Menguras Bumi Merebut Kursi
Patronase Politik-Bisnis Alih Fungsi Lahan: Studi Kasus & Rekomendasi Kebijakan
Policy Paper INDONESIA CORRUPTION WATCH
Menguras Bumi, Merebut Kursi Patronase Politik-Bisnis Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Kutai Barat dan Ketapang Almas Sjafrina, J. Danang Widoyoko dan Lais Abid
Kata Pengantar Penelitian yang dilakukan ICW ini merupakan usaha untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi serta dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini secara khusus mengamati dugaan praktik korupsi di balik alih fungsi lahan. Sudah menjadi rahasia umum untuk membuka perkebunan atau mendapatkan konsesi tambang harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Penelitian ini menelusuri bagaimana praktik perizinan diberikan dan bagaimana praktik korupsi dilakukan. Penelitian ini juga secara khusus melihat bagaimana politik menjadi salah satu faktor penting di balik korupsi. Terutama patronase politik-bisnis yang melibatkan elit politik lokal, pengusaha dan jaringan para pendukungnya. Seperti yang diduga sebelumnya, perizinan dan konsesi sumber daya alam menjadi sumber pendanaan bagi elit politik, terutama untuk memenangi kompetisi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Hampir semua perizinan dan konsesi menjadi “bisnis” elit politik. Eratnya kaitan antara sumber daya alam, politik dan korupsi menjadi salah satu pendorong kehancuran lingkungan. Selama penelitian lapangan di Kutai Barat dan Ketapang dilakukan, para peneliti justru melihat praktik rent-seizing, yakni bagaimana elit politik justru mendorong terjadinya praktek memburu rente. Kenaikan komoditas tambang dan perkebunan serta keuntungan yang besar dari dua sektor tersebut membuat elit politik tidak lagi menjaga kelestarian lingkungan, tetapi justru merancang sedemikian rupa sehingga kebijakan yang mereka keluarkan bisa memberikan rente yang pada akhirnya turut mereka nikmati. Penelitian ini menunjukkan bahwa soal kelestarian lingkungan, menjaga hutan dan keseimbangan ekologis terkait erat dengan politik dan korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk pemahaman tentang patronase bisnis dan politik yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan pemerintah maupun gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menyelamatkan lingkungan.
Jakarta, Desember 2013
J. Danang Widoyoko Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch
2
Daftar Isi Kata Pengantar _______________________ 2 Daftar Grafik dan tabel ______________________________ 4 Daftar singkatan _______________________________ 5 Abstrak _____________________________________________ 6 Pendahuluan _________________________________ 7 Studi Kasus di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur _______ 8 Studi Kasus di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat _______________ 12 Kesimpulan _____________________________________ 17 Rekomendasi ________________________________ 17 Daftar Pustaka ________________________________________ 19
3
Daftar Grafik Grafik 1. Jaringan Sosial Bupati Kutai Barat Grafik 2. Jumlah Penerbitan IUP Eksplorasi Tambang Hingga Mei 2010 di Kabupaten Ketapang Grafik 3. Jumlah Penerbitan Izin IUP Operasi Produksi Hingga Mei 2010 di Kabupaten Ketapang Grafik 4.Jumlah Penerbitan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang Grafik 5. Jumlah Penerbitan IUPHHK-HA/HTI Kabupaten Ketapang
Daftar Tabel Tabel 1. Jumlah izin dan luas konsesi tambang di Kabupaten Kutai Barat 2007-2012 Tabel 2. Rekapitulasi luas perizinan kebun (sawit) dan jumlah izin yang diterbitkan Tabel 3. Laju deforestasi di Kutai Barat Tabel 4. Komparasi Laju deforestasi di Kutai Barat dan Ketapang Tabel 5. Laju Deforestasi menurut Analisa Satelit di Ketapang, 2013
4
Daftar singkatan
APBD : Anggaran dan Penerimaan Belanja Daerah APL : Areal Penggunaan Lain BEK : Bumi Enggang Katulistiwa, PT BPKH : Balai Pemantapan Kawasan Hutan BUMN : Badan Usaha Milik Negara CSO : Civil Society Organization DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPW : Dewan Pimpinan Wilayah HPK : Hutan Produksi Konversi HPT : Hutan Produksi Terbatas ICW : Indonesia Corruption Watch IUP : Izin Usaha Perkebunan/ Pertambangan IUPHHK-HA/HTI : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alama/ Hutan Tanaman Industri KAL : Kayong Agro Lestari, PT KONI : Komite Olahraga Nasional Indonesia KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah KTNA : Kontak Tani Nelayan Andalan LHKPN : Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara MK : Mahkamah Konstitusi PAN : Partai Amanat Nasional PDI-P : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDS : Partai Damai Sejahtera PIS : Partai Indonesia Sejahtera PKB : Partai Kebangkitan Bangsa SK : Surat Keputusan
5
Abstrak Soal alih fungsi lahan dan deforestasi sangat terkait dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, untuk memahami persoalan deforestasi di Indonesia, maka dibutuhkan pemahaman tentang politik. Dinamika dan kontestasi politik di tingkat lokal membutuhkan industri hutan, perkebunan dan pertambangan sebagai penopang pendanaan. Di daerah yang kaya sumber daya alam, konsesi pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu sumber pendanaan utama. Dari sini kemudian muncul apa yang diformulasikan oleh Ross (2004) sebagai rent-seizing, yakni kecenderungan pemegang kekuasaan untuk berlomba-lomba mengalokasikan rente karena kenaikan harga sumber daya alam. Keuntungan besar yang bisa diperoleh oleh industri perkebunan serta keuntungan besar bagi pemegang konsesi tambang membuat pengambil kebijakan justru memberikan konsesi. Jadi bukannya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang notabene merupakan tugas pokok pemerintah dan elit politik, tapi justru memberikan konsesi dan turut menikmati rente. Rente ini bisa didapat dengan membentuk perusahaan atau dengan menarik pungutan dalam perizinan dan konsesi. Rente dari sumber daya alam ini yang kemudian dipergunakan oleh elit politik untuk membiayai mereka dalam kompetisi politik. Di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, elit politik mengandalkan pendanaan pada industri yang terkait alih fungsi lahan. Salah satu sumber uang adalah uang pelicin atau suap dalam pengurusan perizinan. Untuk mendapatkan konsesi dibutuhkan cukup banyak perizinan dan untuk mendapatkan setiap izin, diperlukan biaya yang tidak sedikit.
Key word: patronase bisnis, alih fungsi lahan, Ketapang, Kutai Barat, korupsi
6
Menguras Bumi, Merebut Kursi Patronase Politik-Bisnis Alih Fungsi Lahan: Studi Kasus & Rekomendasi Kebijakan Almas Sjarina, J. Danang Widoyoko dan Lais Abid1 Pendahuluan Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi pada 2020 hingga 26% dengan usaha sendiri dan bisa mencapai 41% dengan dukungan internasional. Target ambisius ini bukan hal yang mudah untuk dicapai, terutama karena konversi hutan menjadi non-hutan masih terus berlanjut. Meskipun sudah dibuat persyaratan yang berat dan prosedur berlapis, tetap saja proses alih fungsi hutan terus dilakukan. Salah satu faktor pendorong adalah karena kenaikan harga produk tambang dan perkebunan, terutama kelapa sawit dan batubara. Di sisi lain, alih fungsi lahan juga terkait dengan kepentingan elit politik di tingkat lokal. Indonesia bisa disebut sebagai ‘patronage democracy’ (Webber 2006) dan berbagai studi menjelaskan bagaimana politik lokal dijalankan melalui hubungan patronase, secara khusus antara politisi dan pengusaha.2 Konsep yang digunakan untuk menggambarkan hubungan patronase termasuk ‘hubungan patron-klien’ (Scott 1972) dan klientelism (Kitschelt dan Wilkinson 2007). Hubungan patronase yang dikaji dalam studi ini adalah hubungan antara orang yang memegang jabatan politik dengan orang yang memiliki kekayaan dan kepentingan bisnis, di mana mereka memberikan dana kepada pejabat politik agar menggunakan wewenang dan pengaruhnya untuk memberikan berbagai manfaat, baik legal maupun illegal, yang akan mempermudah kegiatan bisnisnya. Dinamika ini bisa berkaitan dengan kurangnya subsidi negara untuk partai politik. Banyak literatur menunjukkan bahwa politisi Indonesia mengumpulkan dana secara illegal, seperti gratifikasi, yang melibatkan pengusaha. Kepala daerah petahana (incumbent) juga biasanya memanipulasi alokasi anggaran daerah (APBD) untuk kepentingan kampanye dan melibatkan pihak eksternal, termasuk pengusaha. Politisi menggunakan dana tersebut, dengan cara yang legal dan illegal, untuk membangun dukungan politik dan memperkaya diri. Dari sisi lain, pengusaha yang memberikan donasi kepada politisi mengharapkan imbalan kelak, baik dalam bentuk alokasi anggaran, proyek atau garansi bisnis. Di banyak daerah, bupati menggunakan kekuasaan mereka sebagai “rent seizing” atau mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuatnya (Ross 2004). Dalam hal ini, bupati yang berkuasa dapat menata ulang lembaga pemerintah sedemikian rupa sehingga ia memperoleh kewenangan secara langsung, bersifat eksklusif dan dengan wewenang penuh (discretionary) atas aset negara. Akibatnya Bupati bisa mengontrol praktek suap dalam 1
Ketiga penulis adalah anggota Badan Pekerja ICW. Penulis berterima kasih kepada Luky Djani, Blair Palmer, Laurel Maclaren dan Frans Siahaan atas kritik dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan laporan ini. 2 Sejumlah penelitian yang menunjukkan patronase politik, antara lain ICW (2011), Badoh (2011), Djani (2013), McCarthy (2004), Ross (2004), Valsecchi (2012), Aspinall (2011), Mietzner (2011), Varkkey (2012), Schulte Nordholt and van Klinken (2007), Erb and Sulistyanto (2009), Aspinall and Mietzner (2010), Aspinall and van Klinken (2011).
