.PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR IOTAHUN 2OO7 TENTANG PERUSAHAAN DAEMH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH TULUNGAGUNG DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG
Menimbang
:
Mengingat
:
tahun 1996 tentang Rakyat Kecamatan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Kedungwaru dan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 1996 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti; b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan peningkatan pelayanan perbankan; bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b, maka perlu mengatur pengelolaan PD. BPR dalam Peraturan Daerah;
a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 18
Undang-Undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah: 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790): 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 1.
Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
32
Tahun 2O0/. tentang Republik Indonesia (Lembaran Negara Daerah Pemerintah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Tahun 2OO4 tentang Undang-Undang Nomor Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor
33
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 R
L
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah: Peraturan Bank lndonesia Nomor 826/PBl/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN
RAKYAT BANK
BANK DAERAH
TULUNGAGUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung' 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah' 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kePala daerah5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang disebut PD. BPR Bank Daerah Tulungagung selanjutnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekaYaan daerah Yang diPisahkan' 6. Dewin Pengawas adalah Dewan Pengawas PD' BPR Bank Daerah Tulungagung. 7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. 8. Pejabit et<set
9. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Bank
Daerah
Tulungagung' 10.Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD. BPR Bank Daerah Tulungagung' 11.Gaji adalah Gaji Pokok.
t
12.Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftrar skala gaji pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung" l3.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangantunjangan yang sah. 14.Dattar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi. 15. ljasah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia. l6.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian, BAB II DAN BENTUK BADAN HUKUM KEDUDUKAN NAMA, TEMPAT Pasal 2
ini ditetapkan Perusahaan yang bernama PD- BPR Bank Daerah
(1).Daeiah Dengan Peraturan Daerah Tulungagung. (2)
PD. BPR Bank Daerah Tulungagung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Kedungwaru. Pasal 3
(1) (2)
PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berkedudukan di Kabupaten 'BPR Tulungagung'
PD.
Bank Daerah Tulungagung dapat membuka
Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Kabupaten Tulungagung sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 4
Bentuk badan hukum PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berupa Perusahaan Daerah (PD).
BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5
PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dalam
melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Pasal 6
PD. BPR Bank Daerah Tulungagung didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perkonbmian dan membangun Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
l t
BAB IV TUGAS DAN USAHA Pasal 7
PD. BPR Bank Daerah Tulungagung merupakan salah satu
alat kelengkapan Otonomi Daerah
dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Kegiatan usaha PD. BPR Bank Daerah Tulungagung meliputi : a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya Yang diPersamakan; sekaligus melaksanakan b. memberikan kredit pengusaha mikro kecil; pembinaan terhadap c. melakukan kerjasama antar BPR milik daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya; d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank lndonesia, Deposito Berjangka dan atau Tabungan di bank lainnya; e. mem-bantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundangundangan; menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dan
f.
Pasal
I
Semua kekayaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung
sebagai kekayaan Pemerintrah Daerah yang dipisahkan dan dikelola oleh PD. BPR Bank Daerah Tulungagung'
BABV MODAL Pasal 10
Modal dasar PD. BPR Bank Daerah
Tulungagung (sepuluh milyar ditetapkan sebesar Rp 10.000.000'000,00 rupiah). (2) Modal disetor ke PD. BPR Bank Daerah Tulungagung sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)' (3) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus). (4) Dalam rangka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah akan memenuhinya dengan memberikan secara bertahap selambat-lambatnya sampai dengan Tahun 2012, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(1)
t
(5) Sumber dana penambahan setoran modal dari pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (6) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB VI ORGAN PD. BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG Pasal 11
Organ PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tulungagung terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.
Pasal 12
Susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Daerah Tulungagung ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan PengawasBAB VII KEWENANGAN BUPATI Pasal 13
Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala-wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas' Pasal 14
mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang (1) ' ' Bupati saham PD. BPR Bank Daerah Tulungagung' (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak subtitusi 'teiada pilaU"t Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Pemegang saham. (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak subtitusi ' sebagaimaia dimaksud pada ayat.. (2) harus mendapat persitujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai
'
'
:
a. perubahan anggaran dasar; b. perubahan jumlah modal; pengalihan asset tetaP; d. penggunaan laba; e. investasi dan pembiayaan jangka panjang; f. kerjasama BPR milik Pemerintah Daerah; dan anggaran tahunan; dan :r. pengesahan rencana kerja h. penlgabungan, peleburan, pengambilan alihan dan pembubaran PD. BPR Bank Daerah Tulungagung'
I I
BAB VIII DEWAN PENGAWAS Bagian kesatu dan Tanggung Jawab Fungsi,Wewenang, Tugas, Pasal 15
Dewan Pengawas mempunyai tugas
menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan' pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Pasal 16 (1)
Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk
pengendalian
dan
pembinaan terhadap
cara
penyelenggaraan tugas Direksi.
pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi
(2)' Pengawasan sebagaimana dimaksud
'
kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan secara :
pada ayat
(2)
a. periodik sesuai dengan iadwal yang telah ditentukanl b. sewaKu-waktu apabila dipandang perlu' (1) (4) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ' 'bil"tirt"n dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam Pelaksanaan tugas. (5) oembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan ' dalam bentuk meningkatkan dan meniaga kelangsungan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung'
'
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 Dewan Pengawas mempunyai fungsi: a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD' BPR Bank Daerah Tulungagung; b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD' BPR Bank Daerah Tulungagung; c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD' BPR Bank Daerah Tulungagung; d. pembinaan dan pengembangan PD' BPR Bank Daerah Tulungagung.
Pasal 18 Dewan Pengawas mempunyai wewenang : a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD' BPR Bank Daerah Tulungagung kepada Bupati untuk mendaPatkan Pengesahan;
B
I
b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c. d. e.
f.
rnemberikan pertimbangan dan saran diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung; meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung; mengusulkan pembefientian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan menunjuk seorang atau beberapa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal 19
(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan (2)
tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati. Pertanggungjawaban dewan pengawas dilakul
(1)
Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas:
a.
memimpin semua kegiatan anggota
Dewan
Pengawas;
b.
menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuii dengan iebijakan yang telah ditetapkan oleh BuPati;
c. d.
memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
(2\
Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas
:
a.
membantu ketua Dewan Pengawas
b.
melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas'
dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang. yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas; dan
Pasal 21
(1)
Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan
Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas oermintaan ketua Dewan Pengawas.
t
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari Tz (setengah) anggota Dewan Pengawas.
Pasal22
(1) Rapat sebagaimana
dimaksud dalam pasal
21
untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat
(3) (4)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari. Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimanan diminta pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas. Pasal 23
(1)
Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
(2)
Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.
Pasal24
(1)
(2)
(3)
Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang beranggotakan paling banyak 2 (dua )orang . Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dari pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) atas pertimbangan pembiayaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
I t
Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 25
(1)
Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua ) orang dan paling banyak 3 orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
(2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan
Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat
merangkap jabatan sebagai pengawas/komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
(4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas. Pasal 26 (1)
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanankan tugas dengan memenuhi persyaratan :
a. lntegritas; b. Kompetensi;
c.
Reputasi keuangan.
(2)
Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal
(3)
diwitayah keria PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari-Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
Pasal2T (1)
Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam pasl 26 ayat (1) huruf a meliputi: a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. Memiliki komitmen untuk mematuhi
peraturan
perundang-undangan;
c. Memiliki komitmen yang tinggi
terhadap pengembangan operasional PD. BPR Bank Daerah
Tulungagung yang sehat; dan
d. (2)
Tidak termasuk dalam daftar Tidak Lulus (DTL).
Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b meliPuti
:
a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan b.
memadai dan relevan dengan iabatannya; dan memiliki pengalaman dibidang perbankan.
yang
(3) Persyaratan reputasi keuangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi :
a. tidak termasuk dalam datlar kredit macet; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan. Pasal 28
(1)
Anggota Dewan pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan keluarga orang tua termasuk mertua, anak termasuk
menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
b. anggota direksi dalam hubungan sebagai orang anak dan
tua, suami/istri. mertua. menantu dan saudara
kandung.
(2)
Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD. BPR Bank Daerah Tulungagung atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Pasal 29
(1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan
paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
(2)
Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib megikuti ketentuan Bank Indonesia.
(3)
Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani. Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan Pasal 30
(1)
Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar
:
a. Ketua Dewan
Pengawas paling banyak 40% (empat puluh per seratus ) dari penghasilan Direktur Utama; dan
b. anggota Dewan Pengawas paling banyak
80o/o
(delapan puluh per seratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
(2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
fl \
Pasal 31
(1)
Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari yang diterima oleh anggota Direksi
dengan perbandingan penerimaan
honorarium (1). pasal 30 ayat dalam dimaksud sebagaimana
(2)
Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan
hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3) Besarnya
uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan. Bagian KeemPat Pemberhentian Pasal 32
(1)
Anggota Dewan Pengawas berhenti karena a. Masa jabantannya berakhir; dan
b.
(2)
:
Meninggal dunia.
Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena
a. b.
Permintaan sendiri;
c.
Melakukan tindakan yang merugikan PD' BPR Bank
Alih tugas /iabatan/reorganisasi; Daerah Tulungagung;
d. e.
f.
Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 33
(1) Anggota Dewan Pengawas
y?ng. diduga , melakukan
pef-uatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) 'huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2\
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan secara tertulis kepacla yang bersangkutan disertai alasan-alasannya'
p
I
Pasal 34
(1) Paling lama 1 (satu ) bulan sejak pemberhentian
sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi. (2) Apabila dalam waktu (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum' (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetaPkan dalam rapat' (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati' (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
1
Pasal 35
(1)
Q) (3)
Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lama rs"irima belas) haii sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada BuPati' Paling lama 2 (dua ) bulan sejak diterima permohonan keberitan, Bupati harus mengambil keputusan' Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana pada ayat (2) Bupati tidak mengambil keputusan,. keputusan eipati lnenienai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersingkutan melakasanakan tugas kembali sebagaimana mestinYa.
BAB IX DIREKSI Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 36
mempunyai tugas menyusun . perenclnaan' melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan
(1) Direksi
operasional PD. BPR Bank Daerah Tulungagung'
(2)
(3)
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya penglmbangan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung' Direksi wajib membuat laporan tahunan'
t \
Pasal 37
Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36 mempunyai fungsi
:
a. Pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank
Daerah Tulungagung berdasarkan keb'tjaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
b.
c.
Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank Daerah Tulungagung kepada guplti melalui Dewan Pengawas yang meliputi
kebijaksanaan dibidang organisasi, perenc€lnaan perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
d.
e.
Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan hasil usaha dan kegiatan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atag Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan' Pasal 38
Direksi mempunyai wewenang
:
a. b.
Mengurus kekayaan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung; Mengangkat dan memberhentikan pegawai PD' BPR Bank Oaerah lulungagung berdasarkan peraturan kepegawaian PD. BPR Ban(Daerah Tulungagung yang bersangkutan;
c.
Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD' BPR Bank Daerah Tulungagung dengan persetujuan Dewan Pengawas;
Mewakili PD. BPR Bank Daerah Tulungagung di dalam dan di luar pengadilan; e, Menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD. BPR Bank Daerah Tulungagung apabila dipandang perlu; Membuka kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; g. Membeli, menjual atau dengan carll3inlryldapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD. BPR Bank Daerah Tulungagung berdasarkan persetuiuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
d.
f. -
t
h.
Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung Pasal 39
(1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36' pasal 37 dan pasai3S bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(2\
Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (tJtitatiukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi. Pasal 40
(1)
Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas bireksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian
atas unit keria PD. BPR Bank Daerah Tulungagung' (2\ DireKur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas unit keria PD. BPR Bank Daerah Tulungagung' (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing Direksi mempunyal wewenang yang diatur dalam peraturan ulreKsl' berada di (4) Apabila semua ansgota Dlrel<si Ftp".qi !i91f Direksi tJmpat/berhalangan-tebin dari 5 (lima) hari kerja Bank menun;ut t (satu) orang pejabat.StruKural PD',BPR Direksi' Daerah Tulungagung sebagai pelaksana tugas struktural PD' BPR Bank Daerah (5) \v'' Penuniukan pejabat " dimaksud pada avat (4) ""o"saim"n" k6putusan Direksi dan diketahui oleh
i;il;d;s;;s
oit"i"iLin Ialam
Dewan Pengawas.
(6)
pada ayat (5) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama 15 (lima belas) harr' Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 41
(1) \ ''
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus t"nv"oi"i"n wakt-u untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi Persyaratan
:
a. Integritas b. KomPetensi
c.
RePutasi keuangan'
dimaksud t2\ Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana khusus' \-/ p"o"iv"t (1)juga harus memenuhi persyaratan
t
(3)
(4)
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), calon anggota Direksi juga harus
mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank lndonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya Pasal 42
(1) Persyaratan
integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a meliPuti : a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. Memiliki komitmen untuk mematuhi
peraturan
perundang-undangan;
c. Memiliki komitmen yang tinggi
terhadap
pengembangan operasional PD. BPR Bank Daerah
d.
(2)
Tulungagung Yang sehat; dan Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)'
Peryaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 aYat (1) huruf b metiputi
a.
:
Pengetahuan di bidang perbankan yang. memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
b. Pengalaman dan keahlian dibidang
perbankan
dan/atau bidang keuangan; dan
c.
Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD' BPR Bank Daerah Tulungagung Yang sehat.
(3) Persvaratan reputasi keuangan
sebagaimana dimaksud
dalam pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi : a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dinyatakan bersalah menyebabkan Direksi yang -dinyatikan perusahain
pailit dalam waktu
5
(lima)
tahun sebelum dicalonkan.
(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud
dalam pasal
41 ayat2 (dua) antara lain: a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab' kejujuran dan kePemimPinan;
b. Memiliki latar belakang pendidikan paling
c.
rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau..transkrip nilai telahhenyelesaikan 1 '10 sks dalam pendidikan S-1; Memiliki pengalaman keria di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
II
\
d.
Usia paling tinggi 56 tahun, dan dapat diperpanjang lagi apabila masih dibutuhkan paling lama 4 tahun;
e.
Menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 tahun'
f.
Pasal 43
(1)
Anggota Direksi diutamakan dari PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
(2)
Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah
kerja PD. BPR Bank Daerah Tulungagung
yang
bersangkutan. Pasal 44
(1)
Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan : a. Anggota Direksi lainnya dalam, hubungan sebagai orJng tua termasuk mertua, anak termasuk menantu' saudlra kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua' anak dan iuami/istri, mertua, menantu,dan saudara kandung.
(2)
Anggota Direksi dilarang merangkap..l"b?l"l sebagai anj[ota Direksi atau pejabat eksekutif .pada lembaga peidankan atau perusahaan atau lembaga lain'
(3)
Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan priSidi secara langsung atau tidak langsung pada PD' 'gpn
atau
Badan BPR Bank Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD Daerah Tulungagung.
Bank Daerah Tulungagung
Pasal 45
(1) (2)
Anggota Direksi paling sedikit banYak 3 (tiga) orang'
2 (dua) orang dan paling
Apabila anggota Direksi terdiri 2 (dua) atau 3 (tiga) DireKur, silah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(3)
Anggota Direksi diangkat oleh Bupati.untuk,masa iabatan p"ll'ig tama 4 (empatftahun dan dapat diangkat kembali' Pasal 46
(1)
Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
I\ t
(2\
Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir. Pasal 47
Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.
Pasal 48
(1)
(2)
Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. pengambilan sumgqh. jabatan Peiantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas hari sejak Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Anggota Direksi'
dan
)
Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 49
Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi' pengangkatan anggota Direksi yang baru masih dalam proies lenyelesaian, Bupati dapat menunjuUmengangkat lnggot" Direfsi yang lama atau seorang pejabat Struktural pejabat PD:- BPR Bank- Dierah Tulungagung sebagai sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud paOi ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati' (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan' pada ayat (1) (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud tid;k dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan' (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuat tef,impr"n PD. BPR Bank Daerah Tulungagung ' setelah memperoleh persetujuan Dewan pengawas'
(1)
Bagian Keempat dan Penghargaan Penghasilan Hak, Pasal 50
(1)
Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi
a.
:
Gaji Pokok Yang besarnYa : 1. Direktur Utama paling banyak 2'5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
d
\
2.
Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
b.
Tunjangan istrilsuami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
c.
Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak
1
(satu) X gaji pokok.
(2)
Anggota Direksi mendapat fasilitas yaitu
:
Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. BPR Daerah Tulungagung dan ketentuan yang ditetapkan Direksi; b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan stiandar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD' BPR Bank Daerah Tulungagung; c. Kendaraan dinas sesuai kemampuan PD. BPR Daerah Tulungagung; d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji sebulan; e. Dana reprensentasi yang besarnya paling banyak 75% (uiuh puluh lima per seratus) dari gaji pokok. Direksi 1 isitu; tanrn lalu yang penggunaanya.diatur oleh efeKif untuk Direksi secara efisiensi pengembangan Bank. Anggota Direksi memperoleh Jasa. Produksi sesuai kemimpuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung'
a.
dan
(3)
(4)
Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas penentuan honoririum untuk Dewan Pengawas, gaji bit"t tl, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak
melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan alau 4}o/o (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu' (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi' gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% atau 5oo/o ieipat puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan biaya total itimi putun per seratus) dari iealisasi tahun anggaran yang lalu apabila asset PD' BPR Bank Daerah Tulungagung sampai dengan 4 (empat ) milyar. (6) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (t), (2), (3), (4), dan (5) disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung'
t'
Pasal 51
(1)
Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
a. b. c. d. e.
Cuti tahunan; Cuti besar; Cuti kawin; Cuti sakit; dan Cuti karena alasan penting.
(21
Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan bulan terakhir.
(3)
Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penun. Pasal 52
(1)
Anggota Direksi setiap akhir masa iabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) 'Oinitrng dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit
dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan
(2)
perbandingan DireKur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama. Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dimaksud ayat (1) dengan .syarat telah menlalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masl ;anitan kala 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir. Bagian kelima Pemberhentian Anggota Pasal 53
(1)
Anggota Direksi berhenti karena: a. Masa jabatannYa berakhir; dan
b.
(2)
Meninggal dunia.
Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena
:
a.
Permintaan sendiri;
b.
Reorganisasi;
c.
Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung; Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
d.
{
I
e.
Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
f.
Tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54
(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan
(2\
sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan -alasannya. Pasal 55
(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian
sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkuatan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
(5)
Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi
merupakan
tindak pidana, yang
bersangkutan
diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 56
(1) '
Anggotan Direksi yang diberhentikan dapat mengaiukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannYa diterima-
(2')
Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberitan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan'
(3)
Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan' Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkuan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinYa.
4 I
BAB X PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 57
(1) Pengangkatan pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung harus memenuhi persyaratan
a. b. c.
