MENJAMIN MUTU BPK DENGAN PEER REVIEW ANTAR LEMBAGA. Pertemuan BPK dan ukp4 : Upaya MenindalanjUti temuan BpK

ANTAR LEMBAGA aKil mochtar

Pertemuan BPK dan uKP4 :

“Masinis” BarU MahKaMah KonstitUsi

Upaya MenindalanjUti teMUan BpK

MENJAMIN MUTU BPK DENGAN PEER REVIEW Edisi 5 - Vol. III Mei 2013 1-cover edisi MEI 2013.indd 1

6/5/13 1:06 PM

KODE ETIK PEMERIKSA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Anggota BPK adalah Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. 4. Pelaksana BPK Lainnya adalah pejabat struktural pada Unit Pelaksana Tugas Pemeriksaan dan BPK Perwakilan Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Pejabat dan/ atau pegawai lainnya sesuai surat tugas yang sah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. 5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 6. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK. 7. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan apabila tidak dilakukan akan dikenakan hukuman. 8. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman. 9. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai. 10. Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. 11. Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. 12. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya untuk mewujudkan BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi kepentingan negara. Pasal 3 Kode Etik ini berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya. BAB III KODE ETIK Pasal 4 (1) Nilai Dasar merupakan kristalisasi moral yang Primus Inter Pares dan melekat pada diri manusia serta menjadi patokan dan ideal (cita-cita) dalam kehidupan sehari-hari. (2) Nilai Dasar Kode Etik BPK terdiri dari Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Pasal 5 Kode Etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara/Pejabat Negara dalam melaksanakan pemeriksaan dan dalam kehidupan sehari-hari, baik selaku Individu dan Anggota Masyarakat, maupun selaku Warga Negara. BAB IV IMPLEMENTASI KODE ETIK Bagian Kesatu Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya Selaku Individu dan Anggota Masyarakat Pasal 6 (1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib: a. mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia; b. menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat; c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan; dan d. menjunjung tinggi nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. (2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang:

2

2-3 kode etik.indd 2

Warta BPK

a. menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan-kegiatan politik praktis; b. memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain dan/atau masyarakat; c. melakukan kegiatan baik secara sendiri-sendiri maupun dengan orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan d. melakukan kegiatan yang dapat menguntungkan kelompoknya dengan memanfaatkan status dan kedudukannya baik langsung maupun tidak langsung. Bagian Kedua Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya Selaku Warga Negara Pasal 7 (1) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya wajib: a. mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. menjaga nama baik, citra, dan kehormatan bangsa dan negara. (2) Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK Lainnya dilarang: a. menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di wilayah Republik Indonesia dan organisasi lain yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan b. menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah. Bagian Ketiga Anggota BPK selaku Pejabat Negara Pasal 8 (1) Anggota BPK selaku Pejabat Negara wajib: a. melaksanakan sumpah atau janji yang diucapkan ketika mulai memangku jabatannya; b. menjaga rahasia negara atau rahasia jabatan; c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. menghindari terjadinya benturan kepentingan; e. menunjukkan sikap kemandirian dalam pengambilan keputusan; f. bertanggung jawab, konsisten, dan bijak; dan g. menerapkan secara maksimal prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (2) Anggota BPK selaku Pejabat Negara dilarang: a. memanfaatkan status, kedudukan, dan peranannya selaku pejabat negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; b. memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; c. memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. menjalankan pekerjaan dan profesi lain yang dapat mengganggu independensi, integritas, dan profesionalismenya selaku Anggota BPK; e. mengungkapkan temuan pemeriksaan yang masih dalam proses penyelesaian kepada pihak lain di luar BPK; f. mempublikasikan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada lembaga perwakilan; g. memberikan asistensi dan jasa konsultasi terhadap kegiatan entitas yang menjadi obyek pemeriksaan; dan h. memerintahkan dan/atau mempengaruhi dan/atau mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, sehingga temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif. Bagian Keempat Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara Pasal 9 (1) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara wajib: a. bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, obyektif, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan; b. menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan kepada pihak yang tidak berkepentingan; c. mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas; d. menunjukkan sikap kemandirian dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, menghindari terjadinya benturan kepentingan; e. menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana sesuai dengan prosedur kepada Pimpinan BPK; f. melaksanakan tugas pemeriksaan secara cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan; g. memberikan kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menanggapi temuan dan kesimpulan pemeriksaan serta mencantumkannya dalam laporan hasil pemeriksaan; h. meningkatkan pengetahuan dan keahliannya; dan i. melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar dan pedoman pemeriksaan. (2) Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya selaku Aparatur Negara dilarang: a. meminta dan/atau menerima uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung

MEI 2013

5/27/13 8:41 PM

maupun tidak langsung dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan; b. menyalahgunakan dan melampaui wewenangnya baik sengaja atau karena kelalaiannya; c. menghambat pelaksanaan tugas pemeriksaan untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; e. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa; f. menjadi anggota/pengurus partai politik; g. menjadi pengurus yayasan, dan/atau badan-badan usaha yang kegiatan nya dibiayai anggaran negara; h. memberikan asistensi atau jasa konsultasi atau menjadi narasumber dalam bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; i. mendiskusikan pekerjaannya dengan pihak yang diperiksa di luar kantor BPK atau di luar kantor atau area kegiatan obyek yang diperiksa; j. melaksanakan pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan pertalian darah dan semenda sampai derajat ketiga; k. melaksanakan pemeriksaan pada obyek dimana Pemeriksa pernah bekerja selama 2 (dua) tahun terakhir; l. merubah tujuan dan lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program pemeriksaan tanpa persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan; m. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK; n. mengubah temuan atau memerintahkan untuk mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi tidak obyektif; dan o. mengubah dan/atau menghilangkan bukti hasil pemeriksaan. BAB V HUKUMAN KODE ETIK Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Hukuman Pasal 10 (1) Jenis hukuman bagi Anggota BPK berupa: a. peringatan tertulis; atau b. pemberhentian dari keanggotaan BPK. (2) Hukuman tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik yang disahkan melalui Sidang Pleno BPK. (3) Tingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya berupa: a. hukuman ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP); b. hukuman sedang yang terdiri dari: 1. penangguhan kenaikan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; 2. penurunan peran Pemeriksa dan tidak melaksanakan pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; atau 3. diberhentikan sementara sebagai peran Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; c. hukuman berat yang terdiri dari: 1. diberhentikan sementara sebagai Pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau 2. diberhentikan sebagai Pemeriksa. (4) Hukuman tambahan berupa pengembalian uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya yang telah diperoleh secara tidak sah dan/atau pengurangan penghasilan yang diterima. (5) Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman.

larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman sedang. (3) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara, maka dijatuhi hukuman berat. Pasal 13 Hukuman atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya tidak membebaskan dari tuntutan atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 14 Untuk menegakkan Kode Etik, BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik yang pengaturan dan penetapannya sebagai berikut: a. Peraturan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang mengatur mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan/ pemeriksaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan b. Keputusan BPK tentang Majelis Kehormatan Kode Etik yang merupakan penetapan Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang diterima sebelum Peraturan ini ditetapkan dan belum diproses, penyelesaiannya berdasarkan peraturan ini. (2) Pengaduan indikasi pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan ini ditetapkan dan sedang dalam proses oleh Majelis Kehormatan Kode Etik, penyelesaiannya berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Anggota BPK Pasal 11 (1) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif terhadap organisasi BPK, maka dijatuhi hukuman peringatan tertulis. (2) Jika Anggota BPK melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang berdampak negatif pada pemerintah dan/ atau negara, maka dijatuhi hukuman pemberhentian dari keanggotaan BPK. Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Jenis Hukuman Bagi Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 98

Pasal 12 (1) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 yang berdampak negatif pada unit kerja, maka dijatuhi hukuman ringan berupa teguran tertulis. (2) Jika Pemeriksa dan Pelaksana BPK Lainnya melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan

MEI 2013

2-3 kode etik.indd 3

Warta BPK

3

5/27/13 8:41 PM

dari kami

Peer review

Sidang pembaca yang budiman, sampailah kita pada penerbitan Warta BPK edisi Mei 2013. Itu artinya, sampai juga kita pada satu edisi yang mengupas tuntas tentang peer review. Menjadi hangat seiring dengan suasana BPK akhir-akhir ini yang tengah disibukkan melakukan persiapan menyongsong peer review untuk ketiga kalinya. Tahun 2014 nanti, rencananya BPK akan di-peer review oleh Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Polandia. Sekalipun Warta BPK adalah media internal, yang tentu saja pembacanya cukup familiar dengan peer review, tetapi tidak demikian

halnya dengan institusi di luar BPK. Mengingat Warta BPK juga memiliki ketersebaran di instansi pemerintah, kementerian, lembagalembaga negara, DPR, MPR, dan DPD, hingga ke pemerintah daerah, maka topik ini perlu diangkat untuk lebih mensosialisasikan peer review ke “luar”. Pada edisi Mei 2013 ini pula, Warta BPK juga menyajikan Laporan Khusus yang menyorot pertemuan BPK dengan UKPPPP. Ini jelas moment penting. Sebab, sejumlah persoalan penting dibahas dalam pertemuan antara BPK dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP). Beberapa item yang jadi topik bahasan antara lain perlunya dilibatkan Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) dalam melakukan pembenahan aset dan opini laporan keuangan, dll. Ini semua dalam upaya menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II 2012.

Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah. ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4

4 - dari kamii.indd 4

Warta BPK

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

PENGARAH : Hendar Ristriawan Nizam Burhanuddin PENANGGUNG JAWAB : Bahtiar Arif SUPERVISI PENERBITAN : Gunarwanto Juska Meidy Enyke Sjam KETUA DEWAN REDAKSI : Wahyu Priyono REDAKSI : Parwito Roso Daras Andy Akbar Krisnandy Bambang Dwi Bambang Widodo Dian Rustri Teguh Siswanto (Desain Grafis) KEPALA SEKRETARIAT : Sri Haryati STAF SEKRETARIAT : Sumunar Mahanani Sutriono Indah Lestari Enda Nurhenti Werdiningsih ALAMAT REDAKSI: Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Telepon : 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Faksimili : 021-57854096 E-mail : [email protected] [email protected]

DITERBITKAN oLEH: SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

majalah Warta BPk tidak pernah meminta sumbangan/ sponsor dalam bentuk apapun yang mengatasnamakan Warta BPk

MEI 2013

6/10/13 3:46 PM

daFTar ISI

6 - 17 LAPORAN UTAMA

MENJAMIN MUTU BPK DENGAN Peer review 22 - 27 AGENDA BPK SelenggaraKan KTF ISSaI 28 - 31 ROAD TO WTP Irjen Anang Iskandar. SIaP PerTahanKan WTP dengan Day to Day Control 32 - 37 ANTAR LEMBAGA aKIl MochTar

“MaSInIS” Baru MahKaMah KonSTITuSI 38 - 39 AKSENTUASI Jurnal PeMerIKSaan Keuangan negara 40 - 41 REFORMASI BIROKRASI Tahun 2014, PeMerInTah TeraPKan PenIlaIan PreSTaSI KInerJa PnS

18 - 21

LAPORAN KHUSUS

PerTemuan BPK dan uKP4 :

UPAyA MENINDAKlANJUTI TEMUAN BPK 44 - 48 INTERVIEW Auditor General OAG of Namibia,

Mr. Junias Etuna Kandjeke SeKIlaS oag dan haraPan KePada WgFacMl 49 - 51 E-AUDIT Kepala Biro Teknologi Informasi (TI),

Rochmadi Saptogiri e-audIT, KeBuTuhan PeMerIKSa 52 - 59 PANTAU KPK TeruS KeMBangKan KaSuS Pon rIau 60 - 63 HUKUM PelaJaran darI eKSeKuSI SuSno duadJI 64 - 66 UMUM audIT Penyelenggaraan uJIan naSIonal

42 - 43 INTERNASIONAL KunJungan KerJa BPK rI dI auSTralIa Warta BPK

5 -daftar isi.indd 5

MEI 2013

5

6/10/13 12:52 PM

LAPORAN UTAMA

Suasana pelatihan Peer Review, pada Oktober 2012.

MENJAMIN MUTU BPK DENGAN PEER REVIEW BPK AKhiR-AKhiR iNi TeNgAh disiBUKKAN MeLAKUKAN PeRsiAPAN MeNyONgsONg peer review UNTUK KeTigA KALiNyA. TAhUN 2014 NANTi, ReNcANANyA BPK AKAN di-peer review OLeh Najwyższa izba KoNtroli (NiK) POLANdiA.

P

erSIAPANNyA sudah dimulai sejak tahun 2012. Pada tahun 2012, BPK bekerja sama dengan Management Systems International (MSI) mengadakan pelatihan peer review. Peserta dari pelatihan peer review ini di antaranya dari Inspektorat Utama

6

Warta BPK

6 - 17 laporan UTAMA.indd 6

(Itama) BPK; Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Dit. Litbang) Direktorat Utama Perencanaan, evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama revbang dan Pusdiklat); Pusdiklat BPK; beberapa kepala BPK Perwakilan; dan Biro Humas dan Luar

Negeri. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu pengembangan kapasitas BPK dalam melakukan peer review dan persiapan untuk di-peer review. Selain itu, meningkatkan kapasitas BPK dalam melakukan review secara internal sehingga kinerja institusi BPK dapat meningkat. Sementara, MSI sendiri merupakan konsultan dari USAID yang membantu BPK untuk pengembangan kapasitasnya. Khususnya, sebagai implementing partner USAID dalam Strengthening Integrity and Accountability Program 1 (SIAP-1). Pada dasarnya MSI ini akan bersinergi dengan BPK dalam rangka menyusun dan

MEI 2013

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA mengembangkan beberapa pelatihan dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan dan penguatan BPK ke depan. Tak terkecuali pengembangan kapasitas terkait peer review. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menyambut baik pelatihan ini. Menurutnya, pelatihan tersebut sangat penting dalam rangka pelaksanaan Peer review pada tahun 2014. “Undangundang mewajibkan BPK untuk dilakukan peer review oleh Supreme Audit Institution atau badan pemeriksa negara lain,” ucapnya. Lebih lanjut dikatakannya bahwa adanya peer review ini merupakan kesempatan yang baik bagi BPK untuk mengevaluasi ke dalam, walaupun sehari-hari sudah diawasi secara internal oleh Itama BPK. Melalui peer review ini diharapkan dapat bermanfaat, khususnya dalam memberikan nilai tambah peningkatan kualitas internal control, terlebih pada kualitas laporan pemeriksaan BPK. Peningkatan kualitas tersebut juga sebagai upaya BPK dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap BPK. “Publik sangat mengharapkan BPK dapat mampu melakukan audit untuk mencegah dan memberantas korupsi,” pungkas Hasan Bisri. Sementara itu, Direktur Institute of Public Accountability MSI yang juga sebagai mantan Direktur International Affairs di United States of Government Accountability Office (GAO) Joseph Christoff menyatakan bahwa MSI dan BPK akan bekerja sama mengenai rencana dukungan USAID dalam menyelenggarakan pelatihan peer review untuk Itama BPK mengenai standar internasional terkait petunjuk peer review atau The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5600. Selain itu, juga termasuk panel diskusi dengan ahli dari Supreme Audit Institution negara lain. Hal ini, menurut Joseph Christoff, diperlukan dalam mempersiapkan peer review, pembelajaran, dan metode-metode untuk menerapkan rekomendasi peer

review di BPK. Pada 4-5 Maret 2013, Itama BPK menyelenggarakan Focus Group Discussion dalam rangka persiapan peer review tahun 2014. Termasuk di dalamnya dibahas pengalaman peer review tahun 2009. Terkait dengan persiapan peer review juga, pada 11-12 April 2013, BPK UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 33: (1) Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. (2) Badan pemeriksa keuangan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPr.

menyelenggarakan forum Knowledge Transfer Forum International Standards of Supreme Audit Institutions (KTF ISSAI). Pesertanya terdiri dari pejabat struktural dan fungsional dari satuan kerja (Satker) teknis Auditorat Keuangan Negara I sampai VII. Juga pejabat struktural dan staf di satker Penunjang maupun Pendukung di lingkungan kerja BPK. Walau forum tersebut tidak melulu bicara soal peer review, tetapi pembahasan terkait dengan peer review juga dilakukan. Salah satunya, untuk melakukan persiapan peer review BPK dengan melihat kesiapan dan kesesuaian kondisi BPK rI dengan persyaratan ISSAI. Pelaksanaan standar-standar sesuai prinsip ISSAI akan meningkatkan kualitas profesional bagi pemeriksa dan hasil pemeriksaan BPK melalui sistem kerja yang terukur. ISSAI juga merupakan

dasar peer review yang dilakukan oleh BPK negara lain. Kepatuhan terhadap ISSAI akan meningkatkan kredibilitas hasil peer review. Pada 17 April 2013 lalu, BPK bekerja sama dengan MSI menyelenggarakan Seminar Sehari bertajuk: ”Sharing Experiences on International Peer Review Standards”. Peserta dari Seminar sehari ini, di antaranya para pejabat eselon I dan II BPK, baik di lingkungan kerja kantor pusat dan BPK Perwakilan. Selain itu, juga tim persiapan peer review tahun 2014. Acara seminar sehari ini diisi dengan pemaparan Advisor to the President of NIK Polandia, Pawel Banas dan Director General Comptroller and Auditor General (CAG) India Meenakshi Gupta. Para pembicara berbagi pengetahuan dan pengalaman peer review baik dari sisi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan serta tindak lanjut dari peer review. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri yang membuka kegiatan ini berharap agar peer review yang akan dilaksanakan pada 2014 bisa dijadikan sebagai sebuah kebutuhan bagi BPK sendiri. “Peer review bukan semata-mata kewajiban, tetapi kebutuhan bagi kita semua. Sehingga tercipta suatu budaya tertib, budaya kerja profesional dan budaya kerja yang terdokumentasi dengan baik,” ucapnya. Hasan Bisri juga meminta kepada seluruh unit kerja di pusat maupun BPK Perwakilan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi peer review. Seluruh unit kerja harus memastikan seluruh standar yang dimiliki telah dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, diingatkannya, agar seluruh rekomendasi yang diberikan oleh peer review sebelumnya sudah dilaksanakan dan dokumentasi atas tindak lanjut dapat disusun dengan baik. Setelah seminar sehari, BPK juga menyelenggarakan workshop terkait persiapan peer review yang diselenggarakan pada 21-24 April 2013 lalu. Acara ini juga bertujuan untuk memantapkan persiapan BPK dalam menghadapi peer review yang akan dilakukan tahun depan. and MEI 2013


Warta BPK

7

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA

Peer Review Bersifat Wajib PEER REvIEw pada dasarnya bersifat sukarela. Artinya, lembaga pemeriksa yang akan di-peer review bersedia secara sukarela. Pun hal yang sama dengan lembaga pemeriksa yang me-review (peer reviewer). Namun, bagi BPK sendiri, peer review bersifat wajib. Hal ini merupakan amanat UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sejak dirilisnya UU No. 15 Tahun 2006, BPK sendiri telah sekali di-peer review oleh lembaga pemeriksa negara lain yang merupakan anggota-anggota organisasi lembaga pemeriksa internasional atau The International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Lembaga pemeriksa yang pernah melakukan peer review atas BPK adalah the Netherlands Court of Audit (Belanda) pada tahun 2009. Peer review dilakukan pada Januari-Juli 2009. Sebelum UU NO. 15 Tahun 2006 dirilis, pada tahun 2004, BPK juga sudah di-peer review oleh SAI Selandia Baru atau Office of Auditor General New Zealand. Menurut Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Biro Humas dan Luar Negeri BPK Ikhtaria Syaziah, BPK merupakan sedikit Supreme Audit Institution (SAI) yang di-peer review oleh

SAI negara lain. Bahkan, di kawasan regional ASeAN, BPK menjadi satu-satunya SAI yang di-peer review SAI negara lain. BPK sendiri, di-peer review setiap lima tahun sekali. Adapun SAI yang dipilih untuk me-review BPK biasanya SAI yang pernah melakukan peer review dan pernah juga dipeer review. Selain itu, SAI yang dipilih secara kinerja lebih matang, karena eksistensinya yang sudah sangat lama dalam memeriksa keuangan sektor publik dibandingkan BPK sendiri. Biasanya juga, SAI yang dipilih untuk me-review telah memiliki metodologi yang sudah mengaplikasikan INTOSAI Standard dan mereka yang ikut serta dalam penyusunan INTOSAI standard atau ISSAI. Hasil dari peer review ini berupa rekomendasi dari SAI yang melakukan peer review atas BPK. rekomendasi dari peer reviewer tersebut ditindaklanjuti BPK untuk perbaikan. Pada peer review tahun 2009 yang dilakukan oleh the Netherlands Court of Audit (Belanda), terdapat 42 rekomendasi. Dari 42 rekomendasi tersebut, BPK telah menindaklanjuti 30 rekomendasi, 11 rekomendasi dalam proses, dan satu rekomendasi belum ditindaklanjuti. and

Sekilas Peer Review PEER REvIEw merupakan review yang dilakukan terhadap lembaga pemeriksa atau SAI oleh satu atau beberapa SAI lain. Review yang dilakukan ini berupa evaluasi apakah sistem kendali mutu internal SAI yang di-peer review sudah dirancang sudah sesuai atau tidak, dan sudah beroperasi secara efisien atau tidak. Sementara, SAI dari kedua belah pihak yang terlibat, baik SAI yang di-peer review maupun yang me-review, memiliki kebebasan untuk menentukan lingkup dan pelaksanaan peer review dan pemanfaatan temuan review yang diperoleh. Karena sifatnya volunteer atau sukarela, maka SAI yang ingin di-peer review ‘mengundang’ SAI yang dipilih untuk me-reviewnya. Jika SAI yang dipilih setuju untuk melakukan peer review, maka dilakukan nota kesepahaman terlebih dahulu antara kedua pimpinan SAI yang telah bersepakat tersebut. Nota kesepahaman ini sendiri bertujuan untuk menentukan Lingkup, tujuan, waktu, dan kriteria, serta kondisi yang diinginkan dapat dicapai dalam peer review. Kedua, menetapkan aspek-aspek fundamental yang disepakati dan mengindari kesalahpahaman dalam pelaksanaannya, termasuk kesepakatan lingkup agar menghindari pembatasan dalam pelaksanaannya. Umumnya, hal-hal yang tertuang dalam nota kesepahaman tersebut, yaitu: Definisi peer review yang akan dilakukan; tujuan peer review; jadwal (timetable) dari pelaksanaan sampai pelaporan hasil peer review; bahasa yang digunakan dalam

8

Warta BPK


pelaksanaan dan pelaporan peer review; penentuan staf yang terlibat dalam peer review; lingkup dan tingkat peer review; akses terhadap arsip dan dokumen lainnya; prosedur peer review; waktu komunikasi dan pembahasan; dokumentasi peer review; laporan final hasil peer review; biaya selama pelaksanaan dan pelaporan hasil peer review; dan dukungan terhadap pelaksanaan sampai pelaporan hasil peer review. Peer review dapat dilaksanakan pada fungsi audit maupun organisasi SAI, atau keduanya. Peer review pada fungsi audit dapat dibatasi pada jenis pemeriksaan tertentu, apakah audit keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, atau lainnya. Peer review pada fungsi organisasi juga dapat dibatasi pada aspek manajemen keuangan, perencanaan strategis, pengendalian internal, sistem informasi, manajemen SDM, pelatihan, dan sebagainya. Kombinasi atas fungsi-fungsi audit dan manajemen juga dimungkinkan Manfaat utama peer review adalah untuk membantu SAI memastikan bahwa SAI yang di-peer review mematuhi standar profesi dan peraturan yang berlaku, serta telah mengatur tata kelola pekerjaan auditnya. Tujuan peer review untuk menjaga kesesuaian tujuan dan maksud SAI, yaitu memastikan akuntabilitas sektor publik dengan menyediakan laporan audit dan hasil kegiatan lainnya, yang relevan dan berkualitas tinggi, dalam rangka membantu memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih efisien dari segi biaya. and

MEI 2013

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA

Director General Comptroller and Auditor General (CAG) India Meenakshi Gupta tengah menyampaikan paparannya pada acara seminar sehari “Sharing Experiences on International Peer Review Standards” di kantor pusat BPK, pada 16 april 2013.

BARU-BARU iNi, BPK MeNgUNdANg sAi dARi iNdiA, Comptroller aNd auditor GeNeral of iNdia (cAg iNdiA), UNTUK BeRBAgi PeNgALAMAN TeRKAiT peer review. UNdANgAN BPK TeRseBUT diKAReNAKAN cAg iNdiA BARU sAjA seLesAi di-peer review OLeh sAi NegARA LAiN.

Pengalaman Cag IndIa ketIka dI-PeeR RevIeW

B

AGI Director General Comptroller and Auditor General (CAG) India Meenakshi Gupta, peer review dilakukan karena empat hal. Pertama, merupakan praktik terbaik internasional yang dipersyaratkan oleh INTOSAI dan dimasukkan ke dalam rencana strategis INTOSAI. Kedua, dengan peer review, maka akan terjawab isu siapa yang mengaudit auditor. Artinya, yang mengaudit SAI adalah SAI negara lain melalui peer review. Ketiga, peer review bisa dianggap sebagai perangkat untuk memperbaiki diri bagi SAI yang di-peer review. Sebab, nantinya ada rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan SAI yang melakukan peer review dimana rekomendasi itu adalah masukan untuk perbaikan.

MEI 2013


Warta BPK

9

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA

“Jika BPK dipeer review oleh satu SAI negara, maka CAG India dipeer review oleh beberapa SAI”

Meenakshi Gupta menerima cinderamata dari Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo.

Keempat, dengan SAI di-peer review maka akan dapat memberikan jaminan soal kualitas tugas pemeriksaaannya. Hal ini juga menjadi jaminan bagi pemangku kepentingan dalam melihat hasil kerja SAI yang telah di-peer review. Dengan kata lain, pemangku kepentingan akan lebih mempercayai hasil kerja dari SAI karena SAI tersebut telah melakukan prinsip akuntabilitas dan perbaikan dalam menjalankan tugas pemeriksaannya melalui dilakukannya peer review. Menurut Meenakshi Gupta, ada empat hal juga yang menjadi tujuan SAI di-peer review. Pertama, membantu SAI mengidentifikasi area dan fungsi yang perlu peningkatan kapasitas. Kedua, membantu SAI membuat keputusan berdasarkan informasi terkait cara meningkatkan kinerjanya dan menyelaraskan atau mempertimbangkan praktik terbaik internasional. Ketiga, memberikan pendapat yang bersifat independen terkait rancangan dan opersional kerangka kerja manajemen kualitas SAI yang dipeer review. Dan, keempat, memberikan

10

Warta BPK


jaminan terkait pelayanan praktik, laporan dan kepatuhan para pegawai SAI yang di-peer review. Jika BPK di-peer review oleh satu SAI negara, maka CAG India di-peer review oleh beberapa SAI. Beberapa SAI yang melakukan peer review atas CAG India ini terdiri dari SAI Inggris, Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Jerman. Sebelum di-peer review melakukan beberapa langkah persiapan. Di antaranya menyiapkan dokumen latar belakang mengenai CAG India dan hal-hal lain terkait dengan peer review. Kemudian, menghubungi SAI yang akan melakukan peer review atas CAG India. Lalu, mempersiapkan nota kesepahaman terkait ruang lingkup peer review yang akan dilakukan pada CAG India. Setelah itu, mempersiapkan estimasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka operasionalisasi peer review. Jangka waktu dilakukannya peer review di CAG India sendiri sekitar setahun. Jangka waktunya ini diawali dengan perencanaan sampai ke pelaporan hasil peer review. Peer review mulai dilakukan sejak Oktober 2011

sampai Oktober 2012. CAG India sendiri, menurut Meenakshi Gupta, punya tujuan tersendiri kenapa institusi yang dipimpinnnya secara sukarela untuk dipeer review. Secara umum lebih kepada proses bisnis atas audit kinerjanya. Peer review atas metodologi audit kinerja sendiri berdasarkan pada profil CAG India, harapan para pemangku kepentingan CAG India, hasil dari review jaminan kualitas dari pengawas internal CAG India, dan pengalaman dari SAI-SAI negara lain. Secara umum, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai CAG India dengan di-peer review-nya mereka. Pertama, memberikan jaminan kepada CAG India bahwa fungsi audit kinerjanya telah mematuhi standarstandar praktik profesional yang dapat diterima secara internasional. Kedua, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan fungsi audit kinerja CAG India sendiri. Adapun pemantauan tindak lanjut hasil dari rekomendasi peer review dilakukan oleh manajemen senior di CAG India secara teratur. and

MEI 2013

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA

UPAYA ITAMA DALAM PENINGKATAN KUALITAS KINERJA PEMERIKSAAN DI BPK Oleh: erwin Miftah, se MhRM ciA Ak

S

eTIDAKNyA ada 6 (enam) inisiatif strategis (IS) di rencana Implementasi renstra tahun 2011-2015 yang mengandung kata “mutu” dan “kualitas” yakni IS 2.1 – Peningkatan Mutu Perencanaan Pemeriksaan, IS 2.10 – Peningkatan Mutu Pelaporan Hasil Pemeriksaan, IS 2.11 – Peningkatan Kualitas Pemberian Keterangan Ahli, IS 2.12 – Peningkatan Kualitas Pemberian Bantuan Hukum untuk Pemeriksa, IS 2.13 – Peningkatan Kualitas Manajemen Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan IS 7.1 – Perwujudan Organisasi dan Tata Laksana BPK yang Berkualitas . Hal tersebut menunjukann bahwa mutu/kualitas pelaksanaan mandat oleh BPK menjadi perhatian dari pemangku kepentingan dan dianggap strategis untuk dicapai dalam lima tahun (20112015). Kemudian untuk memastikan bahwa mutu telah diperhatikan dengan benar, maka sejak tahun 2010 BPK telah mempunyai SPKM (sistem pemerolehan keyakinan mutu) sebagai standar dalam menilai mutu kelembagaan dan kinerja pemeriksaan BPK. SPKM mengadopsi standar mutu yang diterbitkan oleh ASOSAI (kumpulan SAI tingkat Asia). Itama menggunakan SPKM untuk menilai SPM (system pengendalian mutu) di lingkungan BPK. SPM BPK memiliki Sembilan pilar yakni ” independensi dan mandat”, pilar “hubungan dengan pemangku kepentingan”, “kepemimpinan dan tata kelola intern”, “dukungan kelembagaan”, “manajemen sumber daya manusia”, “standar dan metodologi”, “pengembangan berkelanjutan”, “hasil” dan “kinerja Pemeriksaan”. Itama mereview kesembilan pilar tersebut dan dilaporkan hasilnya kepada pimpinan BPK dan satker terkait. Setiap lima tahun sekali BPK dengan mandat yang digariskan dalam UU no 15/2006, maka SPM BPK direviu oleh “BPK Negara lain” dengan tujuan dan ruang lingkup sesuai kesepakatan. review itama dan review oleh “BPK Negara lain” tersebut saling melengkapi sehingga dapat menjawab pertanyaan yang selalu menggelitik para pihak tentang “siapa yang mengaudit auditor?”

drivers untuk kualitas Tentunya ITAMA dan Sai Negara lain bukanlah pihak

yang menjadikan alasan satu2nya BPK untuk peduli dengan kualitas dalam pekerjaannya. Kepeduliann atas kualitas harus built in yang setidaknya tampak dalam: 1. Budaya Faktor budaya menjadi penting terutama “tone of the top” dari pimpinan. Kualitas dianggap hal yang penting oleh pimpinan. Pekerjaan bukan hanya sampai selesai dikerjakan tapi harus memenuhi standar tertentu. Standarnya juga harus selalu mutakhir. Bahkan Ian McPhee (Auditor General for Australia) selalu mengadakan techinal update meeting dengan para staffnya untuk memastikan bahwa auditor selalu paham atas standar pemeriksaan dan aplikasinya termasuk dampak audit terhadap program pemerintah. Pimpinan juga sangat memperhatikan pemenuhan jumlah jam pelajaran atau continuous professional development yang minimal harus dipenuhi oleh setiap auditor. 2. Kompetensi auditor Kompetensi auditor sangat mendukung terbentuknya kualitas proses dan produk yang memadai. Standar pemeriksaan dan manual/juklak yang mengikutinya memuat kompetensi yang disyaratkan. Sebagai contoh Auditor harus memiliki skill untuk menyusun KKP sesuai standar. Bagaimana analisa dilakukan atas bukti-bukti audit yang telah dikumpulkan. Bagaimana teknik-teknis penulisan laporan yang singkat, padat, memadai dan berguna. Hingga kemampuan mempresentasikan laporan tersebut. Tentunya proses perekrutan auditor juga menjadi perhatian untuk memudahkan pemenuhan competency gap sesuai dengan persyaratan. Kemampuan auditor dalam memahami entitas yang diperiksa juga amatlah penting untuk menghasilkan rekomendasi yang fit dengan keunikan dari entitas tersebut. 3. efektivitas proses audit Proses audit juga menentukan kualitas laporan audit. Proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan haruslah didesain sedemikian rupa sehingga kualitas menjadi suatu keniscayaan. Apakah suatu laporan dilaksanakan oleh suatu tim berjumlah 4 orang atau lebih dengan kualifikasi tertentu MEI 2013


Warta BPK

11

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA serta dengan durasi yang cukup, amatlah menentukan kualitas yang dihasilkan. Bagaimana seorang anggota tim melaksanakan pekerjaannya, bagaimana pekerjaan anggota tim disupervisi oleh ketua tim, dan bagaimana peran penanggungjawab atas pemastian kualitas pekerjaan tim juga menetukan hasil pemeriksaan. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat dalam proses audit dapat meningkatkan kualitas secara signifikan. Untuk menjawab issue seputar prioritas audit, pendekatan risk-based audit dan pemberian sebagian pekerjaan audit kepada pihak KAP (outsourcing) dan bantuan tenaga dari penunjang/pendukung (co-sourcing) menjadi solusi yang cukup jitu untuk menjamin kualitas audit pada level tertentu.

sedangkan jangka panjangnya dapat berupa perekrutan tenaga baru atau penggunaan teknologi informasi yang massif dan fit.