7
birokrasi, serta dapat memberikan penghargaan atau sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat, baik dari pihak politisi dan birokrat, maupun dari sektor swasta. Di daerah yang memiliki kawasan hutan, sumber daya publik yang bisa diakses para elit politik bukan hanya APBD, tetapi juga kawasan hutan itu sendiri. Proses alih fungsi hutan terkait erat dengan politik. Penelitian kuantitatif dari Burgess (2011) menunjukkan adanya kaitan antara pilkada dengan deforestasi, yaitu political logging cycle, dimana terjadi peningkatan illegal logging setahun sebelum pilkada. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan meningkatnya deforestasi seiring dengan pemekaran daerah baru. Bagi mereka yang sudah mengetahui proses perizinan alih fungsi hutan akan mengakui bahwa prosedur yang panjang dan persyaratan yang ketat untuk alih fungsi hutan pada prakteknya justru menjadi peluang bagi korupsi. Praktek ini bukan hanya melibatkan aktor di tingkat lokal saja, tetapi juga aktor di tingkat nasional. Penelitian ini hendak menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana elit politik lokal di daerah yang kaya sumber daya hutan mengumpulkan dana? Kedua, bagaimana elit politik menggalang dan memelihara dukungan dari pemilih? Ketiga, bagaimana dampak patronase terhadap sumber daya hutan dan alih fungsi lahan? Untuk melihat relasi antara patronase dengan alih fungsi lahan, penelitian ini mengamati studi kasus di dua daerah, yakni Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat dan Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur. Temuan yang didapatkan berguna sebagai rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengurangi dampak dari patronase terhadap konversi hutan di tingkat kabupaten. Kutai Barat, Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, luas hutannya sebesar 76% dari total luas kabupaten. Dengan luas kabupaten sebesar 3.162.800 ha, sebanyak 2.344.589 ha diklasifikasikan sebagai kawasan hutan (2010). Di kabupaten in illegal logging bukan faktor utama yang mendorong terjadinya deforestasi, juga bukan konsesi hutan IUPHHK-HT (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman) yang berada di tangan perusahaan swasta dan BUMN, namun faktor utama deforestasi lebih kepada ekspansi perkebunan kelapa sawit, karet dan tambang batu bara. Selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi persaingan politik utama antara Rama Asia (Bupati 2001-2006) dan Ismael Thomas (Wakil Bupati 2001-2006) di kabupaten ini. Pada pilkada tahun 2001, keduanya diusung oleh PDI-P. Kemudian pada pilkada tahun 2006, Ismael maju sebagai calon bupati dan menangkan pilkada dengan diusung oleh koalisi PDI-P dan PAN. Sementara Rama saat itu diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Pelopor. Pada tahun 2011, Ismael kembali maju dalam pilkada dan efektif melobi Partai Demokrat untuk meninggalkan Rama dan meminta partai itu mendukungnya. Saat itu akhirnya Rama ditinggalkan Partai Demokrat dan hanya dicalonkan oleh PKB dengan dukungan dari PIS. Pada tahun 2011 akhirnya Ismael berhasil memenangkan pilkada untuk kedua kalinya. Pergantian dukungan partai menunjukkan bahwa partai politik lebih termotivasi oleh “penawar tertinggi". Didukungnya Ismael Thomas oleh banyak partai politik besar tidak membuat selisih suara antara Ismael dan Rama berbeda signifikan. Perbedaan selisih suara keduanya hanya sebesar 5-6 %. Pada pilkada 2011 itu Ismael Thomas dan Rama Asia berhasil mendapatkan 85% suara pemilih. 8
Penelitian ini melihat secara detail bagaimana Ismael Thomas memobilisasi dukungan dan sumber daya untuk memenangkan pilkada melalui pemetaan "Tim Sukses" dan jaringannya. Beberapa personel PDI-P yang mengelola sejumlah perusahaan merupakan pendukung utama Ismael Thomas, diantaranya adalah Direktur Sendawar Media, Julis Suryadi. Selain itu, pemilik PT. Teras Purai Tanajaya, Edy Gunawan, tampaknya juga telah memainkan peran penting dalam pembiayaan kampanye Ismael pada tahun 2011. Edy Gunawan diduga ditempatkan oleh Ismael Thomas untuk memperoleh konsesi izin batubara melalui subsidinya, yakni sebuah perusahaan tambang batubara bernama PT Bumi Enggang Katulistiwa (BEK). Selama masa jabatan pertama Ismael, PT BEK dianugerahi izin skala besar untuk tambang batubara, dan perusahan ini diduga terkait erat dengan Ismael Thomas3. Pada awal pendiriannya tahun 2010, diperkirakan nilai buku PT BEK hanya sebesar Rp. 5 miliar ($500,000), tetapi saat dijual ke Geo Energy Group pada 2011 nilai buku perusahaan ini mencapai angka lebih dari Rp. 1 triliun ($10 million). Sudah bukan rahasia umum bahwa keuntungan dari penjualan PT BEK digunakan oleh Ismael untuk kampanye. Seperti sering terjadi dalam pilkada di banyak tempat, Ismael juga memiliki jaringan yang kuat di masyarakat melalui berbagai organisasi, seperti Pemuda Pancasila, Pramuka, dan bahkan organisasi olahraga seperti KONI, sepeda motor, voli, biliar, bulu tangkis dan pencak silat. Selain itu Ismael juga mendirikan "Presidium Dewan Adat Dayak" yang memperoleh gaji dari dana APBD. Jaringan tersebut dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan dan mungkin juga untuk skema "pembelian suara". Selain itu, Ismael Thomas menempatkan kerabatnya di beberapa organisasi massa untuk memelihara dukungan. Anak Ismael Thomas menjadi ketua DPC Taruna Merah Putih yang diduga berafiliasi dengan PDI-P, kakak iparnya menjadi ketua Karang Taruna tingkat Kabupaten Kutai Barat. Ada pula kerabatnya yang menjadi anggota DPRD, seperti istri, sepupu, adik ipar dan kakak ipar. Peta jaringan sosial Ismail Thomas beserta pendukungnya dapat dilihat selengkapnya pada Grafik 1 di bawah. Ada dugaan bahwa Ismael menyalahgunakan kekuasaannya dan mungkin menggelapkan sumber daya negara pada tahun 2011. Sebagai incumbent, ia menyalurkan dana bergulir kepada 149 koperasi dengan total dana mencapai Rp 14,9 miliar ($1.5 million). Dugaan itu menguat karena pasca pilkada banyak koperasi yang mendapatkan dana tersebut tidak berkembang dan bahkan sebagian sudah tutup tanpa ada pertanggungjawaban ke negara.
3
Penelusuran atas dokumen Keputusan MenkumHAM No. AHU-12145.AH.01.01.Tahun 2009 Lembaran Negara No. 52 tanggal 30 Juni 2009 kemudian dicocokkan dengan laman http://www.lpjk.org/modules/registrasi/detail_registrasi_badan_usaha.php?action=Tenaga_Kerja&ID_Badan _Usaha=8893579&ID_Propinsi=17 dan http://www.lpjk.org/modules/registrasi/detail_registrasi_badan_usaha.php?action=Pengurus&ID_Badan_Us aha=8893579&ID_Propinsi=17 diduga bahwa perusahaan ini memiliki afiliasi kepentingan dengan bupati
9
Hubungan dekat Ismael Thomas dengan perusahaan tambang bara sudah tidak diragukan lagi. Tabel 1 di bawah menunjukkan jumlah izin pertambangan yang diterbitkan justru mengalami peningkatan yang sangat besar sejak Kutai Barat dipimpin oleh Ismael Thomas dan Didik Effendy mulai tahun 2006. Sebagai contoh, pada tahun 2011 saja telah diterbitkan sebanyak 223 izin tambang, kemudian bertambah lagi sebanyak 267 izin pada tahun 2012. Bahkan sekarang ini luas total konsesi pertambangan di Kutai Barat sudah mencapai 3,968,493 ha, atau sudah melebihi luas wilayah Kabupaten Kutai Barat yang luasnya 3,162,800 ha.
