Menuju Ekonomi Islam Ideal Mandiri, Sebuah Cita-cita

1

Menuju Ekonomi Islam Ideal Mandiri, Sebuah Cita-cita Oleh: Dr. Ir. Yadi Nurhayadi, M. Si.

Peradaban Islam yang Didukung Sektor Ekonomi Kaum Muslim patut bersyukur. Geliat usaha merealisasikan peradaban yang dilandasi nilai-nilai Islam tidak pernah pupus. Usaha itu dipelopori oleh para sarjana Muslim yang didasari pemikiran logis dalam menyikapi kemusliman mereka. Karena nilai-nilai Islam itu universal, semua pihak tidak perlu khawatir ketika peradaban itu disebut sebagai peradaban Islam. Dengan demikian, adalah sebuah kepastian bahwa usaha merealisasikan terbentuknya peradaban Islam memang ada dan nyata.

Salah satu sektor yang menopang terbentuknya peradaban Islam adalah ekonomi. Sektor ini berisi segala hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi barang dan jasa. Karena pada dasarnya segala hal yang meliputi produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi barang dan jasa telah diatur di dalam Islam, maka hal-hal yang tercakup dalam ekonomi ini yang berpedoman kepada Islam, disebut sebagai ekonomi Islam.

Sistem Ekonomi Islam Versus Sistem Ekonomi Konvensional Usaha membentuk peradaban Islam, dengan pembangunan ekonomi Islam sebagai salah satu sektornya, bukanlah suatu hal yang sederhana. Membangun ekonomi Islam yang sistematis di tengah-tengah dominasi sistem ekonomi konvensional dipandang sebagai tantangan mulia sangat besar oleh para sarjana Muslim (yang menyadari kemuslimannya). Banyak hal yang perlu dilakukan mulai dari merintis, membangun intermediasi, hingga terbentuk sistem ekonomi Islam yang mandiri. Pekerjaan ini akan jauh lebih sulit dari pada pembentukan sistem ekonomi konvensional yang telah eksis dan kokoh, jika kaum Muslim sendiri tidak dengan sadar terus memperjuangkannya.

Menuju Ekonomi Islam Ideal Mandiri

Dr. Ir. Yadi Nurhayadi, M. Si.

2 Membangun sistem ekonomi Islam bukanlah tanpa alasan. Selain karena alasan didasari oleh pengabdian kepada Sang Pencipta, secara logis para sarjana Muslim melihat adanya ketidaksesuaian sistem ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam yang universal dan manusiawi. Secara mendasar, sistem ekonomi konvensional tidak memasukkan peran serta Tuhan, Sang Pencipta, di mana seharusnya pelaku ekonomi mendasarkan tingkah laku ekonominya sebagai wujud pengabdian kepada-Nya. Sistem ekonomi konvensional bersifat netral, bebas dari nilai-nilai pengabdian kepada Sang Pencipta, serta tidak memposisikan langkah-langkahnya dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta tersebut. Tidak mengherankan jika tujuan akhirnya adalah maksimalisasi kepuasan individu manusia, karena tidak ada lagi yang paling logis selain dari tujuan itu bagi sistem yang netral atau bahkan tidak mengakui nilai pengabdian kepada Pencipta.1 Pada kenyataannya, tidak bisa dibantah bahwa sistem ekonomi konvensional adalah salah satu pilar besar yang menopang terbentuknya peradaban modern dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat. 2 Tidak terbantahkan pula, melalui pelaksanaan sistem ekonomi konvensional, terutama setelah Perang Dunia ke-2, telah terbentuk negara-negara maju, di samping negara yang telah terlebih dahulu maju dan terus mempertahankan kemajuannya. Sistem ekonomi konvensional itu dilandasi oleh ilmu ekonomi konvensional yang telah berperan dan terus bermetamorfosis selama lebih dari seabad terakhir.3 Kini, ilmu ekonomi konvensional telah menjelma menjadi cabang ilmu-ilmu sosial dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Di dalamnya, secara dinamis, bergerak inovasi-inovasi baru, metodologi yang semakin tajam, serta analisis yang kuat didukung alat matematika dengan kapasitas yang terus membesar. 1

