Menteri Sosial RI
Khofifah Indar Parawansa
Disampaikan pada :
Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VIII di Hotel Grand Inna Muara, Padang – Sumatera Barat Tanggal 19 April 2015
POSISI STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
POSISI STRATEGIS PEMBANGUNAN KESOS : Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial secara konkrit melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang dicapai bagi penduduk miskin, marginal dan rentan melalui kebijakan dan strategi yang merespon kebutuhan masyarakat (responsive), tepat sasaran (reliable) dan membangun masyarakat yang berketahanan sosial
PENYELENGGARAAN KESOS • Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial , pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU Nomor 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL UUD 1945 UU NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
UU NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
TERWUJUDNYA KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI DASAR KETAHANAN NASIONAL TERPENUHINYA HAK DASAR PMKS DAN TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
PERLINDUNGAN SOSIAL
JAMINAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
JATI DIRI BUDAYA BANGSA INDONESIA
5
7 MASALAH UTAMA 1 • KEMISKINAN 2 • KETERLANTARAN 3 • KECACATAN 4 • KETUNAAN SOSIAL 5 • KORBAN BENCANA
6 • KORBAN TINDAK KEKERASAN 7 • KETERPENCILAN
26 PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 1. Anak balita terlantar
9. Penyandang disabilitas
18. Korban Trafficking
2. Anak terlantar
10. Tuna Sisila
19. Korban Tindak Kekerasan
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
11. Gelandangan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
4. Anak Jalanan
12. Pengemis 13. Pemulung
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
14. Kelompok Minoritas
6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus 8. Lanjut Usia Terlantar
16. Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
21. Korban Bencana Alam 22. Korban Bencana Sosial 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 24. Fakir Miskin 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil 7
12 POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) 1. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Masyarakat 3. Taruna Siaga Bencana 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial
5. Karang Taruna 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 7. Keluarga Pionir 8. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 9. Media Massa Pendukung Kesejahteraan Sosial 10. Penyuluh Sosial 11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 12. Dunia Usaha
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial SISTEM PENYELENGGARAAN KESSOS
Tujuh kelompok prioritas : 1. Kemiskinan 2. Ketelantaran 3. Kecacatan 4. Keterpencilan 5. Ketunaan sosial dan Penyimpangan perilaku 6. Korban bencana; dan/atau 7. Korban tindak kekerasan, ekploitasi, dan diskriminasi
In line In line
Kebijakan : • Penguatan infrastruktur kelembagaan sosial; • Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; • Penguatan jejaring kerja;
1. Jaminan Sosial 2. Perlindungan Sosial 3. Rahabilitasi Sosial 4. Pemberdayaan Sosial
• Perluasan jangkauan pelayanan.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Arah Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 1 Nawacita 1.3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 1.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 1.9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
2 Prioritas Nasional 2.1. Bantuan beras untuk masyarakat miskin (Raskin). 2.2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 2.3. Program Keluarga Harapan (PKH). 2.4. Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah 2.5. Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA
3 Program Pendukung 3.1. Penguatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial. 3.2. Verifikasi dan Validasi Data. 3.3. Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Sertifikasi Pekerja Sosial 3.4. Penguatan Tatakelola dan Partisipasi Publik
Nawa Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Arah Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Strategi Penataan Asistensi Sosial (Reguler dan Temporer) Pemenuhan Hak dasar dan Inklusifitas Penyandang disabilitas, Lanjut Usia dan Masyarakat Marjinal Perluasan Cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi penduduk miskin dan rentan serta pekerja sektor informal Penguatan Kelembagaan dan koordinasi melalui penguatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, standardisasi kelembagaan kesejahteraan sosial serta pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu Peningkatan ketersedian infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan Penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang , menyangkut kriteria, standardisasi, dan pengelolaan data terpadu Penguatan peran kelembagaan sosial dalam mengembangkan sistem layanan rujukan terpadu pada 12 tingkat kabupatan/kota hingga desa/kelurahan
Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Arah Kebijakan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan/ Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Strategi
Peningkatan Kapasitas dan ketrampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas pendampingan usaha ekonomi produktif
Terbentuknya masyarakat sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan
Nawa Cita 9: Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Arah Kebijakan Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial
Strategi Penyelenggaraan penyuluhan sosial untuk peningkatan kesadaran masyarakat dan pengembangan kesetiakawanan sosial