:
Warga Negara lndonesia; Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
d. e. f. (2)
(3)
Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan Lulus uiian seleksi.
Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percoOain paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik. Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
a. b. c.. d. e. f. (4)
Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi;
LoYalitas;
KecakaPan; Kesehatan; Kerja sama; Kerajinan; dan Kejujuran.
Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon' Pasal 58
(1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(2) Tenaga
honorer atau tenaga kontrak. sebagaimana
dimaisud pada ayat (1) tidak dapat menduduki jabatan' Pasal 59
(1) Mantan pegawai PD. BPR Bank Daerah
Tulungagung yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat iti",igL"t menjiOi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima ) tahun.
t
(2)
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
(3)
Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang Pasal 60
Pangkat pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :
a. Pegawai Dasar Muda b. Pegawai Dasar Muda c. Pegawai Dasar d. Pegawai Dasar e. Pelaksana Muda f. Pelaksana Muda S. Pelaksana h. Pelaksana i. Staf Muda j. Staf Muda k. Staf l. Staf m. Staf Madya n. Staf Madya o. Staf Madya Utama p. Staf Utama
I
I
I
I
I
I
I
: : : : : : : : : : : : : : : :
Gol ARuang 1; Gol A Ruang 2; Gol ARuang 3; Gol A Ruang 4;
Gol B Ruang
1;
Gol B Ruang 2; Gol B Ruang 3; Gol B Ruang 4; Gol C Ruang
1;
Gol C Ruang 2; Gol C Ruang 3; Gol C Ruang 4; Gol D Ruang 1; Gol D Ruang 2; Gol D Ruang 3; dan Gol D Ruang 4.
Pasal 61
Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut
a. b.
:
Berijasah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang
N1l Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
c.
Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
d.
Berijasah sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang Bt2:
e.
Berijasah S-1 dimulai dengan golongan ruang C;1; dan
fl \
f.
Berijasah S-2 dimulai dengan golongan ruang Cl2. Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Pasal 62
(1) Kenaikan pangkat ditetapkan pada periode Januari
dan
Juli setiao tahun.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimanan dimaksud terdiri dari
a. b. c. d e f.
pada ayat (1)
:
Kenaikan Pangkat regular; Kenaikan pangkat Pilihan; Kenaikan pangkat PenYesuaian; Kenaikan Pangkat istimewa; Kenaikan pangkatPengabdian; dan Kenaikan Pangkat anumerta' Pasal 63
(1) (21
Kenaikan pangkat regulardiberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat' Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang Pegawai sebagai berikut: Berijasah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1; Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang Bl2', Berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1; Berijasah sariana Muda sampai dengan golongan ruangCl2', Berijasah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan Berijasah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2'
a.
b. c.
d.
e. f.
(3)
Kenaikan pangkat regular sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila : yang dimiliki a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan dan b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir'
i
1
\
Pasal 64
(1)
Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
(2)
Pegawai yang memiliki ljasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat menjadi Pelaksana Muda I golongan Ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
(3)
Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila : Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
a.
b.
Telah 3 (tiga ) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja rata-rata baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang. Pasal 65
(1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang
memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan.
(2)
Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
(3)
Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja paling sedikit baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.
a.
b.
Pasal 66
(1)
Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
a.
t
b.
(2)
Paling sedikit telah 1 (satu) tahun mamangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil panilaian kerja setiap unsur bernilai ratarata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai. Pasal 67
(1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau tiaslh dapat dinaikkan pangkatnya sesuai
dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 60.
(2) Penyesuaian
pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan aPabila
a.
:
Keahlian yang bersangkutan diperlukan
dan
disesuaikan dengan kebutuhan BPR Bank Daerah Tulungagung; dan
b.
Paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik' Pasal 68
Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau rnenemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Pasal 69
(1)
Pegawai yang menunjukan prestasi kerja- luar biasa
seiagaimana dimaksud dalam pasal
68
dinaikkan
pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
a. b. c.
menunjukan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir; telah 2(dua) tahun dalam pangkat terakhir;
hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2(dua) tahun terakhir; dan
d. (2)
masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk Pegawai Yang bersangkutan. Pegawai yang dimaksud menemukan penemuan baru ya;S bermanfaat untuk PD.BPR Bank Daerah tutrlngagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 lebih tinggi apabila telah 1 dinaiklai pingkatnya -dalam setingkat pangkat terakhir baik dan hasil (satu) tahun penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang'
d
\
(3) Kenaikan
pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) tidak terikat pada jabatan. dan ayat Pasal 70
Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2(dua) tahun dalam pangkat terakhir. Pasal 71
Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir. Bagian keemPat Hak-Hak dan Penghasilan
PasalT2
(1)
Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangantunjangan dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya'
(2) (3)
Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tid;k boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten. Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD.BPR Bank Daerah Tulungagung.
