid, penguasa - dikuasai, memberi - menerima, dan seterusnya menjadi tidak terelakkan lagi. Inilah yang barangkali kemudian menjadi titik tolak dari Paulo Freire yang menganggap pendidikan adalah sebuah Pembelengguan, dan karenanya harus dirombak menuju kepada ‘pembebasan’

bahwa pendidikan adalah usaha memberikan bekal yang tidak ada pada masa kanak-kanak akan tetapi dibutuhkan pada masa dewasa. J. Gielen and S. Strasser menyebut pendidikan sebagai segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. Kneller melihat pendidikan dalam tiga cakupan, yaitu dalam arti luas, teknis, dan hasil. Dalam arti luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran (mind), watak (character), dan kemampuan

Para ahli pendidikan lain, seperti Crow & Cerow, berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Sementara itu Good (dalam Rohman, 2009), menuturkan bahwa pendidikan adalah keseluruhan proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap dan tingkah laku lainnya yang bernilai di dalam masyarakat tempat dia hidup. Di dalam bukunya ‘Dictionary of Education’ ia membedakan pengertian pendidikan dalam dua hal (1) Pedagogy is the art, practice of profession of teaching, dan (2) pedagogy is systematized learning or instruction concerning principles and methods and teaching and of student control and guidance. Dari definisi ini pendidikan dapat dimaknai sebagai seni mengajar dan pengawasan dan pembimbingan. John Dewey, mengartikan pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kecakapankecakapan fundamental baik secara intelektual maupun emosional kearah alam dan sesama manusia. Sementara J.J. Rousseau menjelaskan

fisik (physical) individu. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses di mana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga lain) dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi. Sedang dalam arti hasil, pendidikan adalah apa yang boleh kita peroleh melalui belajar (pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan) (Hadisusanto, dkk, 1995). Beberapa pakar pendidikan dari Indonesia mengartikan pendidikan juga beragam. Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sebagai usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak baik sebagai individu maupun anggota masyarakat agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Driyarkara, menyebut pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia muda, sementara itu Pidarta, menyebut pendidikan adalah teori umum mengenai pendidikan. Apa pelajaran yang dapat diambil dari hasil identifikasi mengenai makna pendidikan dari berbagai pendapat para ahli. (1) pendidikan merupakan aktivitas interaktif individu dengan

2

MENUJU PENDIDIKAN YANG BERWAWASAN MASYARAKAT MADANI (Munawir Yusuf)

individu yang lain, individu dengan kelompok, ilmiah (science of education). Secara skematis individu masyarakat, dan individu dengan dapat dilukiskan sebagai berikut. lingkungan, baik lingkungan alam maupun Gb. 1 Pemahaman tentang Ilmu Pendidikan budaya (2) pendidikan adalah proses pemberian (pedagogic) ruang bagi individu untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya, (3) pendidikan adalah transformasi nilai yang diyakini kebenarannya PAEDAGOGIK sebagai dasar aktivitas, (4) pendidikan mempunyai tujuan mulia ialah membantu proses kematangan dan kedewasaan anak baik secara fisik, psikologis Ilmu tentang Seni Mendidik/ sosial, emosional, moral dan spiritual anak. (5) Mengajar Pendidikan pendidikan adalah proses belajar sepanjang hayat yang tidak mengenal waktu dan tempat. B. Ilmu Pendidikan Para ahli bersepakat bahwa pendidikan yang baik selalu dilakukan dengan cara-cara mendidik yang baik. Cara mendidik yang baik adalah cara yang mendasarkan diri pada teoriteori mendidik hasil pemikiran dan penelitian para ahli. Di samping itu pengalaman mendidik para pendahulu yang dianggap berhasil juga diakui sebagai referensi cara mendidik yang baik. Dengan kata lain pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dilakukan dengan mendasarkan pada teori dan pengalaman praktik mendidik yang disepakati para ahli yang terangkum dalam disiplin ilmu yang disebut ilmu pendidikan. Secara umum menurut Good dalam Rohman (2009) memahami ilmu pendidikan dalam dua pengertian. Pengertian pertama, ilmu pendidikan dipahami sebagai seni mendidik (the art of educating) atau seni mengajar (the art of teaching). Pengertian semacam ini berarti menganggap ilmu pendidikan berisi sederetan kiat-kiat jitu dalam mendidik yang efektif. Pengertian kedua, ilmu pendidikan dipahami sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena pendidikan dengan prinsip-prinsip