Penguatan peran pemerintah pusat, daerah & berbagai unsur masyarakat dlm penyelenggaraan keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial
Peningkatan jejaring kerja keserasian sosial dan kesetiakawanan sosial
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Kegiatan Tahun 2015 Penataan Asistensi Sosial (Reguler)
3,5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Menerima Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) 27.000 Lanjut Usia Terlantar Mendapat Asistensi Sosial 22.000 Orang Dengan Disabilitas Berat Mendapat Asistensi Sosial 121.008 Anak Mendapat Asistensi Sosial
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Kegiatan Tahun 2015
6.340 Orang Tuna Sosial yang menerima bantuan UEP 10.000 Korban NAPZA menerima rehabilitasi sosial selama 6 bulan Penataan Asistensi Sosial (Temporer)
50.000 Orang Pekerja Migran Bermasalah Menerima Bantuan Pemulangan sampai ke Provinsi asal 1.670 Orang KTK Menerima Bantuan Pemulihan Psikososial 5.300 Orang Eks-KTK dan PMB Menerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima Raskin
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Kegiatan Tahun 2015
Penataan Asistensi Sosial (Temporer)
15.530.897 Rumah Tangga Sasaran (RTS) + 500.000 RTS Buffer + 340 RTS PMKS Menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selama 3 bulan
155.000 Orang Korban Bencana Alam yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar * 200.000 Orang Korban Bencana Sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 2.166 KK KAT yang menerima bantuan pembangunan/ bahan bagunan rumah
* Data estimasi
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Kegiatan Tahun 2015 Pemenuhan Hak Dasar dan Inklusifitas Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Masyarakat Marjinal
1,799 Juta PMKS yang didaftarkan untuk mendapatkan NIK 6 UPT Badiklit dan Pusdiklat mendapatkan perbaikan sarana kediklatan untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
Nawacita 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Perluasan Cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi Penduduk Miskin dan Rentan serta Pekerja Sektor Informal
Kegiatan Tahun 2015
1,799 Juta PMKS verifikasi dan validasi data PBI Jamkes dan PMKS
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Kegiatan Tahun 2015
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi melalui Penguatan Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Standardisasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial serta Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
670 Orang Pendamping Perlindungan Sosial Anak (Sakti Peksos)
677 Orang Pendamping Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
500 Orang Pendamping Konselor Adiksi 500 Orang Pendamping Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) 1.146 Orang Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat 114 Orang mendapat ketrampilan khusus di bidang penanganan korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah (KTK PMB) 68 Orang mendapat penguatan ketrampilan khusus di bidang penyidik Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Kegiatan Tahun 2015
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi melalui Penguatan Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Standardisasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial serta Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
2.800 Orang mendapat pelatihan pendampingan PKH 100 Orang mendapat pelatihan Operator Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten/Kota 1.040 Orang mendapat Pelatihan Family Development Session (FDS) 5.611 Orang Pendamping KUBe
160 Orang Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT) 583 Orang mengikuti diklat pekerja sosial Pendamping NAPZA
387 Orang mengikuti diklat Konselor Adiksi 1.000 Orang mengikuti Diklat Pendamping ABH
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi melalui Penguatan Kualitas dan Ketersediaan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Standardisasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial serta Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
Kegiatan Tahun 2015
188 Orang mengikuti ToT Peksos NAPZA, Konselor Adiksi dan Pengelola IPWL 315 Orang mengikuti diklat pengelola IPWL 2.200 Orang mendapat sertifikasi Peksos 105 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) mendapat akreditasi
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Kegiatan Tahun 2015 24.661 KK Fakir Miskin Menerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 384 Unit Sarling yang dibangun untuk Masyarakat Miskin 25 Unit Infrastruktur yang dibangun untuk Warga KAT 11 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibangun untuk 5 Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , dan 7 IPWL serta 4 pusat Informasi Edukasi 38 UPT, 4 UPT non Satker, 1 pusat informasi dan bimbingan sosial Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan renov/rehab & peralatan 2 Unit Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Mendapatkan Pembangunan dan Perbaikan Gedung serta sarana dan prasarana 5 Unit Pengadaan Kendaraan khusus Roda 4 (Ambulans dan Operasional Satgas)
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur dan Sarana Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Kegiatan Tahun 2015
1 Unit
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Pengembangan Aplikasi SIKS
1,799 Juta Verifikasi dan Validasi Data PMKS
15.530.897
Juta Verifikasi dan Validasi Data Penerima Program Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Penjangkauan Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin dan Rentan
Kegiatan Tahun 2015
