MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATLIR NEGARA NOMOR: PER119IM.PANl1012008 TENTANG JABATAN FLlNGSlONAL PENYULUH PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan
kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas penyuluhan perikanan, dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tenfang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, .Tambahan Lembaran ~ e b a r aRepublik lndonesia Nomor 3890);
. .
2. Undang-Undang Nomor 31. Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443); 3. UndBng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Rep~~blik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4660); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4739); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
4
Tahun
1966
tentang
Pemberhentian 1 Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 23); 8. Peratwan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 9980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I 1 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik
lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193); 13.Peraturan Pemel-intah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263); 15. Peraturan Pemerintah Nonior 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 1B.Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengan
suratnya Nomor:
B.13 IIMEN-KP/lll/2008 tertanggal 31 Maret 2008;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor: K 26-30N.95-3/93 tanggal 31Juli 2008. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG
JABATAN
FLINGSIONAL
PENYULUH
PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan: I
Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2.
Penyuluh Perikanan Terartipil adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
3.
Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Penyuluh Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,
dan
kesejahteraannya,
serta
meningkatkan
kesadaran dalam pelestal-ianfu~igsilingkungan hidup; Kegiatan Penyuluh Perikanan meliputi pendidikan, penyuluhan perikanan, perrgembangan penyuluhan, pengembangan profesi, dan penunjang kegiatan penyl.lll.~han perikanan; Pelaku utama kegiatan perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan; Pelaku usaha adalah perorangan warga negara lndonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum lndonesia yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dari hulu sampai hilir; Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah danlatau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan perikanan; Rekomendasi teknologi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan; Forum
Komunikasi
komunikasi
antar
meningkatkan
Penyuluhan pemangku
koordinasi,
Perikanan
adalah
wadah
kepentingan
dalam
rangka
integrasi,
dan
sinkronisasi
penyelenggaraan penyuluhan; F'rogram penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah suatu rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan perikanan di berbagai tingkat berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara Pelaku UtamaIPelaku Usaha dengan pemerintah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya
bagi
keberhasilan
program
perrlbangunan
?erikanan; Programa penyuluhan perikanan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk merr~berikanarah dan pedoman
pelaksanaan
penyuluhan
serta
sebagai
alat
pengendali
pencapaian tujuan; Rencana kerja Penyuluh Perikanan adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Perikanan Terampil dan Penyuluh Perikanan Ahli berdasarkan programa penyuluhan perikanan setempat, yang mencantumkan hal-ha1 yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha; Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan; Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan; Karya
tulis
ilmiah
adalah
tulisan
hasil
pokok
pikiran,
pengembangan danlatau hasil kajianlpenelitian yang disusun oleh kelompok danlatau perorangan yang membahas suatu pokok bahasan
dengan
menuangkan
gagasan
tertentu
melalui
identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya; Tanda jasalpenghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing atau organisasi ilmiah nasionallinternasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah; Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan disiplin ilmu peflgetahuan di
bidang
perikanan dan etika profesi di bidang penyuluhan perikanan; Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan danlatau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan; Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang
diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan
yang telah
terakreditasi oleh lembaga yang berwenang. BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK Pasal2 Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan termasuk dalam rumpun llmu Hayat. Pasal3 (1)
Penyuluh
Perikanan
adalah
pejabat
fungsional
yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha dibidang perikanan pada instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. (2)
Jabatan fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud merupakan jabatan karier yang hanya dapat pada ayat (I), diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Pasal4
Tugas pokok Penyuluh Perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan per~kananyang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan. BAB Ill INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pasal5 (1)
lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Penylrluh Perikanan adalah Departemen Kelautan dan Perikanan.
(2)
lnstansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban: a.
menyusun petunjuk tekrlis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
b.
menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
c.
menetapkan
standar
kompetensi
Jabatan
Fungsional
Penyuluh Perikanan; d,
mengusulkan tunjangan Perikanan;
Jabatan Fungsional
Penyuluh
e.
sosialisasi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan serta petunjuk pelaksanaannya;
f.
menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional / teknis fungsional Penyuluh Perikanan;
g.
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional / teknis fungsional Penyuluh Perikanan;
h.
mengerr~bangkan sistem informasi
Jabatan
Fungsional
Penyuluh Perikanan
i.
fasilitasi
pelaksanaan
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Perikanan j.
fasilitasi
pembentukan
organisasi
profesi
Penyuluh
Perikanan; k.
fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penyuluh Perikanan; dan
I.
melakukan monitoring dan evaluasi jabatan
Penyuluh
Perikanan. BAB IV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal6 Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Perikanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: a.
Pendidikan, meliputi: 1.
Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazahlgelar;
2.
Pendidikan dan pelatihan dibidang penyuluhan Perikanan dan rnemperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3.
Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP.
b.
Penyuluhan Perikanan, meliputi: Persiapan;
c
2.
Pelaksanaan; dan
3.
Evaluasi dan pelaporan.
"i?ngembangan Penyuluhan Perikanan, meliputi: 4.
Penyusunan pedomanlpetunjuk pelaksanaanlpetunjuk tekr~is Penyuluhan Perikanan;
2.
Perumusan
kajian
arah
kebijakan
pengerr~bangan
penyuluhan perikanan; dan
3. d
Pengembangan MetodelSistem Kerja Pe~iyuluhanPerikanan.
Pengembangan profesi, meliputi: 1.
Penyusunan karya tulislkarya ilrr~iahdibidang perikanan
2.
Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan; dan
3.
Bimbingan bagi Penyuluh Perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi.
e.
Penunjang penyuluhan, meliputi: 1.
Pengajarlpelatih dalam bidang perikanan;
2.
Peran serta dalam seminarllokakarya dibidang perikanan;
3.
Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;
4.
Penghargaanltanda jasa;
5.
Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsilnasionall internasional; dan
6.
Memperoleh ijazahlgelar diluar bidang tugasnya. BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 7
(1)
Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri dari: a.
Penyuluh Perikanan Terampil; dan
b.
Penyuluh Perikanan Ahli.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
a.
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula;
b.
Penyuluh Perikanan Pelaksana;
c.
Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan; dan
d.
Penyuluh Perikanan Penyelia.
,.
(3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli dari yang
terendah sampai dengan tertinggi, yaitu: a.
Penyuluh Perikanan Pertama;
b.
Penyuluh Perikanan Muda;
c,
Penyuluh Perikanan Madya; dan
d.
Penyuluh Perikanan Utama.
(4) Jerljang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan
Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a.
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula: Pengatur Muda, golongan ruang Illa;
b.
c.
d.
(5)
Penyuluh Perikanan Pelaksana: 1.
Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang Illb;
2.
Pengatur, golongan ruang Illc; dan
3.
Perlgatur Tingkat I, golongan ruang Illd.
Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan : 1.
Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
2.
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
Penyuluh Perikanan Penyelia: 1.
Penata, golongan ruang Illlc; dan
2.
Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu: a.
b.
c.
d.
Penyuluh Perikanan Pertama: 1.
Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
2.
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb.
Penyuluh Perikanan Muda:
1
Penata, golongan ruang Illlc ;
2.
Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
Penyuluh Perikanan Madya: 1
Pembina, golongan ruang IVIa;
2.
Rembina Tingkat I golongan ruang IVIb; dan
3.
Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc.
Penyuluh Perikanan Utama:
1
Pembina Utama Madya, golongan ruang IVId; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IVle. (6) Jenjang
pangkat
untuk
masing-masing
jabatan
Penyuluh
Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenja~gpangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit
yang dirr~ilikisebagaimana tersebut dalam lampiran Ill, IV, V, VI, VII dan Vlll Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. (7)
Penetapan
jenjang
jabatan
Penyuluh
Perikanan
untuk
pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5). BAB VI RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 8
(1) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Terampil, sebagai berikut : a.
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, yaitu : 1.
Mengumpulkan datalinformasi primer tingkat kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan
individu,
kelompok, maupun
masyarakat perikanan; 2.
Mengumpulkan
datalinformasi
sekunder
tingkat
kesulitan rendah tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan
individu, kelompok,
maupun masyarakat perikanan;
3.
Membuat peta kegiatan
usaha perikanan tingkat
kesulitan rendah di wilayah kerja penyuluhan; 4.
Membuat data monografi wilayah binaan;
5.
Merekapitulasi rencana kegiatan
usaha
kelompok
pelaku utama perikanan; 6.
Menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di tingkat desalunit kerja lapangan;
7.
Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utania dan pelaku usaha;
8.
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa flipchartlpeta singkap; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa kartu kilatlflier; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseoranganlanjangsana; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok; Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama andalan dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Melaksanakan
dan
mendampingi
kegiatan
widyakaryalwidyawisata bagi pelaku utama dan pelaku I
:.;aha;
Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama; Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan; Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat pengolah
nelayan, ikan
pembudidaya
dan
ikan
menjagalmemelihara
prasarana perikanan dan umum
dan sarana
(kelestarian
dan
kebersihan lingkungan); Melakukan bimbingan
dalam
pemecahan
masalah
pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan; Menumbuhkan dan menggalang kemitraan
usaha
kelompok dengan swasta; Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenlKota; Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kabupatenl Kota; Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. Per~yuluhPerikanan Pelaksana, yaitu :
I. Mengumpulkan datalinformasi primer tingkat kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan
individu, kelompok, maupun
masyarakat perikanan; Mengumpulkan
datalinformasi
-
sekunder
'tingkat
kesulitan sedang tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan
individu, kelompok,
maupun masyarakat perikanan; Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan; Membuat data monografi wilayah binaan;
Merekapitulasi rencana
kegiatan
usaha
kelompok
pelaku utama perikanan; Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi penyuluhan perikanan dalam bentuk media tertayang berupa klipslserial photo; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran perseoranganlanjangsana; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh pada sasaran kelompok; Melaksanakanlmelakukan teknologi
perikanan
demonstrasi tingkat
caralhasil
sederhana
yang
direkomendasi; Melaksanakan kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Merljadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan;
Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di tingkat desalunit kerja lapangan; Melaksanakan
dan
mendampingi
kegiatan
widyakaryalwidyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama; Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama; Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan; Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, perr~budidayaikan dan pengolah ikan dan
menjagalmemelihara
sarana
prasarana
perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan); Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan; Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha; Menumbuhkan dan menggalang kemitraan
usaha
kelompok dengan swasta; Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan di Tingkat KabupatenIKota; Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan
penyuluhan
di
Tingkat
Kecamatan; Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Mengumplrlkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
34. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenlKota; 35. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. c.
Penyl-~luhPerikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu :
1.
Mengumpulkan datalinformasi primer tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2.
Mengolah datalinformasi tentang potensi
wilayah,
ekosistem
perairan,
individu,
kelompok,
maupun
atau
permasalahan
masyarakat
perikanan
tingkat
kesulitan rendah;
3.
Membuat data monografi wilayah binaan;
4.
Merekapitulasi rencana
kegiatan
usaha
kelompok
pelaku utama perikanan; 5.
Menjadi ketua dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan Tingkat Kecamatan;
6.
Menjadi penyqji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenlKota;
7.
Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Ka bupaten1Kota;
8.
Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
9. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet; 11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak
berupa poster;
12. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseoranganlanjangsana; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok; Melaksanakan 1 melakukan demonstrasi cara I hasil teknologi
perikanan
tingkat
sedang
yang
direkomendasikan; Me~ijadianggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi; lblelaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di'Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakarya 1 widyawisata bagi pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi/modul kursus bagi pelaku utama; Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utama; Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama; Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama; Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjaga I memelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
28. Melakukan bimbingan dalam pemecahan
masalah
pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan;
29. Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama danlatau pelaku usaha; 30. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama danlatau pelaku usaha; 31. Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan; 32. Menumbuhkan dan menggalang
kemitraan
usaha
kelompok dengan swasta; 33. Menyusun
proposal
kewirausahaan
dalam
pengembangan wirausaha penyuluh perikanan; 34. Melaksanakan
pendampingan
wirausaha
dalam
pengembangan wirausaha penyuluh perikanan; 35. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dan
pelaporan
pelaksanaan
penyuluhan
perikanan di Tingkat KabupatenIKota; 36. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota; 37. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 38. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik
lokasi,
yang
terkait
dengan
kesulitan
sedang
kebijakan pembangunan perikanan. d.
Penyuluh Perikanan Penyelia, yaitu :
1.
Mengdah
datalinformasi tingkat
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2. Membuat data monografi wilayah binaan; 3.
Merekapitulasi rencana pelaku utama perikanan;
kegiatan
usaha
kelompok
4.
Mer~jadianggota dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenlKota;
5.
Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6.
Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
7.
Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
8.
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
9.
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa filmlvideo;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio; 11. Melakukan klrnjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran perseoranganlanjangsana; 12. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran kelompok; 13. Me~jadianggota tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi; 14. Melaksanakanlmelakukan
demonstrasi
caralhasil
teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi; 15. Melaksanakan secara perorangan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat sederhana; 16. Menjadi ketua tim dalam uji coba paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi;
17. Melaksanakan kegiatan
temu
usaha
di
Tingkat
KabupatenJKota; 18. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan di Tingkat KabupatenIKota; 19. Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama;
20. Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama;
21. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan
dan
menjagatmemelihara
sarana
prasarana
perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan);
22. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan; 23. Menumbuhkan koperasitkelernbagaan kelompok usaha
pelaku utama; 24. Menumbuhkan dan menggalang
kemitraan
usaha
kelompok dengan swasta; 25. Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan;
26. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan
penyuluhan
di
Tingkat
27. Mengumpulkan dan mengolah data bahan
evaluasi
KabupatentKota; dampak
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
KabupatentKota; 28. Menjadi peserta dalam kegiatan mendiskusikan konsep
hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatentKota; 29. Menjadi penyaji dalam kegiatan mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 30. Merumuskan laporan hasil evaluasi penyuluhan spesifik
lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan.
(2) Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan Ahli, sebagai berikut : a.
Penyuluh Perikanan Pertama, yaitu : I. Mengumpulkan
datatinformasi
sekunder
tingkat
kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan maupun masyarakat perikanan;
individu, kelompok,
Mengolah
datalinformasi
tingkat
kesulitan
rendah
tentang potensi wilayah, ekosistem peraira n, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan; Membuat data monografi wilayah binaan; Merekapitulasi rencana kegiatan
usaha
kelompok
pelaku utama; Menjadi
peserta
dalam
membahas
programa
penyuluhan perikanan di tingkat KabupatenlKota; Menjadi penyaji dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi pembahas dalam merr~bahaskonsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi
narasumber
dalam
membahas
konsep
programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi peserta dalam membahas konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menyusun
rencana
kerja
penyuluhan
berbasis
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa brosur; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa poster; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa booklet; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang; Menyusun materi penyuluhan dalam bcqtuk media tertayang berupa sound slide; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa filmlvideo; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah W ; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio;
Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kapada sasaran perseoranganlanjangsana; Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kapada sasaran kelompok; Melaksanakar~lmelakukan
demonstrasi
caralhasil
teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi; Menjadi intermedier pada kegiatan temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada
kegiatan teniu karya bagi
pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Kecamatan; Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama; Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan; Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan
dan
menjagalmemelihara
sarana
prasarana
perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan); Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui radio; Menumbuhkembangkan asosiasi kelembagaan pelaku utama danlatau pelaku usaha; Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama danlatau pelaku usaha; Menilai peningkatan kelas kemampuan kelompok pelaku utama perikanan; .
Menumbuhkan dan menggalang
kemitraan
usaha
kelompok dengan swasta; Mengembangkan wirausaha penyuluh perikanan melalui pendampingan wirausaha; Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi penyaji dalam mendiskusikan has11 evaluasi pelaksanaan
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
Kecamatan; Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
Kecamatan; Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
Kecamatan; Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
KabupatenIKota; Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota; Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. Menjadi pernbahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Kecamatan.
Tingkat
b.
Penyuluh Perikanan Muda, yaitu : 1.
Mengolah datalinformasi
tingkat
kesulitan
sedang
tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelornpok, maupun masyarakat perikanan; 2.
Menganalisis datalinformasi tentang potensi wllayah, ekosistem
perairan
dan
permasalahan
perikanan
individu, kelompok, maupun masyarakat; 3.
Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan sedang di wilayah kerja penyuluhan;
4.
Merekapitulasi rencana kegiatan
usaha
kelompok
pelaku utama; 5.
Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
6.
Menjadi anggota dalam kegiatan menyusun konsep programa
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
KabupatenIKota; 7.
Menjadi ketua dalam kegiatan menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan;
8.
Menjadi peserta dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
9.
Menjadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota;
10. Mer~jadi pembahas programa
dalam
penyuluhan
kegiatan
perikanan
membahas di
Tingkat
KabupatenIKota; 11. Menjadi programa
narasumber
dalam
penyuluhan
kegiatan
perikanan
membahas di
Tingkat
KabupatenIKota; 12. Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; 13. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa leaflet; 14. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa folder;
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media cetak berupa baliho; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa klipslserial photo; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa filmlvideo; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa jingleliklan layanan masyarakat; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa jingleliklan layanan masyarakat; Menjadi anggota tim dalam mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi; Mengkajilmenguji teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi; Melaksanakanlmelakukan
demonstrasi
caralhasil
teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi; Melaksanakan uji coba
lapang paket
teknologi
perikanan spesifik lokasi tingkat sedang (perorangan); Menjadi anggota tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi; Menjadi
peserta
dalam
mendiskusikan
hasil
pengkajianlpengujian teknologi ; Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sederhana yang direkomendasi; Melaksanakar~kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usalia di Tingkat KabupatenlKota;
32. Melaksanakan kegiatan temu tekr~isbagi pelaku utama
dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenlKota; 33. Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenIKota; 34. Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenIKota; 35. Melaksanakar~kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku
utama
dan
pelaku
usaha
Tingkat
KabupatenIKota;
36. Melaksanakan
kegiatan
temu
pakar
dalam
pengembangan metodelmateri penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenIKota; 37. Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi
pelaku
utama
dan
pelaku
usaha
di
Tingkat
KabupatenIKota; 38. Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi
pelaku
utama
dan
pelaku
usaha
Tingkat
KabupatenIKota; 39. Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku
utama
dan
pelaku
usaha
di
Tingkat
KabupatenIKota; 40. Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku
utama
dan
pelaku
usaha di
Tingkat
KabupatenIKota; 41. Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenlKota; 42. Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metodelmateri penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat KabupatenlKota;
43. Mendisain
dan
membuat
display
pameran
pembangunan perikanan; 44. Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui radio; 45. Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui televisi;
Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan; Menumbuhkan koperasilkelembagaan kelompok usaha pelaku utama; Menumbuhkan dan menggalang
kemitraan
usaha
kelompok dengan swasta; Membangun jejaring kerja antar kelompoklasosiasi di Tingkat KabupatenIKota; Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan
kelornpoklasosiasi
di
Tingkat
KabupatenIKota; Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan; Mengembangkan
wirausaha
Penyuluh
Perikanan
melalui penyusunan proposal kewirausahaan; Mengembangkan
wirausaha
Penyuluh
Perikanan
melalui pengevaluasian hasil dan manfaat wirausaha; Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota; Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
KabupatenIKota; Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
KabupatenIKota; Me~jadipeserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan
penyuluhan
perikanan
di
Tingkat
KabupatenIKota; Menjadi
narasumber
dalam
mendiskusikan
hasil
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
61. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota; 62. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 63. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota; 64. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota; 65. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Kecamatan; 66. Mengumpulkan dan mengolah data hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang tekait dengan kebijakan pembangunan perikanan; 67. Menyiapkan dan
mengolah
bahan/data informasi
tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan; 68. Menyiapkan dan
mengolah
bahan/data informasi
tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan.
c.
Penyuluh Perikanan Madya, yaitu : 1.
Mengolah data/informasi tingkat kesulitan tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan;
2.
Membuat peta kegiatan usaha perikanan tingkat kesulitan tinggi di wilayah kerja penyuluhan;
3.
Merekapitulasi rencana kegiatan
usaha kelompok
pelaku utama; 4.
Merumuskan kebutuhan teknologi perikanan;
5.
Menjadi anggota dalam menyusun konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluh perikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi ketua dalam menyusun konsep programa penyuluh perikanan di Tingkat Kabupatenl Kota; Menjadi
peserta
dalam
membahas
programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; Merljadi penyaji dalam kegiatan membahas programa penyl~luhanperikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi
pembahas
dalam
kegiatan
membahas
programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi
narasumber
dalam
kegiatan
membahas
programa penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menyusun
rencana
kerja
penyuluhan
berbasis
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa filmlvideo; Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa naskah TV; 16. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa blogger; 17. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media terdengar berupa naskah radio; 18. Mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi (perorangan); 19. Menjadi ketua tim dalam mendisain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi;
. )
20. Mengkajilmenguji teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi; 21. Menjadi ketua tim dalam melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi tingkat tinggi; 22. Menjadi
penyaji
dalam
kegiatan
pengkajianlpengujianteknologi;
diskusi
hasil
Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan tingkat sedang yang direkomendasi; Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaki~utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Melaksanakan
kegiatan
temu
pakar
dalam
pengembangan metode/materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi; Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Provinsi; Menjadi intermedier pada kegiatan temu pakar dalam pengembangan metodelmateri penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Provinsi; Melakukanlrnelaksanakan penyuluhan melalui radio; Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui televisi; Menumbuhkan dan menggalang kemitraan
usaha
kelompok dengan swasta; Membangun jejaring kerja antar kelornpok/asosiasi di Tingkat Provinsi;
Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompoklasosiasi Tingkat Provinsi; Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan Mendisain laboratorium/klinik penyuluhan perikanan; Menyiapkan
instrumen
monitoring
dan
evaluasi
pelaporan hasil pelaksa naa n penyuluhan perika nan; Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi peserta dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; Menjadi penyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi pembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; Menjadi
narasumber
dalam
mendiskusikan
hasil
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 49. Menjadi narasumber
dalam
mendiskusikan
hasil
evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota; 50. Mengumpulkan dan mengolah data bahan evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 51. Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 52. Menjadi peserta dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 53. Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil
evaluasi dampak peny~~luhan perikanan di Tingkat Provinsi; 54. Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi;
55. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Provinsi; 56. Menjadi narasumber dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi darr~pak penyuluhan perikanan di Tingkat KabupatenIKota; 57. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan. d.