4. Keandalan dan kegunaan laporan audit. Isue yang terus berkembang adalah bagaimana kita dapat memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan yang beragam dan terus berkembang. Identifikasi kepentingan yang utama dari para pemangku kepentingan yang utama, tentulah menjadi prioritas dalam menghasilkan laporan audit. Feedback dari pemangku kepentingan atas kualitas laporan tentulah menjadi masukan yang sangat berharga.

3. Pelaporan yang clear, concise dan focus laporan Itama seharusnya focus pada hal-hal yang bersifat penting, jelas dan berorientasi pada perbaikan. Pemakaian rating system yang mengacu pada praktik di ANAO (tentunya dengan modifikasi) dapat meningkatkan perhatian pengambilan keputusan atas permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Prinsip 3x3 (hanya mencantumkan 3 temuan yang signifikan beserta 3 rekomendasinya) seperti yang diterapkan di New South wales Audit Office yang akan diterapkan pada pelaporan review kinerja pemeriksaan tahun ini (2013) dapat menjadikan laporan itama lebih fokus.

Upaya itama Itama dalam 5 tahun terakhir ini telah bekerja keras untuk melakukan review atas semua pilar yang ada menurut SPKM. Pilar “manajemen sumber daya manusia” dan “standar dan metodologi” dilaksanakan pada tahun 2010. Pilar “dukungan kelembagaan” dan “pengembangan berkelanjutan” (2011). Sisanya pilar” independensi dan mandat”, “hubungan dengan pemangku kepentingan”, “kepemimpinan dan tata kelola intern” serta “hasil” dilaksanakan pada tahun 2012. Sedangkan khusus pilar “kinerja Pemeriksaan” dilaksanakan setiap tahun. Itama telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesembilan pilar tersebut serta memberikan rekomendasi kepada para pihak yang terkait. Dari oleh2 kunjungan tim Itama ke ANAO, peer review training dan one day seminar tentang peer review serta kunjungan delegasi ANAO ke BPK pada tahun 2013 ini, maka ada 4 (empat) hal pokok yang menjadi catatan untuk perbaikan agar kualitas kinerja pemeriksaan dapat meningkat: 1. systematic versus individual Laporan review Itama harus memberi dampak yang sistematis, bukan lagi berfokus pada kinerja individual tim. Root of causes atas suatu finding diidentifikasi hingga permasalahan tidak berulang lagi. rekomendasi bisa bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Sebagai contoh kekurangan pegawai yang berakibat pada beban kerja auditor yang begitu tinggi tidak bisa menjadi alasan yang dimaklumi atas kesalahan aritmatika, ketidakkonsistensian unsur2 temuan hingga KKP yang masih belum memadai. Jangka pendeknya rekomendasi dapat berupa risk based audit,

12

Warta BPK


2. Kompetensi staf Staf di Itama haruslah memiliki kualifikasi minimal sama dengan kualifikasi auditor yang diperiksanya. Pengalaman dan dikombinasi pengetahuan yang memadai menjadi syarat mutlak untuk menilai secara professional dan objektif kinerja pemeriksaan. Keikutsertaan staf dalam penugasan pemeriksaan di AKN/perwakilan dapat mengisi gap yang bersifat sementara sambil menunggu berlakunya system jabatan fungsional pemeriksa (JFP) bagi pegawai di itama.

4. Komunikasi hasil Hasil yang baik belum tentu dapat dimanfaatkan dengan baik jika tidak diiringi dengan komunikasi kepada para pihak dan pada waktu yang tepat. Laporan itama seharusnya mendapat perhatian yang cukup dari pimpinan di lingkungan BPK. Forum sidang Badan dapat menjadi wadah penting untuk menyampaikan hal-hal yang penting dan strategis yang perlu diselesaikan melalui keputusan Badan. Forum eselon 1 menjadi sarana penting untuk meningkatkan budaya kualitas/ tone of the top atas hasil-hasil pelaksanaan review oleh itama.

saran Demikian sekelumit upaya itama untuk meningkatkan kualitas kinerja pemeriksaan BPK. Ada dua hal yang mungkin perlu difikirkan agar pekerjaan besar ini dapat efektif. Pertama perlu adanya manajemen pengubahan (change management) untuk IS 5.1 Peningkatan efektivitas Pelaksanaan reviu atas Pilar-Pilar SPKM yang merupakan tanggungjawab itama. IS 5.1 sebaiknya tidak hanya fokus pada pencapaian pelaksanaan pillar SPKM namun bagaimana membentuk budaya peduli pada kualitas di semua khalayak BPK. Kedua, kompetensi “berorientasi pada kualitas” (quality oriented) perlu dijadikan salah satu standar kompetensi bagi seluruh pegawai BPK terutama pemeriksa. Sehingga dapat dimasukan dalam program pengembangan kompetensi dan tentunya penilaian kompetensi (assessment center) sehingga diperoleh pegawai/ pemeriksa yang peduli pada kualitas.

MEI 2013

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA Wakil ketua BPk

hasan Bisri:

KEPERcAYAAN BAGI BPK ADALAh MAhKoTA Kepercayaan bagi bpK adalah mahKota. begitu Kira-Kira apa yang diungKapKan WaKil Ketua bpK hasan bisri KetiKa berbicara mengenai peer revieW yang rencananya aKan dilaKuKan pada tahun 2014.

hasan bisri

K

ePerCAyAAN masyarakat akan tercipta dan terjaga ketika BPK menjalankan tugasnya sesuai peraturan dan standar yang berlaku. Ini berdampak pada tugas utama BPK: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK pun menjadi harapan tinggi masyarakat guna membangun good governance dan clean government di negara ini. Mendorong terciptanya kultur transparansi dan akuntabilitas di negara ini. Pun hal yang sama dengan para pemangku kepentingan yang

foto: rianto prawoto

menaruh kepercayaan dan respek tinggi terhadap kinerja BPK. Untuk menjaga kepercayaan itu, tentu BPK harus menjadi contoh yang baik bagi lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia, khususnya. Guna memupuk kepercayaan itu, BPK pun harus terus memperbaiki diri. Salah satunya, dengan peer review. Wakil Ketua Hasan Bisri, mengharapkan peer review bukan menjadi sebuah beban. Tapi sebuah kebutuhan bagi BPK untuk menjaga transparansi dan akuntabilitasnya. Dan, hal yang terpenting, terus memperbaiki diri. Banyak hal yang

disampaikan Hasan Bisri terkait peer review ini. Berikut cuplikan wawancara dengan Warta BPK pada Kamis 2 Mei 2013 lalu, di ruang kerjanya. sesuai dengan issAi atau standar internasional, peer review sebenarnya sukarela, baik lembaga pemeriksa yang akan di-peer review, maupun lembaga pemeriksa yang melakukan peer review, Namun bagi BPK peer review sepertinya kewajiban, apa latar belakang kewajiban tersebut dalam Undang-Undang BPK? Bagaimana menurut Bapak? Jadi, memang di beberapa negara anggota INTOSAI itu beda-beda. Peer review itu ada yang bersifat voluntary atau sukarela. Ada juga yang bersifat wajib, yang pastinya dimandatkan oleh undang-undang. Nah, BPK dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, itu dimandatkan. Artinya ditetapkan sesuatu yang bersifat wajib. Tapi, sebelum lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK sudah pernah secara sukarela mengundang lembaga pemeriksa negara lain untuk me-review sistem kendali internal yang ada di BPK, yaitu oleh lembaga pemeriksa Selandia Baru. Nah, melihat, peer review ini bermanfaat bagi BPK, maka kemudian kami mengusulkan perubahan undang-undang BPK yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, kami mencantumkan sebagai suatu kewajiban. Itu pertama, latar belakangnya. Artinya, BPK melihat sendiri manfaatnya ketika BPK secara sukarela di-review oleh lembaga pemeriksa Selandia Baru itu. Kedua adalah banyaknya pertanyaan yang muncul dari kalangan DPr pada waktu itu, siapa yang harus memeriksa BPK? Apakah BPK sebuah lembaga yang untouchable yang tidak bisa diperiksa oleh siapa pun. Untuk menunjukkan bahwa BPK juga concern terhadap akuntabilitas setiap lembaga, termasuk BPK sendiri, MEI 2013


Warta BPK

13

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA

maka BPK kemudian mengusulkan dua hal. Pertama, sistem kendali internalnya atau kinerjanya untuk melaksanakan tugas pokok itu di-review oleh lembaga pemeriksa negara lain, yang merupakan anggota INTOSAI. Kedua, laporan pertanggungjawaban keuangannya, setiap tahun diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh DPr. Kalau Anda lihat di negara-negara lain, hanya di Indonesia, parlemen yang mestinya adalah ranah politik, ini melakukan decision teknis, yaitu

juga di-review oleh pihak lain yang bersifat independen. Ketiga, review itu merupakan suatu kebutuhan. Kami menganggap bahwa review itu kebutuhan. Ketika seseorang merasa bahwa ketika dirinya tidak perlu dicermati oleh orang lain, maka di situlah pangkal kerusakan. Karena kita itu manusia, pasti ada unsur kekhilafan, kelalaian, dan kelemahan. Oleh karena itu bagi BPK, peer review itu sudah menjadi kebutuhan. Kami butuh. Ini (peer review) kebutuhan kami. Bukan semata-mata

menunjuk KAP untuk memeriksa suatu objek pemeriksaan. Ini kan sebetulnya sudah ranah teknis. Bukan keputusan politik, tetapi sudah keputusan teknis. Padahal, Anda tahu tugas pokok DPr adalah legislasi, budgeting (penganggaran), dan pengawasan. Nah, penunjukan KAP maupun lembaga pemeriksa negara lain yang akan me-review sistem kendali internal atau kinerja BPK ini masuk dalam ranah pengawasan. Kami tidak mempersoalkan itu. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa BPK ini secara legal, sudah dijamin bahwa akuntabilitasnya itu

karena kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Karena kami butuh, maka peer review ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. secara spesifik, bagi BPK sendiri, apa manfaat peer review ini? Di dunia profesional, seperti di Kantor Akuntan Publik, saling mereview itu sudah menjadi kultur. Bagi kita, untuk memastikan bahwa kita sudah melaksanakan mandat konstitusinya itu dengan benar. Profesional, itu yang penting. Hampir di semua pekerjaan profesional seperti itu. Manfaatnya, pertama, memberikan suatu warning kepada kita secara

14

Warta BPK


kelembagaan, maupun pemeriksa yang ada di bawahnya, sejauh mana tingkat kepatuhan BPK itu terhadap standard operational procedure atau SOP-SOP yang sudah kita buat. Peer reviewer akan melihat apakah tugas BPK yang begitu berat dan luasnya itu dibuat aturan main yang jelas atau tidak. Sebab, kalau tidak, aturan main itu di-drive secara judgment individu. Ini nggak bagus. Pekerjaan profesional itu harus betul-betul dikendalikan oleh suatu sistem atau SOP yang jelas. Nah, meskipun tidak dihindari faktor judgment itu sekecil apa pun pasti ada, tetapi bisa diminimalisir. Nah, untuk memastikan pekerjaan kita dilakukan sesuai standar atau SOP itu, maka dibutuhkan peer review itu. Jadi, peer review itu manfaatnya besar sekali, selain juga untuk meyakinkan publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pekerjaan kami, hasil audit kami, itu bisa dipercaya. Sebab, kepercayaan bagi BPK adalah mahkota. Suatu penghargaan tertinggi bagi BPK adalah ketika orang lain mempercayai laporan kita. Anda bisa bayangkan kalau DPr tidak lagi mempercayai laporan kita. KPK tidak mempercayai laporan kita. Kan, menjadi tidak ada gunanya. Buat apa kami bekerja. Nah, review dari pihak lain (peer review) salah satunya untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Dengan peer review, kita bisa menjaga kualitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. dalam UU No. 15 Tahun 2006 tidak diatur berapa tahun sekali BPK harus di-peer review. Namun, selama ini BPK di-peer review selama lima tahun sekali. Menurut Bapak sebaiknya BPK di-peer review berapa tahun sekali? Idealnya setiap setahun sekali. Karena, kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan standar, akibatnya tidak terlalu panjang. Dampaknya tidak terlalu luas. Bisa dieliminasi secepat mungkin. Tapi, sampai saat

MEI 2013

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri saat pengarahan pada Kick off Meeting Persiapan Peer Review 2014 di kantor pusat BPK, pada 12 April 2013.

ini, kami mengambil kebijakan selama lima tahun sekali. Ke depan, Badan (Pimpinan BPK) bisa saja mengambil kebijakan tiga tahun sekali. Atau, mungkin setahun sekali. Nggak masalah. Walaupun kami di-peer review lima tahun sekali, tetapi kami juga di-review setiap saat oleh Inspektorat Utama BPK. Mereka selalu menguji apakah teman-teman -demikian juga di pemeriksa- dalam menjalankan tugas pemeriksaannya sudah mengikuti standar atau SOP yang ada atau belum. Nah, kalau peer review dari negara lain, cakupannya termasuk me-review Inspektorat Utama kita juga. Nah, oleh karena itu, saya mengimbau, seharusnya inspektorat jenderal atau inspektorat daerah, alangkah baiknya saling me-review kinerja di antara mereka sendiri. Peer review itu kan di-review oleh sejawat. Ada baiknya

kita mempromosikan ini, bahwa ada baiknya inspektorat provinsi antarprovinsi itu saling me-review. Mudah-mudahan peer review kita ini juga menginspirasi mereka. Karena BPK tingkatnya negara, maka yang mereview, sejawatnya negara lain. Tapi, kalau inspektorat daerah, sejawatnya ya, inspektorat daerah yang lain. hal menarik dari pelaksanaan peer review yang dilakukan lima tahun sekali itu, apakah juga menyangkut periode kepemimpinan BPK yang juga lima tahun? ya, bisa juga dikaitkan ke sana. Karena, hal itu sekaligus menilai selama periode satu kepemimpinan BPK ini bagaimana. Tapi, lima tahun itu bukan suatu keharusan. Undang-undang sendiri tidak menyebut. Sebenarnya itu hanya kebijakan kami saja. Dianggap tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama. Tetapi tidak menutup

kemungkinan ada mid-term, peer review 2,5 tahunan. Itu bisa saja. Mungkin juga pertimbangan tindak lanjutnya yang membutuhkan waktu juga? Sebenarnya kalau peer review dilakukan secara rutin, makin lama makin ringan tindak lanjutnya. Memang jika pertama kali, banyak persoalan mendasar yang harus diperbaiki dan untuk perbaikannya itu butuh waktu. Misalnya, katakanlah, jumlah auditor yang tidak mencukupi, atau kompetensi auditor yang dianggap belum memadai, kan tidak bisa ditindaklanjuti dalam waktu setahun. Itu butuh waktu lama, dan harus ada proses pengukuran lagi melalui survei atau metode-metode lain. Apa kriteria lembaga pemeriksa yang dapat melakukan peer review atas BPK? MEI 2013


Warta BPK

15

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA Sebetulnya tidak ada kriteria khusus yang diatur dalam undangundang. Pada dasarnya, semua lembaga pemeriksa anggota INTOSAI bisa saja kita pilih. Misalnya lembaga pemeriksa negara-negara ASeAN, eropa, atau Amerika. Kita sudah mencoba membuat kriteria-kriterianya. Pertama adalah lembaga pemeriksa itu pernah mereview lembaga pemeriksa negara lain dan pernah juga di-review oleh lembaga pemeriksa negara lain. Kedua, bentuk kelembagaannya mirip-mirip dengan BPK. Memang bentuk kelembagaan BPK ini agak unik. Sulit dicari yang sama. Contohnya, board sampai sembilan orang di BPK itu, semua orang pada heran. Kok, banyak amat. Karena kebanyakan di lembaga pemeriksa negara lain yang kepemimpinannya model board itu hanya tiga: satu Auditor General dua Deputi. Di Belanda, Polandia, Inggris seperti itu. Ketiga, lembaga pemeriksa yang sudah punya kerja sama dengan BPK. Sudah membangun kerja sama bilateral dengan kita. Perlu diketahui bahwa penetapan lembaga pemeriksa dari negara mana yang akan me-review BPK, keputusannya bukan sepenuhnya ada pada kita. Karena atas pertimbangan DPr juga. Jadi, sampai saat ini, kami belum bisa memastikan lembaga pemeriksa dari negara mana yang akan me-review kita. Memang sudah ada kandidat, tetapi penunjukkannya harus menunggu keputusan DPr. Ketika saya ke Polandia, kebetulan menghadiri konferensi yang diselenggarakan INTOSAI, saya sudah sampaikan kepada Ketua lembaga pemeriksa Polandia, bahwa penunjukkannya masih menunggu persetujuan parlemen. Dan, mereka mengerti itu. Menurut Bapak, sebaiknya lingkup peer review atas BPK itu hanya untuk me-review fungsi audit saja, atau fungsi organisasi saja, atau kedua-duanya? Kami menghendaki agar kita di-review dari segala aspek. Bicara

16

Warta BPK


soal sistem kendali internal, itu kan menyangkut organisasi. Kejelasan struktur dan pembagian tugas. Kemudian kompetensi sumber daya manusia. Kelengkapan infrastruktur dalam bentuk software-software atau perangkat lunak yang digunakan. Ternyata memang lembaga audit seperti BPK itu, keberadaan segala macam SOP itu menjadi mutlak. Ini kami lihat pada ISSAI (International Standard Supreme Audit Institution). Ternyata begitu banyak sekali SOP. Kenapa? Karena pekerjaan ini, pekerjaan yang secara potensial bisa sangat subjektif kalau tidak diatur dalam SOP. Apakah hasil peer review juga harus diserahkan kepada dPR? Bagaimana mekanismenya? selama ini seperti apa? Peer reviewer akan menyerahkan hasilnya kepada BPK. Hasil review mereka diserahkan dalam forum sidang lengkap. Kemudian BPK akan menyampaikannya juga ke DPr. Memang dalam Undang-Undang MPr, DPr, DPD, DPrD sampai saat ini tidak mengatur akan diapakan hasil peer review BPK ini. Di sana hanya mengatur Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPr bertugas menelaah

hasil laporan pemeriksaan BPK. Kita hanya sampaikan saja kepada DPr, bagaimana follow up-nya, itu terserah mereka. Kami siap dipanggil oleh DPr untuk menjelaskannya. Dan, peer reviewer pun sudah kami beri tahu kemungkinan mereka akan diminta presentasi di DPr. Bisa saja nanti, BAKN itu, mengagendakan acara khusus untuk membahas hasil peer review dengan mengundang peer reviewernya itu. Ini sudah kita antisipasi di dalam Term of reference (TOr) nanti, bahwa lembaga pemeriksa dari negara lain yang review BPK itu harus bersedia manakala DPr dalam hal ini BAKN menghendaki agar mereka melakukan presentasi menyampaikan hasil review-nya kepada DPr atau BAKN. Ini sudah kita antisipasi dan harus masuk di dalam TOr agar peer reviewer siap juga. dalam UU. No. 15 Tahun 2006 Pasal 33 ayat 2 mengamanatkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan negara lain untuk melakukan peer review atas BPK ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan dPR. Artinya, penunjukkan lembaga pemeriksa negara lain yang akan melakukan peer review atas BPK harus mendapatkan pertimbangan

MEI 2013

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN UTAMA dPR terlebih dahulu sebelum kemudian BPK yang menunjuk lembaga pemeriksa. selama ini mekanismenya seperti apa? Kami mengusulkan lembaga pemeriksa dari negara lain yang akan me-review BPK, setidaktidaknya lembaga pemeriksa dari tiga negara. Dan, kemudian kami harus menjelaskan masing-masing, kenapa dari sekian banyak INTOSAI, kita hanya mengusulkan tiga saja. Kita harus menjelaskan alasannya. Kita ambil contoh kenapa tidak Australia (ANAO). Letaknya relatif dekat dan sudah mengenal Indonesia. Australia kebetulan ada kerja sama dimana dia membantu BPK dalam pengembangan kapasitas BPK. Jika kita memilih Australia, nanti akan menimbulkan praduga atau ketidakyakinan karena dia sudah terlalu dekat dengan BPK. Nah, itu kami hindari. Kemungkinan sekecil itu sudah kami perhitungkan. Nanti anggapannya, terang saja, Australia (ANAO) dekat dengan BPK. Padahal, saya yakin mereka itu objektif dan profesional. jika BPK di-peer review oleh lembaga pemeriksa negara lain, apakah BPK sendiri telah mempersiapkan diri jika suatu saat nanti diminta untuk me-review lembaga pemeriksa negara lain? Saya perlu sampaikan sedikit, bahwa sidang ISSAI di Kamboja, beberapa waktu lalu, yang saya ikuti, BPK sudah ada dalam level yang jauh lebih tinggi dibandingkan lembagalembaga pemeriksa di negara-negara Asia lainnya. Banyak yang tidak percaya bahwa BPK sudah banyak memiliki segala macam SOP. Sementara ada lembaga-lembaga pemeriksa yang keberadaannya saja belum tercantum dalam konstitusinya, seperti lembaga pemeriksa Vietnam. Dan, ada juga independensi lembaganya saja masih belum clear, seperti lembaga pemeriksa Malaysia (Jabatan Audit Negara). Bahkan, lembaga pemeriksa Malaysia kedudukannya di bawah

pemerintah. Di Indonesia sendiri, saya patut berbangga bahwa pendiri negara republik ini luar biasa. Kalau Anda renungkan, BPK itu jauh lebih independen daripada GAO-nya Amerika Serikat. GAO (lembaga pemeriksa Amerika Serikat) itu di bawah parlemen. Australia (ANAO) di bawah parlemen. Dari sisi independensi dan dari sisi kekuasaan, BPK itu luar biasa. Saat ini saya berani mengatakan BPK siap di-review dan siap mereview jika ada yang minta. Kita sekarang sudah punya tenaga-tenaga yang handal. Bahkan, pelatihanpelatihan di luar negeri sudah banyak yang meminta. Dan, kita akan coba mempromosikan dan memperkenalkan tentang pentingnya peer review, paling tidak di kawasan ASeAN. Di kawasan Asia Tenggara, mungkin BPK satu-satunya lembaga pemeriksa yang di-peer review oleh lembaga pemeriksa negara lain. Saat ini, BPK sendiri menjadi Ketua ASeANSAI, apakah BPK juga melakukan upaya untuk mendorong lembagalembaga pemeriksa anggota ASeANSAI untuk dilakukan peer review karena manfaatnya sangat besar bagi lembaga

pemeriksa sendiri untuk melakukan perbaikan? Kita sebatas memperkenalkan bahwa sebaiknya lembaga pemeriksa di-review oleh teman sejawat. Tapi, kita tidak bisa mengimbau atau apa karena itu sudah menjadi kewenangan masing-masing. Dan, saya yakin belum semuanya siap kok. Apa harapan Bapak dari hasil peer review atas BPK yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2014 nanti? Saya belum memastikan bahwa lembaga pemeriksa Polandia yang akan me-review kita. Tapi, siapa pun yang me-review BPK, saya harap dia bekerja secara objektif dan diberikan kebebasan seluasluasnya untuk melakukan kajian dan pengujian. Harapan saya tentunya, semua pelaksana BPK menyadari arti pentingnya peer review. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan. Harapan saya itu, terlepas apa pun hasilnya nanti. Hal yang penting adalah para pelaksana BPK itu menyadari bahwa peer review itu suatu kebutuhan, dan karenanya tidak ada alasan untuk menghindar atau mencoba-coba untuk tidak kooperatif dan sebagainya. Saya yakin, mereka (pelaksana BPK) tidak seperti itu. and

Tim Warta BPK saat mewawancarai Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. MEI 2013


Warta BPK

17

6/5/13 1:28 PM

LAPORAN KHUSUS


Pertemuan BPK dan uKP4 :

Upaya MenindaKlanjUti teMUan BpK Sejumlah perSoalan penting dibahaS dalam pertemuan antara badan pemerikSa keuangan (bpk) dengan unit kerja preSiden bidang pengawaSan dan pengendalian pembangunan (ukp-ppp ). Seperti perlunya dilibatkan badan pengawaS keuangan pemerintah (bpkp) dalam melakukan pembenahan aSet dan opini laporan keuangan. upaya menindaklanjuti ikhtiSar haSil pemerikSaan SemeSter (ihpS) SemeSter ii 2012.

B

PK kedatangan tamu istimewa pada 29 April 2013 lalu. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Kuntoro Mangkusubroto didampingi Deputi II Bidang Pemantauan Prioritas

18

Warta BPK

18 - 21 laporan KHUSUS.indd 18

Nasional dan Hubungan Kelembagaan Mohammad Hanief Arie Setianto menyambangi kantor BPK di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Kedatangan Kepala UKP-PPP ini tak lain untuk membahas tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II TA 2012.

Sebelumnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga meminta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menindaklanjuti laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS) dari BPK. Dalam ikhtisar laporan itu ada 709 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD serta lembagalembaga lain yang mengelola keuangan negara Kedatangan Kepala UKP-PPP beserta rombongan ini disambut Ketua BPK Hadi Poernomo dan Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri. Pertemuan yang pertama kali diselenggarakan ini juga dihadiri para anggota

MEI 2013

5/29/13 2:03 PM

LAPORAN KHUSUS BPK seperti Taufiequrachman Ruki, Agung Firman Sampurna, Sapto Amal Damandari, dan Bahrullah Akbar. Selain itu pertemuan yang digelar di Gedung Umar Wirahadikusumah Badan Pemeriksa Keuangan Pusat ini juga diikuti Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan dan sejumlah pejabat di lingkungan BPK. Mengawali sambutannya, Hadi Poernomo menyambut baik pertemuan tersebut. Bahkan ia mengharapkan dengan adanya pertemuan tersebut, UKP-PPP dapat memberikan informasi dan masukan kepada BPK. Dalam kesempatan itu Hadi Poernomo, menjelaskan mengenai Renstra BPK tahun 2011 sampai dengan 2015. Di antaranya menilai pencapaian RPJMN pemerintah periode 2011 s.d. 2014 dengan berfokus kepada masalah pendidikan, penanggulangan kemiskinan, kesehatan, infrastruktur, reformasi birokrasi, lingkungan hidup, dan ketahanan pangan. Hadi Poernomo berharap melalui pertemuan ini perbedaan persepsi bisa diselesaikan melalui diskusi bersama. Selain itu dengan adanya pertemuan ini juga akan menjembatani antara BPK dan Pemerintah. Karena itu Hadi Poernomo berterima kasih atas kesediaan UKP-PPP untuk berdiskusi dengan BPK. Sedangkan Kepala UKPPPP Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan maksud kedatangannya ke BPK ini tak lain untuk memahami laporan BPK yang diserahkan ke Presiden. Kuntoro juga menjelaskan mengenai tugas yang diemban UKP-PPP. Dalam menjalankan tugasnya kata Kuntoro, UKP-PPP bertangggung jawab kepada presiden. Sedangkan tugas yang diemban unit kerja bentukan Presiden ini yakni melakukan pengkajian berbagai topik sesuai arahan presiden. Karena itu laporan yang dihasilkan UKP-PPP bersifat rahasia, hanya untuk presiden dan wakil presiden. Lebih jauh Kuntoro menjelaskan

hasil analisis UKP-PPP menemukan bahwa pelaksanaan demokrasi dan desentralisasi yang bersamaan menimbulkan ketidakjelasan otoritas. Ketidakjelasan otoritas ini menyebabkan ketidaksinkronan peraturan-peraturan antara pusat dan daerah. Bahkan permintaan pemerintah daerah untuk membuat laporan ke pemerintah pusat seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dianggap tidak memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah. Dengan adanya kondisi tersebut, Kuntoro mengharapkan agar BPK dapat melakukan pengkajian terhadap peraturan yang menjadi penyebab munculnya masalah di tataran bawah tersebut. Dalam pertemuan tersebut dibahas

rekonsiliasi data secara langsung dengan mengambil data langsung dari KPPN. Dengan demikian dapat mendeteksi adanya risiko sejak dini dan mencegah terjadinya perbedaan nilai SAI dan SAU. Menanggapi adanya ketidaksinkronan peraturan, menurut Hadi Poernomo disebabkan karena ada peraturan pemerintah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, tetapi belum dibuat. Sementara Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, menjelaskan untuk menetapkan standar biaya dan rambu-rambu atas sistem akuntansi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dibutuhkan peran Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak memiliki kewenangan pada pelaksanaan

Ketua BPK Hadi Poernomo berbincang-bincang dengan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.

sejumlah persoalan penting. Salah satunya terkait minimnya penerimaan negara terhadap APBN. Menurut Hadi Poernomo berdasarkan data laporan keuangan pemerintah tahun 2009 sampai dengan 2012, minus penerimaan negara sebesar Rp285 triliun. Untuk itu Hadi Poernomo mengharapkan agar rekonsiliasi data yang selama ini dilakukan secara berjenjang dari bawah, diubah menjadi

otonomi daerah. “Di beberapa daerah, sistem akuntansi masih belum ditetapkan, dan standar biayanya di luar kewajaran,” kata Hasan Bisri. Selain itu Hasan Bisri juga menyinggung mengenai fungsi kementerian yang seharusnya pada tataran kebijakan tapi seolah menjadi pelaksana. Ia mencontohkan Kementerian Daerah Tertinggal dan Kemenpera. Kementerian tersebut MEI 2013


