MENTER!KEUANGAN
REPUBUK INDONESlA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.04/2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa ketentuan mengenai pemungutan bea keluar telah
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
b.
Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014;
bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran arus
barang dan mempercepat pelaksanaan pemeriksaan fisik barang ekspor dan penelitian dokumen, perlu melakukan
penyempurnaan
c.
terhadap
pemeriksaan pabean di bidang ekspor; bahwa
berdasarkan
mengenai
ketentuan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 14, dan
Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008
tentang Pemungutan Bea Keluar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-2 -
Mengingat
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang
Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014;
Menetapkan
PERATURAN
MEMUTUSKAN:
TENTANG
KEUANGAN
MENTER!
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR. Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014, diubah sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 2A ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2A
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2A
(1) Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap barang
untuk
keperluan
penelitian
dan
pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan terhadap
Barang
Ekspor
yang
diekspor
oleh
perguruan tinggi, lembaga, atau badan penelitian (2)
dan pengembangan.
Pengecualian pengenaan
Bea
Keluar
terhadap
barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.
semata-mata diperuntukkan bagi pengenalan
b.
tidak untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk
c.
hasil produksi atau produk baru;
penelitian dan/atau pengembangan kualitas;
dan
harus dalam jumlah yang wajar.
www.jdih.kemenkeu.go.id
r
-3(3)
Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk jenis Barang Ekspor berupa produk mineral yang diatur dalam perundang-undangan
peraturan
mengenai
penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan tarif Bea Keluar. (4)
Pengecualian
pengenaan
Bea
Keluar
terhadap
Barang Pribadi Penumpang, Barang Awak Sarana Pengangkut, Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf f, diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut: a.
Nilai
Pabean
Ekspor
tidak
melebihi
Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah); dan b.
untuk Barang Ekspor yang merupakan: 1.
Barang Pribadi Penumpang dan Barang Awak Sarana Pengangkut, adalah barang per orang untuk setiap keberangkatan;
2.
Barang Pelintas Batas, adalah barang per orang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan; atau
3.
Barang Kiriman, adalah barang per orang untuk setiap pengiriman.
(5)
Dalam hal Nilai Pabean Penumpang,
Barang
Ekspor
Awak
Barang Pribadi
Sarana
Pengangkut,
Barang Pelintas Batas, dan Barang Kiriman melebihi batas
pengecualian
pengenaan
Bea
Keluar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas kelebihan Nilai Pabean Ekspor dipungut Bea Keluar. (6)
Pengecualian pengenaan Bea Keluar terhadap barang asal
1mpor
yang
kemudian
diekspor
kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diberikan dengan ketentuan Barang Ekspor yang bersangkutan: a.
berasal dari barang impor yang pada saat impornya nyata-nyata akan diekspor kembali;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-4-
b.
berasal dari barang impor yang belum keluar dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan
sama
dengan
Tern pat
Penimbunan Sementara (TPS); atau c.
dapat diyakini bahwa Barang Ekspor tersebut adalah benar-benar barang asal impor.
2.
Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1)
Terhadap Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilakukan pemeriksaan fisik barang.
(2)
Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan jumlah dan jenis barang. (4)
Pemeriksaan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pengujian laboratoris.
(4a) Pengujian laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (5)
dihapus.
(6)
dihapus.
(7)
dihapus.
(8)
dihapus.
(9)
dihapus.
(10) dihapus.
�I
www.jdih.kemenkeu.go.id
-53.
Ketentuan Pasal 9A diubah, sehingga Pasal 9A berbunyi
sebagai berikut:
( 1)
Pasal 9A
Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea
Keluar
dilakukan
penguJian
laboratoris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4),
persetujuan ekspor dapat diberikan tanpa harus
(2)
menunggu hasil pengujian laboratoris tersebut.
Persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) tidak menghilangkan pengenaan sanksi
pidana dan/atau sanksi administrasi dalam hal berdasarkan hasil pengujian laboratoris terdapat
kesalahan jenis barang. 4.
Ketentuan Pasal 1 lA ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 1 lA berbunyi
sebagai berikut:
( 1)
Jenis barang
Pasal 1 lA
yang
digunakan
sebagai
dasar
pengenaan Harga Ekspor untuk penghitungan Bea
Keluar adalah berdasarkan: a.
b. (2)
hasil pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea
dan
Cukai,
hal
dilakukan
pemberitahuan pabean ekspor,
dalam hal
pemeriksaan fisik;
dalam
tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
Terhadap ekspor Barang Ekspor Dengan Karakteristik
Tertentu yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik
barang oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a.
Eksportir
atau
kuasanya
pemeriksaan fisik barang:
melakukan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-61. 2. b.
pada penumpukan/penyimpanan barang;
dan
pada
saat
pemuatan
pengangkut.
ke
sarana
Eksportir atau kuasanya wajib menyampaikan
hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 2) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal
c.
pemberitahuan pabean ekspor. Sementara
menunggu
pemeriksaan
berdasarkan
penghitungan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bea
Keluar dibayar
d.
hasil
dari
hasil
pemeriksaan
Eksportir
Hasil
pemeriksaan yang disampaikan
penumpukan/penyimpanan barang.
pada
oleh
Eksportir sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 2) paling sedikit memuat jumlah, jenis
barang, kadar mineral, dan/atau kadar air, dengan
dilampiri
hasil
pengUJian
yang
dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi
oleh lembaga pemerintah yang mempunyai
e.
tugas dan fungsi di bidang akreditasi.
Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang pada
saat pemuatan ke sarana pengangkut belum
diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf b, terhadap seluruh
kegiatan
f.
kepabeanan
pemblokiran.
Eksportir
dilakukan
Dalam hal Eksportir telah menyerahkan hasil
pemeriksaan pengangkut,
pemuatan
Eksportir
dapat
ke
sarana
mengajukan
permohonan pencabutan pemblokiran sesuai dengan
peraturan_
perundang-undangan
mengenai pemblokiran di bidang kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-7(2a) Eksportir atau kuasanya menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan
dengan
menggunakan
surat
sesuai
format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan (3)
bagian
Peraturan Menteri ini.
tidak
terpisahkan
dari
Penetapan perhitungan Bea Keluar dilakukan
berdasarkan:
a.
b.
hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a angka 2); atau
pemberitahuan pabean ekspor, dalam hal
hasil pemeriksaan fisik barang pada saat pemuatan tidak diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4)
huruf b.
Barang Ekspor dengan Karakteristik Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
produk mineral yang harga ekspornya ditetapkan: a.
b. 5.
berdasarkan kadar mineral; dan/atau dengan memperhitungkan kadar air.
Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 34A
Ketentuan penyampaian pemberitahuan pabean dan
pengenaan Bea Keluar untuk ekspor melalui Pusat
Logistik
Berikat
sesuai
ketentuan
mengenai Pusat Logistik Berikat.
yang
mengatur
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-8-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 790 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. · Kepala Bagian T.U. Ke�� terian (!,
I
I
I
-
.l'l{
. ,., "'"''''
-�
\
)
\ ARIF BINTARTO YUWONO r NIP 197109121997031001 < " /
www.jdih.kemenkeu.go.id
-9LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86/PMK.04/2016 TENTANG ATAS KEDUA PERUBAHAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.04/2008 TENTANG PEMUNGUTAN BEA KELUAR CONTOH FORMAT SURAT HASIL PEMERIKSAAN EKSPORTIR KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran Hal
.......... (1) .......... .......... (2) .......... Hasil Pemeriksaan Eksportir Atas Pemuatan Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .......... (3) .......... Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ........../PMK.04/2016, dengan ini kami menyampaikan Hasil Pemeriksaan Atas Pemuatan Barang Ekspor dengan Karakteristik Tertentu ke sarana pengangkut dengan rincian sebagai berikut: 1. Data PEB Nomor pendaftaran 2. Data Barang a. Jenis b. Jumlah c. Spesifikasi Barang No. Um t
Parameter
.......... (4) .......... Tanggal pendaftaran ···: ...... (5) .......... .......... (6) .......... .......... (7) .......... Kadar konsentrat (%) WMT
Metode Uji
Metode Sampling
Keterangan
3. Sarana Pengangkut .......... (13) .......... a. Nama b. Voyage /Flight/Nopol : .......... (14) .......... Demikian permohonan ini diajukan dengan sesungguhnya dan kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan. Diterima oleh Petugas Bea dan Cukai Tanggal : .......... (17) ..........
.......... (15) .........., ......... (16) ......... Tanda Tangan Cap Perusahaan
Nama/NIP .......... (18) ..........
Nama/ Jabatan
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 10 PETUNJUK PENGISIAN Nomor (1) Nomor (2)
Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7) Nomor (8)
Nomor surat hasil pemeriksaan eksportir atas pemuatan barang
ekspor dengan karakteristik tertentu. Banyaknya lampiran dari surat.
Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan
pel ayanan bea dan cukai tempat pendaftaran PEB. Nomor pendaftaran PEB.
: Tanggal pendaftaran PEB.
: Uraian jenis barang yang akan diekspor. : Jumlah barang yang akan diekspor.
Parameter berisi kandungan unsur-unsur.
Contoh : Cu, Au, Fe, Ag) atau senyawa (contoh
CuFeS2, Al203) dan kandungan 1:Lir (%).
FeO, Fe203,
Nomor (9)
Kadar konsentrat dalam persentase Wet Metric Ton (WMT).
Nomor (11)
Metode sampling yang digunakan.
Nomor (10)
�etode uji yang digunakan.
Nomor (12)
Keterangan apabila ada yang perlu dijelaskan.
Nomor (14)
Nomor Voyage/ Flight/Nopol.
Nomor (13)
Nomor (15)
Nama sarana pengangkut.
Nama daerah atau tempat penerbitan surat permohonan.
Nomor (16) : Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penerbitan surat permohonan.
Nomor (17) : Tanggal diterima hasil pemeriksaan eksportir. Nomor (18)
Nama dan Nomor Induk Pegawai, pejabat yang menandatangani
surat Hasil Pemeriksaan Eksportir.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA, ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
--
/
,..�:� ARIF BINTARTO YUW-6i�ro�f.. NIP 197109121997031001/ S
(
..._
,,,.,,,.
,t""".-'
/
www.jdih.kemenkeu.go.id
