MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP- 236/MBU/2011 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMEGANG SAHAM/RUPS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS SERTA PEMILIK MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEPADA DLREKSI, DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS DAN PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran

dasar Perusahaan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memiliki kedudukan, tugas dan kewenangan sebagai wakil Pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum); b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengurusan BUMN, perlu mendelegasikan dan/atau memberikan kuasa atas sebagian kewenangan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; c. bahwa kewenangan yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf b, disamping karena pertimbangan efektifitas, juga karena pertimbangan bahwa hal-hal tersebut dianggap tidak "sangat strategis"; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan Pemberian Kuasa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/RUPS Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) Kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4305); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5055); 4. Peraturai4

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

4.

5.

6. 7. 8. 9.

-2Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4554); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN); (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556) ; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMEGANG SAHAM/RUPS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS SERTA PE1VHLIK MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEPADA DIREKSI, DEWANKOMISARIS/DEWAN PENGAWAS DAN PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut Menteri, mendelegasikan sebagian kewenangan dan/atau memberi kuasa sebagai wakil Pemerintah selaku pemegang saham/RUPS pada Persero dan Perseroan Terbatas serta pemilik modal pada Perum kepada : 1. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini; 2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini; dan 3. Direksi BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini. •• Berdasarkan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pejabat Eselon I mewakili Menteri mengambil keputusan atas nama Menteri selaku Pemilik Modal Perum, mengenai hal-hal yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya. Dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara, berdasarkan •• pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pejabat Eselon I mewakili Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, bertindak selaku RUPS, atau mengambil keputusan di luar RUPS yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, mengenai hal-hal yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya. KEEMPAT.../3 dei#1/


-3KEEMPAT

Bagi Persero yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, berdasarkan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Pejabat Eselon I mewakili Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS atau mengambil keputusan di luar RUPS yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, mengenai hal-hal yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya.

KELIMA

Kewenangan Pejabat Eselon I berdasarkan pendelegasian dan/atau pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dikuasakan/disubstitusikan kepada Pejabat Eselon I lain atau Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian BUMN berdasarkan surat kuasa khusus atau keputusan Pejabat Eselon I yang bersangkutan.

KEENAM

Pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sekaligus merupakan persetujuan Menteri kepada para Pejabat Eselon I untuk langsung mengambil keputusan terhadap hal-hal yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya.

KETUJUH

Pejabat Eselon I, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi yang menerima pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib memberikan laporan berkala kepada Menteri setiap bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDELAPAN

Dengan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Direksi dapat langsung mengambil keputusan atau melaksanakan kegiatan yang didelegasikan dan/atau dikuasakan kepadanya, tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan/atau RUPS/Menteri.

KESEMB ILAN

Dengan pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat langsung mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan RUPS/Menteri.

KESEPULUH

1) Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar mengenai kewenangan RUPS/Menteri untuk melakukan pengurangan pembatasan atau penentuan pembatasan lain kepada Direksi, setelah pendelegasian dan/atau pemberian kuasa diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri ini, dalam rangka tertib administrasi maka setiap Anggaran Dasar BUMN disesuaikan dengan Keputusan Menteri ini. 2) Dalam hal Anggaran Dasar BUMN tidak mengatur kewenangan RUPS/ Menteri untuk mengurangi atau menambah pembatasan tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMN, maka pendelegasian kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku sepanjang Anggaran Dasarnya belum disesuaikan. KESEBELAS .14

/in


-4Dengan adanya pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa kepada KESEBELAS Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Menteri ini, maka permintaan persetujuan yang telah disampaikan kepada dan belum diputuskan oleh Menteri, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini. KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Keuangan; 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN; 8. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian BUMN; 9. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 15 November 2011 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd. Salinan sesuai dengan4tslinya Kepala Biro Hukum,

Herman Hidayat NIP 19590709 198003 1 001

DAHLAN ISKAN

Lampiran I (1/4) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 Tanggal : 15 November 2011


KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN YANG DIDELEGASIKAN/DIKUASAKAN KEPADA PEJABAT ESELON I (SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN/SES, DEPUTI TEKNIS/DT, DAN DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI DAN PERENCANAAN STRATEGIS BUMN/DRPS) NO

KEWENANGAN MENTERI YANG DIDELEGASIKAN/ DIKUASAKAN

DIDELEGASIKAN /DIKUASAKAN KEPADA SES

1.

2.

Penetapan auditor eksternal untuk pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. perubahan Persetujuan anggaran dasar Persero.

3.

