MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/M-DAG/PER/6/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/ 12/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 / M-DAG/ PER/ 12 / 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 / M-DAG/ PER/ 12 / 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
-2 2.
3.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Organisasi dan Tata 08/ M-DAG/ PER/ Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); Perdagangan Nomor Menteri Peraturan 84/ M-DAG/ PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 / M-DAG / PER/ 2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/ M-DAG/ PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 357);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/ 12/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/ M-DAG/ PER/ 12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Nomor Perdagangan Menteri Peraturan 84/ M-DAG/ PER/ 12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Negara (Berita Kehutanan Industri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 357) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4a) Pasal 8 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat barn, yakni ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
-3
(2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan: a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey b.
c.
(SIUJS); telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan; dan
d.
mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
(4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi: a. kegiatan verifikasi keabsahan administratif terhadap: 1. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan; 2.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri
3.
Kehutanan; Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
4.
Dokumen V-Legal.
b. kegiatan verifikasi fisik terhadap: 1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan; 2.
jumlah barang;
3. 4.
jenis Kayu; pemenuhan kriteria teknis;
5.
antara kesesuaian pemeriksaan uraian barang dengan Pos Tarif/ HS klasifikasi ketentuan berdasarkan barang;
pengawasan pemuatan ke dalam
6.
peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan pemasangan segel pada peti kemas
7.
apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor. (4a) Dihapus. (5)
Hasil
Verifikasi atau Penelusuran Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang
diwajibkan
untuk
penyampaian
pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean. (6)
LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hams memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a.
Peraturan
Menteri
Nomor
Perdagangan
89 / M-DAG/ PER/ 10/ 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/ M-DAG/ PER/ 4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/ PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 671); dan b. Peraturan
Menteri
35/M-DAG/PER/ 11/2011
Nomor
Perdagangan tentang
Ketentuan
Ekspor Rotan dan Produk Rotan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 804), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-5
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ENGGARTIASTO LUKITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 844 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Biro Hukum, \\.%
SYIST