Hingga kini doktrin maksimalisasi kepuasan individu sebagai salah satu standar keberhasilan sistem ekonomi konvensional belum bergeser. Adam Smith menyatakan bahwa dari tiap-tiap individu itu secara otomatis akan tercipta maksimalisasi kepuasan kolektif dan terpenuhinya kepentingan sosial. Menurutnya kondisi ini sebagai paling efisien, seakan ada invisible hand yang bekerja. Lihat History of Economic Thought pada artikel Economics di dalam Encarta Encyclopedia 2004, lihat pula Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 18. 2 Kenyataan ini tidaklah mengherankan. Upaya mengejar maksimalisasi kepuasan individu dalam tingkat persaingan yang tinggi dan adanya keterbatasan berbagai sumber daya tentu akan memaksa perkembangan teknologi yang pesat sebagai pemecahannya. 3 Ilmu ekonomi konvensional telah menjadi disiplin ilmu terpisah setelah penerbitan karya besar Alfred Marshall, Principles of Economics, tahun 1890. Lihat Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001), 217. Akan tetapi, Mark Blaug pada artikel Economics di dalam Encyclopædia Britannica 2006 menuliskan bahwa ekonomi sebagai disiplin yang berdiri sendiri dimulai setelah terbitnya buku karya Adam Smith, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, tahun 1776. Para ekonom konvensional mengakui bahwa peletak dasar ilmu ekonomi modern adalah Adam Smith. Ia membangun teori mikroekonomi melalui bukunya itu. Mikroekonomi yang variabel utamanya supply, demand, dan keseimbangan pasar, menjadi cabang utama ilmu ekonomi modern di samping makroekonomi. Lihat Samuelson/Nordhaus-Economics: 5.



3 Khursid Ahmad menuliskan4 bahwa paradigma ilmu ekonomi konvensional di masa kini memiliki dua karakteristik utama. Pertama, ilmu ekonomi berkembang terintegrasi di sekitar inti kepentingan individu, usaha privat, mekanisme pasar, serta motif mencari keuntungan, dengan berusaha memecahkan semua persoalan ekonomi dalam matriks kerangka individu ini. Kedua, paradigma tersebut pada hakikatnya memutus hubungan antara ilmu ekonomi dan persoalan-persoalan transendental dan keprihatinan terhadap etika, agama, dan nilai-nilai moral. Kedua paradigma di atas sangat sekuler, bersifat keduniaan, positivistik, dan pragmatis, serta jelas tidak islami.

Menurut Umer Chapra, ilmu ekonomi konvensional telah mencanangkan dua tujuan, yaitu tujuan positif dan normatif. Tujuan positif berhubungan dengan realisasi efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Tujuan normatif diungkapkan dalam bentuk tujuan-tujuan sosioekonomi yang secara universal diinginkan, seperti pemenuhan kebutuhan, kondisi kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi optimal, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (merata), stabilitas ekonomi, serta keseimbangan lingkungan hidup. Kedua tujuan tersebut dimaksudkan untuk melayani kepentingan individu maupun masyarakat, sejalan dengan pandangan dunia yang menggarisbawahinya. 5 Pada prakteknya tujuan positif selalu berusaha diraih memakai paradigma ekonomi konvensional. Akibatnya, secara umum tujuan normatif pada kondisi nyata tidak pernah tercapai. Tujuan normatif hanya akan 4