Warta BPK

19

5/29/13 2:03 PM

LAPORAN KHUSUS

justru lebih terfokus menangani proyek-proyek dan pemberian bantuan sosial. Terkait upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan penanganan aset dan kemampuan serta kinerja DJKN, Hadi Poernomo menjelaskan bahwa untuk meningkatkan opini laporan keuangan pemerintah, BPK menyarankan agar Kemenkeu melakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) secara bertahap dan mencantumkannya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Hanya saja pelaksanaan IP aset terhambat lantaran DJKN mempersulit keinginan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan IP sendiri. “DJKN belum mengeluarkan izin untuk menjual aset eks BPPN meskipun statusnya sudah clean and clear,” katanya. Hasan Bisri juga mengungkapkan selama ini adanya ketidakjelasan penyerahan aset ke Pemerintah Daerah. Hal ini mengakibatkan banyak aset menjadi terlantar. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah tidak berani mengelola aset tersebut karena belum diserahkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu Anggota BPK, Sapto Amal Damandari menyarankan agar Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) dilibatkan dalam melakukan pembenahan aset dan opini laporan keuangan. Sebab sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 peran BPKP adalah sebagai pemeriksa internal pemerintah. Beberapa daerah yang mengalami perbaikan opini dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut adalah daerah yang mau bekerja sama dengan BPKP. Sedangkan Anggota BPK Agung Firman Sampurna, menjelaskan bahwa penanganan aset adalah masalah komitmen. Mahkamah Agung adalah salah satu yang memiliki komitmen terhadap penanganan aset. Sementara terkait realisasi anggaran yang cenderung besar pada akhir tahun, Hadi Poernomo menjelaskan bahwa besarnya penyaluran dana menjelang akhir

20

Warta BPK


tahun anggaran adalah karena DIPA yang terlambat diterbitkan. Padahal menurut Hasan Bisri, pada dasarnya, peraturan terkait pengadaan sudah cukup memadai. Namun masalahnya komitmen organisasi untuk bersikap tertib masih rendah. Hal ini akan mengakibatkan adanya kolusi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apalagi fungsi Kemenkeu saat ini tidak lagi sebagai verifikator

belum siap. Untuk itu Anggota I BPK RI mengusulkan agar pemerintah tidak membuat APBN Perubahan (APBNP). Hal ini mengindikasikan adanya perencanaan yang tidak memadai Terkait usulan agar BPK membentuk tim-tim pengkaji guna membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, Sapto Amal Damandari mengungkapkan sebaiknya UKP-

Anggota BPK Sapto Amal Damandari menyalami Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.

tagihan, tapi hanya menyediakan pembayaran atas tagihan yang diajukan. Menyinggung terlambatnya penerbitan DIPA menurut Hasan Bisri karena adanya tanda bintang pada beberapa mata anggaran. Kondisi ini mengesankan seolah APBN tersebut dipaksakan untuk keluar meskipun

PPP berdiskusi dengan kementerian terkait mengenai cara menindaklanjuti rekomendasi BPK. “Hasil diskusi tersebut, diperbolehkan perundangundangan untuk selanjutnya dibahas bersama BPK,” kata Sapto. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah memang diwajibkan untuk

MEI 2013

5/29/13 2:03 PM

LAPORAN KHUSUS

membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Pemerintah Pusat. Namun sayangnya ada ketidakjelasan mengenai tindak lanjut atas LAKIP tersebut. Untuk itu Taufiequrrahman Ruki menyarankan agar UKP-PPP menanyakan perlunya fungsi LAKIP kepada BPKP. Sebab BPKP yang merancang LAKIP dalam menilai kinerja instansi. Sedangkan Hasan Bisri menyarankan agar Presiden memberikan instruksi kepada BPKP untuk berperan serta dalam upaya peningkatan opini laporan keuangan daerah. Menyinggung mengenai kewenangan menghitung kerugian negara, Hadi Poernomo menyampaikan bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan menghitung kerugian negara. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh BPK. Sedangkan BPKP hanya bisa menghitung kerugian negara apabila bekerja atas dan untuk BPK. Adapun masalah rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, Hasan Bisri mengungkapkan bahwa selama ini pengajuan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak disertai perencanaan yang jelas. Hal ini mengakibatkan adanya Pemda yang memiliki jumlah PNS sangat besar. Padahal kondisi ini akan memicu timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu Hasan Bisri menyarankan agar pengelolaan SDM Pemda dikonsultasikan dengan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (Menpan). Sedangkan menyangkut permasalahan anggaran, Deputi II UKP-PPP Mohammad Hanief Arie Setianto, mengungkapkan selain pada proses APBNP, juga terjadi pada kebijakan yang berbeda antara PMK yang mengatur realisasi dana APBN dan Permendagri yang mengatur realisasi transfer dana pusat ke daerah di luar dana APBN. Hal ini mengakibatkan Pemda seringkali

melakukan kesalahan dengan menganggap dana non APBN bisa direalisasikan maksimal 50 hari setelah akhir tahun anggaran. Sementara itu, Mohammad Hanief juga mengungkapkan hambatan dalam menyelesaikan permasalahan atas temuan aset eks BRR terkait aset operasional senilai Rp134 miliar dan aset tidak berwujud senilai Rp300 miliar. Aset operasional berupa antara lain meubelair dan komputer tidak teridentifikasi pada saat serah terima ke Tim Likuidasi Kementerian Keuangan karena jumlahnya yang sangat banyak. Menurut Mohammad Hanief usaha menelusuri keberadaan aset tersebut akan sangat menghabiskan sumber daya dan hal tersebut tidak setimpal. Sedangkan, mengenai aset tidak berwujud, kepemilikannya tidak bisa dialihkan secara hibah karena masih terkendala mekanisme penghapusan oleh Kementerian Keuangan. Untuk hambatan-hambatan tersebut, ia meminta BPK membantu dengan memberikan kebijakan khusus agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Dalam pertemuan tersebut Plt. Kaditama Revbang juga memaparkan sejumlah persoalan dan temuan BPK. Di antaranya yakni sejumlah permasalahan dalam LKPP TA 2011. Seperti kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran terbesar tapi belum WTP. Di antaranya Kemenhan, KemenPU, Kemendikbud, Kemenhub, Kemenkes, dan Kementan. Permasalahan lain yakni kendala yang menghalangi pencapaian WTP dan kelemahan utama Implementasi SPIP. Selain itu juga dipaparkan mengenai tindak lanjut dan rekomendasi BPK dan pentingnya peran BPKP untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPIP dan pembinaan APIP. Dipaparkan juga mengenai peran Kemenkeu dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan perbendaharaan dan apa yang mesti dilakukan Kemendagri untuk meningkatkan akuntabilitas LKPD. bw

Sejumlah persoalan dan temuan BPK, di antaranya sejumlah permasalahan dalam LKPP TA 2011. Seperti kementerian dan lembaga yang memiliki anggaran terbesar tetapi belum WTP.

MEI 2013


Warta BPK

21

5/29/13 2:03 PM

AGENDA

Suasana Forum KTF ISSAI

BPK SelenggaraKan KTF ISSaI PADA tANGGAl 11-12 APril 2013, BPK mENyElENGGArAKAN forum Knowledge Transfer forum InTernaTIonal sTandards of supreme audIT InsTITuTIons (Ktf iSSAi). AcArA itu BErlANGSuNG Di ruANG PolA, GEDuNG ArSiP, KANtor PuSAt BPK, JAKArtA.

P

eserta terdiri atas pejabat struktural dan fungsional dari satuan kerja (satker) teknis auditorat Keuangan Negara I sampai VII. Juga pejabat struktural dan staf di satker Penunjang

22

Warta BPK

22 - 27 AGENDA.indd 22

maupun Pendukung di lingkungan kerja BPK. ada tiga tujuan forum ini. Pertama, melakukan pembahasan materi yang dilakukan dengan cara diseminasi dan diskusi mengenai konsep-konsep dan

perkembangan IssaI terbaru yang berhubungan dengan pemeriksaan. Kedua, melakukan penjajakan untuk mengadopsi konsepkonsep IssaI yang relevan untuk pengembangan standar Pemeriksaan Keuangan Negara (sPKN), Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), dan perangkat pendukung lainnya. Ketiga, untuk melakukan persiapan peer review BPK dengan melihat kesiapan dan kesesuaian kondisi BPK rI dengan persyaratan IssaI. Dengan adanya Knowledge Transfer Forum ini para peserta dikenalkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip fundamental dalam pelaksanaan pemeriksaan di sektor publik, baik secara kelembagaan maupun secara bisnis proses pemeriksaan yang diatur dalam IssaI. sementara itu, Wakil Ketua Hasan Bisri yang membuka secara resmi

MEI 2013

5/27/13 5:13 PM

AGENDA forum, mengatakan bahwa secara umum kepatuhan BPK terhadap persyaratan IssaI menunjukkan bahwa persyaratan IssaI level 2 sudah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya seperangkat ketentuan eksternal dan internal yang mengatur institusi dan organisasi BPK. Hal ini juga diperkuat dengan adanya sPKN, sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (sPKM), dan kode etik serta pengaturan tentang hubungannya dengan pemangku kepentingan. selain itu, dengan melaksanakan IssaI frame work, BPK dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar yang diterima secara internasional. Hal ini yang akan memastikan BPK rI memiliki kualitas dan konsistensi dalam pelaksanaan pemeriksaan sektor publik, serta penguatan kredibilitas bagi BPK rI secara organisasi.

Pelaksanaan standar-standar sesuai prinsip IssaI akan meningkatkan kualitas profesional bagi pemeriksa dan hasil pemeriksaan BPK melalui sistem kerja yang terukur. IssaI juga merupakan dasar peer review yang dilakukan oleh BPK negara lain. Kepatuhan terhadap IssaI akan meningkatkan kredibilitas hasil peer review. Lebih lanjut dikatakan Hasan Bisri, bahwa BPK saat ini telah masuk pada level internasional. Dasarnya, ada beberapa negara yang meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif. Bahkan BPK diminta untuk menjadi fasilitator untuk pemeriksaan kinerja di Jepang. Ini menunjukan bahwa BPK sudah mulai go international. IssaI sendiri merupakan sebuah standar yang memuat prasyarat dasar dalam pendekatan fungsi

PemerInTah SamPaIKan lKPP UnaUdited Tahun 2012 Pada BPK

Ketua BPK Hadi Poernomo menerima LKPP Unaudited tahun 2012 dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

dan profesionalisme dari lembaga pemeriksa dan prinsip-prinsip yang fundamental dalam melakukan pemeriksaan entitas. Pada IssaI ini akan ditemukan kumpulan standar profesional dan petunjuk praktik terbaik untuk pemeriksa sektor publik yang up to date. IssaI ini secara resmi disahkan dan didukung oleh organisasi lembaga pemeriksa internasional atau INtOsaI. tujuan dasar dari IssaI ini sendiri agar lembaga pemeriksa dapat meningkatkan kredibilitas, kualitas dan profesionalismenya. Dengan kata lain, keuntungan dan nilai dari penggunaan IssaI ini banyak dan beragam. termasuk meningkatkan dan menyeragamkan kualitas pemeriksaan. Dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan berarti meningkatkan juga kredibilitas dan profesionalisme. and

B

aDaN Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2011. Hal ini sama dengan opini 2010 setelah mengalami peningkatan, di mana selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini tidak Memberikan Pendapat atau disclaimer. Demikian disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo dalam sambutannya pada acara Penyerahan LKPP Unaudited tahun 2012 dari Pemerintah kepada BPK rI, di Gedung BPK rI, Jakarta, baru-baru ini. Juga hadir dalam acara ini adalah Wakil Ketua BPK rI, Hasan Bisri, anggota II BPK, taufiequrachman ruki, sekjen BPK Hendar ristriawan, Kaditama Binbangkum, Nizam Burhanuddin, tortama KN II (plt) Gede Kastawa dan para pejabat struktural dan pemeriksa di lingkungan aKN II. sedang dari pihak pemerintah, selain Menteri Keuangan, agus Martowardojo, juga hadir, Wakil Menteri Keuangan any ratnawati dan Mahendra siregar, MEI 2013


Warta BPK

23

5/27/13 5:13 PM

AGENDA Inspektur Jenderal, sony Loho, Dirjen Perbendaharaan agus supriyanto, Dirjen Pajak Fuad rahmany, dan Hadiyanto, Dirjen Kekayaan Negara. Dikatakan Hadi Poernomo, opini yang diberikan BPK untuk LKKL juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kenaikan opini tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam LKKP. Perbaikan tersebut perlu didorong

kewajaran penyajian laporan keuangan. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, kriteria yang digunakan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. BPK, kata Hadi lagi, menghargai komitmen dan kerja keras pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam pemeriksaan atas LKPP tahun 2004 s/d 2011, BPK telah

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri dan Anggota BPK Taufiequrachman Ruki bersama pejabat eselon I BPK menerima kunjungan jajaran pejabat Kementerian Keuangan.

guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. “sejalan dengan peningkatan opini tersebut, berkembang suatu harapan dari masyarakat bahwa jika suatu entitas sudah mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian (WtP), seharusnya tidak ada korupsi dalam entitas tersebut. Harapan tersebut perlu dicermati bersama karena opini WtP yang diberikan BPK bukan merupakan suatu jaminan bahwa entitas tersebut bebas dari korupsi,” ujar Ketua BPK. Pemeriksaan atas laporan keuangan, lanjut Hadi, bertujuan untuk menilai

24

Warta BPK


mengungkapkan 193 temuan dan menyampaikan 256 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan BPK, pemerintah telah menindaklanjuti 231 rekomendasi. sedangkan rekomendasi yang belum atau masih dalam proses tindak-lanjut, BPK mengharapkan agar pemerintah segera menyelesaikannya. Ditambahkannya, pemeriksaan LKPP melibatkan banyak entitas. Karenanya, pihaknya berharap terlaksananya akses data dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mendukung pemeriksaan LKPP tahun 2012. “Dengan

penerapan akses data tersebut, diharapkan dapat memudahkan akses data antar entitas dan proses pengujian serta meningkatkan validitas hasil pemeriksaan BPK,” katanya.

Gambaran umum lKPP sebelumnya, Menteri Keuangan agus Martowardojo dalam sambutannya menjelaskan, LKPP disusun berdasarkan gabungan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang merupakan pertanggung jawaban Menteri Keuangan selaku BUN dan seluruh LKKL. secara ringkas ia menjelaskan gambaran umum LKPP tahun 2012. Menurutnya, realisasi pendapatan negara dan hibah berjumlah rp1.338,33 triliun, 98,54% dari aPBN-P. sedangkan realisasi belanja berjumlah rp1.489,72 triliun, 96,22% dari aPBN-P. Penerimaan perpajakan sebesar rp980,20 triliun atau 96,45% dari target aPBN-P. realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar rp352,38 triliun atau 103,29% dari target aPBN-P, dan realisasi pendapatan hibah sebesar rp5,75 triliun atau 696,89 % dari target aPBN-P. sementara belanja barang dan belanja modal, kata Menkeu, tidak mencapai target aPBN, masing-masing sebesar 88,05% dan 78,67%. sedang realisasi belanja pembayaran bunga sebesar 85,33%, realisasi belanja subsidi sebesar 141,35%, realisasi belanja hibah sebesar 4,24% dan realisasi belanja lainlain sebesar 4,24% dari target aPBN-P. realisasi transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan sebesar 100,72% dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebesar 98,48% dari target aPBN-P. Neraca per 31 Desember 2012,

MEI 2013

5/27/13 5:13 PM

AGENDA

Foto bersama pimpinan BPK dan pejabat BPK dan Menteri Keuangan beserta jajarannya

lanjut agus, terdiri dari asset sebesar rp3.470,30 triliun, kewajiban sebesar rp2.133,53 triliun, dan ekuitas dana neto sebesar rp1.336,77 triliun. “Dalam laporan arus kas, saldo awal kas sesudah koreksi per 1 Januari 2012 sebesar rp107,83 triliun. Penurunan kas negara selama 2012 sebesar rp36,66 triliun, kas dan setara kas sebesar rp17,46 triliun, sehingga saldo kas negara per 31 Desember 2012 adalah rp88,63 triliun,” papar Menkeu.

tindaklanjuti temuan Di bagian lain, agus Martowardojo juga menjelaskan hal terkait temuan LKPP tahun 2011. Menurutnya, pemerintah telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan menjadi bagian integral dalam memperbaiki kualitas pengelolaan dan laporan keuangan pemerintah. ada beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah, jelas agus,

antara lain; 1) menyempurnakan peraturan terkait pelaksanaan anggaran, pengelolaan PNBP dan hibah; 2) menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan negara, antara lain; sistem pengelolaan pendapatan, pembayaran belanja, pengelolaan aset serta akuntansi dan pelaporan keuangan; 3) menyelenggarakan program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sDM pengelola keuangan negara; 4) melaksanakan rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan untuk meningkatkan komitmen menteri/pimpinan lembaga terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan; 5) melaksanakan rapat evaluasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK; dan, 6) melakukan monitoring tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK secara periodik. terhadap temuan signifikan yang menyebabkan LKPP tahun 2011 beropini WDP, lanjut Menkeu, pemerintah telah

melakukan hal-hal sebagai berikut; 1) terkait dengan temuan aset tetap, telah dilaksanakan seluruh Inventarisasi dan Penilaian (IP) terhadap 884 satker pada 8 K/L; 2) terkait temuan atas aset eks BPPN, telah disempurnakan metode IP atas aset tersebut, telah dilakukan penelusuran dan telah ditemukan dokumen peralihan piutang dari bank asal kepada BPPN dan telah dilakukan penilaian atas aset properti eks BPPN. setelah berpidato, Menteri Keuangan menyampaikan LKPP tahun 2012 (Unaudited) yang diterima langsung oleh Ketua BPK. LKPP tahun 2012 yang disampaikan Menteri Keuangan terdiri atas Laporan realisasi aPBN, Neraca, Laporan arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU), dan Badan Lainnya, serta Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual. dr MEI 2013


Warta BPK

25

5/27/13 5:13 PM

AGENDA

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Punya Kantor Baru

new Place, new HoPe, new SPirit BPK RI PeRwaKIlan PRovInsI Jawa Tengah KInI Punya KanToR BaRu. KeTua BPK hadI PoeRnomo meResmIKannya Pada 5 aPRIl 2013 lalu.

Ketua BPK Hadi Poernomo menandatangani prasasti bangunan baru kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

P

aDa 5 april lalu, Ketua BPK rI meresmikan gedung kantor BPK rI Perwakilan Provinsi Jawa tengah. Lokasi kantor baru ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175, Banyumanik, semarang. acara peresmiannya, selain Ketua BPK Hadi Poernomo, juga anggota BPK sapto amal Damandari, sekjen BPK Hendar ristriawan, Irtama BPK Mahendro sumardjo, auditor Utama Keuangan Negara V BPK Heru Kreshna reza, auditor Utama Keuangan Negara VI sjafrudin Mosii, staf ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan ali al Basyah, Kepala BPK rI Perwakilan Provinsi Jawa tengah Bambang adi Putranto, dan pejabat eselon II dan III BPK. Peresmian Kantor BPK rI Perwakilan Provinsi Jawa tengah yang baru ini juga tidak hanya dihadiri pejabat teras di lingkungan BPK rI, tetapi juga pejabat daerah. Hadir dalam peresmian itu, Plh.

26

Warta BPK


sekda Provinsi Jawa tengah sri Puryono Kartosoedarmo, Bupati semarang Mundjirin es, sekda Kota semarang adi tri Hananto, dan pejabat pemerintah daerah baik Provinsi Jawa tengah maupun Kabupaten/Kota semarang, serta unsur muspida lainnya. Dalam sambutannya Ketua BPK Hadi Poernomo berpesan agar gedung baru ini dipelihara dengan baik. Dengan menempati gedung baru ini, segenap karyawan BPK rI Perwakilan Provinsi Jawa tengah dapat bekerja lebih baik dan semakin meningkatkan kinerjanya dalam menunjang dan mendukung tugas BPK dan tetap berpegang teguh pada integritas, independensi dan profesionalisme. “saya berpesan kepada Kepala Perwakilan BPK rI Provinsi Jawa tengah dan jajarannya agar dapat memelihara gedung yang dibangun dari uang rakyat ini sebaik-baiknya, dan

saya berharap kepada pegawai BPK, khususnya di Jawa tengah, agar selalu menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme di dalam mengemban tugas sebagai pemeriksa,” pesan Hadi Poernomo. selain itu, Hadi menjelaskan mengenai kedudukan BPK Perwakilan. Dimana, seiring dengan tugas yang luas dan berat, UUD 1945 pasal 23 G mengamanatkan BPK rI berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. “amanat ini dipenuhi secara bertahap sehingga saat ini BPK telah memiliki 33 Perwakilan di 33 Provinsi di seluruh Indonesia,” ucapnya. sementara itu, dalam laporannya, Kepala BPK rI Perwakilan Provinsi Jawa tengah Bambang adi Putranto menginformasikan bahwa gedung kantor baru BPK rI Perwakilan Jawa tengah ini terdiri atas enam lantai. Dibangun di atas lahan seluas 8.625 m², dengan luas bangunan 9.600 m². gedung baru tersebut dibangun dengan dana dari aPBN 2010 dan 2011 dengan total anggaran rp67.474.000.000. “semoga dengan berdirinya gedung kantor yang baru ini dapat memberikan motivasi baru, menambah semangat baru bagi seluruh pegawai BPK rI Perwakilan Provinsi Jawa tengah untuk lebih meningkatkan kinerja, new place, new hope dan new spirit,” ucap Bambang. sebelumnya, Kantor BPK rI Perwakilan Provinsi Jawa tengah berlokasi di Jalan tambak aji No. 1 semarang. Dioperasikan setelah diresmikan Ketua BPK pada waktu itu, anwar Nasution pada tanggal 18 Desember 2008. Kantor itu merupakan pinjaman dari Pemerintah Provinsi Jawa tengah. Kini, dengan telah dibangunnya kantor baru bagi BPK rI Kantor Perwakilan Jawa tengah, maka BPK rI telah memenuhi amanat konstitusi, UUD 1945, pasal 23G. and

MEI 2013

5/27/13 5:13 PM

AGENDA

BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

gelar raKor PenyeleSaIan Temuan BIdang PendIdIKan

Gedung BPK Perwkilan Provinsi NTB.

r

aPat Koordinasi (rakor) adalah salah satu forum penting bagi optimalisasi tugas BPK rI dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan itu sendiri meliputi seluruh unsur keuangan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara transparan, bersih, dan akuntabel. Dalam rangka itu pula, BPK Kantor Perwakilan Nusa tenggara Barat (NtB), pada 18 Maret 2013 menggelar rakor Penyelesaian temuan Bidang Pendidikan. rakor yang digelar di sumbawa Besar itu, juga mengemban misi untuk mendorong pemerintah provinsi/ kabupaten/kota lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. “Hal ini erat terkait dengan program pembangunan manusia seutuhnya,” ujar Kepala BPK Perwakilan NtB, eldy Mustafa. Lebih dari itu, eldy menegaskan, rakor dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi antara BPK rI dengan Pemerintah Daerah serta menggugah Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa tenggara Barat untuk lebih meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara demi tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan. secara keseluruhan,

pelaksanaan kegiatan rapat Koordinasi Penyelesaian temuan Bidang Pendidikan berjalan dengan lancar dan sukses. Pada akhirnya, peningkatan kualitas terhadap pengelolaan keuangan negara ini bertujuan untuk mewujudkan keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hadir pada acara rapat Koordinasi Penyelesaian temuan Bidang Pendidikan sebanyak kurang lebih 650 orang. tamu undangan terdiri atas Gubernur Nusa tenggara Barat, Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa tenggara Barat, para Kepala sKPD dan Kepala sekolah sMP dan sMa se-Nusa tenggara Barat. Dari BPK rI yang hadir pada acara tersebut adalah anggota BPK rI rizal Djalil, Kabag. Hubungan Lembaga dan Media Biro Humas dan Luar Negeri rati Dewi Puspita Purba, Kepala auditorat VI B rudi sinaga beserta staf dari aKN VI. adapun dari BPK rI Perwakilan Provinsi Nusa tenggara Barat yang hadir adalah Kepala Perwakilan Provinsi Nusa tenggara Barat eldy Mustafa, Kepala sekretariat Perwakilan I Putu Wisudhantara, Kepala sub auditorat NtB I Nelson ambarita, Kasubbag Hukum dan Humas Ida Bagus Ketut Wisnu, Kasubbag setkalan Dicky Dewarijanto, serta beberapa orang staf dari perwakilan. Dalam kesempatan itu, hadir dan memberi pemaparan, anggota BPK rI rizal Djalil, Waka Komisi XI DPr rI Zulkieflimansyah, Deputi Investigasi BPKP eddy Mulyadi soepardi, Gubernur NtB M. Zainul Majdi, Dirjen Dikti Kemendiknas, Djoko santoso. */rd MEI 2013


Warta BPK

27

5/27/13 5:13 PM

rOad tO Wtp

Siap pertahankan Wtp dengan Day to Day Control Sekalipun usianya masih relatif muda, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. BNN menilai e-audit merupakan terobosan yang sangat efektif. Kapan pun BPK laksanakan e-audit, BNN sudah siap. Untuk mengetahui jauh hal-ihwal kinerja pengelolaan anggaran serta strategi mempertahankan opini WTP, berikut wawancara Warta BPK dengan Kepala BNN, Irjen Anang Iskandar. Bagaimana menyikapi soal pengelolaan anggaran? Sejak awal didirikannya BNN kami memang telah komit untuk menjadikan lembaga ini sebagai suatu lembaga yang manageable, yang ter-manage dengan baik. Tak terkecuali dalam melakukan tata kelola keuangan. Karena itu sejak dini kami selalu mengingatkan agar semua

28

Warta BPK

28 - 31 ROAD TO WTP.indd 28

individu yang mendapatkan tugas menangani masalah keuangan harus berhati-hati dan mentaati aturan yang telah ditetapkan sehingga semua pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dalam batasan yang wajar. Apa kunci yang mendasar sehingga dalam waktu relatif singkat bisa mendapatkan opini WTP dari BPK ?

MEI 2013

6/10/13 12:54 PM

rOad tO Wtp Ada dua hal yang mendasar. Pertama, dari dalam kami memiliki pengawas internal setingkat Inspektur Utama yang di bawahnya masih ada ada inspektur-inspektur yang membawahi masing-masing bidang. Semua ini menunjukkan bahwa BNN sungguh-sungguh serius dalam menangani semua permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Kedua, kami juga memiliki konsultan khusus dari BPKP yang ikut membantu melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan hingga pelaporan. Karena itu kami sengaja mengambil beberapa orang tenaga ahli dari BPKP yang khusus diperbantukan di BNN guna menyiapkan pertanggungjawaban laporan keuangan. Apa ada pembekalan secara khusus? O iya. Selama ini kami juga terus berupaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM ) yang kami miliki serta mengikuti arahan pemerintah maupun peraturanperaturan dari BPK. Bahkan semua pejabat di sini sudah mengikuti penataran Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga mereka sudah memahami kewajiban masingmasing. Saya termasuk yang ikut penataran SAP tahun 2010 lalu. Sekalipun organisasinya terkesan ada keterkaitan dengan Mabes Polri, nah, bagaimana soal pengelolaan anggarannya? Kami memiliki sistem tersendiri. Bahkan kami lebih dulu mendapatkan opini WTP daripada Polri. Tapi logis. Pasalnya BNN masih merupakan lembaga yang anggarannya kecil, kurang dari Rp1 triliun. Sementara itu organisasinya juga masih simple dan asetnya juga belum banyak. Karena itu pengelolaan keuangannya juga tidak rumit. Satu hal yang perlu diingat, untuk mendapatkan opini WTP yang

dinilai bukan sekadar pelaporan keuangannya saja, tapi termasuk laporan pengelolaan aset-asetnya. Selain itu sejak mendapakan anggaran sendiri, kami langsung mensosialisasikan masalah tata kelola keuangan ini secara terus menerus. Kalau sudah ada perencanaan tapi pelaksanaannya tidak cocok, berarti perlu mekanisme pengawasan yang lebih ditingkatkan. Hasilnya? Sampai sekarang semua pelaporan kita telah tertata dengan baik. Menyangkut soal aset. Apa saja yang sudah dimiliki BNN? Jika dibandingkan lembaga lain, barangkali BNN termasuk yang relatif baru kehadirannya di republik ini. Meski demikian kita sudah bisa menyiapkan empat tempat rehabilitasi. Dua di antaranya, di Lido Sukabumi dan Cibubur Jakarta Timur sudah berjalan. Sedangkan yang dua lagi baru dalam proses pembangunan. Pusat rehabilitasi ini tidak memungut

Berdasarkan survei, pengguna narkoba di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 4 juta orang. Sementara itu pusat-pusat rehabilitasi hanya ada empat milik pemerintah yang didirikan BNN dan 98 pusat rehabilitasi yang merupakan bentukan masyarakat atau yayasan yang peduli pada penanganan narkoba. Kalau semua pusat rehabilitasi ini dijumlah, kapasitasnya masih sangat jauh di bawah jumlah para pengguna aktif. Hal inilah salah satu penyebab mengapa peredaran narkoba di Indonesia seolah-olah tidak ada habisnya. Kami yakin kalau semua korban pengguna narkotika ini bisa direhab maka peredaran narkotika akan menurun karena tidak ada demand-nya lagi. Ke depan apa yang akan dilakukan agar BNN tetap mendapatkan opini WTP? Saya sebagai Kepala BNN

biaya sama sekali sehingga dana yang digunakan buat menjalankan cukup besar. Karena itu sekarang kita sedang menjajagi untuk bekerjasama dengan Depkes sehingga biaya rehabilitasi itu nantinya bisa di-cover seperti Jamkesmas. Misalnya seperti itu. Apa empat pusat Rehabilitasi itu cukup untuk menampung para pecandu narkoba di seluruh Indonesia? Wah sangat tidak cukup.

akan berupaya terus mencoba mengontrol setiap perencanaan dan pelaksanaan. Kontrol keuangan ini bukan hanya dilakukan secara berkala tiap bulan, tapi kami lakukan day to day untuk menghindari terjadinya penggelembungan. Jadi setiap simpul-simpul kegiatan yang menggunakan anggaran negara akan terus kita awasi. Contohnya seperti ini: Untuk membuat banner dan spanduk MEI 2013


Warta BPK

29

6/10/13 12:54 PM

rOad tO Wtp informasi kelembagaan sebesar Rp22 juta. Sekalipun anggarannya hanya beberapa juta, tapi tetap harus dipantau. Saya harus tahu dana itu untuk apa, berapa jumlah spanduk dan banner yang dicetak, pelaksanaannya seperti apa, outputnya pada masyarakat bagaimana dan out come yang masuk ke kita seperti apa. Semua harus dilaporkan secara

KOMJEN Pol Drs. Anang Iskandar, SH, MH adalah perwira tinggi Polri yang relatif bersinar. Pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, 18 Mei 1958 ini, hanya dua bulan menjabat orang nomor satu di Akpol, setelah itu kembali dimutasi, dan kini dipromosikan sebagai kepala pelaksana harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional menggantikan Komjen Gories Mere yang memasuki masa pensiun. Dalam karier, lulusan Akpol 1983 ini juga tergolong lancar. Berikut sejumlah jabatan penting yang pernah disandangnya: 1. Kapolres Blitar Polwil Kediri Polda Jatim 2. Kapolres Kediri Polwil Kediri Polda Jatim 3. Kepala SPN Mojokerto Polda Jatim 4. Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya 5. Kapolwiltabes Surabaya 6. Pamen Mabes Polri /Dik Sespati 7. Direktur Advokasi Deputi bidang Pencegahan BNN 8. Kapolda Jambi (2011) 9. Kepala Divsi Humas Polri (Juni s.d. September 2012) 10. Gubernur Akpol (September s.d. Desember 2012) 11. Kepala BNN (11 Desember 2012 s.d. sekarang)

detail. Kalau hasilnya negatif, akan kami kaji kembali dan kalau memang kurang efektif maka program itu tidak akan dilanjutkan. Apa cara itu cukup efektif? Saya yakin efektif. Jadi setiap pengeluaran harus didahului dengan pengajuan proposal. Dari sini kita sudah mulai melakukan kontrol. Kemudian setelah proyek selesai

kita juga meminta laporan lengkap. Evaluasi proposal dan pelaporan itu kami lakukan setiap hari Jumat. Mekanisme kontrol ini akan kita lakukan berlapis-lapis sampai pada anggaran yang terkecil sekalipun. Apa ini program yang berkelanjutan? Penerapan kontrol seperti ini memang sudah dibudayakan sejak

anang iSkandar dan Bnn BNN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung

jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83

Pernah menjabat Direktur Advokasi Deputi bidang Pencegahan, BNN menjadikan Anang bukan “orang baru” di lembaga tersebut. Ihwan BNN sendiri, ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang.