Peny~~luh Perikanan Utama , yaitu : 1.
Menyusun rancang bangunlrekayasa bisnis berbasis perikanan;
2.
Menyusun
konsep
instrumen
pengukuran
kelas
kelompok pelaku utama dan atau pelaku usaha di bidang perikanan;
3.
Menjadi ketua tim dalam penyusunan konsep programa penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
4.
Menjadi
penyaji
dalam
membahas
programa
penyuluhar~perikanan di Tingkat Nasional; 5.
Menjadi
pembahas
dalam
membahas
programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 6.
Menjadi narasumber dalam
membahas
programa
penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 7.
Menyusun
rencana
kerja
penyuluhan
berbasis
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha; 8.
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa bahan tayang;
9.
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa filmlvideo;
10. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media
tertayang berupa naskah TV; 11. Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk media tertayang berupa blogger; 12. Menyusun materi penyuluhan dalam media terdengar
berupa naskah radio;
Mengkajilmenguji teknologi perikanan tingkat tinggi yang direkomendasi; Menjadi
pembahas
dalam
mendiskusikan
hasil
mendiskusikan
has11
pengkajianlpengujian teknologi; Menjadi
narasumber
dalam
pengkajianlpengujian teknologi; Mengevaluasi penerapan
teknologi perikanan tingkat
tinggi yang direkomendasi; Melaksanakan kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Melaksanakan kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Melaksanakan kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Melaksanakan kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Melaksanakan kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Melaksanakan
kegiatan
temu
pakar
dalam
pengembangan metodelmateri penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha penyuluhan di Tingkat Nasional; Menjadi intermedier pada kegiatan temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Menjadi intermedier pada kegiatan temu teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Menjadi intermedier pada kegiatan temu karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasiond; Menjadi intermedier pada kegiatan temu usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Menjadi intermedier pada kegiatan mimbar sarasehan bagi kontak pelaku utama dan pelaku usaha di Tingkat Nasional; Menjadi interrnedier pada kegiatan temu pakar dalam pengerr~banganrnetodelmateri penyuluhan bagi pelaku
utama dan pelaltu usaha penyuluhan di Tingkat Nasional; Menjadi narasumber temu pakar penyuluhan; Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui radio; Melakukanlmelaksanakan penyuluhan melalui televisi; Menumbuhkan dan menggalang kemitraan
usaha
kelompok dengan swasta; Membangun jejaring kerja antar kelompoklasosiasi di Tingkat Nasional; Melakukan penilaian perlombaan usaha perikanan antar kelembagaan kelompok/asosiasi di Tingkat Nasional; Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan; Mengevaluasi urrlpan balik manfaat laboratoriumlklinik penyuluhan perikanan; Mengevaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; Me~jadipenyaji dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; Me~jadipembahas dalam mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; Mepjadi
narasumber
dalam
mendiskusikan
hasil
evaluasi pelaksanaan penyull-~hanperikanan di Tingkat Nasional; Menyusun instrumen evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan; Menganalisis data dan merumuskan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; Menjadi penyaji dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; Menjadi pembahas dalam mendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional;
45. Menjadi narasumber dalani niendiskusikan konsep hasil evaluasi dampak penyuluhan perikanan di Tingkat Nasional; 46. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan spesifik lokasi
yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan; 47. Menyusun
pedomanlpetunjuk
pelaksanaanlpetunjuk
teknis penyuluhan perikanan; 48. lblengevaluasi pedomanlpetunjuk pelaksanaanlpetunjuk
teknis peny~~l~uhan perikanan; 49. Menyusun
rencanaldesain
kajian
arah
kebijakan
pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan; 50. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil
kajian arah kebijakan
pengembangan
penyuluhan
perikanan yang bersifat penyempurnaan; 51. Menyusun
rencanaldesain
kajian
arah
kebijakan
pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan; 52. Menganalisis data informasi dan merumuskan hasil arah
kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan; 53. Pengkajian metode dan sistem penyuluhan perikanan; 54. Perumusan metodelsistem baru penyuluhan perikanan. (3,
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Perikanan diberikan nilai
I
angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. (4)
Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Perikanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
Pasal 9 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penyuluh Per~kananlain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Pasal 10 Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut: a.
Penyuluh
Perikanan yang
melaksanakan
tygas
Penyuluh
Perikanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar
80 % (delapan puluh persen)
dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. b.
Penyuluh
Perikanan
yang
melaksanakan
tugas
Penyuluh
Perikanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. Pasal 11 ( I Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri
dari: a.
Unsur utama; dan
b.
Unsur penunjang.
(2) Unsur utama, terdiri atas: a.
Pendidikan;
b.
Penyuluhan perikanan;
c.
Pengembangan penyuluharl perikanan; dan
.
Pengembangan profesi.
( 3 ) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Penyuluh Perikanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 huruf e. (4)
Rincian kegiatan Penyuluh Perikanan dan angka kredit masingmasing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (I), untuk Penyuluh Perikanan Terampil adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan untuk
Penyuluh
Perikanan
Ahli
adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri Negara Negara ini. Pendayagunaan Aparat~~r Pasal 12 (1)
Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat Penyuluh Perikanan, untuk: a.
Penyuluh Perikanan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill, IV dan V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
b.
Penyuluh Perikanan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI, VII dan Vlll Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
(2)
Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.
Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
b.
Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. Pasal 13
(1)
Penyuluh Perikanan yaug merniliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(2)
Penyuluh Perikanan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan jabatan atau pangkat setingkat leb~ht~nggiyang berasal dari kegiatan tugas pokok. Pasal 14 Penyuluh Perikanan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang lVlb sampai dengan menjadi Penyuluh Perikanan utama golongan ruang lVle dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatar~pengerr~bangan profesi. Pasal 15 ( I ) Penyuluh Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld, setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya angka kredit dari wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sep~ll~.~h) kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan.
If"
Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IVIe, setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan. Pasal 16
(1) Penyuluh Perikanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang penyuluhan perikanan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a.
apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
b.
apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25 % (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
c.
apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20 % (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis perr~bantusebagaimana dimaksud pada ayat (I), paling banyak 3 (tiga) orang.
BAB VII PENlLAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 17 ( 1 Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Perikanan diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Penyuluh Perikanan mengusulkan secara hirarkhi Daftar
Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun. (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan
dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS. Pasal 18 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
a.
Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk bagi Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVIb sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pemb~naUtama golongan ruang IVIe di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Daerah Provinsi, KabupatenIKota;
b.
Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan, bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IVla di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
.t
c.
Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang IVla di lingkungan Provinsi;
-J
Sekretaris
KabupatenIKota
bagi
Penyuluh
Perikanan
Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan bagi Penyuluh Perikanan Pertama sampai
dengan Penyuluh Per~kanan IWadya pangkat
Pembina
golongan ruang IVIa di lingkungan KabupatenlKota. (2)
Pejabat yang berwenang sebagaimana pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat menunjuk pejabat setingkat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan.
(3)
Dalam
menjalankan kewenangannya,
pejabat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), dibantu oleh: a.
Tim Penilai angka kredit Penyuluh Per~kanan Pusat bagi Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut tim penilai pusat;
b.
Tim Penilai angka kredit Penyuluh Perikanan Unit Kerja bagi Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan pada Departemen Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut tim penilai unit kerja;
c.
Tim Penilai Penyuluh Perikanan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut tim penilai provinsi;
d.
Tim Penilai Penyuluh Perikanan
KabupatenIKota
bagi
Sekretaris Daerah KabupatenIKota, yang selanjutnya disebut tim penilai KabupatenIKota. Pasal 19
(1) Tim Penilai Jabatan Penyuluh Perikanan terdiri dari unsur teknis yang membidangi penyuluhan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Perikanan. (2)
Susunan keaggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a.
Seorang Ketua merangkap anggota;
b.
Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c.
Seorang
Sekretaris
merangkap
anggota
dari
unsur
kepegawaian; dan d. (3)
Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurl~fd, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh Perikanan.
4;
" darat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah: a.
Menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan jabatanlpangkat Penyuluh Perikanan yang dinilai;
b.
Memiliki keahlian serta marrlpu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pel-ikanan;dan
c. (5)
Dapat aktif melakukan penilaian.
Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Perikanan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Perikanan. Pasal20
(1)
Apabila tim penilai provinsi, belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada tim per~ilaiprovinsi lain terdekat atau tim penilai unit kerja.
(2)
Apabila tim penilai KabupatenIKota, belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai KabupatenlKota lain terdekat, atau provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
(3)
Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan ole h: a.
Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat;
b.
Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan perikanan di Departemen Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
c.
Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
d.
Sekretaris Daerah
KabupatenIKota untuk
Tim
Penilai
KabupatenIKota. Pasal21
.
-
(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3
(tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2)
Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali ,:;,etelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam ha1 terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti. Pasal22 Tata kerja Tim Penilai Penyuluh Perikanan dan tata cara penilaian angka kredit Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh lnstansi Pembina. Pasal23 Usul penetapan angka kredit Penyuluh Perikanan diajukan oleh: a.
Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada
masing-masing
instansi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IVlb sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IVle; b.
Pejabat struktural yang membidangi kepegawaian pada unit kerja penyuluhan perikanan di Departemen Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan pada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sarr~pai derrgan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang lVla di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
c.
Pimpinan Lembaga Penyuluhan atau Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang penyuluhan perikanan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Pe~iyuluh Periianan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanarl Madya pangkat Pembina golongan ruang IVla di lingkungan Provinsi;
d.
Pimpinan Lernbaga Penyuluhan atau Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon IV kepada Sekretaris Daerah KabupatenlKota
atau
Kepala
Dinas
yang
tugas
dan
tarrggungjawabnya di bidang penyuluhan perikanan untuk angka kredit Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula sampai dengan
Penyuluh Perikanan Penyelia, dan Penyuluh Perikanan Pertama sampai dengan Penyuluh Perikanan Madya pangkat Pembina golongan ruang lVla di lingkungan KabupatenlKota. Pasal24
(1)
Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang k menetapkan angka kredit, digunakan ~ ~ n t umempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatanlpangkat Penyuluh Perikanan sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan. (2)
Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Perikanan yang bersangkutan. BAB Vlll PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYLILUH PERIKANAN Pasal25
Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal26 (1)
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Perikanan Terampil harus memenuhi syarat: a
berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan; pangkat paling rendah Perrgatur MI-lda, golongan ruang
b.
Illa; dan
c.
setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam '
a.
]tan Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat: berijazah paling rendah Sarjana (S1)IDiploma IV di bidang perikanan;
b.
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Ill/a; dan
c.
setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Pen~laianPelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam I (satu) tahun terakhir.
(3)
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan perikanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh lnstansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
(4)
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang penyuluhan perikanan, diberhentikan dari jabatan Penyuluh Perikanan.
