MENOREH JEJAK DI JALAN TERJAL

MENOREH JEJAK DI JALAN TERJAL Kompilasi Karya Nominasi dan Pemenang Penghargaan Liputan Media Terbaik tentang Isu Perburuhan dan Serikat Pekerja

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

MENOREH JEJAK DI JALAN TERJAL Kompilasi Karya Nominasi dan Pemenang Penghargaan Liputan Media Terbaik tentang Isu Perburuhan dan Serikat Pekerja DEWAN JURI KATEGORI CETAK-ONLINE Bina Bektiati, Tempo Iskandar Zulkarnaen, Advokat Surya Tjandra, TURC Tia Mboeik, FNV KATEGORI FOTO Ng Swan Ti, PannaFoto Institute Eddy Hasby, Kompas Lexy Rambadeta, AJI King Oey, FNV Penyelaras Akhir: Alwan Ridha Ramdhani dan Febrina Galuh Desain dan Layout: Eko Punto Pambudi Cetakan Pertama: Maret 2016 ISBN: 9878-979-3530-30-7 Penerbit:

AJI INDONESIA

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Jl Kembang Raya No. 6 Kwitang, Senen Jakarta Pusat 10240 www. aji.or.id t @ajiindo Didukung oleh:

KATA PENGANTAR AJI

P

otret ketenagakerjaan di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan, meski pemerintah sudah berganti berulangkali. Sejumlah masalah masih terus terjadi dan belum mendapat penanganan yang baik dari pemerintah maupun dunia usaha. Beberapa persoalan tersebut antara lain terkait hak-hak pekerja, sistem hubungan ketenagakerjaan dan penegakan hukum terkait ketenagakerjaan. Seperti masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah standar, jaminan sosial dan perlindungan kerja, buruh anak, lingkungan kerja buruk, pembasmian serikat pekerja atau intimidasi dari perusahaan bagi aktivis serikat pekerja, pelanggaran hak-hak pekerja oleh industri hingga kompetensi para buruh menghadapi MEA. Beragam isu perburuhan tersebut semakin parah dan menjadi isu negatif dengan munculnya persepsi publik yang dibentuk oleh media, bahwa buruh atau serikat pekerja itu gerakan yang tidak produktif, dianggap kiri. Pekerjaan demonstrasi, mogok, atau hanya menuntut hak-haknya saja. Sementara banyak berita positif terkait keberadaan serikat pekerja yang layak diberitakan, namun tidak muncul di pemberitaan. Misalkan usaha-usaha otonom para buruh maupun serikat pekerja untuk melakukan pendidikan bagi dirinya, sisi-sisi human interest buruh, absennya atau lambannya pemerintah dalam menangani berbagai macam permasalahan buruh, sulitnya beberapa kelompok buruh

3

MENOREH JEJAK DI JALAN TERJAL

untuk membentuk serikat pekerja di tempat kerjanya, ancaman yang harus dihadapi buruh migran, dan perlakuan buruh migran kita di negeri orang dibandingkan buruh migran yang berasal dari negala lain. Selain pemilihan isu “itu-itu saja”, pemberitaan tentang aksi-aksi buruh acapkali mengambil sudut pandang buruh dan serikat pekerja sebagai pihak antagonis dalam hubungan industrial dan perjuangan. Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap buruh dan serikat pekerja semakin salah. Buruh dan serikat pekerja pun terkadang melarang media-media tertentu untuk mengikuti konferensi pers atau melakukan liputan sebab pemberitaannya selalu merugikan buruh dan serikat pekerja. Padahal, apabila kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perburuhan ini komprehensif maka mereka akan mendukung setiap gerakan yang dilakukan buruh untuk menuntut perbaikan hak dan peningkatan kesejahteraan. Konsekuensi logis dari hal diatas adalah bahwa jurnalis/ media wajib berkontribusi dalam upaya koreksi persepsi masyarakat terhadap buruh dan serikat pekerja dengan cara memberitakan hal-hal yang bisa membuat persepsi positif terhadap buruh dan serikat pekerja bukan malah sebaliknya. Supaya masyarakat juga mendukung setiap gerakan buruh dan serikat pekerja yang memperjuangkan perbaikan kesejahteraan bersama. Maka dari itulah, untuk mendorong peran jurnalis/ media dalam pemberitaan tentang isu buruh dan serikat pekerja ini, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia dan FNV (The Federatie Nederlandse Vakbeweging) Belanda menyelenggarakan acara “Penghargaan untuk Liputan Media Terbaik tentang Isu Perburuhan dan Serikat Pekerja”. Acara ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas jurnalis terhadap isu perburuhan. Juga memberi apresiasi bagi para jurnalis yang melakukan liputan tentang buruh dan serikat 4

pekerja secara komprehensif. Penghargaan ini juga bisa menjadi pemicu bagi jurnalis media cetak dan online untuk terus berkarya dalam liputan dengan isu perburuhan. Sehingga masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah mempunyai persepsi yang benar tentang buruh dan serikat pekerja yang pada muaranya akan membuat kehidupan pekerja/buruh lebih baik. Penghargaan liputan isu perburuhan dan serikat pekerja untuk media cetak dan online ini dibuka sejak 9 Juni - 28 september 2015. Total karya yang masuk berjumlah 187 peserta, dengan perincian kategori cetak-online sebanyak 135 karya dan kategori foto 52 karya. Seluruh karya tersebut sudah diterbitkan oleh media masing-masing selama kurun waktu 1 Januari 2013 hingga 21 Agustus 2015. Dari seluruh karya yang masuk, dipilih 10 nominasi dan 1 pemenang dari kategori cetak atau online, serta 10 nominasi dan 1 pemenang dari kategori foto. Seluruh karya yang masuk dari berbagai media di seluruh Indonesia ini diseleksi dan dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari Bina Bektiani (AJI), Surya Tjandra (TURC), Iskandar Zulkarnaen (Advokat) dan Tia Mboeik (FNV). Sedangkan untuk kategori foto, dewan juri terdiri dari Lexy Rambadeta (AJI), Ng Swan Ti (Panna Photo Institute), Eddy Hasby (Harian Kompas) dan King Oey (FNV). Karya tulis dan foto yang masuk nominasi dan terbaik, akan dibukukan dalam bentuk buku kompilasi karya nominasi dan pememang penghargaan liputan media terbaik tentang isu perburuhan dan serikat pekerja. Selain itu, seluruh karya terbaik dan nominasi akan dipamerkan kepada publik. Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penghargaan ini. Tia Mboeik dan teman-teman FNV Belanda atas kerjasama 5


yang baik selama ini, Abdul Manan, Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), dewan juri foto maupun tulis, teman-teman jurnalis dan jurnalis foto yang sudah berkontribusi dengan mengirimkan karyanya, Alwan Ridha Ramdhani dan Febrina Galuh yang sudah menyusun buku ini, teman-teman pengurus AJI Indonesia, Eva Danayanti dan seluruh staf penghuni kantor Kwitang. Tanpa kalian semua, buku ini tidak akan pernah sampai ke tangan pembaca dan dan acara penghargaan terlaksana dengan baik. Salut buat kerja keras teman-teman semua.

Suwarjono Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

6

KATA PENGANTAR FNV

M

erupakan suatu kehormatan bagi FNV untuk mendukung pelaksanaan tradisi AJI Media Award isu Perburuhan ke-5. Tradisi yang digagas oleh FES, Solidarity Centre dan ILO di 2006 ini sempat terhenti pada 2011. Meskipun demikian dalam jeda waktu 4 tahun perhatian media terhadap isu perburuhan ternyata bertahan, bahkan semakin banyak jurnalis terpanggil untuk menulis mengenai isu-isu perburuhan. Publikasi mengenai tuntutan buruh dan hal-hal ketenagakerjaan yang dulu dipandang “kurang seksi” kini justru semakin populer dan bisa diterima kalangan luas. Tulisan-tulisan yang masuk ke penjurian mengangkat aspek perburuhan yang sangat beragam, baik itu topik maupun pendekatannya. Setidaknya ada 5 topik yang dominan: buruh migran, PRT, LGBT, Perbudakan dan MEA. Tulisan yang sangat mengetengahkan human interest berhasil menampilkan sosok buruh Indonesia terkini. Buruh Indonesia tidak lagi hanya ditampilkan sebagai korban keadaan, namun juga telah menjalani suatu transisi pemberdayaan diri sendiri. Potret buruh Indonesia masa kini bukan lagi buruh yang lugu dan pasrah, tapi buruh yang secara sadar dan penuh percaya diri memperjuangkan haknya secara sendiri maupun melalui organisasi. Selain itu jurnalis berhasil memberikan ruang pada buruh untuk bersuara. Saat membaca tulisan pemenang umpamanya sangat terasa nada bahasa si buruh yang apa adanya, ketus dan sarkastis. Sambutan kepada rekan

7


pelaut yang baru naik kapal perbudakan “Selamat Datang di Kapal Neraka” contohnya, jelas paradoks yang disengaja. Penyambutan sekaligus pencampakan dalam satu napas, horor yang nyata. Karya-karya tersebut juga memperlihatkan betapa jurnalis berupaya memberdayakan dirinya untuk berperan sebagai Public Watchdog. Dewan juri menemukan sepuluh karya terbaik yang semuanya memenuhi kriteria pemenang. Namun ada kriteria khusus yang menjadi penentu, yaitu nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila. Media memegang peran kunci dalam mengarahkan perhatian dan sikap mempengaruhi publik dan aktor-aktor politik. Jurnalis dalam mengupayakan media lebih proaktif merefleksikan pandangan publik juga berperan sebagai penjaga gawang demokrasi. Khususnya sebagai forum komunikasi dan informasi berbagai kalangan kepentingan dan aktor-aktor politik, media menjadi kekuatan ke-4 dalam demokrasi yang tidak tergantikan. Disayangkan kondisi sektor media terakhir ini mengalami tantangan persaingan globalisasi yang semakin sengit. Perjuangan jurnalis dan pekerja media untuk memperjuangkan hak normatif dan kesejahteraan pun dihadang oleh krisis ekonomi sektor media. Hal ini turut menyurutkan tekad jurnalis dan pekerja media untuk berserikat. Tantangan yang dihadapi organisasi serikat pekerja juga semakin besar. Sebagai kelompok kepentingan peranannya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan semakin diharapkan dan memerlukan dukungan publik luas. Pertambahan jumlah anggota juga membuat organisasi perlu menyampaikan agenda perjuangannya dengan cermat. Disinilah kepentingan media dan serikat pekerja bertemu. Berita yang diperlukan oleh media dapat bermanfaat bagi serikat pekerja berinteraksi dengan anggotanya dan khayalak luas. Media dan serikat 8

pekerja tetap independen tapi bisa bekerjasama untuk satu visi, yaitu kesejahteraan buruh. Melalui AJI Media Award isu Perburuhan ke-5 ini diharapkan jurnalis semakin tertantang dalam berkarya, khususnya menggugah empati publik pada penyelesaian soal ketenagakerjaan. Selamat kepada pemenang kompetisi AJI Media Award isu Perburuhan ke-5. Untuk semua jurnalis yang turut serta terima kasih atas partisipasinya dan selamat berkarya.

Jakarta, 19 Februari 2016 Tia Mboeik

9


10

KATA PENGANTAR DEWAN JURI KATEGORI CETAK

R

eformasi di Indonesia pada Mei 1998, yang menandai berakhirnya kekuasaan otoriter Orde Baru, diikuti beragam gelombang perubahan. Yang termasuk paling signifikan adalah terbukanya kesempatan luas dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat. ‘Arena baru’ yang menjadi kondisi dasar dari proses berdemokrasi di negeri ini menjadi lahan subur bagi media massa dan pers bebas. Menurut catatan Dewan Pers, ada lima media massa baru yang terbit setiap hari dalam setahun setelah reformasi, yang jumlahnya mencapai 1.687 media cetak. Padahal di era Orde Baru yang 32 tahun hanya ada 289 media cetak, enam stasiun televisi dan 740 radio. Hanya dalam waktu setahun, jumlah media cetak bertambah enam kali lipat. Sementara itu keluasan dan kedalaman persoalan yang diliput media juga berkembang nyaris tak terbatas. Mulai dari masalah korupsi hingga gosip-gosip selebritas. Belum lagi bermunculan problematika yang tidak ditemui selama masa Orde Baru, salah satunya soal perburuhan. Di zaman yang otoriter dan terkontrol, alih-alih berserikat dan berdemonstrasi, sebutan buruh pun diharamkan karena kata tersebut dicap kiri, sosialis dan komunis. Kalaupun ada organisasi para karyawan pabrik misalnya, entitas tersebut tunggal, dan dikooptasi kekuasaan. Di kalangan ‘karyawan’ hanya ada satu organisasi legal yaitu SPSI (Serikat Pekerja 11


Seluruh Indonesia) –juga hanya satu organisasi wartawan yang diakui pemerintah yaitu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Hampir 18 tahun setelah reformasi, masalah perburuhan berkembang luas dan kompleks. Tidak saja para buruh bebas berserikat dan berunjuk rasa, tapi juga berbagai tantangan yang terkait dengan korupsi di birokrasi, penyimpangan perijinan, rendahnya upah, ketidakpastian status, perdagangan manusia, dan lain-lain. Sedangkan keterbukaan pasar dan globalisasi meniscayakan persyaratan kompetensi pekerja yang makin tinggi dan kerasnya persaingan regional dan internasional. Negosiasi antara organisasi buruh, dengan pemerintah dan kelompok pengusaha soal standar pengupahan dan kesejahteraan, juga menjadi medan pertempuran tersendiri. Yang menjadi persoalan, di ruang demokrasi --yang memungkinan kebebasan wartawan berkarya dan buruh untuk berserikat--, tidak serta merta menghasilkan kerja jurnalistik berisi dan bermutu untuk liputan perburuhan. Masih banyak wartawan yang kurang memahami persoalan perburuhan –yang memang semakin kompleks—sehingga karya-karyanya juga tidak atau kurang memuaskan. Demi mendorong peran jurnalis/media cetak/online dan foto dalam pemberitaan isu buruh dan serikat pekerja, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Indonesia dan FNV (The Federatie Nederlandse Vakbeweging) Belanda menyelenggarakan acara “Penghargaan untuk Liputan Terbaik tentang Isu Perburuhan dan Serikat Pekerja”. Tentu saja, dari ajang lomba ini diharapkan muncul liputan-liputan yang bermutu dan kreatif, serta makin menambah ketertarikan wartawan dalam mendalami masalah ketenagakerjaan secara luas. Bina Bektiati

12

O

rang cenderung percaya pada yang tertulis, karena itu semua berita baik seharusnya pun ditulis. Tulisan juga menjadikan sejarah, dan kita butuh sejarah untuk memahami posisi kita sendiri. Membaca berbagai karya kawan-kawan jurnalis ini memberikan saya kepercayaan dan harapan bahwa negeri ini akan menjadi lebih baik. Buruh, dalam artian luas mereka yang bekerja di sektor formal maupun informal, memiliki posisi strategis sebagai pihak yang senantiasa mendesakkan gagasan-gagasan kesejahteraan. Dan ketika tercapai, tidak hanya akan bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Begitulah kita belajar dari berbagai tulisan sejarah berbagai negeri yang telah mendahului kita untuk menjadi lebih sejahtera. Surya Tjandra

13


14

KATA PENGANTAR DEWAN JURI KATEGORI FOTO

D

itengah isu senjakala di dunia pernerbitan surat kabar, foto jurnalistik yang merupakan salah satu produk jurnalistik, masih memegang peran penting dalam mengemban misi mengabarkan fakta dan pesan kebenaran dalam sebuah peristiwa kemanusian. ß Di abad serba digital ini, cara penyajian foto jurnalistik beragam pula media penyajiannya. Tak hanya produk media cetak yang dianggap kovensional, foto jurnalistik juga merambah di media online dan media sosial lainnya. Perkembangan foto jurnalistik kini banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Pergeseran dari foto jurnalistik menuju jurnalistik visual, mulai menjadi virus di media massa terutama pada media online. Seorang fotografer jurnalistik bekerja multitasking, merekam sebuah peristiwa dalam dua media, beku (foto) dan bergerak (video). Namun pergeseran di dunia dua dimensi ini, sering menyebabkan kaidah jurnalistik menjadi terlupakan, unsurunsur kelengkapan 5W +1H dalam sebuah penyebaran berita yang menjadi pakem jurnalistik, sering terabaikan. Dalam lomba foto jurnalistik bertema buruh ini, banyak memberikan pelajaran mengenai kompetensi yang memiliki 15


daya ukur atau parameter penilaian foto jurnalistik. Tidak hanya sekedar pada pencapaian kekuatan sebuah visual semata, tapi juga kelengkapan informasi kata-kata yang menjadi kelengkapan berita. Memahami fundamental foto jurnalistik amatlah penting, terutama menghadapi tantangan perkembangan dunia yang serba cepat, dengan tuntutan tingkat akurasi yang tepat. Eddy Hasby

D

ari foto-foto yang dikirimkan peserta lomba, kami harus memilih foto-foto yang memiliki pesan atau konten sesuai dengan tema lomba, menggambarkan isu Perburuhan yang penting untuk diketahui publik. Tentunya kami juga menilai bagaimana fotografer menggunakan estetika fotografi dan nilai jurnalistik dalam menyampaikan isu tersebut. Gabungan pesan, estetika fotografi, dan nilai jurnalisme yang menjadi pertimbangan Dewan Juri dalam menilai foto-foto yang dilombakan. NG Swan Ti

16

KATEGORI CETAK – ONLINE

NOMINASI : Purnomo Susanto, Saksi Hidup Perbudakan Kapal Fu Yuan Yu.......................18 Agus Suprianto, Saksi Hidup Perbudakan Kapal Hui Ta 101............................ 22 Ninik Yuniati Cinta Terlarang di Taman Victoria.................................................................................. 26 Ahmadi Sultan Pengusaha Nakal, Pemerintah Cuek, Pelanggaran Ketenagakerjaan Marak....................................................................................................... 48 Yoyo Raharyo Buruh Rumahan, Pengingkaran Pekerjaan Layak................................................... 66 Eka Handriana Cerita Para Budak Indonesia di Atas Kapal Neraka............................................. 76 Sandy Indra Pratama Kisah Ratusan Pekerja China di Tanah Lebak........................................................... 82 Tri Wahyuni Ketika Pekerja Rumah Tangga Berserikat...................................................................92 Vela Andapita Kelas Baru Kaum Buruh: Prioritaskan Kebutuhan Sekunder.........................112 Muhamad Indra dan Usman Azis Fitrianingsih Buruh Rumah Tangga Bergaji Rp 5 Ribu......................................124 Andilala Jalan Panjang Menuju Jaminan Sosial Pekerja.........................................................132 M. Agam Khailullah

PEMENANG TERBAIK:

Purnomo Susanto, Saksi Hidup Perbudakan Kapal Fu Yuan Yu Agus Suprianto, Saksi Hidup Perbudakan Kapal Hui Ta 101 Penulis: Ninik Yuniati 17


Ninik Yuniati Saat ini sebagai reporter di kantor berita radio KBR68, juga portalKBR.com. Perempuan asal Tangerang Selatan ini, bisa dihubungi melalui email [email protected] dan @ lalatpengganggu. Dia pernah mengikuti pelatihan isu SDGs ThomsonReuters 2015 dan mendapatkan fellowship tentang Sumba Iconic Island dari Roundearthmedia.

18

AGUS SUPRIANTO, SAKSI HIDUP PERBUDAKAN KAPAL HUI TA 101

NINIK YUNIATI dimuat di portalkbr.com, pada 15 Mei 2015

K

isah perbudakan yang tak kalah tragis menimpa Agus Suprianto dan sekitar 200 ABK Indonesia di Trinidad dan Tobago dua tahun lalu. Seperti Purnomo, Agus juga masuk perangkap iming-iming agen tenaga kerja. “Chargenya saya 2,5 juta rupiah. Besok saya terbang, saya saat ini wawancara. Kalau kamu bersedia berangkat, kamu harus tanda tangan, perjanjian kontrak ini, kalau kamu mundur kamu harus bayar denda 20 juta rupiah, katanya. Kalau kamu mundur kamu sudah bikin rugi perusahaan, karena untuk ganti rugi tiket. Terus pada akhirnya kita berpikir sebentar, sedangkan untuk memahami PKL, kita nonpengalaman, kita belum paham kita harus menandatangani. Setelah dipikir, daripada saya merepotkan keluarga lagi untuk mencari biaya untuk berangkat saja, kita susah, apalagi dengan denda 20 juta rupiah,” ungkapnya kepada KBR. Pria 32 tahun asal Cilacap ini dipaksa bekerja 24 jam tanpa istirahat di kapal Taiwan Hui Ta 101 milik Perusahaan KwoJeng Trading. Pukulan dan tendangan jadi makanan seharihari.”Orang Cina itu didikannya, enggak dengan omong didikan dengan pukulan. Itu tiada hari tanpa pukulan. Ketika

19


saya salah kerja saya dipukul, ketika saya disuruh ngambil sesuatu barang, saya enggak tahu saya dipukul. Kerja pelan, dipukul, pokoknya serba cepat, serba kaget,” ucapnya. Setelah dua tahun enam bulan berlayar, sekitar Agustus 2012 perusahaan tempat Agus bekerja bangkrut. Seluruh kapal milik perusahaan bersandar di Trinidad-Tobago, Senegal, Afrika. Kapten dan ABK dari Cina meninggalkan kapal begitu saja. Dua ratusan ABK Indonesia terlantar, terapung-apung di atas kapal selama enam bulan. “Lama kelamaan solar habis, bahan makanan habis, bahkan kita minum air es, air AC pun kita pernah mengalami. Lama kelamaan kita enggak kuat, akhirnya di sekitar tambatan udah beberapa kapal rongsok, terus kita ambilin solarnya, satu ember, dua ember, kita kumpulin masukin kapal kecil buat listrik. Itu sudah amburadul enggak karu-karuan,” jelas Agus Suprianto. Agus dan kawan-kawan kemudian dipulangkan secara bertahap hingga awal tahun 2013. Namun, sejak kembali ke tanah air, mereka belum mendapat upah. Sementara itu, perusahaan Kwo-Jeng Trading tutup dan hilang tanpa jejak. Padahal, jika dikalkulasi, satu orang ABK seharusnya mendapat 170 juta rupiah dari hasil berlayar selama 2,6 tahun. “Kita sudah banyak berusaha, dengan berbagai cara, bagaimana caranya supaya kita bisa mencari jalan untuk mengjear hak-hak kita, BNP2TKI, kemenaker, mensos, akirnya kemenlu, mereka saling lempar tanggung jawab, akhirnya pun kita bingung, kepada siapa kita harus mengadu,” tambahnya. Agus dan sekitar 30 ABK lainnya hingga saat ini masih bertahan memperjuangkan pemenuhan hak-hak yang tertunda. Mereka telah mengadukan nasib ke pemerintah dengan harapan mendapat dukungan.

20

BNP2TKI LEPAS TANGAN Sial, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengaku tak bisa berbuat banyak, termasuk memperjuangkan upah. Ini lantaran Kwo Jeng di Taiwan telah dinyatakan pailit. “Masalahnya itu orang bekerja di kapalnya Taiwan, kejadiannya di Trinidad-Tobago kemudian bangkrut. Yang punya hukum di sana menyatakan bahwa itu masalah perdata. karena masalah perdata, diserahkan kepada legal biding yang ada di pengadilan sana. Gimana? Yo wes ilang, karena ini kecerobohan orang Indonesia.” ungkap Nusron. Seakan baru tersadar akan rumitnya persoalan ABK Indonesia di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja mulai mendekati kementerian terkait untuk merumuskan strategi bersama perlindungan ABK. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengakui urusan ABK menjadi pelik karena ditangani banyak kementerian. “Sehingga harus ada regulasi yang lebih clear menyangkut itu semua. Selama ini kan, ijin mengenai penempatan tenaga kerja untuk di kapal perikanan itu kan keluarnya malah dari luar kemenaker, padahal ini core bisnisnya kemenaker. Di sini yang kemudian perlu koordinasikan, agar dari segi regulasi maupun praktek tenaga kerja di kapal ikan, benar-benar bisa menghindarkan warga kita ini dari tindakan human trafficking yang terjadi.” Agus Suprianto, hanyalah contoh kecil dari banyaknya kasus perbudakan yang dialami para pekerja kapal ikan. Sementara itu, jumlah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri mencapai 210 ribu orang.

21


PURNOMO SUSANTO, SAKSI HIDUP PERBUDAKAN KAPAL FU YUAN YU

NINIK YUNIATI dimuat di portalkbr.com, pada 15 Mei 2015

K

BR, Jakarta - Masih lekat diingatan Purnomo Susanto, perbudakan yang dialaminya ketika bekerja di Kapal Fu Yuan Yu 981 milik Perusahaan Taiwan Xu Chen International di Uruguay, awal tahun ini. Mula-mula, Purnomo tertarik dengan tawaran menggiurkan bekerja di kapal pencari ikan. “Jadi kawan saya ini ngomong ke saya, ajakin kerja di PT Java Marina, katanya PT-nya bagus terjamin, cuma kalau mau ikut ama dia, berlayar pakai charge satu orang lima juta. Belum pakai paspor, ada lagi, pemberangkatan dari PT ke bandara itu dimintai lagi duit. Per orang 50 ribu rupiah, pokoknya duit pribadi saya sendiri habis 6, 5 juta rupiah. Lima juta buat pendaftaran,” ungkapnya ketika ditemui KBR. Pria berusia 31 tahun asal Jakarta Utara ini pun dijanjikan upah dan kondisi kerja yang layak.”Sama pengobatan terjamin, pakaian sepatu safety ada semua, pokoknya tetek bengek ada semua, enggak tahunya itu, enggak ada. Kerjanya cuma di perikanan cumi, menangkap ikan cumi. Cuma waktunya 24 jam nonstop. Dibilangnya bekerjanya itu delapan jam kerja. Enggak tahunya enggak,” ungkapnya.