Chapra, Masa Depan: xvi. Motif mencari keuntungan pada sistem ekonomi konvensional adalah harga pasti, yang dipraktekkan oleh lembaga keuangannya melalui mekanisme bunga (interest). 5 Lihat Chapra, Masa depan: 15-17. Sementara itu, Samuelson dan Nordhaus menyatakan bahwa ekonomi positif mendeskripsikan faktafakta ekonomi yang didapat dan diselesaikan berdasarkan analisis referensi dan bukti-bukti empirik. Ekonomi positif dapat menjawab mengapa gaji dokter lebih besar dari gaji satpam, apakah perdagangan bebas akan meningkatkan atau menurunkan kenaikan gaji, apa pengaruh pemakaian komputer terhadap produktivitas, dsb. Sedangkan ekonomi normatif melibatkan persepsi etika dan norma-norma kebaikan. Di dalamnya lebih terkandung etika dan nilai-nilai dibanding fakta. Misalnya, apakah orang-orang miskin perlu dipekerjakan di bawah pengawasan pemerintah, apakah pemerintah perlu menindak Microsoft karena dianggap telah memonopoli, dsb. Tidak ada benar atau salah di dalam ekonomi normatif. Penyelesaiannya hanya bisa melalui debat politik atau keputusan pemerintah, tidak melalui analisis ekonomi saja. Lihat Samuelson/Nordhaus-Economics: 7-8. Doktrin maksimalisasi kepuasan individu yang tertuang dalam paradigma ilmu ekonomi konvensional membuat tujuan normatif yang didalamnya terkandung kepentingan sosial sulit terealisir selain oleh campur tangan pemerintah. Dengan demikian maksimalisasi kepuasan individu yang akan membawa kepada terpenuhinya kepentingan sosial, seperti yang dinyatakan Adam Smith, sebagian besar sama sekali tidak terbukti.



4 tercapai

jika

maksimalisasi

kepuasan

individu

dikorbankan,

yang

tak

lain

mengorbankan pula para pemilik kapital. Tujuan normatif sendiri mengemuka setelah dipicu peristiwa Depresi Besar di tahun

1930-an.

dimasukkannya

6

Peristiwa

itu

variabel-variabel

memicu perubahan sistem ekonomi berupa makroekonomi

di

samping

variabel-variabel

7

mikroekonomi yang sebelumnya sendirian mendominasi. Tujuan normatif antara lain diwujudkan melalui variabel Makroekonomi seperti pada program Negara Sejahtera (Welfare State) yang pelaksanaannya dibebankan kepada kebijakan pemerintah. 8 Ini kelemahan makroekonomi, karena setiap pemerintahan memiliki bervariasi karakter.

Pada akhirnya, antara tujuan positif dan tujuan normatif saling tidak konsisten. Demikian pula terjadi inkonsistensi antara dua cabang utama ilmu ekonomi konvensional, mikroekonomi dan makroekonomi. Pencapaian tujuan positif dan mikroekonomi diraih melalui penekanan maksimalisasi kekayaan, kebebasan individu, dan netralitas nilai, yang semuanya sejalan dengan pandangan sekularis. Sementara,

6

Depresi Besar (Great Depression) adalah peristiwa kolapsnya perekonomian dunia (khususnya di negara-negara industri) yang diawali di Amerika Serikat, mulai akhir tahun 1929 hingga awal tahun 1940. Kolapsnya perekonomian ditandai oleh tingginya pengangguran (¼ jumlah penduduk usia produktif menganggur), produksi industri dan pertanian menurun drastis, bisnis dan perbankan tutup, angka kekurangan gizi, kelaparan, serta kematian meningkat tajam. Depresi Besar memaksa Herbert Hoover turun dari jabatan presiden AS di tahun 1932. Ia digantikan oleh Franklin Delano Roosevelt yang membawa program New Deal yang didalamnya terkandung program Negara Sejahtera serta (pada akhirnya) menyertakan teori makroekonomi Keynes. Program New Deal dinilai berhasil mengatasi Depresi Besar di samping kemunculan Perang Dunia ke-2 yang persiapannya membuat perindustrian kembali berjalan. Lihat artikel Great Depression in The United States dalam Encarta Encyclopedia 2004. 7 Makroekonomi menganalisis perekonomian secara keseluruhan dengan variabel-variabel utamanya meliputi pendapatan dan pengeluaran nasional total, angka pengangguran, keseimbangan tarif, serta laju inflasi. Teori makroekonomi dipublikasikan melalui buku General Theory of Employment, Interest and Money karya John Maynard Keynes di tahun 1935. Kebijakan makroekonomi dikeluarkan pemerintah. Instrumennya antara lain kebijakan moneter yang mengontrol perputaran uang dan suku bunga, serta kebijakan fiskal yang mengatur kepemilikan pemerintah dan pajak. Lihat Macroeconomics di dalam Encarta Encyclopedia 2004 serta Samuelson/Nordhaus-Economics: 416. 8 Welfare State adalah konsep yang mengakomodasi kepentingan sosial, dengan program-programnya antara lain tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, serta tunjangan keluarga miskin. Konsep ini dikenalkan kepada sistem ekonomi konvensional di akhir abad ke-19 melalui kebijakan pemerintah di Amerika Utara dan Eropa Barat. Konsep ini dimunculkan untuk mengurangi dominasi doktrin laissez faire (“Biarkan mekanisme pasar berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah!”) yang mengabaikan kepentingan sosial, serta demi mencegah pengaruh sosialisme. Welfare State menjadi penting ketika terjadi Depresi Besar dan konsepnya dimasukan ke dalam program New Deal. Akan tetapi, konsep ini dari awal hingga kini menimbulkan pro-kontra dari pemilik kapital, karena meningkatkan pajak dan mengurangi keuntungan. Baca Samuelson/Nordhaus-Economics: 25, 385, dan 395; serta Chapra, Tantangan: 64-65.