(5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Perikanan. Pasal27 Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Penyuluh Perikanan dengan ketentuan, sebagai berikut: a.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Penyuluh
Perikanan
dilaksanakan
Penyuluh
Perikanan
yang
Pusat dalam jabatan
sesuai
ditetapkan
oleh
dengan Menteri
formasi yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN; b.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penyuluh
Perikanan
dilaksanakan
sesuai
dengan
formasi
Penyuluh Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masingnasing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
Pasal28 (1)
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Perikanan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a.
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( I ) atau ayat (2) dan Pasal27;
b.
memiliki pengalaman di bidang penyuluhan perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
c.
usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d.
setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
e.
telah mengikuti dan lulus diklat
fungsional Penyuluh
Perikanan. (2)
Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. Pasal29 (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan atau kenaikan jabatan rnenjadi Penyuluh Perikanan Utama disamping memenuhi angka ,,;dit
kumulatif yang ditentukan wajib merr~presentasikankarya
tulis ilmiah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai presentasi karya tulis ilmiah ,
ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan irjstansi pembina. Pasal30 (1) Penyuluh Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana ':VDiploma
IV dapat diangkat
dalam
jabatan
Penyuluh
Perikanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan ~untukjabatan Penyuluh Perikanan ahli;
b.
telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok dari jabatan Penyuluh Perikanan Terampil ke Penyuluh Perikanan Ahli; dan
c.
memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
Pengangkatan dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tersedia
(2)
formasi untuk jabatan Penyuluh Perikanan Ahli. (3)
Penyuluh Perikanan Terampil yang akan beralih
menjadi
Penyuluh Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)IDiploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang. BAB IX PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENI-IAN DARl JABATAN Pasal31 (1)
Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang llla sampai dengan Penyuluh Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang Illlc dan Penyuluh Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai dengan Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IVId, dibebaskan sementara
dari
jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
'pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi.
(2)
Penyul~~h Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang .lllld, dibebaskan sementara. dari jabatannya apabila setiap tahun
sejak
menduduki
jabatanlpangkat
tidak
dapat
mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Perikanan. (3)
Penyuluh Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IVle dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun
sejak
menduduki
jabatan
I pangkat
tidak
dapat
mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Penyuluh Perikanan. 46
Di sarrlping perrlbebasan sementara sebaga~manadimaksud pada ayat (I), ayat (2), dan ayat (3), Penyuluh Perikanan d~bebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a.
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b.
diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c.
ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Perikanan;
d.
cuti diluar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
e.
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Pasal32
Penyuluh Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan. Penyuluh Perikanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Perikanan. Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam
jabatan
Penyuluh
Perikanan
apabila
berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. Penyuluh Perikanan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Penyuluh Perikanan apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. ,Pengangkatan
kembali dalam jabatan Penyuluh
Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dengan menggunakan mgka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Penyuluh Perikanan yang diperoleh selama pembebasan sementara. Pasal33
. ..,&I Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila: Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara I?:i
jabatarlnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I), 47
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatantpangkat setingkat lebih tinggi; b.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
c.
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat. Pasal34 Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB X PENYESUAlANllNPASSlNG DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT Pasal35 (1)
Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas dibidang penyuluhan perikanan berdasarkan Keputusan
pejabat
yang
berwenang,
dapat
disesuaikanl
inpassing dalam jabatan Penyuluh Perikanan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Untuk Penyuluh Perikanan terampil harus memenuhi syarat: 1.
berijazah paling rendah berpendidikan SLTA;
2.
pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang Illa; dan
3.
setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam
Daflar
Penilaian
Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. b.
Untuk Penyuluh Perikanan Ahli harus memenuhi syarat : 1. berijazah paling rendah Sarjana (S1)IDiploma IV di bidang perikanan atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; 2.
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang Illla; dan
3.
setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan
dalam
Daftar
Per~ilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2)
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IX dan X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
(3)
Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran IX dan X Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaianl inpassing.
(4)
Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikanldiinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaianlinpassing perlu mempertimbangka~iformasi jabatan. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal36
Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dibidang penyuluhan perikanan yang pada saat Peraturan ini ditetapkan menduduki jabatan Penyuluh Pertanian dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Perikanan. Pasal37 Jenjang jabatan Penyuluh Perikanan bagi Penyuluh
Pertanian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan Penyuluh Pertanian. BAB XI1 KE'TENTUAN LAlN - LAlN Pasal38 Penyuluh Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Penyuluh Perikanan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatanl pangkat dengan ketentuan: a.
50% (lima puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjanglpangkat
setingkat lebih tinggi dengan rincian 80%
(delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Nasional; 49
b.
37,5% (tiga puluh tujuh setengah persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjanglpangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Teladan Tingkat Provinsi;
c.
25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit untuk kenaikan
jenjanglpangkat setingkat lebih linggi dengan rincian
80%
(delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Penyuluh Perikanan Tingkat KabupatenlKota. BAB Xlll KETENTUAN PENUTUP Pasal39 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal40 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2008
MENTERl NEGARA ARATUR NEGARA,
TAUFIQ EFFENDI
LAMPIRAN 1: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER119lM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008 RlNClAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA ANGKA KREDIT 1 1.
2 PENDlDlKAN
3 A. Pendidikan,gekolah dengan rnemperoleh ijazahlgelar
PENYULUHAN PERIKANAN
5 Setiap ijazah
2. Sarjana MudalD.III dibidang Perikanan 3. D.11 dibidang Perikanan
100
7 Semua jenjang
Setiap ijazah Setiap ijazah
60 40
Semua jenjang Semua jenjang
4. SUPMISMK Perikanan 1. Larnanya lebih dari 960 jam
Setiap ijazah Setiap sertifikat
25 15
Semua jenjang Sernua jenjang
2. Larnanya 641-960 jam
Setiap sertifikat
9
Semua jenjang
3. Lamanya 481-640 jam
Setiap sertifikat
6
Sernua jenjang
4. Larnan~a161-480 jam
Setiap sertifikat
3
Semua jenjang
5. Lamanya 81-160 jam
Setiap sertifikat
2
Sernua jenjang
6. Larnanya 30-80 jam
Setiap sertifikat
1
Sernua jenjang
C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Prajabatan golongan II Jabatan dan rnernperoieh STTPP
Setiap sertifikat
1,5
B. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan rnemperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat
II.
4 1. SarjanalD.IV dibidang Perikanan
A.
Persiapan
1. ldentifikasi potensi wilayah, ekosistern perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan a. Mengumpulkan datalinforrnasitentang potensi wilayah, ekosistern perairan, atau permasalahan individu, kelornpok, maupun masyarakat perikanan
6
-
--
1) Primer a) Tingkat Kesulitan Rendah
Data
0,029
b) Tingkat Kesulitan Sedang
Data
0,054
Pelaksana Pemula Pelaksana
C) Tingkat Kesulitan Tinggi 2) Sekunder a) Tingkat Kesulitan Rendah
Data
0,169
Pelaksana Lanjutan
Data
0,013
Pelaksana Pemula
ANGKA KREDIT NO 1
UNSUR 2
SUB UNSUR
BUTlR KEGIATAN
SATUAN HASlL
3
4
5
(2) sebagai peserta
Laporan
0,090
PELAKSANA 7 Penyelia
Laporan Laporan
0,045 0,040
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan
Laporan Laporan Rencana Kerja Penyuluhan
0,050 0,012 0,042
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Pernula
0,056 0,140 0,280
Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia
6
b) KabupatenlKota (1) sebagai penyaji (2) sebagai peserta c) Kecamatan
b.
B. Pelaksanaan
(1) sebagai penyaji (2) sebagai peserta Menyusun rencana kerja penyuluh berbasis kebutuhan pelaku utarna dan pelaku usaha
1. Penyusunan materi dan metode penyuluhan perikanan a.
Menyusun materi penyuluhan dalam bentuk : 1) Media cetak a) Leaflet b) Folder C) Poster d) Booklet e) FlipcharUpeta singkap
f) Kartu KilatlFlier 2) Media tertayang a) Bahan tayang b) klipslserial photo c) Filmlvideo 3) Media terdengar a) Naskah radio 2. Penerapan materi dan metode penyuluhan perikanan a. Melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dilakukan oleh penyuluh kepada sasaran : 1) Perseoranganlanjangsana
2) Kelompok
Leaflet Folder Poster Booklet Flipcharti petasingkap Kartu kilatlflier
0,084 0,017 0,069 0,120 0,033
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pernula Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pernula
0,016
Pelaksana Pernula
Bahan tayang Klipslserial photo Filmlvideo
0,093 0,027 0,250
Penyelia Pelaksana Penyelia
Naskah radio
0,098
Penyelia
Laporan
0,007 0,019 0,025 0,049 0,008
Pelaksana Pernula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Pelaksana Pernula
Laporan
ANGKA KREDIT NO I
UNSUR 2
BUTIR KEGIATAN
SUB UNSUR 3
4
b.
Mendesain uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi sebagai anggota c. Melaksanakan/melakukan demonstrasi caralhasil teknologi perikanan yang direkomendasi 1) Tingkat Sederhana 2) Tingkat Sedang 3) Tingkat Tinggi d. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi
e.
1) Perorangan (Tingkat Sederhana) 2) Tim (Tingkat Tinggi) a) Ketua b) Anggota Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adrn): 1) Temu lapang bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Kecarnatan b) Tingkat DesalUnit Kerja Lapangan (UKL) 2) Temu wicara bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Kecamatan b) Tingkat DesalUKL 3) Ternu teknis bagi pelaku utarna dan pelaku usaha a) Tingkat Kecamatan
b) Tingkat OesalUKL 4) Ternu karya bagi pelaku utarna dan pelaku usaha a) Tingkat Kecarnatan b) Tingkat DesaIUKL
SATUAN HASlL 5
Disain
0,011 0,027 0,054 0,080
PELAKSANA 7 Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Penyelia
Laporan Laporan Laporan
0,080 0,300 0,800
Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia
Paket Teknologi
0,400
Penyelia
Paket Teknologi Paket Teknologi
0,800 0.300
Penyelia Pelaksana Lanjutan
Laporan Ternu Lapang Laporan Ternu Lapang
0,032
Pelaksana
0,024
Pelaksana Pernula
Laporan Ternu Wicara Laporan Ternu Wicara
0,040
Pelaksana
0,030
Pelaksana Pernula
Laporan Ternu Teknis Laporan Temu Teknis
0,090
Pelaksana Lanjutan
0,027
Pelaksana Pernula
0,090 0,027
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pernula
Laporan Ternu Karya Laporan Ternu Karya
6
-
t
CL:
n w
9
X
Q
;5
z
3-
W
a
U
4 V)
QI Z Q
3 !-
2
-
3
10
m u m
=
-5
.
cn cu
3
t m +-
z
r m
m c .! mI 5~ m 2 m S
2 m -
B
2 m
Y m s
a
U3 CC)
-1
0
6
Q
X
F
E;IP
S m -
0 N
e
3
_m
$ U)
E
C
m
-1
.
m u m
m c Zm' m c Pm
m
A
aEai=
s:.--
Z
m
Y
2 00 0 00
E
C
5~
3
m -
S
a
2
m
a,
2a U3 0
00
E
C
KI A
i= B
0,
I
g
C
5
C
3 3
-
x m
m m m m
C U)
C Lo
Y m
-a)
a
00 0 00
3
m
C
-
A
.-c m c m m
m
r
m
2m -
0
CO
Y 2
m a,
a 0 N
C
0- =? 0 0
E
c
-1
-1
Y
5 2
P
m A
2 p
g 2 mgS
2 - 2 -
=O)=a
-0
c c m F m
E
C)
E
3
C)
E m
:6
3
r
3
@
3 Y
m %
s
m a,
-
Y m
% d" m
i=
2m % " :
E a i=
3
Y
a
m a, Y
m C C 0
c
Y m '-
3
gg =
2%
$2
$5
n m
L V
G
5
fs
E
S 8. E G F
o^ 10
A
$ w
A
$a,=
$25
E,
C)
:1c" 2%
$i gy
a,
z!! 2% -1
m
gx
m
8 = Y
; a -a m
i;i
m u m
;$zz
0 00
00
Y m LI)
a
C
m u m
x 3
g
-m
3
5 .-.