30

Warta BPK


MEI 2013

6/10/13 12:54 PM

rOad tO Wtp awal. Tapi setiap pimpinan selalu berupaya mencari penyempurnaan dengan aplikasi yang berbeda-beda. Day to day kontrol ini merupakan program yang saya canangkan sejak saya menjabat kepala BNN. Ini harus saya lakukan agar saya lebih yakin. Bagaimana tanggapan bapak terhadap e-audit yang segera diterapkan BPK?

Kita siap mengikuti. Kapan akan dilaksanakan kita siap, karena program audit paper less itu jauh lebih efektif, efisien, lebih transparan, lebih cepat. Saya sangat mengapresiasi BPK yang memiliki gagasan melakukan e-audit sehingga kapan pun dilaksanakan kami akan ikut. Apakah BNN sudah memiliki SDM yang memadai?

Tahun 2007. Adapun sejarah penanggulangan bahaya narkotika bisa kita runut dari tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undangundang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Mabes Polri, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersamasama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memilki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional

Pada dasarnya data yang menyangkut masalah audit keuangan yang kita lakukan selama ini sudah dilakukan computerized. Jadi untuk melanjutkan ke e- audit sama sekali tidak ada masalah. Itulah sebabnya kami nyatakan kami sudah siap. Kalau jaringan antara BNN dan BPK sudah dibangun kami akan mengikuti. bd

melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan strukturalvertikal dengan BNN. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic).

MEI 2013


Warta BPK

31

6/10/13 12:54 PM

ANTAR LEMBAGA

Akil MochtAr

“MAsiNis” BARu MAhkAMAh koNsTiTusi AdAlAh hAkim konstitusi Akil mochtAr yAng terpilih sebAgAi ketuA mAhkAmAh konstitusi periode 2013-2015 menggAntikAn mAhfud md. iA jugA berjAnji AkAn menjAdikAn mk sebAgAi lembAgA yAng semAkin bAik. sAlAh sAtunyA iA AkAn memberi kemudAhAn dAn keleluAsAAn mAsyArAkAt pencAri keAdilAn untuk mendApAtkAn hAk-hAknyA.

Akil Mochtar

M

engenAKAn toga merah, wajah Akil Mochtar tampak sumringah. Di hadapan sidang pleno khusus para hakim konstitusi, Akil Mochtar mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

32

Warta BPK

32 - 37 ANTAR LEMBAGA.indd 32

(MK) periode 20132015. Ia menggantikan Mahfud MD yang telah mengakhiri masa jabatannya 1 April 2013. Acara pengambilan sumpah jabatan yang digelar secara sederhana di gedung Mahkamah Konstitusi 5 April 2013 itu dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara. Di antaranya, Ketua MA M. Hatta Ali, Kapolri Timur Pradopo, Ketua DPD Irman gusman, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan Jaksa Agung Basrief Arief. Mengawali pidato istimewa pelantikannya, Akil mengaku terharu sekaligus bahagia karena mendapat kepercayaan dari para hakim konstitusi, untuk mengemban jabatan Ketua MK. Sekalipun begitu Akil juga menyadari memangku jabatan sebagai Ketua MK tentu tidak mudah. Ia dituntut menyeselesaikan perkara secara adil dan bertanggung jawab di tengah

ekspektasi masyarakat yang tinggi. Dalam pandangan Akil, Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya serta menjadi lembaga tempat masyarakat mencari keadilan. Tentu saja predikat ini tak lepas dari kerja keras pendahulunya, Mahfud MD, yang telah menjadikan MK sebagai lembaga yang fenomenal. Bahkan dalam pengamatan Akil, masa kepemimpinan Mahfud, MK berada dalam periode gilang-gemilang. Bekerjasama dengan 8 Hakim Konstitusi lain menjadikan MK sebagai lembaga terpercaya. Akil juga menilai, selama ini Mahfud telah menanamkan fundamental peradilan yang kokoh. Putusan-putusan MK kerap diapresiasi publik karena mencerminkan keadilan. Bahkan putusan MK menjadi produk peradilan yang transparan dan jujur tanpa dapat diintervensi pihak mana pun. Untuk itu secara pribadi Akil juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan tertinggi kepada Mahfud yang dianggapnya telah berhasil memimpin MK. Tidak kalah pentingnya, menurut Akil, saat ini MK juga memiliki hakimhakim yang terjaga independensinya. Baginya, independensi merupakan harga mati seorang hakim. Sebab hanya dengan hakim dan pengadilan independen inilah hakim dapat memutus perkara secara adil. “Putusan yang memenuhi rasa keadilan ini mahkota terindah,” kata Akil. Untuk itu sebagai Ketua MK yang baru, Akil berjanji akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Ketua MK sebelumnya. Ia juga berjanji menjadikan MK sebagai lembaga yang semakin baik di masa depan. “Saya akan terus konsisten memelihara hal-hal yang baik dan terus mencapai level dan prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang,” kata Akil. Tidak kalah pentingnya, Akil juga berjanji akan mengupayakan akses masyarakat terhadap keadilan di MK. Ke depan, kata Akil, MK harus memberi kemudahan dan keleluasaan kepada

MEI 2013

5/28/13 4:16 PM

ANTAR LEMBAGA masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan hak-haknya. Sebab menurutnya, tugas lembaga peradilan tidak hanya memutus perkara, tetapi juga menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, murah, cepat, dan transparan. Tentu saja diakui Akil, untuk mewujudkan itu tidaklah mudah. Tantangan MK ke depan semakin kompleks. Sekalipun begitu, Akil percaya dapat mengemban amanah ini. Apalagi, sebagai penerus kepemimpinan Mahfud MD, dirinya sangat dimudahkan oleh struktur, kultur, aturan main, mekanisme, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang telah membuat MK ini menjadi sangat baik, mapan, dan profesional. Terpilihnya Akil sebagai ketua MK juga menjadi tumpuan harapan sejumlah kalangan. Salah satunya Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang berharap MK tetap bisa melahirkan berbagai terobosan baru seperti yang dilakukan pendahulunya, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD. Dia juga berharap MK tetap menjadi pilar sekaligus penjaga keadilan dan mempertahankan nilai-nilai luhur tanpa harus terjebak dan banyak menyampaikan pandangan yang bersifat politik. Priyo yakin MK di bawah kepemimpinan Akil dan delapan hakim konstitusi lainnya akan mencapai puncak kejayaannya.

Tiga Putaran Sekadar untuk diketahui, M. Akil Mochtar terpilih menjadi Ketua MK periode 2013-2015 setelah sebelumnya melewati pemungutan suara dalam tiga kali putaran. Pada putaran pertama, Akil mengantongi 4 suara. Di posisi kedua ada Harjono dan Hamdan Zoelva yang masing-masing mendapat 2 suara. Disusul Arief Hidayat dengan 1 suara. Meski unggul, Akil belum bisa ditetapkan sebagai ketua MK terpilih. Sebab, sesuai tata tertib pemilihan, Ketua MK terpilih jika mendapatkan suara lebih dari setengah jumlah pemilih. Dalam pemungutan suara putaran

kedua Harjono berhasil “menyingirkan” Hamdan Zoelva dengan 4 suara. Hamdan hanya mengantongi 3 suara, sisanya 1 suara tidak sah dan 1 suara abstain. Karena itu, Akil Mochtar harus bersaing dengan Harjono dalam pemungutan suara putaran ketiga. Alhasil, Akil unggul telak dengan mengantongi 7 suara. Sementara Harjono hanya mendapatkan 2 suara. Usai pemilihan, Akil bersyukur karena MK berhasil memilih pimpinan setelah berakhirnya masa jabatan Moh Mahfud MD. Sebagai pimpinan generasi ketiga, Akil berjanji akan on the track sesuai dengan kewenangan yang dimiliki MK. Akil Mochtar lahir di Putussibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960. Ia mengawali karier sebagai advokat pada tahun 1984. Selama menjadi advokat, banyak perkara telah ditangani. Salah satunya bersama Tamsil Soekoer dan Alamuddin, ayah dua orang anak ini pernah membela kasus salah vonis terhadap Lingah, Pacah, dan Sumir di Ketapang, pada 1991. era reformasi tahun 1998, istimewa Akil diajak bergabung di Akil Mochtar Partai golkar. Lewat partai berlambang pohon beringin itu, undang Perseroan Terbatas (PT). Ia juga Akil berhasil menjadi anggota ikut mengamandemen UUD 45 yang DPR periode 1999-2004. Dia mewakili membuahkan perubahan konstitusi dan daerah pemilihan Kabupaten Kapuas perubahan demokrasi di Indonesia. Hulu. Ia menjadi anggota DPR di Komisi Pada tahun 2008, bersamaan II yang membidangi pemerintahan dibukanya pendaftaran calon hakim dalam negeri, otonomi daerah, aparatur konstitusi, Akil ikut mendaftar. Setelah negara, dan agraria. menjalani fit and proper test di DPR, Akil Karier Akil di Senayan boleh dibilang diterima menjadi hakim di MK bersama cukup “kinclong”. Ia kembali terpilih delapan orang lainnya untuk periode menjadi anggota Dewan Perwakilan 2008-2013. Berkat keuletannya, kini Rakyat periode 2004-2009. Di Senayan, doktor bidang hukum dari Universitas Akil sempat menjabat Wakil Ketua Padjajaran Bandung ini berhasil menjadi Komisi III DPR periode 2004-2006. “pendekar hukum” di lembaga penegak Ia turut serta dalam membuat UU konstitusi di negeri ini. bw Perlindungan Saksi, dan UndangMEI 2013


Warta BPK

33

5/28/13 4:16 PM

ANTAR LEMBAGA

Jemput Bola DpD atas putusan mK PuTusan MahkaMah agung (Mk) TerkaiT kewenangan PrograM legislasi nasional (Prolegnas) Telah dikeTuk. dewan Perwakilan daerah (dPd) Pun Mulai bergerak MenindaklanjuTi.

istimewa

Ketua DPD Irman Gusman memberikan keterangan pers seusai rapat konsultasi dengan Presiden.

P

ADA 10 April 2013, di kantor Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono menerima kunjungan Ketua DPD Irman gusman dan Wakil Ketua DPD La Ode Ida. Tujuan kunjungan pimpinan DPD tersebut untuk berkonsultasi mengenai hasil putusan MK pada 27 Maret 2013 terkait kewenangan DPD RI terhadap legislasi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dalam pertemuan, Presiden SBY menyambut positif putusan MK itu. Hasil dari pertemuan tersebut, dalam waktu dekat pimpinan DPD dan DPR bersama Presiden dan semua

34

Warta BPK


lembaga negara akan merumuskan mekanisme pembahasan di antara tiga lembaga negara. nantinya, Presiden akan mengundang lembaga DPR dan DPD pasca keputusan MK, karena ini berdampak luas. Selain itu, dalam waktu dekat Mensesneg dan Sekretaris Kabinet akan segera mengimplementasikannya. Hal ini agar setiap produk undang-undang yang dihasilkan pasca keputusan tidak menjadi cacat formil. Setelah pertemuan, Irman gusman menyampaikan, bahwa sebagaimana putusan MK, yang berlaku pada saat putusan disampaikan, maka setiap pembahasan undang-undang maupun usulan yang berkaitan kewenangan DPD yang tertera dalam Pasal 22D

UUD 1945, yang cakupannya cukup luas, apakah itu menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, harus melibatkan DPD. “Jadi, dalam hal itu mekanisme pembahasannya itu berubah total. Selama ini yang berjalan di DPR yaitu kalau berkaitan dengan DPD, pemerintah bersama fraksi-fraksi di DPR akan ditambah dengan DPD RI, sehingga posisinya yang dulu itu, DPD sebagai lembaga negara ditempatkan sejajar dengan fraksi. Tapi, MK telah memulihkan kewenangan itu berdasarkan konstitusi. Ke depan pembahasan itu Tripartit. Pertama, DPR secara kelembagaan sehingga tidak lagi fraksi bersama pemerintah dan bersama DPR,” Irman gusman menginformasikan. Dengan putusan MK tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) dari DPD setara dengan RUU dari Presiden dan RUU dari DPR. Pembahasan akan terdiri dari tiga pihak dan penyusunan Prolegnas ke depan akan dilakukan bersama tiga lembaga negara: DPR, DPD, dan Presiden. Kemudian DPD juga dapat mengusulkan RUU tentang pencabutan Perpu yang berkaitan dengan tugas DPD. Sebelumnya, pada 3 April 2013, DPD menggelar Dialog Kenegaraan dengan tema “Politik Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Sebagai pembicara dalam dialog tersebut: Ketua DPD Irman gusman, Wakil Ketua DPR Priyo, mantan Sekjen DPD Siti nurbaya Bakar, dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Irman gusman menyambut baik putusan MK karena mengukuhkan kewenangan DPD. “Meski tidak ikut memutuskan tetapi DPD RI terlibat dalam semua proses legislasi. Hal ini semakin menegaskan kewenangan

MEI 2013

5/28/13 4:16 PM

ANTAR LEMBAGA DPD RI dan produk perundangundangan akan semakin berkualitas,” ucap Irman. Lebih lanjut dikatakan Irman, ada tiga keputusan penting dari uji materi MK. Pertama, DPD berwenang mengajukan RUU yang berkaitan dengan kewenangannya. Kedua, membahas RUU sampai selesai, dan membahas prolegnas secara tripartit (DPR, DPD, dan Presiden). Ketiga, DPD tidak ikut menetapkan undangundang. Sementara mantan Sekjen DPD RI Siti nurbaya Bakar berharap agar putusan MK tersebut dapat segera diaktualisasikan. Lebih lanjut ia berharap agar putusan MK tersebut tidak hanya menjadi momentum politik, tetapi dapat diformulasikan dalam bentuk konkret. “DPD harus siap dan berani dalam mensinergikan putusan MK tersebut agar dapat dilaksanakan baik secara teknis maupun rumusan substansi pokok-pokok politiknya dengan terus mendorong amandemen MD3. Hal tersebut dapat terwujud apabila DPD siap, dan saya optimis DPD mampu melakukan hal itu jika mendapat dukungan semua anggota,” ungkapnya. Hal senada juga diungkapkan Irman Putra Saidi. Menurutnya, DPD harus memiliki sistem kontrol internal terhadap anggotanya. “Pertarungan DPR RI dan Presiden dalam proses legislasi bergantung pada kesiapan DPD sendiri. Anggota DPR dikontrol oleh fraksi-fraksinya, dimana anggota yang tidak siap dipindahkan ke komisi lain, maka DPD juga harus seperti itu,” tutur Irman. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengharapkan DPR mematuhi putusan MK tersebut. “Saya harapkan DPR mematuhi putusan MK soal kewenangan DPD dalam proses legislasi bersama DPR dan Presiden RI. Hanya saja DPD belum bisa ikut memutuskan atau ketuk palu dalam paripurna DPR bersama presiden. Tapi, ke depan tinggal bagaimana DPD mampu meyakinkan DPR dan tokoh-

tokoh nasional dalam mewujudkan perannya itu,” ujarnya. Memang, lanjut Priyo, putusan MK tersebut masih setengah dari apa yang diimpikan oleh DPD sendiri, yang berharap memiliki wewenang sama dengan DPR. Walau begitu, putusan MK tersebut menjadi momentum penting bagi DPD untuk berperan lebih aktif dalam proses penyusunan perundangundangan. “Selain belum ikut memutuskan sebuah produk undang-undang, DPD juga belum memiliki hak angket, interpelasi, hak menyatakan pendapat dan sebagainya, karena harus mengamendemen UUD 1945,” ucapnya.

Putusan Mk Pada 27 Maret 2013, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta UndangUndang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (PPP). “Penyusunan Program Legislasi nasional dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah,”ucap Ketua MK Mahfud MD, dalam putusannya. Menurut MK, DPD juga memiliki hak menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) sebab kedudukan DPD setara dengan Presiden dan DPR. MK menyatakan DPD bersama DPR dan Presiden berhak turut serta mengajukan, menyusun prolegnas, hingga membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan daerah. Misalnya terkait RUU otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. gugatan terhadap Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

“Saya harapkan Dpr mematuhi putuSan mk Soal kewenangan DpD Dalam proSeS legiSlaSi berSama Dpr Dan preSiDen ri. hanya Saja DpD belum biSa ikut memutuSkan atau ketuk palu Dalam paripurna Dpr berSama preSiDen” -- Priyo budi santoso

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu diajukan oleh 18 anggota DPD dan beberapa warga negara. Mereka memohon pengujian sejumlah pasal dalam UU MD3 dan UU PPP terkait kewenangan DPD dalam proses penyusunan RUU gugatan DPD tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kedua undang-undang itu telah mereduksi kewenangan DPD tanpa melibatkan DPD, mulai dari pengajuan RUU hingga persetujuan RUU. Selama ini, DPR meniadakan kewenangan DPD dengan memangkas hak-haknya. Kendati RUU yang dibahas itu menyangkut kewenangan DPD, mulai dari otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, hingga pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Karena itu, DPD meminta MK mempertegas penafsiran kewenangan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah di pusat. Apalagi kewenangan DPD itu dijamin Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945. DPR dianggap mengabaikan filosofi pembentukan DPD, yakni untuk memperkuat representasi daerah serta untuk check and balance. and MEI 2013


Warta BPK

35

5/28/13 4:16 PM

ANTAR LEMBAGA

Presiden sBY:

Jangan serahKan semuanya paDa pasar, BerBahaya!

istimewa

Presiden SBY dalam pengarahan di Musrenbangnas.

D

I tengah resesi ekonomi dunia yang masih melanda, dan pertumbuhan ekonomi global yang rendah, Indonesia harus berusaha sekuat tenaga agar ekonomi tetap tumbuh dan memiliki ketahanan yang baik. Hal ini tidak mudah, sebagaimana pengalaman negara lain yang terkena imbas dari resesi perekonomian global. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4).

36

Warta BPK


Musrenbangnas ini diikuti oleh unsur pimpinan lembaga negara, legislatif, para menteri, Sekjen dan Sestama Kementerian/Lembaga, para gubernur, walikota, bupati, dan Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia. “Kita semua harus berbuat, jangan hanya menyerahkan pada mekanisme pasar. Sangat berbahaya! negara yang dulu sangat kapitalistik dan menyerahkan semuanya pada pasar dan hukum pasar, sekarang melakukan perbaikan. Karena bagaimana pun negara ikut bertanggung jawab pada ekonomi negaranya,” ujar SBY lebih lanjut.

alhamdulilah, tambahnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6%, sementara negara lain ada yang minus, atau tumbuh nol koma sekian, atau satu koma sekian, dua koma sekian. Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi penting agar pengangguran turun dan kemiskinan berkurang, kemudian tersedia biaya untuk pembangunan. Hal ini, ucap Presiden, menjadi tujuan kita semua. “Kalau ekonomi tidak tumbuh, penerimaan negara tidak tumbuh, belanja negara juga kecil, sehingga tidak cukup tersedia untuk membiayai pembangunan kita ini. Termasuk, pembangunan infrastruktur yang menjadi harapan para gubernur, bupati dan walikota. Dengan pertumbuhan ekonomi, akan tersedia biaya untuk menjalankan pemerintahan. Termasuk biaya yang diperlukan untuk penegakan hukum dan keamanan. Dan biaya-biaya lain untuk menjalankan tugas tugas umum pemerintahan,” papar SBY panjanglebar. namun, tandasnya, jangan hanya berbicara pertumbuhan atau growth tapi juga ketahanan. “Hal ini penting. Lalu bagaimana cara menjaganya? Dalam perekonomian dunia yang penuh krisis dan gonjang-ganjing saat ini, kalau ketahanan rendah, ekonomi Indonesia bisa mudah jatuh. Banyak negara yang khawatir masalah ketahanan ekonominya yang tidak kuat benar. Begitu krisis terjadi pada tingkat global, disapu, dihempas, maka ekonomi bisa rontok, collapse. Karenanya wajib hukumnya bagi kita bukan hanya menjaga pertumbuhan tapi juga ketahanan,”lanjutnya.

Fiskal dan aPbn Agar Indonesia memiliki ketahanan yang tinggi, ucapnya, maka makro ekonomi harus baik, sektor riil harus bergerak, keadaan fiskal juga APBn (Anggaran Pendapatan Belanja negara) harus sehat. Dalam kesempatan itu, Presiden memberi catatan tersendiri terkait kondisi fiskal

MEI 2013

5/28/13 4:16 PM

ANTAR LEMBAGA dan APBn saat ini. Khusus situasi fiskal dan APBn, katanya, saat ini memiliki tantangan tersendiri yang berkaitan dengan besarnya subsidi, utamanya subsidi BBM. Jika kondisi ini dibiarkan, fiskal dan APBn Indonesia tidak sehat dan kurang aman. “Terus terang, kalau kita biarkan saja, fiskal dan APBn kita tidak sehat dan kurang aman. Kalau kita tidak perbaiki keseluruhan kebijakan fiskal dan APBn, maka defisit anggaran akan menjadi terlalu besar dan melebihi 3%, itu melanggar undang undang. Di samping itu, ketahanan ekonomi kita juga akan terganggu,” tandasnya. Dikatakannya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) terlalu besar dan memberatkan anggaran. Akibatnya, anggaran untuk infrastruktur kecil. Selain itu, subsidi BBM tidak tepat sasaran. “Yang menikmati golongan mampu dan kaya. Konsumen kelas menengah terus naik, mereka yang menikmati subsidi. Biaya untuk mensejahterakan rakyat dan infrastruktur dasar berkurang. Ini tidak adil buat rakyat,” katanya. Disebutkan, besaran subsidi BBM dalam APBn 2013 mencapai Rp 193,8 triliun dari total subsidi yang disetujui DPR Rp 317,2 triliun. Sementara penerimaan negara dipatok sebesar Rp 1.529,7 triliun dan belanja negara Rp 1.683 triliun, sedangkan angka defisit Rp 153,3 triliun atau 1,65% dari PDB. Posisi April ini, jelas Presiden, jika tidak dilakukan perbaikan dan pengendalian subsidi akan membengkak menjadi Rp446,8 triliun, Rp297,7 triliun di antaranya subsidi BBM. Akibatnya, defisit menjadi Rp357,6 triliun atau 3,8 persen dari PDB. “Ini melanggar undang-undang dan tidak sehat, Jadi, kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita tahu bahwa perekonomian kita tidak bisa terjaga baik, dan akibatnya rakyat akan mendapat kesulitan”. Karena itu, kata Presiden, subsidi BBM perlu dikurangi. Caranya, dengan menaikkan harga BBM secara terbatas dan terukur. “Kita tidak ingin dan tidak punya niat sekarang ini untuk

istimewa

Presiden SBY membuka sekaligus memberikan pengarahan pada musrenbangnas.

menaikkannya hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomian yang mencapai Rp 10 ribu per liter,” papar SBY. Dengan kebijakan tersebut, maka fiskal dan APBn akan menjadi lebih sehat. Perekonomian Indonesia menjadi lebih aman di tengah resesi perekonomian dunia. “Ketahanan ekonomi kita tetap terjaga, lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur. Subsidi akan lebih adil dan tepat sasaran”.

Proteksi golongan Tidak Mampu Yang juga harus dipikirkan, kata Presiden, bagaimana dampak kenaikkan BBM terhadap golongan tidak mampu. Karena ketika hal itu terjadi (kenaikkan BBM), akan ada kenaikkan harga, inflasi pasti terjadi. Jika masyarakat tidak dibantu, pasti akan mengalami kesulitan dalam mencukupi keperluan sehari-hari. “Ini yang harus kita atasi. Tugas kita bukan sekadar menghitung, merumuskan dan mengambil keputusan BBM naik. Bukan hanya itu, itu baru separuh tugas kita, Separuhnya lagi, jika itu terjadi, mari kita pastikan saudara-saudara kita yang masuk golongan tidak mampu, kita

proteksi. Kita lindungi dan kita bantu. Dan bagi pemerintah, membantu dan melindungi golongan tidak mampu, wajib hukumnya”. Tentang bantuan, ada beberapa ide yang dilontarkan Presiden. Di antaranya, bantuan langsung sosial sementara masyarakat. Misalnya, memberikan beras untuk rakyat miskin (raskin), atau memberi beasiswa miskin dalam bentuk tunai, memberikan bantuan dalam rangka program keluarga harapan (PKH). “PKH ini sebetulnya dulu disebut BLT (bantuan langsung tunai) bersyarat untuk keluarga sangat miskin. Itu nanti akan dibahas pemerintah dengan DPR. Sedang bantuan-bantuan lainnya, nanti akan banyak inisiatif baik dari pusat maupun daerah. Banyak kreasi gubernur, walikota, bupati, yang sudah baik selama ini, jadi pasti akan dijalankan. Di kementerian di pusat, juga ada. Dan ini juga termasuk dalam komponen APBn. Di masa lalu, ada gerakan kesetiakawanan, misalnya dengan menyelenggarakan pasar-pasar murah yang dilakukan oleh BUMn dan swasta. Saya kira, inilah ragam atau bentuk atau perlindungan social yang bisa kita berikan pada mereka yg membutuhkan,” tutur SBY. dr MEI 2013


Warta BPK

37

5/28/13 4:16 PM

AKSENTUASI

Jurnal Pemeriksaan keuangan negara Wadah Pelaksana BPk yang ingin menyalurkan Pemikiran dan Pengalamannya dalam Bidang Pemeriksaan dalam Bentuk tulisan ilmiah.

38

Warta BPK

38 - 39 AKSENTUASI.indd 38

S

ebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan keuangan negara, bPK memiliki komitmen untuk selalu memutakhirkan dan mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai praktik-praktik pemeriksaan keuangan negara. Pengetahuan dan pemahaman tersebut akan lebih memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan bPK apabila dipublikasikan secara luas. Untuk itu, bPK merasa perlu memiliki wadah khusus untuk menampung aspirasinya tersebut, mengingat pemeriksaan pada sektor publik merupakan ilmu yang berkembang pesat. bentuk yang sesuai untuk mewadahi keinginan tersebut antara lain adalah melalui media yang dapat menampung hasil penulisan ilmiah. Oleh karena itu, pada September 2012 mendatang, bPK akan meluncurkan Jurnal Pemeriksaan Keuangan Negara (JPKN). berbeda dengan warta bPK, JPKN merupakan wadah khusus karya tulis yang bersifat ilmiah. JPKN rencananya akan diterbitkan per Semester dengan periode penerbitan setiap Maret dan September setiap tahunnya. JPKN akan dikelola oleh Dit. Litbang bersama biro Humas dengan menyertakan para akademisi, praktisi profesional di bidang pemeriksaan keuangan negara, serta profesional dari ikatan akuntan indonesia (iai) dan ikatan akuntan Publik indonesia (iaPi) sebagai dewan redaksinya. Kontributor JPKN tidak terbatas pada pemeriksa bPK saja. Sebagai sarana penyebarluasan informasi, JPKN juga akan memuat hasilhasil penelitian Direktorat Litbang yang penting untuk diketahui oleh para pemangku kepentingan bPK. Selain itu, pihak eksternal bPK baik

MEI 2013

5/27/13 6:19 PM

AKSENTUASI dari kalangan akademisi maupun profesi (individual maupun organisasi penelitian) yang tertarik dan berminat untuk menyampaikan gagasan dan idenya terkait pemeriksaan keuangan negara dalam bentuk tulisan ilmiah, dapat mengirimkan naskahnya kepada Direktorat Litbang. Direktorat Litbang akan menilai dan menseleksi tulisan-tulisan ilmiah yang memenuhi kriteria untuk dapat dimuat ke dalam JPKN. gagasan atau ide dalam bentuk tulisan ilmiah dapat disampaikan apabila tulisan tersebut belum pernah diterbitkan dalam media manapun. Selain itu, tulisan yang dapat dimuat dalam JPKN adalah karya tulis yang disusun dengan mengikuti sistematika dan metodologi ilmiah, memiliki relevansi dengan isu pemeriksaan yang sifatnya aktual, serta bersifat orisinal dan bukan jiplakan ide maupun karya tulis orang lain. Hery Subowo, Kepala Direktorat Litbang mengungkapkan bahwa kegiatan menulis merupakan aktivitas sehari-hari para pemeriksa. Selain berpengalaman menulis Laporan Hasil Pemeriksaan, bPK mensyaratkan para pemeriksanya untuk dapat menghasilkan karya tulis. Penyusunan karya tulis di bPK menjadi salah satu unsur pengembangan profesi pemeriksa yang hasilnya dapat dikonversikan menjadi angka kredit. “Dengan demikian, penyusunan karya tulis sebenarnya merupakan bagian dari wujud komitmen bPK agar para pemeriksanya memiliki kompetensi yang komprehensif dalam bidang pemeriksaan dan penulisan. Dengan semangat inilah, JPKN diluncurkan oleh bPK”, ungkap Hery Subowo yang juga menjadi Ketua Tim Penilai Karya Tulis ilmiah. Khusus bagi pemeriksa, adanya JPKN setidaknya akan memberi dua manfaat. Pertama, pemeriksa akan memperoleh angka kredit yang signifikan untuk memenuhi unsur pengembangan profesi sebagai prasyarat kenaikan peran dan jabatan

dalam jenjang jabatan fungsional pemeriksa. Kedua sebagai wadah aktualisasi pengembangan diri pemeriksa karena JPKN dirancang untuk menjadi jurnal terakreditasi “baik” yang diakui secara nasional. Karya tulis yang dimuat pada JPKN tentulah karya tulis yang dinilai layak dan memenuhi kualitas sebagai tulisan ilmiah. Dit. Litbang memberlakukan kriteria yang ketat untuk menjamin kualitas jurnal yaitu dengan menetapkan bahwa karya tulis pemeriksa yang dapat dimuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karya tulis harus mendapatkan nilai sedikitnya 80% dari tim penilai karya tulis serta telah melewati seleksi dari para editor yang ahli dibidangnya. bagi organisasi, karya tulis ilmiah ini akan memberikan manfaat setidaknya bagi para pemeriksa lain di bPK. Pengetahuan di bPK yang ada saat ini lebih banyak tertuang secara formal dalam Pedoman, Juklak, Juknis, dan Panduan. Pengetahuan dalam dokumen formal bersifat “mengatur” sehingga hanya menyajikan pemahaman yang terbatas. berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pemeriksa yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah, pemeriksa-pemeriksa lain dapat turut memahami permasalahan tersebut. Oleh karena itu, apabila permasalahan yang sama muncul pada objek pemeriksaan atau wilayah atau dimensi waktu yang berbeda, maka pemeriksa lain dapat mengambil manfaat dari pengetahuan yang tertuang dalam JPKN. Lebih jauh lagi, bahkan dimungkinkan adanya manfaat yang lebih besar, yaitu ketika hasil tulisan ilmiah yang dimuat dapat menjadi landasan bagi pengembangan keilmuan mengenai pemeriksaan selanjutnya. Sedangkan secara luas, tulisan ilmiah dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk memperluas pemahamannya tentang isu-isu pemeriksaan maupun isu-isu sektor publik.

