PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGEKEO, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada ma$yarakat di bidang agama serta untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi
Menimbang
Nusa Tenggara Timur;
Mengingat 1. Undang-Undang :
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678),
di
2. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Neqara Republik lndonesia Nomor 4679)',
3. Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 20Q7 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya 'di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692); 4. Peraturan ...
.A
4.
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Kementerian Negara Republik Indonesia;
I
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentano
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan
Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008:
7.
Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi dan Kantor KementerianAgama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun;
8. Peraturan
Menteri Agama Nomor
3
Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: B/2655/M.PAN/8/2009 tanggal 25 Agustus 2009; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NAGEKEO, KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA TENGAH, DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. BAB I PEMBENTUKAN Pasal
1
Membentuk:
a. b.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo di Kabupaten Nagekeo; Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah di Kabupaten Sumba Tengah; dan
c.Kantor ...
-a
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya di Kabupaten Sumba Barat Daya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal
2
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah instansi Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Agama Sumba vertikal kepada
Pasal 3
Kantor Kementerian Agama kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis operasional dan penyusunan rencana kerja Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama;
b. pengorganisasian dan pembimbingan pelaksanaan kegiatan Kementerian Agama Kabupaten;
di
lingkungan
c. pelaksanaan program yang meliputi pembinaan, pelayanan dan penyelenggaraan urusan agama, pendidikan agama dan keagamaan,
penyelenggaraan haji dan umrah, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, dan kerukunan umat beragama; d. pengelolaan administrasi dan informasi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten; f. pengendalian program dan pelaporan pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten.
(2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Agama Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan lembaga sosial keagamaan yang berada diwilayah kabupaten. BAB ill ...
4 -J
a
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha;
b.
Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat lslam; Seksi Urusan Agama Katolik;
c. d. Seksi Pendidikan Agama Katolik; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; serta
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat lslam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Pendidikan Agama Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari. a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat lslam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; serta f. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana tersebut dalam Lampiran l, Lampiran ll dan Lampiran lll Peraturan ini.
Pasal 6 ...
.-< -4-
Pasal 6
(1)
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan kebijakin tekniJ yang Oitetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
(2) Seksi
Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat lslam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama lslam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren,
pengelolaan kepenghuluan, pembinaan Kantor Urusan Agama lslam (KUA) dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, pembinaan syariah dan hisab rukyat, penerangan agama lslam, pengelolaan zakat, pengelolaan wakaf, serta sistem informasi manajemen pendidikan dan bimbingan masyarakat lslam
(3)
Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan lembaga dan keesaan gereja, penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, seni budaya dan keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen, serta sistem informasi manajemen bimbingan masyarakat Kristen.
(4)
Seksi Urusan Agama Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan lembaga dan keesaan gereja, penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, seni budaya dan keagamaan, serta sistem informasi manajemen urusan agama Kristen.
(5)
(6)
Seksi Pendidikan Agama Kristen mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan agama kristen pada jenjang pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah, pendidikan keagamaan, serta sistem informasi manajemen pendidikan agama Kristen.
Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas melakukan pelayanan
dan bimbingan di bidang pengelolaan lembaga dan sarana
keagamaan,
penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik, serta sistem informasi manajemen bimbingan masyarakat Katolik.
(7)
Seksi Urusan Agama Katolik mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan lembaga keagamaan, penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan, pembinaan sarana keagamaan serta sistem informjsi manajemen urusan agama Katolik,
(8) Seksi ...
,tA
(8)
Seksi Pendidikan Agama Katolik mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan pendidikan agama Katolik pada jenjang pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah, pendidikan keagamaan, serta sistem informasi manajemen pendidikan agama Katolik
(9)
Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengelolaan pendaftaran dan sistem informasi haji, pembinaan haji, perjalanan dan dokumen, akomodasi dan Biaya Perjalanan lbadah Haji (BPIH) serta penyuluhan haji dan umrah.
(10) Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan pada masyarakat Katolik yang meliputi urusan agama Katolik, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik serta sistem informasi manajemen bimbingan masyarakat Katolik. Pasal 7
Pelaksanaan tugas pelayanan terhadap agama yang tidak tertampung dalam struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menunjuk seorang pengadministrasi layanan agama yang dikoordinasikan oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
KELoMPoK
JABl?lK
FUNGSToNAL
Pasal 8 Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 2 dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal
Pasal 9 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraluran perundangundangan.
