MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 480.05 – 4579 TAHUN 2013 TENTANG TIM ASISTENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
bahwa dalam rangka percepatan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah guna memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, perlu dibentuk Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
: 1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
-2-
Memperhatikan :
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); Surat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Nomor : R-41/UKP-PPP/04/2013 tanggal 30 April 2013, perihal Implementasi Rencana Aksi Open Goverment Tahun 2013; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Asistensi PPID Pemda, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
:
Tim Asistensi PPID Pemda sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari : a. Pembina, bertugas melakukan pembinaan terhadap rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Asistensi PPID Pemerintah Daerah dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; b. Pengarah, bertugas mengarahkan kegiatan Tim Asistensi PPID Pemda dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Tim Asistensi PPID Pemda; dan c. Pelaksana Teknis, bertugas melakukan perumusan strategi, rencana aksi, monitoring dan evaluasi PPID Pemerintah Daerah, memfasilitasi pembentukan PPID Pemerintah Daerah, memfasilitasi penguatan kapasitas PPID Pemerintah Daerah, dan melaksanakan tugas sekretariat/call center yaitu mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Teknis PPID Pemerintah Daerah, serta melakukan koordinasi dukungan Lembaga Non Pemerintah terhadap kebijakan Open Government Indonesia terkait fasilitasi pembentukan dan operasional PPID Pemerintah Daerah.
KETIGA
:
Dalam melaksanakan tugas, Tim Asistensi PPID Pemda bertanggunggjawab dan melaporkan kepada Pembina PPID melalui Pengarah PPID.
-3KEEMPAT
:
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga Negara.
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 19 Juni 2013 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, TTD GAMAWAN FAUZI
-4LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 480.05 – 4579 TAHUN 2013 TENTANG TIM ASISTENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASISTENSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH NO 1
NAMA 2
JABATAN 3
KEDUDUKAN 4
TIM TEKNIS 1 2
GAMAWAN FAUZI TIFATUL SEMBIRING
3
DIAH ANGGRAENI
4
FREDDY H. TULUNG
5
REYDONNYZAR MOENEK
6
RESTUARDY DAUD
7
TULUS SUBARDJONO
8
AKHMAD SUDIRMAN TAVIPIYONO
9
SUSILO
10
ISMAIL CAWIDU
11
BUDI ANTORO
12
ANSEL MUS TAN
13
DODY RIYADMADJI
14
LUKMAN NUL HAKIM
15
ZUDAN ARIF FAKRULLOH M. IMANNUDIN
16
Menteri Dalam Negeri Menteri Komunikasi dan Informatika Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Staf Ahli Menteri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Dalam Negeri Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kepala Pusat Data, Informasi dan Telekomunikasi Kementerian Dalam Negeri Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Kebijakan Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Sekretaris Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kepala Pusat Kebijakan Dan Strategik Kementerian Dalam Negeri Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pembina Pembina Pengarah Pengarah Pengarah Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
Anggota Anggota Anggota
Anggota Anggota Anggota
-5NO NAMA 1 2 17 TEGUH WIJANARKO
18
RD. SILIWANTI
19
GATOT S. DEWOBROTO
20
KARTIKO PURNOMO
JABATAN 3 Asisten Deputi Bidang Reformasi dan Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Direktur Komunikasi dan Politik Bappenas Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Informasi dan Komunikasi Direktur Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Ditjen Otda, Kementerian Dalam Negeri
KEDUDUKAN 4 Anggota
Anggota Anggota Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG PERUMUSAN STRATEGI, RENCANA AKSI, MONITORING DAN EVALUASI PPID PEMERINTAH DAERAH 1
WISNU HIDAYAT
2
ANNIE SUMARTINIE
Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kepala Bagian Tata Usaha Puspen Kementerian Dalam Negeri
Koordinator Sekretaris
KELOMPOK KERJA BIDANG PEMBENTUKAN PPID PEMERINTAH DAERAH 1
SIMON SAIMIMA
Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan Koordinator Kementerian Dalam Negeri 2 SUKOSONO FATAH Kepala Sub Direktorat Layanan Sekretaris Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika KELOMPOK KERJA BIDANG PENGUATAN KAPASITAS PPID PEMERINTAH DAERAH 1 HERBERT HOT Kepala Bagian Perencanaan Koordinator OJOHAN SIAGIAN Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 2 ROOS MARYATI Kepala Bidang Perpustakaan Sekretaris Puspen Kementerian Dalam Negeri SEKRETARIAT 1
ANDI KRIARMONI
2
DINDIN WAHIDIN
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Jakstra, Setjen, Kementerian Dalam Negeri
Koordinator Sekretaris
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, TTD GAMAWAN FAUZI
