Mengembalikan “Khitoh” Dosen Sebagai The Scientific Leader Ardian Bakhtiar Rivai Magister Manajemen Pendidikan Tinggi UGM Masi segar dalam ingatan kita, tentang kasus korupsi Kepala SKK Migas beberapa waktu lalu. Rubi Rbiandini, yang saat berstatus tersangka masih menjabat sebagai kepala SKK Migas, sebelumnya merupakan penyandang predikat dosen berprestasi nasional. Selain karena reputasi akademik yang memang sudah mendunia, Rudi Rubiandini juga sangat aktif dalam berbagai publikasi dan karya-karya akademik yang sangat mengagumkan. Lalu, dimana masalahnya?. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaiamana mungkin seorang pendidik dengan predikat berprestasi dan memiliki reputasi akademik yang membanggakan bisa terjerat sebuah skandal memalukan di lembaga yang dipimpinya. Tentu pertanyaan ini cukup menarik untuk dibahas dalam perspektif manajemen pendidikan tinggi. Rudi Rubiandini sesungguhnya merupakan salah satu pendidik dari sekian banyak pendidik lainya yang sedang berspekulasi di dalam ranah lembaga birokratik. Sosok lain yang layak juga perlu mendapat perhatian adalah yang sedang dihadapi oleh Anggito Abimanyu dalam jabatanya sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementrian Agama. Anggito sebagai pendidik juga memiliki reputasi yang sangat membanggakan di kalangan civitas akademika. Selain karena karyakaryanya yang mendunia, juga karena sumbangsih ide-idenya selama ini sangat mencerahkan masyarakat luas, meski tak bisa dinafikkan juga, beberapa waktu terkahir setelah lama beralih menjadi birokrat, jatuh terperosok juga dalam kasus plagiarisme. Kedua sosok tersebut menarik untuk saya bahas sebagai sebuah diskurus wacana tentang bagaimana sesungguhnya seorang pendidik memiliki tanggung jawab akademik tidak saja hanya kepada dirinya sebagai individu, tetapi lebih daripada itu, bertanggung jawab kepada instansi yang membesarkan namanya sebagai sebuah akademisi dan ilmuwan. Ada semacam label yang tidak bisa lepas dari seorang pendidik, dalam wacana ini adalah dosen yang selalu melekat kepadanya hingga kapanpun. Tidak bisa dipungkiri, dosen sebagai pendidik memiliki semacam piutang sejarah kepada sebuah peradaban bangsa. Dari tangan para dosenlah kelak akan lahir para manusia-manusia yang membangun republik ini. Sesungguhnya ada banyak realitas yang menunjukkan bahwa beralihnya dosen menjadi seorang birokrat menjadi semacam diskusi yang menarik. Pertama, adanya seorang dosen yang dapat menduduki jabatan pemerintahan strategis menjadi semacam kebanggaan institusi asalnya sebagai sebuah capaian prestasi nonakademis. Dalam banyak cerita yang pernah saya dengar misalnya, bahkan pihak kampus melakukan semacam acara syukuran untuk merayakan apabila ada salah satu anggota civitas akademikanya yang dapat mencapai jabatan struktural tertentu.
Terlebih lagi jabatan tersebut merupakan jabatan strategis nasional dan memiliki kewenangan yang sangat penting. Kedua, di sisi lain, adanya dosen yang beralih menjadi birokrat justru menimbulkan masalah baru bagi manajemen pendidikan tinggi. Banyak realitas menunjukkan ketika banyaknya dosen-dosen terbaik pergi meninggalkan kampus untuk mengabdi sebagai birokrat, kampus sesungguhnya sedang kehilangan pendidikpendidik terbaik untuk membangun kualitas mahasiswanya. Dampak lain tentu akan sangat berpengaruh dari sisi produktifitas akademik sebuah universitas tersebut entah itu dalam bentuk riset maupun bentuk publikasi lainya. Kondisi ini sekaligus menjelaskan adanya prinsip yang terciderai oleh kondisi alih fungsi seorang dosen menjadi birokrat. Pada prinsipnya seorang dosen direkrut adalah untuk mengabdi kepada institusi pendidikan sebagai agen pencipta dan pengembang sumber daya manusia disuatu bangsa. Di sisi lain, dosen memang khitohnya adalah bertanggung jawab kepada tiga hal, yaitu, pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ketika di tengah jalan dengan bekal reputasi akademis yang sudah dicapainya selama ini diabaikan untuk meraih jabatan struktural pemerintahan, tentu secara otomatis, tiga khitoh