MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : SK -166/NIBU/2012 TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL PADA BUMN KEPADA PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN BUMN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memiliki kedudukan, tugas dan kewenangan sebagai wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal pada BUMN; b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembinaan BUMN, perlu memberikan kuasa kepada Pejabat Eselon I Kementerian BUMN atas sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa pemberian kuasa sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN kepada Pejabat Eselon I Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan tetap mempertimbangkan bahwa hal-hal yang dianggap "sangat strategic", tetap menjadi kewenangan Menteri Negara BUMN; d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, telah ditetapkan pendelegasian sebagian kewenangan dan/atau pemberian kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (PERUM) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN; e. bahwa untuk lebih memperjelas dan menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kuasa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali pemberian kuasa sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN kepada Pejabat Eselon I Kementerian BUMN; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perk menetapkan Keputusan Menteri Negara BUMN tentang Pemberian Kuasa Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal Pada BUMN Kepada Pejabat Eselon I Kementerian BUMN;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

4

3. Peraturan.../2

MENTERI NEGARA BADAN USA HA MILIK NEGARA

-23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 9. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL PADA BUMN KEPADA PEJABAT ESELON I KEMENTERIAN BUMN. : 1. Menteri Negara BUMN, yang selanjutnya disebut Menteri, memberikan kuasa atas sebagian kewenangannya sebagai wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/Pemilik Modal pada BUMN kepada Pejabat Eselon I Kementerian BUMN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini. 2. Dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara, berdasarkan kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Eselon I mewakili Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, bertindak selaku RUPS, atau mengambil keputusan di luar RUPS yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, mengenai hal-hal yang dikuasakan kepadanya. 3. Dalam hal tidak seluruh saham Persero dimiliki oleh Negara, berdasarkan kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Eselon I mewakili Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS atau mengambil keputusan di luar RUPS yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, mengenai hal-hal yang dikuasakan kepadanya. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3, berlaku pula bagi Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara. KEDUA ..../3

MENTERI iNEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3Pejabat EseIon I Kementerian BUMN, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA

Pejabat Eselon I Kementerian BUMN, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri setiap bulan Juli tahun berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: 1. Keputusan Pejabat Eselon I Kementerian BUMN yang telah diambil berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, disetujui dan dinyatakan sah sepanjang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-236/MBU/20I1 tanggal 15 November 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (PERUM) Kepada Direksi, Dewan Eselon Pengawas, dan Pejabat Komisaris/Dewan di Lingkungan Kementerian BUMN, sepanjang yang berkaitan dengan pendelegasian dan/atau pemberian kuasa kepada Pejabat Eselon I Kementerian BUMN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalanmya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 3. Ketua Badan Pemerilcsa Keuangan; 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 6. Menteri Keuangan; 7. Wakil Menteri Negara BUMN; 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN; 9. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian BUMN; 10. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 13 April 2012

suai dengan aslinya iro Hukum,

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, ttd. DAHLAN ISKAN

a IP 19681010 199603 1 001

Lampiran (1/6) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-166/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEWENANGAN MENTERI NEGARA BUMN YANG DIKUASAKAN KEPADA PEJABAT ESELON I NO

1.

2.

3.

4.

5.

KEWENANGAN MENTERI YANG DIKUASAKAN Penetapan auditor eksternal laporan untuk pemeriksaan keuanganpentsahaan. Persetujuan perubahan anggaran dasar Persero. Persetujuan pembelian kembali saham (buy back) bagi BUMN non-Tbk. rencana Penyampaian pemberhentian dan menerima pembelaan diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang akan diberhentikan sewaktu-waktu. Pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP).

DIKUASAKAN KEPADA DRPS SES DT

PEDOMAN PELAKSANAAN

v

Seleksi auditor eksternal dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

40

Sebelum menetapkan perubahan anggaran dasar, Sekretaris Kementerian BUMN berkoordinasi dengan Deputi Teknis terkait. Sebelum buy back dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan due dilligence.

,.#

Dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Persero.

.4

..0

6.

