SALINAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. 2. Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-3Pasal 2 Tujuan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 untuk: a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan. Pasal 3 Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh: a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian; b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota. Pasal 4 Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan, dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pasal 5 (1) Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; b. pinjaman dan hibah luar negeri; dan c. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya. (2) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. (3) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
-4(4) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa di daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Pasal 6 Uraian kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk tahun 2014 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1) Pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kepala satuan kerja perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan. (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah. Pasal 8 (1) Pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender. (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melaporkan kepada Menteri sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pasal 9 (1) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender. (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari kalender, Wakil
-5Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap kepala SKPD untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. (3) Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Kepala Daerah penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Menteri melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi kepada Presiden melalui Menteri. (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/kota kepada Menteri melalui Gubernur. Pasal 11 Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2013 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1290 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690824 199903 1 001
LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014 I.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/INSPEKTORAT LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN.
UTAMA
Kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. II. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI. A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi: 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada komponen yang meliputi aspek pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian; 2. Reviu RKA komponen dan RKA kementerian; 3. Reviu laporan keuangan kementerian; 4. Evaluasi LAKIP komponen; 5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal; 6. Pemeriksaan keuangan dan aset; 7. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 8. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; 9. Pemeriksaan dalam rangka proses hibah; 10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; serta 11. Pemeriksaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. B. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi meliputi: 1. Pemeriksaan kinerja/reguler atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja dengan obyek yang diperiksa dan fokus perhatian sebagai berikut: a. Badan pengelola keuangan/biro keuangan dengan fokus pada : 1) Perencanaan/Penganggaran; 2) Penatausahaan; 3) Pertanggung jawaban; 4) Bantuan sosial dan hibah; 5) Penyertaan modal daerah.
2. 3. 4. 5.
b. Biro pemerintahan/Dinas Kependudukan dengan fokus pada: 1) Otonomi Daerah; 2) Perbatasan; 3) Kependudukan. c. Biro umum dan perlengkapan dengan fokus pada : 1) Penatausahaan barang; 2) Pengadaan barang; 3) Penggunaan dan pemeliharaan. d. Bappeda dengan fokus pada : 1) Penyusunan dokumen perencanaan; 2) Pemantauan dan pengendalian pembangunan; 3) Pemantauan dan pengendalian tata ruang. e. Dispenda/Dinas Pajak Daerah dengan fokus pada : 1) Penerimaan daerah; 2) Bagi hasil pajak daerah. f. Sekretariat DPRD dengan fokus pada : 1) Program legislasi daerah; 2) Kedudukan keuangan DPRD. g. Badan kesbangpol dengan fokus pada : 1) Penanganan konflik; 2) Bantuan keuangan kepada Parpol; 3) Rekomendasi bantuan/hibah ormas. h. BKD/Diklat dengan fokus pada : 1) Pengadaan pegawai; 2) Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan; 3) Pembinaan pegawai. i. Badan PMD dengan fokus pada : 1) PNPM; 2) Pengarusutamaan gender; Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur; Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; Sosialisasi dan Bimtek; Pendampingan pengelolaan keuangan provinsi Papua, Papua Barat dan daerah tertentu.
C. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri: 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : a. PMPRB online; b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan); c. Pembangunan zona integritas; d. Penguatan JFP2UPD dan JFA. 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan; 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; 4. Pemantauan penerimaan CPNS; 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Pemantauan perkembangan indikator kinerja; 7. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (triwulan). D. Kegiatan penunjang pengawasan 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan: a. mengawal penyusunan kebijakan pengawasan internal pemerintah; b. menyusun peraturan pelaksanaan bidang pengawasan sesuai Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. penyusunan kebijakan pengawasan Tahun 2015. 2. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan: a. rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembainaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengukuran Indikator Sasaran Strategis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; d. rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pedoman Evaluasi SPIP di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; e. rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Evaluasi dan Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Rapat koordinasi pengawasan. III. INSPEKTORAT PROVINSI A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi: 1. Pemeriksaan kinerja/reguler atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja dengan obyek yang diperiksa dan fokus perhatian sebagai berikut: a. Badan Pengelola Keuangan/Bagian Keuangan dengan fokus pada: 1) Perencanaan/Penganggaran; 2) Penatausahaan; 3) Pertanggung jawaban; 4) Bantuan sosial dan hibah; 5) Penyertaan modal daerah. b. Bagian pemerintahan/Dinas Kependudukan dengan fokus pada : 1) Otonomi Daerah; 2) Perbatasan; 3) Kependudukan. c. Bagian Umum dan Perlengkapan dengan fokus pada : 1) Penatausahaan barang; 2) Pengadaan barang; 3) Penggunaan dan pemeliharaan. d. Bappeda dengan fokus pada: 1) Penyusunan dokumen perencanaan; 2) Pemantauan dan pengendalian pembangunan; 3) Pemantauan dan pengendalian tata ruang.
e. Dispenda dengan fokus pada : 1) Penerimaan daerah; 2) Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah (ADD). f. Sekretariat dewan DPRD dengan fokus pada : 1) Program legislasi daerah; 2) Kedudukan keuangan DPRD. g. Badan kesbangpol dengan fokus pada : 1) Penanganan konflik; 2) Bantuan keuangan kepada Parpol; 3) Rekomendasi bantuan/hibah ormas. h. BKD/Diklat dengan fokus pada : 1) Pengadaan pegawai; 2) Pengangkatan/pemberhentian dalam jabatan; 3) Pembinaan pegawai. i. Badan PMD dengan fokus pada : 1) PNPM; 2) Pengarusutamaan gender. 2. Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota; 3. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;dan 4. Sosialisasi dan Bimtek. B. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah provinsi meliputi: 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja; 2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah; 3. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja; 4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja; 5. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 6. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan 7. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. C. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi : 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan: a. PMPRB online; b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan); c. Pembangunan zona integritas. 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan; 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; 4. Pemantauan penerimaan CPNS; 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; 6. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
D. Kegiatan penunjang pengawasan 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan; 2. Rapat koodinasi pengawasan; 3. Tugas lain sesuai perintah Gubernur. IV. INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah kabupaten/kota meliputi : 1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja; 2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa; 3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah; 4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja; 5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja; 6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan 8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi. B. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten/kota : 1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : a. PMPRB online; b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan); c. Pembangunan zona integritas. 2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan; 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; 4. Pemantauan penerimaan CPNS; 5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. C. Kegiatan penunjang pengawasan 1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan; 2. Rapat koodinasi; 3. Tugas lain sesuai perintah Bupati/Walikota. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd GAMAWAN FAUZI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690824 199903 1 001