C. Praktik Pendidikan dan Dehumanisasi Individu Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat fundamental, universal dan bahkan fenomenal. Disebut fundamental karena kedudukan pendidikan sebagai salah satu instrumen utama dan penting dalam meningkatkan segenap potensi anak menjadi sosok kekuatan sumberdaya manusia (human resources) yang berkualitas bagi suatu bangsa. Tanpa melalui pendidikan, seorang anak diyakini tidak akan dapat menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat, yakni sosok manusia utuh (a fully functioning person). Disebut bersifat universal karena proses pendidikan telah dilakukan sejak manusia ada, dan sampai kapanpun pendidikan akan tetap ada. Ada masa yang disebut sebagai revolusi orangtua (pendidikan tergantung orangtua), ada revolusi guru (pendidikan sebagian besar diambil perannya oleh guru atau sejenisnya), ada revolusi buku (proses pendidikan sebagian diperankan oleh buku), dan akhir-akhir ini kita mengenal revolusi teknologi informasi (proses pendidikan hampir sebagian besar diambil alih oleh peran teknologi khususnya teknologi dunia maya). Jika

3


praktik pendidikan yang telah memasuki revolusi teknologi informasi ini tidak dikelola secara baik, maka nilai-nilai humanistis pendidikan, dapat terabaikan, yang berarti akan semakin terjadi dehumanisasi dalam pendidikan. Disebut bersifat fenomenal, karena pendidikan selalu mengalami perubahan yang sangat fenomenal, mulai dari sisi orientasi pendidikan, strategi, pendekatan dan manajemen dari waktu ke waktu antarmasyarakat satu dengan masyarakat lain. Di sinilah letaknya mengapa kemudian praktik pendidikan banyak dikritik oleh pera ahli. Salah satunya adalah Freire (2000). Menurut Freire (2000), kegiatan

kasar, pengemis dll. Mereka dididik agar bisa cakap dan terampil untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang lebih luas. Praktik pendidikan pada model ini, peserta didik hanya dianggap sebagai penerima dalam transfer pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan pengalaman dalam rangka mengubah nasibnya. Banyak praktik pendidikan untuk kaum marjinal, seperti kejar Paket, Kursus, Buta Aksara, pendidikan keluarga berencana, kesadaran lingkungan, dll, namun dalam realitasnya yang terjadi adalah distorsi-distorsi. Meskipun mereka telah mengikuti berbagai paket program kegiatan pendidikan, mereka tetap

pendidikan merupakan kegiatan memahami makna atas realitas yang dipelajari. Kegiatan tersebut menuntut sikap kritis dari para pelaku yaitu peserta didik dan pendidik. Dengan bantuan pembimbingan dan pendampingan oleh pendidik, peserta didik dituntut secara aktif memahami makna dari realitas dunia untuk perbaikan kehidupannya. Menurut Freire (2000) terdapat tiga unsur dasar di dalam proses pendidikan, yaitu pendidik, subyek didik, dan realitas dunia. Pendidik dan peserta didik adalah subyek yang sadar (cognitive), sedangkan realitas dunia adalah obyek yang tersadari atau disadari (cognizable). Maka pendidikan menuntut kesadaran dari peserta didik untuk terlibat secara penuh dalam memahami realitas dunia, tidak sekadar mengumpulkan pengetahuan dan menghafalkannya, yang diilustrasikan sebagai pembelajaran model bank (banking concept of learning). Pendidikan model bank banyak ditemukan di negara-negara berkembang terutama sasaran utamanya adalah kelompok masyarakat marginal, seperti mereka yang tergolong masyarakat terasing dan terpencil, kelompok miskin, buruh

saja terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat modern, nilai tawar mereka tetap rendah. Paulo Freire menggambarkan pendidikan sebagai proses ‘dehumanisasi’, bukan ‘concientization atau penyadaran. Untuk menghindari praktikpraktik pendidikan yang tidak diharapkan dan kurang sesuai dari cita-cita masyarakat, maka pendidikan perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ilmiah pendidikan yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan. Kebiasaan mendidik yang tidak pernah berubah, mulai dari materi, metode, media dan bahkan evaluasi meskipun menghadapi peserta didik yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, menyebabkan praktik pendidikan lebih cenderung ritualistic dan formalistic tanpa memperhatikan kondisi keunikan masing-masing peserta didik serta perubahan lingkungan dan tuntutan perkembangan yang terus menerus terjadi. Praktik pendidikan semacam ini tidak akan pernah efektif dan bahkan bisa merugikan peserta didik, yang oleh Freire disebut sebagai praktik dehumanisasi, yakni suatu praktik mendidik yang distorsif yang mencederai