22

Tapi, sejak menginjakkan kaki di kapal itu, bukan janji manis yang didapat. Tubuhnya yang ringkih merekam jelas kekerasan yang menderanya saban hari. Luka berbentuk garis sekitar 15 centimeter tergurat jelas di perut sebelah kiri. Bahkan, ayunan langkah Purnomo sekarang tertatih, tak lagi setegap dulu. “Mulai bangun tidur tuh jam lima subuh, setengah enam saya udah rapi-rapi, kalau lewat enggak ada di ruang kerja, disamperin sama mandornya. Pernah saya dua kali kayak gitu disamperin sama mandornya. Padahal posisi saya lagi pakai sepatu bot. (Dia ngapain?)Narik saya, diseret ditendangin, badan saya belakang. Udah gitu kalau seandainya meleng dikit, dilempar pakai benang yang buat ngejahit. Terus kadang-kadang kalau nyusun loyang isinya cumi itu kalau nyusunnya kurang rapi, dilempar pakai kayu, ini sampai robek bibir saya,” katanya sembari menunjukkan bekas luka. Bersama lima pekerja Indonesia lainnya, Purnomo juga dieksploitasi oleh 40 ABK beserta kapten dan mandor. “Kalau makan orang Cina duluan, orang Indonesia belakangan. Makannya sama, tapi sisanya doang, bekas-bekas orang Cina. (Kalau enggak ada sisanya?)ya sudah enggak makan. Pernah sekali. Makannya juga enggak istimewa. Bilang di prosedurnya itu makannya terjamin, kayak buah-buahan ada, ini enggak ada. Makannya cuma bubur, nasi, sama bumbu-bumbu yang lain, tetek bengek lah, kayak bawang putih, kalau siangnya, jarang nasi, banyakan bakpao ama bubur. Sehari makan cuma dua kali doang,” jelas Purnomo. Menginjak bulan ketiga, tubuh Purnomo tak lagi mampu menahan gempuran siksaan. Ia terserang hernia. Namun, bukan belas kasih yang ia terima. “Pas bulan Maret, saya mulai sakitnya tanggal 5. Saya sampai dua minggu enggak kerja. Saya enggak dikasih makan. Sama kaptennya diizinin, cuma 23


enggak dikasih makan. Jadi prinsip dia itu kalau enggak kerja, enggak dikasih makan, tapi kalau kerja dikasih makan sama rokok. Saya enggak kerja, saya tiduran aja, istirahat, hanya berdoa aja, ya enggak makan, puasa. Kalau minum, air keran yang buat mandi. Mandi aja kadang-kadang enggak mandi. Badan saya baunya luar biasa hu, namanya cumi busuk tau sendiri kayak apa. Berak aja dikasih waktu lima menit,” ucap Purnomo. Tak kunjung membaik, Purnomo minta dipulangkan ke Indonesia. Sial, Purnomo harus pulang dengan tangan kosong alias tanpa upah. “Saya bilang sama istri saya, yang 50 dolar itu perbulan itu dikirimin terus, di atas kapal dikirimin kan, enggak tahunya enggak dikasih. Masalah gaji saya, dibilang sama orang kantor, per 10 bulan, enggak tahunya enggak, cuma rekayasa orang kantor aja.” Namun, berkat desakan Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), perusahaan bersedia membayar gajinya selama tiga bulan. Koordinator SPILN, Imam Syafii mengatakan, perusahaan melunak lantaran takut dilaporkan ke BNP2TKI. “Direkturnya Java Marina, nelepon saya, akhirnya saya datangi. Gajinya sekitar sembilan juta rupiah, kemarin sudah dibayar. Tinggal kekurangannya di atas kapal 50 dollar itu selama tiga bulan belum dibayar. Kedua, pertanggungjawaban atas sakitnya ini, dia kan punya Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) itu kan harusnya bisa dicover, tapi kan enggak bisa,” ungkap Imam Syafii. Hingga hari ini aksi perbudakan di Kapal Fu Yuan Yu 981 masih berlanjut. Dua ABK rekan sekapal Purnomo masih ikut berlayar, meski kondisi terakhir mereka diketahui sakit. Serikat Pekerja mendesak pemerintah memulangkan mereka.

24

“Kita meminta kepada Konsul Kehormatan di Uruguay untuk bisa melacak keberadaan atau lokasi kapal Fu Yuan Yu 981, agar diklarifikasi bahwa di dalam kapal tersebut ada 2 ABK Indonesia, Supendi dan Suwandi, yang sedang sakit, tidak diobati, minta pulang, tidak diizinkan,” tambah Imam Syafii. Purnomo, hanyalah contoh kecil dari banyaknya kasus perbudakan yang dialami para pekerja kapal ikan. Sementara itu, jumlah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri mencapai 210 ribu orang.

25


Ahmadi Sultan jurnalis di Batam, Kepulauan Riau, memulai profesi sebagai wartawan sejak 2004 di Harian Batam Pos sebagai reporter hingga menjadi redaktur. Kemudian delapan bulan terakhir saya bertugas di Majalah Batampos dan Batam Pos Online sebagai asisten redaktur pelaksana. Dia bisa dihubungi melalui e-mail [email protected]

26

CINTA TERLARANG DI TAMAN VICTORIA

AHMADI SULTAN dimuat di majalahbatampos.co.id, pada Minggu I April 2013

Ribuan perempuan Indonesia bekerja di Hong Kong. Kehidupan sebagian mereka berubah drastis di sana. Ada yang terlibat perselingkuhan dan cinta sejenis. Selama 2013 saja kasus perceraian TKW di Hong Kong mencapai 1. 860. Sedikitnya 60 anak lahir di luar nikah. Februari lalu Majalah Batampos melihat langsung kehidupan mereka di Hong Kong.

N

athan Road di Kowloon, Hong Kong masih berselimut kabut, Rabu (20/2) pagi. Matahari belum tampak, meski waktu sudah menunjuk pukul 09. 30. Seorang perempuan dengan tubuh dibalut jaket hitam bergegas menyeret langkah menuju masjid kecil di sudut jalan. Jilbab merah menutupi kepalanya. Ransel hitam tergantung di pundaknya. Ami Lestari, perempuan itu, meniti anak tangga masjid kemudian duduk di pojok untuk melepas jaket dan sepatunya. Mencopot headphone dari kepalanya. Lalu ia mengganti sepatu dengan sandal warna merah. Setelah berwudhu, ia menuju lantai dua masjid bercat putih itu. Lantai atas rumah Tuhan yang dikelola muslim 27


Pakistan itu memang diperuntukkan bagi wanita. ‘’Saya mau salat tahyatul masjid. Habis salat baru lanjut yasinan sambil menunggu pengajian. Pengajiannya ba’da Zhuhur,’’ katanya sebelum memasuki masjid. Ami Lestari, 40, adalah buruh migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong sebagai pembantu rumah tangga. Hari itu, wanita asal Trenggalek, Jawa Timur, ini sedang libur. Ia mengisi hari liburnya dengan pengajian bersama Majelis Taklim Tsim Sha Tsui. Majelis taklim ini dibentuk sekelompok buruh migran Indonesia setahun lalu. Ia datang pagi-pagi untuk mempersiapkan tempat. Ami Lestari termasuk yang dituakan di majelis taklim itu. ’’Teman-teman di pengajian biasa memanggil saya Bunda,’’ ujarnya. Pukul 14. 00 waktu Hong Kong, anggota Majelis Taklim Tsim Sha Tsui mulai berdatangan. Mereka buruh migran yang rata-rata bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ada juga ibu rumah tangga yang bersuamikan orang Hong Kong ikut di majelis taklim ini. Mereka membawa terpal untuk alas duduk. Pengajian memang tidak dilakukan di dalam masjid yang berada di pojok Kowloon Park. Agak sulit bagi mereka untuk mendapatkan izin. Taman Kowloon (Kowloon Park) pun jadi pilihan. ’’Di masjid kadang tidak dibolehkan. Sulit dapat izin. Kalau di taman bebas, asal sudah sampaikan izin secara lisan,’’ ujar Ami. Mereka mengambil tempat tak jauh dari masjid. Menggelar terpal di tempat istirahat yang berkanopi dan duduk lesehan. Beberapa di antara anggota majelis membawa makanan khas Indonesia. Suasana Indonesia kian kental, khususnya Jawa. Itu terdengar ketika mereka berbincang-bincang. Dialek Jawa Timuran kadang muncul. Mereka memulai pengajian dengan yasinan, kemudian salawatan.

28

Hari itu, mereka menghadirkan Adzraie Abdul Syukur, anggota Dewan Penasihat Syariah Dompet Dhuafa, Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk bertauziah. Adzraie Abdul Syukur kala itu ditugaskan berkeliling China dan Hong Kong untuk berdakwah. ‘’Saya ditugaskan bersama tiga teman lainnya untuk berdakwah di China, terutama di daerah kantong-kantong muslim, selama 22 hari, kemudian di Hong Kong ini selama seminggu. Tetapi tiga teman sudah pulang ke Indonesia. Ini pertama kalinya saya tugas di Hong Kong,’’ jelas Adzraie. Pria paruh baya ini berceramah diselingi cerita-cerita yang kocak sehingga tawa 22 warga Indonesia yang hadir pecah di taman yang hening. Pengajian yang cukup panjang itu tidak terasa meski berakhir menjelang Magrib atau pukul 19. 00 waktu Hong Kong. Di ujung pengajian, mereka menyampaikan masalah yang dihadapi selama tinggal di kota “hutan beton” itu. Kemudian ditutup dengan salat Magrib berjamaah. Usai salat Magrib, mereka menyajikan makan malam. Meski sederhana, terasa nikmat karena menunya khas Indonesia. Sedikit mengobati rasa kangen pada Indonesia. Pukul 20. 00, mereka membubarkan diri dan kembali ke rumah. ‘’Saya harus sampai di rumah majikan jam sembilan,’’ kata Ami Lestari yang pertama pamit pulang. Pengajian adalah salah satu kegiatan para buruh migran Indonesia di Hong Kong saat libur kerja. Di Hong Kong, pekerja rumah tangga memang mendapat hari libur sekali dalam sepekan. Setiap hari ada pengajian yang digelar kelompok lain, tergantung hari liburnya. Tetapi paling ramai saat hari Minggu. Kowloon Park dipadati kelompok-kelompok pengajian buruh migran Indonesia. Taman itu pun berwajah

29


Indonesia. ‘’Begitu juga di Victoria Park. Taman ini seperti miniatur Jawa kalau hari Minggu,’’ ungkap Neneng Saribanon, wanita asal Ciamis, Jawa Barat yang sudah puluhan tahun tinggal di Hong Kong. Wanita 44 tahun yang bersuamikan warga Hong Kong ini menceritakan, melalui pengajian rasa kangen pada kampung halaman bisa terobati. Kebersamaan dengan sesama warga Indonesia begitu terasa. Apalagi penceramah sering datang langsung dari Indonesia. Selasa (26/3) silam misalnya, penceramahnya Kang Bana dari Banten. Pengajian itu dimeriahkan hiburan nasyid dari Star Nasheed. ’’Tim nasyid ini dari Indonesia tetapi terbentuk di Hong Kong,’’ katanya saat ditemui di Taman Victoria. Mengobati rasa kangen lewat pengajian adalah hal terkecil yang diperoleh warga Indonesia yang mencari nafkah di Hong Kong. Hal paling utama bagi mereka adalah pengajian bisa melepaskan kepenatan, meringankan beban pikiran, dan menghindar sejenak dari masalah di rumah majikan. Juga menambah ilmu agama, belajar mengaji, dan memperdalam bacaan Alquran. ‘’Banyak teman-teman yang mendapat hidayah justru setelah di Hong Kong. Termasuk saya. Tadinya tidak bisa mengaji akhirnya bisa membaca Alquran. Bahkan ada yang kemudian fasih dan menjadi qariah,’’ tutur Neneng yang biasa disapa Bunda. Di antara kisah-kisah baik itu, tidak sedikit juga kisah pilu para buruh migran Indonesia. Banyak hak-hak mereka yang tidak dipenuhi. Bahkan hak dasar untuk menjalankan ibadah ada yang dilarang oleh majikannya. Termasuk larangan menggenakan jilbab atau hijab.

30

Mindarwati, 35, salah satunya. Wanita asal Ponorogo yang telah bekerja di Hong Kong sejak 2002 mendapat majikan yang menurutnya tidak baik. Di rumah majikannya, ia bekerja bersama tiga pembantu lainnya. Dua dari Filipina dan satu dari Indonesia. ‘’Saya dan teman dari Indonesia yang muslim tidak dibolehkan salat sama sekali. Sampai pasang CCTV di kamar tidur kami,’’ ungkap Mindarwati. Tidak hanya itu, majikannya juga memasang “CCTV hidup”, yaitu pembantu asal Filipina. Dia menjadi mata-mata untuk mengawasi aktvitas Mindarwati di rumah majikannya. Tetapi Mindarwati tak hilang akal. Ia tetap salat. Pada waktunya salat, ia masuk ke kamar mandi yang relatif luas dan mengambil bagian pojok yang bersih untuk tempat salat. ‘’Bagaimana pun, saya harus menjaga keimanan saya dan agama saya, meski risikonya besar kalau ketahuan salat,’’ kata Mindarwati yang selalu mengenakan jilbab begitu keluar dari rumah majikannya.”Risikonya dipecat.” Kasus pembantu asal Indonesia dipecat gara-gara menjalankan salat sudah sering terjadi di tempat Mindarwati bekerja. ’’Pembantu PL (Filipina) yang jadi ‘CCTV hidup’ itu yang melapor ke majikan. Akhirnya teman ini di-interminite (diberhentikan),’’ papar Mindarwati. Yulis, 31, Ketua Majelis Taklim Tsim Sha Tsui membenarkan, masalah-masalah seperti itu kerap didapat para buruh migran. Namun tergantung majikan dan kesepakatan dalam kontrak kerja. Wanita yang sudah sepuluh tahun di Hong Kong ini mendapat majikan yang baik sehingga ia leluasa menjalankan ibadah dan mengenakan hijab di rumah majikannya. Cece Keyla, buruh migran lainnya, juga menyebut demikian. Selain kesepakatan di awal kontrak kerja, katanya, pendekatan kepada majikan menjadi pembuka jalan untuk

31


tetap melaksanakan ibadah. ‘’Kalau kita bisa mendekati majikan dan menjelaskan bahwa yang kita kerjakan itu sembahyang atau paisen, pasti dibolehkan. Mereka juga sering bertanya hari raya kita,’’ ujar Cece Keyla yang berasal dari Jawa Timur. Selain hak dasar, banyak juga persoalan sosial yang dialami para buruh migran di Hong Kong. Salah satunya kasus kawin cerai. Neneng Saribanon yang membawa data dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong mengungkapkan kasus perceraian meningkat tajam. Hingga 2012 tercatat 1. 022 kasus gugatan cerai yang masuk di KJRI. Sementara hingga Februari 2013 sudah mencapai 1. 860 kasus. Data dari KJRI ini juga dirilis Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK) News dalam situs online 19 Februari lalu. Dikutip dari DDHK News, data-data tersebut dipaparkan oleh Konsul I KJRI Hong Kong, Hari Budiarto, ketika memberikan sambutannya di acara Kajian Fiqih Munakahat yang digelar DDHK di Houtung School Causeway Bay, Minggu 17 Februari lalu. Melihat jumlah kasus gugatan cerai tahun ini, Hari mengaku sangat prihatin. Penyebab perceraian ini beragam. Ada yang suaminya selingkuh atau menikah lagi di kampung. Ada juga buruh migrannya sendiri memilih bercerai karena selingkuh atau menemukan pasangan baru di Hong Kong. Termasuk menikah dengan orang Hong Kong. Namun kebanyakan buruh berhubungan dengan pria asal Pakistan yang bekerja di Hong Kong. “Sajak 2013 ini sudah 135 orang yang menikah. Meningkat 94 dari tahun 2012. Pernikahan ini juga jadi masalah karena ada yang menikah dengan warga lokal yang non-muslim,” kata Neneng. ’’Yang menikah dengan sesama muslim, tidak

32

lebih dari 5 persen. ’’ Bukti perselingkuhan itu juga bisa dilihat dari angka kelahiran anak di luar nikah. Selama 2013, tercatat ada 60 anak lahir di luar nikah. Mirisnya, anak hasil di luar nikah ini diserahkan kepada orang lain karena malu memelihara bayi tanpa ayah yang jelas. Di antaranya dibawa ke Indonesia tetapi diserahkan ke panti asuhan. ’’Ada yang dititipkan di Panti Dompet Dhuafa di Jakarta,’’ ungkap Neneng. Fenomena lain kehidupan buruh migran Indonesia di Hong Kong adalah kebiasaan hidup glamor. Mulai dari gaya berpakaian yang meniru gaya berpakaian wanita Hong Kong yang serba mini. Pakai tanktop, celana pendek, dan aksesoris lainnya. “Bisa dimaklumi karena kebanyakan berasal dari kampung dan tiba-tiba berada di kota yang wah,’’ kata Ami Lestari. Tak sedikit juga yang terjebak pergaulan bebas. Bahkan berubah orientasi seksual, wanita menyukai sesama jenisnya (lesbian). Kondisi ini pernah digambarkan dalam film: Minggu Pagi di Victoria Park. ‘’Memang di antara hal-hal yang baik, ada juga yang seperti itu (lesbian). Orang-orang Indonesia pun tahunya buruh migran Indonesia di Hong Kong yang buruk-buruk saja. Apalagi setelah ada di film itu (Minggu Pagi di Victoria Park),’’ ujar Ami Lestari. Wanita-wanita yang berubah orientasi seksual ini memang mudah dikenali dan ditemui di Victoria Park. Gayanya yang bak laki-laki dan tidak segan-segan mengumbar kemesraan di tempat umum. Khususnya hari Minggu, hari pesta buat mereka. Neneng Saribanon yang sudah puluhan tahun tinggal di Hong Kong juga menyebutkan buruh migran perempuan

33


yang menjadi lesbian cukup banyak. Neneng lalu memberikan nomor telepon buruh migran Indonesia yang pernah menjalani hidup sebagai lesbian. Namanya Meisya (nama panggilannya ketika dulu sering ke diskotik, red). Dia asal Purwodadi, Jawa Tengah. ’’Orangnya cantik. Dia selalu aku ajak berbicara di depan umum dan bercerita tentang kisah lesbiannya sampai sekarang. Ia akhirnya jadi berjilbab,’’ kata Neneng. Cerita Neneng tak salah. Meisya tak segan menceritakan pengalamannya ketika menjadi lesbian. Ia lugas mengisahkan bagaimana awalnya ia masuk ke dalam pelukan seorang perempuan tomboy. Ia bahkan banyak tertawa. Ia sempat bercanda saat ditanya umurnya. ‘’Mau (umur) yang asli apa yang palsu?’’ tanyanya sembari tertawa. Meisya berumur 23. Ia menjadi buruh migran dan terjerumus pergaulan bebas sebagai lesbian ketika baru berumur 16 tahun. Saat itu, ia baru saja tamat sekolah menengah pertama (SMP). Ia anak kedua dari tiga bersaudara. Keluarganya tergolong kurang mampu. Karena faktor ekonomilah ia menjadi buruh migran. ‘’Melihat keadaan kelurga saya nekat untuk bekerja ke laur negeri. Bapak suka main cewek, ibu ditinggal sendiri di rumah dan gak diberi uang. Saya kasihan sama ibu,’’ tutur Meisya. Melalui jasa penyalur tenaga kerja di Salatiga, Meisya mematangkan pilihannya bekerja di luar negeri. Ia masuk penampungan di Salatiga sambil menunggu penempatan di Hong Kong. Tahun 2006, Meisya kemudian diberangkatkan. Ia meninggalkan ibunya, kakak dan adiknya, serta pacarnya yang seorang laki-laki. Dua tahun bekerja di Hong Kong, ia mendapat kabar, pacarnya menikahi wanita lain. Hati Meisya terluka. Ia pun pulang kampung karena kontrak kerjanya juga berakhir.

34

Tetapi ia masih membuka diri pada laki-laki lain hingga mendapat pacar lagi. Hanya saja, pacarnya ini tidak bisa pacaran jarak jauh dan tidak menerima kalau Meisya kembali ke Hong Kong. Hubungan keduanya pun retak dan membuat Meisya benci dengan laki-laki. ‘’Kelakuan bapak lagi yang suka main cewek dan sering marahin ibu, jadinya saya benci, dendam sama cowok. Tidak ada perasaan suka sama cowok lagi. Saya akhirnya berpikir sama cewek saja,’’ ungkap Meisya. Ia masuk lagi penampungan di Semarang sebelum diberangkatkan ke Hong Kong. Di penampungan inilah ia bertemu perempuan yang perhatian padanya. “Nama lelakinya Romy,” kata Meisya. Meisya melihat Romy sosok yang keren, gaul, dan teman mengobrol yang baik. ‘’Saya sering ngobrol dan curhat sama dia. Akhirnya ada yang curiga melihat kedekatan kami dan mendukung. Saya kemudian menyatakan cinta,’’ bebernya sembari tertawa. Romy menerima cinta Meisya tetapi dengan syarat mereka merahasiakannya selama di penampungan. Selama di penampungan, keduanya tak sebatas mengobrol dan curhat, terkadang mandi bersama. Hubungan mereka semakin jauh setelah berada di Hong Kong. Mereka diberangkatkan bersama tahun 2008, tetapi beda majikan, sehingga tinggal terpisah. Komunikasi melalui telepon pun menjadi jembatan untuk mengobrol mesra. Mereka bertemu sekali sepekan saat libur kerja. Mereka menyewa kamar dan di situlah mereka melampiaskan rasa rindunya. Mereka berhubungan layaknya suami istri. ’’Kadang ke diskotek juga dan minum-minum. Pokoknya hidup saya amburadul,’’ ujar Meisya. Hubungan Meisya dan Romy kemudian diketahui orang tuanya di kampung. Tahun 2010 ia pulang kampung lagi.

35


Ayahnya marah besar mengetahui Meisya berpacaran dengan perempuan, sementara ibunya hanya diam saja. Ayahnya mengancam sambil memegang parang. Ia tidak boleh bekerja lagi di Hong Kong sebelum menikah dengan laki-laki. ‘’Bapak memegang parang besar itu dan marah-marah sampai tetangga kaget. Tetapi saya bilang saya tidak mau menikah sama lakilaki,’’ kata Meisya lagi kemudian tertawa. Karena tidak mau menuruti keinginan ayahnya agar menikah dengan laki-laki, Meisya tidak boleh bekerja di Hong Kong lagi. Ia pun menganggur di rumahnya di kampung. Suatu saat, seorang karyawan dealer mendatangi rumahnya karena urusan kredit motor dengan tantenya. ‘’Bu Le ini punya utang kredit motor jadi sering datang. Waktu datang lagi, saya minta pulsa. Eh setelah itu, dia sering menelepon saya,’’ ungkapnya. Hubungan mereka pun semakin dekat dan Meisya diajak pacaran. Meisya merasa tertantang dan makin sering dikunjungi. Begitu seriusnya, Meisya diajak berkenalan dengan orang tua pacarnya. ’’Setelah pulang, saya bilang ke laki-laki itu, saya ini bukan perempuan yang baik. Saya bilang saya pernah pacaran sama cowok, pernah juga pacaran sama cewek, dia kaget, tapi akhirnya menerima,’’ ujar Meisya. Setelah berpacaran lagi dengan laki-laki itu, Meisya belum memutuskan pacarnya yang di Hong Kong. Tetapi ayahnya sudah mengizinkan untuk kembali bekerja di Hong Kong. Tahun 2012, Meiysa berangkat lagi ke Hong Kong. Saat itu lah ia menemui Romy dan memutuskan berpisah. Romy tak menerima. ’’Dia bilang, gila kamu mau pacaran sama laki-laki lagi,’’ cerita Meisya mengutip kata-kata Romy. Tetapi Meisya kukuh dan yakin dengan pilihannya. Meisya yakin memilih pacar laki-laki karena kesediaannya menunggu hingga dua tahun. Setelah memutuskan Romy, Meisya sempat

36

linglung. Ia ke diskotik dan mabuk-mabukan. Ia lantas bertemu Neneng Saribanon yang tinggal tak jauh dari rumah majikannya. Meisya diterapi Neneng yang biasa disapa Bunda. Meisya pun mulai mengenakan jilbab meski masih labil. Kadang masih melepas jilbabnya. ’’Lama-lama saya akhirnya mantap memakai jilbab. Hubungan sama pacar juga semakin dekat dan terus komunikasi,’’ katanya. Belakangan, Meisya menjadi terbuka dan mau berbagi kisah. Ia juga rajin mengikuti pengajian. Ia ikut majelis taklim Jamiatun Nisa Alkarim setiap Sabtu di Victoria Park. ‘’Alhamdullillah sekarang saya mantap. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak saya. Banyak yang meninggalkan kehidupan lesbian,’’ harapnya. Beberapa majikan mengetahui perilaku pembantunya tetapi tidak begitu peduli. Asal pekerjaan di rumah beres. Organisasi buruh di Hong Kong juga mengetahui perubahan orinteasi seksual dan gaya hidup sejumlah buruh migran.