PasalT3
(1)
(2)
Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPT Bank Daerah Tulungagung dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gali Pegawii Negeri Sipil yang {1e-sulkan dengan iebututrin dan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KePutusan Direksi. Pasal 74
(1)
Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan,. cuti besar'cuti nikih, cuti bersalin, cuti sakit' dan cuti karena alasan penting serta cuti di luar tanggungan PD' BPR Bank Daerah Tulungagung
(2)
Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud paJ" ay"i (tl tetap diberikan penghasilan.penuh, kecuali cuti di luartanggungan PD. BPR Daerah Tulungagung'
0
\
Pasal 75
(1)
Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD. BPR Bank Daerah Tulungagung atau luran pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(2)
Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji. Pasal 76
(1)
Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
(2)
Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% darigaii pokok. PasalTT
(1) (2)
(3)
(4) (5)
Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan
lstri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok. Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21(dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar S%(lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah. Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. sebagaimana ayat 1!' (?)' (3) dan Tunjangan-tunjangan -dis-esuaikan dengan kemampuan PD' BPR Bank (a) Daerah Tulungagung. Pasal 78
Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi yang pembagiannya ditetapkan oleh Direksi' Pasal 79
(1)
Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala. belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaii berkala ditunda paling lama2 (dua) tahun.
(21 Apabila yang bersangkutan
t
Pasal 80
(1)
Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangantunjangan sebagai berikut :
a. b. c. d. (2)
(3)
Tunjangan pangan; Tunjangankesehatan; Tunjangan kemahalan; dan Tunjangan lainnya yang sah.
Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tuniangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lainJain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Oireksi. Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka pekalian
prosentase tertentu dengan jumlah
Saji
untuk
menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku. Pasal 81 (1)
Penjabat struKural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan tuniangan .iabatan dan tunjangan perumahan.
(2)
Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain. Pasal 82
Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung membayar pajak penghasilan atas beban PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan Pasal 83 Pegawai dib€rikan santunan kematian, kec€lakaan dan bantuan bencana alam yang ditelapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 84 (1
)
Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR Bank
Daerah Tulungagung secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tiahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD. BPR Bank Daerah Tulungagung.
(2)
Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD.BPR Bank Daerah Tulungagung.
t
(3)
Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal(2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Bagian Keenam Kewa.iiban dan Larangan Pasal 85
Setiap pegawai wajib
:
a.
Mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara beidasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
b.
Mendahulukan kepentingan
c. d. e.
PD. BPR Bank
Daerah
Tulungagung diatas kepentingan lainnya;
Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan; Memegang teguh rahasia PD' BPR Bank Daerah Tulungagung dan rahasia jabatan; dan Mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan' Pasal 86
Pegawai dilarang
:
a.
Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD' BPR Bank Daerah Tulungagung dan/atau Negara;
b.
Menggunakan kedudukannya
untuk
memberikan feuniJngan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak yang merugikan PD' BPR Bank Daerah
langsung
Tulungagung;
c. d.
Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD' BPR Bank Daerah Tutungagung dan atau Negara; dan Memberikan keterangan tertulis atau lisan 'mengenai pihak rahasia PD. BPR Bank Daerah Tulungagung kepada lain.
Bagian ketujuh Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian Pasal 87
(1) (2)
Pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat dikenakan hukuman disiPlin' Jenis hukuman yang dikenakan kepada.pegawai PD' BPR Bank Daerah Tulungagung sebagai berikut :
a. b. c.
Teguran lisan; Teguran tertulis; Penundaan kenaikan gaii berkala;
t
d. e. f. S. h. i. (3)
Penundaan kenaikan Pangkat; Penurunan Pangkat Pembebasan jabatan;
Pemberhentiansementara; Pemberhentian dengan hormat; dan Pemberhentian dengan tidak hormat.
Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pasal 88
Pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan Pb. BPR Bank Daerah Tulungagung atau tindak pidana keiahatan. Pasal 89
(1) (2)
diberhentikan sementara sebagaimana Pegawai yang -daiam Pasal 88, mulai bulan berikutnya diriaksud
diberikan 50% (lima per seratus) dari gaji' pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) Lamanya 'kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak bulan, aparat Penegak hukum. Pasal 90
(1)
Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan..pegawai yang diberhentikan sementira sebagaimana dimaksud dalam
terbukti bersalah, pegawai
yang jabatan bersangkutan harus dipekedakan kembali dalam dan b6rhak menerima sisa penghasilan yang belum
Pasal
88 tidak
diterima.
seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf b' Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat'
(2) Dalam hal ada kepastian
Pasal 91
(1)
Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
a. b. c. d. e.
