MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pendidikan
Nomor
Kedokteran,
20
Tahun
perlu
2013
menetapkan
tentang Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Dokter atau Dokter Gigi; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2012
tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336); 3. Undang-Undang
Nomor
20
Tahun
2013
tentang
Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 4. Peraturan …
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN
MENTERI
PENDIDIKAN
TINGGI
TENTANG
UJI
KOMPETENSI
PELAKSANAAN
RISET,
TEKNOLOGI, TATA
DAN CARA
MAHASISWA
PROGRAM PROFESI DOKTER ATAU DOKTER GIGI.
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Uji Kompetensi adalah pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi. 2. Panitia
Nasional
Uji
Kompetensi
adalah
panitia
pelaksana
uji
kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi. 3. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia untuk pendidikan dokter dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia untuk pendidikan dokter gigi. 4. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 5 Menteri …
-3-
5. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
Pasal 2 Uji Kompetensi diselenggarakan untuk : a. menjamin lulusan program profesi dokter atau dokter gigi yang kompeten dan terstandar secara nasional; b. menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar untuk melakukan praktik kedokteran; c. memberikan umpan balik proses pendidikan pada fakultas kedokteran atau kedokteran gigi; dan d. memantau mutu program profesi dokter atau dokter gigi dalam rangka pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
Pasal 3 (1) Peserta Uji Kompetensi merupakan mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi yang menempuh pendidikan di fakultas kedokteran atau kedokteran gigi yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Uji Kompetensi apabila terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (3) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat profesi oleh perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi oleh Organisasi Profesi.
Pasal 4 (1) Uji kompetensi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. (2) Fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. memiliki …
-4-
a. memiliki izin penyelenggaraan program studi profesi dokter atau dokter gigi; b. memenuhi
persyaratan
fasilitas
dan
sumber
daya
manusia
pelaksana Uji Kompetensi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam panduan pelaksanaan Uji Kompetensi.
Pasal 5 (1) Kerja sama antara fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi. (2) Panitia Nasional Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan bertanggung jawab untuk menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Uji Kompetensi. (3) Panitia Nasional Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan perwakilan panitia lokal di tiap fakultas kedokteran atau kedokteran gigi. (4) Panitia Nasional Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 6 (1) Panitia Nasional Uji Kompetensi melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Organisasi Profesi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam lingkup: a. kendali mutu pelaksanaan Uji Kompetensi (sebelum dan sesudah pelaksanaan Uji Kompetensi); dan b. penyampaian hasil Uji Kompetensi untuk kepentingan penerbitan sertifikat kompetensi oleh Organisasi Profesi. Pasal 7 …
-5-
Pasal 7 (1) Uji Kompetensi dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi. (2) Uji kompetensi dilaksanakan berdasarkan panduan pelaksanaan Uji Kompetensi yang disusun oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi dan ditetapkan oleh Menteri. (3) Pelaksanaan
Uji
Kompetensi
dimulai
dengan
pengumuman
pelaksanaan Uji Kompetensi kepada seluruh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi. (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berisi: a. jadwal pendaftaran peserta uji kompetensi; b. waktu pelaksanaan uji kompetensi; c. tempat pelaksanaan uji kompetensi; dan d. biaya uji kompetensi. (5) Pengawasan Direktorat
penyelenggaraan Jenderal
uji
Pembelajaran
kompetensi dan
dilakukan
Kemahasiswaan,
oleh Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Organisasi Profesi.
Pasal 8 (1) Pendaftaran peserta Uji Kompetensi dikoordinasikan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi melalui sistem pendaftaran dalam jaringan (online). (2) Panitia Nasional Uji Kompetensi melakukan validasi terhadap peserta uji kompetensi yang sudah terdaftar berdasarkan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran peserta Uji Kompetensi diatur dalam panduan pelaksanaan Uji Kompetensi. (2) Biaya …
-6-
Pasal 9 (1) Biaya
penyelenggaraan
Uji
Kompetensi
terintegrasi
pada
biaya
pendidikan program profesi dokter atau dokter gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi dibayarkan secara kolektif oleh perguruan tinggi kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi. (3) Biaya
penyelenggaraan
dipertanggungjawabkan
Uji sesuai
Kompetensi dengan
dikelola
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan. (4) Satuan biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi diusulkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 10 (1) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi melalui media cetak dan/atau elektronik. (2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada : a. fakultas kedokteran atau kedokteran gigi untuk penerbitan sertifikat profesi; dan b. Organisasi Profesi untuk penerbitan sertifikat kompetensi.
Pasal 11 (1) Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode berikutnya hingga batas masa studi yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peserta
Uji
Kompetensi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
mendapatkan program pembimbingan yang menjadi tanggung jawab fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi masing-masing. Pasal 13 …
-7-
(3) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan
surat
keterangan
telah
mengikuti
program
pembimbingan yang dilakukan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi asal peserta.
Pasal 12 Setiap fakultas kedokteran atau kedokteran gigi wajib melaporkan evaluasi
pelaksanaan
Uji
Kompetensi
kepada
Kementerian
melalui
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Pasal 13 Orang perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terkait dalam pelaksanaan Uji Kompetensi wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, dan keamanan pelaksanaan Uji Kompetensi.
Pasal 14 Dokter dan Dokter Gigi yang belum lulus uji kompetensi pada saat Peraturan Menteri ini berlaku harus mengikuti pembimbingan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi asal.
Pasal 15 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
Nomor
30
Tahun
2014
tentang
Tata
Cara
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16 …
-8-
Pasal 16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2015 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, TTD MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal
7
Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1012