A

da puluhan organisasi buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong, di antaranya Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), Koalisi Tenaga Kerja Indonesia Hong Kong (Kotkiho), Persatuan Dakwah Victoria (PDV) atau Gabungan Buruh Migran Muslim Indonesia (Gabmmi). Salah satu yang konsen dengan keadaan buruh migran di Hong Kong adalah IMWU. IMWU sendiri melihat, perubahan orinetasi dan gaya hidup BMI di Hong Kong secara tidak langsung dibentuk sejak persiapan keberangkatan bekerja ke luar negeri. Kala mereka berada di penampungan. ‘’Kita melihat ini sebagai dampak dari migrasi terpaksa, bagaimana dari awal pemerintah sudah membuat peraturan

37


yang secara tidak langsung mengarahkan adanya perpindahan orientasi ataupun munculnya orientasi seks yang berbeda,’’ ujar Anik Setyo, Ketua IMWU melalui email kepada Batam Pos, Kamis (28/3) . IMWU merunut dari awal, jika melihat UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri(PPTKLN), PJTKI menjadi mitra utamanya, sehingga semua proses migrasi dilimpahkan ke PJTKI atau pihak swasta. Salah satunya adalah diharuskannya calon PRT masuk PJTKI untuk proses ke luar negeri. Selama ini praktek yang terjadi adalah calon buruh migran tinggal di penampungan dalam waktu yang tidak terbatas atau sampai dia mendapatkan majikan di luar negeri. Tempat penampungan ini layaknya penjara. Gedungnya tinggi, jauh dari komunitas. Tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga atau pacar karena peraturan yang sangat ketat. Buruh migran itu tidak boleh menggunakan telepon saat dalam penampungan.”Hanya hari minggu saja mereka diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarga, suami, dan pacar, melalui telepon,” kata Anik. Bagi perempuan yang sudah menikah tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan suami istri karena jika mereka hamil maka risiko gagal berangkat dan kena denda akan berlaku. ‘’Bagi calon buruh migran yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari pedesaaan mayoritas, keluarga miskin dan lain-lain, komunikasi dengan keluarga begitu terbatas atau tidak ada sama sekali, sehingga tempat curhat mereka adalah sesama calon BMI yang ada di penampungan,’’ jelasnya. Karena memiliki masalah yang sama, secara psikologi mereka sama-sama perempuan yang mudah akrab dan dekat.

38

Keintiman dan kedekatan mereka terbawa sampai di luar negeri. Saat di luar negeri ketika mereka menghadapai masalah, hanya teman tempat mereka untuk curhat dan berbagi. Dari sinilah lahir kedekatan itu dan menimbulkan rasa nyaman dan aman.”Tetapi ada juga beberapa orang yang memang sudah tomboy sejak dulu sehingga mereka tetap tomboy sampai sekarang dan berhubungan dengan perempuan,’’ tegasnya. Soal beberapa orang buruh migran yang menjalin hubungan asmara dengan sesama pekerja migran, terutama dari Pakistan, Anik menilai hal itu normal dan hak asasi manusia. Menurutnya lagi, dalam kondisi apapun, di manapun seseorang bisa berhubungan dengan siapapun. Apalagi usia buruh migran adalah usia produktif dan itu kebutuhan sebagai manusia dalam menjalin sebuah hubungan. ‘’Apa yang terjadi, soal lesbian, gaya pakaian dan gaya pacaran menurut kami terbentuk karena lebih pada kondisi psikologis, seperti bentuk pelarian dan juga bentuk cara orang mengekspresikan keinginannya,’’ jelasnya. Kondisi psikologis dipengaruhi banyak hal. Bisa kondisi pekerjaan, kondisi umum buruh migran yang terkekang oleh aturan majikan, agen, juga pemerintah. Belum lagi kondisi beban mental seperti tanggungan keluarga, ditinggal pacar atau suami, tidak punya tempat curhat, tidak tahu bagaimana curhat, minimnya pengetahuan, dan latar belakang keluarga. Mengatasi dan menghadapi masalah-masalah sosial yang dialami buruh migran di Hong Kong, IMWU sangat aktif. Mereka menjemput bola dengan mengajak buruh migran Indonesia itu berorganisasi. Dalam organisasi ini, IMWU memberi informasi, pengetahuan, dan pelatihan. ‘’Dalam berorganisasi juga menambah teman yang artinya peluang mencari teman berbagi lebih besar. IMWU juga

39


memberikan training soal kesehatan perempuan sehingga mereka juga tahu cara menjaga diri mereka sendiri,’’ katanya. Berdakwah hingga ke China Berdakwah di Indonesia bukanlah hal yang baru bagi Adzra’ie Abdul Syukur, Penasehat Syariah Dompet Dhuafa Kalimantan Timur. Pria paruh baya asli Sumatera Barat ini sudah terbiasa keliling untuk berdakwah. Tetapi berdakwah di Hong Kong di hadapan buruh migran Indonesia adalah pengalaman baru baginya. Untuk pertama kalinya, pria yang biasa disapa Ustaz Adzra’ie ini bertausiah di Kowloon Park (Taman Kowloon), Tsim Sha Tsui, Rabu (20/2) sore. Pengajian itu diselenggarakan Majelis Taklim Tsim Sha Tsui. Ada 22 warga Indonesia yang hadir, sebagian besar adalah buruh migran Indonesia. Hari-hari berikutnya, kegiatan Ustaz Adzra’ie padat dengan berdakwah dari satu pengajian ke pengajian lainnya. Di Hong Kong, para buruh migran Indonesia menyelenggarakan pengajian di hari-hari yang berbeda, tergantung hari libur. Kecuali Minggu yang merupakan hari libur umum di Hong Kong. Saat itu pengajian yang diselenggarakan BMI begitu ramai. Adzra’ie juga memberikan tausiah. Terakhir ia mengisi pengajian di hadapan puluhan buruh migran Indonesia Hong Kong, Minggu 3 Maret lalu, di Taman Sai Lau Kok, MTR exit B1, Tsuen Wan, Hong Kong. Acara tersebut diadakan oleh Majelis Taklim Cabang Tsuen Wan bekerja sama dengan Dompet Dhuafa Hong Kong (DDHK). ‘’Ini pertama kalinya saya bertugas di Hong Kong. Saya keliling tauziah. Selain tuaziah langsung, juga tauziah online, tauziah melalui HP dan teleconference,’’ kata Ustaz Adzra’ie usai pengajian bersama Majelis Taklim Tsim Sha Tsui di Hong Kong, Februari lalu.

40

Sebelum di Hong Kong, Adzra’ie mengunjungi muslim China di China daratan. Mulai 22 Januari-hingga 21 Februari 2013. Ia ditugaskan bersama tiga orang lainnya oleh Dompet Dhuafa Pusat. Rombongan kecil itu adalah, Yakhsyallah Mansur selaku ketua, Adzra’ie Abdul Syukur, Eric, dan Iwan sebagai penerjemah. Keempat orang ini mendatangi pesantren-pesantren dan organisasi-organisasi muslim yang ada di China. ‘’Kami ke Beijing, terutama kantong-kantong muslim,’’ ungkapnya. Mereka berdakwah sekaligus silaturahmi. Perbedaan bahasa tidak menjadi kendala karena ada penerjemah. Mereka menyampaikan dakwah dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Selama di China, mereka melihat nasib muslim China yang bertahan dengan keimanannya. Di tengah kondisi yang tidak memungkinkan karena mereka minoritas, cerita Adzra’ie, mereka tetap menjalankan ibadah. Mereka bertahan dengan Islam meski pengetahuan agama mereka kurang. ‘’Karena mempertahankan agamanya, ada yang tidak mau menyekolahkan anak ke sekolah tinggi. Mereka takut. Kalau mau sekolah tinggi, mereka mengirim anaknya sekolah di negara yang punya sekolah Islam,’’ ujarnya. Setelah tugas di China berakhir, Adzra’ie selaku perwakilan Dompet Dhuafa menuju Hong Kong. Di Hong Kong, Adzra’ie berpisah dengan tiga koleganya yang kembali lebih dulu ke Indonesia.

41


ANIS HIDAYAH, DIREKTUR EKSEKUTIF MIGRANT CARE

MEREKA TERPAKSA BEKERJA DI LUAR NEGERI

H

ong Kong memang menjadi “surga” buruh migran Indonesia. Namun berbagai bentuk diskriminasi masih saja menghantui mereka. Hal ini menjadi perhatian serius sejumlah organisasi buruh migran, salah satunya Migrant Care. Berikut perbincangan wartawan Batampos, Muhammad Nur dengan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care tentang berbagai persoalan yang dihadapi buruh migran di Hong Kong: Pengadilan banding tertinggi Hong Kong pada Senin 25 Maret 2013 lalu, menolak memberikan hak menetap pada buruh migran yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pengasuh anak. Termasuk buruh migran asal Indonesia. Mereka harus kembali ke Tanah Air setelah masa kontraknya berakhir. Sementara pekerja asing selain pembantu dan pengasuh anak yang telah tinggal 7 tahun berturut-turut di Hong Kong berhak menetap. Bagaimana Anda melihat keputusan itu? Apakah ini salah satu bentuk diskriminasi hak-hak buruh migran di Hong Kong? Iya. Keputusan ini merupakan kemunduran, karena Hong Kong selama ini termasuk tidak banyak negara yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi hakhak pekerja rumah tangga. Keputusan ini juga diskriminatif 42

bagi pekerja rumah tangga yang mestinya punya hak sama dengan pekerja lainnya untuk mendapatkan izin menetap. Langkah ini kontraproduktif dengan semangat konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga yang baru diadopsi tahun 2011 lalu. Hong Kong sudah sangat padat. Itu menjadi salah satu dasar pengadilan menolak memberikan hak menetap, padahal keberadaan para pembantu dan pengasuh anak ini sangat dibutuhkan oleh kalangan menengah ke atas di Hong Kong. Menurut Anda, apakah alasan ini cukup kuat atau sekadar dicari-dicari oleh Pemerintah Hong Kong? Alasan itu tidak signifikan karena pemberlakuan kebijakan tersebut hanya bagi pekerja rumah tangga. Sehingga sulit bagi Hong Kong untuk membantah kalau kebijakan ini tidak diskriminatif. Faktanya diskriminatif. Apakah ini sebuah indikasi bahwa Hong Kong mulai tak bersahat dengan buruh migran? Kebijakan yang diskriminatif ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hak-hak pekerja rumah tangga di seluruh dunia karena Hong Kong selama ini menjadi salah satu cerminan bagaiamana secara global pekerja rumah tangga harus dihormati dan diakui layaknya pekerja di sektor lain. Dalam kajian Migrant Care, seberapa penting hak menetap itu bagi buruh migran asal Indonesia? Bukan soal seberapa penting, tetapi ini bagian dari hak yang harus dihormati, dipromosikan dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Apakah masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan organisasi buruh migran di Hong Kong pasca keputusan tersebut?

43


Masih ada. Kami akan tetap melakukan upaya hukum terakhir untuk memperjuangkannya. Keputusan pengadilan Hong Kong itu harus ditinjau ulang. Diluar persoalan izin menetap, ada persoalan lain yang hingga saat ini masih membelit buruh migran di Hong Kong. Antara lain, masih ada yang dipekerjakan lebih dari 12 jam sehari selama 6 hari sepekan. Apa yang harus dilakukan agar persoalan ini tidak berlarut-larut? Persoalan-persoalan lain seperti gaji di bawah standar, jam kerja dan hari libur harus dipastikan diterima oleh setiap pekerja rumah tangga di sana. Ada juga buruh migran yang terjebak utang pada rentenir di agen-agen penyalur tenaga kerja di Hong Kong. Akibatnya, gaji mereka dipotong namun dipaksa menandatangani kuitansi full. Dalam catatan Migrant Care, seberapa besar kasus seperti ini di Hong Kong? Upaya apa yang bisa dilakukan? Soal kasus jeratan utang, ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang melegitimasi PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) untuk memberlakukan biaya tinggi dalam rekruitmen buruh migran ke Hong Kong. Ini harus diakhiri dengan kebijakan pemerintah Indonesia dengan membatasi biaya penempatan. Bahkan usulan Migrant Care dalam revisi UndangUndang TKI, peran PPTKIS dihapuskan untuk mengakhiri industrialisasi buruh migran dan mendorong pelayanan publik dalam penempatan dan perlindungan buruh migran. Kepada kami, banyak buruh migran mengeluhkan perlakuan majikan yang tak mengizinkan mengenakan jilbab, bahkan ada yang dilarang salat. Bahkan diancam diberhentikan jika ketahuan salat.

44

Perlakuan seperti ini bisa diadvokasi? Soal kebebasan menjalankan agama juga bagian dari hak yang dijamin oleh konvensi, sehingga setiap negara tujuan harus menghormati itu. Kasus seperti ini bisa diadvokasi. Persoalan sosial lainnya yang dihadapi oleh buruh migran di Hong Kong adalah tingginya angka perceraian. Data KJRI di Hong Kong, hingga tahun 2012 ada 1. 022 kasus perceraian. Sementara hingga Februari 2013 sudah mencapai 1. 860 kasus. Mungkin Migrant Care punya kajian atau pernah melakukan kajian?Apa sebenarnya yang mendorong maraknya buruh migran bercerai? Apakah karena faktor berjauhan atau lebih pada pengaruh budaya di Hong Kong? Atau ada faktor lain? Ini bagian dari social cost yang seringkali harus dibayar oleh buruh migran yang terpaksa bermigrasi. Perceraian harus dilihat secara fair, faktornya tidak hanya tunggal karena buruh migran, tetapi juga ada kontribusi besar negara yang selama ini semestinya memastikan keluarga buruh migran juga dilindungi. Kalau perceraian di kalangan buruh migran yang disalahkan hanya pihak perempuan yang bermigrasi, saya kira ini viktimisasi. Dalam skema feminisasi kemiskinan, perempuan terpaksa menanggung ekonomi keluarga dengan terpaksa bekerja di luar negeri. Yang paling menderita dari perceraian itu adalah anakanak mereka. Ada saran upaya apa yang bisa dilakukan Pemerintah maupun organisasi buruh migran mencegah itu? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki inisiatif Bina Keluarga TKI. Program ini bisa dimaksimalkan untuk memastikan adanya perlindungan komprehensif bagi keluarga, termasuk soal

45


pengasuhan anak. Persoalan lain, banyak buruh migran kita yang melahirkan tanpa ikatan perkawinan di Hong Kong. Data KJRI, selama 2013 ini saja ada 60 bayi lahir dari hubungan tanpa perkawinan. Seperti apa status anak-anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan dan pasangannya tak mau bertanggung jawab di Hong Kong? Itu harus diakui dan dilindungi sebagai anak negara yg harus dijamin hak-haknya, seperti akte kelahiran, pendidikan dan kewarganegaraan. Buruh migran Indonesia di Hong Kong cenderung diberitakan miring. Salah satunya, banyak di antara mereka yang berubah orientasi seksual (lesbian). Separah itukah? Migrant Care mungkin punya catatan tersendiri? Orientasi seksual adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati. Selama ini orientasi seksual selalu dilihat dari perspektif moral yang dianggap sebagai dosa dan menyimpang. Perspektif ini harus diluruskan. Berapa banyak buruh migran Indonesia di Hong Kong? Dan, dalam catatan Migrant Care selain persoalan di atas, apa persoalan yang paling menonjol yang dihadapi buruh migran itu di Hong Kong? Ada berapa banyak yang di advokasi Migran Care atau organisasi buruh migran yang berafiliasi dengan Migrant Care? Setidaknya ada 150 ribu pekerja rumah tangga Indonesia di Hong Kong. Masalah yang dihadapi paling banyak pelanggaran hak-hak mereka. Seperti hari libur, jam kerja, upah dibawah kelayakan, dan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Berapa besar devisa yang dihasilkan para buruh migran

46

Indonesia di Hong Kong? Tahun lalu setidaknya buruh migran Indonesia menyumbangkan devisa Rp 70 triliun.

47


Yoyo Raharyo Jurnalis yang tinggal di Bali. Sejak 2007, bekerja di Radar Bali, Dia bisa dihubungi melalui yoyo. [email protected]. Selain itu, dia aktif sebagai Koordinator Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Anggota Aliansi Jurnalis Independen Denpasar. Sebelum bekerja di Radar Bali, dia bekerja di Fajar Bali.

48

PENGUSAHA NAKAL, PEMERINTAH CUEK, PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN MARAK

YOYO RAHARYO dimuat di Koran Harian Radar Bali pada 27 Desember 2014

P

elanggaran hukum ketenagakerjaan di Bali ternyata begitu marak. Dari sekian banyak masalah, pelanggaran yang paling besar adalah mengenai pembayaran upah dan penggunaan pekerja kontrak yang tidak sesuai ketentuan, selain masalah jaminan sosial dan lainnya. Terkait pelanggaran upah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bali menyebutkan ada sekitar 30 persen dari 20. 237 perusahaan di Bali yang membayar upah buruh di bawah upah minimum masing-masing kabupaten/kota (UMK) tahun 2014. Artinya, masih ada 6. 071 perusahaan di Bali yang membangkang dari Pergub Bali Nomor 65 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2014. (selengkapnya lihat grafis) ”Ada sekitar 30 persen yang membayar masih di bawah UMK,” aku Kabid Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Luh Made Wiratmi setelah mendapat mandat berbicara dari Kadisnaker Bali IGAN Sudarsana Selasa lalu (23/12).

49


Sudarsana sendiri mengakui, pembayaran upah di bawah UMK ini itu dilarang, dan sesuai Pasal 185 UU Nomor 13 tahun 2003 (UUK), pelanggaran atas ketentuan ini dapat diancam dengan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun, dan atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta. Lebih lanjut, dalam UUK, memang ada kelonggaran, perusahaan boleh membayar upah kepada pekerja di bawah UMK, dengan syarat mendapat surat keputusan (SK) penangguhan upah dari gubernur. ”Sepanjang tahun 2014 ini, tidak ada pengajuan penangguhan upah. Jadi, tidak ada keputusan penangguhan upah dari gubernur,” aku Sudarsana. Ditanya mengapa itu bisa terjadi, di mana pelanggaran upah begitu marak, namun gubernur tak mengeluarkan satu pun keputusan penangguhan, Sudarsana berkelit bahwa perusahaan yang membayar upah di bawah UMK itu kebanyakan dari industri kecil. Namun, ketika ditanya datanya apakah benar hanya perusahaan kecil yang membayar upah di bawah UMK, Sudarsana tidak mampu menunjukkan. “ Mungkin saja, sudah ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan. Kalau perusahaan tidak mampu membayar sesuai UMK,” kelit Sudarsana. Ketika disodok bahwa dalam Pasal 91 UUK juga sudah ditegaskan, kesepakatan pengupahan antara pekerja dan pengusaha tidak boleh di bawah UMK (peraturan perundangan-undangan), dan kalau itu terjadi maka batal demi hukum, Sudarsana tidak bisa membantah. Namun, dia masih berkelit, jika pembayaran upah dipaksakan minimal UMK, maka perusahaan akan gulung tikar, dan berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) masal. Namun, ketika ditanya balik perusahaan apa itu, dia

50

tidak bisa menyebutkan. Pun ketika ditanya lagi apakah ada penangguhan upah dari gubernur sebagai dasar untuk membayar upah di bawah UMK, Sudarsana kembali akui tidak ada. Namun, faktanya berbeda. Yang koran ini temui, pembayaran upah di bawah UMK ini berlangsung masif tidak hanya di kalangan industri kecil. Pada industri besar juga sama saja. Beberapa waktu lalu, Radar Bali juga memberitakan pembayaran upah di bawah UMK yang dilakukan perusahaan yang mempekerjakan tenaga outsourcing di Pemprov Bali baik dari satpam maupun kebersihan yang upahnya hanya Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta, padahal UMK Denpasar pada tahun 2014 Rp 1. 656. 900. Belum lagi tenaga outsourcing di Bank BPD Bali yang hanya digaji Rp 1,3 juta. Tak cukup di situ, pada perusahaan ritel maupun perhotelan, upah murah di bawah UMK juga masih berlangsung.contoh, dari penelusuran koran ini, di Discovery Shopping Mall, Kuta, pekerja mengaku hanya diupah Rp 1,2 juta per bulan saat masih berstatus masa percobaan. Setelah melewati masa percobaan, dijadikan pekerja kontrak dengan gaji Rp 1,8 juta per bulan (UMK Badung Rp 1,7 juta). Tapi, mereka bekerja selama 14 jam, alias surplus waktu kerja 7 jam (asumsi 7 jam kerja x 6 hari dalam seminggu), tapi tanpa uang lembur. Di Hotel Ramada Bintang Bali yang merupakan hotel bintang empat di Kuta, juga beberapa pekerja mengaku hanya digaji Rp 1,4 juta per bulan. Pernyataan

Kadisnakertrans

Bali

Sudarsana

yang

menyatakan bahwa kalau UMK dipaksakan akan membuat perusahaan gulung tikar dibantah kalangan serikat pekerja. Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Bali Ihsan Tantowi meminta Kadisnaker jangan terlalu jauh bicara PHK. Katanya, itu mencari-cari alasan saja. Menurut dia, 51


kalau perusahaan merasa tidak mampu, mestinya mengajukan penangguhan upah kepada gubernur. Ketika tidak ada SK penangguhan upah dari gubernur, menurut hemat Ijan— sapaan akrab Ihsan, artinya perusahaan mampu dan tidak ada alasan untuk membayar upah di bawah UMK. ”Bukti perusahaan tidak mampu membayar upah minimal sebesar UMK itu apa? Harusnya kan kadisnaker bicara pakai data. Apa ada SK penangguhan dari gubernur? Kalau tidak ada, artinya perusahaan mampu membayar upah minimal UMK,” tegas Ijan. Ijan mengingatkan, penangguhan upah juga bukan perkara gampang. Minimal, untuk mendapat penangguhan upah, harus ada kesepakatan dari pekerja atau serikat pekerja, dan laporan keuangannya diaudit akuntan publik. ”Mampu atau tidaknya perusahaan dalam membayar upah minimal UMK itu kan harus ada dasarnya. Bukan kirakira, atau pengakuan sepihak dari perusahaan. Tapi, atas dasar audit dari lembaga resmi, seperti akuntan publik,” tukasnya. Yang aneh, meski pelanggaran pengupahan begitu marak dan berlangsung terang-terangan, hingga saat ini tidak ada satu pun pengusaha di Bali yang dijerat pidana. Sudarsana mengakui hal itu. Beberapa pejabat dinas ketenagakerjaan selalu beralasan, pembinaan lebih didahulukan, ketimbang penindakan (pro justitia). Seperti dikatakan Kadisosnaker Badung, IB Okja Dirga, pola pembinaannya adalah, kalau ada pelanggaran UMK, pengawas ketenagakerjaan memberikan teguran sampai dua kali, kalau tetap membandel, baru diproses hukum pidananya. Namun, secara umum, kata dia, perusahaan yang sudah ditegur akhirnya mau menindaklanjuti.”Kami bina dulu.