KARYA TERJEMAHAN

Selain membuat karya tulis ilmiah, pemeriksa juga dapat menyusun karya terjemahan untuk memenuhi unsur pengembangan profesi pemeriksa. Sama seperti hasil karya tulis ilmiah, hasil karya terjemahan juga dapat diperhitungkan angka kreditnya walaupun nilai konversinya tidak sebesar nilai yang diperoleh dari menyusun sebuah karya tulis. Pemenuhan unsur ini dilakukan dengan menerjemahkan karya tulis berbahasa asing yang memiliki topik-topik yang relevan dengan pemeriksaan. Oleh karena itu hasil terjemahan di luar koridor pemeriksaan tidak dapat dinilai oleh Tim Penilai Karya Tulis dan Terjemahan. Secara sekilas banyak anggapan bahwa kegiatan penerjemahan adalah kegiatan yang sederhana dan tidak membutuhkan usaha khusus untuk melakukannya. apalagi adanya kemudahan yang diberikan oleh software translator seperti google translator. Namun sebenarnya untuk dapat dinilai, hasil karya terjemahan juga harus memenuhi standar tertentu. Karya terjemahan dapat dinilai apabila tidak mengambil hasil terjemahan yang telah dipublikasikan orang lain, belum pernah diterjemahkan sebelumnya, serta disertai dengan adanya ulasan singkat pemeriksa mengenai karya tulis bahasa asing tersebut. Ulasan tersebut mengungkapkan hasil refleksi pemeriksa antara lain dengan mengungkapkan keterkaitan antara tulisan ilmiah dengan penerapannya dalam konteks bPK. Ketua Tim Penilai Karya Tulis dan Terjemahan, Hery Subowo menjelaskan bahwa standar penilaian untuk terjemahan diterapkan untuk memastikan bahwa pemeriksa bPK tidak hanya secara de jure akan mendapatkan manfaat berupa angka kredit namun juga secara de facto merasakan manfaat bagi kegiatan pemeriksaannya dari membaca karya tulis ilmiah dalam bahasa asing melalui kegiatan menerjemahkan tersebut. MEI 2013

38 - 39 AKSENTUASI.indd 39

Warta BPK

39

5/27/13 6:19 PM

REFORMASI BIROKRASI

TAhun 2014, PEMERInTAh TERAPKAn PEnIlAIAn PRESTASI KInERjA PnS Mulai Januari 2014, peMerintah akan Menerapkan penilaian prestasi kinerJa pegawai negeri sipil (pns). penilaiannya berdasarkan peraturan peMerintah noMor 46 tahun 2011 (pp no. 46 tahun 2011) tentang penilaian prestasi kerJa pegawai negeri sipil. hal tersebut diungkapkan wakil Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reforMasi birokrasi eko prasoJo.

E

ko mengatakan, penilaian PNS dalam PP No. 46 Tahun 2011 tersebut memiliki dua dimensi: dimensi penetapan kinerja dan dimensi disiplin pegawai. Dengan dua dimensi tersebut akan lebih adil, objektif, transparan, akuntabel dan terukur dalam proses penilaian prestasi kinerja PNS. “Tidak seperti DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang lebih banyak pada unsur subjektifitas pimpinan terhadap bawahannya,”

40

Warta BPK

ujarnya. Memang, sebelum berlakunya PP No. 46 Tahun 2011, yang berlaku adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang diatur PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Hanya saja, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan dan RB) melihat aturan tersebut sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum. Seperti

apa yang diungkapkan Eko Prasojo tersebut, maka, pemerintah pun merilis PP No. 46 Tahun 2011. Pada PP No. 46/2011 disebutkan, penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Adapun unsur yang dinilai sebagai prestasi kerja adalah Sasaran kerja Pegawai (SkP). Isi dari SkP tersebut berupa rencana kerja dan target yang akan dicapai seorang PNS. Selain itu berisi perilaku kerja, tingkah laku, atau sikap/tindakan yang dilakukan PNS itu. Selain itu, dalam PP tersebut dinyatakan, setiap PNS wajib menyusun SkP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. SkP itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. SkP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan pejabat penilai atau atasan langsung seorang PNS. Dalam PP itu juga disebutkan, bahwa PNS yang tidak menyusun SkP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Mengenai penilaian prestasi kinerja PNS yang diatur dalam PP No. 46 Tahun 2011, penilaian dimulai dari penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan PNS secara individual. Indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian mengacu kepada indikator organisasi. Sehingga penilaian ini pada akhirnya mampu menjawab kinerja organisasi. Selain itu, agar pelaksanaan penilaian tersebut efektif paling tidak ada tiga syarat utama, yakni komitmen pimpinan, budaya kinerja, serta manajemen kinerja itu sendiri. Langkah ini sangat penting, dalam reformasi SDM aparatur, yang merupakan pengungkit terbesar reformasi birokrasi. “Reformasi sumber daya aparatur ini merupakan leverage (pengaruh atau pengungkit) terbesar dalam reformasi birokrasi secara keseluruhan,” ucap Eko. Dengan akan diterapkannya penilaian prestasi kinerja PNS pada awal

MEI 2013

40 - 41 REFORMASI BIROKRASI.indd 40

5/27/13 6:25 PM

REFORMASI BIROKRASI 2014, Eko mengimbau agar seluruh kementerian/lembaga (k/L) yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dan mendapatkan tunjangan kinerja, untuk melakukan uji coba pada tahun 2013. Dengan begitu, pada tahun 2014, semua SkP sudah berjalan dengan baik dan pemerintah bisa mengukur setiap kinerja masing-masing pegawai. Di lingkungan kemenpan dan RB sendiri, menurut Eko, penilaian prestasi kerja PNS dimulai sejak tanggal 1 April 2013. “kami harap kementerian lain yang belum menerapkan, agar memulainya. Lebih dari itu, hal ini sedapat mungkin dijadikan program prioritas semua k/L terutama yang telah melakukan reformasi birokrasi,” imbaunya sekali lagi. Eko Prasojo juga menuturkan, kebijakan penilaian yang diberlakukan sekarang ini sejalan dengan materi Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Saat ini kemenpan dan RB juga tengah mengkaji ulang peraturan pemerintah yang terkait dengan SDM Aparatur. “Pembahasan dilakukan secara intensif, seiring dengan pembahasan RUU ASN,” tambahnya. Bersama instansi terkait, saat ini

Eko Prasojo.

kemenpan dan RB juga mempersiapkan regulasi yang menyangkut sistem penggajian PNS, sampai pada perhitungan pensiun. Pasalnya, penilaian kinerja dan kesejahteraan pegawai sangat erat kaitannya. “kita sedang menyiapkan sistem penggajian yang dikaitkan dengan tanggung jawab dan beban kerja pegawai, risiko dari pekerjaan yang dilakukan, sehingga menciptakan sistem penggajian yang adil,” tutur Eko. Sistem ini, lanjut Eko, mengarah pada dua sisi. Sisi pertama, pengurangan jumlah tunjangan. Sisi lainnya, memperbesar gaji pokok yang dikaitkan dengan beban kerja, bobot jabatan, dan capaian kinerja. Prinsipnya, memberikan

unsur keadilan dan kecukupan bagi pegawai negeri. “Melalui sistem ini, bisa saja jabatannya sama, tapi grading atau bobotnya berbeda, sehingga penghasilannya juga akan berbeda,” ujar Eko Prasojo. Eko juga menekankan bahwa reformasi birokrasi ini memerlukan dukungan dan sinergitas dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, antara kinerja, kesejahteraan, dan kemampuan keuangan negara, satu sama lain ada korelasinya. “Saya yakin kalau mampu meningkatkan kesejahteraan pegawai, akan meningkatkan kinerja pegawai. Namun, hal ini harus didukung dengan sistem yang kredibel,” ucapnya. Sementara itu, di BPk sendiri, sejak reformasi birokrasi pertama digulirkan sudah concern mengenai penilaian kinerja ini. Hal ini terlihat dengan dibangunnya sistem manajemen kinerja (SIMAk) yang merupakan sistem penilaian kinerja satuan kerja di lingkungan kerja BPk. Sementara untuk individu pegawai, BPk juga membangun sistem manajemen kinerja individu (MAkIN). and

AntArA DP3 DAn PenilAiAn PrestAsi KerjA PENILAIAN kinerja PNS sebenarnya sejak dulu sudah ada. Setidaknya, pada tahun 1979 ketika pemerintah merilis PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS. Di dalamnya diatur sebuah sistem penilaian yang dikenal dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Pada komponen penilaian dalam DP3 sendiri terdiri dari kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa, dan kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan. DP3 lebih telah ditekankan kepada aspek perilaku PNS dan tidak dapat mengukur secara langsung produktivitas dan hasil akhir kerja PNS. Selain itu penilaian DP3 seringkali bersifat subyektif. Seringkali pemberi nilai dalam DP3 akan memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung pada penilai atau Atasan PNS. DP3 PNS juga cenderung terjebak ke dalam proses formulitas dan tidak berkaitan langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. Proses penilaian yang bersifat rahasia juga kurang memiliki nilai edukatif karena hasil penilaian tidak

dikomunikasikan secara terbuka. Atasan langsung sebagai pejabat penilai pun hanya sekadar memberikan penilaian dan tidak memberikan tindak lanjut dari penilaian. Seiring dengan adanya reformasi birokrasi, sistem penilaian kinerja PNS melalui DP3 dinilai tidak lagi komprehensif untuk dijadikan sebagai alat pengukur kinerja. oleh karena itu, pada tahun 2011, pemerintah kemudian menyempurnakan PP No. 10 Tahun 1979 dengan merilis PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai. kemudian kemenpan dan RB membuat sistem penilaian kinerja PNS yang baru, yaitu Penilaian Prestasi kerja. Berbeda dengan DP3, penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur: Sasaran kerja Pegawai (SkP) dan perilaku kerja. Bobot nilai unsur SkP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SkP meliputi aspek-aspek, seperti: kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Sementara penilaian perilaku kerja meliputi: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan. and MEI 2013

40 - 41 REFORMASI BIROKRASI.indd 41

Warta BPK

41

5/27/13 6:25 PM

INTERNASIONAL

Kunjungan Kerja BPK rI dI australIa Pada 10-12 aPril, BPK melaKuKan Kunjungan Kerja di australia. selain melaKuKan Pertemuan Bilateral dengan tiga lemBaga PemeriKsa juga menghadiri Konferensi Ke-12 Biennial australasian CounCil of PuBliC aCCounts Committees (aCPaC) dan australasian CounCil of auditor general (aCag) Biennial.

Delegasi BPK RI tengah melakukan pertemuan dengan Delegasi ANAO.

B

PK RI menghadiri konferensi ke-12 Biennial Australasian Council of Public Accounts Committees (ACPAC) dan Australasian Council of Auditor General (ACAG) Biennial. Konferensi ini diselenggarakan di New South Wales Parliament House, Sydney, Australia pada 11-12 April 2013. Keikutsertaan BPK RI dalam konferensi ini merupakan kali kedua setelah konferensi sebelumnya yang diselenggarakan di Perth pada

42

Warta BPK

42 - 43 INTERNASIONAL.indd 42

2011. Delegasi BPK RI sendiri dipimpin langsung oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan didampingi Anggota BPK Sapto Amal Damandari. Adapun delegasi BPK RI terdiri dari Kepala Direktorat Litbang Hery Subowo, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif, Kepala Bagian Sekretariat Ketua BPK RI Suwarni Dyah S, dan Kepala Subbagian Kerja Sama Bilateral Biro Humas dan Luar Negeri Kusuma Ayu Rusnasanti.

MEI 2013

5/27/13 6:31 PM

INTERNASIONAL Konferensi ACPAC memberi kesempatan bagi anggota Public Accounts Committee (PAC) di kawasan Australia, Asia dan Pasifik untuk bertukar pikiran dalam hal pengawasan keuangan dan edukasi anggota parlemen dan staf komite. Topik konferensi ACPAC adalah Adapting to a changing environment. Dengan topik ini, dimaksudkan untuk lebih memahami peran dari PAC dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan dalam menghadapi meningkatnya permasalahan yang semakin komplek, dalam hal kebijakan, keuangan, dan teknologi. Sementara itu, konferensi ACAG menjadi forum konsultatif bagi seluruh Auditor-General se-Australia, Asia dan Pasifik untuk berbagi pengalaman dan informasi seiring dengan perubahan yang terjadi setiap yurisdiksi. Ketua BPK RI Hadi Poernomo dalam konferensi tersebut menyampaikan presentasi mengenai isu-isu yang dihadapi BPK RI saat ini. Isu-isu tersebut di antaranya: penggunaan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan melalui pengembangan e-audit; upaya yang dilakukan BPK dalam mendorong upaya pemberantasan korupsi; upaya memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap BPK; dan tantangan yang dihadapi dalam pemeriksaan lainnya, seperti pengembangan laporan pemeriksaan yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Sebelum menghadiri konferensi, pada 10 April 2013, BPK terlebih dahulu mengadakan pertemuan bilateral dengan tiga lembaga audit. Ketiga lembaga audit Australia tersebut, yaitu: Australian National Audit Office (ANAO/ lembaga pemeriksa federal Australia), Office of Auditor General of New Zealand (OAG/lembaga pemeriksa Selandia Baru), dan Auditor General New South Wales (lembaga pemeriksa negara bagia new South Wales, Australia). Pertemuan bilateral ini diadakan di Kantor Audit Office of New South Wales,

Sydney, Australia. Tujuan dari pertemuan bilateral ini untuk meningkatkan kerja sama dengan ANAO yang telah terjalin sejak 2006. Selain itu, menjalin kerja sama dengan lembaga pemeriksa Selandia Baru dan lembaga pemeriksa negara bagian New South Wales, Australia (Audit Office of New South Wales). Dalam pertemuan bilateral tersebut Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Anggota BPK RI Sapto Amal Damandari, beserta anggota delegasi BPK RI bertemu dengan Deputy Auditor General ANAO Steve Chapman. Pertemuan tersebut untuk membahas tentang penguatan kerja sama antara BPK RI dan ANAO dalam bidang pemeriksaan keuangan, antara lain penggunaan electronic working paper; pemanfaatan kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK; serta pengembangan buku kerja sama BPK dan ANAO dalam perbaikan

pemeriksaan keuangan negara. Sementara, pertemuan dengan Deputy Auditor General of New Zealand Mrs. Phillippa Smith dilakukan guna menjajaki kemungkinan kerja sama untuk peningkatan kapasitas pemeriksaan keuangan dalam bentuk secondment untuk auditor senior BPK RI. Sedangkan pertemuan dengan Auditor General New South Wales Mr. Peter Achterstraat untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dalam hal penulisan laporan yang mudah dipahami publik dan secondment untuk auditor senior. Hasil dari pertemuan bilateral tersebut, kedua lembaga pemeriksa (Office of Auditor General of New Zealand dan Audit Office of New South Wales) setuju untuk melakukan kerja sama dengan BPK melalui penandatanganan minute of meeting. and/humas

Ketua Delegasi BPK Hadi Poernomo bersama Delegasi BPK. MEI 2013

42 - 43 INTERNASIONAL.indd 43

Warta BPK

43

5/27/13 6:31 PM

INTERVIE W Auditor General OAG of Namibia,

Mr. Junias Etuna Kandjeke

SEKILAS OAG DAN HARAPAN KEPADA WGFACML Belum lama ini, BPK RI mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah kegiatan The Sub Group – Joint Meeting of INTOSAI Working Group on Fight Against Corruption and Money Laundering (WGFACML) di Bali. Salah satu peserta kegiatan ini adalah Mr. Junias Etuna Kandjeke. Beliau adalah Auditor General dari Office of the AuditorGeneral (OAG) of Namibia. Untuk itu, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri, Bahtiar Arif, memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan wawancara dengan Mr. Kandjeke, untuk menggali lebih jauh posisi dan kedudukan OAG di Namibia serta keterlibatan OAG dalam kegiatan kelompok kerja ini. Berikut petikan wawancaranya: ***

Mr. Junias Etuna Kandjeke

Bagaimana peran OAG dalam mendukung pemerintahan yang baik dan bersih di Namibia? Peran lembaga pemeriksa kami dalam mendorong tata kelola yang baik adalah melakukan pemeriksaan atas seluruh pendapatan negara, yaitu dengan pemeriksaan atas pemerintah pusat, mulai dari kantor kepresidenan, institusi utama, dan semua lembaga dan kementerian lainnya. Kami juga memiliki kantor perwakilan di daerah. Di Indonesia Anda menyebutnya dengan provinsi, kami di Namibia menyebutnya sebagai “regions’. Kami juga memiliki pemerintah daerah, yang biasa disebut sebagai

44

Warta BPK

44 - 48 WWC Namibia.indd 44

What are the roles of the OAG of Namibi in promoting good governance in Namibia? The role of our SAI in promoting good governance is written on the National Constitution, that we audit all state revenues, that is to audit the central government, starting with the office of the President, the principal institutions, and all other ministries and agencies. Then, we have also the regional offices. In Indonesia, you call it provinces, we call that “regions”. Then we have local authoritis and we call it “municipalities”. So, we also audit municipalities, towns and villages.

MEI 2013

5/28/13 4:24 PM

INTERVIEW “municipalities” (kabupaten), jadi kami juga melakukan pemeriksaan atas municipalities, kota dan desa. Selain itu kami juga melakukan pemeriksaan atas BUMN, kami biasa menyebutnya sebagai perusahaan negara. Jadi itulah peran kami. Dimana posisi OAG dalam struktur pemerintahan negara Namibia? Kami mempunyai tiga badan dalam sistem pemerintahan, yaitu parlemen atau legislatif, eksekutif dan yudikatif. OAG bukanlah bagian dari ketiga badan tersebut, namun kami melaporkan hasil pemeriksaan kami kepada National Assembly (parlemen). Institusi kami bersifat independen, meskipun Auditor General OAG Namibia dipilih oleh Presiden, namun persetujuan atas penunjukkan tersebut dilakukan oleh Parlemen. Begitu seorang Auditor General ditunjuk, maka ia otomatis harus independen. Auditor General tidak mungkin menjadi bagian dari parlemen, sebab ia harus melakukan pemeriksaan atas parlemen. Begitu juga dengan eksekutif dan yudikatif, sebab kami melakukan pemeriksaan atas mereka semua. Jadi, kami independen dari mereka. Jadi, penunjukkan Auditor General dilakukan oleh Presiden? Ya, namun dengan persetujuan Parlemen. Siapa yang mengajukan kandidat Auditor General? Pengajuan kandidat Auditor General dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan public service comission. Kandidat ini kemudian akan dibawa ke parlemen untuk melakukan debat. Setelah calon disetujui, kemudian Presiden mengeluarkan keputusan resmi. Berapa banyak kandidat yang biasanya diajukan untuk menjadi Auditor General? Kandidat Auditor General hanya satu orang. Proses seleksi untuk menjadi kandidat tunggal ini sudah dilakukan sebelumnya secara internal, sebelum dibawa ke Parlemen. Dalam proses internal kami memiliki mekanisme untuk melakukan seleksi dan memilih kandidat untuk disampaikan ke Parlemen. Periode jabatan seorang Auditor General di Namibia adalah lima tahun, setelah itu maka masa jabatan tersebut dapat diperpanjang. Diperpanjang satu kali? Konstitusi tidak menyebutkan berapa kali seorang Auditor General dapat dipilih kembali, tetapi sejauh ini, sekali saja. Dari mana kandidat tersebut berasal? Apakah mungkin seorang kandidat Auditor General berasal dari internal OAG? Para kandidat dapat berasal dari internal ataupun ekstenal OAG, tetapi kebijakan dalam konstitusi selalu sama, begitu kandidat tersebut ditunjuk menjadi Auditor General, ia tidak boleh lagi menjadi seorang Pegawai Negeri

And in addition to that, we also audit state-owned enterprises or we call them statutory bodies. So, that is our role. Where is the position of the OAG in the national structure of Namibia? We have three organs of the State. We have the parliament or the legislative, the executive, and the judiciary. We don’t belong to any of those but we report to the National Assembly. We are independent from the three. Although, the appointment of the Auditor General is by the President, the approval of the appointment of the AG is by the parliament. Once you are appointed, you become independent, but you only report. Yes, because you cannot belong to the parliament, because you are also auditing the parliament. You cannot belong to the executive, because you are also auditing the executive. And you cannot belong to the judiciary, because you are also auditing the judiciary. So we are independent from them. So, the appointment of the Auditor General is done by the President? Yes, with the approval of the Parliament. Who proposes the candidates of the Auditor General? The proposal comes from the public service commission of the country. Then they go to the parliament for debate. After the parliament has approved, the President issues a letter from them. How many candidates do you usually propose to be the Audit General? When they go to the parliament, they only go with one candidate. But, the internal process, they have a mechanism on how to choose and select which is the best. The Auditor General is appointed for one term, a five-year term, and then it has to be renewed. Renewed for one time? The Constitution does not say how many , but so far it’s always been one time.

MEI 2013


Warta BPK

45

5/28/13 4:24 PM

INTERVIE W Sipil (PNS). Jadi seorang kandidat berasal dari internal OAG, maka ia harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS, dan statusnya akan menjadi Pejabat Negara. Jadi, Auditor General bukan PNS? Bukan. Itu jelas tercantum dalam undang-undang. Tetapi pegawai OAG Namibia adalah PNS? Ya. Tetapi mulai tahun ini akan ada perubahan terkait status kepegawaian staf kami. Status mereka akan berubah menjadi non-PNS. Hal ini penting untuk menjadikan mereka lebih independen. Selanjutnya, jenis audit apa saja yang Anda lakukan di OAG Namibia? Fungsi utama kami adalah melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, namun kami juga melakukan pemeriksaan forensik dan investigasif. Kedepannya kami berencana akan melakukan pemeriksaan lingkungan. Saat ini kami masih dalam tahap pelatihan dan belum melaksanakannya. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, apakah anda juga memberikan opini? Atau Anda hanya melakukan pemeriksaan atas kepatuhan? Di Namibia kami menyebut pemeriksaan keuangan sebagai regularity audit, yang mana di dalamnya juga termasuk pemeriksaan atas kepatuhan. Jadi kami melakukan regularity audit atas laporang keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dan apakah Anda memberikan opini atas pemeriksaan ini? Ya. Berapa banyak laporan pemeriksaan yang anda hasilkan dalam satu tahun? Pada dasarnya kami harus menerbitkan 144 laporan pemeriksaan per tahun. Jumlah entitas yang kami periksa adalah 144 entitas. Anda harus ingat bahwa kami adalah negara kecil, populasi Namibia hanya 2,1 juta jiwa. Di ibukota, ada 240 ribu jiwa. Tetapi jika membuka laman website kami, Anda dapat melihat bahwa pada 2010 dan 2012 kami telah menghasilkan sebanyak 187 laporan dan 173 laporan pemeriksaan. Ini berarti lebih banyak dari 144 laporan. Hal ini dikarenakan ada entitas yang tidak menyampaikan laporan keuangan mereka kepada kami secara tepat waktu di tahun sebelumnya, sehingga meningkat di tahun kemudian. Dan mengenai pemeriksaan di daerah. Apakah Anda

46

Warta BPK


Where does the candidate come from? Is it possible to have the candidates from inside the Office? The candidate can come from inside the Office, he can come from outside the Office, .but the Constitution is always the same. Once the candidate is appointed, he shall not be a public servant…in any way. He must resign from the public service, if he is to take Office, then he will become an employee of State. So, the Auditor General is not a pubic servant? No, it’s written in the Constitution. But the employees of the office are public servants? Yeah they are public servants. But we will have a change that is going to be tabled this year, to make our staff also not members of the public servant. To make them independent from public service. What types of audits do you perform in the OAG of Namibia? The main we are performing so far is financial audits and performance audits. We also do investigations and forensic audits, but the main ones are financial audits and performance audits. We are also intending to have on environmental audits. We have only started with the training but not yet the practical audits. Do you give opinion certification on the financial statements of the Central Government or local governments? Or you do compliance audits? In Namibia, we have changed the term financial audits to regularity audits, so that it can includes compliance. So, we do regularity audit which means compliance for the central and regional financial statements. And do you give opinions on these? Yes. How many audit reports per year do you produce? Per year, the norm is 144 reports. So, the institutions we are auditing is about 144. Remember we are a small country, a total of about 2.1 million. In the capital city it is 240 thousand people. If you look at our website, you may see that, for 2010 and 2012, we have produced more reports of 187 and also 173. Higher than the 144. It’s because we have submitted to institutions which have not sent in their financial statements on time, they were behind. As a result the number went up. And regarding audits in regions, municipalities, towns

MEI 2013

5/28/13 4:24 PM

INTERVIEW juga melaporkan hasil pemeriksaan kepada Parlemen Daerah? Kami tidak mempunyai parlemen di daerah. Kami hanya punya satu parlemen, dan parlemen tersebut terdiri dari dua kamar, yaitu National Assembly (DPR – red). National Assembly memiliki alat kelengkapan yag disebut Public Accounts Committee (BAKN – red). Merekalah yang melakukan review laporan pemeriksaan kami, terutama yang terkait dengan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Satu kamar lainnya adalah National Council (DPD – red), yang juga memiliki Public Accounts Committee sendiri. Mereka melakukan review laporan pemeriksaan kami atas laporan pemeriksaan kami di daerah. Begitu Anda menyampaikan laporan pemeriksaan kepada parlemen, baik itu kepada National Assembly atau National Council, apakah laporan tersebut bersifat terbuka bagi publik? Ya. Undang-undang mengatakan bahwa begitu laporan-laporan tersebut disampaikan kepada parlemen, maka laporan-laporan tersebut menjadi dokumen publik. Bahkan pada saat laporan sedang direviu oleh Public Accounts Committee, itu disampaikan di publik. Walaupun anda tamu di Namibia, seorang asing atau penduduk Namibia, anda dapat hadir untuk menyaksikannya. Anda juga dapat hadir pada sesi tanya jawab suatu “public hearing”. Semua laporan pemeriksaan kami juga tercantum dalam website OAG Namibia. Tetapi tidak semua hal kami sampaikan kepada publik, contohnya adalah management letters. Management Letters atas entitas yang diperiksa tidak kami sampaikan kepada publik. Kami hanya laporan pemeriksaannya saja. Apakah seluruh laporan pemeriksaan tersebut yang Anda sampaikan, atau cukup hanya ringkasan eksekutifnya saja? Tidak. Kami menyampaikan seluruh dokumen hasil laporan pemeriksaan secara utuh. Sekarang bagian terakhir adalah mengenai peran OAG dalam kelompok kerja (WG-FACML – red) ini, kapan tepatnya OAG bergabung? Dalam pertemuan kelompok kerja ini sebelumnya di Polandia, kami pernah diundang untuk hadir sebagai pengamat. Setelah pertemuan tersebut, kami mengajukan diri untuk menjadi anggota kelompok kerja ini. Kemudian, pada saat pertemuan di Rep. Ceko, kami dinyatakan secara resmi sebagai anggota. Jadi, ini pertemuan kami yang ketiga dan kami merupakan anggota tetap. Jadi, mengapa Anda ingin bergabung dengan kelompok kerja ini? Kami memiliki beberapa instrumen di negara kami. Misalnya dalam pemberantasan korupsi, kami mempunyai komisi anti korupsi yang dikepalai oleh seorang Direktur. Namibia sendiri sudah meratifikasi konvensi mengenai

and villages, do you also send the audit reports to the local parliaments? Do you have local parliaments? We do not have local parliaments. We only have one parliament and it has two houses. One of the houses is called the National Assembly and we have a Public Accounts Committee of the National Assembly which will review all the reports, especially the central government reports. And then we have another house. It’s called the National Council. It’s made up of members from regions and municipalities. They have their own Public Accounts Committee which review the reports of the regions, municipalities and all that.

Once you send the audit reports to the parliament, to the National Assembly or the National Council are they open to the public? We are open to the public. The law says that once they are tabled, they become public documents. And even when they are reviewed, the discussions by the Public Accounts Committee, they are in public. Anyone, even if you are a guest in Namibia one time, whether you are a foreigner or a Namibian, you can just go and listen. When they are asking questions, you can also attend the question and answer session. We call it the public hearing. All the reports we have produced are also in our website. But we don’t put the management letters. The management letters are not published, only the reports. Do you provide the complete reports or just the executive summaries? No, we provide the whole report document. Now, the final part is regarding the roles of the Audit Office of Namibia in this working group: When did your Office join this working group? We were invited to Poland to come as observers, and

MEI 2013


Warta BPK

47

5/28/13 4:24 PM

INTERVIE W

pemberantasan korupsi dengan African Union (Persatuan Bangsa-bangsa Negara Afrika) dan juga dengan PBB. Negara kami juga mengenal adanya kejahatan pencucian uang dan kejahatan yang terorganisir. Berdasarkan pada kesamaan itulah kami merasa perlu untuk terlibat dalam kelompok kerja ini, untuk saling berbagi pengalaman mengenai apa yang telah dan sedang kami lakukan di Namibia. Selain itu kami juga memperoleh pengetahuan mengenai hal yang sama dari negara lain. Apa yang Anda harapkan dari kelompok kerja ini? Harapan saya, melalui kelompok kerja ini kita dapat membuat sebuah pedoman yang membantu para lembaga pemeriksa untuk mendeteksi kasus-kasus kecurangan, korupsi dan pencucian uang. Meskipun kita tidak mempunyai mandat untuk membasmi korupsi, namun paling tidak kita dapat membantu lembaga penegak hukum untuk mengidentifikasi kasuskasus semacam ini, dan berkoordinasi dan bertindak bersama dalam rangka pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Setelah Anda menghadiri pertemuan ini, apakah Anda melihat ada perkembangan yang berarti dalam kelompok kerja ini? Saya lihat kami sudah semakin dekat untuk menghasilkan sebuah pedoman (guideline). Ketika kami memulainya pertama kali, pedoman tersebut memang masih bersifat umum, namun sekarang pedoman tersebut sudah semakin spesifik. Saya berharap pada Oktober 2013 nanti di Beijing, Cina, kami sudah dapat menyelesaikan pedoman ini untuk dipresentasikan di hadapan kongres negara anggota INTOSAI (organisasi lembaga pemeriksa dunia – red) lain. Baik, terima kasih banyak untuk waktu Anda. Oh, baiklah. Terima kasih. Dan mungkin sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa, saya puas dengan penyelenggaraan pertemuan ini. Saya juga senang dengan negara Anda, sebuah negara yang indah, penduduknya juga sangat ramah. Terima kasih banyak atas segalanya. BA/JS

48

Warta BPK


then after that meeting, we applied to be the member of this working group. Then, the meeting in Czech Republic confirmed that we were now members. So, this is the third time we are attending, and now as full members. So, why did you join this working group? We have some instruments in our country, for example, when it comes to corruption, we have an anti-corruption commission in Namibia headed by a Director. Namibia itself has signed a convention with the AU, the African Union, and also with the United Nations. So, we also have money laundering and organized crimes. We thought through that platform of the working group of INTOSAI, we can share what we are doing in Namibia and we can learn from others. What is your expectation of this working group? My expectation is that we have a guideline which would help us as a SAI to be able to follow up on fraud cases, on corruption cases and on money laundering cases. Even if it is not our mandate to deal with corruption, .we can support the other entity and we can identify, all sorts of behaviors of wrong doings, and to coordinate and act together with the institutions like anticorruption, the prosecutorgeneral , the prosecutor of those cases. What do you see the progress of this working group after you attended this meeting? I can see that we are getting closer and closer to the guideline. When it started, it was very general and then they have made it more specific. And I’m sure that by October, we would have a documents to present before the INCOSAI in October 2013 in Beijing, China. Ok, thank you very much for your time. Oh, Ok. Thank you. And maybe on the last note. I’m happy with the organization of this meeting. I’m happy with your hospitality. I like your country, a very beautiful one, very beautiful people, happy people, and thank you very much for everything. BA/ JS

MEI 2013

5/28/13 4:24 PM

E-AUDIT

Kepala Biro Teknologi Informasi (TI),

rochmadi saptogiri

E-Audit, KEbutuhAn PEmEriKsA Program e-audit kini sudah memasuki tahaP imPlementasi. karena itu kini sudah menjadi keharusan bagi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan dengan Pendekatan e-audit. ke dePan e-audit akan menjadi kebutuhan bagi setiaP Pemeriksa di bPk.