4.805 Korban Penyalahgunaan Napza 28.653 Orang Penyandang Disabilitas 1.935 Orang Tuna Sosial 31.864 Anak 29.084 Lanjut Usia
Nawacita 3
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Penyempurnaan Pengukuran Kemiskinan yang menyangkut Kriteria, Standardisasi, dan Pengelolaan Data Terpadu
Kegiatan Tahun 2015
2 Penelitian Evaluasi tentang Prevalensi PMKS sampai ke tingkat Kecamatan, dan Konsep serta Kriteria Kemiskinan
Nawacita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan Penduduk Miskin dan Rentan melalui Peningkatan Kualitas Pendampingan Usaha Ekonomi Produktif
Beberapa Kegiatan Tahun 2015
2.166
Warga KAT yang menerima bantuan pembangunan/bahan bagunan
rumah
349.400 KK Fakir Miskin Menerima UEP KUBE 179
Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melaksanakan Peningkatan
Ketrampilan Kerja bagi PMKS
Nawacita 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Terbentuknya desa sejahtera mandiri dalam pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan
Kegiatan Tahun 2015
Pilot Project 50 Desa Sejahtera Mandiri di 7 Provinsi
Nawa Cita Ke- 5 Pemerintahan Jokowi – JK 2014 - 2019
29
JENIS KARTU & JUMLAH KARTU* TAHAP AWAL (NOVEMBER & DESEMBER 2014)
1.023.553
161.840
1.023.553
4.520.174
*) TAMBAHAN SETELAH KUNJUNGAN BAPAK PRESIDEN KE SINABUNG, KABUPATEN KARO TANGGAL 29 OKTOBER 2014
PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Data Penerima KKS/PSKS 14,5 juta KK (1 juta sdh dibagi kartu thn 2014)
Program Perlindungan Sosial
Data Penerima KIS 81.973.990 jiwa (4.426.010 jiwa sdh dibagi kartu thn 2014) PMKS: 1.799.421 jiwa
Data Penerima KIP: 17.920.270 jiwa PMKS: 4,9 juta jiwa
Nawacita 9
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Peyelenggaraan Penyuluhan Sosial untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
Kegiatan Tahun 2015
15.380 orang
mengikuti kegiatan pembangunan karakter bangsa tentang nilai Kepahlawanan dan Keperintisan (Contoh Kemah Kebangsaan, Bimbingan Guru tentang nilai kepahlawanan)
12.829 orang mendapatkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang nilai Kepahlawanan dan Keperintisan (Contoh : Ziarah Wista, Wisata Sejarah, Olimpiade Kepahlawanan, Parade Kebangsaan)
320 orang mengikuti pembangunan karakter bangsa tentang nilai kesetiakawanan sosial (Contoh : Lintas Batas Kesetiakawanan Nasional (LBKS)
6600 Orang memperoleh peningkatan kesadaran tentang nilai kesetiakawanan sosial (Contoh : Bulan Bhakti Kesetiakawanan Sosial (BBKS)
Nawacita 9
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Beberapa Kegiatan Tahun 2015
Peyelenggaraan Penyuluhan Sosial untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
500 Desa mendapatkan bantuan penguatan kearifan lokal dalam rangka membangun keserasian sosial di daerah rawan konflik
15.729 Orang mendapatkan penyuluhan sosial lokal sesuai nilai-nilai kesetiakawanan sosial
tentang kearifan
Nawacita 9
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Beberapa Kegiatan Tahun 2015
Penguatan Peran Pemerintah Pusat, Daerah & berbagai Unsur Masyarakat dlm Penyelenggaraan Keserasian Sosial dan Kesetiakawanan Sosial
1.818 Orang (Karang Taruna) mendapat bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan 1.565 Orang mendapat bimbingan sosial dasar PSM 200 Orang Pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian Angkatann 2015 7.250 Orang (Tagana) mendapat ketrampilan khusus di bidang penanggulangan bencana alam 325 Orang mendapat ketrampilan khusus di bidang penanggulangan bencana sosial
Nawacita 9
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Penguatan Peran Pemerintah Pusat, Daerah & berbagai Unsur Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keserasian Sosial dan Kesetiakawanan Sosial
Kegiatan Tahun 2015
Pembuatan model dan penyiapan pedoman serta modul penyelenggaraan Nation Character Building (NCB)
Nawacita 9
Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Kegiatan Tahun 2015
Peningkatan Jejaring Kerja Keserasian Sosial dan Kesetiakawanan Sosial
Pembentukan Jaringan Kesetiakawanan Sosial sebagai cikal bakal pembentukan Komite Kesetiakawanan Sosial Nasional (KKSN) untuk penguatan kelembagaan dan penyediaan jejaring kerja dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Pembentukan Satgas Kesetiakawanan Sosial di setiap desa/kelurahan @10 Orang sebagai penggerak aksi Kesetiakawanan Sosial Pembentukan Pos Komunikasi Sosial Pembuatan laman www.kesetiakawanan.com Pembuatan laman www.pahlawancenter.com
OPEN PARTNERSHIP DALAM UU 11/2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PP 39/2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESOS
UU No. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL • BAB VII : PERAN MASYARAKAT – Pasal 38 (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. – (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. keluarga; c. organisasi keagamaan; d. organisasi sosial kemasyarakatan; e. lembaga swadaya masyarakat; f. organisasi profesi; g. badan usaha; h. lembaga kesejahteraan sosial; dan i. lembaga kesejahteraan sosial asing – (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
PP No. 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESOS
• BAB VII : PERAN MASYARAKAT – Pasal 52 : Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
• PASAL 53 : Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan kegiatan: 1. Pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 2. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 3. Penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 4. Penyediaan penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau 5. Pemberian pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
www.kawalbansos.com
MENGAJAK PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MENGAWAL PROGRAM BANTUAN
TERIMAKASIH