10
Tabel 1. Jumlah izin dan luas konsesi tambang di Kabupaten Kutai Barat 2007-2012
Tahun 2007 2009 2010 2011 2012
Jumlah perizinan 15 138 122 223 267
Luas (Ha) 247,956 395,486 658,130 1,217,624 1,445,297
Sumber: Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim
Pola relasi Ismael Thomas di sektor perkebunan kelapa sawit berbeda dengan yang terjadi di sektor pertambangan batu bara. Seperti ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah, peningkatan izin perkebunan kelapa sawit terjadi pada tahun 2008, yakni sebanyak 17 izin, dan kemudian turun menjadi sebanyak 7 izin pada tahun 2011. Tabel 2. Rekapitulasi luas perizinan kebun (sawit) dan jumlah izin yang diterbitkan Tahun Luas (Ha) Jumlah izin terbit 2005 89,474.00 8 2006 44,724.00 3 2007 154,723.00 12 2008 215,351.00 17 2009 128,812.00 10 2010 131,281.00 10 2011 71,959.84 7 Sumber: Bidang Perkebunan, Disbuntanakan Kabupaten Kutai Barat, update Februari 2012
Salah satu perusahaan perkebunan sawit yang mendapatkan izin terluas di Kabupaten Kutai Barat adalah PT. London Sumatera, serta perusahaan besar lainnya seperti Surya Dumai Grup dan Tian Siang Holding (Malaysia). Perusahaan sejenis ini diketahui seringkali melakukan praktek patronase untuk memperoleh izin perkebunan sawit di Indonesia (Varkkey, 2012). Kesimpulannya, bisa dikatakan ada dugaan kuat bahwa patronase telah mempercepat izin pertambangan batu bara di kabupaten Kutai Barat. Selain itu, mengingat izin perkebunan kelapa sawit meningkat secara dramatis pada tahun-tahun setelah pilkada pertama, dan dugaan praktek pembayaran illegal menjadi fitur umum dari cara kerja sebagian besar perusahan kelapa sawit di Indonesia, maka ada alasan untuk mengatakan bahwa eksekutif memperoleh suap melalui proses perizinan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, ketika melihat laju konversi hutan di Kabupaten Kutai Barat, maka ada bukti bahwa percepatan deforestasi segera terjadi pada tahun-tahun setelah pemilihan pertama Ismael itu. Tabel 3. Laju deforestasi di Kutai Barat No Periode tahun Laju Deforestasi (ha/tahun) 1 2003-2006 8.818,6 2 2006-2009 14.117,2 11
3
2009-2011
4.957,4
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Hutan, Kementerian Kehutanan RI, dari berbagai tahun hasil penafsiran citra landsat 7 ETM+, tahun 2012
Ketapang, Kalimantan Barat Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Barat dengan luas wilayah sebesar 31.588.000 ha. Seperti Kutai Barat, Ketapang juga mempunyai liputan hutan yang luas. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Pontianak menyebutkan bahwa Ketapang memiliki kawasan hutan seluas 1.916.449,89 dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.207.624,11 ha. Pada periode 2003-2006, laju deforestasi di Ketapang mencapai 72.005,5 ha per tahun. Dibandingkan dengan Kutai Barat, angka ini sangat tinggi. Kemudian, laju deforestasi di Ketapang melambat secara signifikan hingga periode 2009-2011. Pelambatan ini disebabkan sudah semakin berkurangnya luasan hutan di Ketapang. Walau terjadi pelambatan, laju deforestasi di Ketapang masih tergolong tinggi dibanding Kutai Barat. Tabel 4. Komparasi Laju deforestasi di Kutai Barat dan Ketapang No Periode tahun Laju Deforestasi (ha/tahun) di Laju Deforestasi (ha/Tahun) di Kutai Barat Ketapang 1 2003-2006 8.818,6 72.005,5 2 2006-2009 14.117,2 37.741,9 3 2009-2011 4.957,4 9.859,5 Sumber : Kementerian Kehutanan, 2013
Patronase antara politisi dan pengusaha yang terjadi di Ketapang hampir mirip dengan yang terjadi di Kutai Barat. Bedanya adalah di Ketapang terjadi pergantian kepala daerah, yaitu dari Morkes Effendy, Bupati Ketapang pada periode 2000-2010, ke Henrikus yang pernah menjabat sebagai wakil bupati pada periode 2005-2010. Selama Morkes Effendy menjabat sebagai kepala daerah, muncul dugaan bahwa Morkes Effendy kerap memanfaatkan sumber daya alam untuk mengumpulkan kekayaan pribadi dan modal politik. Modusnya adalah dengan mengobral izin pada sektor bisnis kayu, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Pemberian izin tersebut didukung dengan jabatannya sebagai bupati yang mempunyai wewenang besar. Sebagai salah satu contoh, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Kontak Rakyat Borneo dan Save Our Borneo pernah melaporkan Morkes Effendy ke KPK pada tahun 2012. Hal itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Morkes Effendy (2006-2011) dengan mengeluarkan SK No. 337/2006 kepada PT Karya Utama Tambang untuk melakukan eksploitasi tambang di Kawasan Durian Sebatang, Ketapang.4 Memang untuk membuktikan ada patronase dan suap dibalik pemberian perizinan bukanlah hal yang mudah. Keterangan dari beberapa informan yang peneliti temui di lapangan mungkin bisa sedikit menjelaskan terjadinya patronase di Ketapang. Seorang informan penelitian mengatakan bahwa setiap izin yang dikeluarkan mempunyai “tarif” nya 4
Indonesia Corruption Watch (ICW). 2012. Kinerja Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di Sektor Kehutanan. Laporan tidak diterbitkan.
12
sendiri. 5 Tentu saja, “tarif” yang dimaksud adalah uang bawah tangan untuk melancarkan proses pemberian izin. Konsekuensi apabila tidak memberikan uang bawah tangan adalah pelambatan, bahkan penolakan pemberian izin. Lebih jauh lagi ia menjelaskan bahkan ada perusahaan kelapa sawit yang menyediakan uang sekitar Rp 2,6 – Rp 5 juta/ha untuk pihakpihak yang terkait dan berwenang, mulai dari kepala desa hingga bupati dan pejabat lainnya. Indikasi lainnya adalah, ada beberapa perusahaan pertambangan yang dalam akta pendiriannya tertera nama anak Bupati, Yasir Ansyari. Beberapa diantaranya adalah PT. Lanang Bersatu, PT. Jalin Inti, PT. Jalin Vaneo dan PT. Serinding Sumber Makmur. Perusahaan-perusahaan itu menambang bahan galian timah, galena, bauksit dan emas. Melihat strategisnya wewenang bupati dalam pemberian izin mengantarkan kita pada asumsi bahwa Pilkada Ketapang adalah momentum penting untuk menentukan siapa patron penguasa yang akan berelasi dengan pengusaha dalam 5 tahun ke depan. Anak Morkes Effendy, Yasir Ansyari, maju sebagai calon bupati Pilkada Ketapang 2010. Ia diusung oleh Partai Golkar, partai pengusung Morkes Effendy Pilkada Ketapang 2005. Dalam laporan ke KPUD, Yasir Ansyari mengeluarkan dana kampanye terbesar dibanding kandidat lainnya.6 Selain sumbangan pribadi, ia banyak disumbang perusahaan, baik perusahaan tambang miliknya maupun konstruksi. Banyak yang menyebutkan, dana kampanye Yasir Ansyari jauh lebih besar dari yang dilaporkan, utamanya yang berumber dari pengusaha tambang dan sawit.7 Bahkan, Yasir Ansyari disebut menjual beberapa perusahaan pertambangan miliknya. Salah satunya adalah PT. Lanang Bersatu.8 Dalam laporan pendanaan kampanyenya, PT. Lanang Bersatu dan perusahaan Yasir Ansyari lainnya tercatat sebagai penyumbang. Peningkatan jumlah izin tambang dalam jangka waktu dua tahun menjelang pilkada mungkin juga bisa dilihat sebagai indikasi patronase antara pendanaan kampanye Yasir Ansyari dengan izin lahan (lihat Grafik 2 dan 3). Grafik 2. Jumlah Penerbitan IUP Eksplorasi Tambang Hingga Mei 2010 Kabupaten Ketapang 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008
2009
2010
5
Berdasarkan wawancara dengan external affairs staff salah satu perusahaan Kelapa Sawit pada tanggal 19 April 2013 di Ketapang. 6 Dalam laporan dana kampanye, pengeluaran kampanye Yasir Ansyari Rp. 3,241,200,000 ($3 million). 7 salah satu tim sukses Yasir Ansyari menyebutkan bahwa dana yang dikeluarkan Yasir Ansyari untuk pilkada 2 putaran dan bersengketa di MK mencapai puluhan milyar (wawancara dengan salah satu tim sukses Yasir Ansyari, 26 April 2013 di Pontianak). Fenomena pendanaan kampanye fiktif pernah dibahas oleh Marcuz Mietzner dalam “Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Elections” dalam Edward Aspinall and Gerry van Klinken, eds., The State and Illegality in Indonesia. Leiden : KITLV Press. 8
Berdasarkan wawancara dengan seorang aktivis lokal pada bulan November 2012 di Ketapang.