52

Kalau tidak bisa dibina, baru ditindak tegas,” dalih Oka Dirga didampingi Kabid HI I Gusti Bagus Diana Putra Senin lalu (22/12). Namun, pola pembinaan dalam penegakan UUK tampak sekali lemah. Sebagai contoh, dari survei pelaksanaan UMK 2014 terhadap 915 perusahaan di Badung, 27 persen membayar upah di bawah UMK. Padahal, jumlah perusahaan di Badung saat ini sekitar 9000, dengan demikian 27 persennya adalah sekitar 2. 430 perusahaan yang melanggar ketentuan pengupahan. Celakanya, menurut salah satu pengawas ketenagakerjaan Disnaker Badung, Nyoman Kona, dalam tahun 2014, hanya menangani dua perusahaan yang melanggar dalam pengupahan. Artinya, antara yang bisa dibina dan tidak terbina masih sangat jomplang. Selain masalah pengupahan, pelanggaran yang masif dalam ketenagakerjaan adalah status atau hubungan kerja. Saat ini, banyak perusahaan yang melanggar ketentuan tenaga kerja kontrak yang dalam UUK diistilahkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dalam Pasal 59 UUK, disebutkan pekerjaan apa saja yang bisa menggunakan pekerja kontrak. Di antaranya pekerjaan yang sekali selesai atau sementara, tidak lebih dari tiga tahun, musiman; atau produk baru atau kegiatan baru. Nah, ketika tidak memenuhi untuk satu syarat saja, maka PKWT itu batal demi hukum. (selengkapnya lihat grafis) Dari penelusuran koran ini, ternyata perekrutan pekerja kontrak ini sangat masif, di seluruh Bali. Hal ini terjadi pada semua jenis industri, baik di pariwisata, ritel, manufaktur dan lainnya. Koran ini mencoba ke salah satu jantung pariwisata Bali, yakni Nusa Dua. Pertimbangannya, di sana banyak berdiri

53


hotel berbintang empat dan lima, sehingga bisa menjadi salah satu ukuran apakah perusahaan besar itu mematuhi UU atau tidak. Setelah ditelusuri, ternyata hampir semua hotel di sana, menggunakan pekerja kontrak.contoh, di Nikko Hotel Sawangan, dari sekitar 600-an pekerja, sekitar 100 adalah pekerja kontrak. Salah satu karyawan di sana mengatakan, untuk bisa bekerja di hotel itu harus mulai dari melamar pekerjaan, lalu mengikuti probation selama tiga bulan. Kalau lulus dalam masa percobaan, maka diikat kontrak. Ikatan kontrak ini dua kali sampai tiga kali. Kalau masih diperlukan, maka naik tingkat menjadi pekerja permanen alias pekerja tetap yang dalam UUK diistilahkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). ”Di hotel kami juga begitu. Sudah umum seperti itu (masa percobaan tiga bulan, lalu dikontrak dua sampai tiga kali, baru setelah itu diangkat menjadi karyawan tetap, Red),” timpal salah satu pekerja di Hotel Nusa Dua Beach yang minta namanya dirahasiakan. Wayan Luwir Wiyana, anggota DPRD Badung dari Nusa Dua membenarkan maraknya praktik mempekerjakan pekerja kontrak ini. Bahkan, dia menyebutkan ada pekerja yang sudah belasan tahun bekerja, tapi statusnya tetap saja kontrak. Seperti di Hotel St. Regis. Pekerja ini tidak juga diangkat menjadi pekerja tetap, dengan alasan pendidikannya hanya SD. Dia sendiri sudah balik bertanya, kalau pendidikannya tidak memenuhi, mengapa masih dipekerjakan juga dengan status kontrak. Apalagi, itu hanya pekerjaan cuci piring, yang menurut Luwir, tidak perlu harus sarjana, misalnya. “Saya yakin hampir semua hotel, atau sekitar 90 persen di Bali menggunakan pekerja kontrak. Padahal itu tidak boleh.

54

Ini namanya sesuatu yang salah tapi dianggap benar karena sudah lumrah,” tuding Luwir kepada koran ini Rabu lalu (24/12). Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali Ida Idewa Rai Budi Darsana menyatakan, hubungan kerja dalam bentuk PKWT memang terjadi hampir di semua perusahaan. Itu dimulai dari tahun 2003, sejak munculnya UU 13 tahun 2003 yang memberikan celah lahirnya PKWT. Hanya saja, dalam praktiknya, perusahaan banyak yang menyelewengkan PKWT, padahal jenis pekerjaannya tidak boleh di-PKWT-kan. Sebagai contoh hotel yang sudah berdiri cukup lama, tiba-tiba merekrut pekerja kontrak, dengan terlebih dulu melakukan masa percobaan. “Padahal, pola PKWT model itu penyimpangan dari UUK. Mestinya tidak boleh begitu. Tapi, itu dilakukan seolah-olah legal,” jelas Rai. Kata dia, hubungan kerja seperti ini membuat suram masa depan pekerja. Sebab, mereka bekerja tidak memiliki kepastian kapan menjadi pekerja tetap. Semisal, pekerja dikontrak kerja setahun atau dua tahun, lalu diperpanjang setahun. Ketiga habis masa kerja, istirahat dulu sebulan (masa jeda), baru dikontrak lagi, dan seterusnya. ”Sistem tenaga kontrak ini masa depan suram bagi pekerja,” paparnya. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali, Wayan Sandra tak menampik maraknya pekerja kontrak di Bali. Dia mengakui, bahwa penggunaan pekerja kontrak di hotel ini melanggar UUK. Menurut Sandra, pelanggaran dalam merekrut pekerja kontrak ini terjadi lantaran pengusaha mendapat peluang dari pemerintah untuk melakukan itu. ”Memang itu (mempekerjakan pekerja kontrak) sudah lumrah, walau itu salah. Itu terjadi karena ada peluang dari

55


pemerintah. Karena pengawasan dari pemerintah lemah,” aku Sandra. Yang lebih lucu lagi, Disnakertrans Bali tidak memiliki data berapa sebetulnya jumlah pekerja kontrak di Bali. Kabid HI Wiratmi mengaku tidak memiliki data. Kalaupun ada, jumlah total pekerja. Itu pun, dia mengaku belum mendapatkan datanya, karena data pekerja dan perusahaan ada di masingmasing kabupaten/kota. Kadisosnaker Badung IB Oka Dirga juga mengaku tidak memiliki data jumlah pekerja kontrak di wilayahnya. “Kami gak punya data pekerja kontrak,” aku Oka Dirga. Bagi kalangan serikat pekerja, kalau pemerintah sampai tidak memiliki data jumlah pekerja itu sangat aneh. Menurut Ijan, mestinya pemerintah memiliki data lengkap, berapa pekerja tetap (PKWTT), berapa pekerja kontrak (PKWT), berapa pula pekerja outsourcing, bahkan harus sampai tahu berapa pekerja harian atau daily worker (DW) yang juga masih banyak terjadi di Bali.”Kalau datanya saja nggak punya, bagaimana mau mengawasi dan menindak setiap pelanggarannya. Pemerintah ini memang aneh,” tudingnya. BERDALIH KURANG PENGAWAS MARAKNYA pelanggaran ini pun mendapat sorotan keras dari kalangan serikat buruh. Menurut Ijan, pelanggaran dalam pengupahan tidak bisa dianggap sepele. Kata dia, dalam UUK sudah ditegaskan pelanggaran itu termasuk pidana kejahatan. Yakni kejahatan kemanusiaan, sebab upah menyangkut kelanjutan hidup seseorang dan keluarganya. “Mestinya pemerintah tegas. Langsung ditindak, jangan ada proses pembinaan lagi. Karena ini sangat masif. Kalau hanya pembinaan, tidak akan memberikan efek jera. Jumlah

56

pelanggaran dengan yang bisa dibina tidak sebanding,” jelas Ijan. Ketua DPD SPSI Bali Wayan Madra menuding pemerintah tidak tegas dalam mengawasi pelaksanaan UU Ketenagakerjaan, di antaranya yang paling nyata dalam pelaksanaan UMK dan maraknya pekerja kontrak. Bahkan, dia menuding ada kesan pembiaran dari pemerintah. “Saya sering sampaikan ke Pemda, harus ada law enforcement (penegakan hukum). Hukum kita ini agak kendur,” tuding Madra. Seluruh kepala dinas tenaga kerja baik provinsi maupun kabupaten tak menampik masih lemahnya pengawasan dalam ketenagakerjaan. Namun, mereka selalu kompak lemahnya pengawasan lantaran minimnya tenaga pengawas ketenagakerjaan. Di Bali, dengan jumlah perusahaan lebih dari 20 ribu, ternyata jumlah pengawas hanya 20 orang. Artinya, satu pengawas harus memelototi 1.000 perusahaan. Di Disnakertrans Bali saja, pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan hanya ada 8 orang, sedang di kabupaten/ kota ada yang tidak memiliki seperti Klungkung. Sedangkan Badung yang hanya empat pengawas dengan dua yang sudah legal. Di Kota Denpasar, tenaga pengawas juga Cuma dua, dan kabupaten lainnya rata-rata hanya satu pengawas. “Keberadaan pengawas memang sangat kurang. Di kabupaten apalagi,” tandas Kadisnakertrans Bali IGAN Sudarsana. Kalau kurang pengawas, kenapa tidak ditambah?Ditanya begitu, Sudarsana mengaku sudah mencoba untuk terus menambah. Hanya saja, diakui, tidak banyak yang berminat menjadi pengawas ketenagakerjaan. Menurut Kabid HI Wiratmi, beberapa kali membuka

57


lowongan kepada PNS secara umum di Pemprov Bali yang mau menjadi pengawas ketenagakerjaan, namun selalu nihil lamaran. Alhasil, pegawai yang “disekolahkan” sebagai pengawas ketenagakerjaan diambil juga dari internal Disnakertrans Bali. “Kami tidak bisa memaksa,” aku Wiratmi. Menurut Ketua SP-Par Badung Putu Satyawira Marhaendra, masalah kekurangan pengawas selalu menjadi alasan lemahnya pengawasan. Kata dia, kalau ada keseriusan dari pemerintah daerah, masalah pegawai pengawas tidak terus menjadi dalih. Dia menuding, pemerintah memang tidak pernah mau menuntaskan masalah klasik ini. Katanya, masalah pengawas ini bukan sekadar berat di pekerjaannya. Namun, tidak ada reward dari pemerintah terhadap mereka. Di Badung, belum ada tunjangan jabatan fungsional untuk pejabat pengawas ketenagakerjaan. Padahal di Tabanan saja, pegawai pengawas mendapat insentif kelangkaan profesi meski kecil, yakni hanya Rp 1,5 juta per bulan. Di Pemprov Bali, pengawan ketenagakerjaan juga hanya dapat insentif serupa Rp 3,5 juta. Dan di Kota Denpasar cuma Rp 2 juta. Padahal, di Riau, misalnya, insentif untuk pengawas ketenagakerjaan mencapai Rp 12 juta. “Sekarang bagaimana caranya agar jabatan pengawas ketenagakerjaan ini menarik. Kalau menarik, misal dari segi penghasilan, saya yakin akan banyak yang mau jadi pengawas ketenagakerjaan,” beber Satyawira. Ijan menambahkan, kalau alasan minimnya pengawas karena tidak ada yang mau, itu sangat aneh sebab setiap PNS harus siap ditempatkan di mana saja. Katanya, alasan ini kekanak-kanakan, dan terkesan dibuat-buat. Sebagai contoh guru saja, di tempatkan di mana saja harus siap. “Kalau gak

58

mau, kasih pilihan keluar aja dari PNS. Mereka kan digaji dari uang rakyat, kok gak mau mengabdi kepada rakyat,” sentilnya. Katanya, kalau PNS diberikan toleransi, itu akan menjadi pola, memilih-milih pekerjaan yang dikehendaki saja. Kata dia, revolusi mental yang dibawa Jokowi juga harus diterjemahkan PNS, salah satunya siap ditempatkan di mana saja, salah satunya untuk menjadi pengawas ketenagakerjaan yang sangat dibutuhkan rakyat buruh, untuk memastikan pengawasan ketenagakerjaan berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan. “Jangan-jangan, minimnya pengawas ini karena kepemimpinannya saja yang gak beres. Artinya dari kepala daerah dan kepala dinasnya yang tidak serius menyelesaikan masalah ini,” beber dia. Menurut Wiratmi, idealnya untuk di Bali butuh pengawas ketenagakerjaan 60 orang. Namun, dia tidak memberikan penjelasan bagaimana hitungannya sehingga muncul angka itu. Namun, Kepala Kadissosnaker Badung IB Oka Dirga menyebutkan, hitungannya sebetulnya mudah. Katanya, angka ideal jumlah pengawas ketenagakerjaan di Badung adalah 9.000 (perusahaan) dibagi 12 (bulan) di bagi 8 (per orang 8 perusahaan), yakni 94 orang. Kalau jumlah perusahaan di Bali sekitar 20.237, maka dibutuhkan tenaga pengawas ketenagakerjaan sebanyak 212 orang. “Kebutuhan pengawas 212 orang itu tidak banyak. Mestinya bisa dipenuhi. Kan selama ini gubernur Bali sering mengatakan jumlah PNS di Pemprov Bali kelebihan, dari 7.000, mestinya cukup 4.000. Dan lagi, di kabupaten/kota banyak PNS yang menganggur tak punya kerjaan itu. Ini kan bisa diberdayakan,” papar Ijan.

59


KARIR MANDEK GAK APA, ASAL…

P

EJABAT pengawas ketenagakerjaan sebetulnya profesi yang cukup mentereng dilihat dari fungsinya dan kewenangannya. Sebab, tidak sembarang orang boleh mengawasi pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan menyangkut ketenagakerjaan. Namun, menjadi pengawas ketenagakerjaan cukup dilema. Selain pekerjaannya “berat” yakni harus mengawasi banyaknya perusahaan dengan 33 item yang harus diawasi, lalu berhadapan dengan orang banyak, dengan masalah hukum, dan masa diklat yang panjang sampai 4 bulan dengan anggaran Rp 100 juta, karir di birokrasi juga rata-rata mandek. ”Memang tidak mudah cari pengawas ketenagakerjaan. Kita juga harus biayai diklat Rp 100 juta per orang,” aku Kadisosnaker Kota Denpasar Made Erwin Suryadahram Sena (kini Kadiskop Kota Denpasar). Sebagai contoh Nyoman Kona, pengawas ketenagakerjaan di Badung, dia sudah menjadi PNS sejak 1980. Mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) pengawas 1984-1985, dan pada tahun 1988 diangkat menjadi pengawas ketenagakerjaan di bawah Departemen Ketenagakerjaan RI. Ketika era otonomi daerah, bapak enam anak ini pindah tugas di Pemprov Bali, lalu diperbantukan di Badung. Puluhan tahun mengabdi sebagai PNS, karirnya pun

60

diprediksi akan mandek sebagai pengawas ketenagakerjaan hingga pensiun. Tidak pernah, Kona yang kini sudah 56 tahun ini menduduki jabatan di birokrasi. Profesinya yang langka menyulitkan dia pindah ke jabatan struktural, karena sangat dibutuhkan karena “tanpa pesaing”. “Kalau pindah ke struktural sebetulnya bisa. Tapi itu ya kebijakan pimpinan,” beber dia. Kona mengakui, bekerja sebagai pengawas ketenagakerjaan tidak muda. Hampir setiap hari di lapangan. Kadang waktunya tidak tentu, karena harus berhubungan dengan pihak perusahaan atau pekerja. Makanya, sebagai pengawas ketenagakerjaan, dia dituntut sabar. “Tapi, kalau profesi ini sudah disenangi, tentu tidak beban,” aku pria asal Tuban, Kuta ini. Lain lagi disampaikan pengawas ketenagakerjaan dari Kota Denpasar, Wayan Sugiada. Dia mengakui dulu tunjangan fungsional pengawas ketenagakerjaan sangat sedikit. Kini, meski hanya dapat tunjangan kelangkaan profesi sebagai pengawas Rp 2 juta, pria 50 tahun ini menganggap sudah lumayan. Walau diakui, angka itu tidak sebanding jika melihat daerah lain, misal Riau yang sudah mematok tunjangan pengawas ketenagakerjaan Rp 12 juta. ”Ya sekarang lumayan, walau dibandingkan dengan Riau masih kalah jauh. Bagi saya, karir mentok gak apa-apa, tapi kesejahteraan diperhatikan, jadi masih bisa bangga. Tapi kalau kesejahteraan gak diperhatikan, lalu karir mentok, dan teman-teman seangkatan sudah menjabat, kanngiri juga lah,” beber pria yang mulaijadi pegawai sejak 1994 dari honorere hingga PNS di tahun 2006, dan mengikuti diklat pengawas ketenagakerjaan tahun 2008 hingga menjadi pengawas legitimate sejak 2012 lalu ini.

61


PELAKSANAAN UMK TAHUN 2014 KABUPATEN/ KOTA

USAHA

UPAH DI BAWAH UMK (%)

Denpasar

2.600

30

Badung

9.000

27

Gianyar

6.292

24

Tabanan

678

20

Jembrana

202

65

Buleleng

400

65

Klungkung

615

70

Bangli

270

70

Karangasem

180

16

*) DATA DARI DISNAKERTRANS BALI

PASAL YANG DILANGGAR Pasal 90 (1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. Pasal 185 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

62

Pelanggaran dalam PKWT 1. Perusahaan yang sudah eksis lebih dari tiga tahun, masih menggunakan pekerja kontrak (PKWT). Padahal melanggar Pasal 59 UUK. 2. Perusahaan melakukan PKWT tapi mensyaratkan masa percobaan tiga bulan. Padahal itu melanggar Pasal 58 UUK. 3. PKWT berlaku berkali-kali, lebih dari dua kali. Pasal 58 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. Pasal 59 (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

63


(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan. (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

64

65


Eka Handriana Menjadi jurnalis sejak 2009 pada beberapa media. Terakhir bekerja di Harian Suara Merdeka hingga Desember 2012. Saat ini bekerja sebagai jurnalis freelance di Semarang.

66

BURUH RUMAHAN, PENGINGKARAN PEKERJAAN LAYAK

EKA HANDRIANA, dimuat di Harian Suara Merdeka pada edisi 13 Oktober 2013

S

ELEPAS isya, Tinah (50) duduk di dekat tumpukan sarung tangan bisbol merek Louisville Slugger setengah jadi. Malam itu, Tinah harus merampungkan 12 sarung tangan berbahan kulit ukuran besar. Siang dia sudah menjahit tiga sarung tangan. Esok, ketika mobil boks dari pabrik datang ke kampung Tinah, dia bisa menyetor produk jadi dan kembali mendapat produk setengah jadi. Sepuluh tahun lalu, Tinah berhenti sebagai pembantu rumah tangga di Hong Kong. Karena faktor usia, tak ada lagi agen penyalur tenaga kerja mau menerima Tinah. Dia pulang kampung di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Tak lama, dia mendapat pekerjaan baru, menjahit sarung tangan bisbol. Semula, tutur dia, beberapa orang dari PT Inko Java (dulu PT Mikarindo Asan) di Bergas datang ke desa Tinah.”Dulu ibu-ibu dikumpulkan, diajari cara menjahit. Yang sudah bisa, boleh njahit. Di desa sini ada tujuh orang, termasuk saya. Barang diantar-jemput mobil dua hari sekali. Sopirnya dari desa sini,” ujar Tinah sambil menjinjing ember kecil. Dia mengeluarkan palu kayu, paku pelubang, tatakan, 67


gunting, lilin, jarum besar, dan pelindung jari dari ember. Di genggaman Tinah ada delapan tali kulit dengan lebar dan panjang berbeda. Tinah sudah hafal tali mana harus masuk ke lubang mana.”Ujung-ujung tali harus dilubangi biar bisa dikaitkan dengan jarum. Pemasangan tali tidak boleh tertukar atau terbalik,” katanya. Jika salah pasang tali, Tinah tak bisa mengambil pekerjaan berikutnya sebelum membetulkan lebih dulu. Tinah juga tidak boleh mengotori produk, apalagi merusak. Semua ada sanksinya, meski dia tak sengaja.”Dulu ada yang begitu, disuruh ngijoli (mengganti),” ujar dia. Cerita terhenti. Dia mengumpulkan tenaga dari pundak hingga ujung tangan untuk menarik tali kulit dari lubanglubang kecil sarung tangan setebal hampir 4 cm. Tarikan yang berat. Tinah menjepit sarung tangan dengan kedua lutut. Seketika debu bercampur bubuk lilin olesan pada tali dan serpihan kulit beterbangan.”Sudah bersahabat saya, jadi ndak sesak napas dan ndak gatal. Yang lain ada yang gatal,” tutur Tinah. Namun dia sering merasa pundaknya sakit. Jika sudah begitu, Tinah meminta dipijat sang suami. ”Minta obat dari sopir yang mengantar barang, dikasih obat yang biasa dijual di warung,” ucap dia seraya terbahak. Untuk satu sarung tangan, Tinah mendapat upah antara Rp 600 dan Rp 1.100, tergantung pada tipe sarung tangan. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan harga jualnya. Sarung tangan Louisville Slugger 125 seri FG25CR5-1125 yang dijahit Tinah dibanderol seharga 69,99 dolar Amerikat Serikat‚ hampir sejuta rupiah — di situs penjualan www. justballgloves.com. Tidak ada uang lembur, meski Tinah mengerjakan hingga larut malam dan melebihi jam kerja: delapan jam.” Lebaran

68

tahun ini dapat THR Rp 25. 000. Naik gaji ada, beberapa bulan sekali naik Rp 5 (lima rupiah) per sarung tangan,” kata Tinah. Tinah tak dapat menuntut apa pun dari perusahaan. Tak ada perjanjian tertulis. Dengan perusahaan, Tinah juga hanya bisa terhubung lewat sopir pengantar barang. AGAK BERUNTUNG Wiwin (38) rada beruntung. Dia mengambil pekerjaan dari pabrik pembuat sepatu merek Ara. Merek sepatu asal Langenfeld, Jerman, itu memiliki pabrik di beberapa negara seperti Portugal, Rumania, Austria, dan Indonesia. Upah Wiwin lebih besar. Untuk satu partai pekerjaan yang terdiri atas 10 pasang sepatu, Wiwin bisa mendapat uang antara Rp 35.000 dan Rp 45.000, tergantung pada tipe sepatu. Minimal Wiwin harus mengambil pekerjaan satu partai. Namun berapa pun pekerjaan yang diambil, dia harus menyelesaikan dalam dua hari. Wiwin tak bisa mengambil pekerjaan berikutnya jika pekerjaan sebelumnya belum tuntas. Atau, jika ada pekerjaan tidak lolos kendali mutu.”Harus dibetulkan dulu di pabrik saat kami mengembalikan hasilnya, baru bisa ambil yang baru,” kata Wiwin. Dalam sebulan, Wiwin bisa mendapat antara Rp 800.000 dan Rp 1 juta, setelah dikurangi ongkos transportasi dari dan ke pabrik. Itu lebih besar daripada pendapatan Tinah yang berkisar antara Rp 70.000 dan Rp 100.000 sebulan. Pendapatan mereka yang tak pasti itu masih ditambah risiko mengganti produk yang hilang atau rusak. Wiwin selalu dibantu sang suami menyelesaikan jahitan sepatu.”Di rumah teman saya, anak-anaknya juga membantu,” ujar Wiwin. Dia paling senang justru jika mendapat tipe sepatu

69


yang dihargai murah. Karena pengerjaan sepatu murah itu lebih mudah, sehingga Wiwin bisa mengambil lebih banyak partai. ”Kalau dapat tipe yang bot tinggi dengan sol kotak di bagian belakang, sudah susah. Palingpaling hanya bisa ambil satu partai. Tenaganya juga harus kuat mendorong jarum biar tembus sol,” ujar Wiwin sambil menunjukkan jemarinya. Kulit di jari Wiwin menebal dan tergerupil bekas tertusuk jarum sepatu. Obat merah untuk luka hanya diberikan saat Wiwin ke pabrik. Katanya, kondisi itu sudah mending ketimbang dulu, saat upah per partai hanya Rp 17.000. Saat ini, juga sudah ada kesepakatan kerja tertulis. Kendati masih perlu ditinjau ulang.”Karena dalam kontrak, kami berstatus sebagai home worker yang dinyatakan tidak boleh menuntut apa pun ke perusahaan,” ujar Wiwin. Upah Wiwin naik setelah ada advokasi dari Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Jawa Tengah. Yasanti mencatat buruh rumahan seperti Tinah dan Wiwin ada lebih dari 5.000 di Jawa Tengah. Di Kabupaten Semarang, mereka tersebar di Ambarawa, Bergas, Pringapus, dan Bawen. Di Kota Semarang ada di kawasan Tugu dan Semarang Utara.”Itu yang tercatat dalam penelitian kami. Di luar itu bisa lebih besar lagi,” kata koordinator Yasanti Jawa Tengah, Rima Astuti. Satu perusahaan yang menerapkan praktik home based worker, pekerja berbasis rumahan, diperkirakan mempekerjakan antara 300 dan 700 orang home worker. Mereka mayoritas perempuan. Tersebar ”Mereka tersebar dan tidak terorganisir. Perusahaanperusahaan melempar pekerjaan ke daerah-daerah pelosok yang jauh dari jangkauan pengawasan. Saat praktik ini

70

melibatkan usia anak, juga tak terawasi,” kata Rima. Praktik tersebut merebak ditengarai karena bisa mengurangi biaya produksi antara 30 persen dan 50 persen. Penelitian Yasanti menyebutkan, dengan model pengerjaan semacam itu pengusaha tak perlu memiliki tenaga kerja resmi, tak harus membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum, tak membayar iuran jaminan sosial, kerja lembur, listrik, pajak, dan biaya kecelakaan kerja. Mereka juga tak takut didemo buruh, tak ada biaya perekrutan, dan pemutusan hubungan kerja. ”Mengacu ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mereka adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Ada pekerjaan, perintah, dan upah. Namun keberadaan mereka diingkari perusahaan, bahkan pemerintah. Mereka tak diakui sebagai pekerja yang berhak mendapat hak normatif seperti diundangkan,” tutur Rima. Padahal, berkat tangan orang-orang seperti Wiwin, sepatu Ara produksi Indonesia mencapai pengembalian paling sedikit di antara pabrik di negaranegara lain. Hanya 0,2 persen tahun 2002 dalam catatan Suara Merdeka, dari hampir 10. 000 pasang sepatu yang diproduksi per hari. Situs penjualan ebay menjual sepatu itu dengan harga antara Rp 200. 000 dan Rp 2 juta. Merek Louisville Slugger, seperti jahitan Tinah, lazim dipakai pemain bisbol liga utama Amerika Utara. Seperti para peraih Silver Slugger Award, Brandon Phillips, Josh Hamilton, dan Dustin Pedroia. Rima mengemukakan perusahaan dan pemerintah lupa menilik, bahkan mengingkari, pekerjaan Tinah dan Wiwin adalah bagian dari proses produksi. Tanpa tangan mereka, proses produksi tak berlanjut hingga produk layak dijual.