U

ntUk meningkatkan kinerja dan kualitas pemeriksaan, Badan Pemeriksa keuangan (BPk) telah menggulirkan program e-audit. Program yang digagas ketua BPk Hadi Poernomo ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi di BPk. karena itu tujuan dari program ini tak lain untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pemeriksaan keuangan negara melalui Sinergi nasional Sistem Informasi (SnSI). Selain itu melalui sistem e-audit ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu sejak tahun 2010, BPk telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan program ini. Dimulai dengan menyusun grand design e-audit, menyiapkan infrastruktur teknologi Informasi, menyiapkan aplikasinya, Sumber Daya Menusia (SDM) hingga menyiapkan prosedur e-audit. tidak ketinggalan BPk juga telah menyiapkan teknologi yang lebih aman dan transparan dalam memperoleh data. tentu semua persiapan itu tak luput dari peran Biro teknologi Informasi BPk. karena itu ketika ditemui


Rochmadi Saptogiri

WARTA BPK, kepala Biro teknologi Informasi (tI) BPk, Rochmadi Saptogiri mengungkapkan program e-audit memberikan banyak manfaat, tidak hanya saja bagi BPk tapi juga bagi audite. Bagi BPk melalui e-audit dapat meningkatkan efisiensi pemeriksaan dengan memanfaatkan data dan informasi yang ada di entitas yang bersinergi dengan sistem di BPkmelalui jaringan informasi yang dibangun dengan sistem e-audit. Selain itu lanjut Rochmadi dengan menerapkan sistem e-audit, kegiatan pemeriksaan dapat lebih efisien,baik dari sisi waktu, SDM maupun anggaran. Bahkan data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan sistemeaudit juga akan lebih memadai, relevan, akurat, lengkap dan valid. “Proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan akan mencapai sasaran yang diinginkan,”kata Rochmadi. Untuk itu menurut Rochmadi kini sudah menjadi keharusan bagi pemeriksa untuk mengadopsi e-audit dalam melakukan pemeriksaan. Paling tidak ada beberapa prosedur pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan e-audit. Dengan begitu nantinya e-audit akan menjadi MEI 2013

49 - 51 E-AUDIT.indd 49

Warta BPK

49

6/10/13 1:09 PM

E-AUDIT kebutuhan bagi setiap pemeriksa di BPk. “Mulai tahun ini diharuskan agar dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan e-audit yang dituangkan dalam program pemeriksaannya,”kata Rochmadi. Hanya saja untuk melaksanakan e-audit juga dibutuhkan kesiapan dari entitas yang diperiksa BPk. terkait dengan kesiapan entitas, Rochmadi mengungkapkan secara umum entitas menyambut baik program yang dikembangkan BPk ini. Hal ini terbukti dengan telah ditandatanganinya sebanyak 730 MoU terkait e-audit antara BPk dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik negara (BUMn) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu terkait mekanisme pertukaran datanya, sebanyak 225 entitas juga telah menandatangani Petunjuk teknis Akses Data. “Ini menunjukan entitas sudah care dengan e-audit,”tegas Rochmadi Bahkan lanjut Rochmadi, sebagian besar entitas telah siap bergabung dengan program e-audit. Hasil evaluasi yang dilakukan Biro tI menunjukan bahwa kebanyakan entitas telah memiliki infrastruktur tI minimal yang diperlukan untuk mengimplementasikan program ini. Hanya diakui Rochmadi, ada sebagian entitas terutama di Papua dan Papua Barat yang tidak memiliki akses internet yang memadai. “tapi mereka dapat mengikuti program ini dengan perlakuan khusus,”jelas Rochmadi. Sekalipun begitu, lanjut Rochmadi, sistem pemindahan data atau konsolidasi data telah dilakukan di sebanyak 372 entitas yang telah terhubung dengan BPk. Bahkan sebanyak 182 entitas telah mengirim data melalui sistem tersebut. Dengan begitu secara prinsip sudah bisa dilakukan pemeriksaan dengan pendekatan e-audit. “Secara otomatis data di entitas masuk ke Pusat Data

50

Warta BPK


BPk. Bahkan ada beberapa entitas yang mentransfer data ke Pusat data BPk secara update,”kata Rochmadi. Sebelumnya untuk menilai kesiapan entitas, lanjut Rochmadi, BPk juga telah melakukan penilaian mengenai kondisi infrastruktur tI dimasing-masing entitas, baik infrastruktur dalam bentuk perangkat keras, maupun dari sisi aplikasi yang sudah dikembangkan di masingmasing entitas tersebut. Hasilnya

ke depan timbul kesadaran di setiap satker bPk bahwa e-audit adalah milik pemeriksa. karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemeriksa untuk mempercepat implementasi e-audit. secara umum seluruh pemerintah daerah sudah menggunakan data base dan menggunakan aplikasi dalam penyusunan laporan keuangannya.“BPk mulainya dari kondisi minimal yang dimiliki entitas,”jelas Rochmadi. tak hanya melakukan penilaian, lanjut Rochmadi, BPk juga telah melakukan pilot project e-audit di 8 provinsi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan kondisi entitas dalam mengimplementasi e-audit. Melalui pilot project ini BPk melakukan pemeriksaan dengan pendekatan e-audit atas pengelolaan Pajak kendaraan Bermotor dan Biaya Balik nama kendaraan Bermotor,

termasuk juga Biaya Bahan Bakar kendaraan Bermotor. Hasilnya menurut Rochmadi, sebagian entitas sudah siap untuk melaksanakan e-audit. Hanya sebagian entitas saja yang masih memiliki kendala dalam infrastruktur. “Dengan adanya pilot project ini kita dapat melihat letak kelemahan atau hal yang perlu dibenahi dalam pemeriksaan dengan pendekatan e-audit ini,”kata Rochmadi. Diakui Rochmadi ada sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam implementasi e-audit. kendala paling dirasakan BPk adalah mengkonsolidasikan berbagai data dalam format dan platform yang seringkali berbeda di entitas terutama Pemda dan BUMn. Sekalipun begitu Rochmadi berjanji akan berusaha menstandarkan dan menyederhanakan proses pengkonsolidasian data yang beragam tersebut. Hal yang perlu dibenahi menurut Rochmadi, yakni kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pemeriksaan dengan pendekatan e-audit ini. Seperti pemeriksa perlu memahami langkah-langkah pemeriksaan yang bisa dilakukan dengan penetapan e-audit.termasuk didalamnya teknik pemeriksaan dan uji substantif yang bisa dilakukan dengan pendekatan e-audit. Selain itu pemeriksa juga mesti mengetahui data apa yang bisa diambil supaya pendekatan e-audit bisa jalan. Sedangkan untuk menginternalisasi e-audit, lanjut Rochmadi, BPk juga telah menggelar workshop dengan mengundang Perwakilan BPk di berbagai daerah. Hal ini dilakukan agar ada pemahaman yang seragam di masing-masing auditor. Sebab dengan adanya pemahaman yang sama akan menimbulkan rasa kepedulian dan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan dengan pendekatan e-audit. “Rasa memiliki e-audit akan

MEI 2013

6/10/13 1:09 PM

E-AUDIT tumbuh sesuai yang diharapkan,”kata Rochmadi. Untuk itu lanjut Rochmadi, melalui workshop tersebut, Biro tI juga berusaha meyakinkan e-audit bisa membantu tugas-tugas pemeriksaan. Rochmadi menjelaskan pemeriksaan dengan pendekatan e-audit ini bisa dilakukan pada saat perencanaan maupun pelaksanaan pemeriksaan. “E-audit itu akan banyak membatu auditor baik dari sisi pemeriksaan, kedalaman pemeriksaan maupun ruang lingkup pemeriksaan,”kata Rochmadi. kedepan menurut Rochmadi, yang perlu didorong yakni capacity building dan pembangunan SDM-nya. Salah satunya pemahaman dan kesadaran, bahwa e-audit ini milik pemeriksa. Selain itu juga perlu melakukan penyadaran bahwa e-audit bukan pekerjaan yang membebani. Justru e-audit akan membantu pemeriksaan baik di tahap perencanaan maupun pelaksanaan pemeriksaan. Rochmadi menduga belum terbangunnya pemahaman yang sama mengenai e-audit ini karena pemeriksa belum merasakan manfaat pemeriksaan dengan pendekatan e-audit. “Saya yakin kalau pemeriksa mengetahui manfaat e-audit ini dalam perencanaan pemeriksaan, mereka akan berlomba-lomba melakuan pemeriksaan dengan pendekatan e-audit,”kata Rochmadi Rochmadi juga menjamin data yang ditransfer ke pusat data BPk ini aman dari serangan pihak luar dan tidak akan digunakan oleh orang yang tidak berhak. karena itu pihaknya telah membuat SOP bagi pemeriksa yang boleh masuk ke pusat data BPk. Diantara pemeriksa harus membuktikan dengan surat tugas yang sudah terinput dalam sistem manajemen pemeriksaan. “Jadi tidak bisa semua pemeriksa masuk ke pusat data BPk,”kata Rochmadi. Pengamanan lain lanjut Rochmadi, pemeriksa hanya dapat melihat data di entitas yang diperiksa. Jadi mereka

hanya bisa mengakses data yang menjadi haknya. Selain itu dari aspek jaringan, untuk menjamin keamanan data, pihaknya juga senantiasa meningkatkan kemampuan. Pada tahap implementasi e-audit ini pihaknya akan menjaga keamanan data, ketersediaan data, dan membantu auditor melakukan otomasi prosedur audit. “kami pernah dinilai oleh Lembaga Sandi negara, mengenai kehandalan keamanan jaringan BPk,”kata Rochmadi. kedepan Rochmadi juga berharap timbul kesadaran di setiap Satker BPk bahwa e-audit adalah milik pemeriksa. karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemeriksa untuk mempercepat implementasi e-audit. “kami siap membantu mengimplementasikan dan mengotomatisasi prosedur audit dengan pendekatan e-audit,”kata Rochmadi.

Sebab dalam pandangan Rochmadi, program e-audit dikatakan dapat berhasil apabila sistem ini dimanfaatkan oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan dan juga entitas BPk dalam memonitor pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPk. Untuk itu Rochmadi juga berharap dengan implementasi e-audit ini muncul kesadaran bersama untuk melihat manfaat yang bisa diberikan dari pendekatan e-audit ini. Di antaranya seperti efisiensi pemeriksaan, luasnya cakupan pemeriksaan, dan efisiensi biaya. Sebab yang merasakan manfaat e-audit ini adalah para pemeriksa. Dengan begitu e-audit akan menjadi kebutuhan. “Perlu adanya komitmen untuk menjaga dan melaksanakan e-audit,” kata Rochmadi. bw

MEI 2013


Warta BPK

51

6/10/13 1:09 PM

PANTAU

KPK Terus KembangKan Kasus POn riau KPK terus melaKuKan Pengembangan atas Kasus PeKan Olahraga nasiOnal (POn) XViii tahun 2012 di riau. sudah banyaK yang menjadi tersangKa. banyaK Pula yang diPeriKsa. sebelumnya, bPK Pun telah melaKuKan PemeriKsaan atas anggaran POn di riau tersebut.

S

ejumlah kalangan yang terkait penyelenggaraan PON di Riau mulai diperiksa. Sebut saja, Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo yang diperiksa pada 10 april 2013. Rita diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang mengetahui penyelenggaraan PON XVIII di Riau tahun lalu. Sebelum Rita Subowo diperiksa, pada 8 april 2013, terlebih dahulu Presiden Direktur PT Chevron Indonesia, hamid Batubara diperiksa

52

Warta BPK

52 - 59 PANTAU.indd 52

KPK. hamid diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi PON dan pengesahan bagan kerja Izin usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu pada hutan Tanaman (IuPhhK-hT) dengan tersangka Gubernur Riau, Rusli Zainal. hamid diperiksa karena dianggap mengetahui seputar proyek PON Riau. juga, diduga PT Chevron pernah diminta Rusli menjadi mitra pembangunan fasilitas PON Riau. PT Chevron memiliki sumur minyak di minas, Riau. Dalam sejumlah kesempatan, Rusli mendukung

proyek pilot surfactant flooding yang dilakukan PT Chevron di lapangan tua di minas tersebut. Terkait dengan Chevron ini, dalam area olahraga penyelenggaraan PON di Riau juga terdapat hall Serba Guna Chevron, Rumbai Sport Center. Nama Chevron disebutkan pada hall serba guna tersebut. Dalam penyelenggaraan PON digunakan sebagai tempat pertandingan wushu yang diberi nama Balai Chevron Tanjak laksamana yang berada di kompleks Rumbai Sport Center tersebut. Pencantuman nama Chevron ini sendiri karena PT Chevron Indonesia membiayai pembangunan gedung tersebut. Selain itu, KPK telah memeriksa menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, agung laksono, anggota Komisi X DPR, dari Partai Golkar, Kahar muzakir, Sekretaris menteri Pemuda dan Olahraga, Yuli mumpuni Widarso, Deputi V menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang membidangi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, Sugihatanto, Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga, Djoko Pekik Irianto, dan sejumlah saksi lainnya, termasuk dari PT Wijaya Karya selaku salah satu konsorsium pembangunan venue PON Riau. KPK juga telah menggeledah anggota Komisi X DPR dari fraksi Golkar, Kahar muzakir dan Ketua Fraksi yang juga Bendahara umum Partai Golkar, Setya Novanto. Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang ditengarai terkait dengan tersangka Gubernur Riau, Rusli Zaenal dan kasus PON.

MEI 2013

5/27/13 7:33 PM

PANTAU Rusli Zaenal sendiri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 8 Februari 2013 lalu. KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka atas dugaan melakukan tiga perbuatan pidana. Pertama, melakukan tindak pidana korupsi terkait perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang Penambahan anggaran Pembangunan Venue untuk Pelaksaanaan PON di Pekanbaru, Riau. Ia diduga menerima sejumlah hadiah dari rekanan pelaksana pembangunan venue PON melalui mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, lukman abbas. Kedua, terkait perubahan perda yang sama. hanya saja, berbeda peran, yaitu diduga memberikan sesuatu (menyuap) anggota DPRD Riau. Dan, ketiga, Rusli selaku gubernur Riau diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengesahan bagan kerja penerbitan Izin usaha Pemanfaatan hasil hutan Kayu hutan Tanaman (IuPhhK-hT) tahun 20012006 di Pelelawan, Riau. Ia dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 uu Tipikor jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KuhP. Pemeriksaan-pemeriksaan yang terus-menerus dilakukan KPK pada pihak-pihak yang terkait dengan kasus PON tersebut merupakan pengembangan dari pihak-pihak yang telah ditahan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan andoso Yakin telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara dalam kasus suap PON di Riau oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 5 Februari 2013 lalu. Taufan adalah anggota DPRD Riau ketiga yang telah dijatuhi hukuman bersalah oleh PN Pekanbaru dalam kasus suap PON. Sebelumnya, dua politisi muda masing-masing m Faisal aswan (Partai Golkar) dan muhammad Dunir (Partai Kebangkitan Bangsa) telah lebih dahulu divonis empat tahun penjara. Vonis bersalah juga diputuskan kepada mantan Kadispora Riau, lukman abbas. Saat ini, tujuh kolega Taufan sedang ditahan untuk menjalani penyelidikan KPK di jakarta, sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap pembahasan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun jamak Pembangunan Venue PON Riau 2012. Ketujuhnya adalah adrian ali (Partai amanat Nasional), abu Bakar Siddik (Partai Golkar), Zulfan heri (Partai Golkar), Syarif hidayat (Partai Persatuan Pembangunan), Tengku muazza (Partai Demokrat), mohammad Roem Zein (Partai Persatuan Pembangunan), dan Turoechman asy’ari (PDI-Perjuangan).

Pemeriksaan BPK Terkait dengan penyelenggaraan PON XVIII di Riau, BPK sendiri telah melakukan pemeriksaannya, melalui pemeriksaan laporan keuangan Provinsi Riau Tahun anggaran (Ta) 2011. Disajikan dalam Ikhtisar hasil Pemeriksaan (IhPS) Semester I Tahun 2012. hasil dari pemeriksaan tersebut, BPK menemukan bahwa realisasi pembayaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venue cabang olahraga menembak pada tahun 2011 tidak sesuai dengan alokasi

MEI 2013


Warta BPK

53

5/27/13 7:33 PM

PANTAU anggaran menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2010. Selain itu, untuk pembangunan stadion utama untuk kegiatan PON, Perda tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak telah habis masa berlakunya. Pada pembangunan venue cabang olahraga menembak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak. Dasar hukum yang digunakan Perda No. 6 Tahun 2010. Perda tersebut mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan serta Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau. Sementara dana yang dianggarkan untuk pembangunan venue cabang olahraga menembak ini -berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2010- sebesar Rp44,37 miliar. Dana pembangunan ini dianggarkan selama dua tahun anggaran: tahun 2011 dan 2012. Nilai anggaran masing-masing tahunnya sebesar Rp35, 37 miliar (2011) dan Rp9 miliar (2012). Pada Tahun 2010, Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Riau mengadakan ikatan kontrak dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan venue cabang olahraga menembak dengan mekanisme pembayaran secara multi years, senilai Rp40, 61 miliar. jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 540 hari kalender. Terhitung mulai 10 Desember 2010 sampai 2 juni 2012. harga borongan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPa SKPD) Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Riau Tahun anggaran 2011 dan Tahun anggaran 2012. Selanjutnya akan diatur dalam Kontrak anak Tahunan dan merupakan harga tetap dan pasti (lumpsum fix price). Berdasarkan DPa SKPD Dinas Pemuda Olahraga Tahun anggaran

54

Warta BPK


2011, Dinas Pemuda dan Olahraga menganggarkan pembangunan venue cabang olahraga menembak sebesar Rp35, 37 miliar. Berdasarkan DPa tersebut, nilai yang ditetapkan dalam Kontrak anak Pertama sebesar Rp35, 37 miliar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan venues cabang olahraga menembak mengalami beberapa perubahan. hal ini terjadi dua hal. Pertama, penyesuaian pekerjaan terhadap standar venue. Semula venue cabang olahraga menembak hanya akan digunakan untuk kebutuhan PON XVIII Tahun 2012. Tapi, dalam perkembangannya,

Taufan Andoso Yakin.

venue ini juga direncanakan akan digunakan untuk Islamic Solidarity Games (ISG) yang pelaksanaannya pada Tahun 2013. hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang berakibat pada penambahan biaya. Kedua, perubahan lokasi proyek. Semula di Kompleks Sport Center Rumbai, kemudian berubah lokasi proyeknya di sebelah utara SmKN 7 Pekanbaru atau sebelah Timur Kampus universitas lancang Kuning. Sehingga diperlukan review dan penyesuaian terhadap struktur dan

lingkup pekerjaan lainnya. untuk mengakomodir perubahan tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap kontrak induk. Penyesuaian tersebut dituangkan dalam Addendum Pertama Kontrak Induk No. 643.1/ DISPORa/KONTRaK-aDDI//FSKmeNemBaK/I/2011/307 tanggal 9 mei 2011 yang mengubah nilai kontrak menjadi Rp42, 75 miliar. Addendum sendiri adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, tetapi secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. Selanjutnya addendum Pertama Kontrak Induk tersebut diubah dengan Addendum Kedua Kontrak Induk. Addendum kedua kontrak induk tersebut dilakukan karena adanya perubahan item pekerjaan dan pekerjaan tambah/kurang dengan tidak mengubah nilai kontrak. Sehingga nilai kontrak tetap sebagaimana disepakati dalam addendum pertama kontrak induk yaitu sebesar Rp42, 75 miliar. Berdasarkan DPa-Perubahan SKPD Dinas Pemuda Olahraga tanggal 4 Oktober 2011 diketahui bahwa anggaran yang disediakan untuk pembangunan venue menembak pada Tahun anggaran 2011 meningkat menjadi sebesar Rp37, 84 miliar. Perubahan tersebut didasarkan pada nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau pada tanggal 26 agustus 2011. Nota kesepakatan tersebut mengatur tentang prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan aPBD Tahun anggaran 2011. Dengan adanya penambahan nilai anggaran pada aPBD-Perubahan Ta 2011 tersebut maka dilakukan perubahan atas kontrak anak pertama. Perubahan pertama kontrak anak pertama tersebut dituangkan dalam addendum pertama Kontrak anak Pertama. Dalam addendum tersebut nilai kontrak anak pertama disepakati bertambah menjadi Rp36,44 miliar.

MEI 2013

5/27/13 7:33 PM

PANTAU sebesar Rp13 miliar (Rp19, 47 miliar Sampai dengan 31 Desember2011, dikurangi Rp6, 47 miliar dengan cara pembayaran pekerjaan telah mengurangi alokasi anggaran untuk direalisasikan sebesar 85,24% atau venue lain, yaitu: senilai Rp36, 44 miliar. Berdasarkan 1) Venue Gulat dari semula Rp9, 48 justifikasi teknis Kepala Dinas miliar menjadi Rp7, 48 miliar atau Pemuda dan Olahraga Provinsi berkurang Rp2 miliar; Riau terkait dengan penyelesaian 2) Venue Sepak Takraw dari semula pembangunan fisik venue cabang Rp13, 68 miliar menjadi Rp10, 68 olahraga menembak tersebut miliar atau berkurang Rp3 miliar; diketahui bahwa untuk menyelesaikan 3) Venue Baseball dan Softball dari venue tersebut masih diperlukan semula Rp29, 53 miliar menjadi tambahan biaya sebesar Rp19, 47 Rp23, 53 miliar atau berkurang miliar atau dibulatkan menjadi Rp6 miliar; sebesar Rp20 miliar. jumlah tambahan 4) Pembangunan asrama atlet biaya tersebut termasuk biaya jasa Sport Center Rumbai dari semula konsultasi dan biaya pengelolaan Rp12, 5 miliar menjadi Rp10, 5 kegiatan di samping dana yang sudah miliar atau berkurang Rp2 miliar. disediakan dalam Perda No 6 Tahun 2010 sebesar Rp44, 37 miliar. Dengan demikian biaya total untuk menyelesaikan pembangunan fisik venue cabang olahraga menembak agar dapat dimanfaatkan menjadi sebesar Rp64, 37 miliar (Rp44, 37 miliar ditambah Rp20 miliar). mengacu kepada Perda No.6 Tahun 2010 yang hanya mengalokasikan dana kegiatan tahun jamak pembangunan venue cabang olahraga menembak sebesar Rp44, 37 miliar, maka tambahan biaya sebesar Rp20 miliar itu belum tersedia anggarannya dan belum ada dasar hukumnya karena belum ada revisi atas Perda No. 6 Tahun 2010. Pada Tahun anggaran Rusli Zainal. 2012, alokasi dana untuk Pembangunan Venue Cabang Olahraga menembak ditetapkan Berdasarkan kondisi di atas sebesar Rp6, 47 miliar. Pada tanggal dapat dikemukakan bahwa realisasi 16 Desember 2011, Kepala Dinas pembayaran pekerjaan pada Tahun Pemuda dan Olahraga mengajukan 2011 melebihi pagu anggaran yang perubahan/pergeseran nilai telah ditetapkan dalam Perda No 6 kegiatan pada Kebijakan umum Tahun 2010 sebesar Rp1, 06 miliar aPBD Prioritas dan Plafon anggaran (Rp36, 44 miliar dikurangi Rp35, 37 Sementara (Kua-PPaS) Ta 2012 miliar). Selain itu tim pemeriksa BPK kepada Sekretaris Daerah Provinsi tidak dapat melakukan pengujian Riau untuk menambah alokasi dana/ lebih lanjut atas pekerjaan venue pagu menjadi sebesar Rp19, 47 miliar. lapangan tembak senilai Rp36, Dengan adanya penambahan alokasi 44 miliar dikarenakan dokumen dana tersebut, maka masih diperlukan pendukung untuk pekerjaan tersebut tambahan alokasi anggaran

tidak diperoleh sehubungan dokumen tersebut telah disita oleh pihak penegak hukum. hal tersebut juga telah diungkapkan dalam laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga menembak. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa tambahan biaya tersebut belum tersedia anggarannya, sehingga pada saat kontrak pembangunan venue cabang olahraga menembak (multi years) dinyatakan selesai, venue cabang olahraga menembak berpotensi tidak dapat dimanfaatkan. Sementara itu, pada pembangunan stadion utama dan infrastruktur PON XVIII, sampai dengan akhir Tahun anggaran 2011, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak. Dasar hukumnya Perda Provinsi Riau No. 5 Tahun 2008. adapun dana yang dianggarkan untuk pembangunannya, berdasarkan Perda No 5 Tahun 2008, sebesar Rp900 miliar. Dana pembangunan tersebut dianggarkan selama empat tahun anggaran mulai tahun 2008 sampai tahun 2011. Berdasarkan laporan hasil audit Operasional BPKP Perwakilan Provinsi Riau tanggal 28 Februari 2012, diketahui bahwa jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembangunan stadion utama dan infrastruktur, termasuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan adalah sebesar Rp1, 11 triliun. Dari total kebutuhan dana sebesar Rp1, 11 triliun tersebut, dana yang sudah terealisasi sampai 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp827, 75 miliar. Realisasi pembayaran tersebut terdiri atas: MEI 2013


Warta BPK

55

5/27/13 7:33 PM

PANTAU

1) aPBD Pemprov Riau 2009-2011 senilai Rp694, 75 miliar; 2) aPBN Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia senilai Rp76 miliar; 3) aPBN Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia senilai Rp57 miliar. Sehingga penyelesaian pembangunan stadion utama masih kekurangan dana sebesar Rp290, 76 miliar (Rp1, 11 triliun dikurangi Rp827, 75 miliar). Dengan adanya penambahan-penambahan anggaran tersebut, tidak sesuai dengan beberapa peraturan yang seharusnya menjadi pedoman. Pertama, Peraturan menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan aPBD Tahun anggaran 2011 yang menyatakan bahwa dalam rangka menganggarkan kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multi years), maka untuk menjaga kepastian pendanaan dan kelanjutan penyelesaian pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. masa waktu penganggaran dibatasi maksimum sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan. Kedua, Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana anggaran Kegiatan Tahun

56

Warta BPK


jamak untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. Pasal 6 ayat (8) huruf b pada Perda tersebut dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan venues cabang olahraga menembak dalam aPBD Tahun anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp35, 37 miliar. Ketiga, Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana anggaran Kegiatan Tahun jamak untuk Pembangunan Stadion utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. Pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa jumlah dana anggaran kegiatan tahun jamak yang dialokasikan adalah sebesar Rp900 juta. Keempat, Peraturan menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Pasal 122 ayat (6) dinyatakan bahwa Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam aPBD. Pada Pasal 122 ayat (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan aPBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pada Pasal 154 ayat (1) dinyatakan bahwa Perubahan aPBD dapat

dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (Kua); keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa. Pada Pasal 162 ayat (1) dinyatakan bahwa keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf d sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Dengan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan-peraturan tersebut, maka mengakibatkan pembayaran pekerjaan pembangunan venue cabang olahraga menembak melebihi pagu anggaran sebesar Rp1, 06 miliar dari yang telah ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2020 untuk alokasi Tahun anggaran 2011; addendum perubahan nilai kontrak pembangunan stadion utama dan infrastruktur melebihi alokasi yang telah ditetapkan Perda No. 5 Tahun 2008; dan tidak dapat dilakukannya pengujian atas kewajaran pembayaran pekerjaan venue lapangan tembak senilai Rp36, 44 miliar. and

MEI 2013

5/27/13 7:33 PM

PANTAU

HenTiKan semenTara Penyaluran bansOs di daeraH PilKada

a

KhIR-akhir ini masalah penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah, ramai diperbincangkan. Yang paling mutakhir adalah dugaan penyuapan hakim atas perkara korupsi Bansos Pemkot Bandung yang telah divonis di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam perkara tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang diketuai Setyabudi Tejocahyono menjatuhkan vonis satu tahun penjara dan denda masing-masing Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan kepada tujuh terdakwa kasus dana Bansos Pemkot Bandung. Tujuh terdakwa juga diperintahkan membayar denda Rp9,4 miliar. Setyabudi Tejocahyono sendiri, maret lalu, ditangkap KPK

di ruang kerjanya di PN Bandung, berikut uang Rp150 juta yang diduga sebagai uang suap. Febri Diansyah dari ICW menyebutkan, berdasarkan data ICW, sebanyak 120 kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial sudah dan sedang ditangani aparat penegak hukum di seluruh Indonesia selama periode 2007-2012. Dari 120 kasus dugaan penyelewengan dana bansos tersebut, sebagian ada yang telah dijatuhi vonis oleh majelis hakim di pengadilan. Sedang KPK menangani 20 kasus, mulai dari tingkat penyelidikan hingga penyidikan. “hasil penyelidikan penegak hukum total penyelewengan dana bansos di Indonesia sebesar Rp411 triliun,” kata dia.

modus dugaan penyelewengan dana yang digunakan pejabat daerah beragam. Terkadang, ada lSm fiktif yang menerima dana tersebut. lSm itu dibentuk sekadar untuk menghambur-hamburkan dana bansos dan hibah, yang kewenangan penggunaan sebenarnya ada di Pemda. “modus lainnya, dana bansos sering digunakan untuk biaya kampanye Pilkada,” ujar Febri. menurutnya, dugaan penyelewengan dana bansos sangat rentan terjadi di Indonesia. Banyak dana yang telah dialokasikan kepada masyarakat, tidak tersampaikan dengan sempurna. lemahnya mekanisme pemberian dana hibah bansos, memperbesar peluang penyalahgunaan dana negara. Dia meminta agar pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai persyaratan lembaga yang pantas menerima hibah bansos. Indentifikasi yang tepat mengenai lembaga penerima, akan menghindari kebocoran anggaran dalam pemberian hibah. “aturan yang tegas juga akan menghindari penyimpangan pemberian bansos hanya sebagai politik pencitraan,” tegasnya. Pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial. Pada periode 2007-2011, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai Rp300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat. Tahun 2012, alokasi dana bansos sekitar Rp59 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp63,4 triliun. emerson Yuntho dari ICW lewat tulisannya di media massa menyebutkan, penyaluran dana bantuan sosial (bansos) rawan diselewengkan dan melenceng dari tujuan awalnya, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Potensi terjadi penyimpangan atau korupsi sangat tinggi mengingat alokasi dana bansos yang sangat besar. Korupsi dana bansos sudah menjadi wabah MEI 2013


Warta BPK

57

5/27/13 7:33 PM

PANTAU seperti penyakit karena menyebar ke sejumlah daerah. Pada 2007, papar emerson, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya realisasi anggaran bansos sebesar Rp1,015 triliun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. hasil pemeriksaan BPK semester I/2010 juga menemukan penyimpangan penggunaan dana bansos di 19 provinsi yang nilainya mencapai Rp765 Febri Diansyah. miliar. Potensi korupsi dana bansos di sejumlah pemerintah daerah klub sepak bola di daerah. modus juga sudah diingatkan Komisi korupsi dana bansos biasanya Pemberantasan Korupsi dalam beragam. modus yang sering terjadi kajian yang dibuat pada 2011. KPK adalah pemberian bantuan tanpa menemukan persoalan dana bansos pengajuan, pemberian bantuan dalam dua aspek utama, yaitu regulasi melebihi alokasi, pemotongan dan tata laksana. bantuan, pemberian bantuan tanpa pertanggungjawaban penggunaan, Ketidaksinkronan regulasi dan proposal atau bantuan fiktif. Dari aspek regulasi, KPK Potensi penyimpangan terjadi menemukan adanya ketidaksinkronan karena tidak ada pedoman umum antara kebijakan menteri Dalam yang rinci tentang penyaluran dana Negeri dan Peraturan menteri bansos. Selain itu, ujar emerson Dalam Negeri (Permendagri) terkait Yuntho, mekanisme penyaluran dana bansos. juga tidak ditemukan adanya yang dibuat pemerintah daerah ketentuan yang mengatur tentang keadilan dalam pengelolaan dana bansos. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peruntukan dana bansos juga sangat bervariasi, mulai dari kepentingan pribadi dan atau keluarga, menyumbang tempat ibadah, membantu organisasi masyarakat atau keagamaan atau kepemudaan dan tokoh agama, hingga membiayai Emerson Yuntho.