13
Grafik 3. Jumlah Penerbitan Izin IUP Operasi Produksi Tambang Hingga Mei 2010 di Kabupaten Ketapang 30 25 20 15 10 5 0 2008
2009
2010
Sumber: Diolah Distambem Kalimantan Barat 2013, oleh Link-AR Borneo
Selain dengan dana kampanye terbesar, Yasir Ansyari yang merupakan suku Melayu, juga berusaha menggunakan sentimen kesukuan untuk menjamin kemenangannya. Ia memilih pasangan yang merupakan petinggi adat Suku Dayak. Walau demikian, ada kandidat kuat selain Yasir Ansyari, yaitu Henrikus. Kedua pasang calon kepala daerah tersebut bersaing kuat, bahkan hingga menimbulkan konflik dengan KPUD, pilkada 2 putaran, dan hasil pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Henrikus diusung koalisi Partai Demokrat, PDIP dan PAN, dengan peran besar Gubernur yang juga ketua DPW PDIP Kalimantan Barat, Cornelis.9 Jika ditelisik lebih dalam, dukungan Cornelis pada Henrikus adalah strategi menjelang Pemilu Gubernur Kalimantan Barat 2012 dimana Cornelis akan maju kembali. Morkes Effendy juga menyatakan akan ikut berkontestasi dalam Pemilu Gubernur Kalimantan Barat. Sangat penting bagi Cornelis untuk mengamankan dukungan politik di Ketapang dengan mendukung Henrikus.10 Henrikus berpasangan dengan Boyman Harun, anggota DPRD yang merupakan adik dari Sulian Harun, seorang kontraktor di Ketapang. Kerabat-kerabat Boyman Harun juga tercatat sebagai donatur dalam laporan pendanaan kampanye Henrikus. Jumlah pengeluaran dana kampanye Henrikus memang lebih kecil dibandingkan Yasir Ansyari,11 namun ia mendapat dukungan dari masyarakat Suku Dayak mengingat Henrikus sendiri berasal dari Suku Dayak. Dukungan masyarakat Suku Dayak juga diberikan karena Henrikus berjanji akan menuntaskan jalan-jalan di pedalaman, serta berjanji tidak akan memberi izin
9
Wawancara dengan seorang petinggi partai politik dan anggota DPRD Ketapang, 12 April 2013 di Ketapang. Morkes Effendy kalah melawan Cornelis dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2012. 11 Dalam laporan, total penerimaan dana kampanye Henrikus sebesar Rp. 1.107.500.000. 10
14
kepada pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit karena terkesan tidak mempedulikan masyarakat.12 Selain sentimen kesukuan yang ada dalam Pilkada, Henrikus sepertinya diuntungkan dari kekecewaan masyarakat terhadap Morkes Effendy. Kekecewaan itu antara lain perihal lambatnya pembangunan infrastruktur di pelosok, terhentinya pembangunan jembatan Pawan V di Sungai Pawan, dan dinilai tidak pro-rakyat dan royal dalam memberikan izin kepada perusahaan sawit dan tambang.13 Akhirnya, Henrikus keluar sebagai pemenang pada Pilkada Ketapang 2010, dengan selisih suara 7% lebih unggul dari Yasir Ansyari. Lalu, apakah Henrikus menepati janjinya pasca terpilih menjadi bupati? Sayangnya, ada tanda-tanda bahwa patronase kepala daerah dengan pengusaha terus berlanjut, meskipun dengan konfigurasi baru. Tender proyek pemerintah daerah diduga banyak “melewati” kerabat Henrikus, seperti Alexander Tommy Henry, anak kedua Henrikus yang kini terdaftar sebagai calon anggota DPRD Ketapang dari PDIP. Anak Henrikus lainnya, Jecky Henrik, kini menjadi sebagai pejabat Unit Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini menimbulkan banyak kecaman karena Jecky Henrik belum mengantongi sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa. Kekecewaan juga muncul di masyarakat karena pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok tak kunjung tampak signifikan. Sirkulasi kepala daerah juga berdampak pada bergesernya peran perusahaan, walau tidak semuanya. Salah satu contohnya adalah PT. Kayong Agro Lestari (KAL) yang dikenal dekat dengan Morkes Effendy. Pada masa pemerintahan Morkes, perusahaan ini pernah mendapat kemudahan dalam pengurusan izin. Lokasi sawit PT. KAL dulunya adalah kawasan hutan dan di masa Morkes PT. KAL mengajukannya menjadi Area Penggunaan Lain (APL) dan berhasil. Diduga hal itu disebabkan adanya relasi antara PT. KAL dengan Morkes Effendy dan aksesnya pada tingkat pusat. Morkes Effendy bahkan disebut pernah mempunyai saham dalam perusahaan sawit seluas 18.754 Ha tersebut. Kini PT. KAL mengalami kendala di lapangan. Salah satu sebabnya adalah lahan PT. KAL tumpang tindih dengan salah satu perusahaan tambang yang diduga mempunyai hubungan dengan salah satu anggota DPRD dari PDI-P yang juga tercatat menjadi tim sukses Henrikus.14 Data satelit terbaru menunjukkan bahwa kerusakan hutan Ketapang sudah sangat parah. Jika dilihat pada Tabel 5 di bawah, tampak bahwa luas tutupan hutan telah berkurang signifikan, bahkan di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) lebih dari setengah tutupan hutan sudah lenyap. Tabel 5. Laju Deforestasi menurut Analisa Satelit di Ketapang, 2013 Klasifikasi Hutan
Luas Penetapan Kawasan
Luas Tutupan Hutan
Sisa tutupan hutan
Hutan Produksi (HP)
570.002
66.812,90
12%
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
687.049
322.462,60
47%
Hutan Produksi Konversi (HPK)
196.139
33.025,72
17%
12
Tribun Pontianak. Pemilukada : Semua Cabup Nilai Pemda Gagal. Kamis, 13 Mei 2013. Hal. 8 Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan informan diantaranya direktur sebuah yayasan dan seorang pemuka Agama Katolik pada 15 April 2013 di Ketapang. Lihat juga Tribun Pontianak. Pemilukada : Semua Cabup Nilai Pemda Gagal. Kamis, 13 Mei 2013. Hal. 8 14 Wawancara dengan direktur sebuah yayasan, tanggal 12 April 2013 di Ketapang 13
15
Hutan Lindung
290.893
214.578,60
74%
Taman Nasional 172.266 19.862 Sumber : Link-AR Borneo, diolah dari analisis citra satelit (2013)
12%
Ada yang berpendapat bahwa Henrikus telah mewarisi keadaan hutan yang rusak. Bisa jadi hal itu benar mengingat banyaknya perizinan dikeluarkan oleh Morkes Effendy pada saat menjadi bupati. Namun nyatanya, hal tersebut masih berlangsung pada masa pemerintahan Henrikus. Izin perkebunan kelapa sawit di Ketapang masih terus ada hingga tahun 2012. Hingga Tahun 2012, total alokasi lahan untuk Kelapa Sawit telah mencapai 877.550 ha. Grafik 4 di bawah ini menunjukkan jumlah penerbitan IUP dan persetujuan IUP oleh Bupati Ketapang pada periode 2003-2012. Tampak pada grafik bahwa izin perkebunan kelapa sawit banyak diterbitkan pada tahun menjelang dilaksanakannya Pilkada, yaitu tahun 2005 dan tahun 2010. Grafik 4. Jumlah Penerbitan Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Ketapang 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Diolah dari data Link-AR Borneo dan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang 2013
Untuk IUPHHK-HA/HTI, jika dilihat dari jumlah izin yang diterbitkan memang sedikit dan berhenti pada tahun 2010. Namun lahan yang diberikan sangat luas yaitu mencapai 959.035,74 ha untuk 15 perusahaan. Luas untuk 15 perusahaan HTI ini bahkan lebih luas dari luas total izin untuk perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari 88 perusahaan. Di Ketapang tidak ada pabrik bubur kayu dan kertas, kayu dari Ketapang umumnya dibawa ke Riau untuk diolah. Grafik 5. Jumlah Penerbitan IUPHHK-HA/HTI Kabupaten Ketapang
16
6
5
4
3
2
1
0 1997
1999
2000
2006
2007
2009
2010
Sumber : Diolah dari data Link-AR Borneo dan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang
Di Ketapang terlihat bahwa perubahan kepemimpinan atau terjadinya sirkulasi kepala daerah tidak membuat patronase kepala daerah/politisi dan pengusaha hilang. Patronase tetap ada dan berkembang dengan konfigurasi yang baru. Meskipun janji-janji kampanye Henrikus memberikan harapan perubahan pada masyarakat, namun patronase dan rent seizing nyatanya hanya ditransfer dari satu jaringan politisi kepada politisi lainnya. Salah satu persoalannya adalah, baik bupati lama maupun bupati baru yang berasal dari partai berlawanan sama-sama membutuhkan modal politik yang besar untuk mendapatkan kekuasaan. Dimilikinya kewenangan untuk mengatur kebijakan perizinan yang besar oleh bupati seolah menjadi jalan keluar dari tuntutan kebutuhan dana kampanye dan memperkaya diri. Akibatnya, pilkada kemudian hanya menjadi momen konsolidasi elit lokal dengan pengusaha. Pilkada menjadi hal yang penting bukan untuk mencari siapa kepala daerah yang dapat membawa daerah lebih baik dari sebelumnya, melainkan momen penting yang menentukan siapa patron elit berkuasa yang akan berelasi dengan pengusaha 5 tahun ke depan. Disinilah terbangun relasi politico-business antara penguasa dengan pengusaha yang bersifat patronase. Kesimpulan Penelitian ini mengamati praktik patronase di dua wilayah yang kaya sumber daya hutan, yaitu Ketapang dan Kutai Barat. Kenaikan harga komoditas tambang batu bara dan minyak kelapa sawit di pasar internasional jelas mendorong investasi besar-besaran di sektor tersebut dalam dua wilayah tersebut. Ekspansi ini membutuhkan banyak lahan, dan lahan yang lebih mudah dikonversi adalah hutan. Di kedua kabupaten tersebut, jaringan patronase di tingkat kabupaten berpusat pada bupati. Bupati begitu berkuasa sehingga yang muncul adalah rent seizing, yaitu eksekutif yang dapat mengontrol hampir seluruh suap antara birokrasi dengan pengusaha. Baik di Ketapang maupun di Kutai Barat, Bupati mengandalkan pendanaan dari pungutan dalam pengurusan perizinan alih fungsi lahan untuk mempertahankan kekuasaan. Aspek patronase lain yang dilihat di kedua kabupaten ini adalah penempatan kerabat bupati sebagai pemilik usaha yang kemudian diberi izin batu bara. Perusahaan yang dimiliki oleh kerabat tersebut, serta izin yang dimilikinya, dijual ke perusahaan lain ketika bupati memerlukan dana, misalnya untuk pilkada. Di Kabupaten Ketapang yang mengalami transisi dari Bupati lama kepada Bupati baru dari partai lain, dalam waktu yang singkat tampak bagaimana pemimpin baru 17