RKAP dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKBL BUMN yang tingkat kesehatannya 2 (dua) berturut-turut tidak tahun mencapai kategori sehat (AA).

7.

Pengesahan perubahan RKAP dan RKA PKBL BUMN.

V

8.

Persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang belum RKAP dalam ditetapkan (kecuali pengantian Direksi anak perusahaan dan perusahaan patungan).

v

.0

Sebelum menetapkan pengesahan Rencana Jangka Panjang (RJP), Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri. 1) Bagi BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya masih menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 826/KMK.013/1992, maka yang dimaksud Sehat adalah "Sehat" (tanpa kategori minimal AA). 2) RKAP dan RKA PKBL BUMN telah disusun berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam aspirasi pemegang saham (shareholder aspiration) oleh Menteri. 3) Sebelum menetapkan pengesahan RKA PKBL, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN. 1) Sebelum menetapkan pengesahan perubahan RKAP dan RKA PKBL BUMN, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri. Khusus untuk pengesahan perubahan RKA PKBL, 2) disamping berkoordinasi dengan Wakil Menteri, Deputi Teknis berkoordinasi pula dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN. 1) Dalam hal tindakan yang belum ditetapkan dalam RUPS tersebut, tidak termasuk yang ditetapkan menjadi kewenangan Pejabat Eselon I, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, maka tindakan dimaksud harus tetap mendapat persetujuan Menteri. untuk persetujuan menetapkan 2) Sebelum belum yang tindakan-tindakan melakukan dalam RKAP, Deputi Teknis ditetapkan berkoordinasi dengan Wakil Menteri. Z

Lampiran (2/6) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-166/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO 9.

KEWENANGAN MENTERI YANG DIKUASAKAN

DIKUASAKAN KEPADA DT DRPS SES

- Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan, serta penetapan penggunaan laba bersih.

1) Terkait dengan pembagian laba bersih dan halhal strategis yang akan diputuskan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Negara BUMN. Tahunan dengan 2) Pengesahan Laporan memperhatikan batas waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Sebelum menetapkan persetujuan Laporan Tahunan PKBL, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri dan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN.

v

- Persetujuan Laporan Tahunan PKBL.

10.

Persetujuan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Persero/Perum.

11.

Penetapan alokasi dana PKBL per provinsi.

12.

Penetapan auditor eksternal mengaudit neraca untuk penutup Persero/Perum hasil badan perubahan bentuk hukum.

13.

P elaksanaan tindak lanj ut penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara (PMN) pada Persero dan Perseroan Terbatas yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

14.

Penetapan penyertaan modal pada (PMN) negara Persero/Perum dan Perseroan Terbatas yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.

Sebelum menetapkan persetujuan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN dan Sekretaris Kementerian BUMN.

v

'

v

v

v

*1

v

PEDOMAN PELAKSANAAN

Sebelum menetapkan alokasi dana PKBL per provinsi, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN berkoordinasi dengan Wakil Menteri. Dilakukan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa Persero/Perum.

Mengingat penambahan modal pada prinsipnya adalah perubahan anggaran dasar, maka penetapannya dilakukan bersama oleh Sekretaris Kementerian BUMN (terkait dengan aspek legal) dan Deputi Teknis (terkait dengan substansi).

1) Mengingat penambahan modal pada prinsipnya adalah perubahan anggaran dasar, maka penetapannya dilakukan bersama oleh Sekretaris Kementerian BUMN (terkait dengan aspek legal) dan Deputi Teknis (terkait dengan substansi). 2) Sebelum menetapkan penyertaan modal negara (PMN) yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya, Sekretaris Kementerian BUMN dan Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri. /

Lampiran (3/6) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-166/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012 MENTERI N EGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO

KEWENANGAN MENTERI YANG DIKUASAKAN

15.

Penetapan besar dan jenis Direksi dan penghasilan Komisaris/Dewan Dewan Pengawas.

16. Pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero/Perum dengan nilai : atas a. di Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan sampai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); atau b. di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero/Perum; dalam 1 (satu) transaksi atau lebih mana yang lebih kecil, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak {khusus terhadap pengalihan aktiva tetap, nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan nilai akumulatif dalam 1 (satu) tahun}.

DIKUASAKAN KEPADA DT DRPS SES v

v

PEDOMAN PELAICSANAAN Sebelum menetapkan besar dan jenis penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri Negara BUMN dan dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Menteri Negara BUMN. I) Persetujuan pengalihan atau menjadikan jaminan utang aktiva tetap Persero/Perum yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero/Perum atau Persero/Perum dengan ekuitas negatif, menjadi kewenangan Menteri. 2) Sebelum menetapkan pengalihan aktiva tetap dimaksud, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrulcturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN serta Sekretaris Kementerian BUMN. 3) Sebelum menetapkan jaminan utang atas aktiva tetap dimaksud, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris Kementerian BUMN. 4) Pengalihan aktiva tetap dilakukan dengan ketentuan: a. memenuhi salah satu syarat sebagai berikut : (1) secara teknis dan/atau ekonomis sudah tidak menguntungkan; (2) diperuntukkan bagi Kepentingan Umum; (3) diperlukan oleh kementerian atau lembaga Negara/Pemerintah; (4) bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan Persero; atau (5) satu-satunya alternatif sumber dana bagi Persero untuk kebutuhan yang sangat mendesak. b. tidak dipergunakan dalam operasional perusahaan, baik saat ini maupun sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan ke depan; c. berdasarkan kajian, sudah tidak dapat dioptimalisasi; dan d. tidak dalam bentuk hibah atau pengalihan tanpa kompensasi apapun. 5) nilai di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus dengan sampai rupiah) miliar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih BUMN, dan 6) ekuitas perusahaan tidak negatif. I

Lampiran (4/6) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-166/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NO

KEWENANGAN MENTERI YANG DIKUASAKAN

17.

Persetujuan untuk penyertaan modal pada perusahaan lain penambahan (termasuk dan penyertaan modal) modal untuk penyertaan pendirian anak perusahaan/ perusahaan patungan, dengan nilai • di atas a. penyertaan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan sampai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); atau b. penyertaan di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh jumlah dari persen) bersih kekayaan Persero/Perum; (mana yang lebih kecil).

18.

Persetujuan untuk melakukan pelepasan penyertaan modal saham), dilusi (termasuk peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, anak pembubaran dan perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai penyertaan sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

DIKUASAKAN KEPADA SES DT DRPS

v

V

PEDOMAN PELAKSANAAN

1) Persetujuan penyertaan modal di atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero/Perum atau Persero/Perum dengan ekuitas negatif, menjadi kewenangan Menteri. 2) Sebelum menetapkan penyertaan, pendirian, dan pelepasan modal dimaksud, Deputi Teknis Bidang dengan Deputi berkoordinasi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN serta Selcretaris Kementerian BUMN. 3) penyertaan modal dilakukan dengan ketentuan : a. dilakukan berdasarkan kajian kelayakan usaha; b. penyertaan tidak berupa tanah; c. penyertaan modal tidak mengganggu likuiditas Perseroan; dan perusahaan/perusahaan anak d. pendirian patungan, dilakukan hanya dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama perseroan dan bukan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama perusahaan yang telah berjalan, kecuali perusahaan holding. 4) nilai di atas Rp500.000.000.000,00 (lima rates dengan rupiah) sampai miliar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih BUMN, dan 5) ekuitas perusahaan tidak negatif. 1) Persetujuan untuk melakukan pelepasan penyertaan modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang nilai penyertaannya melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero/Perum atau Persero/Perum dengan ekuitas negatif, menjadi kewenangan Menteri. 2) Sebelum menetapkan pelepasan penyertaan modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN serta Selcretaris Kementerian BUMN.