Pasal 10
(1)
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang--undangan.
(2)
Kelompok jabatan fungsionar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan organisasi yang bersangkutan.
(3) Jumlah ...
.41 -6
(3)Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
rarTPrvnla Pasal
11
(1)Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan KementerianAgama Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tata kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten dengan menerapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan serta menyusun dan memelihara tata hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstern. (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib melaksanakan administrasi keuangan, akuntansi, menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana d iatu r dalam ketentuan peraturan perundang-u ndangan. (6) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Dengan ditetapkannya peraturan ini maka satuan kerja, pegawai, pembiayaan serta sarana: a. Kantor
...
a.
b.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo yang berada
dalam
kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngada segera dialihkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo; Kantor Kementerian Agama Kabupaten sumba Tengah yang berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sumba Barat segera dialihkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah; dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya yang berada dalam kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat segera dialihkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten sumba Barat Daya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu bulan sejak tanggal ditetapkan.
6
(enam)
Pasal 14 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Dite
di Jakarta nggal lj ltlaret 2010
kan
REPUBLIK INDONESIA,
ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2O1O MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O1O NOMOR 15O
-<
ini
(r,
z.
<(L =H 9a
z.A
s o o
il= e
H:
L
#= rul-r fr# E$ F=
z.u,
"E:
s-E
=
fis ila 3$s
(o (o
.-{-v -\<:o
9i:
vJ
(9
(v<
FEa =V= \u2 =5 2s
Z
E< zE z. LU
ul
:<
= (9
n u)
E ut F
i4= HF p uil F3 2 (D(,
:<(n
i6
\.2
C.
o)
o-
(s
E
3= <E
r5
5
z
3F !(=
:
-o
E= P6
36
Q)
o-
fr * il:
€. c
iii +r!o
:(, 15< nZ. F z.m :< :<
:E b(,) xa P(s -.= 6co o_
= :<
.P J 0) trt t{ cd o-
(o
E-EE=8 6 JH: F E
F rr o-
N
-(It
3?*{3e
= ==
Il"l
z. o r o o
'a
*= F+= B
(t,
=(s
(o
E
E [n
(o -:< (g
= tu u
= -E 6 (, (t) o, t \ -:< c (u
a z.
36
-c (U
z.<
fi5 FF
fr (tr ^
= :< ro-
t
I
NE:
ap:
sF -=
3 = O-p
= j
(g
(o
Cg
E (u
F
tv<
tr< z.t
o-
LU
:<
=g sF Z4 g=
z.
m :<
c
{-
aea. { !u
ctr=z<-,
c .rJc
=fiH
bu) j<.^ pfti
8gs e?6. <92(']
m :<:<
.Y
oc o-(U E(o C, -o qrg
\<
z.
LU
= (9
fiF o-5
= (9
o E
-o cq)
F=
cll ul
c
LN -:< (g N
dt
"t-;y
f;= :
-,n ,atl z,
M,
(>)
^Z-
EF
dim
o_
lu
E (g
.-{ cq) (t) 7i(o(, .X -:< '= (9
(L +r rrl
5
il:<
J-
(o
(g
=== 9?o kds -=2 a=E *trfl Eofr $-9
=
B o, o)
tJ.t=aaL<=
E=A tr trE o- ,a
(U
o_
;i
4E $E=
+ (=n 3
(g
26 52.
eHH So
r N := <
(5
Ho 33*
sF <2.
z. o o
E
Ia* o= ur
UI
=(u
z,< lU (r vL-
CN
E
e.
l= \
cn
z.
*d =F v-
(t L E :l c(g af
#3 FF
z.< ur (r
(u
-c
8 P= F is =
;= = E-
(g (u
rl!= =il
15:
z. .rt
$r
cq) o-
8k :<= H5* gar ff= =F =4=
H
=
=
t--
EH
= :< a/)
(u
.E
z.
xE< y$r>
22#, gg< LU
:<
= (9
Z. Z.
z.< <m Y= == FA z,-
:< lr= om
tu=
;d(L uul 4E -
l=
(D'
z.<
n&.> Zur< riFd -2.4 Zrrt; ==u rdii{
Hg00
406
@
:<
(Il :<
:<
-lI-
r
=
(g
P1 fr= E=
^o Kz
a
=(\t
e F3 _l
:o
(g
EokS;9
€eg eE EZA g eP
]u
(It
#F=$38
HocFeHH
5
6>\
v)
a\2,
o
s-=
