MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGAP.\ RFPI PI.TI< INDONESIA
SALINAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : PER- 15 /MBU/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,
Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008, telah ditetapkan pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara; b. bahwa dalam rangka mendorong sinergi BUMN, sinergi anak perusahaan, sinergi BUMN dan Anak Perusahaan, guna menambah nilai perusahaan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan perekonomian, serta menciptakan kesetaraan dalam dunia usaha bagi BUMN dan memberi kesempatan bagi usaha kecil/mikro, perlu menyempurnakan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara; : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 5.Peraturan
ME: 'ERI NEGARA BADAN USAIR \IRAK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
-25. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut: 1. Mengubah Pasal 1 Angka 6 dan menambah satu angka menjadi angka 7, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, yang dimaksud dengan : 1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana dan APBN/APBD; 2. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan; 3. Pengguna Barang dan Jasa adalah BUMN pemilik pekerjaan; 4. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN, badan hukum, atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa; 5. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang dan Jasa; 6.Anak Perusahaan
...4
u.IENTERI NI GARA BADAN LISAHA \II L IK NF(iAR REPUBLIK INDONESIA
-36. Anak Perusahaan BUMN adalah a. Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan; b. Perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain; c. perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%; 7. Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90 % dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN. 2. Mengubah Pasal 2 ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 2
(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah; b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa hams sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa hams terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan Jasa yang berminat; e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat; f. akuntabel, berarti hams mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. (2) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. (3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian." 3. Mengubah
/44
ME, FERI NFGARA BAR N LSII1A R 1,0.! INDONUSIA
NI.GAR.\
-4-
3. Mengubah Pasal 9 ayat 3 huruf j dan menambah huruf k bare, serta menambah satu ayat menjadi ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 9 (1) Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia Barang dan Jasa. (2) Penunjukan langsung hanya dapat dilakukan sepanjang Direksi terlebih dahulu merumuskan ketentuan internal dan kriteria yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) Pasal ini. (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut: a. Barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (business critical asset); b. Penyedia Barang dan Jasa dimaksud hanya satu-satunya (barang spesifik); dimana untuk menggunakan dan c. Barang dan jasa yang bersifat knowledge intensive memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa; d. Bila pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b telah dua kali dilakukan namun peserta pelelangan atau pemilihan langsung tidak memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti pelelangan atau pemilihan langsung, sekalipun ketentuan dan syaratsyarat telah memenuhi kewajaran; e. Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki jaminan (warranty) dari Original Equipment Manufacture; f. Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan; sepanjang harga g. Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order) yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas barang dan jasa; h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional; i. Barang dan jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
J.
Penyedia
i
./5
NIEN I FRI NE \R,\ H \DAN LSAIIA MIL NE6ARA REIThRLIK INDONESIA -5-
j.
Penyedia barang dan jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud adalah merupakan produk atau layanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral.
k. Pengadaan barang dan jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris (4) Penunjukkan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, diprioritaskan kepada Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafilisiasi BUMN yang bersangkutan". 4. Mengubah judul BAB III serta menambah satu Pasal antara Pasal 12 dan Pasal 13 menjadi Pasal 12A, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut : "BAB III PENGADAAN UNTUK BUMN TERBUKA, ANAK PERUSAHAAN BUMN DAN PERUSAHAAN TERAFILIASI BUMN Pasal 12 Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka, dikukuhkan dalam RUPS masing-masing Persero Terbuka tersebut atau dengan mengadopsi secara langsung dalam Peraturan Direksi. Pasal 12A (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, diberlakukan pula terhadap Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini, diberlakukan pula dalam hal pengguna barang dan jasa merupakan anak perusahaan BUMN yang sahamnya lebih dan 50% dan kurang dari 90% dimiliki oleh BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN yang sahamnya lebih dari 50% dan kurang dan 90% dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN. (3) Dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka : a. Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk langsung BUMN atau saling melakukan penunjukkan langsung. b. Anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menunjuk langsung BUMN, Anak Perusahaan BUMN, atau Perusahaan Terafiliasi BUMN. c. Penunjukan
/6Z
ME TERI NEGARA 13 , \DAN USAILA RITI:B1..1K INDONESIA
NEGAARA
-6c. Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pads ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan sepanjang dapat meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral". 5. Menambah 1 (satu) BAB Baru setelah BAB V, yaitu BAB VA, sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut : BAB VA Peraturan Menteri ini dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi BUMN yang seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dan dalam kedudukan sebagai pemegang saham bagi BUMN atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, serta dalam kedudukan sebagai pemilik modal pada Perusahaan Umum (Perum). Pasal III Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2012
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
ttd. DAHLAN ISKAN
Salinan sesuai dengan aslinya ukum,
Hambra NIP 196810101996031001