mengikuti pola patronase yang mirip dengan pemimpin lama. Praktik korupsi dalam alih fungsi lahan dan pemberian izin diduga masih terus berlangsung. Rekomendasi 1. Pemerintah harus memastikan panduan resmi untuk perizinan perkebunan dan batu bara yang telah didesentralisasi ke pemerintah kota/kabupaten. Adanya panduan resmi akan memastikan izin diberikan kepada perusahaan yang memiliki kapasitas untuk mengelola perkebunan atau pertambangan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan perizinan diberikan kepada perusahaan yang tidak memiliki kapasitas dan kemudian dijual kepada investor untuk mendapatkan rente. 2. Pemerintah juga harus melakukan review terhadap izin-jin yang telah dikeluarkan, terutama izin yang diduga menyalahi prosedur, tumpang tindih dengan perizinan lainnya serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekologi. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas alih fungsi lahan. Keterlibatan pihak ketiga sangat penting untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan benar dan tidak ada korupsi atau suap-menyuap di balik perizinan. Demikian juga dalam alih fungsi lahan juga harus jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa lama prosesnya. Aturan yang ada selama ini, seperti PP No. 10 tahun 2010 juncto PP No. 60 tahun 2012 tentang alih fungsi kawasan hutan belum mengatur soal besarnya biaya yang akhirnya justru menjadi sumber dari praktik korupsi. 4. Perlunya mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan, agar jangan sampai konsesi diberikan kepada keluarga atau kroni yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola perkebunan dan pertambangan. 5. Penegak hukum, terutama KPK, harus memberikan perhatian pada proses alih fungsi lahan dan tender konsesi pertambangan. Maraknya praktik korupsi dalam proses perizinan membuat target pemerintah untuk mengurangi emisi pada tahun 2020 kelak terancam tidak tercapai. Penegakan hukum harus segera dilakukan karena sudah banyak informasi tentang korupsi dalam alih fungsi lahan. KPK bisa menjadi koordinator proses penegakan hukum. 6. KPK harus memastikan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) dipatuhi dan diperbarui oleh pejabat publik, terutama Kepala Daerah. LHKPN tidak hanya harta sendiri tetapi juga menyangkut harta yang diatasnamakan anak dan kerabat. 7. Dalam penelitian ini terungkap keterkaitan antara alih fungsi lahan dengan kepentingan politik, terutama untuk pemenangan Pilkada. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat oleh KPU untuk memastikan pendanaan politik dikelola sesuai aturan. Aturan mengenai dana kampanye dalam Pilkada bisa dimasukkan ke dalam RUU Pilkada yang saat ini masih dibahas oleh DPR bersama pemerintah. Masyarakat juga harus memahami dampak terhadap lingkungan dari praktik korupsi di balik alih fungsi lahan dan pemberian izin untuk perkebunan dan pertambangan. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi masyarakat juga dirugikan karena potensi bencana yang akan terjadi. Karena itu, secara khusus kepada masyarakat sipil, penelitian ini merekomendasikan: 1. Secara aktif melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan politisi, terutama Bupati. Kepemilikan terhadap perusahaan yang terkait dengan industri yang terkait 18
dengan alih fungsi lahan harus segera dilaporkan ke KPK dan dicek ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). 2. Melakukan review atas izin lokasi yang telah diterbitkan. CSO juga harus aktif menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk mengakses data-data yang diperlukan. 3. Melakukan penyelidikan dan melaporkan setiap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan tambang dan perkebunan kelapa sawit.
19
Daftar pustaka Ascher, William. 1998. From Oil to Timber: The Political Economy of Off-Budget Development Financing in Indonesia. Indonesia. Indonesia, Volume 65: 37-62. Aspinall, Edward and Marcus Mietzner (eds.) 2010. Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Aspinall, Ed and Gerry van Klinken (eds.). 2011. The State and Illegality in Indonesia. Leiden: KITLV Press. Aspinall, E. 2013. Where brokers betray: Social Networks and Electoral Politics in Indonesia. Badoh, Ibrahim Z. Fahmy dan Abdullah Dahlan. 2011. Korupsi Pemilu di Indonesia. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Burgess, Robin. et. al. 2011. The Political Economy of Deforestation in the Tropics. Erb, Maribeth and Priyambudi Sulistiyanto (eds.) 2009. Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (eds.), 2007. Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia. Leiden: KITLV Press Indonesia Corruption Watch (ICW). 2012. Kinerja Pemberantasan Korupsi dan Pencucian Uang di Sektor Kehutanan. Laporan tidak diterbitkan. Indonesia Corruption Watch (ICW). 2011. Membajak Anggaran Daerah. Kasus Dana Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Banten. Laporan tidak diterbitkan. Kartodiharjo, Hariadi dan Hira Jhamtani. 2006. Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing. Link-AR Borneo. 2013. Kondisi Tutupan Hutan Kabupaten Ketapang dan Sekilas Gagasan Link-AR Borneo. Luky Djani dan Putut A Saputro. 2013. Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal : Sebuah Tawaran Kerangka Analisis. Prisma Vol. 32 No. 1. Kurniawan, Luthfi J. et. al. 2003. Menyingkap Korupsi di Daerah. Malang: In-Trans. McCarthy, John. 2004. Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-legal Configurations in Central Kalimantan, Indonesia. Working Paper 101. Asia Research Centre, Murdoch University. Mietzner, Marcus. 2011. Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Elections. In Edward Aspinall and Gerry van Klinken, eds., The State and Illegality in 20
Indonesia. Leiden: KITLV Press. Ross, Michael L. 2004. Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press. Scott, James. 1972. Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia" The American Political Science Review 66:1, pp. 91-113. Valescchi, M. 2012. Local Elections and Corruption during Democratization: Evidence from Indonesia. Varkkey, H. 2012. Patronage politics as a driver of economic regionalism: The Indonesian oil sector and transboundary haze
21
22
Policy Paper
Exhausting the Earth, Snatching the Chair Politic-Business Patron Practice in Land Conversion: A Case Study and Policy Recommendation Almas Sjarina, J. Danang Widoyoko dan Lais Abid1 Introduction The Indonesian government set an ambitious target of reducing emission up to 26% in 2020 within their own efforts, and up to 41% with international support. It is not easy to achieve this ambitious target, particularly because forest conversion to non-forest purposes continues albeit the application of tighter requirements and longer procedures. One of the reasons is the increase in the price of mining and plantation products, especially oil palm and coal. On the other hand, land conversion issue is related to the interests of political elites in local level. Democracy in Indonesia could be categorized as patronage democracy (Webber 2006) and several studies described how local politics is conducted through patronage relation, particularly between politicians and entrepreneurs2. The concepts used to describe the patronage relation include patron-client relation (Scott 1972) and clienteleism (Kitschelt and Wilkinson 2007). Patronage relation in this study is defined as the relation between individuals who assume political positions with individuals who have wealth and business interests, in which the entrepreneurs provide financial supports to political officials in order to use their authority and influences for facilitating the entrepreneurs’ legal or illegal business activities. The dynamics may be related to the lack of government’s subsidy to the political parties. Several literature shows that Indonesian politicians illegally accumulated funding, such as through gratification which involves entrepreneurs. The incumbents may also manipulate the local government budget allocation for their campaign financial support and it may involve external parties, including the entrepreneurs. The politicians used the funding legally and illegally in building their political supports and to enrich themselves. The entrepreneurs who gave offerings to the politicians expected that they would get repayment in the future in the form of budget allocation, projects, or business assurance. In several regencies, the regents used their power as rent seizing (Ross 2004). In this case, the regent in power could restructure the government institutions in such way that s/he could gain direct, exclusive authority with discretionary on government assets. As the result, the regent could control the bribery practices within the bureaucracy, and could grant commendation or sanction to parties involved, both from the politicians and bureaucrats’ 1
The writers are the members of ICW working group. They are grateful to assistance provided by Luky Djani, Blair Palmer, Laurel Maclaren and Frans Siahaan for their valuable critics and input in the process of writing this report. 2 See research on political patronage by ICW (2011), Badoh (2011), Djani (2013), McCarthy (2004), Ross (2004), Valsecchi (2012), Aspinall (2011), Mietzner (2011), Varkkey (2012), Schulte Nordholt and van Klinken (2007), Erb and Sulistyanto (2009), Aspinall and Mietzner (2010), Aspinall and van Klinken (2011).