4


praktik mendidik itu sendiri. Praktik semacam Sementara itu Azra (2002) menjelaskan enam ini oleh para ahli juga sering disebut sebagai permasalah utama pendidikan di Indonesia, ialah praktik ‘hominisasi’ atau ‘domistikasi’, sehingga (1) kesempatan mendapatkan pendidikan masih hasilnya bersifat kontraproduktif. terbatas, (2) kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan menekankan uniformitas D. Pendidikan yang Bermutu (keseragaman), (3) pendanaan yang belum Masalah mutu pendidikan tetap menjadi memadai, (4) akuntabilitas yang berkaitan persoalan serius bagi bangsa Indonesia. Kebijakan dengan pengembangan dan pemeliharaan sistem strategis di bidang pendidikan yang selama ini dan kualitas pendidikan yang masih timpang, banyak dilakukan, seperti perbaikan kurikulum (5) profesionalisme guru yang masih rendah, (6) sekolah, akreditasi sekolah, penyediaan anggaran relevansi yang kurang sesuai dengan kebutuhan bantuan operasional sekolah (BOS), akses buku masyarakat. Untuk mengatasi kondisi tersebut murah, pengembangan kultur sekolah, penerapan Azra (2002) menawarkan empat solusi (1) manajemen berbasis sekolah (MBS), ujian akhir menjamin equity bagi setiap anak bangsa untuk nasional, perbaikan mutu guru, dll ternyata belum mampu menjawab persoalan mutu pendidikan. Paling tidak ada tiga faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia kurang mengalami percepatan (Wahab, 2009), (1) kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan ‘education production function’ atau input-output analisis yang kurang dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat lembaga pendidikan sebagai pusat produksi yang apabila semua input yang diperlukan dipenuhi, maka output yang dikehendaki akan otomatis terwujud. Ternyata tidak terbukti dan pendekatan ini dianggap gagal karena kurang memperhatikan proses pendidikan. (2) penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung dilakukan secara birokratik sentralistik dengan menempatkan sekolah menjadi sangat tergantung pada keputusan birokrasi dengan jalur yang sangat panjang. Sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan mutu pendidikannya. (3) peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat minim.

mendapatkan akses pendidikan yang bermutu, (2) menyelenggarakan pendidikan yang relevan dan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (3) menyelenggarakan sistem pendidikan yang demokratis dan professional serta akuntabel, (4) mengurangi peran pemerintah sehingga lebih sebagai fasilitator kemajuan pendidikan. Untuk mewujudkan kondisi pendidikan sebagaimana di atas, maka pilihannya adalah mengembangkan model pendidikan berbasis masyarakat madani. Peningkatan mutu pendidikan menurut Arcaro dalam Wahab (2009) dipahami dalam dua hal, (1) peningkatan mutu banyak dikaitkan dengan biaya pendidikan, (2) peningkatan mutu dikaitkan dengan cita-cita harapan untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Pada tataran sekolah, peningkatan mutu sekolah banyak dilakukan dengan model ‘Organizing Business for Excellent’, ‘Total Quality Management’ (TQM), dan ‘Four Factors to Quality Improvement’. Model pertama menekankan bahwa peningkatan mutu sekolah ditentukan oleh kultur sekolah dan infrastruktur. Model kedua, menitik beratkan tiga variabal mutu, yaitu kultur sekolah, realitas

5


sekolah, dan proses belajar mengajar. Sementara model yang ketiga menekankan bahwa mutu sekolah adalah hasil dari pengaruh langsung proses belajar mengajar yang ditentukan oleh kultur sekolah, kepemimpinan, manajerial dan infrastruktur (Zamroni, 2007). Terdapat tiga strategi dalam peningkatan mutu pendidikan, yaitu (1) strategi yang menekankan hasil ‘the output oriented strategy’, (2) menekankan pada proses ‘the process oriented strategy’, dan (3) strategi komprehensif ‘the comprehensive strategy’. Dalam hal ini Edmonds dalam Wayne K. Hoy (2005) mendeskripsikan menjadi berbagai dimensi aktivitas yakni : (1)

Membangun kehidupan sosial budaya yang beradab dan bermartabat berdasarkan nilainilai luhur bangsa (Tilaar, 2000). Peran pendidikan adalah mempersiapkan anak bangsa, baik secara individual sosial agar memiliki kemampuan, keterampilan, etos dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat madani (Azra 2002). Tatanan masyarakat madani Indonesia yang dicita-citakan itu, telah dirumuskan Malik Fajar, et al. (1999) dengan ciri-ciri sebagai berikut (dalam Azra 2002): Pertama, masyarakat Indonesia baru yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, suatu

strong leadership by the principal, especially in instructional matters, (2) high expectations by teacher for student achievement, (3) an emphasis on basic skills, (4) an orderly environmental, (5) frequent, systematic evaluation of student. Dengan demikian kunci peningkatan mutu pendidikan ada pada mutu guru dan mutu pembelajaran dalam kelas oleh guru.