tersebut akan perlahan mulain diabaikan. Seorang dosen yang telah beralih menjadi birokrat akan kian tergerus dengan arus institusi pemerintahan yang dipimpinya yang kemudian berdampak kepada hilangnya spirit sebagai seorang pendidik. Quo Vadis Dosen Indonesia? Pertanyaan yang kemudian muncul dari gambaran tentang kondisi dosen saat ini adalah mau dibawa kemana sesungguhnya arah jabatan akademik dosen sebagai penjaga gerbang pendidikan tinggi Indonesia yang maha suci ini?. Ada dua hal sebenarnya yang cukup mengganjal pikiran saya untuk berusaha mengembalikan lagi khitoh dosen sebagai seorang pemimpin keilmuwan. Pertama, dosen meninggalkan kampus untuk jabatan struktural pemerintahan. Kedua, kondisi kampus yang sepi secara semiotik, dalam artian kampus yang ditinggalkan oleh pendidik terbaik sesungguhnya sedang berada dalam kesunyian akademis akibat berkurangnya produktifitas akademik oleh orang-orang terbaik di kampus tersebut. Untuk mengurai kedua aspek tersebut, ada beberapa faktor yang bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa seorang pendidik meninggalkan kampusnya untuk sebuah jabatan struktural pemerintahan yang lebih strategis. Faktor pertama, ketidak nyamanan kondisi kerja di universitas tempatnya mengabdi. Faktor ini cukuplah perlu mendapat perhatian penting, lihatlah misalnya, masih banyak profesor-profesor di berbagai universitas yang ruang kerjanya bahkan sangat tidak layak. Di sisi lain, bentuk apresiasi dan penghormatan instansi yang relatif tidak maksimal. Faktor ini tentu akan mengganggu kenyamanan seorang pendidik untuk memikirkan bagaimana mencari kenyamanan di tempat lain.
Faktor kedua, tidak terbangunya habitus pendidikan tinggi yang menjunjung nilainilai akademis. Kebanyakan sivitas akademika saat ini, mengukur keberhasilan bukan dari bagaimana hasil karya atau ilmu yang telah dikembangkan oleh seorang dosen, melainkan sejauh mana dosen tersebut mampu meraih jabatan struktural yang pernah diduduki. Lihatlah misalnya, seorang profesor yang pernah menjadi mentri jauh lebih dihormati daripada seorang profesor yang pernah berinovasi suatu hal dalam bidang ilmu tertentu. Tak bisa dipungkiri, masyarakat juga punya kontribusi yang cukup signifikan untuk mendorong kemana sesungguhnya jabatan akademik dosen ini akan dibawa. Dosen Sebagai The Scientific Leader Susanto (2014) memiliki sebuah pemikiran yang saya pinjam untuk mereproduksi wacana tentang jabatan akademik seorang dosen. Di tengah-tengah permasalahan manajemen pendidikan tinggi seperti sudah saya jelasan sebelumnya, bahwa memang sudah saatnya dosen sebagai pendidik dikembalikan lagi kepada khitohnya dalam tanggung jawab kependidikan di sebuah universitas. Seorang dosen harus diberikan posisi yang terhormat, posisi yang diagungkan dalam suasana akademik yang nyaman. Kondisi yang memungkinkan untuk seorang dosen bisa berkarya secara maksimal adalah sebuah dambaan. Kondisi yang demikian itu, bisa tercapai apabila dosen dikembalikan posisi dan tanggung jawabnya dalam sebuah gagasan pemimpin keilmuan atau apa yang disebut Susanto (2014) sebagai “The Scientific Leader”. Susanto (2014) menyebutkan ada tiga pedoman yang harus digunakan untuk mendudukkan dosen sebagai “The Scientific Leader”. Prinsip pertama, dosen merupakan tenaga pengajar yang indepen dalam sistem lembaga perguruan tinggi yang tunduk pada sistem birokrasi. Prinsip pertama ini didukung oleh teori agen seperti yang pernah disampaikan oleh McLendon; 2003 (dalam Tandberg dan Griffith, 2013). Prinsip teori agen menjelaskan konsep bahwa dosen merupakan agen dari kontrol politik institusi pemerintah dan birokrasi dalam menjalankan kebijakankebijakan pemerintahan terkait pendidikan tinggi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa dosen sesungguhnya merupakan bentuk artikulasi kepentingan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di suatu negara. Lebih lanjut McLendon; 2003 (dalam Tandberg dan Griffith, 2013) menjelaskan bahwa dosen juga menjadi agen untuk starting poin untuk mengkonseptualisasikan bagaimana dan mengapa kontrol pemerintah kepada instansi pendidikan tinggi, agen untuk merespon bagaimana kontrol politik, dan agen untuk melaksanakan kebijakan. Sederhananya, di satu sisi menjadi agen yang tunduk kepada pemerintah, namun di sisi lain, dosen juga bebas untuk independen sebagai bentuk prinsip kebebasan akademis. Prinsip kedua dalam konsep scientific leader yaitu mendudukkan dosen dalam tugas dan fungsi yang lebih kepada manajemen keilmuan (Susanto, 2014). Itu artinya,