/

Lampiran (5/6) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-166/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012 MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NO

KEWENANGAN MENTERI YANG DIKUASAKAN

DIKUASAKAN KEPADA SES DT DRP S

PEDOMAN PELAKSANAAN 3) Pelepasan penyertaan modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan dan/atau anak perusahaan pembubaran perusahaan patungan dengan ketentuan: a. pelepasan penyertaan modal, penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pemisahan, tidak menyebabkan hilangnya kontrol BUMN terhadap anak perusahaan dan/atau tidak merugikan/membebani BUMN. b. nilai sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tersebut tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih BUMN, dan c. ekuitas perusahaan tidak negatif.

19.

Persetujuan untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist), dengan nilai pinjaman yang dijamin : atas a. di Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); atau b. di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Persero/Perum; (mana yang lebih kecil).

20.

Persetujuan untuk melakukan kerja sama dengan jangka waktu di atas 10 (sepuluh) tahun {berupa kerja sama lisensi, kontrak manaj emen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna (Build Operate Serah Transfer/BOT), Bangun Milik (Build Own Serah Transfer/BOwT), Bangun Serah (Build Transfer Guna Operate/BTO)}.

..0

v

1) Penjaminan hanya diberikan terhadap: a. BUMN. kepemilikan perusahaan yang b. anak saham/modal BUMN yang bersangkutan minimal 90% (sembilan puluh persen). c. kemitraan dengan petani. 2) Nilai pinjaman yang dijamin tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMN, yang tetap menjadi kewenangan Menteri. 3) Sebelum menetapkan persetujuan untuk mengikat perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist), Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri. 3) Penjaminan ini tidak termasuk penjaminan yang dilakukan oleh BUMN tertentu yang kegiatan usaha utamanya di bidang penjaminan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penjaminan. 1) Sebelum menetapkan persetujuan kerja sama dimaksud, Deputi Teknis berkoordinasi dengan Wakil Menteri, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN serta Sekretaris Kementerian BUMN. 2) Kerjasama dilakukan dengan ketentuan : a. Berdasarkan kajian kelayakan usaha; b. Tidak mengganggu kegiatan usaha utama Persero; c. Tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan aktiva tetap Persero, kecual i kerj asama dilakukan dalam rangka peningkatan nilai aset untuk dipindahtangankan. d. Menguntungkan Persero. e. Menyesuaikan pola kerjasama dengan rencana pemanfaatan aset yang dikerjasamakan sesuai dengan rencana pengembangan perusahaan.

I

Lampiran (6/6) Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : SK-166/MBU/2012 Tanggal : 13 April 2012

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MUIR NEGARA

NO

KEWENANGAN MENTERI YANG DIKUASAKAN likuidator

21.

Penunjukan Persero/Perum.

22.

Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Direksi dan Komisaris/Dewan Dewan Pengawas.

23.

dan Menghadiri undangan mengambil keputusan dalam rapat/mediasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga oleh Pemerintah, dan pihak ketiga lainnya.

24.

DIKUASAKAN KEPADA DT DRPS SES

Memberikan persetujuan atas sebagian kewenangan Menteri Negara BUMN yang didelegasikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Direksi dan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Nomor . BUMN dan SK-164/MBU/2012 SK-165/MBU/2012 Nomor: dilakukan selama belum perubahan Anggaran Dasar Persero yang bersangkutan, atau belum dimungkinkan dalam Anggaran Dasar Perum.

v

v

id

V

V4

PEDOMAN PELAKSANAAN Disusun sesuai dengan target yang ditetapkan dalam aspirasi pemegang saham (shareholder aspiration) oleh Menteri.

Sekretaris Kementerian BUMN dan Deputi Teknis dapat hadir sendiri-sendiri atau bersama-sama atau memberikan kuasa kepada pejabat Eselon II.

Pemberian persetujuan dilakukan dengan tetap memperhatikan pedoman pelaksanaan atas sebagian kewenangan yang dimaksud dalam Keputusan Nomor : BUMN Menteri Negara SK-164/MBU/2012 (untuk Persero) dan Nomor : SK-165/MBU/2012 (Perum).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 13 April 2012

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA sesuai dengan aslinya ro Hukum,

ttd. DAHLAN ISICAN

9681010 199603 1 001