masyarakat Pancasilais yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan. Tanpa perspektif moral dan harapan masa depan, masyarakat kita akan menjadi ‘disoriented’, ‘hopeless’ dan frustrasi yang pada gilirannya akan tergelincir ke dalam tindakan ‘lawlessness’ dan ‘anarchic’. Kedua, masyarakat madani yang kita dambakan adalah masyarakat demokratis berkeadaban (democratic civility), yang menghargai perbedaan dan keragaman pendapat dan pandangan. Bahkan perbedaan dan keragaman pendapat sebagai wahana dan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menggembangkan kehidupan demokratis dalam seluruh strata masyarakat. Ketiga, masyarakat madani yang didambakan adalah masyarakat yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM, kesetaraan, tidak deskriminatif dalam berbagai segi, baik segi etnis, agama, gender, dsb. Keempat, masyarakat madani yang diinginkan adalah masyarakat yang patuh dan sadar hukum. Kepatuhan dan ketundukan kepada hukum dan ketertiban merupakan salah satu pilar utama dari keadaban demokratis.

E. Pendidikan dan Masyarakat Madani Hikam (1996) menyatakan bahwa ada sejumlah ciri dari masyarakat madani, ialah (1) kesukarelaan, (2) keswasembadaan, (3) kemandirian tinggi terhadap Negara, (4) kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang dipatuhi bersama. Masyarakat madani yang akan diwujudkan di Indonesia adalah masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi, dan pada pasar domestik maupun pasar internasional dengan memanfaatkan keunggulan sumberdaya domestik. Mewujudkan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai dan norma agama yang menghormati pluralisme.

6


Kelima, masyarakat madani yang ingin diwujudkan adalah masyarakat baru yang merupakan bagian dari masyarakat global, yang memiliki semangat, keahlian, dan keterampilan kompetitif, namun tetap mempunyai semangat solidaritas kemanusiaan universal. Keenam, masyarakat madani yang hendak dibangun adalah masyarakat berkeadaban (civility) yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah mengakar dalam tatanan kehidupan masyarakat beradab dan demokratis. Ketujuh, masyarakat madani yang akan diwujudkan adalah masyarakat belajar yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Masyarakat belajar ini menempatkan pendidikan sebagai proses yang berlangsung sepanjang hayat. F. Penutup Tantangan untuk mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadaban, merupakan agenda besar yang tentu saja memerlukan kerja keras dan komitmen dari

seluruh masyarakat anak bangsa, tentu saja tidak cukup hanya diserahkan kepada sekolahsekolah dan lembaga pendidikan formal lain. Bahkan keberhasilannya sangat tergantung pada penguatan kembali ‘linkage’ dan ‘networks’ di antara sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan formal lain dengan lembaga-lembaga pembelajaran serta sosialisasi intelektual dan moral dalam masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan mempunyai andil yang besar untuk mewujudkan masyarakat madani yang kita cita-citakan. Pendidikan berbasis masyarakat madani adalah pendidikan yang meletakkan nilai-nilai dasar manusia sebagai individu yang khas, unik sebagai subyek didik yang memiliki potensi, bahkan, minat serta kepribadian yang seharusnya dapat diperlakukan secara wajar dan optimal dalam lingkungan pendidikan formal, non formal, dan bahkan informal tanpa diskriminatif, tanpa menguasai atau menindas satu dan lainnya, tetapi keduanya merupakan hubungan simbiosis mutualistis sebagai sebuah kemitraan sejajar yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

7


DAFTAR RUSTAKA Azra, Azyumardi. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekontruksi dan Demokratisasi, Kompas. Freire, Paulo. 2000. Poltik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Read. Freire, Paulo; Illich, Ivan; dan Fromm, Erich. 1997. Menggugat Pendidikan: Fundamentalisme, Konservatif, Liberal, dan Anarkhis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hadisusanto, Dirto, dkk. 1995. Pengantar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: FIP IKIP. Hikam, Muhammad, S. 1996. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES. Rohman, Arif. 2009. Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Tilaar, H.A.R. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Bineka Cipta. Wayne K.Hoy. 2005. Educational Administration, Toronto, McGraw Hill. Wahab, Rochmat. 2009. Membangun Pendidikan Bermutu di Indonesia, Sebuah Pengantar, dalam Arif Rohman (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Zamroni. 2007. Meningkatkan Mutu Sekolah, Teori, Strategi, dan Prosedur. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

8

MENUJU PENDIDIKAN YANG BERWAWASAN MASYARAKAT MADANI

Recommend Documents