-1
52s
$ p 7 Xmg ~ B B
d
.
m u m
rqs m
=JE'DZ = a qss E m
a 'odgx
A
m
3 Y Q
E
2 8 CBP 3Pz .'5;y G
a
3 Y C
y EmF
a
.s
3
3
-5
.
822'od a a
m E q s d
*
.
;C;C
C)
8 8
U3 O
2 2
Y, -
1 ;
Y
3
m
C
-
m 3
.
2
.
m .u r m m E C .-m 3 rn 3
63
S
a
z , m a,
a . t N
0-
k
-1
A
f."
k
9 0
--
3
-m
a
Y
0
Y
a m
.-
Y
o N-o o 0-
m
0 0 0 0 0 v
221 C C C
E EE
0 0 0
m m m
B o
pppam.
= = x Y Y , u &
a
="YYo~:Y_ cm*,, ~ , m . m . m m
5i
,E-u Sa ~ j ~ i = . g E = .L
i=
Zz : 23 zEm" cpma "g.-zm..cm= aC y a'm i l 1=, .UI m 3 E E % m a ~ % a % 6 n 8 " z m ~ p $ % a a , 2 I B. =aY z E xi . $ m = x
g
ol
V)
3
m
5 m 3 0)
ol 3
z
3
0
'2
ANGKA KREDIT NO 1
UNSUR 2
SUB UNSUR
BUTlR KEGIATAN 4 a) Tingkat KabupatenlKota
3
b) Tingkat Kecamatan c) Tingkat DesalUKL
SATUAN HASlL 5
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat
0,040
PELAKSANA 7 Penyelia
0,008
Pelaksana
0,006
Pelaksana Pemula
6
p p
g.
Melaksanakan dan mendampingi kegiatan widyakaryatwidyawisata
Laporan dan surat keterangan
0,028
Pelaksana Pemula
0,037 0,093
Pelaksana Pelaksana Lanjutan
Modul
0.046
Pelaksana Pemula
Laporan
0,061 0,153 0,305 0,078
Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Pelaksana Lanjutan
Laporan
0,010
Pelaksana Pemula
Melaksanakan pendampingan magang usaha bagi pelaku utama
Laporan
0,014 0,034 0,068 0,113
Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Pelaksana Lanjutan
Melaksanakan kegiatan gelar teknologi perikanan m. Menjadi pramuwicara dalam pameran pembangunan perikanan
Laporan
0,029
Pela ksana
Laporan dan SPT
0,014
Pelaksana Pemula
Laporan
0,012
Pelaksana Pernula
0,016
Pelaksana
0,041
Pelaksana Lanjutan
0,081
Penyelia
0,008 0,011 0,028 0,056
Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia
h.
i. j.
k.
Menyusun materilmodul kursus bagi pelaku utama
Menyelenggarakan kursus bagi pelaku utarna Menjadi fasilitator kursus bagi pelaku utama
I.
o. Melaksanakan penyuluhan massal pada pertemuan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan menjagalmemelihara sarana prasarana perikanan dan umum (kelestarian dan kebersihan lingkungan) p. Melakukan bimbingan dalam pemecahan masalah pelaku utama yang berkonsultasi di bidang perikanan 3. Pengembangan swadaya dan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan
Laporan
ANGKA KREDIT NO 1
UNSUR 2
SUB UNSUR 3
BUTIR KEGIATAN 4
a.
b. c.
d.
e.
SATUAN HASIL 5
PELAKSANA 6
7
Menumbuhkan kelembagaan kelompok usahalasosiasi pelaku utama perikanan 1) Menumbuhkembangkan kelembagaan kelompok pelaku utama dan I atau pelaku usaha 2) Menumbuhkembangkan asosiasi kelernbagaan pelaku utama danlatau pelaku usaha 3) Menumbuhkan koperasilkelembagaan kelompok usaha pelaku utama Meningkatkan kemampuan kelembagaan pelaku utama danlatau pelaku usaha
Laporan
0,014
Pelaksana
Laporan
0,026
Pelaksana Lanjutan
Laporan
0,058
Penye!ia
Laporan
0,030
Pelaksana Lanjutan
Laporan
0,031
Pelaksana Lanjutan
Laporan
0,009
Pelaksana Pernula
Laporan
0,012 0,031 0,062 0,055
Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Penyelia
Proposal Laporan
0,080 0,030
Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan
Mendiskusikan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan perikanan 1) Kabupatenlkota a) sebagai penyaji b) sebagai peserta
Konsep Konsep
0,060 0,006 0,008 0,020
Penyelia Pelaksana Pernula Pelaksana Pelaksana Lanjutan
2) Kecamatan a) sebagai penyaji b) sebagai peserta
Konsep Konsep
0,012 0,006 0,008
Pelaksana Pelaksana Pernula Pelaksana
Menilai peningkatan kelas kemarnpuan kelompok pelaku utarna perikanan Menumbuhkan dan menggalang kemitraan usaha kelompok dengan swasta
Mengelola media komunikasi dan informasi penyuluhan perikanan
4. Pengembangan wirausaha penyuluh perikanan
a. b.
C . Evaluasi dan Pelaporan
Menyusun proposal kewirausahaan Pendampingan wirausaha
1. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan a.
-
elea
190'0
n4ng
OoS'Z 1
6uefuaf enwas
qele!e~
000'9
6ue!ua! enwas
e!laAuad
dna qalo ueyJepa!p uep u e y w a l 6ueA qe(e[ew ynluaq welep uey!sey!lqnd!p 6ueA !senle~a/ue![eyl!seq ueuey!~ad 6uep!q!p qe!wl! eheyls!lnl ehey u n s n A u a ~ 'z leuo!seu e~e3asueyJepa!p uep ueyl!qJal!p 6ueA nynq ynluaq welep uey!sey!lqnd!p 6ueA !senle~a/ue![eyI!seq ueuey!~ad ueuey!~edBuep!q!p qe!wl! Guep!q!p ye!wl! eLeyls!lnl ehey unsnAuayy ' t eheyp!lnl ehey ueunsnAuad y ueuey!~adueun6ueqwad ueyehqay ue6uap 9' l!eyJal 6ueA '!seyo( yysads ueqnlnAuad isenle~al!seq ue~odelueysnwn~aw 'q
IS3riOtld Nv9NvaW33N3d '111
ueueypad
ANGKA KREDIT NO 1
UNSUR
SUB UNSUR
BUTlR KEGIATAN
SATUAN HASlL
2
3
4
5
3. Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasanilrniah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku
Buku
5,000
Sernua jenjang
4. Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasan ilrniah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah
Majalah
3,500
Semua jenjang
--
B.
5. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilrniah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku 6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk rnajalah 7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan rnelalui media rnassa Penerjemahanlpenyaduran 1. Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional buku dan bahan lain dibidang perikanan 2. Didokumentasikan dalarn bentuk buku (kliping)
PELAKSANA
-
buku
7
6
-
---
4000-
Semua jenjang
Majalah
2,500
Semua jenjang
Tulisan ilmiah
1,500
Semua jenjang
Buku
7,000
Semua jenjang
Bukulkliping
3,000
Semua jenjang
3. Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh instansi berwenang 4. Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku
Majalah
3,500
Sernua jenjang
Buku
3,000
Semua jenjang
5. Tidak dipublikasikan dalam bentuk majalah 1. Merencanakan bimbingan bagi penyuluh C. Bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi tutorial profesi 2. Melaksanakan bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi 3. Evaluasi dan pelaporan hasil bimbingan bagi penyuluh perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi
Buku Laporan
1,500 0,020
Semua jenjang Penyelia
Setiap 2 jam pertemuan
0,035
Penyelia
Laporan
0,050
Penyelia
.
..
OPO'O
6uelua! enwas
0~0'0
6uelua! enwas
000'1.
6ue!ual enwas
OSE'O
6ue!ua! enwas
OOE'O
6ue!ua! enwas
OOE'O
6ue!ua! enwas
OSZ'O
Guerua! enwas
OOZ'O
6ue!ua! enwas
OOZ'O
6ue!ua! enwas
OSL'O
6ue!ua! enwas
001'0
fiue!ua! enwas
OSL'O
6ue!ua! enwas
OOS'O
Buelua! enwas
OOS'O 000'1. 00s'1
6ue!ua! enwas Gue!uai enwas fiue!ua! e n u a s
000'1. 000's OOO'Z 000'1
6ue!ua! enwas Buefua! enwas Guefua! enwas 6ue!ua! enwas
00~~0
6ue!ua! enwas
L
,
:,
I
,
,., 8,.
,; x':j -1 2:j
-.
9
--
uefiue~alay leuo!seu~a+u! $emsIwe6e!d ! s a ~ o ~!ses!ue6~0 d welep elo66ue !efieqas I. /~~UO!S~U/!SU!AOJ~ ue6ue~alay !sajo~d! S ~ S ! U ~ ~ J O l e ~ nI swe6e!d welep ueelo66ueay .=J isajo~d!ses!ue6~0welep sn~n6uad!e6eqag ' 1 lue6e!d unqelog (3 wefie!d u n q e l 0 ~ (q we6e!d u n q e l o ~ (e e h e y eue3ual eA+eseser epue~~ueefi~eqfiuad 'Z we6e!d elonlua~ednqen1ey6u!l (3 wefie!d ! s u ! ~ o ~ley6u!l d (q urefie!d l e u o ! s e ~l e y f i u ! ~ (e ese! e p ~ e ~ ~ t ? e 6 J e ~ 'a fi~ad sele qeluyawad !Jep eser e p u e l ueefi~eqfiuad ' 1 uesnlnday $ems !el!uad W I e1066uv ~ tefieqas '2 ueueyyad qnlnhuad 1euo!s6unj ueleqe! !el!uad !el!uad uesnlnday t u n s w!i welep ueelo66ueay w ! l s!JelaJyaslenlay I!yeM lenlay !e6eqas ' 1 ue6ue~alay epasad !efieqas (3 l e ~ nI si e y y ! ~ a s ue6ue~alay JoleJapoVylseqeqwad le6eqas (q l e ~ nIs leyu!vas ue6ue~alay ueJeseJwad1JaqwnseJeN!e6eqas (e l e ~Inl e~~ ~ ! u a s eioylualednqey l e y f i u ! ~ .c uefiue~alay epasad !e6eqag (3 l e ~Inleyu!uas ~ uefiue~a+ay ~ole~apo~ylseqeqwad !e6eqas (q P J ~I Sleyu!pas uefiue~alay ueJeseJwad1JaqwnseJeN !e6eqas (e l e ~ nIsieyy!pas !SU!AOJ~ ley6u!l I' ~e6ue~alay epasad !efieqag (3 l e ~ nIsl e y ~ v a s ue6ue~alay JoleJapoyylseqeqwad !e6eqas (q PJnSIley!J!VaS ue6ue~alay ueueyj~ad UeJeseJwadIlaqwnseJeN! e 6 e q a ~ (e I ~ JI ~ l Se y ! ~ ! ~ a ~ Cuep!q!p ehey eyol/Jeu!was welep epas u e ~ a d 'g leuo!se~ley6u!l ' L uefjue~alay ueuey~ad6uep!q welep ueq!leladluwe!e6uad !senle~a6uayy 'I: leJnSfleyY!PaS ue6ue~alay ueuey!~ad NVHnlnAN3d ueuey!~ad)e(y!peped ~nlyn~pu!lq!lelad/~e!e6uad .1 6uep!q welep q!leladpele6uad .v )ems ney!j!pag 3NVfNnN3d 'Al z... -.--. .I. .I,.--, -.6. . .. , g{;L,>J();g('is -l!s\.qd
.! ,
I
S.
