MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR :PER.24/MEN/XII/2008. TENTANG METODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang
:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Metode Penghitungan Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja;
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701); Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.14/MEN/VIII/2008;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
11.
12. 13. 14.
15.
:
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG METODE PENGHITUNGAN PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Perencanaan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat PTK, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematisyang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Persediaan tenaga kerja, adalah angkatan kerja yang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya. Kebutuhan tenaga kerja, adalah angkatan kerja yang diperlukan untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia, dengan berbagai karakteristiknya. Neraca tenaga kerja, adalah kesempatan atau kesenjangan antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, dengan berbagai karakteristiknya. Metode penghitungan persediaan tenaga kerja, adalah cara memperkirakan jumlah angkatan kerja secara statistika. Metode penghitungan kebutuhan tenaga kerja, adalah cara memperkirakan jumlah kesempatan kerja secara statistika. Penduduk Usia Kerja, yang selanjutnya disingkat PUK, adalah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun dan lebih atau disebut tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, yang selanjutnya disingkat TPAK, adalah rasio antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Angkatan Kerja, yang selanjutnya disingkat AK, adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran yang aktif mencari pekerjaan. Bekerja, adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, sekurangkurangnya 1 (satu) jam tidak terputus dalam seminggu. Penganggur Terbuka, adalah mereka yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Penganggur Terbuka, yang selanjutnya disingkat TPT, adalah rasio antara banyaknya penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Kesempatan kerja, adalah lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja, dan pekerja yang sudah ada. Produk Domestik Regional Bruto, yang selanjutnya disingkat PDRB, adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wialayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas Tenaga Kerja, adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa,
dengan tenaga kerja yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu, yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk, pada proses kegiatan ekonomi. 16. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Pasal 2 Peraturan Menteri ini dipergunakan sebagai acuan bagi Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan pemerintah daerah dalam melakukan penghitungan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja.
Pasal 3 Metode penghitungan persediaan, dan metode penghitungan kebutuhan tenaga kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan contoh penghitungan persediaan dan kebutuhan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Meneteri ini.
Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 18 Desember 2008.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Dr.Ir. ERMAN SUPARNO.MBA,M.Si.