71


PERBUDAKAN BERDALIH PEMBERDAYAAN

P

ADA Konferensi International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss, tahun 2011, Indonesia mendapat puja-puji sebagai negara pertama di Asia yang mengadopsi konsep Pakta Lapangan Kerja. Konsep itu berkait dengan penciptaan pekerjaan layak. Namun faktanya, praktik home based worker, pekerja berbasis rumahan, yang menggiring perkerjaan formal ke sektor informal masih merebak. Praktik tersebut terus melahirkan buruh rumahan yang dibayar rendah dan tak tentu. ”Mereka tak punya posisi tawar, karena tak ada kesepakatan tertulis. Kalaupun ada, itu sepihak. Segala jaminan, baik sosial, kesehatan, maupun keselamatan kerja tidak mereka peroleh,” kata koordinator Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Jawa Tengah, Rima Astuti. Sudah sejak 2003, Yasanti mendampingi dan meneliti praktik pekerja berbasis rumahan. Rima menuturkan buruh rumahan juga tak mendapatkan perlindungan maternal, seperti kehamilan, melahirkan, dan menyusui.”Padahal hampir seluruh pekerja rumahan adalah perempuan. Karena, umumnya perempuan lebih sering berada di rumah ketimbang laki-laki,” ujar dia. Berdasar riset bertahun-tahun, Yasanti menyimpulkan

72

modus yang digunakan perusahaan multinasional dalam praktik tersebut. Perusahaan-perusahaan itu berlindung di balik program pemberdayaan masyarakat. Tak jarang, kata Rima, praktik itu dikemas dalam bentuk corporate social responsibility (CSR), pertanggungjawaban sosial perusahaan. Perempuan yang tinggal di rumah diberdayakan, seolah-olah bisa bekerja tanpa harus meningggalkan rumah. Mendapat penghasilan tambahan tanpa meninggalkan anakanak dan bisa mendapat penghasilan tambahan. Namun dalam praktik, kata dia, justru anak-anak mereka terlibat dalam pekerjaan. Upah yang diterima juga tidak layak untuk menyokong kebutuhan hidup. ”Pekerja rumahan justu menanggung sebagian ongkos produksi. Biaya listrik, misalnya. Itu perbudakan yang berdalih pemberdayaan,” tutur Rima. Dia menyayangkan hingga saat ini tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerja rumahan. Bahkan pengertian pekerja rumahan sering disamaartikan dengan pekerja domestik dan pekerja rumah tangga. Padahal, itu berbeda. Pekerja domestik mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah pemberi kerja. Adapun pekerja rumahan bekerja di rumah sendiri atau tempat lain yang mereka pilih, bukan di tempat pemberi kerja. Pekerja rumahan juga bukan pekerja mandiri yang menerima pendapatan dari hasil penjualan produk dan bertanggung jawab atas kerugian bila barang produksi tidak terjual. Pekerja rumahan hanya menyelesaikan pekerjaan berdasar spesifikasi yang diberikan pemberi kerja. Mereka menerima upah atas kerja tersebut.”Pengertian itu yang harus dimengerti pemerintah dan masyarakat sebagai dasar pemberian perlindungan hukum,” tandas Rima.

73


SERIKAT PEKERJA DAN ADVOKASI Salah satu persoalan yang muncul di kalangan pekerja rumahan: mereka tersebar dan tidak terorganisasikan. Mereka juga terhambat untuk membentuk dan menjalankan aktivitas serikat pekerja, lantaran status pekerja yang diingkari oleh perusahaan. Koordinator Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang), Nanang Setyono, menyatakan ada hambatan bagi serikat pekerja untuk merekrut pekerja rumahan sebagai anggota.”Karena, mereka direkrut oleh pihak kedua dari perusahaan untuk bekerja. Jadi tidak terhubung langsung dengan perusahaan,” kata Nanang. Namun hal itu tidak menjadi kendala bagi advokasi dan pendampingan buruh rumahan. “Kami terus mendampingi. Kami bersama lembaga lain terus mendorong pemerintah membuat peraturan yang lebih tajam lagi untuk perlindungan pekerja rumahan. Juga untuk pekerja alih daya dan kontrak,” ujar dia. Pertama-tama yang harus dilakukan, kata dia, merevisi peraturan menteri tentang definisi pekerja, dengan memasukkan jenis pekerja rumahan. Karena, dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tetang Ketenagakerjaan, buruh rumahan sudah memenuhi unsur pekerja, yakni ada pekerjaan, perintah, dan upah. Selain itu organisasi buruh dunia, ILO sudah memiliki Konvensi ILO Nomor 177 Tahun 1996 tentang Kerja Rumahan, yang dikuatkan dengan Rekomendasi ILO Nomor 184. ”Dasar-dasar hukum itu cukup bagi pemerintah untuk segera membuat peraturan yang bisa melindungi pekerja rumahan. Sebab, jumlah mereka meningkat karena praktiknya makin merajalela,” kata dia. Tahun 2013, pekerja di Indonesia

74

110.804.041 orang. Hanya 41.034.050 orang yang berstatus bekerja langsung di tempat pemberi pekerja. Sisanya, sekitar 62,97 persen, tidak bekerja di tempat pemberi kerja. Pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah, kata Nanang, sangat mungkin mewujudkan perlindungan pekerja rumahan. Selama ini, pekerja rumahan sering dipahami sebagai pekerjaan di luar sistem. Bahkan dipahami sebagai hasil pemberdayaan masyarakat. Kendati cakupan pekerja rumahan ada dalam undang-undang ketenagakerjaan, mereka cenderung ditandai dengan kondisi kerja yang tidak layak. HAK-HAK DASAR PEKERJA RUMAHAN MENURUT 1. Kontrak kerja 2. Perlakuan setara dan non-diskriminatif 3. Kebebasan berorganisasi dan membuat kesepakatan kerja bersama 4. Upah layak 5. Jam kerja 6. Keselamatan dan kesehatan kerja 7. Perlindungan dan jaminan sosial 8. Usia minimum (SUMBER: KONVENSI ILO NO 177 TAHUN 1996)

75


Sandy Indra Pratama saat ini sebagai Managing Editor untuk CNN Indonesia. Dia bisa dihubungi melalui email sandy. [email protected] dan [email protected]. Selain jadi jurnalis, dia menjadi dosen untuk mahasiswa jurusan Jurnalistik dan menjadi anggota Peace and Conflict Journalist International Organization, sejak 2007.

76

LIPUTAN KHUSUS PERBUDAKAN

CERITA PARA BUDAK INDONESIA DI ATAS KAPAL NERAKA

SANDY INDRA PRATAMA dimuat di cnnindonesia.com pada 21 April 2015 “Selamat datang di kapal neraka!”

S

uara itu masih terngiang di telinga Bambang Suherman, seorang bekas makelar motor asal Tegal. Pada suatu pagi di bulan April lima tahun silam, hidupnya mendadak suram saat melaut bersama Rich 01, sebuah kapal milik warga Tiongkok. Ia tak menyangka pada hari itu ia akan berkeliling dunia: melintasi samudera, dan melewati berbagai benua. Bambang yang tadinya hidup jauh dari laut—ia bahkan tak bisa berenang, tak menduga bakal bekerja di kapal itu. Kisahnya panjang dan memilukan, dan berawal dari tergiurnya ia bekerja di negeri asing. Dari Jakarta ia pun terbang ke Amsterdam, lalu berlanjut ke Trinidad. Dari Trinidad ia menjangkau Port of Spain. Lalu dengan menumpang kapal kecil ia sampai ke Tobago. Dari sini, ia dijemput si pemberi kerja, dan dibawa ke tengah laut. Total perjalanannya 15 hari dari daratan Trinidad ke Tobago, Amerika Selatan, hingga sampai ke geladak kapal Rich 01 itu.

77


“Ucapan ‘selamat datang di neraka’ itu cukup mengagetkan saya,” ujar lelaki berusia 37 tahun itu kepada CNN Indonesia awal April lalu. Sapaan itu, kata Bambang, datang dari seorang warga Indonesia yang sudah lebih dulu bekerja di kapal penangkap ikan itu. Kapal mulai bergerak. Ia masih cukup letih. Di perairan lepas samudera Atlantik, ombak ganas mengguncang keras. Ia bukan pelaut, perutnya seperti diaduk-aduk. Bambang akhirnya ambruk karena mabuk. Saat itu ia rasanya ingin pulang ke kampung. Tapi jaraknya begitu jauh. Baru beristirahat dua jam, dan mencoba untuk tidur, sebuah tendangan membangunkannya. Mual dan pusing mendadak hilang. Tubuhnya kini perih dan sakit akibat pukulan dan lecutan tali pinggang. “Saya dihardik dalam bahasa China, yang saya tahu kala itu mungkin saya diperintahkan bekerja,” kata Bambang mengenang. Beranjak dari dek tempat tidur para anak buah kapal, lelaki tak tamat SMP itu kembali bersua dengan para penyapanya di haluan kapal: Edi Siswanto, Sanang dan Dober. Mereka awak kapal asal Indonesia, dan sudah setahun lebih dulu bekerja. Lantaran belum pernah melaut, Bambang pun bingung. Di tengah puyengnya menahan mabuk, ia membantu sebisanya, menarik benang pancing sekuat tenaganya. “Hari pertama saya bekerja dari jam 12 siang sampai besok paginya, hanya sempat dua jam tidur lalu ditendang untuk bekerja lagi,” katanya. “Saya rasa mungkin ini hanya hari awal bekerja di kapal neraka.” Tapi pekerjaan itu memang cukup berat. Ia menarik benang pancing nyaris 20 jam sehari. Tangan mulusnya sebagai makelar motor kini luka serius tersayat senar. “Bangun setelah tidur dua jam, tangan saya tiba-tiba kaku. Untuk menyendok

78

nasi putih pun tak sanggup. Saya cuma bisa menangis,” ujar lelaki berperawakan kekar itu. Roda kekejaman itu terus bergulir. Hari demi hari, tak pernah berhenti. Hitungan 20 jam kerja rupanya dianggap lumrah. Mereka bekerja bagaikan budak di kapal neraka. Bersama Bambang, di kapal Rich 01 milik Kwo Jeng Trading Co Ltd itu, ada 15 kru yang diperlakukan seperti budak. Lima orang dari Indonesia, tujuh dari Tiongkok, empat orang Vietnam. Dua juragan kapal, masing-masing adalah juru mesin dan kapten, berasal dari Tiongkok. Pada siang hari, mereka dipaksa menantang ombak ganas Atlantik di bawah matahari terik. Lalu pada malam hari, disergap angin laut yang ganas, tangannya yang luka dipaksa menarik senar pancing untuk mengangkat ikan yang terjerat kail itu. Tak usah bicara perlindungan, pekerjaan itu bahkan tak dihargai. Para budak kapal menganggap semua itu hanya sebuah kewajiban. “Bahkan merenggut nyawa juga tak mereka tak pedulikan,” kata Bambang. Mirip nasib Bambang, Imam Syafi’i punya cerita sama. Sebelum melaut dan diperbudak, pemuda asal Tegal itu bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan. Tapi seorang calo TKI di kampungnya bernama Birin membujuknya bekerja di luar negeri. “Saya tidak tahu bekerja apa, yang dia jelaskan pokoknya bekerja di luar negeri gajinya US$ 180 per bulan dan dijanjikan bonus dua kali lipat jika pekerjaan bagus,” kata lelaki 29 tahun itu saat ditemui CNN Indonesia. Imam meninggalkan Indonesia pada Agustus 2011. Butuh dua hari tiga malam perjalanan udara, tentu dengan singgah di sejumlah bandara, untuk mencapai Trinidad Tobago. Setidaknya itu yang diingat Imam. “Port of Spain itu nama

79


pelabuhan tempat saya bertolak ke kapal penyiksa ABK bernama Rich 7. Istilah kapal penyiksa itu saya simpulkan setelah saya diperbudak selama dua tahun tanpa upah,” katanya kepada CNN Indonesia. “Kok mau diajak masuk neraka?” ucapan itu meluncur dari seorang senior ABK yang bekerja lebih dulu tiga bulan dari Imam. Setelah sepekan bekerja, Imam baru sadar. Di atas kapal, jam kerja tergantung pada kaptennya, seorang berkebangsaan Taiwan. Artinya bila kapten masih menyuruh bekerja, terutama saat di fishing ground, para ABK tak boleh berhenti sedetik pun. “Berhenti, maka pukulan dan tendangan bakal melayang,” ujar Imam. Ia menunjukkan bekas luka di tubuhnya, bawaan dari kapal neraka itu. Ia terus bekerja, dan gilanya selama dua tahun kapal itu tak pernah bersandar di dermaga mana pun. Hasil tangkapan dijemput oleh kapal kecil, demikian juga kebutuhan logistik kapal diantarkan di tengah laut. Selama dua tahun upah US$ 180 yang mestinya diterima Imam tak pernah ia dapatkan. Pemilik kapal lantas menelantarkan mereka mengapung di perairan TrinidadTobago pada 2013, hingga akhirnya diselamatkan setelah enam bulan mengapung di tengah lautan. (Baca cerita selanjutnya: Rayuan Permen Bagi Budak Indonesia di Kapal Neraka) Bambang dan Imam adalah sepenggal kisah muram dari nasib awak kapal yang bekerja di kapal asing penangkap ikan. Ada sekitar 262 ribu anak buah kapal warga Indonesia bekerja di luar negeri berdasarkan data Kementerian Luar Negeri yang dicatat oleh Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN). Sekitar 77% bekerja di kapal penangkap ikan, dan mereka tersebar di Asia Pasifik, Amerika Selatan dan Afrika.

80

Sisanya melaut bersama kapal kargo (6,57%), kapal pesiar (6,80%), kapal tanker (0,68%), dan tugboat (8,84%). Bambang, Imam, dan sejumlah rekan mereka bekas ABK yang diberangkatkan oleh PT Karltigo pernah memperkarakan persoalan ini. Mereka menuntut perusahaan perantara itu dan kasusnya dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan digelar dari akhir 2013 hingga awal 2014. Di persidangan terungkap kalau perusahaan itu tak berizin untuk memberangkatkan pelaut. Bahkan, seorang saksi dari Kementerian Perhubungan dalam keterangannya di persidangan menyebutkan kalau buku pelaut yang dibawa para budak asal Indonesia itu palsu. Sayangnya sang pemilik, Willy, hanya dihukum ringan. Ia dijerat soal pemalsuan dokumen. Atas kesalahannya ia hanya dihukum satu tahun bui dan denda sebesar Rp 40 juta subsidair lima bulan kurungan. Ia tak dihukum atas pasal tindak pidana perdagangan orang. Kini, Imam tak tahu lagi harus mengeluh kepeda siapa soal upahnya yang tak pernah dibayarkan. Willy sendiri menurut Imam, sudah pergi ke luar negeri. CNN Indonesia menemui banyak cerita yang sama dari mereka yang pernah direkrut perusahaan itu. Mereka dijebak jadi pelaut, tanpa kompetensi cukup, dan dibekali dokumen palsu. Cerita soal perbudakan di kapal penangkap ikan kembali mencuat setelah adanya pemberitaan soal para ABK asal Myanmar, Thailand dan Vietnam di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Bambang, Imam dan rekan-rekan anak buah kapal asal Indonesia di kapal asing juga sama terancam hidupnya.

81


Tri Wahyuni saat ini bekerja di portal berita CNN Indonesia, jurnalis asal Bekasi ini bisa dihubungi melalui email [email protected]. Dia pernah meraih Anugrah Pewarta Wisata Indonesia 2013 kategori Media Online. Sebelum bergabung dengan CNN Indonesia, terkahir menjadi Producer Assistant, internship at Green Radio 89,2 FM Jakarta.

82

KISAH RATUSAN PEKERJA CHINA DI TANAH LEBAK

TRI WAHYUNI dimuat di cnnindonesia.com pada 16 Agustus 2015

W

ajah-wajah asing melempar pandangan heran ketika mobil yang ditumpangi Tim CNN Indonesia memasuki area pembangunan pabrik semen di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten, Juli. Tatapan penuh rasa ingin tahu terpancar dari mata mereka. Kedatangan tamu ‘tak diundang’ membuat mereka berpaling sejenak dari pekerjaan yang sedang ditekuni. Ada yang sedang mengoperasikan alat berat, merangkai besi untuk pondasi, atau bergegas menuju salah satu lokasi di pabrik itu. CNN Indonesia langsung menuju kantor pusat pabrik semen tersebut, PT Cemindo Gemilang. Kantor bercat putih dengan jendela besar itu masih terlihat baru. Corporate Social Responsibility (CSR) dan Public Relation Manager PT Cemindo Gemilang, Sigit Indrayana, lantas bercerita panjang soal 700 pekerja China yang didatangkan untuk membangun pabrik semen di Bayah itu. Pabrik tersebut memproduksi Semen Merah Putih. Para pekerja China di sana datang ke Indonesia melalui sebuah perusahaan kontraktor besar milik China bernama PT Sinoma.

83


Di Indonesia, PT Sinoma memiliki kontrak Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) dengan PT Cemindo Gemilang. Maka seluruh proses terkait pembangunan dan persiapan operasional pabrik berada di bawah tanggung jawab PT Sinoma –Badan Usaha Nasional di China yang memiliki spesialisasi di bidang pembangunan pabrik semen dan berpengalaman membangun lebih dari 100 pabrik semen di sedikitnya 50 negara. Alasan pengalaman dan keahlian itulah yang membuat PT Cemindo Gemilang menggunakan jasa konstruksi PT Sinoma untuk membangun pabriknya di Bayah. Pabrik seluas 80 hektare yang menempati total area 500 hektare tersebut merupakan bagian dari proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan sudah dicanangkan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013. Sigit mengatakan 700 pekerja China yang diboyong PT Sinoma ke Bayah tidak datang secara bersamaan, melainkan terbagi ke dalam beberapa gelombang tergantung kebutuhan pada tahap pembangunan pabrik yang tengah berlangsung, sebab mereka mempunyai kualifikasi berbeda. Pada tahap awal, ujar Sigit, hanya ada 5-6 pekerja China yang dibawa ke Indonesia. Namun ketika memulai tahap pembangunan living area, perusahaan mendatangkan 50 pekerja China sekaligus. “Puncaknya saat transisi antara konstruksi dan mechanical, hampir 700 orang (pekerja China) langsung didatangkan,” kata Sigit. Saat ini jumlah pekerja China yang masih berada di area proyek tersebut sekitar 400 orang. Jumlahnya berkurang dari

84

700 orang lantaran proses pembangunan pabrik kini sudah mencapai 90 persen. “Sekarang sedang tahap mechanical-electrical, jadi tidak terlalu banyak (orang) seperti saat konstruksi,” ujar Sigit. Pekerja China yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, datang pada awal pembangunan pabrik. Ketika sudah memasuki tahap mechanical dan electrical, mereka dipulangkan ke negaranya dan masa kontraknya selesai. Selanjutnya masuk lagi para pekerja baru yang memiliki keahlian di bidang mechanical dan electrical untuk merakit dan mengoperasikan mesin. Mereka pun dikontrak dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan pekerjaannya. LEGALITAS Bisnis menjadi alasan paling utama bagi PT Cemindo Gemilang untuk membangun proyeknya, dan PT Sinoma dipilih sebagai mitra karena menang tender. Perusahaan China itu disebut Sigit tak sembarang mendatangkan pekerja ke Bayah. “Pekerja China dipilih karena pengalaman mereka. Kami memilih berdasarkan pengalaman, teknologi, dan harga,” kata Sigit. Sementara terkait legalitas para pekerja China tersebut, Project Manager PT Sinoma Engineering Indonesia Xia Yi menyatakan semua pekerjanya di Bayah adalah sah. Ia tegas membantah kabar yang menyebut ratusan pekerjanya ilegal. “Kami punya lesensi yang legal. Kami merupakan salah satu perusahan terbesar di dunia, maka tentu semua legal. Kami juga mendapat dukungan dan izin dari pemerintah Indonesia,” kata Xia Yi.

85


Ini bukan kali pertama PT Sinoma membangun pabrik semen di Indonesia. Sebelumnya jasa mereka juga digunakan untuk membangun pabrik Semen Jawa, Semen Garuda, dan Indocement. Selain membuat pabrik, PT Cimendo Gemilang juga membangun pelabuhan yang akan terintegrasi dengan pabrik. Dalam proyek ini, sekitar 31 pekerja Tiongkok dipekerjakan oleh kontraktor PT China Harbour Indonesia (CHI). Sama seperti PT Sinoma, PT CHI juga memenangkan tender. Kedua kontraktor tersebut terpilih karena dipercaya bisa mempercepat pembangunan. PT Sinoma berhasil membangun pabrik semen di Bayah dalam kurun waktu 28 bulan dari yang seharusnya 32 bulan. Sebelum PT Sinoma terpilih, ada beberapa perusahaan lain yang mengikuti tender, termasuk dari Eropa maupun gabungan Eropa-Asia. Namun Sinoma menang karena dinilai lebih kompetitif. TRANSFER KEAHLIAN Bukan hanya 700 pekerja China yang membangun pabrik semen di Bayah. Setidaknya terdapat 1. 500 tenaga lokal yang bekerja di sana. Mereka merupakan warga yang tinggal di sekitar area proyek. “PT Sinoma itu seperti binder-nya, tidak bisa kerja sendirian. Mereka melibatkan 1. 500-1. 700 orang karyawan lokal. Perbandingan pekerja lokal dan Tiongkok 2:1,” kata Sigit. Para pekerja ahli dari Tiongkok berada di level engineer, supervisor, manager, serta side manager. Sementara mayoritas pekerja lokal ada di level bertukang. Mereka di bawah koordinasi pekerja Tiongkok. 86

Berdasarkan pantauan CNN Indonesia di lokasi pabrik semen tersebut, pekerja asal Tiongkok dan Indonesia terlihat bekerja berdampingan. Ada pula transfer keterampilan dan pengetahuan dari pekerja Tiongkok ke buruh lokal. Itu sebabnya meski para pekerja Tiongkok memiliki jabatan lebih tinggi, mereka tetap mengecor jalan. “Mereka memberikan contoh cara bekerja untuk ditiru pekerja lokal. Itu cara mereka transfer pengetahuan. Mereka memberi tahu secara langsung,” kata Supertintendent Benny Suryo Ariotejo. Sayangnya proses transfer pengetahuan itu kerap terkendala bahasa. “Susah sekali mengertinya. Apalagi mereka tidak bisa Bahasa Inggris. Kalau bisa mungkin akan lebih mudah,” kata salah satu pekerja lokal, Akuy, yang sedang bekerja berdampingan dengan rekannya dari Tiongkok. Satu-satunya cara berkomunikasi yang dapat dipahami kedua belah pihak ialah menggunakan bahasa isyarat. “Akhirnya pakai bahasa isyarat, seperti menunjuk-nunjuk. Yang kadang membuat tidak berkenan, mereka nunjuknya pakai kaki,” ujar Akuy. Akhirnya demi kelancaran komunikasi pekerja, sesekali ada penerjemah yang disediakan perusahaan. Para pekerja lokal tak hanya diajari teknis bekerja, tapi juga disiplin. “Kalau mau istirahat sebentar saat jam kerja, tidak boleh duduk. Harus berdiri,” kata Rudi, pekerja asal Pangarangan, Banten. Pekerja Tiongkok pun dikenal amat disiplin dengan waktu. Jam makan misalnya selalu sesuai jadwal. “Kalau sudah mau jam istirahat, walaupun cuma kurang dua menit, pekerjaan belum boleh selesai. Harus tepat waktu,” ujar Akuy. Akuy dan Rudi merupakan buruh harian yang bekerja di proyek pembangunan pabrik tersebut. Mereka digaji Rp 70

87


ribu per hari dengan jam kerja mulai dari pukul 07.30 sampai 17.00 WIB. Keduanya tak mau mengungkapkan berapa jumlah gaji rekan mereka dari Tiongkok dengan alasan itu rahasia.