;4bJ.'j
-
;is.f:;
-
J l@2U?!w43N',;f
---
.--.,
j
!,I,.
.P . . tL\vzI yj J?! i!l-i!'i$j
, t u
.
.. ..
I
.
.---
21; d ~ d i l
'
'-!'I
. .
ANGKA KREDIT N0 1
UNSUR 2
SUB UNSUR 3
F. Memperoleh ijazahlgelar kepangkatan tidak sesuai tugas
BUTlR KEGIATAN 4 3. Sebagai pengurus dalam organisasi kemasyarakatan
SATUAN HASIL 5 PiagamISurat keterangan
0.250
PELAKSANA 7 Semua jenjang
6
1. SarjanalD.IV
Ijazahlgelar
5.000
Semua jenjang
2. Sarjana MudalD.III
ljazahlgelar
4.000
Semua jenjang
TAUFlQ EFFENDI
LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PERll9/M.PANll0/2008 ' TANGGAL 20 OMober 2008 RlNClAN KEGIATAN PENYULUH PERIKANAN TINGKAT AHLl DAN ANGKA KREDITNYA NO 1 I.
UNSUR 2 PENDlDlKAN
SUB UNSUR 3 A. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazahlgelar
BUTlR KEGIATAN 1.
2. 3. B. Pendidikan dan pelatihan 1. di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh 2. Surat Tanda Tamat 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. (STTPP) atau sertifikat
II
PENYULUHAN PERIKANAN
SATUAN HASlL
ANGKA KRED.IT 6 200
PELAKSANA
4 Doktor dibidang Perikanan
5 Setiap ijazah
Pasca Sarjana dibidang Perikanan Sarjana/D.IV dibidang Perikanan Lamanya lebih dari 960 jam
Setiap ijazah Setiap ijazah Setiap sertifikat
150 100 15
Semua jenjang Sernua jenjang Semua jenjang
LamanYa 641-960 Jam
Setiap sertifikat
9
Semua jenjang
Lamanya 481-640 jam
Setiap sertifikat
6
Semua jenjang
7 Semua jenjang
Lamanya 161-480 jam
Setiap sertifikat
3
Sernua jenjang
5.
Lamanya 81-160 jam
Setiap sertifikat
2
Sernua jenjang
6.
Lamanya 30-80 jam
Setiap sertifikat
1
Setiap sertifikat
2
Sernua jenjang -
C. Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan memperoleh STTPP
Prajabatan golongan Ill
A. Persiapan
1.
ldentifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan. kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan a. Mengumpulkan datalinformasi Sekunder Tingkat Kesulitan Tinggi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau perrnasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan
Data
0,120
Pertama
0,090 0,307 0,606
Pertama Muda Madya
b. Mengolah datalinformasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan, atau permasalahan individu, kelompok, maupun masyarakat perikanan
-
-
,
1) Tingkat Kesulitan Rendah 2) Tingkat Kesulitan Sedang 3) Tingkat Kesulitan Tinggi -
-
-
Data Olahan Data Olahan .Data Olahan -
-
NO
UNSUR
SUB UNSUR
1
2
3
BUTlR KEGlATAN c.
d.
e.
f.
4 Menganalisis datalinformasi tentang potensi wilayah, ekosistem perairan dan permasalahan perikanan individu, kelompok, maupun masyarakat
SATUAN HASlL 5 Laporan Analisis
PELAKSANA 7
Muda
Membuat peta kegiatan usaha perikanan di wilayah kerja penyuluhan 1) Tingkat Kesulitan Sedang 2) Tingkat Kesulitan Tinggi Mernbuat data monografi wilayah binaan
Peta Peta Monografi
0,239 0,525 0,166
Muda Madya Pertama
Merekapitulasi rencana keglatan usaha kelompok pelaku utama perikanan
Rekap Rencana Usaha
0,116
Pertama
0,232 0,348 0,726
Muda Madya Utama
0,600
Madya
0,800
Utama
0,240
Utama
g.
Menyusun rancang bangunlrekayasa bisnis Konsep Rancang berbasis perikanan. Bangun h. Merumuskan kebutuhan teknologi Laporan Rumusan perikanan Teknologi i. Menyusun konsep instrumen pengukuran Konsep kelas kelompok pelaku utama danlatau pelaku usaha di bidang perikanan
2.
ANGKA KREDIT 6 0,306
Perencanaan penyuluhan perikanan a. Menyusun programa penyuluhan Perikanan 1) Menyusun konsep programa
a) Tingkat Nasional (1) sebagai penyaji
Laporan
NO
UNSUR
SUB UNSUR
BUTlR KEGIATAN
1
2
3
4 (2) sebagai pernbahas
SATUAN HASlL 5
ANGKA KREDIT
PELAKSANA 7
6
Laporan
0,200
Utarna
(3) sebagai narasumber
Laporan
0,200
Utarna
(4) sebagai peserta
Laporan
0,150
Madya
b) Provinsi (1) sebagai penyaji (2) sebagai pembahas
Laporan Laporan
0,165 0,135
Madya Madya
Laporan
0,135
Madya
(3) sebagai narasumber
~ A P ~ w 006'0
epnw
OOP'O
epnw 080'0 ~ A P ~ W 08 1'0
~ A P ~ N
OPZ'O
!6olouyal !!fllue!!e~ l a w S U ~ P $eyfju!l ~S (2 !6olouyal euewapas $ey6u!l ( I !!n~ue!!enlayed !sepuaLuoyu!p 6ueA ueueyyad !6olouyal !!n6uawfi!ey6uayy e1066uv (q u!es!a enlay (e u!es!a W ! l (2 ue6ueJoJad ( C !seyol yysads ueuey~ad
3
u!es!a
UNSUR
SUB UNSUR
2
3
BUTlR KEGIATAN 4 3) Tingkat Tinggi
5
Paket KajianIUji Teknologi
PELAKSANA 7
Utama
d.
I
Melaksanakanlrnelakukan dernonstrasi caralhasil teknologi perikanan yang direkomendasi 1) Tingkat Sedang 2) Tingkat Tinggi e. Melaksanakan uji coba lapang paket teknologi perikanan spesifik lokasi
ANGKA KREDIT 6 1,600
SATUAN HASlL
I
ILaporan ~aporan
1
I
1) Tingkat Sedang (Perorangan) Paket Teknologi 2) Tingkat Tinggi (Tim) a) Ketua Paket Teknologi b) Anggota IPaket Teknologi Mendiskusikan hasil pengkajianlpengujian teknologi
1,200 0,600
1 Muda
Laporan Laporan Laporan Laporan
0,120 0,100 0,100 0,050
Madya Utarna Utama Muda
Laporan Laporan
0,120 0,180
Laporan
0,240
Muda Madya Utarna
a) Tingkat Nasional
Lap. Ternu Wicara
0,400
Utarna
b) Tingkat Provinsi
Lap. Ternu Wicara
0,300
Madya
c) Tingkat KabupatenIKota
Lap. Ternu Wicara
0,200
Muda
a) Tingkat Nasional
Lap. Ternu Teknis
0,360
Utama
b) Tingkat Provinsi c) Tingkat KabupatenlKota
Lap. Ternu Teknis Lap. Ternu Teknis
0,270
Madya Muda
2) tingkat sedang
.r
1 Muda
Muda
1) sebagai penyaji 2) sebagai pembahas 3) sebagai narasurnber 4) sebagai peserta g. Mengevaluasi penerapan teknologi perikanan yang direkornendasi : 1) tingkat sederhana
h.
( Pertarna
0,800
1
f.
0,300 0,800
3) tingkat tinggi Melaksanakan kegiatan (per jenjang wilayah adrninistrasi):
I
1 Madya
1) Ternu Wicara bagi pelaku utarna dan pelaku usaha
2) Ternu Teknis bagi pelaku utarna dan pelaku usaha
0,180
V)
6 Z 6
4
Y W
a
5 O W 2g =! V)
6
I Z
a
3 I-
$
3
a: V)
Z 3
m 3 V)
V)
3
a: Z 3
I--
'O
m
*
N
2'-
0
C
m
u m
S
a
.-
c-J'
"
5
9.m
-0 o
3 2 s
F
g3 r 2
$ E m
3
9 '? N. o o o
0 0 0
w '-? rN.- $ o o 0-
0 0 0 0 0 0
m m m
m
J
C
J J
& rmi d m
a 0 ) a 1-1-1-
zzz
3 33
m m m c c s m m m
0)
c22 0)
z2z 0)
+ + I -
ri 6. ri m m m
J J J
C
m m
-0
5
7
Y 3
m 0) a
Y
C
m +
m s
Si
m
9
0 k
.
a
5 : 2o
5 0 a
c
m
S "? o
0 0
L
C
I1
J
a
m
m
5 m s
5
0)
-e
)
9
.
m
2o 2n
E )
3
C
V
+
=
F
V
C
~
E
C
)
2
-
V
C
O b
S
m
-
J Y J Y J Y
2 s gz 2 :
0
F;F:EE 0 $
m c m c m c v m u m u m
C
V)
C
o
$
:
6 J Y
G-
3
3
-5
3
2
8 0 0
a
L
N
0
J
c
m
0
L
m m
Y
a
C
ao
C
m u m
N o
C
m
2
-0
0 0
5m : y~ r r
2
L
m m
Y
a
=:xm=m
Y
m m
9
0
C
o
0 0
3
n
' ? ? o o 0-
n
: : :
$5$ s E %
c;2ciFc;P
0)
H
3 .s ,m
3
C
..
m a m ~ ) m a
I- = 1 - 3 $ 5 J
m m m m m m
.E 2 .E2 .E 2 2$H$H$ LEd ! ds!