side, and from the private parties. In areas with forests, the political elites did not only have access to the local government budget, they also made use forests. The forest conversion process is closely related to politics. Burgess (2011) in his quantitative research shows the link between local elections and deforestation, or political logging cycle, in which an increase of illegal logging was detected a year before the local election. The research also found that the increase of deforestation rate also correlates with expansion of new regencies. Those who are familiar with the process of obtaining permit for land conversion would admit that the long procedure and tight requirements for forest conversation in fact open the opportunities for corruption. The practice did not only involve actors in the local level, but also in the national level. The study is going to answer several questions. First, how do local political elites in areas with rich forest resources gather funding? Second, how do they gain and maintain support from voters? Third, what are the impacts of patronage on forest resources and land conversion? To see the correlation between patronage and land conversion, the study observed the cases of two areas, i.e. Ketapang Regency in West Kalimantan and West Kutai Regency in East Kalimantan. The findings of this study are aimed as recommendations to policy makers to produce and apply policies that can prevent and decrease the impacts of patronage to forest conversion in regency level. West Kutai Regency, East Kalimantan 76% of the total area of West Kutai Regency, East Kalimantan, consists of forests. Of its total area of 3,162, 800 hectares, 2, 344,589 hectares are classified as forests areas. In this regency, neither illegal logging nor the forest concession through the business permits to utilize forest and plantation resources (Logging and Industrial Timber Concessions Permit/ IUPHHK-HT/ Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman) issued to private companies and government-owned companies that affect deforestation. Rather, the main factor in deforestation is the expansion of coal mines, oil palm and rubber plantations. In the past ten years, there has been a major political competition between Rama Asia (2001-2006 Regent) and Ismael Thomas (2001-2005 Vice Regent) in this regency. In 2001 election, both were supported by PDI-P (Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan/Indonesian Democratic Party-Struggle). Then, in 2006 election, Ismael run as the candidate for regent and won the election with the support of coalition of PDI-P and PAN (Partai Amanat Nasional/National Mandate Party), while Rama run against him with the support of coalition of Partai Demokrat (Democratic Party), Partai Damai Sejahtera (PDS/ Prosperity Peace Party), and Partai Pelopor (Pioneer Party). In 2011 election, Ismael run again and effectively lobbied Partai Demokrat to abandon Rama and supported him instead. Rama was abandoned by Partai Demokrat and run with the support of Partai Kebangkitan Bangsa (PKB/National Awakening Party) and PIS (Partai Indonesia Sejahtera/Prosperous Indonesia Party) only. Ismael finally won the 2011 election for the second term. The change of party support shows that the political parties were only motivated by the highest bidder. The support of major political parties to Ismael Thomas did not create a significant discrepancy in the number of votes. The discrepancy was only 5%-6% between them, with the total of 85% votes of all voters. The study looked closely on how Ismael Thomas mobilized the support and resources to win the election by mapping his “Success Team” and network. Some PDI-P 25
supporters who run several companies were Ismael Thomas’ major supporters, such as Julius Suryadi, the Director of Sendawar Media. In addition, Edy Gunawan, the owner of PT. Teras Punai Tanajaya, seemed to play an important role in financing Ismael’s campaigns in 2011. Edy Gunawan is suspected to be put by Ismael Thomas to get coal mine concession through his subsidiary company, PT. Bumi Enggang Katulistiwa (BEK), a coal mining company. During Ismael’s first term, PT. BEK was granted a large scale permit for coal mining, and this company was suspected to be linked with Ismael Thomas3. At the beginning of its founding, the book value of BEK was merely 5 billion rupiah ($500,000), but its book value reached more than 1 trillion rupiah ($10 million) when it was sold to Geo Energy Group in 2011. It is widely known by public that the profit made during the sale of PT. BEK was used by Ismael for his political campaigns. As commonly found in local elections in many places, Ismael also has a strong network in the communities through various organizations, like Pemuda Pancasila (Pancasila Youth), Pramuka (girls’ and boys’ scout), and even sport organizations such as KONI, bikers, volley, billiard, badminton, and martial arts organizations. Ismael also founded “Presidium Dewan Adat Dayak” (Dayak Tribal Councils Presidium) whose members received salary from the local government budget. The network could be used to mobilize support and even to buy votes. In addition, Ismael Thomas put his relatives in several mass organizations to maintain support. His son became the chair in the local chapter of Taruna Merah Putih, an organization which is suspected to be affiliated with PDI-P. His brother in-law was the chair of Karang Taruna (Youth Neighborhood Organization) in West Kutai Regency level. His other relatives, such as his wife and in-laws, were the members of the local parliament. The map of his social network and their supporters is presented in details in Figure 1.
3
Investigation on the document of the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU12145.AH.01.01 in 2009 and State Gazette No. 52 on 30 June 2009, which later were crosschecked with the websites http://www.lpjk.org/modules/registrasi/detail_registrasi_badan_usaha.php?action=Tenaga_Kerja&ID_Badan _Usaha=8893579&ID_Propinsi=17 and http://www.lpjk.org/modules/registrasi/detail_registrasi_badan_usaha.php?action=Pengurus&ID_Badan_Us aha=8893579&ID_Propinsi=17 confirmed the suspicion that this company had interest affiliation with the Regent.
