PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/MBU/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/MBU/2006 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006, telah ditetapkan pedoman pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
b.
bahwa setelah Peraturan Menteri tersebut diimplementasikan, ternyata terdapat substansi dalam Peraturan Menteri tersebut yang perlu disempurnakan dalam rangka mengakomodir perkembangan kebijakan Kementerian Negara BUMN;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
: 1.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1
2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran, Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
5.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/MBU/2006 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. PASAL I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2006 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 3 angka 1 huruf d dan e diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3
Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota direksi Anak Perusahaan adalah: 1.
syarat formal, yaitu a.
orang perseorangan;
b.
mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c.
tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
d.
tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dan/atau BUMN dinyatakan pailit dalam waktu 5
2
(lima) tahun sebelum pencalonan; e.
2.
tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan Perusahaan, BUMN dan/atau negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
syarat materil, yang meliputi: a.
b.
c.
integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat : 1)
perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Anak Perusahaan/ BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
2)
perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Perusahaan/BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku baik);
3)
perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Direksi, pegawai Anak Perusahaan/BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
4)
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
tidak Anak yang tidak
Kompetensi tehnis/keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki : 1)
pengetahuan yang memadai Perusahaan yang bersangkutan;
di
2)
pengalaman dan keahlian di bidang pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/Perusahaan/Lembaga yang bersangkutan;
3)
kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan;
4)
pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5)
dedikasi dan menyediakan melakukan tugasnya.
waktu
bidang
usaha
sepenuhnya
Anak
untuk
psikologis, bahwasanya yang bersangkutan memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai anggota direksi Anak Perusahaan.
3
3.
2.
Syarat Lain, yang meliputi : a.
bukan anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
b.
berusia tidak melebihi 55 tahun ketika akan menjabat Direksi Anak Perusahaan;
c.
tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga serta Direksi pada BUMN dan Perusahaan atau harus mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
d.
tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan yang bersangkutan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
e.
tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Anak Perusahaan.
Ketentuan Pasal 4 angka 1 huruf d dan e, angka 2 huruf a butir 3) dan angka 3 huruf d diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: Pasal 4
Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Komisaris Anak Perusahaan adalah : 1.
2.
syarat formal, yaitu a.
orang perseorangan;
b.
mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c.
tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
d.
tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dan/atau, BUMN dan/atau dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
e.
tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan Perusahaan, BUMN dan/atau negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
syarat materil, yang meliputi; a.
integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat : 1)
perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan Anak Perusahaan/BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
2)
perbuatan
cidera
janji
yang
dapat
dikategorikan
tidak
4
memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Anak Perusahaan/BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
b.
3.
3.
3)
perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada pribadi calon anggota Komisaris, pegawai Anak perusahaan/BUMN/ Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
4)
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
Kompetensi memiliki :
tehnis/keahlian,
bahwasanya
yang
bersangkutan
1)
pengetahuan yang memadai di bidang usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan;
2)
kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka pengembangan Anak Perusahaan;
3)
pemahaman masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
4)
berdedikasi dalam melakukan tugasnya.
Syarat Lain, yang meliputi : a.
bukan anggota dan/atau pengurus Partai Politik;
b.
berusia tidak melebihi 60 tahun ketika akan menjabat anggota komisaris Anak Perusahaan;
c.
tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Anak Perusahaan yang bersangkutan atau bersedia mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan.
d.
tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Komisaris Anak Perusahaan.
Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7 (1)
Calon Direksi, dapat berasal dari : a.
Anggota Direksi Anak Perusahaan yang sedang menjabat;
b.
Pejabat internal Anak Perusahaan setingkat di bawah Direksi;
c.
Pejabat internal BUMN setingkat dibawah Direksi;
5
(2)
4.
d.
Tenaga eksternal Anak Perusahaan;
e.
Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Calon Komisaris, dapat berasal dari: a.
Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan;
b.
Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan;
c.
Pejabat internal BUMN setingkat dibawah Direksi;
d.
Tenaga eksternal Anak Perusahaan;
e.
Sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan ayat (2) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : Pasal 15
5.
(1)
Direksi BUMN menyampaikan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih kepada Menteri Negara BUMN melalui Sekretaris Kementerian Negara BUMN disertai rekomendasi Komisaris/Dewan Pengawas atau keterangan mengenai terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), serta penjelasan mengenai alasan pergantian, proses penjaringan, proses FPT, dan proses penetapan Calon Direksi dan Calon Komisaris terpilih untuk mendapatkan persetujuan.
(2)
Dihapus
(3)
Menteri BUMN melakukan penilaian terhadap alasan pergantian, proses penjaringan, FPT dan penetapan yang dilakukan oleh Direksi BUMN untuk menetapkan apakah proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance.
(4)
Menteri BUMN memberikan persetujuan kepada Direksi BUMN dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)
Dihapus.
Ketentuan Pasal 17 diubah dan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: Pasal 17 (1)
Sekretaris Kementerian Negara BUMN ditugaskan untuk mengkoordinasikan proses penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Deputi yang
6
bersangkutan. (3)
Sekretaris Kementerian Negara BUMN menyampaikan hasil penilaian terhadap calon Anggota Direksi dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Negara BUMN untuk ditetapkan.
6.
Pasal 22 dihapus.
7.
Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24 A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 24 A
Bagi BUMN Terbuka (Tbk), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dengan ketentuan penilaian dan persetujuan atas calon anggota Direksi dan calon anggota Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini cukup dilakukan oleh Komisaris BUMN Terbuka (Tbk) setelah mendapat persetujuan Menteri Negara BUMN. Pasal II Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2006 MENTERI NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
ttd SUGIHARTO
7
