PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, Menimbang
: a.
b.
c. Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak sesuai lagi, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PNK.07/ 2010 tentang Tatacara Pengesahan Terhadap Ketentuan Dibidang Perpajakan dan Retribusi. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7);
2
19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8); 20 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 21); 21 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA dan BUPATI TIMOR TENGAH UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. 3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 7. Satuan kerja Perngkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah semua unsur Perangkat Pemerintah Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
3
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 10. Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 12. Surat Keteapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebigh besar dari pada rertribusi yang terutang atau seharusnya tidak dibayar 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang. 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran atas Peraturan Daerah. 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribus. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan; b. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; e. retribusi pelayanan pasar; f. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan g. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum. BAB III NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4
Pasal 4 (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan atau pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah , sosial dan tempat umum lainnya. (3) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Pasal 5 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 6 (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi : a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak , akta ganti nama bagi WNA, dan akta kematian. (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan cetak, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Pasal 7 Dengan nama Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 8 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan b. sewa tempat pemakaman atau tempat pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
5
Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum Pasal 9 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 10 (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum. Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 11 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Pasal 12 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pelayan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran ,los kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari Objek Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. (3) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang mendapat fasilitas pasar tradisional/sederhana, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 13 Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 14 (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. . Bagian Ketujuh Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Pasal 15 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Pasal 16 (1) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
6
(2) Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomukasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan /pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan. Pasal 17 Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran rettribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 18 Retribusi Jasa Umum yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 19 (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah yang dibuang. (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan. (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pemakaman dan pengabuan mayat dihitung berdasarkan jenis dan luas lahan. (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum dihitung frekuensi berdasarkan jenis kendaraan . (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pasar diukur berdasarkan luas, jenis,tempat dan kelas pasar yang digunakan. (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor dihitung berdasarkan jumlah perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaran bermotor dengan tarif retribusi. (7) Tingkat penggunaan jasa pelayanan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan luas, tingkat keamanan dan kepentingan umum dan selalu memperhatikan aspek tata ruang. . BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 20 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan hanya biaya untuk menutup sebagian biaya. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 21 Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut : a. retribusi pelayanan persampahan /kebersihan; 1. Pelayanan pengangkutan sampah untuk rumah tangga ,rumah makan dan hotel : a) sampah rumah tangga Rp. 2.500.-/bulan; b) rumah makan dan hotel Rp. 7.500,-/bulan.
7
2. Pelayanan persampahan untuk pertokoan, pergudangan dan industri: a) sampah pertokoan Rp. 7.500/bulan; b) sampah pergudangan Rp. 7.500,-/bulan; dan c) sampah industri Rp. 10.000,-/bulan 3. Pelayanan pengangkutan persampahan untuk pasar : a) kios Rp. 5.000,-/bulan. b) pelataran pasar Rp. 1.000,-/orang/hari. b. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil; 1. Kartu Keluarga ; Rp. 5.000,2. Kartu Tanda Penduduk; Rp. 7.500,3. Kutipan Akta Perkawinan : a) di Kantor; Rp. 20.000,b) di Gereja ; Rp. 30.000,c) di luar jam kantor; Rp. 25.000,4. Kutipan Akta Kematian Rp. 5.000,5. Kutipan Akta Perceraian WNI Rp 30.000,6. Kutipan Akta Pengesahan anak WNI Rp. 25.000,7. Kutipan Akta Perkawinan WNA : a) di Kantor; Rp. 60.000,b) di Gereja; Rp. 90.000,c) di luar kantor; Rp. 100.000,8. Akta Kematian WNA. Rp. 10.000,9. Akta Perceraian WNA Rp 90.000,10. Akta Pengakuan anak WNA Rp. 90.000,c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; 1. Pemakaman orang dewasa Rp. 25.000,-/mayat/1,5 mx 2m. 2. Pemakaman mayat di bawah umur 17 tahun Rp. 20.000,-/mayat/1mx2m. 3. Pemindahan makam Rp. 20.000,-/mayat. 4. Pembangunan setiap tanda kubur dikenakan retribusi sesuai dengan ukuran sebagai berikut: a) 1 m2 s/d 4 m² Rp. 20.000,b) 4 m2 s/d 6 m² Rp. 25.000,c) 6 m2 s/d 9 m² Rp. 50.000,-dan d) 9 m2 s/d 12 m² Rp. 75.000,d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; 1. Roda 2 (dua) Rp. 1.000,-/parkir . 2. Roda 4 (empat) Rp. 2.000,-/parkir . 3. Roda 6 (enam) Rp. 4.000,-/parkir . 4. Diatas Roda 6 (enam) Rp. 5.000,-/parkir . e. retribusi pelayanan pasar; 1. Kelas I meliputi : a) kios 1) Permanen Rp. 100.000,/bulan. 2) semi Permanen Rp. 75.000/bulan. 3) sewa pelataran Rp. 50.000/bulan. b) los : 1) permanen Rp. 2.500/hari. 2) semi Permanen Rp. 2.000,/hari. c) pelataran terbuka Rp. 1.500,-/hari. d) MCK Rp. 500,-/hari. e) penitipan barang Rp. 1.000,-/sekali titip. 2. Kelas II meliputi: a) Kios : 1) Permanen Rp. 75.000,-/bulan. 2) semi Permanen Rp. 60.000,-/bulan. 3) sewa pelataran Rp. 30.000,-/bulan.