88

MENTERI HANIF: PEKERJA ASING TAK MUDAH MASUK INDONESIA

M

asuknya 700 tenaga kerja asal China di Bayah, Lebak, Banten, bukan hal sederhana. Seluruh pekerja asing yang mencari nafkah di Indonesia, kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mesti melewati rangkaian proses dan memenuhi sejumlah persyaratan lebih dulu sebelum menjejakkan kaki di sini. Kendati tak ada batasan mengenai jumlah orang asing yang boleh bekerja di Indonesia, Hanif menyebut ada ketentuan ketat yang mengatur soal pekerja asing di Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. “Tidak ada kuota, tetapi aturannya cukup ketat seperti soal kompetensi, kesesuaian jabatan, keharusan alih teknologi dengan rasio satu tenaga kerja asing (TKA) berbanding 10 tenaga kerja Indonesia (TKI),” kata Hanif kepada CNN Indonesia, awal Agustus. Sebelum mempekerjakan TKA di Indonesia, pemberi kerja harus terlebih dahulu memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan TKA (IMTA) yang harus diketahui dan disetujui oleh menteri maupun pejabat terkait. Yang dimaksud dengan pemberi kerja TKA bisa siapa saja

89


asal berbadan hukum. Bisa instansi pemerintah, perwakilan negara asing, organisasi internasional, badan usaha asing yang terdaftar, Perseroan Terbatas maupun yayasan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, lembaga kebudayaan, lembaga pendidikan, atau usaha jasa impresariat. Selain itu, ada batasan-batasan teknis yang tidak boleh dilanggar oleh para TKA sebagai bentuk pengendalian pemerintah atas penggunaan TKA oleh perusahaanperusahaan, mulai dari masa izin menetap di Indonesia sampai ke jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh TKA. “Jenis masa izinnya bervariasi. Ada yang hanya boleh untuk maksimal enam bulan masa kerja dan tidak bisa diperpanjang, ada juga yang satu tahun,” ujar Hanif. “Lalu tidak semua jabatan pekerjaan boleh diduduki TKA. Yang boleh komisaris, direksi, konsultan ahli, dan jabatanjabatan keahlian yang di kita (Indonesia) kurang,” kata menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa itu. Pekerja asing di Indonesia juga harus memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan jabatan yang diduduki, memiliki sertifikat kompetensi, atau punya pengalaman kerja sesuai jabatan yang akan diduduki minimal lima tahun. TKA juga wajib membuat surat pernyataan bersedia mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja indonesia pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan dan pendidikan. Mereka juga wajib memiliki polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia. Untuk pekerja asing yang sudah lebih dari enam bulan, mereka wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan ikut program Jaminan Sosial Nasional. “Semua TKA juga terkena kewajiban untuk membayar levy (pajak) ke negara,” kata Hanif. “Jadi tidak mudah untuk masuk jadi TKA di Indonesia.

90

Selain harus resmi, juga harus memenuhi aturan-aturan teknis lain,” ujar Hanif. Jika dalam masa kerjanya TKA melanggar aturan, pemerintah RI akan menindak tegas mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga kalau ternyata keberadaan TKA tersebut diketahui ilegal. Sanksi bakal diberikan, termasuk memulangkan mereka ke negara asalnya atau deportasi. Saat ini sebanyak 700 pekerja China didatangkan PT Cemindo Gemilang lewat mitra kerjanya, kontraktor besar asal China PT Sinoma, ke Bayah, Lebak, untuk membangun pabrik semen di sana. Mereka bekerja bersama sekitar 1. 500-1. 700 pekerja lokal di daerah itu. PT Sinoma, menurut Corporate Social Responsibility dan Public Relation Manager PT Cemindo Gemilang Sigit Indrayana, tak sembarangan mendatangkan pekerja Tiongkok ke Bayah. “Pekerja China dipilih karena pengalaman mereka. Kami memilih berdasarkan pengalaman, teknologi, dan harga,” kata Sigit. Sementara Project Manager PT Sinoma Engineering Indonesia Xia Yi menyatakan semua pekerjanya di Bayah adalah sah. Ia tegas membantah kabar yang menyebut ratusan pekerjanya ilegal. “Kami punya lesensi yang legal. Kami merupakan salah satu perusahan terbesar di dunia, maka tentu semua legal. Kami juga mendapat dukungan dan izin dari pemerintah Indonesia,” kata Xia Yi. Ini bukan kali pertama PT Sinoma membangun pabrik semen di Indonesia. Sebelumnya jasa mereka juga digunakan untuk membangun pabrik Semen Jawa, Semen Garuda, dan Indocement.

91


Vela Andapita jurnalis asal Mataram NTB, yang bekerja portal berita ekonomi di varia.id. Dia bisa dihubungi melalui email [email protected]

92

KETIKA PEKERJA RUMAH TANGGA BERSERIKAT (SERIAL I)

VELA ANDAPITA dimuat di varia.id, pada 15 Agustus 2015

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia lahir untuk menginspirasi PRT berorganisasi dan berjuang memperoleh hak-hak sebagai pekerja.

S

aat matahari condong ke barat, sekretariat SPRT Tunas

Mulia yang berada di pojok Gang Empu Gandring III, Umbulharjo, Yogyakarta, mulai ramai. Empat orang perempuan berjilbab satu persatu memasuki rumah tersebut. Kini ruangan tanpa kursi dan meja mulai diisi suara-suara perempuan berdiskusi sambil sesekali tertawa. Ririn Sulastri berada di antara perempuan yang sedang duduk melingkar. Ia merupakan ketua SPRT Tunas Mulia. Siang itu, ia menyempatkan berkumpul di sekretariat SPRT Tunas Mulia di tengah kesibukannya sebagai PRT. “Baru bisa ke sini setelah nganter anak majikan sekolah,” kata perempuan bertubuh tambun sambil tersenyum, Selasa 4 Agustus 2015. Ririn bekerja sebagai PRT sejak 1996. Orangtua tunggal ini mengaku menjadi PRT untuk menopang kehidupan 2 anak,

93


dan ayahnya yang sudah renta. Awal bekerja sebagai PRT, ia hanya menerima upah sebesar Rp 150 ribu per bulan. Uang itu biasanya langsung tandas untuk membeli sembako dan keperluan rumah tangga. Maklum kala itu, gaji sebesar itu masih di bawah upah minimum. Sejak memilih bekerja sebagai PRT, upah murah dan perlakuan sewenang-wenang dari pemberi kerja menjadi sesuatu yang harus ia terima begitu saja. Lebih dari itu, ia pernah menjadi korban pelecehan seksual. Pada 2000 silam, Ririn sempat bekerja melalui agen penyalur PRT. Ia bekerja merawat seorang wanita stroke yang disebabkan kecelakaan lalu lintas. Suatu hari ketika Ririn tengah menyiapkan air hangat untuk memandikan wanita itu. Tiba-tiba, suami dari wanita yang dirawatnya menyergap dari belakang. Lelaki dalam kondisi setengah telanjang itu kemudian memeluk Ririn dari belakang. Spontan, Ririn menyiramkan air ke arah wajah majikannya. Ia berdiri dengan wajah merah. “Itu kurang ajar sekali,” katanya. Setelah peristiwa memalukan itu, Ririn memutuskan untuk melapor ke agen penyalur. Bukan pembelaan yang didapat, melainkan hujatan. “Ah, paling kamu yang goda-goda kan?” kata Ririn sambil menirukan suara pengurus agen penyalur saat ia mengadu. Sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah peristiwa itu, Ririn dipecat tanpa upah. Rasa percaya terhadap agen penyalur PRT sudah hilang, perempuan berusia 42 tahun, akhirnya bekerja sebagai PRT secara mandiri. Dua tahun kemudian, Ririn mulai terlibat organisasi PRT. Ia pun bergabung dengan LSM bernama Rumpun Tjoet Nyjak 94

Dien (RTND). RTND merupakan cikal bakal dari SPRT Tunas Mulia. Di SPRT Tunas Mulia, Ririn banyak berdiskusi bersama dengan aktivis dan sesama PRT. Mereka membicarakan nasibnya sendiri yang masih terdiskriminasi sebagai kaum pekerja: upah murah, rentan mengalami kekerasan, kekerasan seksual, kekerasan verbal, eksploitasi jam kerja, sampai pemecatan secara sepihak. Dengan berorganisasi Ririn mengaku lebih percaya diri membuat kesepakatan kerja dengan pemberi kerja. “Sekarang malah saya yang memberi training dan mendampingi temanteman kalau ada masalah dengan majikan,” ucapnya. Sekarang, pekerjaannya tidak full time untuk satu majikan saja. Ia sengaja memilih kerja lepas untuk banyak majikan agar dapat mengatur waktu dan mendapat upah lebih banyak. Malam sampai subuh merawat jompo. Subuh sampai pukul 6 pagi menjadi loper koran. Setelah itu antar anak majikan sekolah sekalian belanja sayur mayur untuk dijual di sekolah. “Jam 4 sore saya sudah di rumah sampai maghrib atau sekitar jam 8, itu istirahat dan mendampingi anak belajar,” papar Ririn mengisahkan aktivitasnya sehari-hari. Di samping itu, ia juga menerima panggilan untuk bersih-bersih rumah, seterika pakaian, dan memasak. Semua pekerjaan yang ia jalankan sudah diberi tarif sesuai tingkat ringan dan beratnya pekerjaan. Ketika mendapatkan pekerjaan baru, ia pun tak serta merta menerima untuk bekerja secara penuh. Ririn biasanya mulai bekerja dengan sistem kontrak harian. “Begitu terus sampai saya memang sudah cocok dengan keluarganya. Kalau sudah nyaman dan percaya baru kerja full,” tuturnya.

95


Bagi anggota SPRT Tunas Mulia, kontrak kerja tertulis dengan pemberi kerja merupakan kunci utama untuk bekerja professional. Sebab dari situ, PRT dan pemberi kerja bisa mengetahui secara jelas dan rinci mengenai hak dan kewajibannya. Tapi, Ririn mengakui belum semua anggota SPRT Tunas Mulia menyodorkan kontrak kerja tertulis saat pertama kali bekerja. “Sekarang itu seluruh anggota kami, minimal harus membuat kesepakatan tentang upah dan libur secara lisan dengan majikan,” katanya. TENTANG TUNAS MULIA SPRT Tunas Mulia merupakan serikat pekerja pertama khusus PRT di Indonesia. Bahkan serikat pekerja ini lahir jauh sebelum Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga pada 2011. SPRT Tunas Mulia berdiri 27 April 2003. Setahun kemudian resmi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta. Awalnya, SPRT Tunas Mulia hanya beranggota 27 orang. Tapi lambat laun anggotanya terus bertambah. Hingga kini total anggota SPRT Tunas Mulia yang tercatat mencapai 500 orang dengan iuran masing-masing sebesar Rp 2000 per bulan. Mereka tersebar di pelbagai daerah dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, mulai dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, sampai Kabupaten Kulon Progo. Untuk mendapat status sebagai pekerja dan tercatat sebagai serikat pekerja di Dinas Tenaga Kerja Yogyakarta bukan perkara mudah. Sebab PRT belum memiliki payung hukum dan diakui statusnya sebagai pekerja. Selain itu, PRT masih lekat dengan citra ‘jongos’, sebagai

96

buah dari budaya feodalisme yang hidup di Tanah Air sejak dulu kala. Betapa tidak, perlindungan hukum berupa Undang Undang tentang Perlindungan PRT mengalami tarik ulur untuk disahkan pemerintah dan DPR. Sampai saat ini RUU Perlindungan PRT belum juga masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Untuk mendapatkan surat pengesahan sebagai sebuah serikat para pengurus SPRT Tunas Mulia harus melakukan dialog berulang kali dengan pemerintah. Mereka memberikan pemahaman bahwa pekerja rumah tangga juga berhak berserikat dan diakui secara resmi sebagai pekerja. Salah satu cantolan hukum yang digunakan adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan dasar hukum tersebut, SPRT Tunas Mulia kemudian bisa tercatat resmi sebagai serikat pekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “Tepatnya dengan nomor Bukti Pencatatan Nomor 13/SPSB-DIY/04/2004, pada tanggal 17 April 2004, kata Bendahara SPRT Tunas Mulia, Jumiyem. Status PRT sebagai pekerja di Yogyakarta kemudian diperkuat dengan penerbitan Peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2010. Setahun kemudian menyusul Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 31 tahun 2011. “Keduanya menjelaskan tentang perlindungan PRT,” tambah Jumiyem. Secara struktur, SPRT Tunas Mulia hanya punya dua divisi: advokasi dan organisasi. Sementara, divisi advokasi menjalankan fungsi advokasi bagi anggotanya yang mengalami masalah di tempat kerja. Satu dekade berserikat, telah beragam aduan yang

97


diadvokasi oleh SPRT Tunas Mulia. “Hampir semuanya kasus perdata, belum pernah ada yang pidana sampai dibawa ke jalur hukum begitu,” lanjut Jumiyem. Kasus perdata yang dimaksud antara lain seperti perampasan hak berupa upah, fasilitas dan beban kerja, hari libur, dan izin berorganisasi. Kasus-kasus yang diadvokasi SPRT Tunas Mulia selama ini kebanyakan berakhir damai antara PRT yang mengadukan kasus dengan pemberi kerjanya. Beriringan dengan itu, divisi organisasi berperan melatih PRT anggotanya dengan berbagai keterampilan. Salah satunya keterampilan bernegosiasi agar berani bersuara jika di tempat kerja mereka mengalami masalah. “Jadi kita ajarin ngomong dulu. Kita tawarkan juga, butuh bantuan atau tidak. Mau dituntut atau tidak,” jelas Jumiyem. Sepekan atau seminggu sekali mereka berkumpul dan berbincang. Topik-topik dalam diskusi tersebut mulai dari tentang hak-hak PRT, hak asasi manusia, gender, dan kesehatan reproduksi. Adapun keterampilan lainnya seperti bahasa Inggris dan mengoperasikan komputer dan internet. SPRT Tunas Mulia menjadi serikat PRT pertama di Indonesia yang berdiri secara resmi di mata hukum. Langkah ini kemudian menjadi inspirasi bagi serikat-serikat PRT lainnya di Yogyakarta, bahkan di Indonesia. Mengikuti jejak SPRT Tunas Mulia, pada 2009, berdiri Serikat Pekerja Kongres Operata (Organisasi Rumah Tangga) Yogyakarta (KOY). Saat ini KOY sudah punya 500 anggota yang mewadahi 16 kelompok PRT di Yogyakarta. Saat ini mulai dirintis SPRT bernama Sapulidi di Jakarta serta SPRT serupa di Sumatera Utara. Melalui pencatatan resmi di dinas tenaga kerja, status PRT secara tidak langsung sudah diakui pekerja dan memiliki hak

98

yang sama dengan pekerja di sektor lainnya. Jalan ini menjadi awal bagi PRT untuk mendapatkan perlindungan hukum, sambil terus mendorong pengesahan RUU Perlindungan PRT. .

99


KETIKA PEKERJA RUMAH TANGGA BESERIKAT (SERIAL II)

W

ajah Sunarti, 35 tahun, merah malu-malu. Jemari perempuan yang akrab disapa Santi, tak bisa diam membenarkan letak kaos biru yang warnanya sudah mulai luntur. Ia tampak gugup berhadapan dengan mata kamera. “Ini direkam kan? Jantung saya degdegan ser-seran nih. Gimana dong?” Santi, pekerja rumah tangga (PRT) sedang menjalani proses rekaman video. Rekaman ini dilakukan di ruangan sekretariat lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati pekerja rumah tangga, Jaringan Nasional Advokasi (Jala-PRT) di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu 31 Juli 2015. Video tersebut akan diunggah ke pelbagai media sosial jelang peringatan hari Kemerdekaan RI ke-70. Sesaat setelah kamera dalam posisi merekam, ibu empat anak ini mulai mengatur napas. Ia pun mulai mantap bertutur. “Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, tapi kami, pekerja rumah tangga belum benar-benar merdeka. Profesi kami tak pernah diakui oleh negara,” kata Santi. Berdasarkan catatan Jala-PRT, upah rata-rata PRT di Jakarta saat ini hanya Rp 1,3 juta per bulan atau hampir separuh upah minimum. Sedangkan jam kerja PRT sangat

100

lentur melebihi 8 jam sehari, tanpa kompensasi apa pun. Di sisi lain, kebanyakan PRT tak mendapatkan hak cuti dan libur di akhir pekan, tunjangan hari raya, serta jaminan sosial. Selama ini kondisi profesi PRT belum setara dengan pekerja di sektor lainnya. PRT tak punya perlindungan hukum. Itu sebabnya, PRT rentan mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, intimidasi, pelecehan seksual, sampai eksploitasi jam kerja. Acuan perlindungan PRT datang dari Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 189 yang disahkan 2011 di Jenewa, Swiss. Konvensi ILO 189 menjadi acuan hukum bagi seluruh negara dunia yang meratifikasi untuk menjamin PRT mendapatkan kondisi kerja setara dengan yang diperoleh pekerja di sektor lain. Di Indonesia, Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) sempat menjadi prioritas untuk disahkan pada 2015. Akan tetapi, RUU Perlindungan PRT kemudian dicoret dari daftar Program Legislasi Nasional 2015. Setali tiga uang, RUU PRT tetap diperjuangkan untuk segera disahkan tahun ini, akan tetapi para PRT tak mau tinggal diam untuk ‘membuat payung sendiri’. Sebab tanpa perlindungan hukum, pekerja rumah tangga dapat diperlakukan sesuka hati oleh para pemberi kerja: dipecat secara sepihak, gaji tak dibayar sesuai kesepakatan awal, atau pun dipekerjakan tanpa libur dan cuti. Cara yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah membentuk serikat pekerja. PRT yang menghimpun diri dalam organisasi dapat memperjuangkan hak-haknya secara bersama ketika dihadapkan kesewenang-wenangan pemberi kerja.

101


SERIKAT PEKERJA SAPULIDI Santi pernah mendapatkan perlakuan semena-mena dari bosnya. Saat itu awal Januari 2015, ia bekerja di kawasan Kemang Village, Jakarta Selatan. Ia diminta untuk membersihkan kerak toilet menggunakan tangan. Tanpa sikat. Tapi Santi melawan. “Nggak ada itu namanya bersihin WC pakai tangan, mestinya kan pakai sikat. Saya bilang saja, memang PRT, Tuan, tapi saya juga punya harga diri,” katanya. Setelah itu, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Santi meyakini kalau peristiwa ini menimpa PRT lain, belum tentu mereka bisa mengambil sikap serupa. Sebab, tak jarang PRT yang menerima begitu saja pekerjaan yang diperintah dari pemberi kerja. “Melalui organisasi, saya belajar untuk bersikap seperti menolak pekerjaan tanpa fasilitas dan peralatan yang memadai,” lanjutnya. Santi yang sudah bekerja sebagai PRT sejak 2009 adalah ketua organisasi atau serikat PRT Sapulidi. Sapulidi berdiri sejak 16 Juni 2013 sebagai cikal bakal serikat pekerja yang menaungi PRT di Jakarta dan sekitarnya. Awal mula Sapulidi terbentuk dimulai dari adanya bantuan dan solidaritas terhadap PRT bernama Fitria. Pada pertengahan April 2013 silam, Fitria yang bekerja di kawasan elit di Fatmawati, Jakarta Selatan berkonflik dengan pemberi kerjanya. Saat itu, ia diperintahkan bekerja mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Tak terima diperlakukan seperti itu, ia memilih berhenti bekerja. Akan tetapi upah selama dua pekan tak dibayar. Akhirnya ia menulis keluhannya melalui blog pribadi. Dari situ, ia mendapat tanggapan dari masyarakat luas dan menemui Jala-PRT. Setelah menemui dan berkonsultasi dengan JALA PRT,

102

Fitria mendapat arahan untuk membawa kasusnya ke ranah hukum. Dibantu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fitria melayangkan surat somasi kepada bosnya. Akan tetapi, kurang dari dua pekan sejak surat somasi dilayangkan, sang majikan ‘gemetar’ dan memilih berdamai. Ia melunasi tunggakan upah yang belum ia bayar selama dua pekan kepada Fitria. Kisah sukses PRT memperjuangkan keadilan menjadi buah bibir di kalangan PRT. Setelah kasusnya selesai, Fitria kemudian mengumpulkan teman-teman seprofesinya dengan difasilitasi Jala-PRT. Pertengahan Juni 2013, Santi dan sejumlah temantemannya berkumpul di rumah kontrakan Fitria. Di ruang yang tak lebih dari 2×2 meter, mereka saling curhat tentang pengalaman buruk masing-masing menjadi PRT. “Saya

cerita

waktu

pertama

kali

bekerja

itu

pernah nggak dibayar upah selama sebulan. Padahal upah Rp 650 ribu sebulan waktu itu sangat berarti buat saya dan keluarga,” kata Santi saat mengingat pertemuan di kontrakan Fitria. Di kesempatan yang sama, Wina teman seprofesi Santi yang ikut serta dalam kegiatan kumpul bareng tersebut juga punya pengalaman buruk menjadi PRT. “Saya juga berbagi pengalaman. Saya pernah dituduh mencuri air minum galon oleh majikan saya. Pernah juga dikunci dari luar apartemen tempat saya bekerja. Dari pagi sampai malam saya kelaparan di dalam apartemen,” katanya. Keluhan-keluhan itu kemudian dicatat di atas kertas karton oleh Koordinator Jala-PRT, Lita Anggraini. Menurut Lita, kesewenang-wenangan yang diterima para PRT ini hanya fenomena puncak gunung es.

103


Kasus kekerasan terhadap PRT baru mencuat ketika korban mengalami kekerasan seksual atau fisik yang mengakibatkan korban menderita cacat permanen atau meninggal dunia. Untuk itu, lanjut Lita, perjuangan PRT untuk mendapatkan keadilan di lingkungan kerja salah satunya dimulai dari pembentukan perkumpulan atau organisasi. “Setelah pertemuan di rumah Fitria, kita lanjut ke pertemuan lebih besar lagi di Ragunan, Jakarta Selatan,” kata Lita. Di penghujung Juni 2013, sebanyak 35 PRT berkumpul di Ragunan. Acara bertajuk “Piknik di Ragunan” ini membuahkan kesepakatan para PRT untuk membentuk organisasi PRT. Saat itu juga visi, misi, serta struktur organisasi dibentuk. “Dari beberapa pilihan nama organisasi, akhirnya para PRT sepakat menggunakan nama Sapulidi. Sapulidi punya makna bersatu kita kuat. Sapulidi juga merupakan simbol dari alat kerja PRT,” lanjut Lita. Selain itu, mereka pun mufakat tanggal lahir resmi Sapulidi adalah 16 Juni 2015. Tanggal ini dipilih mengingat 16 Juni diperingati sebagai hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. “Konvensi ILO 189 itu kan ditetapkan 16 Juni 2011. Dan tiap 16 Juni mulai tahun itu diperingati hari Pekerja Rumah Tangga Internasional,” imbuh Lita. MAKIN MASSIF Anggota Sapulidi terus bertambah seiring perjuangan penanganan konflik antara PRT dan pemberi kerja. Jumlah anggota Sapulidi sekarang ini sudah lebih dari 100 PRT. Mereka sudah rutin bayar iuran anggota, sebesar Rp 10 ribu sebulan per orang. Kasus terakhir yang ditangani Sapulidi adalah laporan seorang PRT yang bekerja di kawasan Pondok Indah, Jakarta 104

Selatan. PRT yang melapor mendapat catatan hitam dari si pemberi kerja lantaran dituduh mencuri. Selain itu ia juga tidak mendapatkan upah. Sapulidi kemudian mendampingi kasus tersebut. Setelah proses penanganan kasus, PRT yang melapor tak terbukti mencuri. Si pemberi kerja pun harus membayar tunggakan upah dan membersihkan namanya agar ia mudah mendapat kerja di tempat lain tanpa catatan hitam. Santi mengaku, Sapulidi sudah menangani beragam kasus terkait dengan konflik PRT dan pemberi kerja. Sayangnya Santi mengaku serikatnya belum mencatat kasus-kasus dengan baik. “Kami akui, sampai saat ini tak mendata kasus-kasus tersebut. Tapi ke depan, secara administrasi akan kami catat,” katanya. Bukan hanya advokasi konflik yang menjadi daya tarik Sapulidi. Untuk menggaet lebih banyak PRT untuk berorganisasi, Sapulidi juga gencar memberikan informasi lowongan kerja PRT dan pelatihan Bahasa Inggris. Sampai saat ini, tercatat sebanyak 80 anggota Sapulidi sudah punya sertifikat dari lembaga kursus Bahasa Inggris ternama. “Kami juga merancang pelatihan keselamatan kerja untuk PRT,” lanjut Santi. Kini yang masih menjadi hambatan organisasinya, kata Santi, adalah jam kerja yang padat dan pencatatan administrasi penanganan kasus. Akan tetapi hal tersebut tak menjadi halangan rencana Sapulidi untuk didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, 16 Februari 2016. Pemilihan tanggal pendaftaran Sapulidi sebagai serikat pekerja pada 16 Februari mendatang sekaligus memperingati hari Pekerja Rumah Tangga Nasional. Seperti diketahui, Februari 2001 silam, seorang PRT bernama Sunarsih dianiaya sampai tewas oleh majikannya. Sunarsih yang saat itu berusia

105


14 tahun dituduh mencuri enam buah rambutan dan dianggap layak untuk dianiaya oleh majikannya. “Dengan berdirinya Sapulidi ini akan menjadi momentum untuk mengingat hari-hari penting bagi PRT,” kata Santi. Sambil berjuang mendapatkan payung hukum melalui RUU Perlindungan PRT, para PRT kini juga berjuang melalui serikat pekerja. Inilah bentuk kesadaran PRT yang sepatutnya diapresiasi masyarakat luas untuk diposisikan setara dengan pekerja di sektor lainnya. *

106

JALAN TERJAL RUU PERLINDUNGAN PRT (SERIAL III)

Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah diajukan lebih dari 10 tahun silam ke DPR. Selama itu pula payung hukum untuk PRT terkatung-katung.