bahwa memang tugas utama seorang dosen adalah hanya pada pengembangan keilmuan, tidak dalam bentuk yang lain. Begitu juga dalam menjalankan fungsi, dosen harus dipandang sebagai pengemban fungsi peningkatan mutu pendidikan tinggi di negara tercinta Indonesia. Dalam pemikiran lain, tugas dosen sebagai manajemen kelimuan juga didukung oleh Petrides & Nguyen (2006) tentang apa yang disebut sebagai konowledge management. Petrides & Nguyen (2006) menjelaskan bahwa dosen memiliki fungsi untuk manajerial ilmu pengetahuan sebagai bentuk penghasil solusi, penerapan yang spesifik, dan aktivitas transfer informasi yang berkelanjutan. Itu artinya, dosen memiliki tugas untuk bagaimana memberikan jawaban atas permasalahan sosial yang sedang melanda suatu bangsa. Dosen juga menjadi konseptor untuk menerapkan solusi tersebut, ke dalam penerapanpenerapan yang spesifik. Dan yang terakhir, dosen memiliki tugas dalam pengembangan sumber daya manusia suatu bangsa dalam aktifitas transfer ilmu pengetahuan yang berkesinambungan. Prinsip ketiga, dosen sebagai the scientific leader merupakan pemimpin ilmu yang membawahi anggota dengan bidang keilmuan yang sama (Susanto, 2014). Itu artinya, bahwa memang apabila sekelompok individu berkumpul dengan bidang ilmu yang sama, akan memperdalam dan memperluas kajian ilmu yang dikembangkan. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi saat ini. Prinsip ketiga ini akan mengingatkan kita kepada konsep apa yang disebut sebagai academic freedom. Metzger; 1987 (dalam Karran, 2009) menjelaskan bahwa dosen memiliki kebebasan akademis dalam memimpin sebuah komunitas bidang ilmu tertentu, untuk menginvestigasi sebuah kebenaran dan melaporkanya dalam sebuah temuan untuk dipublikasikan dalam perkuliahan. Selain itu, dosen juga memiliki hak kebebasan untuk menikmati pengajaran dan penelitian di universitas. Kebebasan-kebebasan tersebut merupakan hak prerogatif dosen sebagai pelaku profesi akademik, dan menjadi kondisi paling asasi bagi seorang dosen di semua universitas di dunia. Pada akhirnya, bisa disimpulkan bahwa memang secara kodrati fungsi dan tanggung jawab seorang dosen adalah berat adanya. Beratnya tanggung jawab tersebut hendaknya diberikan ruang dan posisi yang terhormat sebagai bentuk apresiasi segenap penyelenggara pendidikan tinggi dalam rangka menjaga kemurnian dan kehormatan dosen sebagai sutradara peradaban suatu bangsa. Atas dasar itulah, maka perlu kiranya mengembalikan fungsi dosen sebagai pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin di institusi pendidikan tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
Bacaan Karran, Terence. 2009. Academic Freedom: Essential Liberty or Extravagant Luxury?. Dalam The Future of Higher Education Policy, Pedagogy, and the Student Experience. Editor Les Bell, Mike Neary, and Howard Stevenson. Continum. New York. Petrides, Lisa A. & Nguyen, Lilly. 2006. Knowledge Management Trends: Challenges and Opportunities for Educational Institutions. Dalam Knowledge Management and Higher Education A Critical Analysis. Editor Amy Scott Metcalfe. Information Science Publishing. Hershey. Susanto, Sahid. 2014. Pengembangan Kepemimpinan Keilmuan (Scientific Leader) Prinsip dan Best Practice. Power Point Presentasi Workshop Kepemimpinan Suportif Helm USAID. Makasar. Tandberg, David A. & Griffith, Casey. 2013. State Support of Higher Education: Data, Measures, Findings, and Directions for Future Research. Dalam Higher Education: Handbook of Theory and Research Volume 28. Editor Michael B. Paulsen. Springer. The University of Iowa. New York.