26
It is suspected that Ismael abused his power and may embezzle government resources in 2011. As an incumbent, he gave funding to 149 co-ops with the total funding of 14.9 billion rupiah ($1.5 million). The suspicion is reasonable because after the election, many co-ops which received the funding did not develop or even were closed without any reports to the government on the use of the funding. It is no doubt that Ismael Thomas had a close relation with coal mining companies. Table 1 shows the number of mining permits issued that significantly increased since West Kutai was under Ismael Thomas and Didik Effendy in 2006. For example, 223 mining permits were issued only in 2011, and grew even more in 2012 with 267 permits being issued. The 27
total area under mining concession in West Kutai has reached 3,968,493 hectares, which even exceeds its total area of 3,162,800 hectares. Table 1. The Number of Permits and the Areas of Mining Concessions in West Kutai 2007-2012 Year Number of Permits Area (in Hectares) 2007 15 247,956 2009 138 395,486 2010 122 658,130 2011 223 1,217,624 2012 267 1,445,297 Source: Jaringan Advokasi Tambang (Jatam/Mining Advocacy Network) East Kalimantan
The relation pattern of Ismael Thomas in oil palm plantation is different with the one in coal mining. As shown in Table 2 below, the increase in the issuance of oil palm plantation permits occurred in 2008, i.e. 17 permits and it decreased to 7 permits in 2011. Table 2. Recapitulation of the Area of Oil Palm Plantation and the Number of Permits Issued Year Area (in Hectares) Number of Permits 2005 89,474.00 8 2006 44,724.00 3 2007 154,723.00 12 2008 215,351.00 17 2009 128,812.00 10 2010 131,281.00 10 2011 71,959.84 7 Source: Bureau of Plantation, Office of Plantation, Land, and Farming, West Kutai Regency, updated in February 2012
One of the oil palm plantation companies that were given the permit to plan the widest in West Kutai Regency is PT London Sumatera, and other companies such as Surya Dumai Group and Tian Siang Holding (Malaysia). Such companies have been known to practice patronage to gain permits for oil palm plantation in Indonesia (Varkkey, 2012). Hence, it may be concluded that there is strong indication that patronage has accelerated the number of permits issued for coal mining operation in West Kutai Regency. In addition, considering that the number of permits issued for oil palm plantation increased dramatically during the years after the first election, and that the practice illegal payment is suspected to be the common modus operandi of oil palm plantation companies in Indonesia, it may be reasonable to conclude that the executives received bribery through the process of obtaining permits for oil palm plantations. Next, looking at the rate of forest conversion in West Kutai Regency, it may be the proof that the rate of deforestation was accelerated during the years after Ismael’s first election. Table 3. The Rate of Deforestation in West Kutai No Period Deforestation Rate (hectares/year) 1 2003-2006 8,818.6 2 2006-2009 14,117.2 28
3
2009-2011
4,957.4
Source: Directorate of Forest Resource Inventory and Control, Directorate General of Forest Planning and Design, Indonesian Ministry of Forestry, from various years, and Landsat 7 ETM+ satellite imaging pictures in 2012.
Ketapang, West Kalimantan Ketapang Regency is the widest regency in West Kalimantan, with the total area of 31,588,000 hectares. Similar to West Kutai, Ketapang also has wide areas of forests. The Bureau of Forests Area Stability (Balai Pemantapan Kawasan Hutan/BPKH) Pontianak stated that Ketapang has the total area of forests of 1,916,449.89 and other purposes areas (Areal Penggunaan Lain/APL) of 1,207,624.11 hectares. During 2003-2006, the rate of deforestation in Ketapang is 72,005.5 hectares/year. Compared to West Kutai, this number is considerably very high. The rate of deforestation in Ketapang is significantly decreased during 2009-2011. The decrease is because the decrease of the forests area in Ketapang. Although deforestation occurred, the rate of deforestation in Ketapang is considerably higher than in West Kutai. No 1 2 3
Table 4. Comparison of the Deforestation Rate in West Kutai and Ketapang Period Deforestation Rate Deforestation Rate (hectares/year) in West Kutai (hectares/year) in Ketapang 2003-2006 8,818.6 72,005.5 2006-2009 14,117.2 37,741.9 2009-2011 4,957.4 9,859.5
Source: Ministry of Forestry, 2013
The patronage between politicians and entrepreneurs that occurred in Ketapang is quite similar to the one in West Kutai. The difference is that in Ketapang, there was a change of regents, from Morkes Effendy, the regent in 2000-2010, to Henrikus, the vice regent in 2005-2010. During Morkes Effendy’s term, he was highly suspected of using natural resources to gather funding for his own wealth and political capital. The modus operandi was by frugally issuing permits to wood, oil palm, and mining businesses. The permit issuance was facilitated by his position as a regent which gave him authoritative power to conveniently do so. As one of the examples, Indonesian Corruption Watch (ICW) with Kontak Rakyat Borneo (Borneo People Contact) and Save Our Borneo have reported Morkes Effendy to KPK in 2012, in the case of authority abuse (2006-2011) in which he issued Decree No. 337/2006 which gave PT. Karya Utama Tambang to exploit the area of Durian Sebatang, Ketapang for mining purposes4. Nevertheless, it is not easy to prove that there was a patronage and bribery practice behind the issuance of the permit. Information from some informants of this study in the field may provide explanation of the patronage practice in Ketapang. One informant stated that each permit had certain “tariff”5. Of course, the said “tariff” is the bribe given to ease 4
Indonesia Corruption Watch (ICW). 2012. Corruption and Money Laundering Eradication Performance in Forestry Sector. Unpublished paper. 5 Based on interviews with one of the external affairs staffs of an oil palm plantation company on 19 April 2013
29
the process of permit issuance. Furthermore, he explained that there was a particular oil palm plantation company that was willing to pay about 2.6 – 5 million rupiah/hectare to relevant parties/authorities, from the village heads to regents and other government officers, in order to obtain the permit. Another indication is that there were some mining companies whose deed of establishment listed the name of the regent’s son, Yasir Ansyari. Some of such companies are PT. Lanang Bersatu, PT. Jalin Inti, PT. Jalin Vaneo and PT. Serinding Sumber Makmur that mine tin, galena, bauxite, and gold. Considering the strategic authority that the regent plays in the process of permit issuance, it may be assumed that Ketapang election is an important momentum to decide which authority patron that will establish relations with the entrepreneurs in the next 5 years. Yasir Ansyari, Morkes Effendy’s son, run as a candidate for Ketapang regent in the 2010 election. He was supported by Golkar Party, the same party that supported Morkes Effendy in the 2005 Ketapang election. In the report to Local Election Commission (Komisi Pemilihan Umum Daerah/KPUD), Yasir Ansyari spent the most campaign costs among the candidates6. In addition to personal funding, he was funded by many companies, both mining and construction companies. Many claimed that Yasir Ansyari’s campaign funds were far higher than what he reported, and mainly from entrepreneurs in mining and oil palm companies7. He even sold some of his mining companies, such as PT. Lanang Bersatu8. In his campaign funds report, PT. Lanang Bersatu and his other companies were listed as sponsors. The increase in the number of mining permits issued during the two years before the election may also be viewed as an indicator of patronage between Yasir Ansyari’s campaign financing and land permits (See Figure 2 and 3) Figure 2. The Number of Mining Exploration Permit up to May 2010 in Ketapang Regency 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008
2009
2010
in Ketapang. In the campaign fund in report, Yasir Ansyari spent Rp. 3,241,200,000 ($3 million). 7 One member of Yasir Ansyari’s campaign team stated that the total cost of campaign spent by Yasir Ansyari for the two rounds of election and the cost of the legal case of the result of the election in the Constitutional Court was billions of rupiah (interview with one of the members of Yasir Ansyari campaign team on 26 April 2013 in Pontianak). The phenomena of fictitious campaign financing was discussed by Marcuz Mietzner in “Funding Pilkada: Illegal Campaign Financing in Indonesia's Local Elections” in Edward Aspinall and Gerry van Klinken, eds., The State and Illegality in Indonesia. Leiden : KITLV Press. 8 Based on interviews with a local activist in November 2012 in Ketapang. 6
30
Figure 3. The Number of Mining Production Operation Permit up to May 2010 in Ketapang Regency 30 25 20 15 10 5 0 2008
2009
2010
Sources: compiled from data in Bureau of Mining and Energy, West Kalimantan 2013 by Link-AR Borneo
In addition to big campaign funding, Yasir Ansyari who is from Malay ethnic group used ethnic sentiments to ensure his victory. He chose a running mate who is a member of Dayak tribe council. However, he was running against Henrikus, a strong competitor in the election. The candidates run a tight competition that even led to a conflict with the Local Election Commission, two rounds of election, and a legal case over the result of the election that needed to be settled in the Constitutional Court. Henrikus was supported by the coalition of Partai Demokrat, PDIP, and PAN, and Cornelis, the then current governor of West Kalimantan who was also the chair of PDIP West Kalimantan Area Advisory Board9. Further analysis revealed that Cornelis’ support to Henrikus is a part of his strategy for winning the 2012 West Kalimantan governor election. It is important for Cornelis to secure his political support in Ketapang by supporting Henrikus10. Henrikus chose Boyman Harun, the member of local parliament who is also the brother of Sulian Harun, a contractor in Ketapang, as his running mate. Boyman Harun’s relatives were also listed as the sponsors in Henrikus’ campaign financing report. The cost of his campaign was less than Yasir Ansyari’s11, but he received support from Dayak tribes because he is a Dayaknese. The support from the tribes was also gained because he promised to complete the construction of roads in rural areas and not to grant permits to open new oil palm plantations which disregard the communities12. 9
Interview with a high-rank party politician and the member of Ketapang Local Parliament on 12 April 2013 in Ketapang. 10 Morkes Effendy lost against Cornelis in the 2012 West Kalimantan Governor Election. 11 In the report, the total income on Henrikus’ campaign funding was Rp. 1,107,500,000. 12 Tribun Pontianak. Pemilukada : Semua Cabup Nilai Pemda Gagal (Local Election: All Regent Candidates Thought the Local Government Failed) Thursday, 13 May 2013, p. 8
31