5 pencapaian tujuan normatif dan makroekonomi, walaupun nampak humanitarian, sebenarnya lebih karena pemaksaan oleh pemerintah yang seakan terpaksa pula karena telah dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini kebijakan fiskal menjadi satu-satunya cara yang dilakukan oleh pemerintah dengan tingkat kepatuhan yang semu. Keseluruhan proses di dalam sistem ekonomi konvensional di atas selalu berpotensi membangkitkan stagflasi9 yang akan membawa kepada depresi-depresi ekonomi berikutnya. Berdasarkan paparan di atas, dalam bahasa yang lebih lugas, sebenarnya paradigma sistem ekonomi konvensional secara dominan mengakomodasi sifat serakah manusia, individu maupun kolektif, tanpa adanya batasan nilai-nilai. Apalagi praktek lembaga keuangan sistem ekonomi ini dilandasi oleh mekanisme bunga (interest). 10 Maka lengkaplah, universalitas nilai-nilai kebersamaan, saling tolong menolong, dan mengutamakan kesederhanaan, dikalahkan oleh maksimalisasi kepuasan individu yang berdampak kepada kecintaan terhadap gaya hidup mewah, tingginya persaingan yang saling menjatuhkan, serta kecurigaan yang membangkitkan perselisihan. Semakin jelas, bahwa secara mendasar paradigma sistem ekonomi konvensional harus dirombak total.

9

Di dalam Chapra, Masa Depan: 25, Stagflasi yaitu munculnya gejala inflasi dan laju pengangguran yang tinggi. Stagflasi terjadi di era 1970-an, diwarnai oleh defisit fiskal yang menurut Chapra diakibatkan oleh beban berlebihan pada pundak pemerintah. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa variabel makroekonomi belum mampu mengantarkan tercapainya tujuan normatif sistem ekonomi konvensional. Menurut Samuelson dan Nordhaus (Samuelson/Nordhaus-Economics: 413), stagflasi tahun 1970-an terjadi akibat kombinasi antara pertumbuhan yang lambat dan kenaikan harga. Beratnya beban yang berlebihan di pundak pemerintah mendorong pemerintah di negara maju justru kembali memilih konsep-konsep kapitalis yang disebut neo-klasikal atau neo-liberal, seperti kebijakan ekonomi yang diajukan Reagen di AS dan Teacher di Inggris. Lihat Samuelson/Nordhaus-Economics: 25 dan halaman 74 buku Ali Yafie dkk, Fiqih Perdagangan Bebas (Jakarta: penerbit Teraju, 2003). 10 Lembaga keuangan konvensional yang dilandasi mekanisme bunga, yang tak lain merupakan bentuk riba (yang diharamkan di dalam Islam) pada kenyataan justru menyengsarakan negara-negara miskin dan berkembang yang masih mengandalkan pembangunan mereka dari berhutang. Bukti pertama adalah krisis ekonomi besar-besaran di Indonesia. Permainan keluar masuknya modal asing melalui bursa valas dan saham, memicu permainan spekulasi skala besar. Nilai rupiah terhadap mata uang asing pun anjlok. Hutang luar negeri swasta dan pemerintah yang dihitung dalam dolar meningkat drastis. Suku bunga meningkat pula. Dan penyelesaiannya menyakitkan pula, Indonesia harus berhutang lagi kepada IMF. Terjadilah pemulihan ekonomi yang demikian lama yang menyisakan kesengsaraan pada rakyat kecil hingga sekarang. Lihat Chapra, Masa Depan: 270-272. Bukti kedua, sejak Bank Dunia dan IMF didirikan, angka ketimpangan dan kesenjangan antara di miskin dan si kaya baik di dalam negeri ataupun antar negara jusru meningkat. Data menunjukkan pada tahun 1980 pendapatan rata-rata 10 negara terkaya dunia adalah 77 kali pendapatan 10 negara termiskin dunia. Di tahun 1999 ketimpangan justru meningkat, pendapatan 10 negara terkaya dunia melonjak menjadi 149 kali pendapatan 10 negara termiskin dunia. Lihat Yafie-Fiqih: 74.