P

emerintahan dan wajah-wajah para wakil rakyat di DPR sudah berganti berulang kali. Tapi, Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) sudah diajukan ke DPR sejak 2004 silam tak kunjung disahkan. Bahkan sampai saat ini. Jalan panjang RUU Perlindungan PRT untuk disahkan menjadi undang undang mendapatkan banyak tantangan. Menurut Koordinator Jala-PRT, Lita Anggraini mandeknya pengesahan RUU Perlindungan PRT tak lepas dari niatan DPR untuk memposisikan PRT setara dengan pekerja di sektor lainnya. PRT masih dianggap ras terendah dalam piramida pekerja. “Beban kerjanya maksimum, tapi apresiasi minimum,” katanya. Padahal, kata Lita, berdasarkan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 189, PRT sudah mendapatkan posisi yang setara dengan pekerja di sektor lainnya. Antara lain memiliki hak mendapat upah layak, 8 jam kerja sehari, libur

107


akhir pekan, cuti bulanan, dan jaminan sosial. “Tanpa payung hukum profesi PRT rentan mendapat perlakuan semenamena dari pemberi kerja, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual,” katanya. Saat ini, RUU Perlindungan PRT sendiri masih di DPR, tapi tak masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. DPR sendiri masih mempertimbangkan RUU Perlindungan PRT lantaran perlu mempertimbangkan kemampuan pengguna untuk membayar PRT. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Subayo mengatakan, tak semua pengguna PRT berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Sehingga, kata dia, ketika RUU Perlindungan PRT ini disahkan bisa berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. “Kebanyakan kan direkrut secara kekeluargaan. Jangan sampai kebijakan ini malah jadi beban bagi masyarakat (pengguna PRT-red),” katanya kepada Varia. id, Selasa 11 Agustus 2015. Ke depan, DPR akan kembali melakukan kajian-kajian dengan mengundang para pakar, sosiolog, masyarakat pengguna PRT dari kalangan menengah hingga atas, aktivis pemerhati PRT, dan PRT. Dengan kata lain, RUU Perlindungan PRT masih harus mendekam di DPR sampai waktu yang tidak ditentukan. “Intinya, sebuah UU harus dibuat secara transparan, terbuka, tidak melanggar hak semua masyarakat,” tambah Firman Subagyo. Kendati DPR belum mengesahkan RUU Perlindungan PRT, pada awal tahun ini pemerintah mengeluarkan regulasi untuk Perlindungan PRT. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

108

PERJALANAN RUU PRT DI PARLEMEN TAHUN

PERJALANAN DI DPR

2004

Jala-PRT mengajukan draf RUU Perlindungan PRT ke DPR

2004 – 2009

Masuk dalam Prolegnas 2004 – 2009. Tapi tak pernah jadi pembahasan.

2009

Melalui usulan Komisi IX DPR, RUU Perlindungan PRT masuk Prioritas Prolegnas 2010

2010

Komisi IX DPR menghentikan pembahasan RUU Perlindungan PRT. Kemudian didesak masyarakat sipil untuk dibahas kembali. Akan tetapi tak pernah dibahas sepanjang 2010.

2011

Komisi IX membentuk panitia kerja (Panja) RUU PRT. Penyusunan naskah akademik oleh Sekretariat Jenderal DPRRI dan dipersentasikan ke Komisi IX DPR. Sempat hilang dalam daftar prolegnas 2012. Tapi setelah didesak kembali pada Desember 2011, RUU Perlindungan PRT kembali masuk daftar Prolegnas 2012.

2012

Sempat dibahas 3 dalam rapat Komisi IX DPR. Panja RUU Perlindungan PRT melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina.

2013

Panja Komisi IX DPR RI 3 kali membahas RUU Perlindungan PRT. Tim Panja melakukan Kunjungan Kerja untuk Uji Publik di Makasar dan Malang. Masuk ke Badan Legislasi DPR untuk harmonisasi.

2015

Di awal tahun masuk dalam daftar Prolegnas. Tapi kemudian dicoret lagi dari daftar Prolegnas.

Beleid ini mengatur tentang hak dan kewajiban PRT. Di antaranya hak memperoleh informasi mengenai pengguna, hak mendapat perlakuan yang baik, mendapat upah sesuai perjanjian kerja, dan mendapat makan dan minum yang sehat. Selain itu, Permenaker Nomor 2/2015 tetang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga menjelaskan hak-hak PRT lainnya. Seperti hak mendapat istirahat yang cukup, cuti sesuai kesepakatan, kesempatan beribadah, mendapatkan tunjangan hari raya, serta berkomunikasi dengan keluarga.

109


Agen penyalur PRT pun tak luput dari proyeksi permenaker ini. Di situ dijelaskan agen-agen penyalur PRT harus memiliki badan resmi mulai tingkat pemerintah pusat hingga daerah. Namun, seperti peraturan menteri lainnya, Permenaker Nomor 2/2015 tak punya kekuatan hukum untuk memberikan sanksi pidana. Direktur Jenderal Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan, Muji Handaya mengakui regulasi ini hanya bersifat imbauan. Satu-satunya payung hukum yang paling kuat untuk melindungi PRT adalah undang undang. “Tapi setidaknya lewat Permenaker No 2/2015 ini, kita sudah buat nota kesepahaman dengan agen-agen penyalur. Supaya mereka memperlakukan PRT dengan layak. Ini yang bisa dilakukan pemerintah saat ini,” kata Muji beberapa waktu lalu. *

110

111


Muhamad Indra dan Usman Azis dua orang ini jurnalis Radar Bogor, yang sehari-hari liputan di wilayah Kota Bogor. Indra bias dihubungi melalui email djojon. [email protected] dan djason. [email protected]. Pria kelahiran Ambon ini, saat ini menjabat sebagai redaktur di Radar Bogor.

112

KELAS BARU KAUM BURUH

PRIORITASKAN KEBUTUHAN SEKUNDER

MUHAMAD INDRA DAN USMAN AZIS dimuat di Harian Radar Bogor pada edisi 1 Mei 2015

U

ntuk pertama kalinya, jutaan buruh tanah air bisa berlibur saat Hari Buruh Sedunia (May Day) berlangsung. Kendati demikian, rangkaian demonstrasi tetap berjalan. Baik di Ibukota, maupun Bogor. Para buruh tetap menuntut kesejahteraan yang layak. Padahal, tak sedikit dari mereka sudah mampu hidup glamour. Inilah kelas baru kaum buruh. Kesibukan Agus (29) berbeda dari hari biasanya. Pukul 06:00, kemarin, dia tak lantas ke kamar mandi. Dia membongkar lemari untuk mencari umbul-umbul dan bendera. Kepada Radar Bogor, salah seorang karyawan di Toserba Yogya ini mengaku akan kembali turun ke jalan untuk ikut demonstrasi di Jakarta, hari ini. Dari sekian banyaknya buruh di Bogor, Agus memang tampak berbeda. Tunggangannya saja Kawasaki Ninja 250 CC. Motor seharga Rp52 juta itu dia beli secara kredit pada medio 2012 lalu. Cicilannya masih menyisakan setahun lagi. Namun Agus enggan buka suara tentang berapa biaya cicilan motor gede miliknya. “Saya kan dari daerah, jadi tiap bulan harus kirim ke

113


orang tua, belum lagi bayar kos. Upah harus naik, saya butuh uang untuk kebutuhan lainnya, kayak cicilan motor,” ujarnya kepada wartawan koran ini. Selain kendaraan, Agus juga memiliki smartphone. Tak tanggung-tanggung, telepon selulernya bermerek Samsung Galaxy Core keluaran pertama. “Kalau HP, saya kira buka gaya hidup lagi, tapi sudah kebutuhan. Karena harus komunikasi dengan keluarga di kampung,” ucapnya pria asal Cianjur tersebut. Buruh se-glamour Agus cukup banyak ditemui di Bogor. Rata-rata dari mereka memiliki motor gede lainnya, seperti Honda Tiger dan Yamaha Vixion. Seperti seorang buruh di PT Aqua Golden Missisipi, Gunungputri. Buruh yang satu ini bernama Slamet Widodo (46). Dia bahkan bisa dibilang lebih hebat dari Agus. Betapa tidak, meski berlabel buruh, Slamet sudah bermobil Toyota Avanza untuk bekerja. Dia juga memiliki dua buah motor. Karyawan yang sudah 21 tahun bekerja di PT Aqua ini mengaku, penghasilannya di pabrik telah memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun dia masih membutuhkan penghasilan yang lebih tinggi untuk kebutuhan skundernya.”Kalau disini Alhamdulillah gaji cukup. Tapi bukan berarti kami menolak kenaikan gaji. Itupun tetap kami perjuangkan,” terang Slamet. Di perusahaan tempat dia bekerja, Slamet mendapat jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Hal inilah yang membuat Slamet bisa menabung untuk membeli mobil dan motor. Dengan gaji yang berlaku saat ini, Slamet juga bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke SMK swasta. “Anak saya SMK swasta. Dan yang kecil sudah SD. Nanti anak saya akan kuliah, pastinya penghasilan saya saat ini tidak akan cukup lagi” terangnya.

114

Karenanya, pria yang juga menjabat sebagai ketua cabang Serikat Pekerja Danone Aqua grup (SPDAG) ini tetap gigih menuntut kenaikan gaji. Slamet beranggapan, tempat ia bekerja merupakan perusahaan dengan modal asing, sehingga pantas karyawannya sejahtera.”Ini perusahaan besar jadi wajar kalau karyawannya minta gaji lebih besar,” tutur Slamet. Hari ini, Slamet juga berencana turun ke jalan untuk ikut aksi di Jakarta menuntut kenaikan gaji. Kondisi berbeda dihadapi Kusmara (44) warga RT 06/07 Kampung muara, KelurahanSindangrasa, Kecamatan Bogor Timur. Kehidupan ayah dua anak yang bekerja di PT Unitex itu tak se-glamour dua sejawatnya tadi. Selama delapan tahun bekerja di perusahaan joint venture antara Indonesia dan Jepang tersebut, Kusmara hanya mendapatkan gaji pokok. Sedangkan uang transport, konsumsi, tunjangan tempat tinggal, dia tak pernah mendapatkannya. “Jika dibilang kurang, pastinya kurang, namun semuanya harus dicukupkan” kata dia. Setiap mendapatkan gaji, Kusmara sudah menjadwal keperluan hidup keluarganya selama sebulan. Uang Rp500 ribu sudah disisihkan untuk membayar keperluan sekolah dua anaknya. Jika yang sulung beranjak SMA kelas III dan yang bungsu masih di tingkat sekolah dasar. “Kadang biaya segitu juga tak cukup,” akunya. Dia juga menyisihkan biaya listrik, air dan gas Rp 300 ribu. Keperluan makan selama sebulan Rp 1 juta. Dipotong biaya kredit motornya Rp 800 ribu sebulan. Gajinya habis untuk keperluan pokok sehari-hari. Mungkin bisa dibilang lebih sering tak cukup. Nah, di situasi ini, sang istri lantas memancang siasat. Seperti menjual beberapa produk kerajinan rumah tangga.

115


“Ya walaupun hanya Rp 200 ribu- Rp 300 ribu, setidaknya bisa membantu biaya kehidupan sehari-hari,” kata Kusmara. Memperingati hari buruh internasional, dia berharap perjuangan dia dan teman-temannya untuk mendapatkan beberapa tunjangan di luar gaji pokok-nya dapat terealisasi. Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Pengupahan SPN Kota Bogor Muhammad Sahril mengatakan, SPN akan menggunakan tujuh bus serta bergabung dengan puluhan bus perusahaan lainnya yang menuju ke bundaran HI di Jakarta besok (hari ini,red). “Kami menuntut 10 hal dalam aksi di Jakarta nanti, pertama penolakan rencana peraturan pemerintah tentang kenaikan upah dua sampai lima tahun sekali,”ujarnya kepada Radar Bogor kemarin. Terkait penetapan UMK tahun 2015 lanjutnya saat ini, baru hanya beberapa perusahaan yang sudah menunaikan kewajibannya, sedangkan beberapa perusahaan lain masih melakukan penangguhan. “Kita masih terima jika perusahaan yang melakukan penanggguhan masih memakai standar UMK lama, namun yang kami khawatirkan perusahaan yang tidak melakukan penangguhan namun patokannya masih dibawah UMK. Jika ketahuan itu bisa dibawah ke masalah pidana” tukasnya. Di Kota Bogor mempunyai 827 perusahaan besar dan kecil, mayoritas perusahaan di Kota Bogor bergerak di industri perdagangan dan jasa. Sedangkan di Kabupaten Bogor lain lagi. Jumlah perusahaannya fantatis yakni mencapai 2.588 perusahaan. Perusahaan yang beroperasi paling banyak yang bergerak di bidang pengelolaan yang mencapai 1.235 perusahaan yang menyerap hingga 281.141 tenaga kerja. Menurut Sahril, upah minimum yang ditetapkan beberapa

116

waktu lalu tersebut belum mencukupi kebutuhan para pekerja. “Misalnya untuk makan yang murah, buruh harus mengeluarkan biaya Rp 10 ribu,” katanya. Untuk kebutuhan pangan, buruh perlu makan tiga kali sehari. Apabila biaya makan dikali dengan kebutuhan makan per hari selama sebulan, akan diperoleh biaya sebesar Rp900 ribu. Kemudian, untuk transportasi, jika mengacu pada ongkos transportasi di Kota Bogor. Misalnya, seorang buruh memerlukan ongkos Rp3 ribu untuk sekali naik angkutan umum. Untuk pulang pergi, dia harus merogoh kocek Rp6 ribu. Apabila dikalikan sebulan, biaya ongkos mencapai Rp180 ribu. Sementara itu, dia melanjutkan, biaya lainnya adalah sewa tempat tinggal. Rata-rata biaya sewa tempat tinggal di Kota Bogor berkisar Rp 400 ribu-Rp1 juta per bulan. Apabila semuanya dijumlahkan, total biaya sebesar Rp 1,7 juta. Sebenarnya masih ada sisa sebesar Rp 821 ribu. Namun, dia mempertanyakan, dengan sisa upah seperti itu, apakah masih bisa mencukupi kebutuhan lainnya atau tidak. “Jadi, apakah cukup upah ini untuk buruh di Kota Bogor?” tuturnya. Dia tidak menampik bahwa buruh sering mendapat kesulitan keuangan dengan upah yang mereka terima. “Ada yang kerja sambilan jadi tukang ojek setelah pulang kerja. Bahkan, ada juga yang meminjam uang kepada rentenir untuk menutup biaya hidupnya,” tandasnya.

117


6.500 BURUH BOGOR SERBU IBU KOTA

H

ari ini, sebanyak 6.500 buruh asal Bogor akan ikut memadati ibukota. Mereka bergabung dengan para sejawatnya dari berbagai daerah, untuk menyampaikan sepuluh tuntutan di Hari Buruh Sedunia ini. Mereka yang berangkat merupakan gabungan dari 5.000 buruh pekerja metal se-Bogor dan 1. 500 buruh Serikat Pekerja Nasional (SPN) Bogor. Ketua DPC SPN Kota Bogor, Budi Mudrika menyatakan, sebanyak 500 buruh di Kota Bogor akan ikut memadati bundaran HI. Mereka menuntut kenaikan UMP/K sebesar 32 persen, menolak kenaikan upah lima tahun sekali. “Kami juga mendesak pemerintah untuk mencabut aturan tentang objek vital dan menyetop aksi kekerasan terhadap aktivis buruh,” ujar Budi Mudrika saat bersih-bersih di PT Unitex, kemarin. Ketua Umum DPP SPN, Iwan Kusmawan menambahkan, akan ada 20 ribu buruh yang tergabung dalam SPN seJabodetabek yang akan memadati Jakarta. “Untuk para buruh di daerah memang telah disarankan untuk melakukan aksi di Jakarta. Dan kami telah berkoordinasi dengan Polri beserta jajarannya, dan polisi menjamin tak akan ada pencegatan di tol,” ungkapnya. Terpisah, Ketua SPN Kabupaten Bogor Nadi Harja

118

menjelaskan, sekitar 1.000 anggota SPN akan memperingati Hari Buruh dengan turun ke jalan. Dia memperingatkan kepada pengelola perusahaan agar memberikan hak libur untuk buruh. “Kami ingatkan agar pengusaha untuk meliburkan para pekerja untuk memperingati Hari Buruh. Bila ada perusahaan yang masih memperkerjakan di tanggal merah peringatan Hari Buruh, kami akan sweeping,” ucapnya. Ketua Serikat Pekerja Federasi Metal Indonesia wilayah Bogor Hendra menambahkan, sekitar 5.000 pekerja buruh metal se-Bogor siap dikerahkan untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Dia pun meminta polisi untuk tidak mencegah para buruh yang akan berga bung memperingati Hari Buruh ke Jakarta. “Kami akan tetap ke Jakarta bagaimana pun caranya. Besok Hari Buruh, polisi harus menghormatinya dan tidak boleh melarang kami untuk tidak ke Jakarta,” katanya. Hendra pun masih akan menuntut pemerintah agar menghapus sistem kerja kontrak outsourcing yang saat ini masih diterapkan di beberapa perusahaan metal di Indonesia. “Pemerintah kerap menggaungkan perumahan murah bagi buruh. Tapi di Bogor, belum ada satu pun perumahan murah bagi buruh,” katanya. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, pada peringatan May Day hari ini, pihak buruh menyoroti rencana penyusunan upah baru dari pemerintah selama lima tahun sekali. “Hal tersebut bakal merugikan pihak buruh jika biaya hidup ternyata tak sesuai dengan perkiraan lima tahun ke depan,” ujarnya kemarin. Selain soal gaji, pihaknya pun menuntut pemerintah memperbaiki fasilitas yang diterima oleh buruh. Misalnya, jaminan pensiun buruh dengan manfaat pensiun 60-75 persen

119


dari gaji terakhir.”Kami juga mendesak pemerintah agar mengangkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa tes lagi. Terakhir, rencana undang-undang terkait buruh seperti RUU PRT, revisi UU perlindungan TKI harus disahkan,” tambahnya. Di pihak yang sama, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menuturkan, kalangan pekerja akan menyuarakan masalah pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Sebab, menurutnya, pengawasan tenaga kerja di daerah sangat lemah. Hal itu kemudian berdampak pada seringnya kesewenangan pihak perusahaan pada pekerja mereka. Untuk masalah gaji, misalnya. Banyak pekerja yang telah bekerja lebih dari 10 tahun namun tak menerima insentif apa pun atau pun kenaikan gaji yang berarti. Menanggapi aspirasi kelompok buruh tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya terus berusaha memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial untuk pekerja. Perlindungan itu telah diberikan melalui program jaminan sosial yang meliputi lima program, yaitu program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian bagi seluruh penduduk dan pekerja. “Memang bertahap Jaminan pensiun sudah kita sepakati 8 persen,” ujarnya. Sedangkandaripihak

Istana,

Mensesneg

Pratikno

menyatakan, aspirasi kalangan buruh itu telah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan pertemuan. Menurut dia, presiden juga telah menangkap banyak aspirasi dari para buruh selama ini. Mulai dari persoalan upah hingga penerapan BPJS yang diharapkan

120

sudah bisa diterapkan mulai 1 Juli 2015 nanti.”Presiden sangat memahami semua permasalahan yang disuarakan,” kata Pratikno. Sementara itu, Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polres Bogor Kota, Kompol Sahroni Kuswandi mengatakan, para buruh asal Kota Bogor sudah mengajukan pemberitahuan keberangkatan mereka ke Jakarta. “Hingga saat ini, sudah ada pemberitahuan ke kita mereka akan berangkat ke Jakarta dengan beberapa bus carteran,” ujar Sahroni. Untuk pengamanan, pihaknya sudah menyiapkan puluhan petugas gabungan yang akan ditempatkan di dua pintu masuk tol. “Kita tempatkan petugas di pintu masuk tol BORR dan gerbang tol Bogor,” tukasnya. DATA DAN FAKTA AKSI BURUH JUMLAH BURUH BOGOR YANG DEMO KE HI

Pekerja Metal se-Bogor

5. 000 orang

SPN Kabupaten Bogor

1. 000 orang

SPN Kota Bogor Total

500 orang 6. 500 orang

JUMLAH PERUSAHAAN

Kota Bogor

782 perusahaan

Kabupaten Bogor Perusahaan pertanian dan perikanan Pertambangan dan penggalian Industri Pengelolaan Listrik, Gas, dan Air Bangunan

130 perusahaan 51 perusahaan 1. 235 perusahaan 7 perusahaan 195 perusahaan

121


Perdagangan besar, restoran dan hotel

509 perusahaan

Angkutan pergudangan dan Komunikasi

87 perusahaan

Keuangan, Asuransi, dan jasa perusahaan

107 perusahaan

Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan

267 perusahaan

Total

2.588 Perusahaan

UPAH MINUMUM KOTA/KABUPATEN (UMK) 2014

Kota Bogor

Rp 2.658.155

Kabupaten Bogor

Rp 2.590.000

TENAGA KERJA

Kabupaten Bogor (berdasarkan jenis kelamin) WNI

369. 148 orang laki-laki 201. 494 orangperempuan

WNA

506 orang laki-laki 455 orang perempuan

Total

369. 654 orang

KOTA BOGOR (BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)

SD

58. 534 orang

SMP

77. 465 orang

SMA

152. 882 orang

PerguruanTinggi

77. 933 orang

TUNTUTAN BURUH • Menolak rencana peraturan pemerintah tentang kenaikan upah dua sampai lima tahun sekali. • Mendesak pemerintah menjalankan jaminan pensiun buruh pada awal Juli 2015 dengan manfaat pensiun 60 persen hingga 75 persen dari gaji terakhir seperti PNS. 122

• Mendesak pemerintah menambah anggaran jaminan kesehatan Rp 30 triliun dari atau 3 persen dari APBN. • Mendesak pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja outsourcing, khususnya di BUMN. • Menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), elpiji, tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga pasar. • Mendesak pemerintah untuk menurunkan harga barang pokok. • Mendesak pencabutan aturan tentang objek vital dan stop tindakan union busting dan kekerasan terhadap aktivis buruh. • Angkat guru dan pegawai honorer menjadi PNS tanpa tes lagi. • Sahkan RUU PRT (pembantu rumah tangga), revisi undang-undang perlindungan TKI (tenaga kerja Indonesia) dan revisi total undang-undang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

123


Andilala jurnalis asal di Kalimantan Barat, yang bekerja di antarakalbar.com dan kantor berita antara. Posisi saat ini adalah pewarta IV atau redaktur II. Lulusan Universitas Panca Bhakti Pontianak bisa dihubungi melalui email [email protected].

124

FITRIANINGSIH BURUH RUMAH TANGGA BERGAJI RP 5 RIBU

ANDILALA dimuat di antarakalbar.com pada 31 Januari 2015

H

anya bergaji Rp 5 ribu per hari, Fitrianingsih (32), ibu muda asal Dusun Bojong, Desa Wonolelo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta itu, harus ikhlas menjadi buruh rumahan pada perusahaan produsen kerudung. Fitrianingsih menjadi buruh rumahan atau harian pada sebuah perusahaan produsen kerudung di daerahnya, PT Jilbab Mart. “Saya hanya menerima upah sebesar Rp600 rupiah untuk membuat satu kerudung. Jatah per harinya sekitar 20 hingga 25 helai atau sebesar Rp 12 ribu/hari,” kata Fitrianingsih saat ditemui di Yogyakarta awal pekan lalu. Fitrianingsih tinggal bersama suaminya Eko Purwanto dan seorang anak, di bawah bukit Wonolelo, Bantul, yang rawan bencana longsor ketika musim hujan tiba. Penghasilan Rp 12 ribu, merupakan gaji “kotor” karena harus dipotong dengan biaya Rp 1.000 untuk listrik, dan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) ongkos mengantar sendiri kerudung yang telah selesai dikerjakannya ke PT Jilbab Mart yang cukup jauh dari tempat tinggalnya.

