MENINGKATKAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS MELALUI PEKERJAAN YANG LAYAK
Oleh : 9 Juli 2015
DPN APINDO
Intervensi khusus diperlukan untuk mengatasi masalah tingginya insiden pekerjaan berupah rendah, termasuk dengan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan Sumber : Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014-2015, ILO Jakarta Office.
DUKUNGAN TERHADAP INVESTASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI INDONESIA DALAM UPAYA MEMPERKUAT PASAR KETENAGAKERJAAN
Melanjutkan percepatan reformasi birokrasi dan perijinan untuk mendukung perbaikan iklim investasi
Percepatan pengembangan intra dan inter koridor ekonomi melalui koridor infrastruktur energi dan logistik sebagai stimulus perkembangan investasi industri
Peningkatan kapasitas SDM / pekerja untuk mendongkrak produktivitas dalam rangka memenangkan persaingan
Rekomendasi APINDO Bagi Investasi Dan Penciptaan Lapangan Kerja
Implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) akan menjadi insentif untuk peningkatan mutu produk domestik
Pengembangan skema kebijakan terintegrasi, terinstitusionalisasi serta insentif legal-formal dalam mendukung daya saing ekspor manufaktur, dalam kerangka kesepakatan di dalam WTO 3
TUJUAN UTAMA :
Menuju kedigdayaan sektor industri berdaya saing global, memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menyerap tenaga kerja
BAGAIMANA DENGAN UPAH? MESKIPUN UPAH MINIMUM MENGALAMI PENINGKATAN PERKEMBANGAN INFLASI TERUS MENGIKIS NILAI KENAIKAN UPAH MINIMUM
Upah Minimum Riil dan Nominal Indonesia, 2000-2013 Sumber : World Bank-World Development Indicators (2014) and Badan Pusat Statistik (2014).
• Bird and Manning (2008) menemukan peraturan perundang-undangan upah minimum Indonesia nampaknya belum dapat menjadi instrumen penekan kemiskinan yang efektif. Ditemukan bahwa kenaikan upah minimum hanya mendongkrak naik pendapatan bersih keluarga tidak mampu sebesar 21%, selebihnya 79% justru menjadi pemicu kerugian bagi rumah tangga miskin melalui kenaikan harga-harga • Kenaikan tingkat upah yang mengesampingkan faktor produktivitas akan berdampak pada melonjaknya biaya tenaga kerja serta kenaikan tingkat harga-harga secara umum, yang berimbas langsung pada inflasi dapat menimbulkan kerugian bagi semua pihak. 4
REGULASI PASAR KETENAGAKERJAAN INDONESIA PERATURAN PASAR KETENAGAKERJAAN INDONESIA MERUPAKAN SALAH SATU REGULASI YANG BERSIFAT RIGID DI KAWASAN
• Daya tawar dan hak-hak pekerja secara bertahap mulai solid, sementara biaya sektor bisnis semakin meningkat dalam hal perekrutan dan PHK pekerja • Dampaknya : perbaikan terus dilakukan yang terkondisikan bagi dunia usaha dalam mendukung upaya pemerintah dalam mementingkan kepentingan pencari kerja, yang bersumbangsih sebagai salah satu faktor penekan kemiskinan. Sumber : Database Legislasi Perlindungan Ketenagakerjaan OECD (2008-2010) seperti dikutip dari World Bank Development Policy Review 2014 Indonesia: Avoiding the Trap 5
....... TIDAK ADA PIHAK YANG DIUNTUNGKAN DARI SISTEM YANG BERJALAN SAAT INI
Peraturan legal pasar ketenagakerjaan yang kaku
Lemahnya penegakan aturan pasar ketenagakerjaan
Indonesia membutuhkan reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang jelas dan terarah
Tidak menguntungkan banyak pihak
• Sektor Bisnis semakin menjadi kurang kompetitif • Pekerja semakin kurang terlindungi • Lapangan kerja bagi para pencari kerja semakin berkurang
Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia : Beberapa Prinsip Dasar 1. Revisi peraturan ketenagakerjaan khususnya terkait dengan mekanisme penentuan upah minimum yang menghubungkan upah dan produktivitas secara lebih baik 2. Peraturan Ketenagakerjaan harus mampu memacu sektor swasta untuk melaksanakan pelatihan secara formal 3. Revisi peraturan Ketenagakerjaan semestinya dapat lebih mementingkan kepentingan para pencari kerja 6
PERUNDANG-UNDANGAN PENGUPAHAN Draft Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengupahan yang terbaru : suatu harapan baru?