Persetujuan pembelian kembali saham (buy back) bagi BUMN non-Tbk.

4.

. rencana Penyampaian pemberhentian dan menerima pembelaan diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang akan diberhentikan sewaktu-waktu. Pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP). Pengesahan RKAP BUMN yang tingkat kesehatannya 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mencapai kategori sehat (AA).

5. 6.

Persetujuan perubahan RKAP tingkat yang BUMN kesehatanya 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mencapai kategori sehat (AA). Persetujuan untuk melakukan 8. tindalcan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, bagi BUMN yang RKAP-nya disetujui oleh RUPS. Pengesahan Rencana Kerja dan 9. PKBL Anggaran (RKA) tingkat yang BUMN kesehatannya 2 (dua) tahun berturut-turut tidak mencapai kategori sehat (AA), dan perubahannya.

7.

DT

v

KETERANGAN

DRP S

Seleksi auditor eksternal dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Sebelum menetapkan perubahan anggaran dasar, Sekretaris Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Deputi Teknis terkait.

v

v

..■

■ .•

v

Dalam setiap keputusan pengesahan RKAP BUMN, dicantumkan klausul pemberian kuasa kepada untuk Pengawas Komisaris/Dewan Dewan mengesahkan perubahan RKAP, sepanjang perubahan tersebut tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari total nilai RKAP atau kegiatan yang tidak bersifat strategis.

v

v

Sebelum menetapkan pengesahan RKA PKBL, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

AN



NO



Persetujuan Laporan Tahunan Laporan pengesahan dan Keuangan, serta penetapan penggunaan laba bersih. 11. Persetujuan Laporan Tahunan PKBL. 10.

penerbitan 12. - Persetujuan obligasi dan surat utang lainnya oleh Persero/Perum. alokasi dana - Penetapan PKBL per provinsi. 13. Penetapan auditor eksternal mengaudit neraca untuk penutup Persero/Perum hasil badan bentuk perubahan hukum. lanjut 14. Pelaksanaan tindak penambahan dan pengurangan negara penyertaan modal (PMN) pada Persero dan Perseroan Terbatas yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 15. Penetapan penyertaan modal negara (PMN) pada Persero/Perum dan Perseroan Terbatas yang berasal dan kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. 16. Penetapan besar dan jenis Direksi dan penghasilan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas. 17. Pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero/Perum yang kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero/Perum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dalam 1(satu) tahun, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, namun memiliki ekuitas negatif.

DT

KETERANGAN

DRPS

v

v

v

Sebelum menetapkan persetujuan Laporan Tahunan PKBL, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN. Sebelum menetapkan alokasi dana PKBL per provinsi, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN berkoordinasi dengan Wakil Menteri.

v

'.'

v

v

v

v

v

Mengingat penambahan modal pada prinsipnya adalah perubahan anggaran dasar, maka penetapannya dilakukan bersama oleh Sekretaris Kementerian BUMN (terkait dengan aspek legal) dan Deputi Teknis (terkait dengan substansi).

Mengingat penambahan modal pada prinsipnya adalah perubahan anggaran dasar, maka penetapannya dilakukan bersama oleh Sekretaris Kementerian BUMN (terkait dengan aspek legal) dan Deputi Teknis (terkait dengan substansi). Sebelum menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN. Sebelum menetapkan pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap dimaksud, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

dor



NO



18. Pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero/Perum yang nilainya di atas Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) Rp dengan sampai 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih dalam 1(satu) tahun, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 19. Persetujuan penyertaan modal lain, perusahaan pada anak pendirian perusahaan/perusahaan pelepasan dan patungan, penyertaan modal pada anak perusahaan perusahaan/ nilai dengan patungan, penyertaan di atas Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). 20. Persetujuan untuk melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, anak pembubaran dan dan/atau perusahaan perusahaan patungan. 21.

Persetujuan untuk melakukan kerja sama dengan jangka waktu di atas 10 (sepuluh) tahun {berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerj a Sama Operasi (KSO), Bangun Guna (Build Operate Serah TransferIBOT), Bangun Milik (Build Own Serah Bangun TransferIBOwT), (Build Transfer Serah Guna OperateIBTO)}.

DT

v .

..0

KETERANGAN

DRPS

Sebelum mengalihkan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap dimaksud, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

Sebelum menetapkan penyertaan, pendirian, dan pelepasan modal dimaksud, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

v

v

Sebelum menetapkan persetujuan kerja sama dimaksud, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

4w/

Lampiran I (4/4) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 Tanggal : 15 November 2011 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO



22.