58

Warta BPK


sering kali dipengaruhi kepentingan elite politik atau partai politik tertentu. alokasi dana bansos biasanya mengalami peningkatan menjelang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (pilkada). menurut emerson, menyelesaikan persoalan wabah korupsi dana bansos sesungguhnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan, kasus korupsi dana bansos yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan. hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku yang mencoba merampok dana bansos. Sementara dari aspek pencegahan, setidaknya ada dua alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari terjadinya korupsi dana bansos di masa mendatang. Pertama, penghapusan alokasi dana bansos dalam anggaran daerah dan nasional. “usulan ini pernah dilontarkan BPK pada 2011 karena seringnya lembaga ini menemukan penyaluran bantuan sosial di daerah yang sebagian besar tidak jelas pertanggungjawabannya. BPK merekomendasikan pos anggaran bantuan sosial dihapus dan diganti dengan metode lain,” ungkapnya. Kedua, menghentikan sementara (moratorium) penyaluran dana bansos, terutama di daerah yang akan menggelar Pilkada. langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan dana

MEI 2013

5/27/13 7:33 PM

PANTAU bansos dan menjamin proses Pilkada berjalan secara lebih fair. Pada masa moratorium, pemerintah sebaiknya menindaklanjuti hasil kajian KPK tentang dana bansos, khususnya pada bidang regulasi dan tata laksana. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, termasuk perubahannya yang saat ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dana bansos. Regulasi tersebut masih dinilai lemah dari aspek transparansi dan akuntabilitas serta masih membuka peluang bagi legalisasi korupsi dana bansos. Kementerian Dalam Negeri dapat melibatkan KPK dalam membuat aturan khusus yang rinci dan ketat terkait dengan pengelolaan dana bansos. Tindakan pencegahan ini penting dilakukan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dan mencegah terulangnya praktik korupsi dana bansos. Pada akhirnya, dana yang berasal dari rakyat harus kembali kepada rakyat dan bukan untuk koruptor. Tentang penghentian sementara penyaluran dana bansos dan hibah, juga pernah diserukan oleh anggota BPK, Rizal Djalil, beberapa waktu lalu. menurutnya, pemerintah pusat hendaknya menghentikan sementara penyaluran dana bansos dan hibah, terutama di daerah-daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Penghentian sementara ini diharapkan juga disertai revisi atas ketentuan mengenai pedoman pemberian dana bantuan dan hibah yang bersumber dari aPBD sesuai Peraturan menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 termasuk perubahannya di Permendagri No 39/2012. “Kalau tidak dihentikan, dana penyaluran bansos dan hibah sejak 2007 hingga 2012, yang mencapai Rp400 triliun, tidak akan ada pertanggung jawabannya, apakah dana yang seharusnya diberikan kepada pihak yang kesulitan akibat

krisis ekonomi benar-benar sampai,” katanya. Oleh karenanya, lanjut Rizal Djalil, ia meminta penyaluran dana bansos dihentikan sementara. “Kasus menarik sekarang ada di jawa Barat. Katakanlah, belum ada penyalahgunaan penyaluran dana bansos tersebut. Namun ketentuan itu menyebabkan tidak setaranya calon kepala daerah yang satu dengan yang lainnya. Kalau yang satu bisa membagi-bagikan dana Rp100 juta ke setiap desa, sementara calon lainnya tidak mampu seperti itu, bukankah aturan tersebut tidak sesuai dengan asas kesamaan hukum?” ujar Rizal lagi. Karenanya, agar penyalahgunaan dana bansos tidak kebablasan, sebaiknya dihentikan sementara, dan pemerintah melakukan revisi peraturan terlebih dahulu. menurutnya, salah satu revisinya adalah, penyaluran dana bansos harus ditiadakan jika tahun itu Pilkada dilaksanakan. Ketentuan itu berlaku jika incumbent maju. “Kalau dana bansos ada saat Pilkada, berarti bansos itu instrument politik,” tegasnya.

Lemah Pengawasan menurut menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pengawasan DPRD lemah menyebabkan maraknya penyalahgunaan dana bansos dan hibah. Dikatakannya, menjelang Pilkada, anggaran bansos dan hibah di daerah selalu melonjak. Kementerian Dalam Negeri menengarai, jumlahnya mencapai 10 % dari aPBD. meski demikian, kata Gamawan, larangan penggunaan bansos dan hibah tak bisa diterapkan menjelang Pilkada atau jika pejabatnya mencalonkan lagi. Sebab, dana bansos diperlukan untuk dana perimbangan, penanganan bencana alam atau mengatasi kejadian luar biasa dan tiba-tiba. Sebenarnya, hal terpenting dari dana bansos dan hibah adalah jika penyalurannya mencapai sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Gamawan Fauzi.

Pengalokasiannya harus transparan dan obyektif. “Tak semestinya dana bansos dan hibah digunakan untuk kepentingan terselubung, seperti Pilkada. Ini harus diawasi betul oleh masyarakat,” tandas mendagri. hal senada juga disampaikan menteri Keuangan, agus martowardojo. Ia menilai, alokasi anggaran dana sosial seluruh kementerian dan lembaga yang mencapai Rp63 triliun pada 2013, rawan penyimpangan. Sebagai bendahara negara, Kemenkeu ingin memastikan penggunaan dana basos benar-benar efektif. agus yang dalam waktu dekat akan dilantik menjadi Gubernur BI ini menyebutkan, Presiden SBY telah menginstruksikan langsung kepadanya untuk mengawal pelaksanaan anggaran ini setiap tahunnya. menjelang Pemilu 2014, tegasnya, Kemenkeu akan mengawasi dana bansos secara ketat. Kemenkeu, tambahnya, akan terus berkoordinasi dengan instansiinstansi pengawas keuangan lainnya, seperti BPK dan BPKP untuk memastikan anggaran tersebut tepat sasaran. Ia meminta inspektorat jenderal setiap kementerian berperan aktif melakukan pengawasan anggaran. “Setiap penyimpangan harus dilihat oleh Inspektorat jenderal atau pengendalian intern masingmasing lembaga,” tegasnya. */dr MEI 2013


Warta BPK

59

5/27/13 7:33 PM

huKum

Kartu Kuning

Buat aBraham Samad Dua pimpinan KpK, abraham SamaD Dan aDnan panDu praja menDapat SanKSi Dari Komite etiK KpK. SeKalipun begitu, SanKSi terSebut tiDaK berDampaK paDa poSiSi abraham SamaD Sebagai Ketua KomiSi pemberantaSan KorupSi.

T

eka-Teki bocornya draf surat perintah penyidikan (Sprindik) anas Urbaningrum terjawab sudah. awal april lalu komite etik komisi Pemberantasan korupsi (kPk) resmi memutuskan Sekertaris ketua kPk abraham Samad, Wiwin Suwandi sebagai pelaku pembocor Sprindik anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan sports center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain itu Majelis komite etik kPk yang diketuai anies Baswedan juga menjatuhkan sanksi kepada dua pimpinan Abraham Samad. kPk, abraham Samad dan adnan Pandu Pradja. kedua petinggi kPk ini dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas bocornya draf Sprindik anas Urbaningrum tersebut. ketua kPk abraham Samad dijatuhi sanksi peringatan tertulis karena terbukti melakukan pelanggaran sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf b, d, e, dan

60

Warta BPK

60 - 63 HUKUM.indd 60

istimewa

p tentang kode etik kPk. atas pelanggaran yang dilakukan, kata anies Baswedan, abraham Samad harus memperbaiki sikap dan perilakunya serta memegang teguh prinsip keterbukaan, integritas, kepribadian, komunikasi dengan pimpinan kPk lainnya, profesional dalam menjaga ketertiban dan kerahasiaan kPk. Sedangkan adnan Pandu

Pradja dikenakan sanksi teguran lisan, karena terbukti melakukan pelanggaran ringan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat 1 huruf b. Selanjutnya atas putusan tersebut majelis komite etik kPk memerintahkan seluruh pimpinan kPk untuk melaksanakan putusan ini. Dalam mempertimbangkan sanksi etik bagi dua pimpinan kPk itu, ketua komite etik anies Baswedan juga mengungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi dua terperiksa. Yang memberatkan, abraham Samad dinilai majelis komite etik kPk telah sering melakukan komunikasi dan pertemuan dengan pihak-pihak eksternal kPk yang berkaitan dengan informasi kasus-kasus di kPk. Termasuk masalah status anas Urbaningrum sebagai tersangka, dengan tanpa memberitahukan kepada Pimpinan kPk lainnya. ketua kPk itu juga dianggap tidak berusaha melakukan koordinasi dengan Pimpinan kPk beserta jajaran struktural kPk lainnya untuk merespon kebocoran dokumen Sprindik dan melakukan langkahlangkah konkrit. Bahkan abraham Samad dinilai tidak kooperatif dan akomodatif karena tidak menyetujui HP BlackBerry-nya di-cloning untuk membuka data komunikasinya dengan pihak eksternal terkait bocornya dokumen Sprindik dan bocornya informasi mengenai status tersangka anas Urbaningrum. Sebaliknya abraham justru telah membuat pernyataan di media massa yang mendahului dari keputusan komite etik. kepada media abraham menyatakan bahwa komite etik adalah rekayasa untuk menjatuhkan posisinya sebagai ketua kPk. Sedangkan yang meringankan, abraham Samad masih memiliki harapan untuk melakukan perubahan atau perbaikan sikap dan perilaku yang lebih menghayati dan

MEI 2013

6/10/13 12:59 PM

huKum Di tempat itu, Wiwin menunjukan dan menyerahkan satu lembar hasil scan cetak Sprindik yang di-scan. Hingga akhirnya, pada 9 Februari 2013, Sprindik atas nama anas Urbaningrum beredar di media massa. Wiwin diketahui memang mengenal dekat wartawan yang bernama Tri Suharman. kedekatannya itu juga diketahui abraham Samad. abraham juga mengenal Tri Suharman, sebagai mantan wartawan yang sebelumnya bertugas di Makasar dan sekarang bertugas di kPk. Tapi pengajar hukum pidana dari Universitas indonesia, Ganjar L Bondan menegaskan, masalah motivasi pembocoran Sprindik ini menjadi penting dalam menentukan ada tidaknya unsur pindana. karena itu harus dilihat dulu apakah kPk menganggap dokumen draf Sprindik tersebut sebagai rahasia negara atau bukan. “Bagaimana proses pengusutan pembocoran sprindik itu harus diungkap secara gamblang untuk mengetahui apa motifnya. karena itu pembocoran ini harus diusut setuntas-tuntasnya,” kata Ganjar. Selain itu Ganjar juga meminta komite etik jujur mengungkapkan hasil penelusurannya. Jika memang Kronologi Bocornya ada indikasi tindak pidana, komite Sprindik Anas harus menyerahkan masalah ini Berdasarkan hasil istimewa kepada pihak yang berwenang. investigasi yang dilakukan Adnan Pandu Praja. komite dapat menyerahkannya komite etik kPk, diketahui ke kepolisian jika memang unsur bocornya Sprindik anas pidana yang ditemukan hanyalah Urbaningrum berawal pidana umum. Namun jika unsur dan pulang ke rumahnya. dari tindakan Wiwin Suwandi yang pidananya menyangkut upaya keesokan harinya, pada 8 Februari memotret sprindik anas dengan menghalang-halangi penyelidikan 2013, sekira pukul 21.46 WiB, Wiwin menggunakan ponsel BlackBerry atau penyidikan kasus korupsi, kembali mengambil dokumen miliknya. Berikut kronologis masalah ini harus ditangani kPk yang telah dicetak pada malam pembocoran sprindik tersebut : sendiri. sebelumnya yang disimpan di laci. Pada tanggal 7 Februari 2013, “komite etik harus lihat dulu Selanjutnya, Wiwin yang tinggal sekitar pukul 20.20 WiB Sprindik temuannya itu pelanggaran etik serumah dengan abraham Samad itu, tersebut ditandatangani oleh tiga atau pidana. Lalu lihat pidana berangkat menuju kawasan Setiabudi pimpinan kPk. yang mana, apakah masuk Building dan bertemu dengan kemudian, pada pukul 20.27 WiB, korupsinya, kemungkinan kPk bisa dua orang wartawan bernama Tri abraham Samad memerintahkan memeriksanya,” ujar dia. Suharman dan Rudy Polycarpus. Wiwin untuk meng-copy konsep bd

mengamalkan ketentuan yang ada dalam kode etik Pimpinan. Sementara itu, bagi Terperiksa kedua, adnan Pandu Praja, majelis komite etik tidak menemukan hal-hal yang memberatkan. adapun halhal yang meringankan, terperiksa dua adnan Pandu Praja dalam pemeriksaan sangat kooperatif dan menyadari kekeliruannya. Meski sudah ditetapkan sebagai pelaku pembocoran sprindik, komite etik tidak bisa memberikan sanksi kepada Wiwin. Pasalnya komite etik hanya memiliki kewenangan untuk memberi sanksi di level pimpinan kPk. Sanksi untuk Wiwin diserahkan kepada Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai kPk. Lebih lanjut anies juga menegaskan hasil pemeriksaan komite etik tidak menemukan adanya motif politis dibalik bocornya sprindik anas. Pembocoran tersebut, dilakukan WS atas dorongan pemberantasan korupsi. Namun, komite etik tak mengetahui motif secara pasti pembocoran Sprindik tersebut.

dokumen Sprindik yang belum diparaf oleh semua pimpinan kPk tersebut. konsep surat tersebut belum diberi tanggal, dan dibubuhi cap atau stempel kPk. Lalu, pada pukul 21.29 WiB, hasil copy-an tersebut diserahkan kembali oleh Wiwin kepada abraham Samad. Tetapi, pada pukul 21.30 WiB, Wiwin kembali melakukan scan untuk mengcopy dokumen tersebut. Pukul 21.46 WiB, Wiwin menyimpan hasil scan Sprindik kedua tersebut dan disimpan di laci mejanya. kemudian pukul 21.51 WiB, Wiwin meninggalkan Gedung kPk

MEI 2013


Warta BPK

61

6/10/13 12:59 PM

huKum

Pelajaran dari eKseKusi susno duadji perlawanan SuSno DuaDji beraKhir Di lapaS Cibinong. periStiwa ini merupaKan pelajaran berharga bagi penegaK huKum. KeSalahan teKniS SeKeCil apa pun biSa mengaKibatKan multi tafSir yang Sangat fatal.

k

aMiS malam, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Bogor, Jawa Barat yang biasanya sunyi senyap mendadak sibuk. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 23.00, sejumlah kendaraan tampak keluar masuk halaman Lapas kelas ii yang berada di kawasan Pondok Rajeg Bogor itu. ada apa gerangan? Peristiwa itu tak dirahasiakan. Tapi rupanya hanya orang-orang tertentu yang mengetahui apa yang bakal terjadi di malam keramat liputan 6.com itu. Di antaranya Jaksa agung SuSno DuADji Basrief arief yang paling berkepentingan dalam peristiwa ini, dan kepala Lapas Cibinong putusan kasasi Ma, akhirnya toh yang menjadi tuan rumah. Susno melemah dan secara sukarela kesibukan itu akhirnya mulai menyerahkan diri. terjawab ketika sekitar pukul 23.10 Berbeda dengan pelaksanaan ada dua unit kendaraan memasuki eksekusi pertama di rumah “Sang halaman Lapas. Mobil tersebut Jenderal” di Dago Pakar, Bandung, yang membawa empat anggota tim Jaksa diwarnai hiruk-pikuk para petugas, eksekutor dari kejaksaan Tinggi Dki. kali ini pertemuan jaksa eksekutor Lima menit kemudian, sekitar pukul dengan Susno Duadji berlangsung 23.15, dususul sebuah mobil yang penuh suasana kekeluargaan. Menurut ditumpangi komjen Pol (Purn) Susno Jaksa agung Basrief arief, Susno hanya Duadji bersama seorang laki-laki paruh diantar seorang laki-laki berusia 40 baya. tahun. Sementara itu tim eksekutor Malam itu rupanya menjadi malam hanya terdiri empat orang saja. terakhir “perlawanan” Susno Duadji “Pak kajati kami buktikan terhadap pelaksanaan eksekusi yang kami patuh hukum. kami sepakat dilakukan kejaksaan terhadap dirinya. melaksanakan eksekusi. kepolisian Meski sebelumnya Susno “kekeuh” tak dan kejaksaan telah bekerja dengan mau dieksekusi sebelum ada perbaikan

62

Warta BPK


baik,” kata Jaksa agung mernirukan ucapan Susno menjelang pelaksanaan eksekusi. Selanjutnya proses eksekusi ditandai dengan penandatanganan administrasi dan penandatanganan berita acara yang dilanjutkan dengan serah terima tereksekusi Susno Duadji dari Jaksa kesekutor, arif dari kejaksaan Tinggi Dki, kepada Penjaga Lapas Cibinong yang diwakili abdul Hani. Situasi yang kondusif ini menurut Jaksa agung Basrief arif memang telah dirintis dari awal. Dia menjelaskan, setelah menerima utusan Susno Duadji dirinya langsung menyetujui persyaratan yang diminta, yakni eksekusi hanya akan dilakukan oleh jaksa eksekutor yang ditunjuknya. “Saya kemudian menunjuk personel yang sangat terbatas. atas dasar itu saya perintahkan kajati Dki Jakarta (Didi Darmanto) dan Plh kajari Jakarta Selatan (amir Rianto),” kata Basrief. Begitu hati-hatinya pelaksanaan eksekusi ini, sampai-sampai merahasiakan eksekusi Susno tersebut kepada para Jaksa agung Muda kejaksaan agung mulai dari Jaksa agung Muda Pidana khusus andi Nirwanto dan Jaksa agung Muda intelejen ajat Sudraja. “Yang tahu hanya kajati Dki Jakarta, Plh kajari Jakarta Selatan, dan dua orang jaksa eksekutor. Jadi tidak lebih dari empat orang yang mengeksekusi,” terangnya.

Mendapat Apresiasi

Tak pelak sikap Susno Duadji yang secara “suka rela” menjalani eksekusi pun mendapat pujian berbagai kalangan. kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menyatakan mengapresiasi langkah Susno dan meminta Susno mengikuti proses hukum sesuai

MEI 2013

6/10/13 12:59 PM

huKum ketentuan yang berlaku. Timur mengatakan, informasi penyerahan diri Susno ia terima langsung pada malam itu juga. Bahkan, Presiden SBY juga sudah mendapat laporan terkait hal ini. “Yang melaporkan pak Jaksa agung,” ujar Timur. Mahkamah agung (Ma) juga mengapresiasi langkah terpidana kasus korupsi PT arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jabar 2008 yang divonis 3 tahun 6 bulan penjara. “Pak Susno ini betul-betul menunjukkan jiwa kesatria. Dia bersedia menyerahkan diri ke kejaksaan, jadi bukan dieksekusi,” ujar ketua Mahkamah agung, Hatta ali usai launching Majalah Warta MA di kantornya. Sebagai warga negara yang baik, menurut Hatta, Susno memang seharusnya mematuhi putusan Ma. Sebab putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada 22 November 2012, Mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan Susno Duadji. Dengan ditolaknya kasasi itu, Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiga tahun enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Selain hukuman penjara, hakim juga mewajibkan Susno membayar denda Rp200 juta subsidair enam bulan penjara. Hatta menegaskan tidak ada yang multitafsir dalam putusan Susno. Putusan kasasi Ma memang tidak perlu menyebutkan perintah penahanan. “kalau sudah dihukum di bawah (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), kemudian Susno mengajukan kasasi dan Ma sependapat dengan Pengadilan Tinggi, itu cukup menolak. Dengan menolak itu berarti sama dengan keputusan Pengadilan Tinggi. Tidak perlu diulangi lagi,” tegasnya. Hal ini berbeda dengan penafsiran mantan kepala Badan Reserse kriminal Mabes Polri, Duadji, dan para pengacaranya. Susno yang menolak dieksekusi berargumen bahwa vonis Ma tidak sah karena tidak

mencantumkan perintah penahanan bagi dirinya. Padahal, masih menurut Susno, kUHaP Pasal 197 ayat (1) huruf k mensyaratkan hal tersebut. karena itulah Susno Duadji menegaskan dirinya tidak akan melakukan upaya hukum terkait putusan Mahkamah agung yang menolak pengajuan kasasi Susno. Bahkan dari “persembunyiannya” Susno menegaskan kalau Jaksa agung tidak puas, mempersilakan Jaksa agung melakukan upaya hukum sesuai prosedur dan ketentuan undangundang yang berlaku. “Putusan Ma tidak mencantumkan Susno dihukum sekian tahun, atau sekian bulan, sekian hari, sekian menit. (Putusan Ma) juga tidak memerintahkan Susno masuk ke dalam penjara karena memang tidak ada hukumannya. Putusan pengadilan tidak boleh ditafsirkan,” kilah Susno yang diunggah di YouTube. alasan Susno itu mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat 2 yang menyatakan bahwa putusan batal demi hukum jika tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat 1 kUHaP. adapun Pasal 197 ayat 1 huruf k menyatakan bahwa surat pemidanaan di antaranya harus memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Pasal tersebut pernah diajukan uji materi oleh Parlin Riduansyah dengan Yusril sebagai kuasa hukumnya. Pemohon meminta agar mendalilkan bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k juncto Pasal 197 ayat (2) sepanjang frasa “batal demi hukum” UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan 28G ayat (1) UUD 1945 karena memuat rumusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Uji materi ini ditolak Mk melalui putusan yang dibacakan pada 22 November 2012. Dalam pendapatnya, Mk menyatakan bahwa penafsiran tidak dimuatnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dalam surat pemidanaan akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, justru bertentangan dengan UUD 1945. Mk juga menyatakan, Pasal 197 ayat

(2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selain itu, Mk memutuskan perubahan bunyi Pasal 197 ayat (2) dengan menghapus bagian huruf k menjadi “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Sebaliknya kejaksaan maupun Mahkamah agung menyatakan, meski tidak tercantum vonis hukuman yang harus dijalani dalam amar kasasi, secara serta merta penolakan atas permohonan kasasi berarti mengembalikan vonis yang harus dijalani Susno berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekalipun akhirnya Susno Duadji menyerahkan diri untuk dieksekusi, namun pengamat kepolisian dan Dosen kriminologi Universitas indonesia (Ui), Bambang Widodo Umar menegaskan agar momen ini menjadi koreksi bagi para penegak hukuam agar tidak gegabah. Menurut Bambang, kesalahan kecil dari putusan pengadilan seperti nomor atau hal lainnya, tidak boleh dianggap sepele dan tidak boleh terulang kendati tidak mengubah subtansi hukum. “kelembagaan hukum bekerja berkaitan dengan Hak asasi Manusia (HaM), maka kesalahan harus dihindari dan praktek administasi ini perlu ketelitian dan kecermatan. Mungkin kurang perhatian atau koreksi kurang tepat,” kata Bambang Widodo Umar. Hal senada diungkapkan komisi Yudisial (kY). Melalui juru bicaranya asep Rahmat Fajar kY mengharapkan semua pihak menghormati putusan pengadilan dan menjalankannya sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, kata asep, kY juga meminta kesalahan teknis seperti salah ketik dalam kasus ini menjadi pelajaran bagi para hakim ke depan untuk lebih teliti dalam menjalankan tugas agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi. bd MEI 2013


Warta BPK

63

6/10/13 12:59 PM

UMUM

AUdit PenyelenggArAAn UjiAn nAsionAl Badan Pemeriksa keuangan (BPk) melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan TerTenTu (PdTT) TerhadaP Pelaksanaan ujian nasional (un). Tema Pemeriksaan menyangkuT masalah keTerlamBaTan Penyelenggaraan un Pada TingkaT smP dan sma di BerBagai daerah serTa konTrak Penggandaan dan disTriBusi soal un. ke dePan BPk merekomendasikan agar dalam menggandakan soal ujian diserahkan ke PemerinTah daerah.

sangat tipis. akibatnya ketika siswa mengganti jawaban yang salah dengan cara menghapus, kertas lembar jawaban mudah sobek. Retno juga mengungkapkan terjadinya jual-beli kunci jawaban dalam penyelenggaraan Un 2013. Dia mencatat tiga modus jual beli kunci jawaban tersebut. Pertama, siswa membeli sendiri bocoran soal dengan harga per paket soal Rp8 juta. Untuk membelinya, para siswa patungan dengan kisaran Rp100 – Rp250 ribu tiap orang. Modus kedua, kunci jawaban diberikan oleh pihak sekolah, baik sebelum atau saat Un berlangsung. ketiga, tim sukses Un di sekolah itu membetulkan lembar jawaban siswa setelah para pengawas Un meninggalkan ruang ujian di sekolah. Bahkan lanjut Retno ada juga kunci jawaban yang diberikan secara gratis. Ini terjadi di daerah yang infrastruktur dan fasilitas pendidikannya rendah. Untuk mengejar ketertinggalan dengan kualitas pendidikan di kota, pihak tertentu memberikan kunci jawaban kepada siswa di daerah. Terdapat pula pihak sekolah yang bekerjasama dengan lembaga bimbingan belajar (Bimbel) yang bertugas menjawab soal lalu hasilnya disebarkan kepada siswa.

Audit Pelaksanaan UN

Anggota BPK Rizal Djalil.

P

elaksanaan Ujian nasional (Un) kembali menjadi perhatian publik. Pangkal persoalannya menyangkut carut marusnya pelaksanaan Un tahun 2013 kali ini. Federasi serikat Guru Indonesia (FsGI) yang membuka Posko pengaduan masyarakat, telah menerima banyak pengaduan dari siswa, orang tua, dan guru.

64

Warta BPK

64 - 66 UMUM.indd 64

ketua FsGI, Retno listiyanti menuturkan ada sejumlah persoalan dalam pelaksanaan ujian nasional kali ini. seperti adanya keterlambatan lembar soal di Riau, Jawa Timur, dan sumatera Utara. Pengaduan lain yang diterima Posko lanjut Retno yakni kurangnya jumlah soal. kondisi ini terjadi di Riau, sumatera Utara, dan Banten. selain itu, juga masuk keluhan soal lembar jawaban yang

akibat kesemerawutan pelaksanaan Un ini BPk juga tengah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap pelaksanaan Un tingkat pendidikan dasar dan menengah. Upaya ini ditempuh karena menurut anggota BPk Rizal Djalil, BPk mengindikasikan adanya kekisruhan penyelenggaraan Ujian nasional 2013. Hal itu diketahui menurut Rizal, dari hasil pemeriksaan sementara terhadap pelaksanaan anggaran Un tahun ini. “BPk berinisiatif mengaudit dengan tujuan tertentu penyelenggaraan Ujian nasional tingkat pendidikan dasar

MEI 2013

5/28/13 4:38 PM

UMUM dan menengah 2013,” kata Rizal Djalil. selain itu Rizal juga mengungkapkan pemeriksaan ini juga dilakukan karena persoalan pelaksanaan Ujian nasional menyangkut hidup orang banyak. karena itu pemeriksaan yang dilakukan BPk tidak hanya pada perusahaan yang melakukan pencetakan, tapi juga menyangkut proses penunjukan perusahaan tersebut. “Dengan begitu kita akan mengetahui prosesnya bagaimana,

setara dengan biaya per siswa Rp 39.000 dari total 14 juta siswa. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri keuangan anny Ratnawaty. Ditambahkan, anggaran sebesar Rp 543,4 miliar sudah dicairkan sehari setelah surat pengajuan kemendikbud sesuai dengan keppres no. 37 Tahun 2012 Tentang Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Ta 2013. nah kembali ke soal langkah BPk mengaudit Un, anggota BPk Rizal Djalil menjamin seluruh

Dengan begitu menurut Rizal, pemerintah pusat hanya bertugas membuat soal, memberikan pengawasan dalam percetakan soal Un di daerah dan mengawasi jalannya Un. “kita yakin penggandaan soal Un mampu dilakukan di percetakan daerah,” kata Rizal. Rizal menjelaskan, sejak tahun 2012, penyelenggaraan Un tingkat sMP dan sMa dipusatkan di kemendikbud, dalam hal ini Jakarta. Hal ini mengakibatkan distribusi soal

alasan kemendikbud memusatkan percetakan soal Un sMP dan sMa, yang disebut penyebab kisruh keterlambatan pengiriman soal di belasan provinsi, bakal terungkap dalam audit yang dilakukan BPk. Menurut Rizal Djalil, penggandaan soal ujian di tahun mendatang tidak lagi dilakukan oleh pemerintah pusat. sebaiknya diserahkan ke Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2010 j.o PP nomor 23 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Un menjadi terlambat. kondisi ini berbeda dengan penyelenggaraan Un tingkat sD yang tidak mendapatkan masalah berupa keterlambatan. Untuk memperkuat pengendalian terhadap kebocoran soal, disarankan agar kemendikbud melaksanakan penyiapan naskah soal berkoordinasi dengan Badan standar nasional Pendidikan. kemendikbud juga disarankan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Un di masing-masing provinsi dan melakukan pemantauan pelaksanaan penggandaan dan distribusi. “kemudian kemendikbud melakukan evaluasi penyelenggaraan Un,” ujar Rizal.

“Pemeriksaan tersebut dilakukan BPK berdasarkan kondisi di masyarakat yang menuntut penjelasan atas kekisruhan tersebut serta besarnya anggaran untuk menyelenggarakan UN,” kata Rizal.

apakah betul ada penyimpangan. Itu akan kita ungkapkan,” kata Rizal. selain itu menurut Rizal Djalil, tema pemeriksaan lain adalah masalah keterlambatan penyelenggaraan Un pada tingkat sMP dan sMa di berbagai daerah serta kontrak penggandaan dan distribusi soal Un. “Pemeriksaan tersebut dilakukan BPk berdasarkan kondisi di masyarakat yang menuntut penjelasan atas kekisruhan tersebut serta besarnya anggaran untuk menyelenggarakan Un,” kata Rizal. Pemerintah menganggarkan Rp543,4 miliar atau setengah triliun rupiah lebih untuk dana Ujian nasional (Un) 2013. anggaran ini

MEI 2013


Warta BPK

65

5/28/13 4:38 PM

UMUM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh

Desentralisasi penggandaan soal ini didukung dua kepala daerah. Wali kota samarinda sahari Ja’ang mengatakan, dengan adanya pengalaman Un yang ricuh seperti sekarang, sebaiknya pelaksanaan penyelenggaraan Ujian nasional sMP dan sMa ke masing-masing provinsi. Dia menceritakan Un yang berlangsung di daerahnya. Menurut sahari, saat Un tingkat sMa, wilayahnya sempat mengalami kekurangan soal. Dia menduga permasalahan tersebut diakibatkan distribusi yang mengalami keterlambatan. “Pada Un tanggal 17 april, kita kekurangan soal untuk 2.800 murid,” katanya saat berkomunikasi dengan Rizal melalui sambungan telepon. Pernyataan senada disampaikan Bupati Belu, nTT, Joachim lopez. Dia yakin jika percetakan di wilayahnya mampu memenuhi permintaan soal Un. sebab dalam pandangan Joachim lopez kekisruhan Un 2013 ini karena

66

Warta BPK


terpusatnya penggandaan soal ujian di pemerintah pusat. “kami sangat setuju rekomendasi itu,” ujarnya singkat. sedangkan Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) M. nuh mengaku bertanggungjawab terhadap carut marutnya pelaksanaan ujian nasional kali ini. Bahkan nuh juga menyatakan siap diaudit oleh pihak manapun termasuk BPk. “saya yakin ini adalah jalan terbaik, oleh karena itu silakan diaudit untuk diperiksa. kami pun sedang melakukan investigasi,” jelas nuh. sementara staf khusus Mendikbud Bidang komunikasi dan Media, sukemi, mengatakan kemendikbud siap memenuhi tuntutan masyarakat agar dilakukan audit atas penyelenggaraan Ujian nasional (Un) 2013. Menurutnya, audit itu penting untuk mengetahui di mana titik lemah dalam penyelengaraan Un tahun ini. Dengan begitu lanjut sukemi

diharapkan ke depan ada perbaikan penyelenggaran Un. Bahkan, ia menyebut kemendikbud sudah membentuk tim investigasi. Tapi, mengingat proses Un masih berlangsung dan kemendikbud masih fokus mempersiapkan pelaksanaan Un maka tim investigasi baru akan mulai berjalan setelah proses Un selesai. anggota Badan standar nasional Pendidikan (BnsP), Teuku Ramli Zakaria, juga mengatakan pihaknya siap diaudit dan dievaluasi. secara umum penyelenggaraan Un selalu mengalami pembenahan. Misalnya, untuk mengedepankan rasa kejujuran dan meningkatkan konsentrasi siswa dalam mengikuti ujian, soal yang diujikan terdiri dari 20 naskah padahal tahun sebelumnya hanya lima naskah. Menurutnya, dengan diperbanyaknya naskah maka dalam satu mata pelajaran yang diujikan terdapat banyak variasi naskah. sehingga memperkecil kemungkinan siswa tengok kanan-kiri ketika ujian dan meningkatkan konsentrasi untuk fokus terhadap soal ujian. namun, Ramli mengakui bahwa Un 2013 juga memiliki kelemahan pada lembar jawaban yang kualitas kertasnya lebih tipis ketimbang tahun lalu. Terkait ditemukan fakta adanya percetakan yang tak mampu penuhi target pendistribusian paket soal dengan baik, Ramli yakin panitia penyelenggara Un 2013 sudah memilih perusahaan yang terbaik untuk mencetak lembar soal Un. salah satu penyelenggara Un 2013, ketua BnsP, Djemari Mardapi, menegaskan tak keberatan jika audit dilakukan oleh lembaga negara seperti BPk. Menurutnya hal itu penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan, termasuk Un. Terkait perumusan naskah soal Un, Djemari mengatakan sudah dilakukan kajian mendalam dan diuji coba oleh para ahli serta praktisi pendidikan. bw

MEI 2013

5/28/13 4:38 PM

Lintas Peristiwa

BPK Harus audit KemdiKBuB dan PerusaHaan PercetaKan JAKARTA ---Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus mengaudit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perusahaan percetakan terkait keterlambatan distribusi soal ujian negara 2013 ke 11 provinsi. Menurut International Corruption Watch (ICW), hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab keterlambatan, mungkinkah karena kelalaian atau kesengajaan yang berindikasi korupsi ? Keterlambatan distribusi soal UN tahun ini bukan pada teknis distribusi. Tidak ada faktor krusial seperti cuaca dan lainnya yang dapat menghambat penyaluran soal tersebut. Oleh karena itu, keterlambatan distribusi kali ini diduga kuat karena terlambatnya pencetakan soal ujian oleh perusahaan-perusahaan percetakan. Demikian siaran pers ICW yang dilansir bisnis.com. Berdasarkan informasi yang diperoleh ICW, terdapat tujuh perusahaan percetakan UN 2013 antara lain PT BDP, PT PB, PT GIP, PT JTP, PT KWU, dan PT TMG. Total anggaran percetakan dan distribusi soal UN 2013 sebesar Rp94,9 miliar. Audit dapat dimulai dari aspek kewajaran visitasi

perusahaan pemenang lelang. Pertanyaannya, apakah panitia lelang Kemdikbud telah melakukan prosedur visitasi dan memutuskan pemenang dengan benar? Hal ini dapat dilihat melalui kemampuan dan kapasitas cetak perusahaan percetakan tersebut.Jika ternyata perusahaan percetakan itu tidak memiliki kemampuan dan kapasitas percetakan sebagaimana yang disyaratkan, perlu diselidiki alasan perusahaan tersebut lolos. Apakah ada titipan atau suap dalam penetapan pemenangan lelang ? Selain perusahaan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013, pejabat Kemendikbud terkait UN juga perlu diperiksa. Apakah pejabat tersebut memiliki kontribusi terhadap penetapan pemenang lelang pengadaan dan distribusi soal UN 2013? Apakah pejabat tersebut menerima imbalan atau jasa atas kontribusi nya tersebut ?