6 Berdasarkan pengalaman jatuh bangunnya perekonomian yang dilandasi sistem ekonomi konvensional (yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam) para sarjana Muslim mengajukan sistem ekonomi Islam. Di dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki acuan dasar al-Quran, al-Sunnah, serta Ijtihad (ijma’ dan Qiyas) ini, eksistensi Tuhan berada pada posisi puncak, di mana segala sesuatu dikembalikan kepada-Nya. Segala sesuatu berdasarkan ketuhanan, yaitu sistem yang bertitik tolak dari-Nya, bertujuan akhir kepada-Nya, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat-Nya, atau sistem ini berlandaskan kepada tauhid.

Monzer Kahf menjabarkan interpretasi tauhid sebagai landasan filosofis sistem ekonomi Islam sebagai berikut. Pertama, dunia termasuk isinya merupakan milik Allah swt. Pengakuan kepemilikan individual secara tidak terbatas (seperti pada doktrin kapitalisme yang diadopsi sistem ekonomi konvensional) merupakan sebuah pengingkaran kepada kekuasaan Allah swt. Manusia hanya berlaku sebagai khalifahNya di muka Bumi yang harus mengabdi kepada-Nya dan bertindak adil kepada manusia lain. Kedua, Allah swt itu Esa, dan semua manusia adalah sama di hadapanNya. Tidak dikenal si kaya dan si miskin atau si kuat dan si lemah, yang membedakan hanya ketakwaan masing-masing. Karena persamaan itu manusia dituntut menjalin kebersamaan dan persaudaraan yang saling tolong menolong dalam kegiatan ekonomi. Ketiga, keimanan kepada hari akhir, yang membawa manusia untuk selalu mempertimbangkan tingkah lakunya, khususnya dalam kegiatan perekonomian, karena setiap tindakan akan ada ganjarannya di akhirat.11

Sistem ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi kerangka konstruksi sosial dan tingkah laku sistem. Nilai dasar pertama adalah keseimbangan (altawazun). Prinsip dasar keseimbangan dalam perekonomian diwujudkan dalam tindakan 11

Wahab Afif dan Kamil Husein, Pengantar Fiqih Mu‘amalat: Mengenal Sistem Ekonomi Islam (Banten: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Banten, 2003) 3-4.



7 proporsional, tidak boros, tapi juga tidak bakhil. Prinsip ini juga meliputi keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Nilai dasar kedua adalah keadilan (al-‘adālah). Otomatis tidak ada tempat bagi tindakan zalim besar maupun kecil dalam sistem ekonomi Islam. 12 Nilai dasar ketiga adalah kepemilikan (al-milkiyyah) yang hanya berhak diterima oleh ahlinya dengan tetap menjunjung nilai dasar pertama dan kedua. Karena penekanan kepada keadilan, sistem ekonomi Islam tidak sesuai dengan mekanisme pasar bebas yang berdiri di atas maksimalisasi kepuasan individu. Sistem ekonomi Islam memiliki kaidah kesejahteraan untuk semua dalam suatu cara yang seimbang dan adil. Di antara kaidah-kaidah ini adalah: (1) suatu kerugian atau pengorbanan individu dapat ditimpakan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu maslahat lebih kecil dapat dikorbankan untuk merealisasikan maslahat yang lebih besar; (2) suatu kerugian yang lebih besar dapat digantikan oleh kerugian yang lebih kecil; (3) penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan; (4) bahaya harus dihilangkan sejauh mungkin.