Penunjukan Persero/Perum.

DT

KETERANGAN

DRPS

likuidator ..0

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 15 November 2011 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

otamvoild/ Herman Hidayat NIP 19590709 198003 1 001

DAHLAN ISKAN

Lampiran II (1/2) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 Tanggal : 15 November 2011


KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN YANG DIDELEGASIKAN/DIKUASAKAN KEPADA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS NO 1.

KEWENANGAN MENTERI YANG DIDELEGASIKAN/DIKUASAKAN Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN yang tingkat kesehatannya 2 (dua) tahun berturut-turut dikategorikan sehat (minimal AA) dan perubahannya.

KETERANGAN

2.

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL BUMN yang tingkat kesehatannya 2 (dua) tahun berturut-turut sehat (minimal AA) dan perubahannya.

3.

wewenang Kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh Dewan Pengawas, apabila Menteri tidak menetapkan pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi. Persetujuan pengalihan atau menjadikan Ketentuan ini berlaku sepanjang nilai Rp 500.000.000.000,00 jaminan utang aktiva tetap (lima ratus miliar rupiah) tersebut tidak melebihi 50% (lima Persero/Perum yang nilainya sampai puluh persen) dari kekayaan bersih BUMN dan sepanjang dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ekuitas Perusahaan tidak negatif (karena menjadi kewenangan ratus miliar rupiah) dalam 1 (satu) RUPS/Menteri) yang didelegasikan kepada Deputi Teknis. transaksi atau lebih dalam 1 (satu) tahun, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

4.

Pembagian tugas dan anggota Direksi Perum.

5.

Persetujuan penghapusbukuan aktiva tetap karena kondisi tertentu (hilang, biaya total lost, musnah, pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut, dibongkar, tidak lagi menjadi milik atau dikuasai oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap).

6.

melakukan untuk Persetujuan penyertaan modal pada perusahaan lain, mendirikan anak perusahaan/ perusahaan patungan, dan melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan/perusahaan patungan, dengan nilai penyertaan sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Lampiran II (2/2) Keputusan Menteri Negara BUMN : KEP-236/MBU/2011 Nomor : 15 November 2011 Tanggal MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO 7. 8.

9. 10. 11.

12.

13.

14.

KEWENANGAN MENTERI YANG DIDELEGASIKAN/DIKUASAKAN Persetujuan untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist). Persetujuan untuk mengadakan kerja sama dengan jangka waktu 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun {berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate TransferIBOT), Bangun Milik Serah (Build Own TransferIBOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer OperateIBTO)}. Persetujuan untuk menetapkan blue print organisasi perusahaan. Persetujuan untuk menetapkan dan mengubah logo perusahaan. Persetujuan untuk melakukan tindakantindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP, bagi BUMN yang RKAP-nya disetujui oleh Dekom/Dewas. Persetujuan untuk membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan yang dapat berdampak bagi perusahaan. Persetujuan untuk pembebanan biaya perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Persetujuan untuk pengusulan wakil perusahaan untuk menjadi calon Dewan Direksi dan anggota Pengawas pada Komisaris/Dewan perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perusahaan dan/atau bernilai strategis.

KETERANGAN

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 15 November 2011

Salinan sesuai dengan slinya Kepala Biro Hukum,

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA ttd. DAHLAN ISKAN

Herman Hidayat NIP 19590709 198003 1 001

Lampiran III (1/1) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 Tanggal : 15 November 2011


KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN YANG DIDELEGASIKAN/DIKUASAKAN KEPADA DIREKSI BUMN NO 1.

KEWENANGAN MENTERI YANG DIDELEGASIKAN/DIKUASAKAN Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero.

KETERANGAN -

-

-

2.

Pendelegasian ini hanya berlaku untuk Persero. Kewenangan ini dapat dilaksanakan oleh Direksi, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan kewenangan anggota Direksi. Dalam melaksanakan kewenangan ini, Direksi berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.

Persetujuan untuk melakukan kerja Dengan ketentuan ini, maka Direksi tidak perlu lagi meminta sama dengan jangka waktu sampai persetujuan Dewan Komisaris maupun RUPS. dengan 5 (lima) tahun {berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate TransferIBOT), Bangun Milik Serah (Build Own TransferIBOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer OperateIBTO)).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 15 November 2011 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA ttd. Salinan sesuai dengan. slinya Kepala Biro Hukum,

go#44041/ Herman Hidayat NIP 19590709 198003 1 001

DAHLAN ISKAN

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Recommend Documents