Terobosan
RPP PENGUPAHAN MEMILIKI SASARAN YANG TEPAT, NAMUN MINIM FAKTOR PANDUAN DAN FAKTOR PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
Faktor Yang Lepas Dari Perhatian
Mengikutsertakan faktor pertumbuhan ekono Kurangnya panduan mengenai metode mengikuts mi dan produktivitas dalam penghitungan upah ertakan faktor produktivitas dan pertumbuhan ek minimum, terpisah dari faktor KHL onomi dalam penghitungan upah minimum Mendorong penentuan upah via mekanisme bi partit yang lebih merefleksikan tingkat produkti vitas internal dan kemampuan keuangan perus ahaan, khususnya bagi pekerja dengan masa ke rja lebih dari 1 tahun Secara resmi mengatur agar perusahaan memil iki struktur pengupahan masing-masing berdas arkan negosiasi bipartit
7
TANTANGAN TANTANGAN
Bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan inklusif Menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas Untuk menyerap 15,5 juta : 8,3 juta angkatan kerja pada periode 2014-2019 7,2 juta pengangguran selama tahun 2013 Untuk menciptakan 3 juta lapangan kerja per tahun selama periode 2014-2019 (Roadmap APINDO) Pemerintah mentargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak ± 2 juta lapangan kerja per tahun selama 2014-2019
AGENDA KEDEPAN Tantangan perekonomian lima tahun kedepan adalah bagaimana perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih cepat (menuju double digit growth) serta semakin mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak dan berkualitas bagi para pekerjanya. 8
AGENDA PENGUATAN SEKTOR
Sektor Manufaktur :
Daya saing secara global Kemampuan menyerap tenaga kerja Tingkat Produktivitas yang tinggi
Sektor Pertanian & Makanan : Pertumbuhan populasi dan income kelas menegah yang pesat di Indonesia Tren peningkatan harga pangan secara global Indonesia harus menekan turun tingkat ketergantungannya terhadap impor bahan pangan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan secara nasional
Sektor Jasa :
Sektor Energi :
Pengembangan pembangkit-pembangkit listrik Krisis bahan bakar yang bersumber dari fosil Defisit transaksi berjalan terkait dengan tingginya volume impor migas
Sektor Keuangan :
9
Peningkatan kapasitas pertumbuhan sektor jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Penjaminan ekuitas dalam bentuk efisiensi, kualitas, serta input yang dapat diandalkan
Menstimulasi tingkat pendalaman finansial untuk menciptakan inklusi finansial di masyarakat Menjamin kemudahan akses finansial bagi sektor usaha dan penduduk Indonesia
STRATEGI LINTAS SEKTOR Tantangan Lintas-Sektor terdiri dari : kepastian hukum, otonomi daerah, reformasi birokrasi, ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi makro dan infrastruktur – semua saling terkait dan berkergantungan. Aktualisasi Kepastian Hukum, e.g. penguatan terhadap kemurnian kontrak / perjanjian Otonomi Daerah, kualitas kebijakan dan pelaksanannya : kondusif terhadap perkembangan ekonomi regional
Reformasi Birokrasi :
Upaya monitoring dan evaluasi yang terinstitusionalisasi : pelayanan perijinan terpadu satu pintu Menjamin ketercapaian terhadap tujuan dan bukan terhadap berbagai prasyarat yang ditetapkan regulator
Tantangan terkait Ketenagakerjaan :
Penciptaan daya saing bagi lapangan kerja yang berkualitas Penyerapan tenaga kerja melalui program-program pemerintah Skill yang minim dapat menjadi penghambat bagi tenaga kerja yang produktif Minimalisasi senjang keahlian akan menciptakan daya tarik bagi investasi serta meningkatkan tingkat upah
Tantangan sektor Ketenagakerjaan : 10
Upah Minimun masih menjadi kendala : pertimbangan ekonomi vs pertimbangan politis Isu Alih Daya dalam bisnis secara global Sistem Pengaman Sosial (Kesehatan): harmonisasi terhadap COB (koordinasi manfaat) asuransi menghindari pembayaran ganda Sistem Pengaman Sosial (Ketenagakerjaan) : dana pensiun implementasi operasional PP Program Pensiun yang telah disahkan per 1 Juli 2015
+ Terima Kasih Sekretariat DPN APINDO Gedung Permata Kuningan Building, Lt. 10 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur – Setiabudi Jakarta Selatan 12980 Tel. (62) 21 8378 0824, Fax. (62)21 8378 0823/8378 0746 Website: www.apindo.or.id