C
Y 3
m C m .-$
J W J W J W
n
0 3
D
:g
(D
-
.-
I
~
C
~
NO
UNSUR
SUB UNSUR
1
2
3
BUTlR KEGIATAN 4 d) Tingkat Kecamatan
3) Ternu Teknis bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Nasional
b) Tingkat Provinsi c) Tingkat KabupatenlKota 2
i i
d) Tingkat Kecamatan
ANGKA KREDIT 6 0,020
SATUAN HASlL
5 Laporan dan surat keterangan
1
PELAKSANA 7
Pertama
0,080
Utama
0,060
Madya
0,040
Muda
0,020
Pertama
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
0,080
Utama
0,060
Madya
0,040
Muda
0,020
Pertama
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
0,080
Utarna
0,060
Madya
0,040
Muda
0,020
Pertama
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
0,080
Utama
0,060
Madya
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
0,040
Muda
0,020
Pertama
Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan Laporan dan surat keterangan
4) Temu Karya bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Nasional b) Tingkat Provinsi c) Tingkat KabupatenlKota d) Tingkat Kecarnatan 5) Temu Usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha a) Tingkat Nasional b) Tingkat Provinsi
c) Tingkat KabupatenlKota d) Tingkat Kecamatan 6) Mimbar Sarasehan bagi kontak pelaku
utama dan pelaku usaha a) Tingkat Nasional b) Tingkat Provinsi c) Tingkat KabupateniKota d) Tingkat Kecamatan
s 53
rr,
Uu='
=!
9
V)
z
3 I-
6
$
Z,
Y 3
c --m m w m a
s
,! .E, i "2 #= g2 m
g<s 3
g
O
0
0-
0
I
2 3
L
3 C
C
m C
l
m
5 I
9 3
n
E
N
cmctJ)
~
cPcr aro
.m 'o
2 ,3
3
O
b 00
(
-
~
D
r
"
0
Z
m
2
r
-
F
0
$
E X
.
n
9
w 0
e
C
o
m 5 u3 m a
-I
Z a2
2
C
X
..
m
=
C
m
~
5 5 182 g ~ . n : ~ ~ F z G ~ mZ c Er U~~ ,. s $' 2 =E
m
55 5 g :$ ? $::$r m m u n . c C, * S n E $.mrn m = . = s2SEI c g , s -5 m _ m m s z x=m 2 $ O F E m
Y
+2
2 zo2= g
.-m 0
0
5 3 --m
w
m
x
V .-
I
g
B
E
2
2
.
Zg &
n
A
zz
I
I
n
=
H
9,
n
u
E
0
P)
m
z
C
m
C C 0)
5F
.m 3
2s EX
a5
U)
..-
op 2 .
"
3 a 5 Er, m
-$ @ $2.
3 Y
as
In C x g m m a C m
6s 5%7gg
$5
:gzs
64
5;
a:
6;
- o . ~9
$ 3
a ~ ~ ~f2 .-; z o . EXX
.-
cP
a s .a=C S Z . Z 3 = 5 : g,r 2 8
5 E% 2, E u a~
-am
3s nJ Zn w m n
r-"
m
a 5 ti
g$
Z E 5 a m Z 3
d
G
5
-m
c
0 0 00000(0 - N C O W N ~ W U I 0-00 0 0 0 0 0 0 0
2 m E
zi?
.-2 3
nz
3
~
-
5 E 2 " a w, a Zx E .-
: s, .=g ~ 5 . cm~=m mc5' m m r 2 . . 3 . r" S .-- $ 2 2 € 5 2 S . Z 3.5 S-" Za %L Z C , 5 5 Za Z $m (. uz w~
28
C
kV1
2
C
m
~
5
o
m c m c m c u m u m u m
L
m cu ~ 0% 8 % a
o
m
z
3 C
X
0)
C'
a e
~ , ~ g ; i gi 0)
z F‘
.C
- 9g-
.-> 2
.-
A Y - I Y - l Y ~
m w 3 c
cu
--ax0
4 v $ . = sa' zm Ld m m nz
z
m
$ m
E 3 V)
m
5 3 V1
E 3 V)
=>
5?-
L
-
ue~odel ue~odel ue~odel
OPL'O OSP'O OOZ'L
epnw ekpen eue~n
ueueyyad ueqnlnkuad uep !sey!unwoy e!palu elola6uaw u e ~ o d e!sew~oju! l ue~odel ue~odel ue~odel
9~0'0 080'0 OPZ'O 0~9'0
epnw epnn ehpew ewem
01 1'0 680'0
eweln ekpew
OOZ'1
ekpew
OOP'O
ewein
lesOd0~d
091'0
epnw
u e ~ o d e 1e q e s n e ~leeluew !~ uep l!seq !senle~aBuayy 'o ue~odel e q e s n e ~ !ue6u!dwepuad ~ 'q
080'0 060'0
epnw eweuad
ueeqesne~!~ay lesodo~dunsnLuayy
.e
ueueyyad qnlnAuad eqesneJ!M ue6ueqwafiuad ue~odel
ueuey!~adueqnlnkuad y!u!ly/wn!JoleJoqel leejuew yqeq uedwn !senlen2
'S
.q
~eUey!~ad u!es!a ueqn~nkuady!u!ly/wn!JoleJoqe( u!es!puayy .e ueuey!~ad ueqnlnkuad y!u!ly/wn!JoleJoqel ue6ueqwafiuad .p
'6
e ~ o n ~ u a ~ e d n qleyEu!1 en (c !su!no~dley6u!l (2 ~ e u o ! s e!ey6u!1 ~ (1 ~se!soselyoduolay ueetjequralay J e w ueuey!Jad eqesn ueequol~adue!el!uad ueynyelayy y eion/ua~ednqenteyBu!l (c !su!~o~ )ey6u!l d (1 l e u o ! s e ~leyEu!1 ( 1 !se!soselyoduolay Jelue el~ay6u!~efafun6ueqwayy .a
eqesn nyepd neleluep eluetn nyepd u e ~ o d e l ueebeqwalay uendureway ueyley6u!uayy .q
0C0'0
euJeUad
ue~odel
1~0'0
eueuad
e l s e ~ suefiuap yodwolay eqesn u e ~ o d e luewl!uray 6ueje66uaw uep ueyqnqurnuayy
~11'0 E60'0 290'0 1~0'0
eueln ehPeW epnw eweuad
epnm ewe~ad -
VNVSYVl3d
8~0'0
920'0 9 l1a3tin rn313NV
ueuey!~adewein nyelad yodwolay uendweway selay ueley6u!uad !el!uayy
.p .9
eweln nyelad eqesn yodwolay u e ~ o d e l uee5eqwalayl!se~adoyueyqnqwnuayy (2 eqesn nyelad neleluep eweln nyelad uee6eqwalay !se!sose uey6ueqway qnqwnuayy (1
ue~odel
P
S
~ I S V HN V n l V S
E
tlns~n gns
N V ~ V I t~f l~l nYa
z
tlns~n
1
ON
-
-
ewegad epnw ewepad ewepad epnvi eApe(n1 ePnN epnw
0~0'0 OPO'O OZO'O OEO'O
OPO'O 090'0 OPO'O 090'0
090'0 080'0 080'0 021'0
ehpew e~eln e w n e w n
060'0
epnw ehpew ehpew ehpew
OPO'O 090'0 090'0
090'0
ePnvi
OEO'O
ewepad
~ A P ~ w 060'0
eue~n
0~1'0
~ A P ~ W 000'1
dasuoy dasuoy dasuoy dasuoy dasuoy dasuoy dasuox dasuoy
ueuey!~ad ueqnlnkuad ueeuesyelad yeduep !senle~=~I. epasad !e6eqas (p Jaqunsweu ie6eqas (3 seqequad te6eqas (q !feKuad te6eqas (e ue+euma>l (p euasad !e6eqas (p JaqunseJeu le6eqas (3 seqeqwad !e6eqas (q !!eKuad !e6eqas (e
e~ontua~ednqen(E dasuoy eyasad !e6eqas (p JaqunseJeu !e6eqas (3 dasuon dasuoy seqeqwad !e6eqas (q dasuoy !feKuad le6eqas (e !SU!AOJd (2 dasuoy epasad !e6eqas (p dasuon Jaqwnseleu !e6eqas (3 dasuoy seqequad ie6aqas (q dasuon !lehuad !e6eqas (e leuo!seN (1 ueuey!~adueqnlnKuad ueeuesyeled !senleha l!seq uey!snys!puayy ue~odel ue~eue3a)l]ey6u!l (p uwodei uwodei ue~odei
uaun~lsul
.3
e~onlua~ednqen 1ey6u!l (c !SU!~O ley6u!l J~ (2 I ~ U O ! S ~1ey6u!1 N (1 ueueyyad ueqnlnhuad ueeuesyelad l!seq !senler\aBuayy .q ueuey!~adueqnlnKuad ueeuesyelad (!seq uwodelad !senleha uep 6u!~ol!uouuaunqsu! ueyde!r(uayy .e ueuey!~adueqnlnhuad ueeuesyelad I!seq ue~odeladuep !senler\s
9
L
1103tlX
VNtlSYM3d
W9NV
4
L
P
~ I S V HN v n l v s
NVLVIOM
ue~odeladuep !senleg -3
E
tlllna
-
2 ~
tlns~nans
tlns~n
1
ON
L
NO
UNSUR
SUB UNSUR
1
2
3
BUTlR KEGIATAN
SATUAN HASlL 5
4
d) sebagai peserta
3.
Laporan
Evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan a. Menyusun instrumen evaluasi penyuluhan Instrumen spesifik lokasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan b. Mengumpulkan dan mengolah data hasil Data dan Naskah evaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan
ANGKA KREDIT
PELAKSANA 7
6 0,020
Pertama
1,200
Madya
0,900
Muda
P
0,123
Utarna
0.920
Utama
0,140
Utarna
0,600
Utama
Data Menyiapkan dan mengolah bahanldata inforrnasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan Menganalisis data informasi dan merumuskan Laporan hasil kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat penyempurnaan
0,276
Muda
0,560
Utama
Menyusun rencanaldisain kajian arah kebijakan Disain pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pernbaharuan Data 5. Menyiapkan dan mengolah bahanldata informasi tentang arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat pembaharuan 6. Menganalis data informasi dan rnerumuskan Laporan hasil arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan yang bersifat
0,560
Utama
0,280
Muda
c. Merumuskan hasil evaluasi penyuluhan
Ill. PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN
Laporan
spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan Pedoman umum A. Penyusunan 1. Menyusun pedomanlpetunjuk peiaksanaanl petunjuk teknis penyuluhan perikanan pedomanlpetunjuk pelaksanaan1petunJuk teknis 2. Mengevaluasi pedomanlpetunjuk pelaksanaanl Laporan penyuluhan perikanan petunjuk teknis penyuluhan perikanan 1. Menyusun rencanaldisain kajian arah kebijakan Disain B. Perumusan kajian arah pengembangan penyuluhan perikanan yang kebijakan pengembangan bersifat penyempurnaan penyuluhan perikanan 2.
3.
4.
0,560
Utama
NO
UNSUR
1
2
IV.