8
b) los 1) semi Permanan 2) sewa pelataran c) pelataran terbuka d) MCK e) penitipan barang 3. Kelas III meliputi: a) Los semi Permanen b) pelataran terbuka c) MCK d) Penitipan barang
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1.500,-/hari. 1.000,-/hari. 1.500,-/hari. 500,-/hari. 1.000,-/sekali titip.
Rp. Rp. Rp. Rp.
2.500,-/hari. 1.500,-/hari. 500,-/hari. 1.000,-/sekali titip.
f. retribusi pengujian kendaraan bermotor; 1. Pengujian berkala pertama kali dan/atau pengujian berkala perubahan bentuk adalah : a) mobil bus, mobil barang,traktor head/kendaraan khusus sebesar Rp. 70.000,b) mobil penumpang umum sebesar Rp. 60.000,c) kereta gandeng dan / atau kereta tempelan sebesar Rp. 60.000,2. Pengujian berkala kedua atau berikutnya sebagai berukut: a) mobil bus, mobil barang,traktor head/kendaraan khusus Rp. 80.000,b) mobil penumpang umum Rp. 65.000,c) kereta gandeng dan / atau kereta tempelan Rp. 60.000,d) biaya penggantian bukti lulus uji yang rusak Rp. 15.000,e) biaya tanda bukti uji hilang Rp. 20.000,f) numpang uji Rp. 80.000,g) ganti buku kir Rp. 15.000,h) plat uji Rp. 10.000,i) biaya pengujian untuk penerbitan surat keterangan rusak bagi kendaraan bermotor ditetapkan sebesar : 1) Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih Rp. 25.000,2) Kendaraan roda 4 (empat) Rp. 20.000,3) Kendaraan roda 2 (dua) Rp. 15.000,g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi : Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dikalikan dengan nilai jual obyek yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara lelekomunikasi. BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Hasil pungutan retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pasal 23 (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai. (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dfimaksud pada ayat (1) selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
9
BAB IX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 25 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tidak tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar. BAB XI PENAGIHAN Pasal 26 yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan
(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yanmg sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenissebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 27 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi Pasal 28 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
10
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII MASA RETRIBUSI Pasal 29 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. BAB XIV INSENTIF PUNGUTAN Pasal 30 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atau dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD. (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas dasar pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XV PENINJAUAN TARIF Pasal 31 (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 ( tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 32 (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan undangan. (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 11
i. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan ; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 33 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara masing-masing : a. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Nomor 53 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 .Nomor 53 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53.); b. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4); c. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11); d. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008. Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18); e. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Nomor 19 Tahun 2007. tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19); f. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12
Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Ditetapkan di Kefamenanu pada tanggal 7 Desember 2011 BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,
RAYMUNDUS SAU FERNANDES Diundangkan di Kefamenanu pada tanggal 22 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,
YAKOBUS TAEK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2011 NOMOR 6
13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I
UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua produk hukum daerah yang kaitan dengan Retribusi Daerah harus ditinjau kembali oleh karena itu Pemerintah Daerah dengan kewenangannya melalukan perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah – Peraturan Daerah yang berkaitan Retribusi Daerah .
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas
14
Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas
TAMBAHAN NOMOR 25
LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN
15
TIMOR
TENGAH
UTARA