125


“Sehingga hasil bersih yang saya terima sebesar Rp5 ribu. Lebih kecil dari uang jajan anak saya untuk sekolah Rp6 ribu per hari,” katanya, sambil menekuni jahitannya. Pekerjaan itu, dengan ikhlas ia lakoni meski tidak sebanding dengan risiko pekerjaan. Ia pun tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek), BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan lainnya. “Daripada saya sehari-hari tidak ada kerja selain sebagai ibu rumah tangga, lebih baik menjadi buruh rumahan. Sehingga hasilnya bisa digunakan untuk membantu suami, dan bisa juga untuk ikut arisan dengan ibu-ibu disini,” ujarnya. Fitrianingsih mengatakan pekerjaan itu masih lumayan baik, karena semua bahan untuk membuat kerudung ditanggung oleh perusahaan. Mulai dari kain setengah jadi, spon, benang dan jarum, serta mesin juga dipinjami oleh pihak perusahaan. Tetapi untuk kerusakan dan membeli minyak mesin tidak ditanggung oleh pihak perusahaan. “Sempat terpikir juga untuk mencari pekerjaan lain, menjadi buruh rumah menjahit tas yang upahnya Rp 1.500 per buah, tetapi saya tidak enak sama majikan karena telah dipinjami mesin. Kalau mesin saya kembalikan, tidak enak sama pemilik perusahaan, apalagi sejak gadis dulu saya sudah bekerja di sana,” ujarnya berterus terang. Apa yang dia kerjakan sebagai buruh rumahan, diakuinya tanpa paksaan dari suaminya. “Suami saya tidak menyuruh saya untuk bekerja, ini murni keinginan saya mencari kesibukan lain, selain sebagai ibu rumah tangga dan agar bisa mencari penghasilan tambahan,” katanya lagi. Sementara suaminya, sehari-hari bekerja sebagai pembuat kursi dari bambu. Sudah tiga bulan ini usaha itu macet, karena sulitnya mendapatkan bahan baku dari bambu yang harus

126

didatangkan dari luar. “Sudah dua hingga tiga bulan ini, suami saya tidak bisa bekerja, karena kesulitan bahan baku bambu untuk membuat kursi,” katanya. Sebelum menikah dengan Eko Purwanto, perempuan itu juga telah bekerja di PT Jilbab Mart dengan gaji sebesar Rp600 hingga Rp700 ribu per bulan.”Saya memutuskan memilih sebagai buruh rumahan, karena kalau tetap bekerja di pabrik dengan upah sebesar itu juga akan habis untuk biaya transportasi dan lainnya,” katanya. Menurut dia lagi, lebih baik bekerja sebagai buruh rumahan dengan gaji Rp5 ribu atau Rp150 ribu/bulan, dan ditambah mendapat tunjangan hari raya (THR) setahun sekali sebesar Rp150 ribu, tetapi tetap bisa berkumpul bersama keluarga, sambil mengurus anak dan suami, meskipun hasil yang didapat sangat kecil. Aktivitas lainnya dari sosok perempuan bersahaja itu, ternyata cukup padat. Mulai dari mengurus rumah tangga, bekerja sebagai buruh rumah, hingga mengajar di salah satu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Aktivitas terakhir itu ia lakukan, guna meningkatkan sumber daya manusia anakanak di dusunnya. “Saya mengajar di PAUD hanya untuk membantu meningkatkan SDM anak-anak di dusun ini, meskipun tidak digaji, tetapi saya ikhlas dunia dan akhirat,” katanya lagi. Apalagi, saat ini, dirinya juga aktif sebagai anggota dari Yasanti (Yayasan Annisa Swasti), yang banyak memberikan pendidikan di bidang kesetaraan gender.”Sehingga dengan aktifnya sebagai anggota Yasanti, bisa menambah pengalaman, belajar manajemen pengelolaan keuangan, tentang gender, apalagi respon dari suami saya juga baik,” ujarnya. Intinya, menurut dia apapun yang dikerjanya sehari-hari

127


itu, baik sebagai ibu rumah tangga, guru PAUD dan bekerja sampingan sebagai buruh rumahan, dikerjakan dengan ikhlas dan mendapat dukungan dari suami, selagi dirinya mampu melakukannya. Penghasilan Fitrianingsih, ternyata lebih kecil dari buruh rumahan lainnya, Nurhasana (31). Namun Nurhasana mengakui, meskipun upah yang dia terima sedikit lebih tinggi dari temannya itu, tetapi ia pernah mengalami kecelakaan kerja. “Saya malah pernah tertusuk jarum di bagian telunjuk kanan, akibatnya jari telunjuk saya kini menjadi tidak sepurna lagi,” ujarnya. Karena posisi dia sebagai buruh rumah harian lepas, maka sewaktu mengalami kecelakaan kerja, pihak perusahaan tempat dia bekerja tidak menanggung biaya perawatan dan lainnya.”Sewaktu mengalami kecelakaan kerja, saya dan suami mengobati dengan membawa ke Puskesmas dengan biaya sekitar Rp30 ribu,” katanya. Baik Fitrianingsih maupun Nurhasana, sama-sama sadar dengan risiko yang bisa saja terjadi sewaktu bekerja, apalagi tanpa didukung jaminan kesehatan. Gaji yang Nurhasana terima sebenarnya sedikit lebih tinggi dari Fitrianingsih. Nurhasana mendapat upah sebesar Rp 1.500/tas, dengan rata-rata dia bisa menyelesaikan sebanyak 20-25 tas setiap harinya atau sekitar Rp40 ribu/hari. “Alhamdulillah dengan ada penghasilan tambahan, saya bisa membantu ekonomi keluarga,” kata ibu satu anak itu. DUKUNGAN SUAMI Suami Fitrianingsih, Eko Purwanto yang juga Kepala Dusun Bojong memberikan dukungan penuh terhadap istri dan warganya yang kini aktif dalam kegiatan Lembaga

128

Swadaya Masyarakat (LSM) Yasanti dalam menambah wawasan terkait kesetaraan gender. “Saya tidak mempermasalahkan itu, asalkan apa yang mereka lakukan baik, dan tidak sampai menyalahi aturan yang ada,” ujar Eko. Ia berharap tidak hanya kalangan ibu-ibu saja yang diberikan pelatihan oleh LSM Yasanti, tetapi juga para suaminya diikutsertakan dalam pertemuan yang dilakukan LSM Yasanti agar memiliki kesamaan pandangan dalam permasalahan kesetaraan gender. “Karena tidak semua para lelaki disini punya pandangan sama terhadap isu gender, sehingga perlu juga diberikan semacam pelatihan terkait permasalahan gender,” ujar kepala Dusun Bojong itu. Jumlah penduduk Dusun Bojong sebanyak 189 kepala keluarga (KK), sekitar 92 KK di antaranya masuk dalam kategori warga miskin. Sehingga tidak bisa dipungkiri masih banyak para perempuan warga setempat yang mencari pekerjaan sampingan sebagai buruh rumahan. “Kami berharap Pemkab Bantul memperhatikan kesejahteraan warga kami, dan warga Bantul umumnya dengan memperhatikan nasib para ibu yang menjadi buruh rumahan. Seperti mendorong agar perusahaan tempat mereka bekerja menaikkan upah yang layak,” katanya. Ia menambahkan, alangkah baiknya kalau sampai upah yang mereka terima sama seperti upah minimum yang telah ditetapkan Pemkab Bantul sebesar Rp 1.250.500 per bulan. Sementara Divisi Advokasi dan Pelatihan LSM Yasanti, Hikmah Diniah menyatakan mereka telah membentuk Kelompok Kreatif Bunda yang pesertanya sebanyak 35 ibu-ibu di Dusun Bojong tersebut.

129


“Kelompok Kreatif Bunda kami bentuk sebagai upaya meningkatkan SDM ibu-ibu disini, dan memberikan pelatihan dalam membuat berbagai kerajinan, seperti kerudung, tas, kerajinan perak, emping,” katanya. Kegiatan lainnya, memberikan pemahaman pada mereka terkait kesetaraan gender, dan perlindungan atau pendampingan hukum, apabila ibu-ibu Dusun Bojong mengalami masalah hukum, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kasus lainnya. Fitrianingsih adalah salah satu contoh kecil perempuan Indonesia yang tetap bertahan hidup dan bekerja dengan penghasilan minim. Masih banyak perempuan Indonesia lainnya, juga hidup dalam keterbatasan dan apa adanya.

130

131


M. Agam Khailullah jurnalis kantor berita antara dan antaranews.com untuk wilayah liputan di Lhoksumawe, Aceh. Jurnalis lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Tahun 2013, bisa dihubungi melalui email agam. [email protected]. Saat ini menjadi Ketua Bidang Advokasi di Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe.

132

JALAN PANJANG MENUJU JAMINAN SOSIAL PEKERJA

M. AGAM KHAILULLAH, dimuat di aceh.antaranews.com pada 16 September 2015

H

erman hanya menggeleng kepala. Karyawan disalah satu perusahaan leasing yang berkedudukan di Lhokseumawe, Provinsi Aceh tersebut, terdiam saat ditanyai tentang keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), baik jaminan kesehatan maupun jaminan kecelakaan kerja. Sorot matanya menerawang, lalu dia menarik nafasnya dalam-dalam memikirkan, mengapa perusahaan ditempat dirinya bekerja tidak memberikan jaminan sosial terhadap dirinya, padahal dalam bekerja ia sangat beresiko. Kenyataan itu, tergambar dalam jejak rekaman pekerjaan Herman selama ini, dimana sudah empat tahun dirinya bekerja di perusahaan tersebut dengan posisi sebagai surveyor. Dirinya, berangkat bekerja mulai dari pagi hingga pulang sampai larut malam terkadang, menjelajah ke berbagai tempat yang menempuh jarak puluhan kilometer dengan sepeda motornya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Walaupun bekerja penuh dengan resiko untuk memenuhi kebutuhan rumah

133


tangganya, Herman tetap harus bekerja diperusahaan tersebut, karena sulitnya mencari pekerjaan ditempat lain. “Beginilah kondisi kami yang bekerja sebagai surveyor, meskipun bekerja sampai malam dan menempuh perjalanan yang jauh, tetap tidak diberikan jaminan sosial oleh perusahaan tempat kami bekerja,” kata Herman. Pernyataan Herman sangat berasalan, karena bukan hanya dirinya saja yang tidak menikmati BPJS, tapi seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan leasing tersebut tidak diberikan jaminan sosial oleh perusahaan. Ironisnya, para karyawan tidak berani menuntut kepada perusahaan agar diberikan jaminan sosial, karena bisa-bisa mereka mendapatkan “hadiah” berupa putus hubungan kerja (PHK). Herman menceritakan, tahun 2013 yang lalu dirinya pernah mengalami kecelakaan saat bekerja, tepatnya di lintasan jalan negara Medan, Sumatera Utara-Banda Aceh, di Desa Bayu, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara. Sehingga, katanya, dirinya mengalami luka-luka dan tangannya terkilir. Namun saat berobat, pria itu harus merongoh koceknya sendiri. Alangkah ironisnya perusahaan terkesan diam saja dengan derita yang dialaminya. “Waktu itu perusahaan tahu kalau saya sedang tertimpa musibah karena kecelakaan, tapi tidak ada diberikan apa pun dari perusahaan, semua biaya berobat saya tanggung sendiri,” ujar Herman. Jaminan sosial hanya menjadi asa buntu bagi dirinya. Meskipun demikan Herman tetap bersemangat dalam melakukan perkerjaannya sehari-hari. Dengan menggunakan sepeda motor jenis matic, Herman menempuh puluhan kilometer saat ditugasi dari kantornya. 134

PERUSAHAAN TIDAK PEKA Meskipun Pemerintah telah mengesahkan berbagai regulasi tentang jaminan sosial, tapi masih ada perusahaanperusahaan yang belum memberikan tanggung jawab sosialnya kepada para pekerja. Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Lhokseumawe Erfan Kurniawan secara tegas mengatakan, masih banyak perusahaan tidak peka terhadap para karyawannya sehingga enggan memberikan jaminan sosial. Untuk di Kota Lhokseumawe hanya 40 persen perusahan yang aktif mengikutsertakan karyawannya pada BPJS, baik melakukan pembayar iuran rutin maupun melaporkan jumlah karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Masing-masing perusahaan yang aktif tersebut berjumlah 1. 892 perusahaan dan 17. 962 tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta 1. 873 perusahaan dan 54. 854 tenaga kerja yang sudah tidak aktif atau tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Penyebab utama minimnya jaminan sosial bagi para pekerja di Kota Lhokseumawe, yaitu perusahaan yang tidak peka terhadap karyawannya. Bahkan masih ada pandangan dari perusahaan, kalau pekerja tugasnya hanya bekerja, sehingga tidak perlu ada jaminan sosial,” ujar Erfan. Namun apa yang mau dikata, hal tersebut hampir terjadi di seluruh daerah. Sesuai amanat Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja atau perusahaan skala besar, menengah, kecil dan BUMN wajib mendaftarkan kepesertaan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lambat 1 Januari 2015.

135


Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan yang digelar BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Jika tidak, ada sanksi yang dapat dijatukan kepada pemberi kerja. Merujuk PP No. 86 Tahun 2013, payung hukum sanksi tersebut, sanksi yang dapat dikenakan berupa teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pemerintah sudah mengatur regulasi yang cukup bagus, namun masih saja banyak yang dijumpai perusahaanperusahaan yang nakal, BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe pernah menemui kasus, pihak perusahaan tidak melaporkan jumlah karyawannya secara keseluruhan, hanya sebagian melaporkan sebagian saja. BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe megimbau kepada seluruh perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya, untuk segera mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagkerjaan, karena perusahaan wajib memberikan jaminan sosialnya kepada setiap setiap karyawan. AKAN LAKUKAN PENGAWASAN Maraknya perusahaan nakal karena tidak memberikan jaminan sosial bagi para pekerja, Pemerintahan Kota Lhokseumawe melalui Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan akan melakukan pengawasan dan melakukan tinjauan lapangan kepada seluruh perusahaan. Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Lhokseumawe Ramli mengatakan, pihaknya telah membuat kesepakatan bersama antara pihak Kepolisian dari Polres Lhokseumawe, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

136

Lhokseumawe, untuk melakukan razia kepada seluruh perusahaan dan pengusaha di Lhokseumawe. “Kami sudah membuat kesepakatan bersama dengan berbagai pihak dan saya sudah mendapatkan SK dari Walikota Lhokseumawe, untuk melakukan razia terhadap perusahaanperusahaan di Kota Lhokseumawe, apakah sudah menjadi peserta BPJS atau belum,” ujar Ramli. Apabila nantinya ditemukan perusahaan dan pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS, maka akan diberikan sanksi berupa teguran, mengirimkan surat dan mencabut izin perusahaan. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah membuat terobosan-terobosan agar para perusahaan bisa lebih peka untuk memberikan jaminan sosial bagi para karyawannya, dengan menerbitkan aturan bagi para perusahaan yang ingin mengurus izin maka harus melapirkan kartu peserta BPJS. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mudah melakukan pengawasan, karena bisa langsung terdata perusahaan mana saja yang belum menjadi peserta BPJS dan apabila tidak melapirkan kartu tersebut, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak akan memberikan izin. Menurut Ramli, di Kota Lhokseumawe masih banyak sekali pengusaha yang belum mendaftarkan karyawan untuk menjadi peserta BPJS, karena masih ada paradigma bahwa yang wajib mendapatkan jaminan sosial hanya perusahaan saja. Padahal tidak hanya itu saja, orang-orang yang bekerja di supermarket, pejaga toko dan orang-orang yang bekerja di warung kopi juga wajib diberikan jaminan sosial, sehingga pemahan tentang jaminan sosial tidak boleh sempit. “Semua orang harus menjadi peserta BPJS karena cukup

137


banyak manfaatnya, apalagi para pekerja yang sangat beresiko maka wajib menjadi peserta BPJS, perusahaan tidak boleh acuh terhadap hal tersebut,” kata Ramli. Pemerintah Kota Lhokseumawe terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan pengusaha yang tidak memberikan jaminan bagi pekerja, mulai bulan September 2015 kegiatan razia bagi perusahaan dan pengusaha tersebut sudah dilakukan. PERJUANGKAN HAK PEKERJA Serikat Buruh Aceh (SBA) akan terus memperjuang hakhak para pekerja, baik mengenai jaminan sosial maupun mengenai upah yang layak. Pihak telah banyak menemukan masih ada buruh yang tidak digaji sesuai dengan UMP. “Berdasarkan data-data yang kami peroleh di lapangan, jangankan memberikan jaminan sosial masih banyak buruh di Kota Lhokseumawe yang tidak diberikan upah yang layak, sehingga kondisinya sangat ironis,” ujar Ketua Serikat Buruh Aceh Saiful. Apa lagi masih banyak ditemukan buruh-buruh yang kontraknya tidak jelas, mereka masih tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan istrinya dan mereka masih mau bekerja karena tidak ada pilihan lain. Dominannya buruh-buruh di Kota Lhokseumawe masih banyak yang belum sejatera, meskipun di wilayah ini menyimpan berbagai potensi sumber daya alam, seperti minyak dan gas alam. Kendati demikian, meskipun wilyah Kota Lhokseumawe pernah dijuluki sebagai kota “petro dolar”, kondisi para buruh masih saja sangat memprihatinkan dan masih jauh dari kesejateraan. 138

Saiful mengimbau kepada para perusahaan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para karyawannya dan jangan abaikan masalah jaminan sosial, karena hal tersebut merupakan haknya para pekerja, maka harus diberikan secara utuh. Kalau hak-hak pekerja diberikan secara utuh, pastinya para karyawan akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat, sehingga yang diuntungkan tetap perusahaan juga. Namun anehnya sekarang para pimpinan perusahaan mengabaikan masalah jaminan sosial dan kesejahteran. Dari realitas tentang kondisi jaminan ketenagakerjaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama minimnya jaminan sosial bagi para karyawan di Kota Lhokseumawe akibat perusahaan yang tidak peka dan mengabaikan hak-hak para karyawan. Sangat diharapkan perusahaan atau pengusaha tidak lagi mengabaikan hak-hak dasar bagi para pekerja. Dengan memperhatikan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh pengusaha kepada para pekerjanya merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak dasar bagi pekerja sehingga akan berdampak pada kenyamanan dan produktivitas pekerja kepada perusahaan.

139


140

KATEGORI FOTO

NOMINASI: Potret Buruh Perempuan di Pabrik Kapur Pannara’..........................................142 Bahauddin Raja Baso Sekolah Serikat PRT Merdeka........................................................................................144 Arif Nugroho Pemungut Bola Golf.............................................................................................................146 Wawan H Prabowo Sangat Beresiko......................................................................................................................148 Nova Wahyudi TKI Meninggal ........................................................................................................................150 Mushaful Imam Pekerja di Bawah Umur......................................................................................................152 Anis Efizudin Pekerja Malam.........................................................................................................................154 Afriadi Hikmal Buruh Pembongkaran Papan Iklan...............................................................................156 Wira Suryantala Buruh Istirahat........................................................................................................................158 Maman Sukirman Ratusan Buruh Terparkir di Monas...............................................................................160 Hasiolan Siahan

PEMENANG TERBAIK:

TKI Meninggal Mushaful Imam

141


Bahauddin Raja Baso jurnalis foto di Harian Fajar Makassar. Pria Kelahiran Makassar ini bisa dihubungi melalui email [email protected]

142

POTRET BURUH PEREMPUAN DI PABRIK KAPUR PANNARA’ BAHAUDDIN RAJA BASO dimuat di Harian Fajar 18 September 2015 Seorang buruh perempuan sedang memindahkan batu kapur ke dalam wadah plastik untuk selanjutnya di kerek ke atas tungku batu, di Kelurahan Pannara’, Makassar, Senin, 1 September 2015. Upah yang mereka terima sehari Rp30. 000. -. Nasib buruh perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan, selain upah yang rendah, mereka juga rentan akan kekerasan fisik dan seksual.

143


Arif Nugroho lahir di demak kini berdomisili di Semarang dan menjadi jurnalis Koran Sindo edisi Jateng dan DIY. Pernah menempuh pendidikan Komunikasi di Universitas Diponegoro. Dia bisa dihubungi melalui email [email protected]

144

SEKOLAH SERIKAT PRT MERDEKA ARIF NUGROHO dimuat di Koran Sindo Jawa Tengah,18 Agustus 2015 Serikat Pekerja Rumah Tangga (PRT) Merdeka menggelar kegiatan belajar bersama di rumah salah satu anggotanya di Kedungjangan, Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Sekolah PRT dua minggu sekali tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan hakhak sebagai pekerja rumah tangga serta bermacam pengetahuan lain. SINDO/Arif Nugroho

145


Wawan H Prabowo jurnalis foto Harian Kompas di Jakarta. Pernah mendapatkan beberapa penghargaan dari Walikota Yogyakarta Award 2010, Lomba Foto Bank Indonesia 2011, menjadi nominasi Adinegoro Award 2011, dan yang terakhir mendapatkan medali emas Wan-Ifra AsiaPacific Media Award di India tahun 2013. Pria kelahiran Surakarta bisa dihubungi lewat email : [email protected]

146

PEMUNGUT BOLA GOLF WAWAN H PRABOWO dimuat di Harian Kompas 10 Mei 2014 Pekerja mengumpulkan bola-bola golf di padang golf Senayan, Jakarta, Jumat (9/5). Helm dan payung menjadi bekal pengaman para pengumpul bola golf untuk berlindung dari lontaran bola golf dan sinar matahari.

147


Nova Wahyudi menjadi jurnalis Foto di Kantor Berita Antara, Palembang, Sumatera Selatan sejak Mei 2015, sebelumnya pernah bekerja di Palembang Ekspres. Pria kelahiran Tanjung Enim ini, pernah mendapatkan beberapa penghargaan terkait karya foto jurnalistiknya, seperti Juara II Photo Award On Climate Change, Konfederasi Wartawan se-ASEAN (Confederation of ASEAN Journalists/CAJ) hari jadi ke-40 CAJ di Hanoi,Vietnam, juga Juara II Lomba Foto Jurnalistik HUT Ke-78 Perum LKBN Antara Tahun 2015. Ia bisa dihubungi lewat email [email protected]

148

SANGAT BERESIKO NOVA WAHYUDI dimuat di Perum LKBN Antara biro Sumatera Selatan, 13 Agustus 2015 Seorang pekerja melakukan pengecatan di salah satu dinding menara tower Jembatan Ampera arah seberang ilir, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (16/6/2014). Walalupun memakai alat pengaman “Full Body Harnest” namun pekerja tersebut belum memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk pekerjaan di ketinggian yang sangat beresiko tinggi.

149


Mushaful Imam Lahir di Bandung, 24 Agustus 1973. Alamat Jalan Kolonel H Barlian Lorong Peristiwa No 262 KM 5 Palembang. Bekerja di Koran SINDO Palembang

150

TKI MENINGGAL MUSHAFUL IMAM dimuat di Harian Kompas pada 18 November 2012 Sulaiman orang tua Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal di Malaysia tiduran sambil memeluk peti jenazah Dismawati asal Kabupaten Musi Rawas saat tiba di RS Bhayangkara Polda Sumsel untuk di autopsi (12/1/2013).

151


Anis Efizudin Fotografer Koran Sindo ini, tinggal dan bekerja di wilayah Semarang. Tidak jauh dari tanah asalnya di Demak, pria ini terlahir pada 14 Desember 1980.

152

PEKERJA DI BAWAH UMUR ANIS EFIZUDIN

dimuat di Antara Foto, 10 Oktober 2013 Azis (13) seorang pekerja di bawah umur menyelesaikan pembuatan peralatan rumah tangga berbahan tanduk di sebuah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) kerajinan tanduk rumahan Desa Pucang, Secang, Magelang, Jateng, Kamis (10/10). Azis adalah satu dari jutaan anak Indonesia yang terpaksa bekerja karena tuntutan ekonomi, Azis mendapat upah antara Rp40 ribu-Rp60 ribu per minggu tergantung jumlah barang kerajinan yang ia hasilkan.

153


Afriadi Hikmal Fotojurnalis yang memulai fotografi secara otodidak saat menyelesaikan kuliah S1 fakultas hukum di Universitas Islam Djakarta tahun 1997. Sempat menjadi staff di kantor Hukum selama beberapa bulan namun akhirnya menekuni fotografi sebagai fotografer lepas media daerah. Tahun 2008 bergabung dengan harian berbahasa Inggris Jakarta Globe sebagai fotografer sampai dengan akhir Desember 2015. Sekarang menjadi fotografer freelance untuk beberapa tempat. Selama menjadi fotografer beberapa foto sudah mendapatkan penghargaan di dalam dan luar negeri.

154

PEKERJA MALAM AFRIADI HIKMAL

dimuat The Jakarta Globe, 11 Maret 2015 Pekerja membersihkan gerbong kereta rel listrik di depo Depok, Jawa Barat 11 Maret 2015. Adanya Serikat Pekerja Kereta Api membuat pekerja pembersih gerbong memiliki jam kerja yang manusiawi yaitu mulai sore hingga jam 12 malam.

155


I gede Wira Suryantala Jurnalis kelahiran Bulian 28 tahun lalu ini mulai bekerja di Antara sebagai jurnalis foto sejak 2011. Ia berdomisili di Denpasar, Bali.

156

BURUH PEMBONGKARAN PAPAN IKLAN I GEDE WIRA SURYANTALA

dimuat Antara News Biro Bali, 24 Januari 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, Bali, membongkar tiga papan iklan tidak memiliki izin yang terletak di sebelah timur Badar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali. Dalam penertiban papan iklan itu Satpol PP menugaskan para pekerja yang mendapat pengawasan dari keamanan setempat.

157


Maman Sukirman lahir di di Sebatik, Kalimantan Utara. Belajar fotografi saat aktif di organisasi penerbitan kampus identitas Unhas dan UKM Fotografi Unhas tahun 2004. Saat ini bekerja di harian koran Sindo Makassar sejak tahun 2007.

158

BURUH ISTIRAHAT MAMAN SUKIRMAN

dimuat Koran Sindo Makassar, 22 Februari 2014 Buruh angkut sedang tertidur di atas tumpukan barang penumpang di Pelabuhan Makassar, kemarin. Upah Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan Makassar naik 22% dari Rp. 96. 000 menjadi Rp. 118. 500 per orang per shift, setiap shift terhitung delapan jam. Satu jam di antaranya digunakan untuk istirahat.

159


Hasiolan Siahan sejak tahun 2006 hingga saat ini 2015, bekerja di harian Koran SINDO. Untuk menyapa dia, bisa [email protected] dan website hasiholansiahaan.com

160

RATUSAN BURUH TERPARKIR DI MONAS HASIOLAN SIAHAN

dimuat Koran Sindo, 1 Mei 2013 Ratusan bus yang membawa massa gabungan dari berbagai elemen buruh terparkir di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (1/05). Peringatan Hari Buruh Internasional yang diikuti ribuan buruh tersebut menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh serta menjalankan program jaminan sosial.

161

MENOREH JEJAK DI JALAN TERJAL

Recommend Documents