PE~GHUBANGAN PROFESI
SUB UNSUR 3 C. Pengernbangan MetodelSistem Kerja Penyuluhan Perikanan
BUTlR KEGIATAN
5
4
1.
2.
A. Penyusunan karya tulislkarya 1. ilmiah dibidang perikanan
2.
3.
Pengkajian metode dan sistern penyuluhan perikanan Perumusan metodelsistem baru penyuluhan perikanan Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil kajianlevaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil kajianlevaluasi yang dipublikasikan dalam bentuk rnajalah yang diterbitkan dan diedarkan oleh DKP
Menyusun karya tulislkarya ilmiah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di 5. Menyusun rnakalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku 6. Menyusun makalah berupa tinjauan atau ulasan ilrniah hasil gagasan sendiri dalam bidang perikanan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk majalah 7. Menyusun tulisan ilmiah populer bidang perikanan yang disebarluaskan melalui media massa
B. Penerjemahanl penyaduran 1.
Dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional
ANGKA KREDIT
PELAKSANA 7
6
Laporan
0,280
Utama
Naskah Perumusan
0,250
Utama
Buku
12,500
Semua jenjang
6,000
Semua jenjang
5,000
Semua jenjang
Majalah
3,500
Semua jenjang
buku
4,000
Sernua jenjang
Majalah
2,500
Semua jenjang
Tulisan ilmiah
1,500
Semua jenjang
Buku
7,000
Semua jenjang
Majalah
Buku Menyusun karya tulislkarya ilrniah dibidang perikanan hasil tinjauanlulasan ilmiah yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan dalam bentuk buku
4.
buku danpahan lain dibidang perikanan
SATUAN HASlL
2.
Didokumentasikan dalam bentuk buku (kliping) Bukulkliping
3,000
Semua jenjang
3.
Didokumentasikan dalam bentuk majalah ilmiah Majalah yang diakui oleh instansi berwenang
3,500
Semua jenjang
3,000
Sernua jenjang
1,500
Sernua jenjang
4.
Tidak dipublikasikan dalam bentuk buku
5.
Tidak dipublikasikan dalarn bentuk majalah
Buku Buku
a z Y
4
k
m
sE,
"m' s
2
m
2
u
0
rn
=
rn
3
5
m
5 m
m
> X
E,
m' u
E,
u
m C
m C
[3)
.-m
C
IS,
.-m
C C
C
.-m C
3
m
C
m
c
.-m .-a
C
a .C
a, .m x
0
m * .
0
"
0
3
5
m 0
x
m C .-m C , .- m m
0
m C
m
C
. mC
C
C
C
m C
C
C
mcnm
.g.,a,,!&
m_.m_.z.m C C C
. C .
m m w
m
.-a, (I,
m
.-a,
m m m C C C m m. - m . -
.-m .-a,
5 cn
3
5 cn
m m m m 3 3 3 3 E E E S , a , m
v,
7.-o
0 0 0 0 0 0 0 0
$
V)
0
L" o
m
.m
:
In=-?
0
0 rg
4
0 - 0 -o
- 0 0
O
0 N-
m
m
C
C
.-a,
m
3
m
.-m
5
0
N
-
0
m
.-a, m
.-cm .-
.-a, 3
c n c n c n
o
S E E
0-
5
m
a, .3
c n c n c n
-0
m
I
0
9 =m cn 0
9 m cn 0
m
2 0
cS
E
2 0 0-
'0
rT)
o
C
m 0
D
4
;--a c~
L
r
: a r
d
C = % m c c m o m
n
P)
p
g.!%s g
2 X a
E,2& am
2
Y n n
5g
Tii"J
ci
m
2$DE. % * m r c c m 2 'S g E$% m:
252
Erm .S .E! E&C
-
o
cS
0-
ao
m
-5 m
" c
g m s 5 $P 5%
n?
0 0 0 0 1 0 0
0-
.
o
m
$ 2 E." 2 a r,
'Zrn
Z " J 2 ", E 'a.% g 2 Ec iii
a
3
aa
Z W W
z
z3 3>
43
z3
z
!? E,
0'
= C %
."= a mI:a v
-3 .%1.% .E s=a Y
3; W Z Qm
55
EL
a 53
5 (I,
3
EL 53
cn
z
53
P -
NO
. UNSUR
1
SUB UNSUR
2
3
. ri E. Keanggotaan dalam
!
organisasi profesi provinsilnasionall internasional
F. Memperoleh ijazahlgelar kepangkatan tidak sesuai tugas
BUTlR KEGIATAN
SATUAN HASlL
ANGKA KREDIT
PELAKSANA
4
5
6
7
1.
Penghargaanrranda Jasa Satya Lencana a) 10 tahun b) 20 tahun c) 30 tahun Sebagai pengurus dalam organisasi profesi
2.
Sebagai anggota dalarn organisasi profesi
PiagamISurat keterangan
0.500
Sernua jenjang
3.
PiagarnISurat keterangan ljazahlgelar
0.250
Semua jenjang
1.
Sebagai pengurus dalam organisasi kernasyarakatan Doktor
15.000
Semua jenjang
2. 3.
Ma ister Sarjana
Ijazahlgelar Ijazahlgelar
10.000 5.000
Semua jenjang Semua jenjang
2.
Piagam Piagam Piagam Piagam ISurat keterangan
1.000 2.000 3.000 1.000
Semua jenjang Sernua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
TAUFIQ EFFENDI
LAMPIRAN Ill: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER119IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATANDAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN SUPMlSMKlDlPLOMA I DlBlDANG PERIKANAN JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN NO.
1
UNSUR
PROSENTASE - PEV\KSANA PEMULA llla
lllb
lllc
llld
PELAKSANA LANJUTAN llllb lllla
25
25
25
25
25
25
25
12
28
44
60
100
140
220
3
7
11
15
25
35
55
40
60
80
100
150
200
300
PELAKSANA
PENYELIA
l 1llc
lllld
UNSURUTAMA A. Pendidikan : 25
a). Pendidikan Sekolah b). Diklat 6. Penyuluhan Perikanan
2 80%
C. Pengembangan Profesi 2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang rnendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan JUMLAH
S 20%
25
TAUFIQ EFFENDI
LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERl NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER119IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN DIPLOMA II DlBlDANG PERKANAN
NO.
1
JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
1
PENYULUH PERIKANAN UNSUR
UNSURUTAMA A. Pendidikan :
IB.
Penyuluhan Perikanan
I
C. Pengembangan Profesi
2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan JUMLAH
LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER119lM.PANl1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN SARJANA MUDAlDlPLOMA Ill DlBlDANG PERIKANAN JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT NO.
1
I
UNSUR
PROSENTASE
PENYULUH PERIKANAN
-
PELAKSANA
PENYELIA
PELAKSANA LANJUTAN
lllc
Illd
lllla
llllb
llllc
lllld
60
60
60
60
60
60
16
32
72
112
192
4
8
18
28
48
80
100
150
200
300
UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat
8. Penyuluhan Perikanan
r 80%
C. Pengembangan Profesi
2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan
120%
60
TAUFIQ EFFENDI
IAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER119IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN SARJANA (S1)IDIPLOMA IV
JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT NO.
1
UNSUR
PROSENTASE
PENYULUH PERIKANAN PERTAMA
MADYA
MUDA
UTAMA
Illla
Illlb
Illlc
lllld
IVIa
IVIb
IVIc
IVId
I Vle
100
100
100
100
100
100
100
100
100
40
80
120
240
360
480
600
760
10
20
80
60
90
120
150
190
150
200
300
400
550
700
850
1050
UNSURUTAMA A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat B. Penyuluhan Perikanan
C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan
2 80%
D. Pengembangan Profesi 2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan JUMLAH
120%
100
NDAYAGUNAAN
TAUFIQ EFFENDI
LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PER1191M. PAN11012008 TANGGAL 20 Oktober 2008
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN PASCA SARJANA (S2) DlBlDANG PERIKANAN
NO.
UNSUR
JENJANG JABATANl GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN PROSENTASE MUDA MADYA UTAMA PERTAMA IV/a IVIb IVIc Illlb llllc IVId Illld IVIe
1 UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a). Pendidikan Sekolah b). Diklat 0. Penyuluhan Perikanan C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan
150
150
150
150
150
150
150
150
40
120
200
320
440
560
720
10
30
50
80
110
140
180
200
300
400
550
700
850
1050
2 80%
D. Pengembangan Profesi
2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan JUMLAH
s 20% 150
RATUR NEGARA,
-
LAMPIRAN Vlll PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PERI19IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008 JUMIAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT PENYULUH PERIKANAN DENGAN PENDlDlKAN DOKTOR (S3) DlBlDANG PERIKANAN
NO. 1
UNSUR
PROSENTASE
JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENYULUH PERIKANAN UTAMA MUDA MADYA IVld IVIe llllc Illld IVla IVlb IVlc
UNSURUTAMA A. Pendidikan 200
200
200
200
200
200
2 80%
80
160
280
400
520
680
5 20%
20
40
70
100
130
170
300
400
550
700
850
1050
a). Pendidikan Sekolah b). Diklat B. Penyuluhan Perikanan
200
C. Pengembangan Penyuluhan Perikanan D. Pengembangan Profesi 2
UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Perikanan JUMLAH
200
TAUFIQ EFFENDI
LAMPIRAN IX PEFUTURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APAFUTUR NEGARA NOMOR: PEW19IM.PANI1012008 TANGGAL 20 Oktober 2008 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAlANllNPASSlNG BAG1 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN KETERAMPllAN 7
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
GOLONGAN RUANG
SlTBllJAZAH ATAU YANG SETINGKAT
KURANG 1 TAHUN
1 TAHUN
2 TAHUN
3 TAHUN
4 TAHUNI LEBIH
1
2
3
4
5
6
7
8
1
llla
SLTAID.I
25
28
31
35
40
2
lllb
SLTND.IlDII
40
45
50
55
60
SLTAID.IIDII
60
65
70
75
80
3 4 5 6 7 8
Illc Illd Illla llllb Illlc Illld
SARJANA MUDAID Ill
60
66
72
78
80
SLTA/D.IlDII
80
83
87
91
100
80
85
90
95
100
100
110
120
130
150
SARJANA MUDAID Ill
100
111
122
133
150
SLTND.IIDII
150
160
170
180
190
SARJANA MUDAID Ill
150
161
172
183
200
SLTND.IIDII
200
222
244
267
290
SARJANA MUDAID Ill
200
223
247
271
295
SLTAID.IIDII
300
300
300
300
300
SARJANA MUDA ID Ill
300
300
300
300
300
SARJANA MUDA ID Ill SLTND.IlDII
,
('xGhiy
PENDAYAGUNAAN APARA UR NEGARA
TAUFIQ EFFENDI
i
LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA NOMOR: PERH 9lM.PANH 012008 TANGGAL 20 Oktober 2008 ANGKA KREDIT KUMUlATlF UNTUK PENYESUAlANllNPASSlNGBAG1 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN KEAHLIAN
(/7GhEgW PENDAYAGUNAANAPA
TURNEGARA
TAUFIQ EFFENDI