Other than ethnic sentiments in the election, Henrikus seemed to benefit from the disappointments of the communities to Morkes Effendy. They were particularly disappointed about the slow process of constructing infrastructures in rural areas, the discontinuation of Pawan V bridge construction in Pawan River, and he was regarded as not pro-community and frugally granting permits to oil palm and mining companies13. Henrikus finally won the election in the 2010 Ketapang election, with 7% margin of votes from Yasir Ansyari. Did Henrikus fulfill his promise after he was elected to be the regent? Unfortunately, there are some indicators that the patronage practice between the head of the regency with the entrepreneurs will continue. The bids in the projects of the local government were suspected to “go through” Henrikus’ relatives, such as Alexander Tommy Henry, his second son who is now registered as the candidate for the member of local parliament from PDIP. Henrikus’ other son, Jecky Henrik, is now the officer who has the authority to decide on the provision of goods and services at the Bureau of Public Works. This caused a lot of critics because Jecky Henrik has not been certified in the provision of goods and services. The communities were also disappointed because there have not been significant definite actions in constructing infrastructure in the rural areas. The circulation of local government leaders also affected the shift of the role of the companies, albeit not thoroughly. One of the examples is PT. Kayong Agro Lestari (KAL) that is publicly known to be close with Morkes Effendy. During Morkes’ term, the company received easy treatment in the process of obtaining permits. The location of PT. KAL used to be forests. During Morkes’ term, they applied for the permit to convert the forests into Other Purposes Areas (Area Penggunaan Lain/APL) and succeeded. It was suspected that the success was due to their relation with Morkes Effendy and his access to the national authority. Morkes Effendy was even said to own shares in the 18,754 hectare oil palm plantation company. They are currently in trouble, because their area is overlapping with the area of a mining company that has relations with one of the members of local parliament from PDIP who is also listed as Henrikus’ campaign team14. The newest satellite images show that Ketapang forests experience massive destruction. As shown in Table 5. below, the coverage of forests has decreased significantly, and even more than half coverage of forests has disappeared in the Limited Production Forests (Hutan Produksi Terbatas/HPT) areas. Table 5. Deforestation Rate According to Satellite Images Analysis in Ketapang, 2013 Forests Classification
Official Coverage Areas
Real Coverage Areas
Discrepancy
(Hutan
570,002
66,812.90
12%
Limited Production Forests (Hutan Produksi Terbatas/HPT)
687,049
322,462.60
47%
Production Forests Produksi/ HP)
13
14
Based on interviews with community members and informants, among a few, a director of a foundation and a Catholic priest on 15 April 2013 in Ketapang. See also Tribun Pontianak. Pemilukada : Semua Cabup Nilai Pemda Gagal (Local Election: All Regent Candidates Thought the Local Government Failed) Thursday, 13 May 2013, p. 8 Interview with a director of a foundation on 12 April 2013 in Ketapang
32
Converted Production Forests (Hutan Produksi Konversi/HPK)
196,139
33,025.72
17%
Conservation Lindung)
290,893
214,578.60
74%
19,862
12%
Forests
(Hutan
National Parks 172,266 Source: Link-AR Borneo, from satellite images analysis (2013)
Some said that Henrikus had inherited the problem of deforestation. This may be a valid opinion considering the many permits that Morkes Effendy issued during his term as a regent. However, the ease in granting permits continued in Henrikus’ term. The permits for oil palm plantation in Ketapang were still issued even until 2012. In 2012, the land allocation for oil palm plantation has reached 877, 550 hectares. Figure 4 shows the numbers of production permit issuance and approval by Ketapang Regent during 2003-2012. As the figure suggests, the oil palm plantation permits were mostly issued right before the election, i.e. in 2005 and 2010. Figure 4. The Number of Oil Palm Plantation Permit Issuance in Ketapang Regency 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sources: data from Link-AR Borneo and Bureau of Forestry Ketapang Regency 2013 3
There were only few production permits issuance for logging/industrial timber concessions in 2010 and even no issuance at all later in 2010, but the areas granted were very wide, covering 959,035.74 hectares for 15 companies. It was even wider that the total areas permitted for 88 oil palm plantation companies. There are not pulp companies in Ketapang. Most timber from Ketapang was transported to Riau to be processed.
Figure 5. The Number Logging/Industrial Timber Concession Permits in Ketapang Regency
33
6
5
4
3
2
1
0 1997
1999
2000
2006
2007
2009
2010
Sources: data from Link-AR Borneo and Bureau of Forestry Ketapang Regency
It is evident in Ketapang that the change in leadership or the circulation of the heads of the local government does not make the patronage practice between the head of the local government/politician and the entrepreneur disappear. It is still practiced and even developed into a new configuration. Although the promises that Henrikus made during his campaign gave the communities a new hope of changes, the patronage and rent seizing practices were only transferred from one politician’s network to another. One of the problems is that both the past and the new regent which were supported by different political parties needed substantial political capitals to be in power. The authority of the regent to regulate the permit issuance policy seems to become a way out from the demands of campaign funding and personal wealth. As the result, the local election only became the momentum to consolidate the local elites and the entrepreneurs. The importance of the local election is not on electing a local leader who can improve the conditions of the locals. Rather, it is an important momentum to decide who will be the ruling elite patron who can build relation with the entrepreneurs in the next 5 years. This is the beginning of the patronizing politico-business relation between the leader and the entrepreneurs Conclusion The study observed the patronage practices in two areas which are rich with forests sources, i.e. Ketapang and West Kutai. The increase of the price of coal and palm oil commodities in international market obviously promote massive investments in those sectors in the two areas. The expansion requires vast lands, and it is relatively easier to convert forests for that purpose. In the two regencies, the center of the patronage network in the regency level is the regent. So powerful was the regent that it created the practice of rent seizing, or the practice in which the executive controlled almost all aspects in the bribery practices between bureaucrats and entrepreneurs. Both in Ketapang and West Kutai, the regent depended on the fee accumulated from granting the permits for converting lands in order to get funding for securing power. Another aspect of patronage that was observed in both regencies is the assignment of the relatives of the regent as the owner of the companies that were later granted the permission to mine coal. The companies owned by the relatives, along with the permits that they had, were later sold to other companies when the regents needed funding, for example for elections. 34
In Ketapang where there was a transition from an old regent to a new regent which was supported by different parties, it is obvious how in such a short period of time the new leader followed similar patronage pattern practiced by the old leader. It is suspected that the practice of corruption in land conversion and permit issuance continued. Recommendation 1. The government must ensure the availability of an official guideline for obtaining permits for plantation and coal mining. The availability of an official guideline will ensure that permits are only granted to companies with capabilities to manage plantations and mines. The findings of this study show that permits were issued to companies with no capabilities and later were sold to investors to gain profits. 2. The government must also conduct reviews on the permits that have been issued, particularly those which are suspected to be obtained by violating the procedures, that overlapped with other permits, and should consider the social and ecological impacts of the permits issuance. 3. To increase the transparency and accountability of land conversion, the involvement of a third party is very crucial in ensuring that the process runs properly and that there will be no corruption or bribery practices in the process of obtaining the permits. The cost and the length of time needed in obtaining the permit need to be clearly informed to the applicants. The existing regulations, such as Government Regulation No. 10 in 2010 in junction with Government Regulation No. 60 in 2012 have not regulated the specific fee for obtaining the permit and it opened the opportunities for corruption practices. 4. A mechanism to prevent conflicts of interests is necessary, so that the concessions will not be granted to the relatives or cronies of government officials who do not have the capacities to manage plantations and mines. 5. The law enforcement forces, particularly the Commission for Corruption Eradication (Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK), must pay attention to the process of land conversion and mining concession bidding. The many corruption practices in the process of obtaining permits may impede the government from achieving its target in reducing emission in 2020. The law needs to be enforced immediately because there has been much information about corruption practices in land conversion. KPK could serve as the coordinator for the law enforcement process. 6. KPK has to ensure that the regulation to submit a report on the wealth of state officials (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN) is obeyed and that the report is updated by the public officials, particularly by local leaders. LHKPN should not only include the personal wealth of the officials, but also the properties under the names of their children and relatives. 7. The study reveals the link between land conversion and political interests, particularly in winning the local election. Therefore, it is necessary for the Election Commission to strictly oversee the election process to ensure that political funding is managed according to the regulations. The regulations on political funding can be included into the draft of the law on local election that is currently being discussed by the parliament and the government. The public must also understand the impacts of corruption practices in land conversion and 35
permit issuance to plantations and mines on the environment. Corruption does not only harm government financial condition, but will also harm the public due to the potential disasters that may happen. Therefore, the study recommended particularly to the public to: 1. Actively keep track of the wealth of politicians, particularly the regent. The ownership of companies linked to industries that convert land must be reported to KPK immediately and crosschecked with report on the wealth of state officials (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN). 2. Review the permits issued for utilizing the lands. CSO must also actively use the law on Public Information Disclosure to access necessary data. 3. Conduct investigation and report any environmental damages caused by mining and oil palm plantation activities.
36