Unjuk Aksi Ekonomi Islam, Tahap Awal dan Tantangannya Ketidaksesuaian sistem ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam membawa umat Muslim yang menyadari kemuslimannya kepada semangat menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh.13 Sikap yang ditindaklanjuti dengan tindakan ini adalah demi mengefektifkan perintisan, intermediasi, hingga pembentukan sistem ekonomi Islam yang mandiri.14 Islam memang menuntut seluruh Muslim yang beriman

12

Termasuk penerapan bunga yang tak lain merupakan riba adalah tindakan yang zalim dan tidak adil. Lihat Chapra, Masa Depan: 221-223. 13 Sistem ekonomi Islam bangkit kembali dari tidurnya (setelah sempat mewarnai peradaban dunia sejak abad ke-7 hinggake-13 M) di tahun 1970-an. Diawali oleh siding-sidang Negara Organisasi konferensi Islam, tahun 1975 di bulan Oktober berdiri secara formal Islamic Development Bank (IDB) dengan kantor pusatnya di Jeddah (artikel Islamic Development Bank di dalam Encyclopædia Britannica 2006). Konferensi Internasional pertama tentang ilmu ekonomi Islam yang diadakan di Mekah pada tahun 1976 dianggap sebagai katalis tingkat internasional yang menumbuhkembangkan kembali literatur ilmu ekonomi Islam, perekonomian umat Islam dengan berbagai institusinya, dan sistem ekonomi Islam sendiri (Chapra, Masa Depan: 220-221). 14 Lihat Chapra, Tantangan: 251.



8 agar menyeluruh mengaktualisasikan kemuslimannya, sebagai perwujudan pengabdian kepada Allah Sang Pencipta. Di antara realisasi pembangunan ekonomi Islam yang tersistemisasi dibentuklah lembaga-lembaga ekonomi Islam. Upaya ini merupakan penerapan nilai-nilai Islam dan secara historis telah dipraktekkan pada masa Rasulullah saw, para sahabat beliau, dan kehalifahan Islam, serta sempat membawa Islam kepada masa keemasannya. Kini, sejak bangkitnya kembali semangat berislam dalam perekonomian secara internasional, lembaga-lembaga ekonomi Islam telah tumbuh dan melangkah di antara dominasi raksasa-raksasa lembaga ekonomi konvensional.15

Salah satu faktor penting yang membangkitkan berdirinya kembali sistem ekonomi Islam dengan berbagai institusinya adalah keinginan menghilangkan mekanisme bunga yang beroperasi di dalam lembaga keuangan makro maupun mikro. Ada berbagai alternatif yang digunakan lembaga keuangan Islam untuk tidak menerapkan mekanisme bunga, antara lain kombinasi mode-mode primer seperti mudarabah, dan musyarakah dengan mode-mode sekunder seperti murabahah, ijarah, salam, dan istisna.16 Alternatif-alternatif ini telah umum digunakan dari mulai praktek di dalam perbankan syariah hingga bayt al-māl wa al-tamwīl (BMT). Akan tetapi, proses intermediasi yang masih panjang serta keberadaan bank sentral yang masih menganut sistem ekonomi konvensional, menyisakan perjuangan yang belum selesai yaitu mengislamisasi sistem finansial secara keseluruhan. Persoalan15