Meninggal dunia;
Telah mencapai usia dan masa kerja
untuk
memPeroleh Pensiun; Kese'hatan tidak mengijinkan yang dibuKikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri; Permintaan sendiri; dan PenguranganPegawai.
q t
(2)
Pegawai yang telah berusia 56 ( lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu ) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
(3)
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi. Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1)-huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
(4)
Pasal 92 Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila : Melanggar sumpah pegawai dan sumpah jabatan;
a. b.
Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam
perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetaP;
c.
Dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi negara; dan
d.
Penyelewengan di bidang keuangan' Pasal 93
(1)
e\ \-/
Ketentuan kepegawaian
PD' BPR Bank Daerah
irtrng"gung diteiapkan dengan Keputusan Direksi
atas
persetujuan Dewan Pengawas' Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat' kenaikan g"ii b;tdh,'peiroeirhentian penghargaan, penjatuhan irlrt"n disipiin dan pemindahan serta .pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi' BAB XI PERENCANAAN DAN PELAPOMN Bagian Kesatu Rencana Jangka Paniang Pasal 94
PD.BPR Bank (1) Direksi wajib menyusun rencana strategi yang dicapai dalam Daerah Tuiungagung jangka panjang jangka waktu 5 (lima) tahun'
(21 Rancangan ren@na jangka panjang . sebagaimana dimakud- pada ayat (1) paling sedikit memuat
:
a. Nilai dan harapan pemangku
kepentingan
6takeholde0;
b. c.
Visi dan misi; Analisa kondisi internal dan eksternal;
\
d. e. f. (3)
Sasaran dan inisiatif strategi; Program 5 (lima) tahunan; dan Proyeksi keuangan.
Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. Bagian Kedua Rencana dan Anggaran Tahunan Pasal 95
(1) Direksi PD. BPR Bank Daerah
Tulungagung wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD' BPR Banli Daerah Tulungagung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir'
(2)
Rencana kerja dan anggaran tahunan PD.. BPR Bank Daerah Tulungagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
b. (3) \-'
Hal-hal yang memerlukan Keputusan Bupati' Rancanqan ren€na kerja dan anggaran tahunan PD' BPR b-ani o-aerah Tulungagung yang telah ditandatangani Dewan Peigawas disampaikan kepada Bupati
bersama
untuk mendaPatkan Pengesahan' Pasal 96
('l)
Apabila sampai dengan permulaan tahun -blku' Bupati dan tidax membeiit
"ngg"on berlaku.
PD. BPR Bink Daerah Tulungagung dinyatakan
PD' BPR Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Bank Daerah Tulungagung dalam tahun buKu yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati Bank (3) Rencana kerja dan anggaran. tahunan PD'BPR pengesahan Daerah Tulungagung yang telah mendapat e;p"ti Oi."*i"i-t
Q\
\-,'
t\
Bagian Ketiga Laporan Tahunan Pasal 97 (1)
Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan'
(2)
Direksi wajib membuat laporan tahunan
mengenai perkembangan usaha PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati iengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank lndonesia.
(3)
Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan oleh Bupati pada papan pengumuman PD.BPR Bank Daerah Tulungagung. BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 98
(1)
Tahun buku PD. BPR Bank Daerah
Tulungagung
disamakan dengan tahun takwim. (2)
Laba bersih PD. BPR Bank Daerah Tulungagung setelah dikurangi pajak yang telah disahkan Bupati pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
a b. c. d. e.
Bagian laba untuk daerah 50%: Cadangan Umum
15Yo:
Cadangan Tujuan
15o/o'.
Dana
Kesejahteraan
Jasa Produksi
10o/o" 1Oo/o:
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun
(3) Bagian laba untuk Pemerintah anggaran berikutnya.
(4) Cadangan
Umum pada ayal (2) huruf
b
dimaksudkan
untuk memPerkuat Modal.
(5)
Cadangan Tujuan pada ayat (2) huruf c disisihkan untuk tujuan antara lain : Dipergunakan sebagai cadangan penghapusan aktiva pembentutan. . .Cadangan prbOuftit Fenyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) tidak mencukuPi Dipergunakan sebagai pembelian Aktiva tetap dan inventaris apabila kebutuhan aKiva tetap dan inventaris melebihi 50% dari modal disetor'
a.
b.
apabila
(4)
Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya. BAB XIII KERJASAMA Pasal 99
(1) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat melakukan
kerjasama dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan lainnya non bank dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme
perbankan.
(2) Prosedur dan tata cara pelaksanaan Bupati.
diatur lebih laniut oleh
BAB XIV
ASOSIASI pasal 100
(1)
PD. BPR Bank Daerah Tutungagung menjadi anggota Perhimpunan Bank perkreditan Raky;t tvtilik pemerintah Daerah (Perbamida) dan perhimpunan Bank perkreditan Rakyat Indonesia (perbarindo).