Banggar dPr aKHirnya restui anggaran Bencana rp1,6 triliun JAKARTA--- Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI menyetujui anggaran bencana yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 1,645 triliun. Rinciannya terdiri dari anggaran pokok sebesar Rp 1 triliun dan anggaran tambahan untuk penanganan sodetan kali Ciliwung Rp 645 miliar. Kepala BNPB Syamsul Maarif menyatakan anggaran pokok terdiri dari penanganan longsor dan banjir sebesar Rp 500 miliar. Kemudian penanganan kekeringan dan dampak angin puting beliung sebesar Rp 250 miliar dan penanganan kerusakan lahan dan hutan sebesar Rp 250 miliar.”Untuk itu secara total kita ajukan anggaran sebesar Rp 1 triliun,” ungkap Syamsul saat rapat kerja dengan Banggar di Gedung DPR RI, Senayan, sebagaimana dikutip dari detik.com. Anggaran tersebut bersifat siap pakai dimana tersimpan di Kementerian Keuangan. Inipun bertujuan agar ketika terjadi bencana, BNPB dapat segera

merealisasikan. Selain itu, ia menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu adanya penanganan bencana pasca banjir di DKI Jakarta. Menurutnya, BNPB harus menyediakan anggaran khusus untuk melaksanakan hal tersebut. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Sopit menyatakan anggaran sebesar BNPB Rp 1 triliun siap pakai dan tambahan Rp 645 miliar. “Anggaran sebesar BNPB Rp 1 triliun siap pakai dan tambahan Rp645 miliar disetujui,” ujarnya.

MEI 2013

67 - LINTAS PERISTIWA.indd 67

Warta BPK

67

6/18/13 10:15 AM

SOSOK

Andi RAhmAt ZubAedi IntegrItas Modal PentIng BagI seorang audItor Seorang auditor yang melakukan pemerikSaan inveStigatif dituntut keSabaran, kecermatan, dan lapar dengan raSa ingin tahu. namun, hal terpenting adalah integritaS. integritaS adalah kata kunci yang haruS dimiliki Setiap auditor.

Andi Rahmat Zubaedi

M

enuruT Andi rahmat Zubaedi, Ketua Tim Senior (KTS) pada Auditorat utama Keuangan negara III, untuk menjadi auditor investigatif, tidak ada syarat

68

Warta BPK

68 - 70 SOSOK.indd 68

khusus. Masalah kemampuan teknis masih bisa di-drill. namun, hal terpenting adalah integritas. Tapi, integritas sendiri sebenarnya harus juga dimiliki semua auditor manapun. “Menurut saya, jujur, itu pun

harus dimiliki semua auditor. Jadi, semua auditor, itu bisa menjadi pemeriksa investigatif,” ucapnya. Walau begitu, memang perlu kesabaran dan rasa skeptisme yang lebih. Itu yang kadang tidak dimiliki semua auditor. Dalam melakukan pemeriksaan investigatif rasa skeptis harus tinggi. Tidak cepat puas, dan harus terus diasah rasa ingin tahu dan penasarannya. Itu semua juga temasuk yang seharusnya dimiliki oleh auditor. Memang dalam pemeriksaan investigasi, auditor harus lebih sabar karena rentang waktu pemeriksaannya lama. Biasanya lebih gigih dalam mencari informasi dan data. Tidak hanya puas sebatas data yang disodorkan, tetapi mengungkapkan informasi di balik data itu. Hal-hal itu yang memang butuh effort yang lebih dari seorang auditor yang melakukan pemeriksaan investigatif. Kadang-kadang, menurut Andi, kebanyakan auditor kurang menggali lebih mendalam dari data yang sudah dikumpulkan. Padahal, bisa saja auditor ditipu oleh dokumen atau data yang diperolehnya itu. Apalagi sekarang, aparat penegak hukum maupun auditor seolah-olah ‘balap-balapan’ dengan si pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Para pelaku tindak pidana korupsi, selalu mencari modusmodus baru. Kalau mereka menggunakan modus baru, auditor tentu saja tidak bisa menggunakan teknik lama. Harus menggunakan teknik baru juga untuk mengungkapnya.

MEI 2013

5/28/13 4:41 PM

Andi mencontohkan, kalau dulu, masih konvensional, pelaku biasanya mengotak-atik cara mengambil uang dari uang yang tersisa pada anggaran, karena cara pencatatan dan penyimpanannya masih tradisional/ konvensional. nah, modus seperti itu kemudian ditinggalkan, pelaku sekarang menggunakan perbankan karena lebih smooth dan lebih aman. Auditor sendiri awalnya tidak mengetahui modus itu. Kemudian diketahui ada modus baru melalui perbankan. Sekarang, aparat penegak hukum atau auditor mencari cara mengungkap kejahatan perbankan. “nah, sekarang, orang sudah tahu semua nih, kejahatan perbankan mudah dideteksi, mau kembali lagi ke modus yang lama, atau beralih pada modus pencucian uang, tinggal pintar-pintarnya kita untuk mengungkapkan. Jadi, kalau ada modus baru, kita harus belajar untuk mengungkap modus baru itu,” terang Andi. untuk bisa mengungkap modusmodus baru itu, menurut Andi, auditor mesti mengetahui dan memahami (menguasai) proses bisnis pada objek atau industri yang diperiksa itu. Mengetahui seluk-beluk dan trennya seperti apa. Kalau objek yang diperiksa itu, risikonya dimana, kelemahannya di mana. Pengendalian apa yang sudah dilakukan, di mana kelemahannya. Karena, kalau auditor tahu kelemahannya, mungkin bisa mengidentifikasi celah-celah yang bisa digunakan dalam tindak pidana, khususnya korupsi. Ketika auditor akan melakukan pemeriksaan investigatif, dia harus berpikir, dirinya yang menjadi pelaku. Kalau auditor tidak berpikir begitu, berpikirnya hanya dengan bahasa akuntansi, sulit menemukan atau mengungkapkan tindak pidana korupsinya. Auditor hanya melihat apa yang terlihat. Hanya melihat yang ada di permukaan. Padahal permukaan atau apa yang terlihat itu kadang-kadang bisa mengecoh. nah,

itu butuh pengalaman serta interaksi yang lebih mendalam dengan dunia objek yang diperiksa. Oleh karena itu, auditor yang melakukan pemeriksaan investigatif, perlu kesabaran dan proses belajarnya juga butuh waktu lama. Belajar untuk mengetahui industri itu saja lama. Apalagi untuk bisa mengungkapnya. Walau di BPK tidak ada istilah auditor investigatif, tetapi Andi rahmat Zubaedi sendiri sudah cukup kenyang dengan pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan pertamanya yang berhubungan dengan pemeriksaan investigatif adalah pemeriksaan atas pengadaan helikopter Mi-17 TnI AD. Saat itu ia bertugas pada AKn I yang membawahi Departemen Pertahanan

ketika auditor akan melakukan pemeriksaan investigatif, dia harus berpikir, dirinya yang menjadi pelaku.

dan TnI. Waktu itu, tidak dikenal istilah pemeriksaan investigatif. namun, saat memeriksa objek pengadaan helikopter itu, metode pemeriksaan yang digunakan sama dengan pemeriksaan investigatif. Pada pemeriksaan atas pengadaan helikopter Mi-17 TnI AD inilah, sebut Andi, akhirnya menjadi kasus pertama dalam pemeriksaan ‘investigatif” BPK yang bisa menjerat oknum TnI sebagai tersangka pada era reformasi. Dan, pelakunya akhirnya bisa dihukum. Pengalaman dalam pemeriksaan

investigatif berikutnya adalah pemeriksaan pada Komisi Pemilihan umum (KPu). Pemeriksaan inilah yang sudah menggunakan istilah pemeriksaan investigatif. nama pemeriksaannya: Pemeriksaan Investigatif atas pengadaan logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2004. Pemeriksaannya dilakukan tahun 2005. Pemeriksaan ini juga melibatkan banyak auditor BPK. Setidaknya tim pemeriksaan dibagi empat subtim yang memeriksa objek-objek pada pengadaan logistik, seperti tinta, kotak suara, kertas suara dan teknologi informasi. Andi bertugas untuk memeriksa pada pengadaan kertas suara. Dalam pemeriksaan ini, menjadi debutan prestasi KPK, dimana KPK melakukan penangkapan atas salah satu Komisioner KPu yang cukup dikenal masyarakat pada waktu itu. Saat satuan kerja ad hoc yang menangani pemeriksaan investigatif di BPK dibentuk, Andi juga diikutsertakan di dalamnya. Satuan kerja yang berada langsung di bawah Ketua BPK ini dikenal dengan nama unit Pemeriksaan Investigatif (uPI). Saat diikutsertakan di uPI, Andi semakin banyak melakukan tugas pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan yang pernah dilakukan saat di uPI itu, di antaranya: pemeriksaan terkait dengan dana bantuan sosial (bansos) di Kutai Kartanegara. Pada pemeriksaan ini, tindak lanjut dari hasil pemeriksaannya adalah ditahannya Bupati Kutai Kartanegara yang juga bendaharawan sebuah partai politik besar. Selain itu, pemeriksaan investigatif lainnya, aparat penegak hukum berhasil menangkap beberapa kepala daerah lainnya, seperti bupati Aceh Tenggara dan Bupati natuna. Dan, banyak lagi pemeriksaan investigatif lainnya yang membuat aparat penegak hukum berhasil menahan pejabat-pejabat penting lainnya. Selain diikutsertakan dalam MEI 2013


Warta BPK

69

5/28/13 4:41 PM

melakukan pemeriksaan investigatif, Andi juga pernah memberikan keterangan ahli di pengadilan. Tiga kali ia memberikan keterangan ahli ini, yaitu pada kasus bupati Aceh Tenggara, bupati natuna, dan Sekretaris Kemenkokesra. Ketiga kasus tersebut juga hulunya dari pemeriksaan investigatif yang juga ia terlibat di dalamnya. Baginya, hal itu lumrah bagi auditor yang melakukan pemeriksaan investigatif. “Kalau pemeriksaan investigatif itu kita harus terlibat mulai dari perencanaan, sampai ke tindak lanjut, tindak lanjutnya ini bisa sampai ke pengadilan. Khususnya dalam hal memberikan keterangan ahli. Harus siap untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan. Sebab, hasil dari pemeriksaan investigatif ini orientasi pada penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berarti nanti akan disampaikan kepada APH, sampai ke proses di pengadilan, dia akan diminta oleh APH untuk memberikan keterangan ahli. Itu harus siap juga,” ungkap pria kelahiran 16 Mei 1971 ini.

teori yang disarikan dari berbagai pengalaman dalam mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi atau kecurangan (fraud) di berbagai negara. Asosiasi profesi CFe atau biasa disebut Association of Certified Fraud Examiners (ACFe) sendiri memiliki buku manual yang berisi pengalamanpengalaman tersebut. Dari kumpulan pengalamanpengalaman itu, akan terlihat gambaran fraud atau tindak pidana korupsi itu seperti apa; cara mengungkapkannya seperti apa; bagaimana bisa menggali dari si

Bicara Soal CFE Bicara soal auditor BPK yang pertama kali mendapatkan Certified Fraud Examiners (CFe), Andi lah orangnya. Ia mengikuti kursus untuk mendapatkan sertifikasi ini bersama dengan beberapa koleganya ketika lulus dalam tes rekruitmen untuk ditempatkan di uPI. Sekitar 15-20 auditor yang berhasil masuk di uPI. Separuhnya, mengikuti kursus untuk mendapatkan CFe. “Yang separuhnya itu kan sewaktu review, ada yang hadir, ada yang nggak, nggak lengkap. Terus kebanyakan tengah menjalankan tugas, nah kebetulan saya sendiri yang tidak tugas, jadi saya sendiri yang lebih banyak belajar, jadi waktu ujian CFe-nya saya yang lulus duluan,” selorohnya. Mendapatkan sertifikasi CFe menurut Andi juga bermanfaat baginya. Di dalam CFe itu merupakan

70

Warta BPK


terduga; bagaimana mengikuti si terduga; dan hal-hal lain yang terkait. nah, hal-hal ini diajarkan kepada para peserta CFe. Hal lainnya, mengungkap kecurangan di dalam pembukuan. upaya mengungkapkannya tidak melulu harus membuka pembukuannya. Tapi, harus tahu juga praktek pembukuannya seperti apa dan orang lain cara membukukannya seperti apa. untuk mengungkapkan pemalsuan surat, harus tahu kelemahan dari sistem persuratannya seperti apa. Itu juga kerapkali dipelajari juga dalam buku manual ACFe itu, yang diajarkan dalam review buku manual itu.

Setelah diajarkan review dari buku manual tersebut, kemudian peserta dites. Dites dengan kasus-kasus dan teori-teori yang sudah diajarkan: teori tentang fraud, teori tentang intelejensi, teori tentang tindakan kriminal, dan lain-lain. “Tapi, kalau kita tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan sama sekali, sulit juga untuk memahami teori-teori yang diajarkan dalam CFe itu. Karena, teori juga tidak selalu aplikatif kan. Di lapangan kan kasus sangat beragam. Tidak bisa digeneralisir,” ungkap Andi. Terkait rencana pembentukan AKn yang khusus menangani pemeriksaan investigatif, Andi menyambut baik. Menurutnya, dengan pembentukan satuan kerja tersebut, maka pekerjaan pemeriksaan investigatif akan lebih terfokus. Auditor-auditor yang berada di dalamnya juga akan lebih fokus menjalankan tugas pemeriksaan investigatif. Selama ini, akunya, pemeriksaan investigatif dilakukan pada masingmasing AKn. Padahal auditor-auditor di masing-masing AKn juga punya banyak pekerjaan lainnya, seperti pemeriksaan keuangan yang menjadi pemeriksaan mandat, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selain investigatif. Belum lagi soal cara pendekatan yang berbeda antara AKn satu dengan AKn lainnya. “Kalau pemeriksaan investigatif dimasukkan pada masing-masing AKn, nanti mereka pendekatannya beda-beda. Ada yang simpel, atau sederhana sudah bisa dinyatakan sebagai indikasi tindak pidana korupsi yang bisa diajukan ke APH. Ada yang sangat rigid, ada yang berhati-hati sekali. Sementara perangkat standar pemeriksaan investigasi memang ada tetapi belum dipahami oleh seluruh pemeriksa di BPK. nah, dengan dikumpulkan di satu tempat (AKn khusus pemeriksaan investigatif ) ini akan lebih fokus,” paparnya. and

MEI 2013

5/28/13 4:41 PM

SERBA-SERBI

Dharma Wanita Selenggarakan Pelatihan Dan Pembinaan OrganiSaSi

D

alam rangka meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan bagi pengurus dan anggotanya, Dharma Wanita Persatuan Setjen BPK RI mengadakan acara Pelatihan dan Pembinaan Organisasi. Pelatihan dan pembinaan organisasi ini merupakan sarana dan wujud nyata untuk meningkatkan dan mengembangkan peran sumber daya manusia agar terus berperan sesuai dengan visi dan misi Dharma Wanita untuk berkiprah dalam upaya membangun bangsa melalui kaum perempuan. Ketua BPK, Hadi Poernomo, dalam arahannya mengatakan, para ibu Dharma Wanita Persatuan mempunyai tugas ganda yang sangat berat, yaitu, sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai sosok pendamping yang terus menunjang karier suami juga berperan aktif di lingkungan masing-masing sebagai wujud bakti dan kepedulian sosial. Dalam peran sosial, para ibu Dharma Wanita diharapkan terus menunjukkan Ketua DWP Setjen BPK RI Ny. Hendar Ristriawan tengah menyampaikan pertanyaan eksistensinya dan kepedulian sosial pada lingkungan kepada narasumber. masing-masing sebagai bagian pengembangan dan peningkatan kualitas keberadaan para anggota Dharma Wanita Persatuan. Hal tersebut juga menunjukkan wujud kecerdasan sosial dan ketinggian budi pekerti ibu-ibu anggota Dharma Wanita. “Dengan cara seperti itu, saya yakin peran aktif anggota Dharma Wanita Persatuan BPK RI semakin jelas dan lengkap. Baik sebagai pendamping suami, sebagai ibu dan juga sebagai anggota masyarakat yang mengetahui hak dan kewajibannya,” ujar Ketua BPK. Selain Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, juga hadir dalam kesempatan itu adalah Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan, Ibu-ibu Ikistra BPK RI, Ketua Dharma Wanita DWP Setjen BPK RI, serta para peserta pelatihan dan pembinaan organisasi yang terdiri dari pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Setjen BPK RI dan juga Dharma Wanita Persatuan Perwakilan BPK RI. Selama dua hari, para peserta mendapat berbagai macam pelatihan di antaranya, pada hari pertama, para peserta diberikan pengetahuan mengenai pembinaan organisasi dan teori pelatihan yang meliputi personal power, penampilan dan tata cara berbusana, sosial etika dan communication skill. Sedang pada hari kedua, peserta Narasumber tengah menyampaikan paparannya. melaksanakan praktik table manner dan beauty class. MEI 2013

71 - SERBA SERBI.indd 71

Warta BPK

71

5/28/13 4:54 PM

RESENSI BUKU

P U S TA K A Buku ini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai perkembangan terbaru dan berbagai isu kontemporer di bidang audit internal. Buku ini memberikan pemahaman yang baik mengenai peran dan tanggung jawab auditor internal sebagai salah satu partner dalam tata kelola dan pemberi nilai lebih dalam suatu organisasi. Buku ini menerangkan tentang pentingnya fungsi audit internal dalam manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola. Dengan amandemen terbaru yang diterbitkan di Bursa Malaysia’s (Amended) Listing Requirements tertanggal 31 Januari 2008, yang mengamanatkan fungsi audit internal untuk semua perusahaan publik yang tercantum, diperlukan adanya pemahaman yang baik mengenai fungsi audit internal sebagai salah satu sarana untuk mengamankan kepentingan para pemegang saham. Buku ini juga berisi tentang Kerangka Praktik Profesional Internasional (IPPF) yang dimiliki IIA, yang meliputi Pedoman Wajib (seperti Kode Etik Standar Internasional untuk Praktik Internasional Audit Internal) dan Pedoman yang Sangat Direkomendasikan (seperti Position Papers, Practice Advisories dan Practice Guides). Buku ini merupakan upaya bersama para akademisi dan para praktisi di bidang auidt internal. Para penulis mengetahui bahwa perlu adanya buku-buku audit internal yang lebih bersifat lokal dan mudah dijangkau. Oleh karena itu, para penulis berharap bahwa upaya bersama mereka dalam menulis buku ini akan memberikan kontribusi dalam mempromosikan keutamaan audit internal dan juga dapat mendorong perkembangan profesional secara berkelanjutan di bidang ini.

72

Warta BPK

72 - 73 PUSTAKA.indd 72

Principles and contemporary issues in internal auditing Zaini, Norlela (Ed.) Kuala Lumpur : McGraw-Hill, 2009 2nd ed. xiv, 341 hlm. : ilus. ; 26 cm. 657.45 PRI

MEI 2013

6/18/13 7:48 PM

Daftar Buku Terbaru Maret 2013 (Warta BPK) PERPUSTAKAAN BPK RI

Auditing cases : an interactive learning approach

Auditing and assurance services : an integrated approach

Canada : Pearson Education, 2012 x, 396 hlm. : ilus. ; 28 cm.

Arens, Alvin A. London : Pearson Education, 2012 870 hlm. : ilus. ; 28 cm. + 1 CD

657.45 AUD

657.45 ARE a

Information technology auditing

Harnessing the power of continuous auditing : developing and implementing a practical methodology

Hall, James A. Cincinnati : South-Western, 2011 xvii, 647 hlm. : ilus. ; 26 cm. 657.1558 HAL i

Mainardi, Robert L. New Jersey : John Wiley & Sons, 2011 xvi, 285 hlm. : ilus. ; 24 cm. 657.458 MAI h

Reaching key financial reporting decisions : how directors and auditors interact Beattie, Vivien New York : John Wiley & Sons, 2011 xii, 362 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Cost accounting : a managerial emphasis Hornger, Charles T. New Jersey : Pearson Education, 2012 892 hlm. : ilus. ; 28 cm. 658.1511 HOR c

657.3 BEA r

Accounting for managers : interpreting accounting information for decision making

Forensic analytics : methods and techniques for forensic accounting investigations

Collier, Paul M. New Jersey : John Wiley & Sons, 2012 xix, 558 hlm. : ilus. ; 24 cm.

Nigrini, Mark New Jersey : John Wiley & Sons, 2011 xi, 463 hlm. : ilus. ; 25 cm.

658.1511 COL a

657.45 NIG f

Management accounting : information for decision making and strategy execution

Extraordinary circumstances : the journey of a corporate whistleblower

Boston : Pearson Education, 2012 550 hlm. : ilus. ; 26 cm.

Cooper, Cynthia New Jersey : John Wiley & Sons, 2008 xiii, 402 hlm. ; 22 cm.

658.1511 MAN 364.168 COO e

MEI 2013

72 - 73 PUSTAKA.indd 73

Warta BPK

73

6/18/13 7:48 PM

Opini LEBIH DARI SEKADAR WTP

Oleh : Wahyu Priyono Kepala Bagian Publikasi dan Layanan Informasi

S

etIaP tahun pemerintah daerah menunggu dengan penuh harap opini BPK atas laporan keuangan yang akan mereka sampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah (aPBD) kepada masyarakat. tentu saja Pemerintah Daerah tidak mengharapkan laporan keuangan mereka memperoleh opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) maupun opini adverse (tidak wajar). Sedikitnya mereka menginginkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan dambaannya

74

Warta BPK

74 - 75 OPINI.indd 74

adalah mendapat opini yang terbaik, yaitu wajar tanpa pengecualian (WtP). Mengapa opini WtP menjadi dambaan setiap pemerintah daerah, sehingga banyak pemerintah daerah yang begitu gigih mengejar opini WtP? Hasil diskusi dengan beberapa kalangan menyimpulkan sedikitnya ada lima alasan pemerintah daerah begitu mendambakan opini WtP, yaitu : (1) Prestise, opini WtP merupakan predikat yang paling baik/tertinggi dari keempat jenis opini yang

MEI 2013

6/5/13 1:20 PM

(2)

(3)

(4)

(5)

dikeluarkan oleh BPK kepada pemerintah daerah yang telah berhasil menyajikan secara wajar semua hal yang material laporan keuangan sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintah (SaP); Clear, banyak kalangan yang beranggapan bahwa dengan mendapat predikat WtP berarti pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah dinyatakan bersih, transparan dan akuntabel; Clean, dengan memperoleh predikat WtP, pemerintah daerah beranggapan bahwa mereka telah bebas dari korupsi ataupun permasalahanpermasalahan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah (aPBD); Citra, secara politis dengan mendapatkan predikat WtP, pimpinan daerah akan mendapatkan pencitraan yang baik sehingga dapat digunakan sebagai modal untuk maju lagi sebagai calon kepala daerah; Reward, setiap pemerintah daerah yang memperoleh opini WtP akan mendapat reward puluhan miliar dari Kementerian Keuangan RI.

Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya seputar opini WtP bermunculan, yang pada dasarnya menanyakan apakah cukup hanya dengan mendapat opini WtP. Diantara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah : (1) apakah betul dengan memperoleh predikat WtP, pemerintah daerah sudah terbebas (bersih) dari kerugian daerah, korupsi dan tindakantindakan melawan hukum terkait pengelolaan keuangan daerah (aPBD)? (2) apakah dengan opini WtP berarti program-program pembangunan pemerintah

daerah sudah dapat dikatakan berhasil atau mencapai target? (3) Kenapa angka pengangguran, angka kematian balita, angka kemiskinan, dan angka putus sekolah masih tinggi tetapi pemerintah daerah mendapat opini WtP? (4) apakah ada korelasi antara opini WtP yang diperoleh suatu pemerintah daerah dengan hasil penilaian kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Kemenpan? (5) Masih banyak masalah di aset seperti tanah yang belum bersertifikat, jalan dan jembatan yang rusak, dan gedung dan bangunan yang tidak digunakan, tetapi kenapa opininya WtP? Mungkin masih banyak pertanyaan lain yang senada dengan kelima pertanyaan tersebut di atas. Namun dari pertanyaanpertanyaan tersebut tidak semua dapat terjawab dengan pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini, sehingga bagi pemerintah daerah tidaklah cukup hanya dengan memperoleh predikat WtP atas laporan keuangan yang mereka sajikan dan sampaikan kepada rakyat. Opini atas laporan keuangan belum bisa menggambarkan tingkat kinerja pelayanan publik yang telah pemerintah daerah berikan/ wujudkan kepada daerah dan seluruh rakyat yang dipimpinnya. tanggung jawab pemerintah daerah kepada daerah dan seluruh rakyat yang dipimpinnya bukan hanya pada penyusunan laporan pertanggungan jawaban keuangan (aPBD) dan kemudian memperoleh opini WtP, tapi secara substansi di lapangan harus memberikan pelayanan publik yang baik dan memuaskan. Dengan demikian, sebenarnya perlu tolok ukur yang dapat menilai kinerja pelayanan publik yang telah diberikan

pemerintah daerah kepada masyarakat yang dipimpinnya. Beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, antara lain : (1) berapa persen penurunan angka kemiskinan, (2) berapa persen angka partisipasi pendidikan dan angka putus sekolah, (3) berapa penurunan angka buta huruf, (4) berapa jumlah ibu dan anak yang berhasil diselamatkan dalam proses kelahiran, (5) berapa jumlah pelayanan berkualitas yang diberikan oleh puskesmas, (6) berapa jumlah gedung sekolah yang layak dan standar berhasil disediakan, (7) berapa kilometer persegi jalan baru yang dibuat/diperbaiki, (8) berapa meter kubik air bersih mampu disediakan buat rakyat, (9) berapa tingkat inflasi yang berhasil ditekan, (10) berapa hektar lahan pertanian yang dibuka dan dapat fasilitas irigasi yang memadai, (11) berapa juta pohon penghijauan yang berhasil ditanam, (12) berapa jumlah usaha kecil dan lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan, (13) berapa besar hasil industri rakyat yang mampu dipasarkan atau diekspor, (14) berapa persen penurunan angka kriminal, (15) berapa persen penurunan angka perceraian, dan (16) berapa persen peningkatan hasil pertanian/perkebunan/kelautan, serta tolok ukur-tolok ukur lainnya yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan/hajat hidup masyarakat. Dengan demikian, semestinya opini WtP tidak menjadi euforia yang berlebihan baik bagi pihak pemerintah daerah sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan opini tersebut. Menjadi suatu yang sangat bagus jika opini WtP yang diperoleh diikuti juga dengan kinerja pelayanan publik yang baik/ memuaskan bagi seluruh rakyat di daerahnya. .................ooo................ MEI 2013

74 - 75 OPINI.indd 75

Warta BPK

75

6/5/13 1:20 PM

GALLERY FOTO

Pertemuan Pimpinan BPK dan Pimpinan DPR di Gedung DPR, pada 8 April 2013.

Pertemuan antara BPK RI dan Dewan Komisionar Otoritas Jasa Keuangan, pada 9 April 2013.

76

Warta BPK

76 - 79 GALERI FOTO.indd 76

MEI 2013

6/5/13 1:22 PM

Anggota BPK Bahrullah Akbar bersama jajaran AKN VII dengan jajaran Kementerian Negara BUMN melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan program Bina lingkungan Peduli dan Hubungan lKPP-lKKBUMN dan laporan Keuangan BUMN Persero/Perum Analisis terhadap dana PKBl di kantor pusat BPK, pada 18 April 2013.

Training on International Peer Review Standards yang diselenggarakan BPK pada 22-24 April 2013.

MEI 2013


Warta BPK

77

6/5/13 1:22 PM

Sosialisasi Pemeriksaan BPK: Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang diselenggarakan di Bantaeng-Makasar, pada April 2013.

Anggota BPK Ali Masykur Musa mengadakan konferensi Pers terkait Temuan Masalah Kebijakan dan Pengadaan Swasembada Daging Sapi di Kantor Pusat BPK Jakarta, pada 10 April 2013. 78

Warta BPK


MEI 2013

6/5/13 1:23 PM

Ketua BPK Hadi Poernomo dalam Forum Rektor Meeting menyampaikan paparan berjudul Peran Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Serta Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara, pada 25 April 2013, di Jakarta.

Anggota BPK Rizal Djalil menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan dan Penyelesaian Temuan BPK RI Terkait DPRD yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 11 April 2013.

MEI 2013


Warta BPK

79

6/5/13 1:23 PM

TEKNOLOGI MODERN UNTUK SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

Penggunaan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang Amanah Turut Menjamin Masyarakat Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang Layak

www.bpk.go.id

BPK - RI Memastikan Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Digunakan Secara Benar untuk Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Independensi Integritas Profesionalisme

5/28/13 4:57 PM

80 - PAPERBAG.indd 80

MENJAMIN MUTU BPK DENGAN PEER REVIEW ANTAR LEMBAGA. Pertemuan BPK dan ukp4 : Upaya MenindalanjUti temuan BpK

Recommend Documents