MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.10/MEN/VII/2010 TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat pesat memberi peluang pengaksesan informasi yang cepat dan akurat dan perlu dimanfaatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. bahwa e-government di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang e-government di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Unit Eselon I Tugas dan Fungsi Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah; Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG E-GOVERNMENT DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. E-government adalah penyelenggaraan sistem elektronik di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 3. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi. 4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 5. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi. 6. Informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 7. Infrastruktur teknologi informasi adalah piranti keras, piranti lunak sistem operasi dan aplikasi, pusat dan jaringan komunikasi data serta fasilitas pendukung lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan e-government. 8. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government. 2
9. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang dapat digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan publik. 10. Aplikasi khusus adalah aplikasi e-government yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit kerja tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 11. Master Plan adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-government. 12. Situs web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses. 13. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan. 14. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. 16. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 17. Repositori adalah sistem pengkoleksian berkas siap pakai dan siap cetak dari berbagai macam sistem informasi dari berbagai unit kerja sehingga dapat diproses menjadi suatu informasi turunan atau agregat secara terintegrasi. 18. Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi yang selanjutnya disebut Balitfo adalah unit kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumusan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 19. Pola terpusat adalah pengintegrasian sistem informasi yang dilaksanakan oleh Balitfo dengan unit kerja Eselon I untuk mendapatkan dan memberikan data agregat (data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja) untuk kepentingan internal dan eksternal. 20. Pola tersebar adalah sistem informasi yang dilaksanakan oleh unit kerja Eselon I untuk kepentingan unit kerja Eselon I yang bersangkutan dan dapat diintegrasikan dengan sistem infomasi lain melalui pola terpusat yang dibangun oleh Balitfo. 21. Data agregat adalah data yang telah diolah dari data individu yang dimiliki oleh unit kerja 22. Kementerian adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 23. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, yang terdiri dari: a. sumber daya manusia; b. data dan informasi; c. infrastruktur teknologi informasi; d. aplikasi; dan e. situs web Kementerian. 3
BAB II SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 3 (1) Sumber daya manusia yang dapat menyelenggarakan e-government harus sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
BAB III DATA DAN INFORMASI Pasal 4 (1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-government berupa: a. data dan informasi untuk kepentingan internal; b. data dan informasi eksternal. (2) Data dan informasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. (3) Data dan informasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib disediakan oleh kementerian sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah keamanan, kerahasiaan, kebaruan, keakurasian, dan keutuhannya sesuai peraturan perundangan-undangan. Pasal 6 Struktur dan format data yang dipergunakan dalam e-government harus sesuai dengan standar interoperabilitas, dan standar keamanan data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
BAB IV INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 7 Infrastruktur yang diperlukan dalam e-government harus sesuai dengan standar manual peralatan, interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kepala Balitfo. Pasal 8 (1) Kementerian menyediakan fasilitas berupa pusat jaringan informasi pengelolaan e-government.
untuk
(2) Pusat jaringan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Telecommunication Industry Association (TIA) 942. 4
(3) Standar Telecommunication Industry Association (TIA) 942 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. peruntukan dan luas ruangan; b. kondisi ruangan seperti suhu, kelembaban, kebisingan; c. keamanan fisik dan logik; d. pemeliharaan; dan e. back up dan restore. BAB V APLIKASI Pasal 9 (1) Aplikasi e-government terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus. (2) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen: a. desain aplikasi; b. struktur program; c. prosedur standar manual; d. kebutuhan sumber daya informatika; dan e. hak login. Pasal 10 (1) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus menggunakan perangkat lunak resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan mudah digunakan. (3) Hak cipta atas aplikasi dan struktur program (source code) yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian. BAB VI SITUS WEB KEMENTERIAN Pasal 11 (1) Situs web resmi Kementerian menggunakan nama www.depnakertrans.go.id atau yang ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
domain dengan
(2) Penamaan situs web unit kerja di lingkungan Kementerian yang menggunakan nama domain go.id diletakkan di depan nama domain Kementerian menjadi sub domain. Pasal 12 (1) Situs web resmi Kementerian dikelola oleh Balitfo. (2) Situs web Kementerian, antara lain meliputi: a. data dan informasi; b. peraturan perundang-undangan; c. berita; d. struktur organisasi Kementerian; e. forum diskusi publik; f. layanan on line; g. intranet; dan h. surat elektronik. 5
Pasal 13 (1) Situs web Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh: a. Pusat Hubungan Masyarakat untuk berita ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. b. Biro Hukum untuk informasi peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum dan FAQ (2) Dalam melaksanakan pengelolaan situs web Kementerian, Pusat Hubungan Masyarakat dan Biro Hukum bekerja sama dengan Balitfo.
BAB VII TATA KELOLA Pasal 14 (1) E-government di Kementerian menggunakan pola: a. terpusat; dan b. tersebar. (2) Pola terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Balitfo dalam memenuhi kebutuhan kerjasama sistem informasi antar lembaga/instansi terkait. (3) Pola tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
Pasal 15 (1) E-government yang diselenggarakan oleh unit kerja Eselon I dikoordinasikan oleh Balitfo. (2) Dalam penyelenggaraan e-government, Balitfo mempunyai tugas: a. menetapkan master plan, standar sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. memfasilitasi Pusat dan Daerah dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. menyediakan data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya; d. menyediakan infrastruktur teknologi informasi; e. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi umum berdasarkan masukan proses kerja unit Eselon I di Kementerian; f. membangun, mengembangkan dan memelihara aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit Eselon I g. mengembangkan dan memelihara On Line Information System (OLIS); h. memfasilitasi dan mengelola nama sub domain pemerintah untuk situs web resmi unit Eselon I; i. menyediakan menu unit Eselon I pada situs web kementerian sebagai sarana pendukung penyelenggaraan e-government; j. melakukan evaluasi sistem informasi secara berkala.
6
Pasal 16 (1) Penyelenggara e-government unit Eselon I di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan dan Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal. (2) Penyelenggara e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya mempunyai tugas: a. melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan e-government; b. menyusun rencana e-government unit kerja sesuai master plan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten; d. menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi; e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain; f. menyediakan infrastruktur; g. menyediakan aplikasi khusus; h. mengelola situs web. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan dan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Balitfo. Pasal 17 Penyelenggaraan e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah Pusat, Daerah, Badan Usaha dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 18 (1) Pengalokasian anggaran e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Balitfo. (2) Pengalokasian anggaran e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara unit kerja Eselon I yang bersangkutan. BAB IX EVALUASI Pasal 19 (1) Evaluasi e-government di Kementerian dilakukan oleh Kepala Balitfo secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Evaluasi e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. sumber daya manusia; b. data dan informasi; c. infrastruktur teknologi informasi; d. aplikasi; e. situs web unit kerja Eselon I; dan f. situs web Kementerian. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya dilaporkan kepada Menteri. 7
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2010 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR, SH.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 346
8