(2) PD. BPR Bank Daerah Tulungagung dapat memanfaatkan
(3)
Perhimpunan Bank perkreditan- nafyai Milik pemerintah Daerah (Perbamida) sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar BpR Daerah, dan berko6rdinaii dengan instasi terkait di pusat dan daerah. PD. BPR Bank Daerah Tulunggung dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank pertreOtan iakyat Indoneisa (perbarindo) sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar BpR, dan berkoordinali dengan instasi terkait di pusat dan daerah.
BABXV PEMBUBARAN Pasal 101 Pembubaran PD. BpR Bank Daerah Tulungagung dilaksanakan
ses ua i kete ntuan pe ratu ra n pe ru nd a n g _u ndla rig a ni.
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP pasal 102
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan Daerah 18 tahun 1996 tentang pD. BpR Kecamatan Kedungwaru sebagaimana tetah -diubah dengan peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 dinyatakan OidOut ctan tidak berlaku tagi.
Nomor
I
\
Pasal 103 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Dltetapkan di
: Tulungagung
. 1l
Aguetus 2007
Dund.anglra& d.i t\rtrurpgung
tanggElzB Desenber
Zr
c?
Ut ana
IE!.IBTR.AI{ DAJL\.Ai JiISUP1EIN TiULUIICASUIC
TjEIII{
2CC7 rilCr.{oR
06 gner D.
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAEMH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH TULUNGAGUNG
t.
PENJELASAN UMUM
Perusahaan Daerah merupakan salah satu asset daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah, terutama dalam usaha menopang kompolisi Pendapatan Asli Daerah daram Anggaran pendapatan dan Beraila Dabrah.
Agar realisasi pembagian laba perusahaan daerah sesuai dengan komposisi asset daerah yang diusahakan oleh pD. BpR Bank Dae-rah Tulungagung, maka komposisi pembagian
laba perlu diadakan penyesuaian, sehingga perlu diatur kembali peraturan Daerah tentang pD. BPR Bank Daerah Tulungagung. Dengan perubahan komposisi pembagian raba perusahaan daerah ini terah menempatkan posisi PD. BpR Bank Daerah Tulungagung sebagai salah satu asse.t daerah yang mampu memberikan tontriu-usi-yang ;ig"if,k;; terhadap komposisi Pendapatan Asli Daerah.
Disamping itu perubahan penganggaran pembagian laba perusahaan daerah datam Anggaran pendapatan dan behnji Daerah ying ,-r;" pada tahun anggaran berikutnya menjadi padj anggaran yang sama dengan tahun buku bank, dimaksudian untuk meningkatftan- kinerja perusahaan daerah dan mendorong peran aktif perusahaan daerah dalam menunjang jalannya pelaksanaan didaerah. il.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 01 Cukup jelas Pasal 02 Cukup jelas Pasal 03
Ayat2 Cukup jelas Pasal 04 Cukup jelas Pasal 05 Cukup jelas Pasal 06 Cukup jelas Pasal 07 Cukup jelas
Pasal 08 Cukup jelas Pasal 09 Pemisahan kekayaan dimaksud meliputi aktiva, pasiva dan modal. Pasal 10 Ayat (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Ayat (2) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal yang Telah disetor sebesar Rp 1.000.000,00 (satu mityar rupiah) Ayat (3)
Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor
dipergunakan untuk modal kerja, setelah dikurangi biaya dalam rangka pendirian dan mempersiapkan operasional BpR antara lain biaya pendirian dan belysewa tempat usaha. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 11 Cukup ielas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup ielas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 2l Cukup jelas
Pasal22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
Pasal24 Cukupjelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Ayat (2)
t
Pasal2T Ayat (2) Pengetahuan dan pengalaman dibidang perbankan ditunjukan dengan bukti formal mengikuti pendidikan atau surat keterangan mengenai pengalaman di bidang perbankan. Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan pD. BPR Bank Daerah rurungagung untuk berkarir sampai jenjang Direksi, namun demikian apabila. dari dalam tidak ada yang memenuni syarat, tidak menutup kemungkinan diambir dari ruar FD.-BPR Bank Dierah Tulungagung. Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas
P
-
Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; c. Cuti kawin diberikan selama 5 (lima) hari kerja; d. Cuti sakit diberikan sesuai dengan surat keterangan dokter, e. Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 2 (dua) bulan. Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jetas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas
PasalTl Cukup jelas
PasalT2 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas
I
\
PasalT4 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas
Pasal77 Cukup jelas PasalTS Cukup jelas , Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jeias Pasal 95 Cukup jelas Pasal 96 Ayat 3 Y_ang drmaksud Pimpinan Bank Indonesia setempat adalah pimprnan Kantor Bank Indonesia dimana pD. BpR Bank baeratr iulungaiung
menjadi wilayah kerja dari Bank Indonesia yaitu untuk Tulungagung adalah Bank Indonesia Cabang Kediri.
^ v/ rasat
Cukup jelas
Kabl.rp-aten
Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Cukup jelas