Lembaga ekonomi Islam di masa klasik (masa Rasulullah saw, para sahabat, hingga kehalifahan Islam) di antaranya adalah al-hisbah dan bayt al-māl. Di dalam Chapra-Future halaman 64, al-hisbah dalam arti luas adalah lembaga yang menjamin berlakunya kebaikan, jika telah tampak kemerosotannya; dan mencegah kemungkaran, jika kemunculannya telah tampak. Al-hisbah dalam arti sempit adalah lembaga yang memonitor kondisi pasar untuk menjamin keadilan dan permainan yang jujur dalam interaksi manusia dan mencegah tindak kekerasan kepada binatang. Sedangkan bayt al-māl adalah lembaga yang berfungsi mengelola sebagian besar keuangan negara meliputi sumber pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Lihat Hertanto Widodo, Asmeldi Firman, Dwi Hariyadi, dan Rimon Domiyandra. Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil (Bandung: Mizan, 1999), 84. Sumber pemasukan bayt al-māl berasal dari infak, sedekah, zakat, ganimah, dan sumber halal lainnya. Sementara pengeluaran bayt al-māl antara lain untuk gaji pejabat pemerintahan, tentara, pembangunan infrastruktur, dsb. Lihat juga Afif/Husein-Pengantar: 85-103. Lembaga ekonomi syariah dewasa ini antara lain: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan bayt al-māl wa al-tamwīl (BMT). Lihat Yafie-Fiqih: 58-59. 16 Untuk mengetahui perbedaannya dari bunga/riba, lihat Chapra, Masa Depan: 223-224 dan halaman 4853 buku yang ditulis oleh Hertanto Widodo dkk, Panduan Praktis Operasional BMT, Penerbit Mizan, 1999.



9 persoalan yang masih mengganjal untuk merealisasikannya antara lain: produk-produk lembaga keuangan syariah belum terstandardisasi, skala bank Islam yang sangat kecil dibanding bank konvensional, belum terbangunnya jaringan dan institusi pembantu, ketidakseragaman praktek akunting dan auditing, serta ketiadaan suara para deposan dalam manajemen bank. Persoalan-persoalan tersebut memunculkan beberapa kritik dari kalangan yang skeptis. Kritik itu antara lain: kritik atas ketidakmampuan bank Islam menghindari jebakan bank konvensional, bank-bank Islam masih dominan menggunakan praktek mode-mode sekunder (yang dinilai kalangan skeptis mirip mekanisme bunga), serta integritas sertifikat keislaman lembaga masih diragukan. Semua persoalan dan kritikan di atas adalah rangkaian proses dari suatu proses panjang islamisasi sistem ekonomi. Kalangan sarjana dan kaum Muslim yang menyadari kemuslimannya tidak perlu pesimis. Dalam rentang peralihan dan intermediasi ini segala persoalan yang masih muncul setelah usaha yang keras dan istiqamah adalah hal yang wajar. Syariat Islam sendiri bersifat realistis. Akan tetapi semangat untuk islamisasi haruslah konsisten dan tidak padam. Perlahan tapi pasti intitusi-institusi keuangan Islam yang mengutamakan mode-mode primer tetap dibangun, demikian pula perekonomian yang didasarkan pada ekuitas dan pembentukan pasar keungan Islam juga dibangun.

Dalam skala mikro yang merangkul lingkup rakyat kecil dan menengah, praktek-praktek BMT tetap digalakkan, guna melepas rakyat dari praktek rentenir atau tengkulak.

Gerakan-gerakan

dakwah

yang

menerangkan

universalitas

dan

manusiawinya sistem ekonomi Islam, serta penekanan nilai-nilai kejujuran dan keadilan tetap dijalankan, bahkan lebih intensif. Akhirnya segala hal yang berkaitan dengan upaya yang dapat meyakinkan kebangkitan ekonomi Islam yang mandiri dengan didasari oleh produktivitas tinggi berkarakter jujur, adil, dan ikhlas saling menolong haruslah tetap berjalan.

Selamat berjuang!



10 Daftar Pustaka Afif, Wahab dan Husein, Kamil. Pengantar Fiqih Mu‘amalat: Mengenal Sistem Ekonomi Islam. Banten: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Banten, 2003. Chapra, Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer. Surabaya: Risalah Gusti, 1999. Chapra, Umer. Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001. Microsoft Corporation. Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2004. Redmond: Microsoft Corporation, 2003. Samuelson, Paul A., dan Nordhaus, William D. Economics. Edisi ke-17. New York: McGraw Hill, 2002. Widodo, Hertanto, Asmeldi Firman, Dwi Hariyadi, dan Rimon Domiyandra. Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil. Bandung: Mizan, 1999. Yafie, Ali dkk. Fiqih Perdagangan Bebas. Jakarta: Teraju, 2003.



Menuju Ekonomi Islam Ideal Mandiri, Sebuah Cita-cita

Recommend Documents